AKPOL DARI MASA KE MASA

SINOPSIS
( dari 60 halaman)
SEJARAH AKADEMI KEPOLISIAN
KOL. POL. DRS J.E.F.BOEDI R. KOESTONO & TEAM
1999

wjsmk6

Awal Terbentuknya Sekolah Polisi Bagian Tinggi

Sejak tahun 1925, Sukabumi merupakan sebuah kota tempat pendidikan dasar dan lanjutan bagi anggota kepolisian. Pada saat Indonesia di proklamirkan dalam usaha keamanan dan ketertiban pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang memerintahkan agar kepolisian tetap di pertahankan. Di era kemerdekaan kebutuhan akan tenaga kepimpinan kepolisian yang cakap dan bermoral tinggi terasa sangat mendesak untuk segera dipenuhi, oleh karena itu pada tanggal 14 Juni 1946 dibukalah secara resmi kursurs inspektur, perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dengan surat keputusan Perdana Menteri NO.POL.212/19/22 tanggal 17 Juni 1946 di Metroyudan, yang diresmikan oleh Presiden RI Ir.Soekarno dan WAPRES Moh.Hatta. Dan diangkatlah Pembantu Komisaris Besar Polisi Soebarkah sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia.
Pada tanggal 16 Februari 1947 di gedung Reksabajan Yogyakarta diadakan rapat Dewan Guru Besar untuk uerencanakan pendirian Akademi Kepolisian, dan diputuskan pada tanggal 29 April 1947 Dewan Kurator Akademi Polisi diresmikan: Berdasarkan surat keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara NO.POL: 33/1/S/1947 tanggal 27 Nopember 1947 Akademi Polisi berdiri di Yogyakarta.
Sejalan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, maka pemerintahan RI dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta, sehingga pada bulan Juli 1950 Akademi Kepolisian dialihkan ke Jakarta

Perkembangan Akademi Polisi meenjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Pada Tanggal 4 Juli 1950 diadakan rapat gabungan antara jawatan Kepolisian Negara. Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar memutuskan pergantian nama Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian disingkat PTIK. Realisasi Pergantian nama dimulai tanggal 1 September 1950 dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No: 47 J Ph I I II/53. Sebagai tonggak Sejarah berdirinya PTIK pada tanggal 17 Juni 1952 awal lahirnya Sarjana Ilmu Kepolisian sebanyak 16 orang yang diberi nama angkatan Parikesit.
Pada tanggal 6 Juni 1953 ditetapkan peraturan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang baru dan Diperkuat dengan Surat Keputusan Perdana Mentri No: 47/87/PM/II/1954 tanggal 7 April 1954 mengatur tentang kedudukan mahasiswa PTIK.
Pada tanggal 3 Mei 1954 dalam sejarah PTIK sangat penting, Karena lahirnya Tri Brata. Pembawa gagasan Tri Brata adalah Prof.DR.Djoko Soetono. Semula Tri Brata hanya dianggap sebagai Ucapan kaul bagi calon-calon Perwira Kepolisian yang meninggalkan almamaternya guna mengabdi kepada masyarakat Nusa dan Bangsa. Pertama kalinya Tri Brata diucapkan oleh Drs.Soeparno Soeryaatmadja.
Pada tahun 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960, menetapkan bahwa kedudukan Hukum (Civil Effect) lulusan PTIK disamakan dengan kedudukan hukum lulusan Fakultas-fakultas negeri .Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Kepada ketua dewan Guru Besar PTIK No.463/9/PTIP, tanggal 8 Agustus 1961. Pada tahun 1962 para lulusan bagian Bakaroleat Perguruan PTIK untuk pertama kali diberi hak gelar Sarjana Muda Ilmu Kepolisian (SMIK).
Pada tanggal 6 Juli 1965 dengan surat Keputusan Presiden RI No. 155 tahun 1955 mulai direalisir proses pengintegrasian Akademi-akademi Angkatan perang yang setaraf dengan Bakaloreat PTIK yang pada saat itu Akademi Ilmu Kepolisian yang bertempat di Sukabumi . Lahirlnya Akademi Angkatan Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Mentri Panglima Angkatan Kepolisian No. 468/5B/ IV/ 65, tanggal 25 Mei 1965.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sekolah Angkatan Kepolisian berubah nama menjadi Akademi Angkatan Kepolisian yang diresmikan oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jendral Polisi SOETJIPTO JOEDODIHARDJO.

Perkembangan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Menjadi Akademi Angkatan Kepolisian
Mulai pertengahan tahun 1965 di Sekolah Angkatan Kepolisian Sukabumi terjadi perubahan besar- besaran yang prinsipil. Sebagai relisasi dari Keputusan Presiden No. 290/1964 tertanggal 12 November 1964 terjadilah integrasi antara kepolisian dalam satu wadah yang di sebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Menyusul Surat Keputusan Presiden / Panglima ABRI No. 185/ Koti/ 1965 yang berisi integrasi Akademi- akademi tiap angkatan dalam Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI)
SAK sebagai pusat Pendidikan Kepolisian di Sukabumi beralih menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK). Komandan SAK yang lama AKBP Drs. R. MOH. SOEBEKTI di ganti oleh Brigjen R. SOEMANTRI SAKIMI sebagai Gubernur AAK.
Akademi Angkatan Kepolisian dalam masa peralihan ini berlangsung sampai dengan 16 Desember 1966. Untuk selanjutnya terhitung mulai tanggal tersebut berubah menjadi Akabri bagian Kepolisian.

_MG_4508

20110917_012

20110917_013

Akabri Bagian Kepolisian Sukabumi (1967-1980)
Dengan dikeluarkannya Keppres RI No. 185/Koti/ 1965 tanggal 16 Desember 1965 tentang peresmian berdirinya AKABRI, maka secara administratif Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) yang baru saja diresmikan tanggal 1 Oktober 1965 berubah namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian. naMun secara Formil perubahan nama tersebut baru dilaksanakn pada tanggal 16 Desember 1966.
Kurikulum AKABRI bagian kepolisian semenjak berdirinya mengalami beberapa perubahan :
1. Berdasrkan Keputusan Men Hankam/Pangab No Keo/ B/ 1969 tanggal 31 Maret 1969 pendidikan yang semula 3 tahun diseragamkan menjadi empat tahun.
2. Kurikulum AKABRI Bagian Umum
a. Kurikulum Integratif
b. Kurikulum latihan
– Vira Carya adalah latihan tahap awal
– Pra Yudha adalah Latihan tahap akhir
– Pra Tangkas
– RPS adalah Napak tilas perjalanan Panglima Besar Sudirman .
– Bhina Eka Bhakti
3. Kurikulum Integrasi
a. Tri Loka Daya
b. Lasitarda
c. Kegiatan Jasmani Taruna
_MG_4372

BRZ_0153

DSC_0655
Akabri Bagian Kepolisian Semarang (1980-1985)
Setelah dikaji secara mendalam atas keputusan Men Hankam/Pangab No : Kep/B/76/1968 tanggal 8 Maret 1968 tentang penunjukan Kodya Magelang sebagai tempat Akabri dalam rangka integrasi total, disimpulkan bahwa Kodya Magelang kurang sepenuhnya dapat menampung kebutuhan serta aspirasi suatu Akademi ABRI pada umumnya.Khususnya kurang menjamin sifat- sifat khas angkatan.
Atas dasar saran staf dan pengkajian mendalam yang diarahkan pada tugas pokok AKABRI, Maka Men Hankam /Pangab dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 1973 mengambil keputusan bahwa tempat AKABRI dalam rangka Integrasi penuh/total, ditetapkan berlokasi di :
a. Mako AKABRI, AKABRI Bagian Laut dan AKABRI Bagia Kepolisian di Kodya Semarang
b. AKABRI Bagian Umum dan Darat tetap di Magelang.
c. AKABRI Bagian Udara di Yogyakarta.
d. AKABRI Bagian Laut di Surabaya

Sebagai pengukuhan dari keputusan Men Hankam/ Pangab tersebut, telah dikeluarkannya Skep Men Hankam/Pangab No: Skep/ B/300/IV/1974 tanggal 4 April 1974 tentang Penunjukan Danjen Akabri sebagai Kepala Program Pembangunan proyek Akabri di Semarang, yang selanjutnya dalam perencanaan pembangunan dibagi dalam tahapan sebagai berikut :
a. Tahun 1975-1977 Pembangunan Kompleks Akabri Bagian Kepolisian
b. Tahun 1978-1979 Pembangunan Kompleks Mako Akabri
c. Tahun 1980-1982 Pembangunan Kompleks Akabri Bagian Laut.

Akabri Kepolisian Menjadi Akpol
Dengan Dikeluarkannya Keputusan Pangab No.: Kep/01/P/I/1984 tanggal 29 Januari 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Fungsi Badan-badan pelaksanaan Pusat ABRI, maka tugas AKABRI ditetapkan sebagai mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pendidikan pembentukan Perwira yang berjiwa Sapta Marga, memiliki kemampuan dasar marta serta menguasai pengetahuan akademis agar mampu mengembangkan pribadi, sebagai kader pimpinan dilingkungan ABRI. Dengan surat Perintah Pangab No.: Sprin/07/VI/1984 tanggal 17 Juni 1984 tetang perintah serah Terima Pengalihan Akabri Bagian dari Danjen Akabri kepada Kas Angkatan/Kapolri, maka berarti pulalah bahwa Akabri Bagian Kepolisian kembali dibawah kendali kapolri. Dengan telah diserah terimakannya tugas dan wewenang kepada Akabri bagian, maka tugas Akabri hanyalah meliputi penyelenggaraan pendidikan Integratif, dukungan administrasi pendidikan, tataran tanggung jawab dan wewenang operasi pendidikan serta dukungan administrasi.

IMG_7374

IMG_7329
AKPOL MANDIRI

Integrasi Polri ke dalam ABRI sebenarnya telah mulai diletakan pada tanggal 1 Agustus 1947, yaitu dengan dimiliterisasikannya Kepolisian berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan No. 112/1947, namun hanya berjalan beberapa tahun.
Dengan terus bergulirnya arus reformasi yang menuntut terwujudnya tatanan yang demokratis, maka pada sidang intimewa MPR tahun 1998 telah membuahkan ketetapan-ketetapan yang salah satunya ketetapan No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, yang menginstruksikan kepada Presiden selaku Mandataris MPR yang antara lain untuk melaksanakan Agenda Reformasi dibidang hukum dalam bentuk “Pemisahan secara tugas, fungsi dan wewenang Aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas dan integritas yang utuh”. Atas dasar ketetapan MPR tersebut dikeluarkan Instruksi Presiden No.2 tanggal 8 Maret 1999 sebagai langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pemisahan kepolisian Negara RI dari ABRI yang ditindak lanjuti dengan keputusan Menhankam/Pangab No: Kep/05/P/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara RI dari Pangab kepada Menhankam yang realisasinya dilaksanakan pada tanggal 1 April 1999.
Oleh karena Akpol secara teknis Administrasi dibawah kendali AKABRI, maka sebagai tindak lanjut atas Keputusan Pangab No. 05/P/III/1999 tersebut dikeluarkanlah Skep Kapolri No. Skep/ 389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akpol Mandiri, maka semenjak tanggal 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari Akademi Militer, Akademi Angkatan laut, Akademi Angkatan Udara serta teknis Administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI (dulu Mako AKABRI).
Untuk pengadaan Taruna Akpol masukan T.A. 1999/2000 karena saat itu masih dalam masa peralihan dan program werving sudah terencana dalam program Mabes ABRI, maka pelaksanaannya masih dilaksanakan bersama dengan Akademi TNI lainnya. Mulai tahun Akademi 2000/2001 werving untuk taruna Akpol dilaksanakan penuh oleh Polri dengan pelaksanaan dimulai dari tingkat daerah oleh Polda-Polda dan tingkat pusat yang diketuai Aspers Kapolri dengan melibatkan Akpol sebagai lembaga yang mendidik.
Seiring dengan pemisahan TNI dengan Polri maka kurikulum pendidikan di Akpol serta Identitas Taruna Akpol diganti secara bertahap, yang diawali pada perubahan atribut terutama pada tanda pangkat, evolet, badge dan lain-lain seperti yang tersebut pada Skep Kapolri No.Pol. : Skep/ IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang penetapan berlakunya atribut dan Seragam taruna Akpol Mandiri.

sangkur dan senjata untuk kapur dan pena

Selama ini yang terdengar atau muncul di media massa nasional adalah bagaimana kondisi papua yang sangat dinamis , dikatakan demikian adalah tidak terlepas dari kondisi kamtibmas yang aman tentram dengan tertib sipil berjalan semestinya namun dalam sekejap dapat berubah menjadi suatu kondisi yang mencekam dan menakutkan.

Beberapa peristiwa penembakan terhadap anggota polri dan aparat tni , pembakaran fasilitas umum dan pemerintah ,agitasi dan teror termasuk sabotase lainnya bahkan serangan terhadap konvoi kendaraan pengangkut bahan makanan kerap terjadi secara tiba -tiba .
99 IGA D P Nugraha
Permasalahan gangguan keamanan di tanah papua menyisakan pertanyaan apakah kondisi ini akan terjadi lagi dikemudian hari ataukah kondisi panas dingin yg menggejala akan dapat dihentikan , lantas apa formulanya.

Membedah permasalahan penyakit panas dingin situasi kamtibmas di papua adalah dengan menganalogikan bagai seorang dokter yang menerima paien dengan gejala tertentu , lewat observasi , dan analisa yg tajam maka nantinya akan ditemukan suatu treatment dan obat yg manjur dengan dosis yang tepat.

fenomena insurgency yang terjadi di Papua bila diibaratkan sebagai analogi sebuah penyakit kronis yang memiliki gejala, perilaku dan bentuk yang khas , akan menunjukkan bahwa insurgency tidak lebih dan kurang sebagai sebuah pertarungan antara sekelompok orang yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang sah.

Insurgency terjadi apabila kedua belah pihak yang bertarung menggunakan sumber daya politik termasuk kekerasan didalamnya untuk mencapai tujuan politik yang diperjuangkan dalam kancah pertarungan.

Insurjensi adalah merupakan bentuk pertarungan asimetrik, dimana akibat perbedaan atas kepemilikan aset dan pilihan metode yang berbeda dan tidak seimbang , sehingga memaksa adanya pilihan alternatif sebagai suatu rasionalitas bagi pihak yang lebih lemah untuk secara dinamis menggunakan time , space, support dan legitimasi dalam memenangkan pertarungan yang dihadapi.

Dukungan masyarakat dalam insurgency dan lawan insurgency tidak terlepas dari pola pemikiran bahwa rakyat sesungguhnya adalah ruang gerak dan ruang juang yang sesungguhnya , sehingga barang siapa berhasil memenangkan hati dan pikiran rakyat maka aspek time , space , support dan legitimacy akan berda dalam genggaman.

Memenangkan hati dan pikiran rakyat merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dengan kesegeraan , manakala Rakyat seperti pada umumnya memiliki kecenderungan netral terhadap keberpihakan dalam pertarungan antar kekuatan di sebuah negara, keberpihakan rakyat adalah sebuah pendulum yang senantiasa bergerak sesuai polarisasi kekuatan pemenang dalam tiap pertarungan.

Tujuan utama lawan insurgensi adalah memisahkan insurjen dari masyarakat luas , diikuti dengan mengembalikan mereka yang terindikasi sebagai simpatisan menjadi kembali pro nkri , terakhir diikuti dengan pengejaran , pengejaran dan pengejaran untuk memburu dan menghancurkan secara sistematik susunan bertempur insurgen baik yang berada dipermukaan seperti kepada mereka yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat lokal , berkedok LSM, akademisi , maupun meminjam tangan lembaga Keagamaan , termasuk jaringan clandestine dalam dan luar negeri.

Sebagai sebuah tujuan dalam lawan insurgency adalah suatu antitesa terhadap strategi insurgency yang menggunakan : metode Konspirasi, Perang berkepanjangan berlarut dan melelahkan untuk menguras tenaga dan biaya besar , simbolisasi Military foco sebagai bagian dalam kampanye eksistensi jaringan insurgent dan menggunakan tindakan terorisme sebagai suatu bahasa agitasi terhadap lawan dan pendukungnya.

implementasi strategi lawan insurgency bagai sebuah resep dokter atas analisa gejala, perilaku dan dampak yang timbul dari sebuah penyakit adalah dengan penerapan operasi lawan insurgency yakni insurgency harus dilawan dengan insurgency

Minimum of force, merupakan syarat pertama dalam lawan insurgeny , kekuatan bersenjata digunakan dalam taraf seminimal mungkin.

Pertimbangan terhadap kemungkinan collateral damage yang bisa saja muncul dari setiap pelaksanaan operasi lawan insurgency. Haruslah menjadi suatu prioritas yang harus dicegah , manakala time , space , support dan legitimacy menjadi sebuah perebutan antar pihak yang bertarung dengan rakyat berada ditengah pertarungan tersebut.

Hanya kepada mereka yang bisa dengan cerdik menekan dan mencegah secara langsung jatuhnya korban sipil dikalangan masyaraktlah yang akan memenangkan hati dan pikiran rakyat secara luas.

Hit and Run sebagai taktik yang paling umum dilakukan pihak insurgen untuk menguras tenaga , sumber daya dan kekuatan pasukan pemerintah, harus diwaspadai sebagai taktik yang sebenarnya ditujukan untuk memancing kemarahan dari suatu pihak yang dilampiaskan dengan menyerang dan menyakiti rakyat.

Pelampiasan kekesalan atas serangan Hit and Run menjadi racun yang paling mujarab untuk memisahkan rakyat dari pemerintahnya dan menumbuhkan simpati rakyat terhadap insurgen dalam memenangkan suatu pertarungan.

Flexibility tactical unit sebagai syarat kedua merupakan sebuah konsep yang melengkapi bagaimana minimum of force diatas diterapkan dalam konteks lawan insurgency.

Mobilitas dan gerak perpindahan pasukan insurgen yang kerap menyelinap ditengah tengah masyarakat harus diikuti oleh unit unit kecil dengan perlatan memadai dan sumber daya manusia yang tepat.

Daya gempur , daya tembak dan daya gerak unit -unit pasukan taktis harus sedemikian fleksibel, dengan kemampuan diatas rata-rata pasukan reguler , unit-unit ini dapat menjelma sebagai unit pemburu kejahatan yang efektif.

Sebagai unit crime hunter dengan dukungan daya gempur , daya tembak dan daya gerak diatas rata_rata diharapkan diperoleh daya tahan yang mumpuni bergerak secara taktis dengan kemampuan menggunakan kekuatan senjata secara sangat -sangat minimum dan terukur menghindari collateral damage di lingkungan masyarakat luas.

A good soldier wasn’t born , but he has to be made, mengharuskan adanya daur rekruitment,pembentukan dan pelatihan, penugasan dan pengakhiran tugas jauh unit taktis nan flexibel tadi menjadi diatas rata-rata kebutuhan membentuk pasukan reguler.

Jalan panjang membentuk unik taktis nan flexibel sebagai unit pemburu kejahatan , mungkin terdengar sumir dalam konteks Brimob saat ini , manakala kemampuan lawan insurgency brimob saat ini belum mampu mengulang kejayaan masa-masa Resimen Pelopor dahulu kala.

Konsepsi ATM ( amati , tiru dan modifikasi ) dapat diterapkan untuk menyusun dan menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency , beberapa satuan militer yang ada di Indonesia dapat menjadi acuan dalam konteks membangun dan menghidupkan kembali unit-unit taktis nan fleksibel sebagai unit buru sergap insurgent di Indonesia.

Bukan suatu set back manakala Polri dalam hal ini Brimob menghidupkan kembali unit unit taktis nan fleksibel tadi, dan bukanya suatu pengangkangan terhadap semangat reformasi Polri , namun sebagai jawaban yang paling logis dalam menghadapi insurgen yang malang melintang di beberapa wilayah Indonesia dan papua khususnya , dimana dalam ranah penegakkan hukum , apapun jalanya asalakan sah secara hukum ,profesional dalam pelaksanaan dan menggunakan kekuatan terukur dapatlah menjadi pertimbangan bahwa Brimob memang harus menghidupkan kembali kemampuan lawan insurgency yang selama ini secara malu-malu dikembangkan dalam satuan brimob secara terbatas.

Syarat ketiga dalam strategi lawan insurgency adalah dengan adanya Civic -military cooperation, yaitu kerjasama antara kekuatan militer ( bersenjata ) dengan pemerintahan sipil dan masyarakat secara meluas.

Sebagai sebuah upaya mengumpulkan dukungan masyarakat adalah tidak serta merta dengan menggunakan senjata dan sangkur saja , karena dukungan yang timbul dari adanya ketakutan atas kekerasan hanya bersifat semu dan temporer dalam konteks dukungan masyarakat sebagai sebuah pendulum yang bergerak dinamis.

Sebuah pelajaran yang kembali diaktualisasikan adalah ketika senjata , dan sangkur berubah menjadi pena dan kapur , sebagaimana beberapa kegiatan civic-military cooperation yang dilaksanakan oleh satuan brimob di Papua dalam melawan insurgency

Brimob masuk sekolah ! meninggalkan sementara waktu sangkur dan senjata , dan menggantikan dengan kapur dan pena, dengan bermodalkan keberanian dan kesadaran moril pada akhirnya beberapa anggota Brimob di Papua tergerak untuk membantu mendidik tunas-tunas muda dengan menjadi guru pengganti di beberapa sekolah di pedalaman papua.

Seperti dipahami bersama bahwa faktor geografis , sosiokultural dan pertimbangan keamanan selama ini pada akhirnya memaksa guru-guru resmi sekolahan untuk hengkang dari tanah papua, tentunya hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan di papua dalam membangun konsep wawasan nusantara dalam bingkai NKRI, ke Bhineka Tunggal Ika-an , Pancasila , UU 1945.

Trias pertarungan antara Pemerintah : Masyarakat : dan Insurgency dalam sebuah pemenangan, membutuhkan
Keselarasan antara penggunaan kekuatan secara minimum dan terukur dengan kerjasama antara kekuatan bersenjata dan masyarakat.
Brimob Papua Jaman Dulu(1)
Keselarasan yg diwujudkan dengan program Brimob Masuk Sekolah oleh Sat Brimob Polda Papua, merupakan terobosan kreatif dalam rangka membantu memperbaiki dan meningkatkan pendidikan serta wawasan juga merupakan upaya yang efektif untuk merangkul masyarakat di pedalaman Papua guna membangun kekuatan dan keberanian menolak dan memisahkan diri mereka dari cengkeraman kelompok insurgensi.

Proyeksi kedepan adalah diperlukan suatu kebijakan organisasi terkait implementasi program brimob masuk sekolah yang digiatkan oleh sat brimob Papua menjadi suatu strategi alternatif yg dikedepankan dalam konteks kekhasan papua .

manakala pendekatan pendekatan polisional seperti biasanya. Dengan penegakkan hukm , menjadi tidak efektif dalam merangkul dan memenangkan hati rakyat ,maka upaya mendidik intelektualitas masyarakat papua sebagai suatu prioritas .

Kemudian adalah bagaimana kebijakan dalam upaya merangkul dan memenangkan hati dan pikiran rakyat diikuti dengan kelembagaan yang dinamis.

Sebagai sebuah strategi insurgency lawan insurgency dimana struktur bertempur musuh kadang kadang sedemikian dinamis dan unstruktur maka diperlukan juga kelembagaan yang sifatnya cair dan un structure , mudah berdaptasi dengan orientasi kepada pencapaian hasil ,yang tentunya juga mensyaratkan rantai komando yang singkat , egaliter dan demokratis dalam pegambilan langkah guna implementasi kebijakan memenangkan hati dan pikiran rakyat
Terakhir adalah dengan sistem dan metode yang tepat , kreatifitas yang digagas oleh sat brimob papua dengan menugaskan beberapa anggotanya sebagai tenaga pengajar pengganti di beberapa sekolah pedalaman, membutuhkan pembekalan materi yang sifatnya sederhana , aplikatif dan mudah diduplikasi untuk diterapkan di beberapa tempat lainnya.

Sistem dan metode yang diterapkan berdasarkan SOP tertentu sehingga ketika sangkur dan senjata ditanggalkan sementara menjadi kapur dan pena , aspek keamanan dan keselamatan alat, personil dan kegiatan tetap menjadi perhatian.

Konklusi :
Brimob Masuk Sekolah adalah pilihan alternatif yang perlu digiatkan dalam membangun ketahanan masyarakat , guna mendulang simpati dan dukungan rakyat guna menanggulangi fenomena insurgency di Papua , kegiatan polisionil dan jasa intelijen hanyalah katalisator dalam membangun kekuatan masyarakat papua untuk menyelesaikan fenomena insurgency di Papua , ketika rakyata adalah air dan insurgen adalah ikan , pisahkanlah air sedemikian hingga agar ikan dapat tertangkap kemudian.

Saya menulis, maka saya ada.