PENELITIAN KARIR KRIMINAL oleh Muhammad Musthofa (2007)

PENELITIAN KARIR KRIMINAL
Muhammad Musthofa (2007)

Definisi karir kriminal

Karir kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. Pertama, penelitian karir kriminal diteliti sebagai aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang menjadi kriminal sebagai penjahat karir (penyimpang sekunder). Dalam penelitian karir kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus individual. Dimensi kedua mengukur proporsi orang dalam populasi yang menjalani karir sebagai kriminal atau merupakan tingkat karir kejahatan di masyarakat.
Berkaitan dengan dua dimensi penelitian tersebut, Blumstein, Cohen, Farrington (1988) menegaskan, perlu adanya pembedaan pengertian konstruksi criminal career dengan konstruksi career criminals. Menurut mereka, konsep criminal career (penjahat karir) berhubungan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran dalam jangka waktu yang lama yang dilakukan oleh seorang pelaku yang telah terdeteksi tingkat pelanggarannya dalam suatu periode waktu (Blumstein, Cohen, Farrington, 1988:2). Gottfredson dan Hirschi (1986), yang dikritik oleh Blumstein, Cohen, dan Farrington karena menganggap penelitian karir kriminal tidak ada manfaatnya bagi kriminologi, dalam mendefinisikan criminal career (yang mengutip pendapat Petersilia, 1980) menegaskan bahwa penjahat karir yang ekstrim dapat saja hanya melakukan satu bentuk kejahatan saja (BCF, 1982:2). Sebaliknya career criminals (karir kejahatan) adalah banyaknya orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dalam jangka waktu yang panjang (BCF, 1982:2). Konstruksi penjahat karir (criminal career) dalam bahasa kriminologi dirumuskan sebagai lambda, tingkatnya (prevalence) dan kejadiannya (incidence), dan awal (onset) serta berhentinya (disistance) (Ibid).
Dalam kamus, pengertian karir mengandung dua makna. Pertama, karir bermakna perkembangan sepanjang kehidupan, makna kedua adalah cara hidup. Penjahat karir lebih berhubungan dengan makna yang pertama. Karir tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan rangkaian pelanggaran dalam suatu tahap kehidupan seseorang, dan tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa kejahatan dijadikan sebagai cara yang utama dalam memperoleh nafkah. Karir kejahatan dapat ditengarai pada kapan dimulai, dan kapan diakhiri serta lamanya (Ibid).
Menurut Hermann Mannheim (1965), penelitian karir kriminal yang dilakukan dalam kriminologi terdiri dari tiga bentuk: (1) Studi kasus individual; (2) Studi follow up atau studi evolusi karir kriminal, dan (3) Studi deskriptif (Mannheim, 1965: 135-140). Studi kasus individual dilaksanakan untuk memberikan contoh bagaimana riwayat hidup seorang individu yang memilih karir kriminal. Studi follow up dilaksanakan untuk meneliti tingkah laku bekas narapidana setelah menjalani masa pemidanaan sampai dengan beberapa tahun kemudian. Studi evolusi karir kriminal meneliti sub kelompok pelaku pelanggaran yang tidak selalu terkait dengan pengalaman penghukuman. Rumusan Mannheim tersebut tidak membedakan antara panjahat karir dengan karir kejahatan. Dua konsep tersebut oleh Mannheim tampaknya dianggap sama. Dalam kitab ini kedua konsep tersebut jelas dibedakan. Penjelasan awalnya dimulai dari penelitian-peneliaian karir kejahatan yang pada umumnya berpendekatan kuantitatif dan diakhiri dengan penelitian penjahat karir yang cenderung berdemensi studi kasus individual atau penelitian kualitatif.

Penelitian follow up (tindak lanjut)
Penelitian follow up (tindak lanjut) merupakan bentuk penelitian yang mengikuti perjalanan (evolusi) karir kriminal sejumlah orang dalam periode waktu tertentu yang bersifat dinamis setelah mereka menjalani suatu program penghukuman. Penelitian ini tidak melihat aspek individual karir kriminal yang lebih merupakan penelitian studi kasus (Mannheim, 1973:135¬136). Oleh Blumstein, Cohen dan Farrington rumursan ini disebut sebagal karir kejahatan bukan penjahat karir.
Pada umumnya, penelitian ini dilakukan oleh para ahli penologi yang ingin mengetahui apa hasil dari penghukuman. Dengan demikian, penelitian ini dekat dengan penelitian tentang residivisme yang mencari tahu faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya residivisme, apakah hal itu terkait dengan kegagalan pembinaan? Namun demikian, residivisme hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari penelitian evolusi karir kriminal. Penelitian yang serupa dengan penelitian perjalanan karir kriminal ini adalah penelitian deskriptif yang melibatkan banyak orang, tidak membatasi diri pada mereka yang pernah menjalani hukuman, sehingga termasuk juga orang-orang yang dalam perjalanan karir kriminalnya tidak pernah merasakan hukuman.
Contoh penelitian perjalanan karir yang oleh Mannheim dipandang terbaik adalah berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gluecks, karena Gluecks mencari data dengan tidak mengandalkan data sekunder statistik kriminal. Sebagai contoh, dalam penelitian follow up terhadap 1000 orang yang mendapat hukuman percobaan tahun 1937 di County Essex New Jersey, Gluecks meneliti hasil dari hukuman percobaan tersebut selama kurun waktu sebelas tahun dalam hal penyesuaian diri dari para sampel terhadap sejumlah “wilayah kehidupan sosial” yang meliputi aspek fisik, mental, kekeluargaan dan ekonomi, dengan mengukur penyesuaian (adjusment) dan ketidakpenyesuaian (malddjustment) menurut sejumlah kriteria.
Penelitian tindak lanjut perjalanan karir kriminal yang pertama kali dilakukan oleh Gluecks adalah Five Hundred Criminals (1934), melibatkan 510 orang laki-laki yang selesai menjalani penghukuman karena memperoleh pembebasan bersyarat di Massachusetts Reformatory di Concord selama tahun 1921 dan 1922. Terdapat waktu selama lima tahun untuk mengukur hasil dari pelepasan bersyarat yang diberikan kepada mereka. Setelah anggota kelompok ini ditelusuri dan diketemukan keberadaannya (hal ini terbantu oleh adanya sistem identifikasi yang terpusat di Amerika Serikat), mereka diwawancarai oleh pekerja lapangan yang sangat berpengalaman. Informasi yang diperoleh oleh para petugas lapangan ini kemudian dibandingkan dengan sumber data lain. Melalui cara ini informasi mendalam yang reliabel tentang 510 orang tersebut yang meliputi berbagai aspek kehidupannya dianalisa. Hanya terdapat 27 kasus yang tidak diperoleh informasinya, 55 orang telah meninggal dunia. Melalui penelitian ini hanya terdapat 21.1 % anggota kelompok yang saja dapat dikategorikan sukses menjalani masa pembebasan bersyarat, 16.8 % sukses sebagian, dan 61.1 % gagal. Data ini berbeda total dari data resmi yang mengaku tingkat keberhasilan sebesar sekitar 80 % (Mannheim, 1973:137-138).

Penelitian deskriptif (longitudinal study)
Penelitian evolusi karir kriminal yang oleh Mannheim disebut sebagai penelitian deskriptif berbeda dari penelitian tindak lanjut. Dalam penelitian deskriptif ini sampel penelitiannya tidak hanya mereka yang pernah berhubungan dengan lembaga penghukuman, tetapi juga mereka Yang tidak pernah berhubungan dengan lembaga penghukuman. Penelitian¬penelitian tersebut bertujuan mengetahui struktur massa (pola) penjahat karir sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial dan menyajikan data yang lebih segar dibandingkan statistik kriminal (Mannheim, 1973: 139). Belakangan ini, penelitian semacam ini disebut sebagai penelitian jangka panjang (longitudinal study). Penelitian jangka panjang ini, sebagaimana ditelaah oleh Blumstein, Cohen, dan Farrington (1988) dapat merupakan pengumpulan data ke depan (prospektif), dapat juga ke belakang (retrospektif). Dalam penelitian jangka panjang tersebut, biasanya peneliti mempergunakan sampel cohort yaitu sampel populasi yang ditarik berdasarkan persamaan tahun kelahiran dan berasal dari satu wilayah yang sama. Sampel tersebut diteliti dalam jangka panjang yang secara berkala dievaluasi keadaannya. Penelitian semacam ini jelas membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Penelitian jangka panjang prospektif misalnya meneliti sampel cohort setiap mencapai usia 11 tahun hingga usia 20 tahun. Sampel diminta untuk mengingat frekuensi pelanggaran yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penelitian jangka panjang retrospektif meneliti pelanggaran yang pernah dilakukan oleh sampel pada setiap usia 10 sampai 19 tahun yang ditanyakan ketika sampel berusia 20 tahun.
Penelitian yang dilakukan oleh Gluecks (1940) misalnya, mempergunakan data longitudinal penahanan terhadap 1000 anak delinkuen selama rata-rata 3 tahun sebelum mereka dikirim ke Pengadilan Anak Boston pada usia rata-rata 13,5 tahun yang diikuti selama 15 tahun semenjak berakhirnya masa pembinaan. Gluecks mengamati tipe pelanggaran yang dilakukan anak setiap interval 5 tahun. Dengan demikian, terdapat 4 kali pengamatan, termasuk pengamatan pertama sebelum anak-anak tersebut dikirim ke Pengadilan Anak, yaitu ketika mereka ditangkap dan ditahan (Usia < 14), pengamatan kedua (14-19), pengamatan ketiga (19-24), dan pengamatan keempat (24-29).
Penelitian yang dilakukan oleh Barnett, Blumstein, dan Farrington (1989) merupakan penelitian karir kriminal yang ' bersifat prospektif. Penelitian ini merupakan analisa lanjutan terhadap sampel cohort anak laki¬laki London yang sudah diteliti pada usia 10 tahun hingga 25 tahun, yang meneliti karir kriminal berganda yang dilaporkan pada tahun 1987. Survai yang dilakukan sebelumnya melibatkan 411 laki-laki. Pada waktu pertama kali diteliti pada tahun 1961-1962, mereka bertempat tinggal di daerah pekerja di London. Sebagai kriteria penarikan sampel adalah mereka yang berusia 8 hingga 9 tahun dan terdaftar pada 6 sekolah dasar negeri yang berada dalam radius 1 mil dari kantor peneliti. Pada umumnya anak-anak laki-laki yang merupakan sampel cohort tersebut berkulit putih, berasal dari Uniteed Kingdom dan Irlandia serta dari keluarga kelas pekerja. Sampel ini telah diwawancarai selama 8 kali ketika mereka berusia 8 hingga 32 tahun (B,B,F, 1989:375). Data pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sampel diperoleh dari Kantor Pencatatan Kejahatan di London.
Penelitian jangka panjang harus dibedakan dari penelitian cross¬sectional, yaitu penelitian yang melihat perbedaan keadaan kelompok¬kelompok sampel menurut usia yang berbeda. Persoalan metodologis yang mencolok dari penelitian ini adalah,anggota sampel pada setiap kelompok usia adalah berbeda, sehingga sangat riskan untuk dapat ditafsirkan sebagai representasi karir kriminal. Beda halnya dari penelitian jangka panjang, yang anggota sampelnya tetap hanya diwawancara berulang-ulang ketika berada pada usia tertentu.

Studi kasus individual
Seringkali studi kasus individual dianggap kurang mempunyai nilai ilmiah karena dianggap tidak dapat dijadikan landasan untuk generalisasi, dan lebih jauh tidak dapat dijadikan landasan untuk membangun teori. Berdasarkan pandangan seperti itu, maka dengan demikian untuk melakukan studi kasus harus memperhatikan kritik tersebut. Selain itu, setiap penelitian ilmiah harus berambisi untuk dapat melakukan generalisasi atas hasil penelitiannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan bobot manfaat ilmiahnya.
Terdapat beberapa strategi yang dikembangkan oleh para ahli kriminologi dalam melakukan studi kasus individual agar supaya hasil penelitiannya mempunyai bobot ilmiah yang tinggi. Sutherland, dalam Professional Thief (1937) misalnya, meneliti satu kasus yang is beri nama'Chic Conwell' untuk menggambarkan riwayat hidup seorang pencuri profesional. Riwayat hidup Chic Conwell tadi, yang menjalani profesinya sebagai pencuri hampir selama dua puluh tahun terus-menerus, oleh Sutherland dianggap merupakan wakil (representasi) dari riwayat hidup pencuri profesional, yang polanya akan ditemukan juga pada pencuri profesional yang lainnya. Bahkan Sutherland mengakui bahwa penelitian yang dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan tersebut telah mendukung hipotesanya yang tersusun dalam Differential Association Theory. Bagaimana Sutherland berani mengklaim bahwa penelitian terhadap satu orang mendukung hipotesanya ternyata tidak sederhana.
Pertama, berdasarkan definisi yang jelas tentang pencuri profesional, is memilih kasus yang mewakili ciri pencuri profesional. Definisi pencuri profesional ini adalah bahwa mereka membentuk kelompok yang mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, dan seseorang tidak akan disebut sebagai pencuri profesional bila is tidak diakui sebagai demikian oleh pencuri profesional yang lain dan oleh kelompoknya (Mannheim, 1965: 158). Dari prosedur yang dilakukan oleh Sutherland tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan kasus (bukan responden) harus berdasarkan ciri umumnya (kasus 'rata-rata') dan bukan merupakan kasus yang ekstrim.
Dalam melakukan penelitiannya, Sutherland meminta subyek kasusnya untuk menuliskan riwayat hidupnya. Uraian riwayat hidup yang ditulis oleh subyek kasusnya diverifikasi melalui dua cara. Pertama, kurang lebih sebanyak dua pertiga uraian riwayat hidup yang ditulis oleh kasusnya didasarkan pada topik dan pertanyaan yang diajukan oleh Sutherland. Kedua, Sutherland dan kasusnya mendiskusikan tulisan tadi selama kurang lebih tujuh jam seminggu selama dua belas minggu. Segera setelah diskusi, hasilnya ditulis oleh Sutherland dengan mempergunakan kata-kata ash yang diucapkan oleh kasusnya. Sutherland mengedit naskah tersebut untuk membuat hubungan antar paragraf, sistematika, dan sedapat mungkin menghilangkan duplikasi, dengan tetap menjaga gagasan-gagasan, sikap¬sikap, dan ungkapan-ungkapan yang hidup di kalangan pencuri profesional. Naskah yang sudah diedit dibaca lagi oleh kasusnya dan is menyarankan beberapa koreksi. Nama-nama orang dan tempat telah diganti untuk melindungi identitas kasusnya.
Diakui oleh Sutherland, uraian riwayat hidup kasusnya mungkin saja terbatas dan bias. Untuk memperbaiki kemungkinan bias, Sutherland meminta empat orang pencuri profesional yang lain untuk membaca naskah yang ditulis oleh kasusnya. Selain itu, dengan tanpa menyerahkan naskah untuk dibaca, Sutherland juga mendiskusikan gagasan dan berbagai permasalahannya dengan beberapa pencuri profesional yang lainnya lagi, dengan beberapa wakil dari pejabat pemerintah setempat, dengan polisi swasta, dan beberapa penjaga toko. Informasi, komentar dari sumber¬sumber selain kasusnya tersebut oleh Sutherland dikonfirmasi lagi secara lisan maupun melalui tulisan. Semua informasi, baik dari kasusnya atau sumber lain dianalisa berdasarkan berbagai kepustakaan tentang pencuri profesional. Komentar dan analisa Sutherland tentang riwayat hidup kasusnya ditempatkan sebagai catatan kaki. Menurut Sutherland, secara
umum, komentar dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain subyek kasusnya, tidak menunjukkan penolakan terhadap naskah yang ditulis oleh subyek kasus.
Strategi lain yang dipergunakan untuk melakukan studi kasus individual agar mempunyai nilai ilmiah yang tinggi adalah dengan memperbanyak kasus yang dipelajari. Hal ini, misalnya, dilakukan oleh Clifford Shaw dalam buku-bukunya The Jack-Roller (1930) dan Natural History of a Delinquent Career (1931). Shaw menulis riwayat hidup kasusnya berdasarkan apa yang diceritakan bleh kasus-kasusnya kepadanya melalui wawancara pribadi, yang dicatat dengan mempergunakan tulisan steno. Shaw mewawancarai kasus-kasusnya selama masa 6 tahun. la berpendapat bahwa cerita yang diperoleh dari kasus-kasusnya harus diperiksa kebenarannya, ditambah dengan sumber lain berupa wawancara dengan kerabat, teman-teman para kasus dan catatan polisi.
Penelitian studi kasus lain yang dilakukan oleh Shaw adalah Brothers in Crime. Ia membutuhkan waktu 16 tahun untuk berhubungan dengan kasusnya. Dalam penelitian ini, lima orang bersaudara yang menjalani karir kriminal diteliti persamaan dan perbedaannya. Di luar masalah perbedaan kepribadian mereka, karir kriminal mereka disimpulkan sebagai contoh khas hubungan antara delinkuensi dengan konflik budaya dari para imigran miskin di Amerika Serikat (Mannheim, 1965:157).
Donald R. Cressey dalam karyanya Other People's Money (1953) meneliti riwayat hidup dari 300 narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan kejahatan penggelapan. 150 orang dari narapidana yang dijadikan kasus diwawancarai secara mendalam. Selain itu is juga mempelajari ratusan riwayat kasus yang pernah dikumpulkan oleh peneliti lain.
Cressey menguraikan bagaimana is melakukan penelitiannya dengan menceritakan bahwa is meluangkan waktu hampir selama satu tahun di Penjara Negara Bagian Illinois untuk mewawancarai pelaku penggelapan, dan melakukan hal yang sama selama satu tahun juga di Penjara California. Semula, Cressey menganggap bahwa is sudah memperoleh cukup data, sehingga is menulis artikel berdasarkan wawancara dan analisa terhadap datanya tersebut. Artikel tersebut mengundang kritik karena tidak cukup memasukkan pelaku penggelapan dalam bidang perbankan yang merupakan pelanggaran terhadap undang¬undang federal sebagai kasusnya. Oleh karena itu Cressey meluangkan waktu selama musim panas mewawancarai pelaku penggelapan di bidang perbankan yang sedang menjalani hukuman di Penjara Federal.
Berdasarkan catatan wawancara yang jumlahnya ratusan halaman, Cressey berusaha membuat generalisasi kasus-kasus penggelapan. Cara yang dilakukan adalah mengkonfirmasi apakah hipotesa yang telah disusun didukung oleh bukti empiris dari kasusnya. Bila hipotesa tersebut tidak terdukung oleh data empiris dari kasusnya, maka Crresey merumuskan ulang hipotesanya. Setelah melakukan lima kali usaha konfirmasi hipotesa yang dirumuskan dengan data yang dimiliki, rumusan hipotesa yang kelima kali menunjukkan bahwa hipotesa tersebut terkonfirmasi oleh datanya (Lihat Kidder et.al. 1981: 103). Kidder et.al. menyebut cara yang ditempuh oleh Cressey dalam mengkonfirmasi hipotesa sebagai analisa kasus negatif, yaitu peneliti mencermati data yang tidak mengkonfirmasi hipotesa. Apabila terdapat satu kasus negatif, peneliti merevisi hipotesanya agar sesuai dengan realitas kasusnya (Kidder, et.al. lbid).
Hipotesa yang dirumuskan oleh Cressey melalui analisa kasus negatif tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa manajer melakukan pelanggaran, yaitu karena adanya tiga tahap proses psikologis:
(1) Terdapat perasaan bahwa masalah keuangan pribadi tidak dapat diceritakan kepada orang lain;
(2) Adanya pengetahuan bagaimana memecahkan masalah keuangan tersebut, yaitu dengan cara melanggar kepercayaan keuangan;
(3) Adanya kemampuan untuk membuat dalih yang mencerminkan bahwa tindakan penggelapan tidak bertentangan dengan citra dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya (Cressey, 1986:198-199).
Setiap tahapan tadi dikonfirmasikan melalui ucapan-ucapan yang dipergunakan oleh subyek kasus-kasusnya. Hal itu diawali dengan menyatakan frekuensi atau prosentase dari kasusnya yang pernyataannya mendukung tahapan psikologis tersebut. Meskipun sesungguhnya hipotesa yang dirumuskan oleh Cressey tersebut dapat disebut sebagai teori, namon dalam setiap tulisannya yang membahas kecurangan manajer, is tetap menyebutnya sebagai hipotesa. Selain itu, dalam tulisan-tulisannya yang terbaru tentang kecurangan manajer is berusaha memberikan data empiris baru untuk menunjukkan bahwa hipotesanya masih berlaku. Data empiris baru tadi misalnya diambil dari surat pembaca suatu harian yang menceritakan adanya tahapan proses psikologis ketika orang melakukan kecurangan.
Edwin Lemert (1956) membuat pedoman sistematika untuk melakukan penulisan (penelitian) penyimpangan pada seorang individu. Pedoman tersebut dapat dijadikan acuan bila kita melakukan penelitian karir kriminal seorang individu. Pedoman tersebut dibagi dalam empat bagian terdiri dari:
1. Realitas Penyimpangan (The Nature of the Deviation). Bagian ini dibagi lagi menjadi lima sub bagian yang masing-masing adalah:
a. Uraikan penyimpangan secara rinci dalam hal bagaimana seseorang atau orang-orang melakukan penyimpangan dari yang normal. Usahakan untuk membedakan variasi biologis dari variasi tingkah laku apabila terdapat variasi biologis. Ukur atau perkirakan secara umum seberapa besar penyimpangan yang terjadi.
b. Lakukan perbedaan penyimpangan secara kontekstual. Apakah penyimpangan tersebut bersifat reaksi simptomatis, tingkah laku situasional, atau merupakan tingkah laku sistema.
c. Apabila terdapat sub kebudayaan yang berkaitan dengan penyimpangan (dengan tidak mempedulikan apakah kasus berpartisipasi pada sub kebudayaan penyimpangan tersebut), uraikan folkways, teknik dan ketrampilan, serta moresnya. Berdasarkan mores, tunjukkan perbedaan antara pelarangan, pembolehan dan kompulsif.
d. Apabila ada, uraikan kelompok penyimpangan (organisasi) seperti kelompok pencopet, penodong dsb. Bagaimana rekruitmen anggota kelompok, kepemimpinan, pengendalian sosial anggotanya.
e. Bagaimana lingkungan khusus pelaku penyimpangan.
2. Reaksi Sosial Terhadap Penyimpang (Social Reaction to Delinquent) Bagian ini terdiri dari lima sub bagian yang terdiri dari:
a. Bagaimana reaksi umum terhadap pelaku penyimpangan: menerima, menolak, tidak konsisten.
b. Apa yang merupakan definisi sosial penyimpangan.
c. Bagaimana jarak sosial pelaku penyimpangan dengan masyarakat.
d. Apakah terdapat budaya eksploitatif oleh agen-agen komersial, pelaku penyimpangan lain, agen ilegal.
e. Apa yang merupakan tujuan dari pengendalian sosial.
3. Riwayat Hidup Pelaku Penyimpangan (Life History of the Deviant) Bagian ini terdiri dari enam sub bagian yang masing-masing adalah:
a. Uraikan riwayat hidup pelaku penyimpangan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, apakah terdapat "titik kritis" yang penting
b. Bagaimana reaksi keluarga (proses belajar).
c. Bagaimana reaksi khusus terhadap pelaku.
d. Apakah pelaku menjadi anggota dari organisasi / kelompok penyimpang.
e. Apa konsepsi diri dari pelaku.
f. Bagaimana penyesuaian diri pelaku.
4. Partisipasi Sosial (Social Participation)
a. Bagaimana status pekerjaan pelaku, dan tingkat penghasilannya.
b. Bagaimana partisipasi sosial dari pelaku terhadap kehidupan keluarga dan seks.
c. Bagaimana partisipasi politik, agama, pendidikan, rekreasi dan lain-lain aspek partisipasi yang dapat mempengaruhi pelaku.

Selanjutnya Lemert memberikan catatan bahwa untuk menuliskan laporan kasus seperti pedoman tersebut memerlukan data sekunder berupa kepustakaan yang relevan.

Masalah metodologis penelitian karir kriminal
Karena penelitian terhadap karir kriminal dapat dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yang berbeda-beda, seperti studi kasus individual (tunggal maupun berganda), follow up, maupun jangka panjang, maka setiap pendekatan mempunyai persoalan metodologis yang berbeda¬beda.
1. Persoalan metodologis dalam pendekatan studi kasus

individual (tunggal) dimulai ketika memilih seseorang yang akan dijadikan kasus. Pemilihan kasus tunggal tersebut harus mempertimbangkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh mempunyai makna akademis yang tinggi. Untuk itu, dalam memilih kasus harus memilih kasus yang mewakili modus (gambaran umum) dari gejala yang diteliti.
2. Persoalan kedua berkenaan dengan penelitian studi kasus individual (tunggal) adalah, bagaimana caranya agar supaya data yang diperoleh dari seorang individu dapat digeneralisasi., Dalam menyikapi kedua masalah metodologis di atas, cara yang ditempuh oleh Sutherland dalam The Professional Thief adalah cara yang patut dipertimbangkan.
3. Dalam penelitian studi _ kasus individual (berganda) persoalan metodologis yang paling penting adalah bagaimana menganalisa data kualitatif yang jumlahnya sangat banyak yang hampir tidak mungkin diolah dengan mempergunakan statistik. Analisa negatif seperti yang dilakukan oleh Cressey dalam Other People's Money merupakan cara yang patut dilakukan. Metode falsifikasi dan ferivikasi sebagaimana dikedepankan oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions (1966) juga patut dipertimbangkan.
4. Penelitian studi kasus individual (tunggal dan jamak) sering dikaitkan dengan perlu tidaknya hipotesa dalam penelitian tersebut. Dalam kaitan ini sesungguhnya, dalam setiap penelitian ilmiah, apapun pendekatannya, peneliti sudah harus mempunyai perkiraan jawaban penelitiannya. Perkiraan jawaban tersebut dapat dituangkan dalam bentuk hipotesa, dapat juga dalam bentuk kerangka teori. Bila rancangan jawaban penelitian tersebut dalam bentuk hipotesa, maka fungsi dari hipotesa tersebut akan berbeda tergantung dari pendekatannya. Dalam pendekatan kuantitatif, hipotesa yang diajukan akan diuji. Namun demikian, sesungguhnya yang diuji adalah apakah hipotesa yang seharusnya terkonfirmasi pada data sampel, berlaku juga pada tingkat populasi. Dengan demikian, aspek validitas data sudah harus terkonfirmasi terlebih dahulu

sesuai dengan rancangan hipotesanya. Sementara itu, dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, hipotesa tadi dapat berfungsi sebagai pengarah dalam pengumpulan data. Peneliti sudah harus mempunyai rancangan data apa sajakah yang dibutuhkan dalam penelitiannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk hipotesa. Seringkali hipotesa dalam penelitian kualitatif disebut juga sebagai hipotesa kerja atau hipotesa pengarah. Bila kita menelaah penelitian Cressey tentang Other People's Money, is pertama kali bertumpu pada validitas datanya. Sedangkan hipotesa yang dibuatnya justru dikonfirmasi kepada datanya apakah terbukti atau tidak. Dalam penelitian itu, Cressey melakukan revisi hipotesanya hingga lima kali.
5. Penelitian karir kriminal dengan pendekatan kuantitatif (follow up maupun jangka panjang) jelas mempunyai persoalan metodologis yang berbeda dari yang berpendekatan kualitatif. Meskipun kedua pendekatan kuantitatif tersebut diberi nama yang berbeda, namun keduanya mempunyai persamaan dalam hal mengumpulkan data dalam waktu jangka panjang yang dapat juga dikatakan sebagai pendekatan follow up. Persoalan metodologis yang utama dari penelitian karir kriminal dengan pendekatan kuantitatif pada dasarnya adalah sama, yakni bagaimana menjaga keutuhan sampel dalam waktu yang cukup lama. Dalam penelitian yang bersifat prospektif, ada kemungkinan sampel yang diteliti dalam perkembangannya tidak utuh seperti semula sehingga dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh dalam suatu tahapan. Ketidakutuhan sampel dapat disebabkan oleh karena mereka berpindah tempat, maupun meninggal dunia. Dalam konteks Indonesia, ketika mobilitas horisontal tinggi berupa perpindahan penduduk dari desa ke kota atau melakukan diaspora ke negara lain, maka ketidakutuhan sampel adalah hal yang niscaya terjadi. Sementara itu, dalam penelitian yang bersifat retrospektif, aspek keutuhan sampel lebih berhubungan dengan kemampuan anggota sampel untuk mengingat tindakan¬-tindakan yang pernah dilakukan dalam masa lalu yang melampaui hitungan tahun tetapi per lima tahun.

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.