KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL.(Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc. Disampaikan pada: Counter Terrorism Seminar dengan Tema “Indonesian Legislation on CT” JCLEC-Semarang, Tanggal 17 Februari 2009 A. Pendahuluan Kejahatan terorisme2 bukanlah jenis kejahatan yang baru dikenal dalam dunia internasional, karena dari masa-masa yang lalu … Continue Reading KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG COUNTER TERORISM1 Oleh: IRJEN POL. ( Purn) Drs. ARYANTO SUTADI, M.H., M.Sc.

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan akuntabilitas dan pemolisian masyarakat anton tabah reformasi polri perkap 07 thn 2008 tentang polmas rekomendasi arah kebijakan polri KEARIFAN LOKAL OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK … Continue Reading contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai … Continue Reading POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan … Continue Reading POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

Sejarah 1 juli dilihat dari aspek yuridis & organisatoris : 1. Alasan organisasi : Dalam masa revolusi fisik, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian … Continue Reading aspek yuridis dan organisatoris penetapan 1 Juli sebagai sejarah POLRI

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking Perdagangan manusia (trafficking) merupakan bentuk perbudakan modern, yang bertujuan komersial seperti; eksploitasi seksual atau kerja paksa. Sejak zaman dulu, perbudakan sudah dikenal, namun perbudakan yang ada saat itu melibatkan langsung antara penyalur dan pembeli (user) serta obyek yang digunakan. Korban yang sering mengalami perbudakan modern … Continue Reading Perdagangan Perempuan Sebagai Kejahatan Trafficking

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

“PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN” oleh : REKAN UNTUNG Pendahuluan Pada kenyataannya, karena pada hakikatnya setiap manusia adalah memiliki kehendak bebas (free will) dan dorongan hawa nafsu birahi yang besar … Continue Reading “PERAN PENYIDIK POLWAN (SUB UNIT PPA) DI POLSEK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP PEREMPUAN (PENJAJA SEKS KOMERSIAL/PSK) KORBAN HUMAN TRAFFICKING PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN”

PELAJAR TAWURAN ( LAGI)

PELAJAR TAWURAN ( LAGI) (IGA LOMBOK) I. PENDAHULUAN Tawuran SMA 70 vs SMA 6 Warisan Puluhan Tahun VIVAnews – Tawuran menjadi hal lumrah antara SMA 70 dengan SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan. Padahal, kedua sekolah itu saling berdekatan. Hanya berjarak sekitar 200 meter. Pihak kepolisian membantah, tidak ada upaya yang … Continue Reading PELAJAR TAWURAN ( LAGI)