PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD
TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

Tugas utama Polri selaku Civilian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polri dituntut sedemikian rupa memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang diwajibkan oleh profesi mereka serta para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang dimana saja dan kapan saja
Bahwa tugas Polisi secara universal selaku Civilian Police di daerah bergejolak membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda secara metode teknis maupun strategi, menghadapi Pluralisme masyarakat Indonesia yang sangat heterogen serta rentan terhadap terjadinya konflik vertikal dan Horizontal membutuhkan suatu daya cipta, rasa dan Karsa yang berasaskan konsep Think Global and Act Local
Apa kemenangan yang paling mutlak ?…. adalah menang perang tanpa harus berperang ( TzunTzu , The Art Of War ), secara universal Polisi termasuk Polri tidak akan pernah terlibat Perang Konvesional kecuali terlebih dahulu sempat dideklarasikan sebagai Combatan menurut Konvensi Genewa . Polisi bukanlah pasukan tempur, kecuali dideklarasikan sebagai bagian dari militer. Penyebutan Polisi bukanlah pasukan tempur mengandung maksud bahwa operasi Kepolisian bukanlah operasi militer. Dalam konteks ini pembatasan model pendekatan polisi dan militer jelas berbeda, sekalipun diwilayah konflik bersenjata yang sama sehingga Polri bekerja tidak menjadi bagian militer.
Bagaimana dengan Pemolisian di NAD sebagai strategi dan falsafah Polri kekinian . ? Saat ini aceh memasuki suatu tahapan baru , setelah konflik melelahkan yang berlansung secara putus sambung selama lebih dari 30 tahun, adalah dengan melakukan perubahan pola Antagonis menjadi Pola peran Protagonis sebagai pembimbing, dan menjadi mitra yang didasari pemahaman bahwa Polri tidak akan mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dibutuhkan kerja sama dalam kesejajaran antara petugas Polri dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah social, tentunya dengan memperhatikan kekhasan dan nilai- nilai moral setempat.

Identifikasi terhadap kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata di NAD :
Profesionalisme Aparat TNI- Polri dalam penyelesaian konflik Aceh.
Tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat TNI –Polri merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).yang menimbulkan luka traumatis masyarakat dan menyuburkan dukungan bagi kelompok GAM , padahal penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Bentuk tindakan kekuatan berlebihan yang ditampilkan oleh Aparat TNI – Polri diwujudkan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti setelah terjadi serangan oleh kelompok GAM terhadap iring-iringan kendaraan maupun Patroli serta Kawasan Kantor dan Asrama serta fasilitas milik umum maupun pemerintah yang sering kali memicu terjadinya kekerasan berlebihan terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian baik berupa pemukulan , penghinaan dan terjadinya penembakan membabi-buta sebagai pelampiasan rasa kesal ataupun kemarahan Aparat saat diserang tak seorang masyarakatpun yang datang untuk menginformasikan rencana serangan. Selain itu juga ditemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain.
Tindakan kekerasan yang ditampilkan diatas memiliki hubungan dengan tingkat Profesionalisme personel yang ditugaskan didaerah konflik, kata profesionalisme yang menunjuk kepada kadar keahlian atau kemampuan setiap personel untuk melakukan dan bertindak secara benar menurut tugas dan tanggung jawab yang dimiliki .
Profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang benar dan tepat porsi serta materi , adanya dukungan terhadap perangkat lunak dan keras yang logis dan masuk akal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs Usman Kasminto saat menyusun Buku Tantangan Polri mengamankan Aceh ( 2003 ) menyebutkan bahwa Polri sebagai organisasi belum mampu menentukan standart kualifikasi kemampuan dan latihan yang harus dijalani setiap personil Polri yang melaksanakan tour of duty ke Aceh , Rekruitment ? juga perlu ditanyakan sudah tepat atau hanya sekedar melaksanakan perintah Mabes Polri?

Peran pers dan persepsi masyarakat .
Simpati masyarakat kearah GAM hal ini didukung oleh keahlian mereka dalam melancarkan PUS (Perang Urat Syaraf ) dan Public Opini setting , berupa tindakan intimidasi dan kontra opini melalui media massa Koran setempat sehingga fakta dilapangan sering kali menyimpang, GAM memahami kekuatan yang dimiliki Media Massa untuk mengontrol dan mencari dukungan rakyat, untuk berbalik membenci Pemerintah dan semua aparat Pemerintahan melalui media setting dengan menekan dan mengancam wartawan untuk dihabisi keluarganya apabila tidak memuat berita seperti yang GAM inginkan sedangkan keberadaan satgas Penerangan yang dikirim dari Mabes Polri , tidak lebih sekedar tukang foto tanpa kemampuan menulis konter opini melalui pemuatan berita di media massa.
Pola pendekatan yang berempati terhadap kebutuhan dasar Manusia
Tugas dan Kewajiban Polisi dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat merupakan entry point untuk mencapai keberhasilan keamanan , Polisi yang memahami kedudukannya ini ibarat seorang salesman yang menawarkan produk berupa KEAMANAN kepada market yakni masyarakat . Wajib dipahami keamanan ( safety, security, surety ,peace ) merupakan barang langka ditengah situasi keamanan yang serba sulit, merujuk kepada Minimanual Urban Guerilla oleh Carlos Marighella
“The role of the urban guerrilla, in order to win the support of the population, is to continue fighting, keeping in mind the interests of the people and heightening the disastrous situation within which the government must act. These are the conditions, harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.”

Taktik gerilya ? apa korelasinya dengan tugas Polisi ? , bahwa organisasi ( GAM ) tidak pernah melihat atau mau tahu dengan kedudukan Polri sebagai , Non-Combatan, Penegak Hukum dan bukan pasukan tempur, sekali dikategorikan “Aparat” ( TNI ,POLRI, Pegawai pemda, guru dan semua pegawai yang mendapat gaji dari NKRI ) adalah musuh, justru keberadaan sebagai anggota Polri merupakan primary target yang harus dihancurkan (culik kemudian dibunuh ) untuk menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat, serta menciutkan nyali dan memancing amarah petugas yang lain agar semakin bertindak represif.
Situasi kemanan yang dihadapi Polri saat itu, merupakan wujud terjadinya ketegangan dan konflik vertikal bersenjata dalam negeri antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda secara frontal berjuang dengan menggunakan senjata
Pengalaman perorangan,sebagai penentu pola Komunikasi & pendekatan terhadap masyarakat.
Frekuensi penugasan yang telah dijalani oleh rekan-rekan di Brimob dalam penugasan Operasi Pemulihan Keamanan berbagai wilayah konflik di Indonesia telah membangun kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang rawan. Rekan rekan kami di Brimob menyadari resiko tugas di daerah Konflik, bahwa kecerobohan dan tindakan arogansi justru akan memberikan pengaruh yang kontraproduktif terhadap keberhasilan tugas dalam rangka memberikan back-up satuan kewilayahan agar dapat melaksanakan kegiatan kepolisian secara optimal.yang menarik beberapa rekan personil Brimob yang kami kenal, menyunting gadis dari daerah Konflik untuk dijadikan Bhayangkari, sehingga sedikit banyak memberikan penilaian positif dan membuka pikiran masyarakat bahwa kedatangan mereka ke daerah- daerah tersebut justru untuk menjalin silaturahmi.Kesadaran yang harus terus menerus ditumbuhkan kepada personil Brimob bahwa tugas utama mereka untuk melindungi keamanan dan keselamatan Rakyat, dihidupkan dengan memberikan perintahtugas yang mengedepankan paradigma “ Apa yang terbaik bagi Rakyat adalah yang terbaik bagi Polri”
Upaya –upaya simpatik yang mengedepankan penghormatan terhadap budaya lokal setempat dalam merebut dan memenangkan hati rakyat sehingga dapat membatasi, menutup dan memutus dukungan rakyat terhadap GAM dilakukan dengan kegiatan counter Opini, developing good Public opinion, pelayanan masyarakat dan pendekatan Agama yang dilakukan di tiap- tiap pos keamanan yang kami miliki di beberapa Gampong dan setiap melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum maupun Operasi Pemulihan Keamanan.
Suatu pengalaman yang menarik adalah ketika rekan di Brimob menyapaikan bahwa” menjadi Dukun juga bisa Memenangkan Perang” bahwa pernah dalam suatu operasi Pemulihan Keamanan seorang anggota Brimob dgn inisial Bripda Y, karena kebetulan memiliki kemampuan pengobatan supranatural, berinisiatif membuka praktek pengobatan tradisional disekitar Pos Brimob di Gampong B di pedalaman Aceh.
Tanggapan awalnya masih biasa biasa saja, hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar Pos Gambong B yang mau datang untuk berobat, namun setelah sekian lama kunjungan masyarakat makin padat lagi, sehingga pengobatan yang biasanya dilakukan 2 kali seminggupun atas permintaan masyarakat dilaksanakan hampir sepanjang minggu .
Menurut penuturan rekan kami, berdasarkan informasi seorang pasien yang datang berobat, pihak GAM wilayah **** yang dipimpin oleh sdr. TGK Nyak XXX pernah melarang masyarakat untuk berobat ke tempat mereka, setiap orang yang datang ke tempat kami akan dicap CUAK dan diancam akan dibunuh.
Berkah bulan puasa datang kepada mereka , seseorang warga desa datang ketempat Brimob untuk berobat, namun tanpa diduga secara sembunyi sembunyi menyampaikan melalui secarik kertas bahwa pada sore hari nanti apabila akan hujan, seorang anggota GAM dari wilayah Gampong S akan melarikan diri dengan menumpang ojek, rencana pelarian akan dilaksanakan saat hujan, dengan harapan bahwa personil Brimob yang sering mengadakan sweeping kendaraan tidak akan memeriksa dirinya, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan beberapa anggota untuk melaksanakan penyergapan, dan Alhamdulilah informasi yang diperoleh dari pasien yang datang ke Pos brimob membuahkan hasil. Pada saat diinterograsi, awalnya tersangka tetap mengelak mengakui dirinya sebagai anggota aktif GAM yang diduga menyimpan 3 pucuk senpi jenis AK 47, sampai akhirnya pimpinan berinisiatif mengundang keluarga tersangka melalui perantara Geuchik Gampong M untuk mendatangkan orang tua dan kakak perempuannya.Upaya pendekatan dengan mendatangkan keluarga tersangka guna menyentuh hatinya awalnya semula gagal, karena masyarakat di daerah Gampong M, sangat trauma terhadap perilaku aparat TNI/Polri yang dulu pernah bertugas disitu, selain adanya intimidasi dari pihak GAM sendiri terhadap keluarga tersangka.
Berpacu dengan upaya opini setting yang dilakukan oleh GAM , pimpinan Brimob akhirnya meminta Bripda Y untuk berbicara langsung dengan keluarga tersangka, setelah keluarga tersangka mengetahui bahwa anaknya ditahan di pos Brimob serta diawasai langsung oleh Bripda Y yang selama ini dikenal sebagai seorang yang sering membantu melalui metode pengobatan tadisional masyarakat setempat, akhirnya keluarga tersangka mau datang dan menjeguk anaknya di Pos Brimob.
Setelah keluarga tersangka datang , maka pimpinan Brimob di pos menyampaikan bahwa putra mereka ditangkap karena terlibat GAM, dan disarankan untuk menunjukkan lokasi penimbunan senjata yang disimpan, pihak keluarga menyanggupi dan memahami apalagi setelah adanya jaminan keselamatan atas putranya.
Akhirnya berakhir sudah petualangan T alias Tengku M setelah semua senjata yang selama ini dipakai untuk menyerang dan meneror penduduk guna menarik pajak ditemukan di areal perkebunan Kelapa Gampong M, sebanyak 3 pucuk senpi ( 2 pucuk AK- 47, dan 1 pucuk M-16 , berikut sejumlah peluru ) sebagai barang bukti, tanpa perlu susah payah melakukan kontak senjata, tanpa perlu adanya pertumpahan darah dan tanpa mengeluarkan sebutir peluru. selanjutnya tersangka T kami serahkan kepada pihak Polsek M untuk dibina sebagai contoh anggota GAM yang telah menyerah secara sadar .
Da’i Brimob
Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai Daerah Serambi Makkah , menjadikan suasana kehidupan keagamaan secara Islam sangatlah kental,ini dipahami sebagai faktor yang dapat menguntungkan operasi pemulihan Keamanan, upaya penugasan Satgas Da’I Kamtibmas oleh Mabes Polri ,secara kasat mata dirasakan belum optimal, seperti diketahui sebagian personil Da’I Kamtibmas yang seharusnya berkunjung ke Meunasah, Pesantren, Masjid, pada faktanya hanya dikumpulkan di aula Polres, demi alasan keamanan dan keselamatan personil yang bersangkutan. ( sebagian anggota Da’I Kamtibmas yang ditugaskan merupakan korban dari penunjukan surat perintah saja, tanpa pelatihan yang cukup mengenai esensi Agama Islam serta kearifan budaya lokal Aceh ) , sehingga motivasi untuk bertugas demikian rendah serta bertugas tanpa dilengkapi alat beladiri yangmemadai.
Melihat kondisi tersebut, kepada setiap pos Brimob dalam jajaran untuk menggalakkan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Yasin secara bersama masyarakat lingkungan sekitar Pos setiap malam jumat, serta apabila memungkinkan melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid di sekitar Pos. Rupanya perintah tersebut ditanggapi secara positif, bahwa dalam jajaran personil Brimob ternyata memiliki banyak potensi “ Da’I Dadakan “ yang sering didaulat untuk memberikan ceramah serta mengajarkan baca tulis Quran kepada anak- anak di beberapa Meunasah yang ada di dekat Pos Brimob.
Tanggapan-tanggapan positif mulai tumbuh dengan ditandai masyarakat berani datang, sekedar ngobrol dengan anggota jaga di Pos, membantu membersihkan Pos, dan yang terpenting adalah informasi tentang dukungan dan kekuatan logistic yang selama ini diperoleh GAM dari warga masyarakat mulai berkurang, dan mereka ( GAM ) kini hanya memperoleh dukungan bersumber dari saudara / kerabat dekatnya saja.
Patroli simpatik
Selain melaksanakan penggiringan, pemutusan dan penangkapan terhadap target operasi yang berhasil diidentifikasi, metode Patroli simpatik dengan berjalan kaki maupun menggunakan ranmor dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Brimob selalu ada dan siap tugas, memberikan efek deterrent kepada GAM agar mobilitas diantara warga semakin terbatas .
Sering saat kami melaksanakan Patroli keluar masuk Kampung , warga masyarakat menanyakan identitas kami apakah berasal dari Pos Brimob di Gampong B, atau apakah kami rekan dari Bripda Y, sungguh suatu keuntungan bagi kami bahwa nama Bripda Y cukup dikenal sebagi seorang dukun yang cukup ampuh mengobati penyakit, manfaat lain yang dirasakan adalah selama 6 ( enam ) bulan bertugas, belum pernah sekalipun rombongan patroli jalan kaki, Kendaraan, Markas dan kegiatan kami diserang oleh GAM ,namun perolehan pucuk senjata milik GAM sebagai bukti eksistensi, juga tidak mengecewakan : 8 (delapan) pucuk senpi ( 1 pck M16, 6 pck AK-47, 1 pck pistol FN ) dan beberapa lembar dokumen serta perlengkapan logistik, diperoleh dari hasil penyergapan di beberapa lokasi.
Penutup
Guna mewujudkan sosok Polri selaku Polisi yang professional perlu adaya perubah kultur kerja organisasi Polri yang selama ini pendekatan dan totalitas pengabdian Bhayangkara lebih mendekati citra diri Militeristik dibandingkan citra diri polisi yang berwatak sipil. Citra diri militeristik ini yang selanjutnya termanifestasi pada sikap pelayanan yang kaku-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis.Padahal dalam pelaksanaan tugas Polri sangat berbeda dengan militer, petugas Polri memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menerapkan diskresi Kepolisia,dengan demikian penanaman jati diri militeristik bersifat kontradiktif dengan konstruksi sosiologi empirik dari fungsi-fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat civillian dalam melayani melindungi masyarakat.

Semiloka Reformasi Birokrasi Polri

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK I
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN”.

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara. Harapan ini dinilai masyarakat masih jauh dari kenyataan yang ditunjukkan dengan masih adanya komplain masyarakat yang diterima oleh Polri maupun yang disiarkan oleh media massa.
Melalui penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akanmendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhanpelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga,manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif,serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkanpemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebutmendorong perubahan mind setdan culture set pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.
Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK II
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PerspektifMasyarakatTerhadapPelayananPublikolehPolri”

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal, termasuk dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai denganharapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persainganglobal yang semakin ketat.
Untuk dapat menilai sejauh mana mutu layanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zetham mengemukakan tolok ukur kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sepuluh dimensi, meliputi :
a. Tangiable, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi;
b. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan layanan yang dijanjikan dengan tepat;
c. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan;
d. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan, dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan;
e. Courtesey, Sikap atau perilaku ramah tamah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
g. Security, Jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
h. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
i. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
j. Understanding The Customer, Melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan;
Lembaga Administrasi Negara (1998) membuat beberapa kriteria pelayanan publik yang baik, antara lain meliputi, kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemauan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata, ketepatan waktu, serta kriteria kuantitatif.
Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan, tujuan dariu pelayanan publik adalah :
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelastentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dankewenangan seluruh pihak yang terkait denganpenyelenggaraan pelayanan publik;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayananpublik yang layak sesuai dengan asas-asas umumpemerintahan dan korporasi yang baik;
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publiksesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukumbagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayananpublik.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK III
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PerspektifMasyarakatTerhadapAkuntabilitasKinerjaPolri”

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal. Akuntabilitas kinerja Polri merupakan salah hal yang masih menjadi sorotan utama publik.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi dalam penggunaan wewenang yang diberikan kepada mereka, penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Reformasi Polri yang selama ini didengung-dengungkan hanya manis sebatas konsep saja, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak terpenuhinya harapan masyarakat dapat berisiko akan berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kinerja institusi Polri, sedangkan dukungan masyarakatlah yang merupakan aset utama Polri untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Landasan apa yang sepatutnya dipedomani saat meninjau kembali sistem manajemen Polri. Stojkovic & Klofas (1995) memberi arahan, polisi abad ke-21 harus mencerminkan elemen-elemen demokrasi yang mencakup transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (akuntabilitas publik). Pandangan ini perlu diadopsi agar proses reformasi Polri tetap berpedoman pada nilai-nilai demokrasi guna menumbuhkembangkan karakter Polri sebagai organisasi yang dimensi budaya dan sistem manajemennya mencirikan pendekatan sipil.
Akuntabilitas kinerja Polri sangat penting karena Polri memiliki kewenangan/legalitas yang sangat besar, bahkan untuk melanggar hak asasi manusia sekalipun. Bahkan, hukum yang semula bersifat diam/mati hanya akan menjadi hidup setelah dioperasionalkan oleh polisi. Artinya, ada peluang bagi polisi untuk menggunakan hukum sebagai dasar/pembenaran bagi tindakan mereka yang bisa saja bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Jelas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Karenanya ada 3 (tiga) pra kondisi yang harus dipenuhi oleh kepolisian untuk dapat terintegrasi dengan proses demokratisasi,. Menurut Marx, kondisi itu adalah :
(1) Polisi harus menjadi subyek aturan hukum yang terbebas dari pengaruh penguasa dan kelompok-kelompok politik,
(2) Polisi dapat masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan publik dengan kewenangan yang terkendali secara cermat, dan
(3) Terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam institusi kepolisian.
Berbagai upaya telah dilakukan Polri untuk menampilkan sosok yang pro demokrasi. Upaya-upaya tersebut sebagai implementasi dari prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis (democracy policing). Prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis beberapa diantaranya adalah:
1) polisi harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, dalam konteks operasional, polisi harus dilatih dalam hal hukum, harus memahami standar-standar HAM internasional, dan harus bertindak sesuai dengan KUHP;
2) polisi sebagai pemegang/penerima kepercayaan publik, harus dianggap sebagai profesional yang tindakannya diatur oleh undang-undang mengenai etika profesi. Undang-undang ini harus merefleksikan nilai-nilai etika yang paling tinggi dan harus menyediakan dasar-dasar agar tindakan yang salah dapat diadili dan diambil tindakan disipliner;
3) polisi harus memiliki prioritas utama dalam melindungi kehidupan masyarakat;
4) polisi harus melayani masyarakat dan menganggap diri mereka bertanggung jawab pada masyarakat;
5) polisi harus bersikap humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersikap non diskriminatif. Kesemua prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis ini guna mewujudkan Polri sebagai sebuah institusi yang akuntabel.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

CORETAN KASAR

PERUBAHAN YANG HARUS DIMULAI…..

by KURNIA ” ASENG” HADI

Pantas kah kita mengeluh…? Padahal kita dikaruniai kedua tangan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkesah sedangkan kita karuniai akal dan pikiran serta kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatu dan permasalahan yang ada. Apakah kita akan menyianyiakan segala yang ada atas karunia Allah swt tersebut…? Hingga akhirnya kita menyi-nyiakan semua tanggung jawab yang ada di pundak kita… Jangan biarkan apa yang menjadi kekuatan terbesar kita akan terjungkal dan hanyut akan keluh kesah diri kita. Mari kita teggakn hati dan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena tidak tahun apa yang menjadi jawaban dari segala persoalan dan permasalahan yang kita hadapi.
Jangan pernah membiarkan kelemahan menghujamkan kelemahan kita, sesungguhnya ada orang-orang yang lebih berhak mengeluh daripada kita. Yaitu orang-orang yang memang tercipta dirinya sebagai pecundang, orang-orang yang bodoh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang sama sekali lemah keimanan dan ketaqwaannya karena dasar akidah yang lemah, dan banyak lagi. Rekan-rekan insane Kepolisian adalah sosok insane yang terbaik dari insan lainnya, hal tersebut dibuktikan dari awal proses perekrutan masuk instutisi kepolisian yang sulit dengan berbagai persayaratan yang tidak sembarang orang mampu melaluinya seperti halnya tes masuk Bintara kepolisian, seleksi AKPOL, seleksi PPSS, dan lainnya. Berbagai ilmu pengetahuan dan keteramp[ilan yang sudah kita kenyam mulai kita menjadi anggota kepolisian, berbagai pengalaman yang sangat berharga dari perjalanan karier dan masa kedinasan yang sudah kita alami bersama, berbagai kebijakan politik dan pandangan kultur dari masyarakat Indonesia mulai dari Orde Lama hingga pada orde Reformasi ssaat ini sudah kita lalui. Apakah kita selalu saja larut dengan berbagai keluh kesah kita berkaitan dengan kesenjangan, kesederhanaan, kebutuhan dan semua aspek pribadi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semata. Kesemuanya hal tersebut memang benar sangat penting dalam melanjutkan roda kehidupan, tetapi yang teramat penting ialah bagaimana rasa tanggung jawab kita untuk mempertahankan eksistensi, semangat dan tujuan organisasi Polri yang kian hari kian meningkat tanggung jawab terhadap bangsa, Negara dan masyarakat pada umumnya.
Dalam hal ini, saya akan memberikan sebuah ilusi dan gambaran tentang kegiatan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian Italy, yaitu bahwa seorang penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan secara profesional dan proporsional. Aspek profesionalisme mereka adalah mereka dalam melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dilakukakan secara maksimal, artinya bahwa mereka mengumpulkan saksi, bukti, korban dan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan sampai pada akarnya. Setelah mereka meyakinkan bahwa benar telah terjadi kejahatan, maka mereka melakukan penangkapan menggunakan unit yang khusus. Dalam hal penangkapan seorang tersangka, mereka menggunakan Satuan Carabinieri. Ini biasanya dilakukan jika menghadapi kejahatan-kejahatan yang sifatnya “street crime” atau “kejahatan jalanan”.
Bagian penyidikan di Italy terbagi atas dua hal, yaitu kejahatan biasa dengan luar biasa. Carabinieri biasanya melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan fisik atau bersekala besar. Sedangkan kesatuan khusus terhadap kejahatan khusus ada penyidik khusus pula yang menangani. Contoh kasus yang selama pendidikan di CoESPU terjadi adalah penangkapan kelompok mafia dan kelompok yang anti ras di Italy. Prosedur kerja semacam itu relevan dilakukan di Polri, karena Polri memiliki Satuan Brimob yang spesifik tugasnya untuk menghadapi kejahatan beritensitas atau berkharakteristik tinggi. Penyidik di Italy tidak melakukan penangkapan sendiri, mereka juga menggunakan pakaian “preman” sehingga untuk menghindari kesalahan prosedur dalam hal melakukan penangkapan dapat dieliminir semaksimal mungkin.
Memang dalam hal melakukan penangkapan adalah suatu hal yang substantif bagi proses penyidikan, tetapi hal tersebut juga sangat “riskan”. Dalam KUHAP di Indonesia hal yang bisa diajukan pra peradilan adalah aspek salah prosedur dalam penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan. Semua jenis kejahatan jalanan atau yang beritensitas tinggi penangkapannya diserahkan kepada Satuan Carabinieri. Jadi, seorang penyidik tidak perlu bersusah payah melakukan penangkapan. Memang, dalam penangkapan seorang tersangka penyidik tidak serta merta melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada Satuan Carabinieri semata tetapi tetap mendampingi proses penangkapan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar tepat sasaran dan segala macam administrasi penyidikan sudah lengkap. Yang paling unik dari proses penyidikan adalah mereka para penyidik biasa mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dengan alasan belum cukup bukti atau masih dalam tidak terbukti suatu kejahatan, walaupun sudah dilakukan penangkapan termasuk dengan menggunakan Satuaan Carabinieri. Budaya seperti ini yang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.
Dengan kondisi seperti hal tersebut kita akan tetap larut…? Dalam undan-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 tentang kewenangan “diskresi” kepolisian yang kita miliki apakah kita tidak mampu berbuat suatu perubahan yang nantinya perubahan tersebut dirasakan manfaatnya oleh bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang ada adalah, kekurang mampuan diri kita atau dasar ketidakmauan diri kita untuk melakukan suatu perubahan positif? Allah swt berfirman dalam wahyu pertama-Nya yang diturunkan oleh kepada Nabi Besar Muhammad saw yang mana berbunyi: “ IQRA’ “ yang artinya bacalah. Apapun kondisinya dan apa yang kita hadapi saat ini entah itu masalah kedinasan dan pribadi kita hendaknya kita memberdayakan akal yang telah dikaruniai oleh kita untuk mengatasi semua permasalahan yang ada.
Sayyidina Ummar Bin Khatab menyampaikan: “Sampaikan kebenaran tersebut walaupun harus kita berhadapan dengan mata pedang”, artinya apapun yang namanya kebenaran hakiki hendaknya harus diutarakan dengan apapu segala konsekuensinya. Jangan menjadi sosok manusia yang kerdin, suka menjilat asala bapak senang, tidak punya prinsip dan hanyut akan arus roda kehidupan yang ada. Kita harus mandiri, Polri adalah insitutsi yang mandiri. Konsekuensinya berisikan akan orang-orang yang independen, tidak takut kepada penguasa, asa kepentingan dan sebagainya. Dan yang lebih utama lagi adalah jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada.
Gaung program pemerintah tentang “quick wins” sudah ditabuh, pimpinan Polri sudah menggelontorkan berbagai program guna menunjang hal seperti itu, mulai dari perekrutan, proses penyidikan, penanganan pelayanan bagi masyarakat dan banyak lagi. Kenapa kita tidak mendukungnya….? Jika kita hanya larut dengan permasalahan “remunerasi” maka kita termasuk golongan yang picik seperti telah diutarakan di atas awal tulisan ini. Mantan Presiden Amerika Jhon F Kennedy mengutarakan “jangan kau Tanya apa yang Negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang telah engkau berikan kepada Negara mu”. Bung Karno menyampaikan “revolusi butuh pengorbanan”, tinggal kita memposisikan saat ini dengan mengambil hikmah bahwa inilah suatu wujud dari revolusi yang mana merupakan revolusi kultur dan social.
Rekan-rekan sekalian, hendaknya kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang sedang kita miliki, kita nikmati dan kita rasakan saat ini adalah merupakan suatu amanah dari Allah swt, bangsa dan Negara serta masyarakat Indonesia. Janganlah kita mempunyai suatu pemikiran bahwa hal tersebut merupakan jerih payah diri kita semata, ingat bahwa kita adalah mahluk social yang mana kita tidak bias hidup akan keberadaan orang lain. Seorang pemimpin tidak akan disebut sebagai seorang pemimpin jika tidak ada orang yang dipimpinnya, seorang ahli tidak akan dianggap sedemikian jika tidak ada yang membandingkan dan merasakan sejauhmana keahliannya, seorang penyidik tidak akan menjadi seorang penyidik yang handal jika tidak mampu mengungkap sejauh mana tindak pidana yang terjadi, banyak hal lain yang mengisyaratkan bahwa kita tidak bias hidup sendiri..
Dengan hikmah Hari Bhayangkara kali ini hendaknya kita dapat me-refresh kembali apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia atau setidaknya bagi keluarga pribadi kita sendiri. Dimanapun kita bertugas, di bagian apapun kita berfungsi dan pada posisi serta jabatan apapun kita hendaknya mengkedepankan sikap amanah dan bertanggung jawab kepada bangsa, Negara, masyarakat, yang terutama adalah kepada keluarga dan diri sendiri. Kita dukung semangat “QUICK WINS” yang sudah dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu wujud profesionalisme Polri kepada masyarakat, jangan menganggap hal tersebut sebagai beban karena memang yang perlu kita lakukan untuk menarik simpati dari masyarakat.
Pesan saya sebagai penuh, hendaknya sesuatu hal dilakukan dengan penuh rasa jujur. Orang yang jujur adalah orang yang disiplin akan banyak hal, jika orang tersebut sudah disiplin sudah dipastikan orang tersebut akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi. Konsekuensi dari wujud loyalitas tersebut adalah sikap integritas yang tinggi, jika hal tersebut sudah diraihnya maka ia akan mendapatkan kepercayaan dari orang maupun pihak lain. Jika sudah dipercaya oleh pihak lain maka dia akan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dia kerjakan, dan keuntungan tersebut adalah suatu nilai keberkahan dari semua jerih payah yang dilakukannya. Tidak itu saja, dia akan selalu dipakai oleh pihak lain karena memang mereka percaya kepada apa yang telah kita lakukan. Mari kita maknai Hari Bhayangkari dengan memulai suatu perubahan kearah yang positif dari sekarang, tidak terbatas dari satuan dan fungsi tempat kita berdinas saat ini tetapi diri sendiri dan keluarga lebih khusus lagi.
Salam Bhayangkara…..