KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN “TRAFFICKING IN PERSONS”

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN “TRAFFICKING IN PERSONS”

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang, terdapat penemuan penemuan terkait teknologi pengobatan, perkembangan metode dan kualitas kesehatan manusia, salah satu bukti perkembangan ilmu kedoteran adalah Transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard (1922-2001) di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan atas pasien Louis Washkansky (1913-1967) tanggal 3 Desember 1967. Washkansky meninggal dunia 18 hari kemudian, bukan karena persoalan jantung baru yang diterimanya melainkan disebabkan serangan pneumonia (radang paru-paru). Perkembangan Transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ Jantung manusia , namun berkembang ke Cangkok Ginjal, Hati , dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf .
Untuk kepentingan Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh dari oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon Donor Organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan Golongan Darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi / kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.
Ketika tingkat keberhasilan trasnplantasi organ semakin meningkatkan kemungkinan penderita penyakit akut dan kronis yang harus menerima donor Organ , demikian pula artinya permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan Donor semakin meningkat, pada awalmula perkembangan teknologi Transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun kini semakin hari mulai berkembang ke lingkar yang lebih luas.
Permintaan akan Organ tubuh dan jaringan Tubuh Manusia semakin pesat , tidak terbatas pada lingkaran keluarga saja ,namun merambah lingkar yang lebih luas,dengan catatan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock Organ donor sehingga membuka peluang terjadinya over demand organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari Organ Manusia akhirnya melahirkan praktek Perdangangan organ dan jaringan tubuh manusia.
Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan” Crimes against Humanity “ maka PBB kemudian merumusakn praktek perdagangan organ Tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional:
“Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons defines Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.
Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UNODC, sebagai pelaksanan dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocols thereto, dijelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan Organ Tubuh Manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas,sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan Illegal organ Tubuh Manusia perlu dilakukan terobosan terobosan hukum dan Yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan Perdangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, Kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organtubuh manusia,termasuk bagi mereka yang secara nyata menggurus , mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh , terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak , didalam atau antar negara , dengan korban tidak hanya wanita dan anak anak saja tetapi semua manusia.
Transplantsi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, apakah praktek jual beli Organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap ataukah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusian dan cara cara legal dilakukan, beberapa penelitian , menemukan bahwa demi mengejar supply Organ Tubuh dan jaringan tubuh manusia yang cukup untuk kepentingan pasar , terjadi prkatek praktek penyimpangan dan pelanggaran hukum tentang bagaimana organ dan jaringan tersebut diperoleh, siapa sumber pendonor, motivasi pendonor mau memberikan organ dan jaringan tubuhnya, bagaimana praktek pengambilan organ dan jaringan tersebut dilakukan serta terkait mengapa ditemukan banyak melibatkan organisasi kriminal antar negara dalam kegiatan pengadaan organ donor bagi manusia. Secara gamblang digambarkan bahwa praktek Transplantasi organ yang diperoleh melalui suatu perdagangan menjadi suatu kegiatan Illegal yang menjadi perdebatan dengan melihat kepada :
1. Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan Organ tubuh manusia.
2. Sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan Organ tubuh manusia.
3. Cara mencari dan mengumpulkan Organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran Rumah sakit, tenaga profesi kedoteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang Otopsi menajdi sentral perdebatan.
4. Metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih hidup, ataukah setelah meninggal,adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor Organ manusia.
Elemen dasar dalam mengidentifikasi kegiatan perdagangan Manusia “ Element of Human Trafficking “ UNODC merumuskan kedalam 3 ( tiga ) ketetapan : The Act ( Apa yang dilakukan; proses rekruitment pendonor , kegiatan pengambilan organ ,sarana yang digunakan dalam pengangkutan dan pengiriman organ hasil donor,serta bagaimana organ donor diterimakan kepada recipient), The Means (Bagaimana Proses dilakukan ; menggunakan kekerasan atau paksaan, tipu daya , sukarela , saat masih hidup atau setelah dinyatakan meninggal dunia, dengan menyalah gunakan kekuaasaan jabatan, ataukah dengan mendapat sejumlah pembayaran atau keuntungan bagi calon pendonor), dan The Purposes (manfaat yang diperoleh dari perdagangan organ tubuh manusia)
Menjelaskan fenomena Perdagangan Organ Tubuh Manusia dengan menggabungkan antara rumusan elemen dasar Human trafficking menurut UNDOC dan rumusan dalam Quantifying the Influences on human Trafficking Networks yang membagi pola perdagangan manusia menjadi tahapan:Recruitmen, Transporter,Exploiter Stage, dengan simpul indikator terhadap Supply, Customer,Regulator dan Competition.

RECRUITMEN STAGE
Sebagai gambaran akan kebutuhan organ Ginjal,dimulai dengan adanya kebutuhan terhadap sebuah organ manusia guna kepentingan Transplantasi medis menyebabkan timbulnya permintaan, ketika keluarga penerima calon donor organ Ginjal ( Recipient ) tidak menemukan organ yang berasal dari lingkungan keluarga terdekat,mulai mencari lewat bantuan Rumah sakit yang biasa mengadakan transplantasi Ginjal secara legal, mencari langsung ke beberapa negara yang dikenal sebagai negara sumber organ atau melalui jasa broker organ yang banyak ditemukan lewat jaringan komunikasi Internet. Demikian halnya dengan calon pendonor organ dengan pertimbangan ekonomi dan kesulitan hidup mereka rela memasang iklan melalui media massa dan internet untuk menjual salah satu Ginjal atau organ lainnya, beberapa kasus penjualan Ginjal pernah terungkap ke khalayak bahkan di beberapa situs jual beli online secara terang terangan seseorang berniat menjual Ginjal demi mendapatkan sejumlah imbalan.
DESPERATE INDONESIANA SELL ORGANS, “High school student Elisa, 18, said her family had debts worth tens of thousands of dollars after a fire razed their home in Jakarta and her father’s grocery store failed.”We now live at my grandmother’s house. My mother works as a cook and my father helps out at an uncle’s grocery store, but their earnings are only enough to buy food,” Elisa said.”I owe my school six months in fees. I often cry thinking about our fate. A movie I saw said selling kidneys is a quick way to get loads of cash. I want to sell mine so I can buy a new house and pay my school fees.” She rejected two Indonesian buyers who could not meet her asking price of 800 million rupiah ($95,000), she said. Interested local and foreigner buyers are willing to pay up to 200 million rupiah ($23,000) for a kidney, sellers say. Another seller, 22-year-old graphic designer Andi, said a European and a Chinese have separately offered to buy his kidney for 200 million rupiah – four times his asking price.”
Selain adanya sifat sukarela atau atas kemauan sendiri untuk menjual organ berupa Ginjal kepada pasien yang membutuhkan baik secara online internet ataupun lewat jasa Broker organ, tercatat akibat tingkat pemahaman masyarakat di suatu negara terkait bahaya dan ancaman kejahatan kemanusiaan yang mungkin timbul maupun ketiadaan hukum yang melarang dan mengatur perdagangan Organ manusia, telah terjadi pola rekruitmen dengan menggunakan tipu daya dan atau kekerasan , termasuk dengan mencuri dari jenasah di beberapa Rumah sakit maupun pusat pemulasaraan jenasah, tercatat beberapa negara yang menjadi ladang donor organ di dunia, Republik Moldova sebagai bekas bagian Uni Soviet dikabarkan merupakan salah satu ladang subur donor organ yang diperoleh melalui kekerasan maupun tipu daya, Selain merupakan negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan perbudakan seks, Moldova merupakan negara yang paling banyak terjadi kejahatan pencurian organ tubuh manusia. Dengan populasi penduduk lebih dari tiga juta penududuk, sepertinya pemerintah Moldova tidak begitu memerhatikan tindak kriminal pencurian organ tubuh manusia ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah Moldova ikut terlibat dalam upaya dan usaha perdagangan organ tubuh manusia.Pencurian tersebut dilakukan dengan cara membius calon korban, lalu membedahnya. Organ tubuh yang menjadi incaran pencuri adalah ginjal, jantung, hati, dan paru-paru. Pelaku merupakan sebuah kelompok Kriminal / Organized Crime, yang behubungan dengan mafia penjualan organ tubuh nasional dan internasional. Setelah mereka membedah korban, mereka meletakkannya di dalam bak mandi yang dipenuhi es dalam keadaan telanjang. Seandainya sang korban memang sengaja dimatikan/dibunuh untuk diambil organnya, mereka akan membuang mayat begitu saja di jalan-jalan terpencil dan sepi.
Menurut situs“ The Economics “selain Republik Moldova tercatat nama beberapa negara sebagai sumber donor Organ illegal : India , China, Iran, Romania, Pakistan bahkan di Amerika juga terdapat dalam beberapa laporan disebutkan bahwa supply organ yang berasal dari pencurian terhadap jenazah yang dilakukan melalui praktek pembedahan tanpa sepengetahuan dan ijin keluarga ; kasus “Human Tissue Broker “ di North Carolina .
“Corpses are big business. Tissues from a single body can fetch as much as $10,000 in America, where every year more than 1.3 million procedures using donated tissue are performed. The most common are knee reconstructions, spinal surgeries, hip replacements and dental work.”
Keuntungan bisnis yang sangat menggiurkan bagi broker dan penjual organ tubuh manusia sehingga dengan jumlah Supply yang sangat terbatas , organ menjadi Komoditas ekonomi yang menjajikan, kebutuhan uang dan keinginan lepas dari himpitan kemiskinan maupun kemudahan akses yang dimiliki para broker maupun pengumpul donor terhadap berupa keuasaan, senjata ( kasus pengambilan organ oleh kelompok bersenjata saat era perang Serbia dan Bosnia ) maupun kasus pengambilan organ terhadap gelandangan, pengemis dan jenasah secara illegal di beberapa masyarakat ikut menyuburkan perdagangan organ tubuh manusia. Konsumen sangat mebutuhkan, rumah sakit memfasilitasi sebagai daftar tunggu penerima donor organ sampai suatu saat broker Organ datang dengan sejumlah tawaran.
Kedudukan regulator dalam hal ini otoritas penegak Hukum memiliki pilihan menegakkan hukum bila terdapat laporan pengambilan organ secara paksa baik dengan pasal pembunuhan dan pencurian biasa namun juga dasar hukum di tiap tiap negara yang tidak sama dalam meberikan definisi terhadap kegiatan illegal pengambilan organ tubuh manusia, beberapa perdebatan terkait landasan hukum terjadi dan merupakan celah yang dimanfaatkan Broker Organ dalam mengambil keuntungan, sebagi contoh hukum positif Di Amerika jelas melarang perdagangan organ tubuh manusia namun tidak melarang pengambilan jaringan tubuh lainnya, Di China demikian pula adanya, sebuah kasus menarik di Iran adalah ketika landasan hukum Iran memberikan jaminan kepada pembelian organ secara terstruktur lewat Organisasi Transplantasi Ginjal Nasional yang akan memberikan form ganti rugi dan pengadaan kepada pendonor anonim, bila pihak recipient tidak mampu menemukan pendonor dari keluarga dekat maupun setelah menunggu selama lebih dari 6 ( enam ) bulan belum juga kunjung mendapatkan donor ginjal yang dimaksud, walaupun pada prakteknya , pendonor dan penerima ginjal sering terlebih dahulu bertemu untuk mebicarakan tambahan dana yang harus diberikan langsung kepada pendonor.
TRANSPORTER STAGE
Dalam beberapa kasus menunjukan ketika Pakistan dan China pernah menerima lonjakan “ Turis Transplantasi “ serta merta pemerintah setempat megeluarkan produk hukum yang melarang praktek jual beli ginjal kepada non warga negara yang bersangkutan, praktek yang melibatkan perdagangan organ secara illegal juga berkembang di Afrika Selatan , kota Durban menjadi pusat transpalntasi bagi Turis Transplantasi kaya dari Israel , Amerika , Inggris dan Saudi Arabia.rata rata pendonor secara sukarela datang dengan Kaya yang ditanggung oleh Broker organ yang bekerja sama dengan pihak Medis setempat untuk kemudian ketika Turis Tranplantasi datang , mereka langsung melakukan pengambnilan organ ginjal.
Paket ” wisata liburan Transplantasi / Holiday Transplantasi” sempat berkembang pesat sampai ketika tesiar skandal di India yang melibatkan dokter bernama Amit Kumar yang didakwa oleh pengadilan setempat telah memberikan layanan Turis Transplantasi kepada klien kaya dari berbagai negara, walaupun Dr. Amit Kumar membatah telah menggunakan daya upaya memaksa dan tipu daya terhadap pendonor , namun pada sidang di Pengadilan terungkap bahwa Dr. Amit Kumar telah memberikan janji suatu pekerjaan dengan imbalan sebesar $2,000, terhadap orang orang yang tertarik bekerja , hal lainnya adalah terungkap Dr. Amit Kumar telah memberikan obat bius sebelum mengambil Ginjal pendonor secara illegal.
Terdapat beberapa pola pada Transporter stage, dengan melihat simpul indikator kepada supply, Costumer , regulator dan Competition:
1. Pendonor secara sukarela memberikan ginjal yang dimiliki untuk diambil, namun regulasi setempat melarang adanya transplantasi ginjal selainkepada keluarga dekat maupun sesama warga negara ( contoh di Iran dan Filipina) maka Costumer akan menunggu di negara lain yang mengijinkan diadakan Transplantasi Ginjal ( Afrika Selatan atau di China), tugas broker adalah mengatar dan menyiapkan akomodasi termasuk uang muka kepada pendonor agar mau berangkat dari negara asal ke negara tujuan, di negara tujuan Broker lantas bekerjasama dengan rumah sakit setempat yang biasa melakukan transplantasi, di rumah Sakit inilah pendonor dan penerima bertemu.
2. Organ didapatkan dari hasil kejahatan (pencurian maupun pengambilan paksa ) bila regulasi setempat mengijinkan adanya Transplantasi, maka broker akan menghubungi calon penerima donor untuk datang ke Negara yang bersangkutan menggunakan jasa “ Transplantasi Holiday”, sebagai seorang Turis Transplantasi , penerima donor bertemu di rumah sakit yang disiapkan broker. Namun bila regulasi setempat melarang adanya Transplantasi maka organ maupun jaringan organ yang dibutuhkan akan diselundupkan keluar menuju suatu negara yang mengijinkan adanya Transplantasi dilakukan.
3. Pola kompetisi terlihat dari kualitas kesehatan ( sehat atau berpenyakit ) supply organ yang mampu diberikan oleh broker , apakah berasal dari bagian tubuh manusia yang masih hidup ataukah diambil dari tubuh jenasah, kompetisi antar Broker semakin kuat tergantung jumlah biaya yang mampu dibayar.
Data yang dapat menggambarkan jumlah permintaan atas organ berasal dari Manusia yang masih hidup maupun sudah menjadi mayat dilihat pada tabel berikut :

Sumber : http://www.economist.com edisi 22 Oktober 2009
EXPLOITIR STAGE
Merupakan fase terahir dalam tahapan kegiatan perdagangan manusia, bentuk pengambilan Organ tubuh secara illegal dengan iming iming material dan uang maupun secara paksa terhadap mereka yang karena keterbatasan hukum, kemampuan fisik perbedaan ideologi dan Politik dimanipulasi untuk diambil organ tubuhnya sesaat setealh kematian alami maupun akibat pembunuhan dan eksekusi mati. Ada kecurigaan, sejak tahun 2001 China telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia karena telah mengeksekusi secara sengaja para pengikut Falun Gong yang dipenjara, untuk diambil organ tubuhnya. Organ-organ ini lalu dijual kepada pasien yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan besar (laporan David Kilgour dan David Matas, 2007) .

Sumber : “Health-System-Reform-in-China” The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010.
Penerima donor sering tidak mengetahui bagaimana riwayat organ dari tubuh pendonor, apakah benar sejumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan kualitas organ yang diberikan broker, beberapa pemberitaan menyebutkan seringkali penerima donor lantas meninggal beberapa saat setelah menerima donor Ginjal dikarenakan organ yang dicangkok kedalam tubuhnya merupakan bagian organ jenasah yang meninggal dalam keadaan mengidap penyakit. Demikian sebaliknya, Broker memanfaatkan kelemahan pendonor dari aspek materi untuk setuju menukarkan Ginjal yang dimiliki dengan sejumlah uang namun akhirnya broker menjual kembali dengan harga berkali lipat.
“The amount a donor would receive for selling their organs depends on the location and available supply. The average reported price around the world that a donor receives for his kidney is $5,000, while the average price paid on the black market to receive the kidney is $150,000”.
Jual beli organ terjadi akibat tidak seimbangnya Supply dan Demand organ untuk keperluan transplantasi. Dalam kaitan dengan isyu ini, China dianggap sebagai negara pelanggar terbesar. Sejak beberapa dekade terakhir, transplantasi organ merupakan penyumbang devisa negara China yang amat besar. Jaminan ketersediaan supply organ, umumnya diperoleh dari eksekusi mati Narapidana, menyebabkan banyak orang berbondong-bondong mencari organ di China. Fenomena yang perlu menjadi perhatian adalah ketika pendonor menerima terlalu murah kompensasi atas kehilangan Ginjal , dan penerima donor / recipient membayar terlalu mahal atas Ginjal yang ditransplantasikan pada dirinya. Semua bermuara kepada kelihaian dan kekuatan jaringan broker organ tubuh yang sering bekerja secar terstruktur lewat tangan tangan organisasi kriminal Internasional.
TANTANGAN BAGI INDONESIA
Belum terdapat dalam catatan kriminal di Indonesia , pengambilan organ tubuh manusia dilakukansecara illegal, apakah dengan bentuk tipu daya ataupun kekerasan termasuk kemungkinan pencurian organ tubuh dari jenasah. Kemajuan teknologi dan tingkat kesejahteraan yang mebaik mendorong penderita penyakit yang selama ini harus melakukan menerima donor organ menunggu selam bertahun tahun, mengharapkan adanya donor sukarela dari keluarga terdekat, kini sering tertolong dengan keajuan teknologi kedoteran di China , Singapura dan Malaysia.
Orang Indonesia yang tercatat pernah mendapat hukuman terkait trasplantasi organ secara illegal adalah Sulaiman Damanik, 26 tahun, yang pada tanggal 27 juni 2008 telah dinyatakan bersalah olehPengadilan Singapura karena didakwa telah menjual Ginjal miliknya kepada seorang warga negara Singapura bernama Tang Wee Sung , umur 55 tahun sebesar Rp. 150 Juta rupiah ( US $ 22,200), dimana diketahui secara tegas hukum di Singapura melarang perdagangan organ tubuh manusia demi mencegah adanya eksploitasi manusia atas dasar kemiskinan dan kemanusiaan, selain nama Sulaiman Damanik terdapat nama Toni, 27 tahun yang dakwaan yang sama atas perdagangan Ginjal walaupun Toni mengakui bahwa dirinya rela membeerikan Ginjal kepada orang yangtelah menjadikan dirinya sebagai anak angkat.Toni diduga telah menerima bayaran sebesar Rp. 186 juta sebelum akhirnya Pengadilan Singapura memberikan vonis selama 12 ( dua belas ) bulan penjara dan denda sebesar Sg $. 10.000.
Terdapat legalitas bagi upaya Transplantasi organ di Indonesia asal dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Landasan Yuridis tentang Pengaturan Hukum Transplantasi Organ adalah dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia. Larangan komersialisasi organ atau jaringan tubuh diatur dalam Pasal 16 PP. 18 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “ donor dilarang menerima imbalan material dalam bentuk apapun”, kemudian Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah”. Termasuk ketetntuan tentang larangan untuk pengiriman dan penerimaan organ jaringan dari dan keluar negeri (pasal 19 PP No. 18 Tahun 1981). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan yang telah dicabut, akan tetapi PP ini masih tetap berlaku karena berdasarkan pasal 87 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, semua peraturan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992.
Walaupun di dalam dunia kedokteran, praktek jual beli organ tubuh dilarang secara moral dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. “Tidak dibenarkan seorang dokter melakukan operasi cangkok ginjal dengan menggunakan ginjal hasil jual beli organ tubuh manusia” namun terdapat beberapa hal yang perlu diwaspai adalah ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan organ tubuh tidak sebanding dengan jumlah pemberi donor maka kemungkinan praktek jual beli organ tubuh tetap ada dan menjanjikan keuntungan berlipat ganda.
Kasus perdagangan organ tubuh yang mungkin melibatkan warga Indonesia adalah adanya trend berobat ke China , Singapura, atau ke Malaysia, seperti diketahui khususnya di China, bahwa pencarian organ yang bisa memakan waktu belasan tahun di negara lain, dapat diperoleh di China hanya dalam waktu beberapa minggu. Jaminan supply, tingkat ketrampilan dokter dan harga yang relatif terjangkau membuat China menjadi tujuan utama pasien-pasien yang memerlukan donor organ. Atas fenomena ini perlu adanya peningkatan pemahaman dan kewaspadan terhadap kemungkinan korban potensial terbesar ( pendonor Organ ) adalah dari kelompok tenaga kerja Indonesia (TKI), hal ini didasarkan kepada pertimbangan medis bahwa trasplantasi Organ tidak dapat dilakukan begitu saja , namun harus dicarikan donor yang memiliki sifat dan kemiripan dengan organ milik recipient ,mulai golongan darah, Rhesus darah, kondisi kesehatan, sampai riwayat penyakit dan pengobatan yang pernah dilakukan calon donor.

DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1981 tentang Otopsi Anatomi, Otopsi Klinik dan Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
5. “Experts warn against organ trade”. BBC News. 2007-01-08. Retrieved 2008-02-18.
6. Organ Sales and Moral Travails: Lessons from the Living Kidney Vendor Program in Iran – Cato Policy Analysis
7. “India Kidney Trade”. Retrieved 2008-05-01.
8. Bloody Harvest Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, by David Matas, Esq. and Hon. David Kilgour, Esq. 31 January 2007
9. “Havocscope Black Market Organ Prices”. Retrieved 2011-06-11.
10. Abs-Cbn Interactive, Two Indonesians plead guilty in Singapore organ trading case[dead link]
11. straitstimes.com, CK Tang boss quizzed by police
12. http://www.economist.com edisi 22 Oktober 2009
13. http://www.independent.co.uk
14. “Health-System-Reform-in-China” The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010
15. http://nasional.kompas.com/read/2008/10/18/22474636/asal-usul.transplantasi.jantung.