Live event : ” Debat Kusir ” dagangan media massa Indonesia

Live event : ” Debat Kusir ” dagangan media massa Indonesia

131730_tamrinvsmunarman
geger aksi penyiraman teh yang dilakukan MN seorang jubir salah satu ormas keagaamaan terkemuka di Indonesia terhadap seorang sosiolog berinisial AT, sungguh
sumber foto :http://news.detik.com/read/2013/06/28/131559/2287026/10/soal-aksi-munarman-atas-tamrin-boy-rafli-semoga-saling-memaafkan

mengejutkan , acara yang seharusnya menjadi sumber informasi mendidik bagi masyarakat luas akhirnya berhasil dengan garing ” aksi preman online ”
hal ini memberikan pelajaran , seharusnya media massa yang memeiliki tanggung jawab mulia karena tugas jurnalistiknya diharapkan agar lebih berhati -hati dan bijaksana dalam menyajikan berita , termasuk untuk menampilkan pembicara-pembicara .
bobot siaran memang sangat dipengaruhi oleh bagai penonton bereaksi terhadap tayangan yang dibuat , termasuk bajir slot iklan sebagai margin provit yang diambil oleh media massa, namun kembali lagi kemuliaan tugas jurnalistik janganlah mengabaikan tujuan jurnalisme tadi sebagai suluh penerang t bukannya sebagai suluh pembakar dalam masyarakat.

lembali kepada gegernya tayangan debat kusir agar tidak menjadi komoditas andalan media dalam meraup untung dengan alasan kebebasan dan keterbukaan informasi adalah bagaimana dalam kondisi on air apalagi dalam format live , tentunya sangat sulit bila harus melakukan editing maupun sedikit sentuhan sensor atas perkataan , gesture , maupun tindakan aktif yang dapat memberikan ” pendidikan ” kekerasan dan kekurang ajaran kepada masyarakat luas.

pagi ini dalam acara talk show dengan tema legalitas sweeping oleh ormas , adalah merupakan suatu isu yang sangt kritis yang tidak bisa sekedar jadi bahn omong omong sambil lalu ( kjam tayang ) tapi merupakan fenomena yang membutuhkan kajian multi pendekatan bilamana fenomena ini disepakati sebagai suatu hal yang penting dan mendesak untuk disegerakan penyelesaiannya.

kehadiran brigjen Boy rafli Amar seharunya bisa dijadikan penengah atau setidaknya di beliau ditempatkan antara Tuan MN dari Ormas dan Tuan AT dari sosilog ataukah menempatkan presenter nan cantik rupawan di tengah tengah pihak yang berdebat , secara teknis akan timbul sedikit keengganan bila wanita cantik menjadi wasit , setidaknya akan sangat memalukan dunia akhirat bilamana ada pihak yang berani melakukan kekerasa terhadap wanita didepan publik apapun agama , suku ras dan aliran yang diyakini.

peristiwa debat kusir dengan pembicara yang asal bicara maupun pengamat-pengamat karbitan termasuk ahli dan tokoh-tokoh yang diragukkan kredibilitasnya , tentunya jangan teruang lagi

Biarlah debat menajdi bermakna denn memberikan pendidikan kesantunan, keilmuan dan kesejukkan , bukan debat yang penuh agitasi dan intimidasi , apakah ini yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai wujud pemuliaan profesi Jurnalistik ?

berikut ini adalah tulisan terkait profesi Jurnalistik dalam konteks Indonesia.

Media Massa, Perkembangan TI, dan Cover Both Side

oleh: Arifin Asydhad

Media Massa di Tengah Pusaran Teknologi Informasi

Berkembangnya teknologi informasi memunculkan banyak media penyampaian informasi. Media massa yang dikelola para jurnalis/wartawan bukan satu-satunya penyampai informasi. Setiap orang saat ini dengan mudah bisa menyampaikan sebuah informasi, salah satunya melalui media internet dan media sosial.

Banyaknya media penyampai informasi mengakibatkan banyak informasi yang bertebaran di muka Bumi ini, tak bisa dipastikan apakah informasi itu valid atau tidak, benar atau salah. Banyak informasi rekayasa, yang menimbulkan banyak fitnah. Mau tak mau, penerima informasi harus berusaha semakin keras untuk memfilter mana informasi yang benar, mana informasi palsu.

Lantas siapa yang menjaga validitas informasi di tengah hutan belantara informasi-informasi? Salah satunya adalah media massa. Media massa memiliki jurnalis yang memiliki kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas jurnalisme dalam mengolah informasi menjadi berita. Media massa memiliki payung hukum yang jelas dalam melakukan tugas-tugasnya. Media massa memiliki lembaga-lembaga yang melingkunginya untuk mengatur dan mengawasinya.

Tugas media massa di era teknologi informasi yang sangat canggih saat ini lebih berat dibanding masa lalu. Media massa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan sebuah informasi/berita. Selain menyampaikan informasi/berita secara akurat, media massa juga dituntut untuk menyampaikan informasi/berita lebih cepat. Mengapa cepat? Karena untuk mengimbangi, menyaring, dan meluruskan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab yang juga beredar cepat.

Di era teknologi informasi yang serba cepat, media massa dituntut untuk memberikan berita secara akurat dan cepat dengan tetap menaati aturan-aturan yang tercantum dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Perlu aturan yang lebih jelas dan perlu skill yang hebat untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi/berita yang benar, jujur, tidak memihak (seimbang), cover both side, dan kriteria-kriteria lain yang menjadi prinsip dalam jurnalisme.

Tidak semua media massa sadar akan tugas mulia dalam penyampaian informasi. Banyak media yang akhirnya melenceng dari aturan dan etika dalam bergiat jurnalisme. Padahal, tanggung jawab media massa sangat besar dan serius: kalau media massa menyampaikan sesuatu informasi/berita yang salah, maka tanggung jawabnya adalah kepada publik dan Tuhan.

Cover Both Side Sebuah Prinsip

Payung media massa sudah jelas. Ada UU Pers dan Kode Etik Jurnalisme. Aturan-aturan ini dibuat agar media massa memiliki produk yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan Tuhan. Berita yang disampaikan pun harus akurat dan benar. Karena itu, segala kegiatan dalam jurnalisme akan terkait dengan proses pencarian kebenaran/fakta yang sesungguhnya.

Di dunia ini, kebenaran yang ditemukan manusia hanyalah kebenaran sementara. Kebenaran hakiki hanyalah milik Tuhan. Karena itu, dalam prosesnya akan terjadi perdebatan mengenai sebuah kebenaran. Bagi satu kelompok, sebuah fakta bisa menjadi benar, namun bagi kelompok lain, sebuah fakta itu bisa diingkari. Namun, media massa memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu fakta itu adalah sebuah kebenaran setelah melalui penelitian, penyelidikan, dan proses-proses lain yang dilakukan para jurnalisnya.

Yang harus diingat, jurnalis memiliki keterbatasan dalam mengungkap fakta dan data. Sementara mendapatkan informasi akurat dan cepat menjadi kebutuhan penting, seiring pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi. Karena itu, karena media massa merupakan produk manusia, maka tidak ada media massa yang luput dari kesalahan. Wajar! Yang penting, ada aturan yang jelas yang akan mengawasi dan menindaklanjuti prosesnya kemudian, bila ada pemberitaan/penyampaian informasi yang salah atau kurang tepat.

Untuk menciptakan informasi/berita yang akurat dan benar, salah satu prinsip yang dikedepankan media massa adalah cover both side, menampung dua sisi/kelompok. Cover both side, suatu keniscayaan dalam sebuah pemberitaan. Tapi, bagaimana rumus cover both side, masih dalam perdebatan dari masa ke masa. Apakah cover both side mengharuskan media massa selalu memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak atau kepada pihak-pihak yg terkait dalam pemberitaan? Menurut saya, tidak selalu. Jurnalis dengan segala kemampuannya memiliki hak untuk menentukan sebatas apa porsinya.

Sebagai contoh, ketika jurnalis melihat dan memotret seorang pencopet melakukan aksi kejahatan, apakah masih perlu jurnalis menanyakan kepada pencopet, “Apakah kamu mencopet?” Atau perlukah jurnalis memberi kan porsi kepada orang itu untuk menyampaikan bantahan, kalau fakta dan datanya sudah jelas dikantongi oleh jurnalis?

Jurnalis, terutama jurnalis media online, bisa menginformasikan atau menulis berita bahwa si A mencopet berdasarkan penglihatannya, dengan dukungan bukti dan saksi-saksi yang cukup. Namun, jurnalis akan menindaklanjuti berita ini dengan melakukan pengembangan-pengembangan berita termasuk menggali informasi dari si pencopet itu. Misalnya, jurnalis akan menggali latar belakang mengapa dia mencopet, sudah berapa kali dia mencopet, sejak kapan mencopet, dan lain-lain. Dan penggalian-penggalian informasi ini bisa dibuat untuk berita baru sebagai sebuah pengembangan berita yang lebih mendalam.

Tapi di saat jurnalis tidak bisa memastikan apa yang terjadi, dibutuhkan penggalian-penggalian informasi dari banyak pihak untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku pencopetan. Jurnalis akan menggali saksi- saksi mata, mencari bukti-bukti, menanyakan kepada polisi yang melakukan penyelidikan, dan lain-lain. Kalau memang akhirnya semua yang dilakukan itu mengerucut pada satu nama, jurnalis masih membutuhkan informasi/keterangan dari orang yang dituduhkan, sebagai upaya cover both sides.

Jadi, cover both side tidak selalu memberikan porsi yang sama kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal pencarian kebenaran, tapi memberikan porsi yang proporsional sesuai kebutuhan redaksi. Redaksi memiliki hak untuk itu. Ujung-ujungnya memang bisa subjektif atau objekif berdasarkan otoritas redaksi. Tapi redaksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyampaian informasi, yang ia pertanggungjawabkan kepada publik dan Tuhan, dengan mendasarkan pada aturan-aturan yang ada.

Polri dan Pemberitaan

Di tengah berkembangnya teknologi informasi dan munculnya banyak media online dan digital yang memberitakan informasi/berita lebih cepat, Polri sebenarnya lebih banyak menjadi subjek pemberitaan. Artinya, Polri lebih menjadi sebagai narasumber atas sebuah peristiwa atau informasi. Apa yang disampaikan Polri bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran, tergantung kasusnya.

Tidak hanya pejabat-pejabat Polri dan bagian Reserse yang saat ini menjadi narasumber. Tapi, Polantas pun sekarang menjadi narasumber yang luar biasa untuk informasi-informasi lalu lintas, karena persoalan lalu lintas menjadi penting di era seperti ini. Munculnya TMC, TNMC, polwan-polwan cantik, akun twitter TMC Polda Metro, dan lain-lain menjadi narasumber yang kredibel buat publik.

Meski demikian, Polri tetap saja menjadi bagian dari objek pemberitaan, baik berita positif maupun negatif. Berita positif tentu bukan suatu masalah. Namun, berita negatif akan menjadi sesuatu hal yang bisa ramai dan memunculkan isu ‘cover both side’ ini. Seperti misalnya: isu suap, korupsi, rekening gendut, asusila, narkoba, konflik-konflik internal, dan lain-lain. Namun, saat ini media massa relatif sudah menjaga prinsip cover both side terkait hal-hal seperti ini.

Munculnya persoalan ‘cover both side’ dalam pemberitaan Polri, sebenarnya sangat tergantung dalam pejabat Polri dan Humas Polri. Bidang Humas Polri, memiliki peran yang sangat penting di era keterbukaan informasi seperti ini, terutama untuk menyampaikan atau menjelaskan sebuah kasus yang sudah beredar di masyarakat. Karena itu Humas Polri harus memiliki hubungan yang erat dengan media massa.

Sikap proaktif dari Humas Polri atau pejabat Polri untuk menyampaikan informasi atau tanggapan akan lebih efektif dibanding menunggu. Semua saluran untuk menyampaikan/menjelaskan suatu kasus bisa digunakan secara efektif. Berdiam dan menutup diri sama saja memberi ruang atas simpang siurnya sebuah informasi.

*) Arifin Asydhad, pemimpin redaksi detikcom
*) Disampaikan dalam Seminar Penerapan Prinsip Cover Both Side dalam Pemberitaan Polri di Media Massa yang diselenggarakan Mahasiswa STIK-PTIK Lemdikpol Angkatan ke-59 di Auditorium STIK-PTIK Jalan Tirtayasa Raya no 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 22 April 2013

Emak Monster dan Polisi Galau

LADY GAGA dan Komunikasi Polisi GALAU


Singkat kata, saya minta nasihat kawan-kawan bagaimana sih sebenarnya konser Lady Gaga dilihat dari kaca mata kepolisian dan apa sebaiknya sikap kita? Oh ya, mohon tanggalkan sisi mendasar pribadi (terkait orientasi moral dan
keyakinan) dalam nasihatnya. Saya mengharapkan pandangan polisionil walau
sifatnya opini pribadi.
Sejauh ini pandangan saya tentang konser itu adalah mengandung potensi kerawanan karena kelompok kontra konser akan masuk ke dalam dengan tiket resmi. Akibatnya akan mengundang kerusuhan di venue. Seberapa tebal lapis kekuatan kita dan prosedur resmi kita di TKP, akan juga
dihadapkan dengan fakta jika terjadi keributan dan peluang jatuhnya korban serta
pancingan pelanggaran HAM nantinya, muaranya semua pihak akan menyalahkan
polisi. Padahal sbaliknya, rencana pelarangan konser sekarang pun menuai banyak
kritik dan menganggap alasan polisi melarang terlalu mengada-ada.Dilema
sekaligus menggalaukan kita bukan?!
Diijinkan, akan berpeluang tamparan bagi kita karena rusuh terprediksi dan kita akan disalahkan karena dianggap tak mampu kelola keramaian. Demikian juga dengan pelarangan konser seperti saat ini, kita dianggap lebay menyikapi situasi. Daripada-daripada, dan ditambah tak semua penduduk Indonesia akan menerima
begitu saja prosedur resmi yg akan/sudah kita lakukan, maka opini saya mendingan
konser dibatalkan atau dialihkan ke tempat yang masyarakatnya lebih universal
semisal Bali.
Mohon nasihat !!!!!!
kembali ke tugas pokok polri saja !!!, ketika kita mengetahui berdasarkan informasi intelijen bahwa seandainya konser lady Gaga tetap digelar akan menimbulkan gejolak, akan lebih baik bila sudah mengetahui hal tersebut wajib hukumnya Polri melakukan pencegahan.
Langkah- langkah pencegahan secara teoritis sering dengan gampang disebut : ” oh itu kan emang tugas polisi , polisi bertindak dong !!! , atau polisi harus tegas bila perlu tembak ditempat!!! “ , tentunya dalam prakek kan nggak semudah itu , terlepas dari nanti bagaimana atau bagaimana nanti pendapat masyarakat yang pro maupun kontra konser lady gaga .
Kalau memang sudah polri sampaikan nggak boleh tentunya dengan berat kita harus siap dikatakan ” penakut “, plin plan atau nggak profesional , namun dibandingkan dengan “ongkos” yang nantinya harus dikeluarkan kalau seandainya Mother Monster diijinkan manggung dan kemudian terbukti timbul kekacauan ( sejauh mana kualitas dan kuantitas polri berkorelasi dengan keberhasilan pengamanan ???? ), Maka akan timbul cibiran ” polisi nggak profesional , polisi kecolongan!!!, kenapa bisa timbul korban!!! , apakah polisi tidak mampu menjaga keamanan kalau nggak mampu seharusnya diganti Satpol PP atau diganti Babinsa saja!!! “ pilihan berat antara dicap penakut dan atau nanti dicap tidak mampu ?.
Dengan mengapresiasi tugas team DVI yang sedang jadi sorotan media massa , adalah ketika Polri kembali dan komit kepada tugas pokonya saja , mudah mudahan akan selalu mendapat apresiasi positip masyarakat . My job is to protect your ass ,but not to kiss it.
Menyikapi tentang fenomena tidak diberikannya ijin menggelar konser oleh Polri, saya menolak pemakaian istilah “Polri melarang konser Lady Gaga” karena makna tersebut bersifat konotatif dan tentunya menyudutkan Polri sendiri karena seakan ada sikap resistensi Polri terhadap sosok fenomenal tersebut.
Kata “melarang” berbeda maknanya dgn “tidak mengeluarkan ijin” walaupun dapat diinterpretasikan sama. Melarang lebih cenderung menolak kapada pribadinya lady gaga dengan pendekatan sosiologis dan aspek personal approach, sedangkan tidak mengeluarkan ijin lebih kepada aspek legal approach yaitu tdk memberi ijin kepada penyelenggara (event organiser) untuk menggelar konser dengan pertimbangan keamanan.
Sikap Polri tersebut sebenarnya merupakan bagian dari diskresi administratif namun telah di politisir oleh media massa sehingga memunculkan kontra opini dari masyarakat. Disisi lain, tidak ada masalah besar yang dihadapi bila Polri mengeluarkan ijin kepada penyelenggara untuk mengadakan konser lady gaga sepanjang hal tersebut didukung dengan analisa intelijen yang tajam serta perencanaan pengamanan yang matang.
Adapun langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :
a. Analisa jajaran Intelijen terhadap potensi kerawanan yg bisa muncul, data dan jumlah kelompok yang menolak konser, jumlah tiket yang sudah terjual dll. Termasuk memberikan anjuran kepada pihak penyelenggara untuk menghentikan penjualan tiket karena diyakini bahwa tiket yang telah terjual sampai saat ini dibeli oleh penggemar lady gaga bukan dari kalangan yang kontra. Kalaupun tetap dibuka penjualan tiketnya maka harga tiket dinaikkan berlipat ganda, setidaknya meminimalkan upaya pengerahan massa oleh kelompok yg ingin mengacaukan acara di venue nantinya.
b. Prinsipnya bahwa Polri mampu melaksanakan pengamanan dengan baik pada even-even yang potensi kerusuhannya lebih besar seperti contoh pam pertandingan sepakbola antara persija vs persib yg mana antara the jakmania dan the vikings adalah 2 kelompok suporter yang secara turun temurun tidak pernah akur. Untuk itu sistem pam konser lady gaga dapat diberlakukan seperti pam sepakbola tsb.
c. sikap tegas petugas pam. Contohnya apabila terdapat penonton yang memakai seragam dan atribut2 ormas atau ciri2 lain yg menunjukkan bahwa mereka dari kelompok tertentu maka mereka harus dipecah dan tdk ditempatkan pada lokasi/area penonton yg sama. Kalau mereka tidak terima maka jangan diijinkan masuk.
Penolakan terhadap konser lady gaga tidak hanya terjadi di Indonesia, di korsel dilakukan oleh komunitas pemuda gereja p*o*es*an, di filipina oleh komunitas gereja k*t*li* (di Indonesia kebetulan oleh F*I, MU* dll). Hal ini menggambarkan bahwa tidak hanya kaum muslim yg menolak konsernya. Lady Gaga adalah sosok yg fenomenal, karyanya dinilai kontroversi oleh sebagian orang, namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa dia adalah sosok seniman yg berbakat yang mampu menghipnotis orang dengan lagu2nya yang albumnya terjual diatas 1 juta copy dan mampu menghimpun penggemar diseluruh dunia.
Kita pun senang dan bangga karena seorang designer baju Indonesia dipilih utk merancang kostum konser lady gaga di beberapa negara. Universal bukan?? Dalam ilmu Komunikasi Sosial kita pernah diajarkan bahwa sesuatu dapat berubah nilai (dari negatif ke positif, vice versa) jika berulang-ulang
dibicarakan media. Contohnya (lagi-lagi) Lady Gaga. Seandainya saat itu tak ada yg memprotes rencana konser mereka, paling yg tahu tentang LG adalah para Little Monsters Indonesia.
Sekarang justru semua pihak “terpaksa” mengenal sosok Emak Monster dan lagu-lagunya. Justru apa yg ditakutkan telah terjadi bahkan sebelum LG manggung. Seharusnya dia bernilai “negatif” dan ditakutkan merusak (katanya) moral, tapi malah menaikan popularitas dia (LG), menjadi world trending topik sudahlah pasti.
Diapun tersenyum dan mengiyakan pendapat para artis barat yg pernah berbisik bahwa Indonesia adalah pasar yg sangat ramah, Istilah untuk fenomena di atas dalam ilmu komunikasi adalah sebagai konsep tentang framing yang diingatkan tentang bagaimana framing alm. Soeharto oleh media infotainment yang ditulis oleh Ika Damayanti seorang pengajar ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Darinya kita bisa manggut-manggut dengan apa yang terjadi belakangan ini tentang Lady Gaga, Norman Camaru dan pak Ardani.
Sekalian nyebur baca all-framing-related articles, yang ini juga cakep untuk kita baca: http://sulfikar.com/analisis-framing-dan-pembingkaian-media.html Dalam blognya, Sulfikar (2012) berpendapat bahwa analisis framing, seperti bentuk riset kualitatif lainnya sangat bergantung pada konteks-konteks psikologi, sosial, budaya, politik dari masyarakat sewaktu peristiwa tersebut terjadi.
Dalam tulisan di blog Sulfikar, kita juga kembali dipertemukan dengan beberapa tokoh framing dalam dunia komunikasi seperti Baterson yang terkenal atas pendapatnya bahwa framing pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Lalu ada tokoh lainnya yang Sulfikar kaji dalam penelitiannya yaitu Goffman. Sulfikar mengutip Sudibyo (1999) menyebut Goffman telah membagi frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang mengarahkan seseorang dalam menyikapi situasi atau realita.
Tak lupa, Sulfikar juga menghadirkan W.A Gamson sebagai tokoh konsep framing yang memperkenalkan pendekatan konstruksionis untuk mengkaji wacana komunikasi. Ia juga melihat adanya keterkaitan antara wacana media dengan opini publik yang terbentuk luas di masyarakat.
Lebih jauh berbicara framing kita berbicara pencitraan. Baik SBY maupun Polri dan siapa saja, saat ini sudah selayaknya terus mengasah diri dalam ilmu komunikasi. Akhirnya saya setuju dengan pendapat bahwa semua kembali pada cara kita (e.g. Humas Polri) menjelaskan segala sesuatunya.
Dengan memahami ini, kita bisa lebih tenang menyikapi Apa Kabar Indonesia Petang di TVOne yang tengah menghadirkan topik Orba vs Reformasi. Kita bisa tahu kemana pembicaraan coba diarahkan oleh TV*ne melalui diskusi bersama Fa*jr**l yang sakit hati di jaman Soeharto dan peneliti yang mencoba netral dalam menilai Orba berdasarkan survei.
Ada 7 Aturan Komunikasi yang sering kita lupakan, tapi ini banyak digunakan oleh awak media. Yang dimaksud 7 aturan komunikasi bukan terdiri atas 7 point, tetapi setiap pesan yang disampaikan akan dipahami oleh penerima jika disampaikan berulang-ulang setidaknya selama 7 kali dengan 7 cara yang berbeda-beda.Misalnya kebijakan pimpinan harus disampaikan berulang-ulang setidaknya 7 kali dgn 7 cara berbeda seperti melalu apel, amanat irup, APP, coffee morning time,
gelar opsnal, pembukaan pelatihan, sambutan, dll. Maka penerima akan lebih paham
Dibanding berkali-kali disampaikan hanya lewat apel, pendengar akan bosan dan cenderung mengabaikan pesan tersebut. Kita lihat media men-setting suatu topik supaya menarik perhatian publik dgn cara mengulas secara berulang-ulang dgn beragam acara seperti infotaimen, silet, berita pagi, dialog interaktif, debat publik, cek & re-cek, dll.
Cara ini efektif menyedot perhatian publik, karena masyarakat membuka beragam acara yang dilihat topik yang sama, akhirnya menumbuhkan rasa penasaran publik. Saat rasa itu sudah muncul, maka media akan mudah menyampaikan “misi” yang sesungguhnya. Layaknya reklame yg terus diulang (re-claime), konsumen akhirnya “menyerah” pada pesan produsen. Kok kita sering lupa yah ilmu-ilmu kayak gini dalam organisasi sendiri. Bagaimana dengan Polri ? kita boleh berubah……tapi janji kita tetap sama. Makasih. (Merupakan kumpulan tulisan dan diskusi dari beberapa orang yang kemudian dirangkum dalam suatu tulisan agar mudah mencerna saja.)