TIGA PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN DI NEGARA DEMOKRATIS System Kepolisian yang dianut oleh suatu negara akan dipengaruhi oleh system politik termasuk system pemerintahan, sejarah serta kontrol sosial yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Pada awalnya system Kepolisian ada yang mengacu kepada model Eropa kontinental bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik atau model Anglo saxon yang... Continue Reading →
MENITI BUIH RUU KAMNAS
PROBLEMATIKA RUU KEAMANAN NASIONAL Oleh Al Araf Hakekat keamanan nasional adalah comprehensive security yang menempatkan keamanan sosial multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Comprehensive security tersebut mensyaratkan: (1) diperlukan aktor keamanan yang beragam; (2) diferensiasi fungsi dan tugas aktor keamanan; (3) koordinasi antar aktor keamanan; dan (4) fragmentasi aturan sektor... Continue Reading →
BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi... Continue Reading →
Jurnal Srigunting 