Konflik Sampang Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?

Konflik Sampang
Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?
oleh : IGA LOMBOK

“ Negeri surga ini kembali berdarah. Kita kembali dikejutkan dengan adanya peristiwa konflik Sampang Madura yang bernuansa agama. Tentu kejadian ini seolah menyayat rasa kemanusiaan kita serta logika dan akal sehat, dimana agama atau aliran agama kembali dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai pembenaran dan penghalalan terhadap tindakan kekerasan di negeri yang kononnya berlandaskan Pancasila ini.”

Setelah setahun terakhir pemberitaan media dibanjiri oleh berita tentang konflik sosial seperti konflik sengketa lahan di Mesuji dan Lampung, Konflik aliran Ahmadiyah, Konflik Pemilukada, Konflik Papua dan lainnya, terjadi kembali peristiwa berdarah di Sampang Madura, tepatnya di Desa Karang Gayang, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pertikaian yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 antara kelompok Tajul Muluk al Ali Murtadha (penganut aliran Syiah) dengan kelompok M Rois Al Hukuma (penganut aliran Sunni) yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka-luka parah termasuk Kapolsek Omben AKP Aris Dwiyanto, 49 rumah warga Syiah dibakar (versi media 37 rumah) dan puluhan mengungsi . Semua korban merupakan kelompok penganut aliran Syiah yang minoritas. Kejadian ini juga merupakan kejadian puncak setelah sebelumnya tanggal 29 Desember 2011 juga terjadi pembakaran rumah-rumah dari kelompok Tajul Muluk yang dilakukan oleh kelompok M Rois.
Pasca kejadian, berbagai pihak khususnya pejabat pemerintah langsung meninjau lokasi peristiwa konflik di Sampang Madura dan meminta keterangan dari warga dan aparat setempat. Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi menyimpulkan, peristiwa kekerasan yang menewaskan warga Syiah tersebut bukanlah konflik antara Syiah dan Sunni, melainkan konflik keluarga yang dilatar belakangi perseteruan dua saudara kandung, yakni Ustad Tajul Muluk yang beraliran Syiah dengan saudara kandungnya M Rois yang beraliran Sunni. Hal ini dikatakan Menteri Agama, Suryadarma Ali , demikian juga Menkopolhukam, Mendagri, Gubernur Jawa Timur, ketua PBNU dan juga Kapolri. Semua pejabat negara dan Ulama sepakat dengan kesimpulan tersebut, termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan tokoh Madura mengatakan bahwa bentrokan yang terjadi dipicu oleh persaingan cinta antara kakak dan adik (Tajul Muluk dan M Rois) .
Sementara itu sejumlah kalangan memprotes sikap pemerintah yang dinilai menyederhanakan konflik di Sampang Madura dengan menyebut kekerasan yang terjadi di daerah itu hanya dipicu konflik keluarga. Hasil investigasi yang dihimpun Aliansi Solidaritas Kasus Sampang menunjukan perselisihan keluarga antara pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, dengan saudaranya baru terjadi pada tahun 2009, sementara warga Syiah di desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang Madura sudah mengalami teror dan intimidasi sejak tahun 2004 . Aktifis Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, mengatakan sentiment kebencian terhadap warga Syiah di Sampang Madura ini dipicu kecemburuan ulama di Sampang Madura terhadap pengaruh pemimpin kelompok Syiah di Karang Gayam, Ustad Ta’jul Muluk dan sentimen kebencian dan anti Syiah ini kian diperparah dengan sentimen geopolitik dan lemahnya penegakan hukum . Hal senada juga disampaikan oleh beberapa aktifis LSM dan HAM di Indonesia.
Berbagai analisa dan pendapat serta kesimpulan yang disampaikan oleh pejabat negara, tokoh agama maupun tokoh nasional mengenai peristiwa berdarah di Sampang ini tentunya dapat dipandang sebagai perbedaan keragaman perspektif masing-masing. Menurut penulis tentu semuanya memiliki agenda. Namun perdebatan mengenai penyebab konflik apakah Syiah-Sunni ataukah konflik kepentingan (yang dalam berbagai pandangan para tokoh disebut sebagai konflik keluarga) memang perlu untuk dianalisa lebih dalam sehingga tujuan sosiologi untuk mencari akar permasalahan guna dapat mengantisipasi kejadian selanjutnya dapat tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa mengenai faktor yang menyebabkan akar permasalahan yang ada kemudian menimbulkan konflik dari yang bersifat laten menjadi aktual. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisa konflik Sampang ini melalui pandangan-pandangan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf.

Pandangan Syiah-Sunii
Memandang pertikaian kelompok Syiah dengan Sunii di Sampang Madura, tentu tidak dapat lepas dari sejarah dan pertikaian Syiah dan Sunii Islam dunia. Dari sisi sejarah, timbulnya Syiah-Sunni berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda pandangan mengenai khalifah. Kelompok Syiah hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan tidak mengakui 3 kekhalifahan yang lain seperti halnya Sunni. Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah terakhir dan Hussein putranya di bunuh oleh dinasti Umayah. Peristiwa pembunuhan inilah yang menjadi awal sejarah pertikaian antar Sunni dan Syiah sampai saat ini.
Kemudian dari pandangan global Islam dunia, melalui berbagai sumber (yang dibaca penulis) ada sejumlah tema yang menjadi perdebatan ‘abadi’ antara dua mazhab besar Islam ini. Mulai dari kepemimpinan agama, politik, social, penafsiran teks agama hingga metodologi ritual keagamaan. Namun dari semua topik tersebut, tak ada perdebatan yang lebih panas antara keduanya melebihi persoalan agama dan politik. Tentu kita tidak dapat menampik bahwa perdebatan tersebut menimbulkan konflik terbuka (perag saudara) di beberapa negara Islam dunia, sebut saja yang sedang terjadi saat ini yaitu perang saudara di Suriah, kemudian perang saudara di Irak (yang saat ini dikuasai oleh kaum Syiah yang didukung Amerika dan sekutunya setelah menumbangkan rezim Saddam Husein yang Sunni), Arab Saudi (mayoritas kaum Sunni) dan Iran (Syiah sebagai agama negara). Bahkan Wakil Presiden Irak, Tarik Hashimi yang juga merupakan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Irak juga merupakan pejabat tertinggi dari kelompok Sunni dalam pemerintahan Iraq yang dikuasai Syiah dihukum mati dalam pengadilan in absentia karena didakwa sengaja membentuk kelompok pembunuh (deadsquad) untuk melawan pemerintah pasca rezim Saddam Husein dan membunuh kelompok Syiah .
Sementara itu di Madura sendiri, kelompok faham Syiah didirikan pada tahun 2004 di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang oleh kakak beradik Tajul Muluk alias Ali Murtadha dan M Rois Al Hukuma yang berkembang dengan jumlah pengikut 558 orang (terdiri dari 136 KK dan 156 Santri) yang kemudian semakin berkembang . Tajul Muluk dan M Rois yang terobsesi ingin menjadi ulama besar Syiah setelah kembali dari sekolah agama di Iran, mencoba mendirikan pondok pesantren dengan beberapa santri. Kemudian tahun 2005 terjadi konflik antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatar asmara. Konflik ini berkembang dengan keluarnya M Rois dari kelompok Syiah yang kemudian malah berbalik menyebarkan isu penolakan terhadap ajaran Syiah yang di pimpin oleh Tajul Muluk. Mulai saat itulah awal terjadi konflik antara kelompok ajaran Syiah yang minoritas dan kelompok Sunni yang dianut mayoritas masyarakat Omben Sampang Madura. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa konflik Syiah dan Sunni di Sampang cepat berkembang tanpa adanya akar permasalahan yang kuat.
Dalam Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1957-1959) dijelaskan bahwa identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan-hubungan sosial yang rumit. Melalui teori ini, penganut kelompok Syiah dan Sunni di Sampang telah mengidentifikasikan diri sebagai dua kelompok yang memang memiliki sejarah berkonflik atau bertikai. Mungkin tidak semua penganut kelompok mengetahui esensi ajaran dan sejarah yang menyebabkan mereka berkonflik namun hanya mengetahui bahwa antara Syaih dan Sunii adalah dua kelompok yang berbeda pandangan dimana kelompok Syiah dan Sunni di negara lain juga bertikai. Kaum Sunni Sampang yang mayoritas selalu mengadakan penekanan, pengancaman dan intimidasi terhadap kaum Syiah, sebagai contoh penolakan acara Maulud Nabi yang dihadiri ulama Syiah dari Iran oleh kelompok Sunni (tanggal 9 April 2007), pembubaran kegiatan pengajian yang dilakukan kaum Syiah (Agustus 2009), pelaporan Tajul Muluk telah menyebarkan ajaran sesat ke Polwil Madura (16 Oktober 2009), penutupan jalan menuju pondok pesantren Tajul Muluk oleh warga Sunni (2 April 2011), penyerangan dan pembakaran terhadap rumah-rumah kelompok penganut Syiah (29 Desember 2011) dan penyerangan kembali terhadap kelopok Syiah yang menimbulkan korban jiwa (26 Agustus 2012) .
Dari beberapa rangkaian kejadian konflik antara kelompok Syiah dan Sunni, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian yang terjadi memang melibatkan antara kelompok Syiah dan Sunni. Kaum Sunni Sampang berkehendak agar semua warga Omben pemeluk Syiah untuk kembali memeluk ajaran Sunni serta menolak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ini membuktikan bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang dipermasalahkan oleh kelompok Sunni Sampang karena sebelum dibentuknya aliran Syiah di Kecamatan Omben, tidak pernah terjadi perselisihan antar kelompok apalagi sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun setelah lahirnya kelompok Syiah pada tahun 2004, secara perlahan-lahan masing-masing kelompok mengidentifikasikan diri kedalam kelompok masing-masing (Syiah dan Sunni) yang memiliki sejarah dan pandangan Islam global yang sedang terjadi konflik antara Syaih dan Sunni maka terjadi konflik sosial yang berlatar belakang agama (kelompok aliran) di Sampang Madura.

Pandangan Konflik Kepentingan
Tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan antara Tajul Muluk dan M Rois diawali dengan perselisihan keluarga yang berlatar belakang asmara. Awalnya M Rois dan Tajul muluk sama-sama menganut Syiah. M Rois ingin menikahi salah satu santrinya yang bernama Halimah, namun Tajul Muluk tidak merestuinya. M Rois merasa dikhianati lalu keluar dan gabung dengan kelompok Sunni (2005). Mulai saat itu M Rois mulai menentang kelompok Syiah dan mengatakan Tajul Muluk menyebarkan ajaran sesat. Pada bulan Maret 2009, Halimah menikah dengan Abdul Aziz yang merupakan orang dekat Tajul Muluk. Tajul muluk yang mengawinkan dan sekaligus menjadi saksi. Hal ini semakin memperuncing perselisihan antara kedua kakak beradik ini.
Menurut Ralp Dahrendorf (1958-1959), dalam konsep tentang teori konflik hal yang penting untuk dicermati yaitu kepentingan . Dalam teorinya ia menyatakan bahwa kepentingan itu yang nampaknya sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena berskala luas. Konflik kepentingan didalam kelompok masyarakat selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Konflik kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh individu atau anggota kelompok dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Dahrendorf mengatakan hal ini sebagai kepentingan tersembunyi.
Perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatarbelakang asmara ini, dimanfaatkan oleh M Rois untuk menyerang Tajul Muluk melalui isu perbedaan faham Syiah dan Sunni di Sampang. Selain itu dengan meruncingnya permasalahan Syiah dan Sunni di Sampang ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama di Sampang (Madura) yang mayoritas Sunni untuk meredam berkembangnya kelompok Syiah di Madura. Tentunya persaingan ini akan mengganggu otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama (kiai) tersebut. Kepentingan tersembunyi yang ada pada sebagian besar para ulama-ulama di Madura tidak ingin otoritasnya berkurang dengan adanya kelompok Syiah yang mulai berkembang di Sampang. Madura merupakan daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan dan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik , sehingga otoritas (kekuasaan) merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ulama untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem kultur masyarakat yang fanatik terhadap agama dan ulamanya (kiai).
Menurut Talcott Person, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial . Sistem kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial atau merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Didalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Aktor dalam hal ini adalah para kiai atau ulama di Madura menyadari bahwa dengan adanya faham Syiah yang berkembang pesat di Sampang dapat mengurangi otoritas yang selama ini dimilikinya. Kepentingan tersembunyi yang dimiliki oleh M Rois untuk membalas dendam kepada Tajul Muluk akibat permasalahan asmara dan kepentingan tersembunyi para ulama dan tokoh agama di Sampang ini yang kemudian memanfaatkan isu konflik Syiah dan Sunni sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat khususnya di Sampang Madura .

Prasyarat Aksi Dahrendorf
Didalam kondisi yang tidak ideal, faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi . Penulis mencoba menggunakan prasyarat Dahrendorf ini untuk menganalisa mengapa kasus Sampang ini menjadi konflik yang sifatnya aktual, sementara di daerah lain seperti di Bangil dan Malang tidak terjadi.
1. Syarat Teknis
Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa Madura adalah daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan, dihormati, diikuti dan berperan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik. Karena islamisasi berlangsung baik di hampir semua kelompok dan kelas sosial, dengan ulama sebagai institusi sentrumnya, maka ulama memiliki posisi sentral dalam struktur sosial masyarakat Madura di hampir semua tingkatannya. Posisi mereka tampak kian kuat dan luas dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Islam sebagai identitas dari masyarakat Madura. Situasi ini akan sangat mendukung apabila ada isu-isu yang berhubungan dengan agama khususnya Islam akan sangat cepat berkembang. Kondisi fanatisme keislaman yang kuat, didukung dengan pimpinan agama (ulama) yang sangat dihormati, maka adalah sesuatu yang mudah memobilisasi masyarakat Madura melalui para ulama atau kiainya dengan menggunakan isu agama sebagai isu utama.
Isu Syiah-Sunni merupakan isu hangat yang semua orang Islam juga mengetahui bahwa beberapa keyakinan mereka adalah berbeda. Latar belakang sejarah dan kondisi konflik Syiah-Sunni di dunia saat ini juga sedang bergejolak (di Suriah dan sebelumnya di Irak) dipakai oleh otoritas ulama (kiai) Sunni yang mayoritas untuk menyerang kelompok Syiah yang jumlahnya minoritas (di Indonesia belum ada data valid mengenai komposisi Syiah-Sunni, namun untuk komposisi Syiah-Sunni di dunia tercatat bahwa Syiah merupakan kelompok minoritas yang anggotanya sekitar 10-15% dari seluruhnya 1,6 milyar warga Muslim di dunia ). Dahrendorf mengatakan bahwa dengan kondisi teknis seperti jumlah personil yang cukup dan kepemimpinan yang kuat akan mampu menggerakkan konflik menjadi konflik aktual, dimana dengan otoritas yang dimiliki para ulama di Omben Sampang, mampu menggerakkan ribuan massa untuk menyerang kaum Syiah dengan menggunakan isu konflik Syiah dan Sunni sehingga pertikaian berdarah di Sampang terjadi. .
2. Syarat Sosiologis
Selain dilatarbelakangi konflik Syiah-Sunni, konflik Sampang juga diawali oleh konlik yang berlatar belakang konflik keluarga antara Tajul Muluk dengan M Rois. Pendukung dan pengikut kedua ulama inipun secara geografis hidup berdampingan, sehingga terdapat hubungan sosiologis yag kuat diantara kedua kelompok aliran ini karena hidup bertetangga. Hubungan sosiologis ini yang menjadikan konflik dapat terjadi. Dahrendorf mencontohkan Nyonya Perancis tidak mungkin berkonflik dengan pemain catur Chili karena tidak ada kontak antara mereka, tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik. Hubungan sosiologis antara dua kelompok yang bertetangga, yang dipisahkan melalui identitas sosial mereka yaitu kelompok Syiah dan Sunni dengan basis keyakinan yang sama-sama kuat yaitu fanatisme Islam mengakibatkan konflik laten dapat berubah menjadi konflik aktual di Sampang Madura.

3. Syarat Politis
Pecahnya konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura tentu tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Sampang yang menyatakan ajaran Syiah sesat . MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sampang tidak akan menyangka bahwa fatwa yang bernomor A-035/MUI/spg/2012 dan keputusan fatwa MUI Jawa Timur yang bernomor No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan tersebut akan dapat menyulut konflik yang ada karena dijadikan landasan pembenar oleh masyarakat Sampang untuk menyerang warga Syiah.
Di Madura sebagai wilayah yang fanatisme keislamannya kuat, masyarakatnya sangat mematuhi dan tunduk terhadap perintah-perintah ulamnya, apalagi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama nya, dapat dianggap sebagai hukum bagi mereka. Dengan adanya fatwa haram terhadap ajaran Syiah yang dikeluarkan MUI Sampang dan MUI Jatim merupakan pemicu terhadap konflik Syiah-Sunni yang telah berlangsung selama 8 tahun (2004-2012) di Sampang. Bahkan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori menegaskan tidak akan mencabut fatwa Syiah sesat yang telah dikeluarkan sejak 21 Januari 2012 . Ia mengatakan bahwa jika Syiah terus berkembang di Jatim maka keutuhan NKRI tidak bisa terjaga selama Syiah dikembangkan di negara Sunni seperti Indonesia. Dia mengutip pernyataan Syaikh Yusuf Qordhowi dari Mesir yang mengatakan bahwa Syiah tidak bisa dikembangkan di negara-negara Sunni. Ini sama halnya Sunni tidak bisa dikembangkan di negara Syiah seperti Iran.

Penutup
Berdasarkan analisis melalui beberapa teori sosiologi konflik, akar permasalahan terjadinya konflik Sampang disebabkan akibat adanya kepentingan dari ulama-ulama untuk mempertahankan otoritas khususnya di Madura dengan memanfaatkan perbedaan faham Syiah dan Sunni, dimana konflik keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois sebagai pemicu masalah yang ada.
Timbulnya konflik aktual dari yang sebelumnya bersifat laten di Sampang karena prasyarat Dahrendorf mengenai terjadinya konflik aktual semuanya terpenuhi baik dari segi teknis, sosiologis maupun politis. Hal ini terjadi karena fanatisme agama yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Madura, didukung dengan pemimpin (ulama) yang dihormati, diikuti dan disegani serta mampu menggerakkan menggerakkan massa Sunni yang memiliki hubungan sosiologis dengan penganut Syiah karena bertetangga dalam satu wilayah sehingga konflik laten yang ada menjadi aktual. Selain itu dipicu dengan adanya fatwa MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang mengharamkan ajaran Syiah, sehingga dijadikan sebagai hukum pembenar untuk melakukan gerakan anarkhis oleh massa Sunni terhadap penganut ajaran Syiah.
Polri yang diberikan amanah oleh konstitusi sebagai pemelihara keamanan masyarakat perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian berikutnya sehingga tidak terulang baik di Madura sendiri ataupun di wilayah lain yang juga memiliki potensi konflik sosial yang tidak kalah berbahaya. Untuk itu perlu langkah yang tepat bagi Polri guna menyelesaikan konflik sosial khususnya konflik agama, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek adalah Polri harus tegas dan konsisten terhadap penegakan hukum kepada setiap warga pelanggar hukum yang terlibat di dalam konflik. Selain itu sangat penting dalam pelibatan semua unsur-unsur yang berkompeten baik Pemda Kabupaten ataupun Propinsi dalam proses mediasi antara kelompok yang bertikai, termasuk pelibatan tokoh ulama yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar untuk ikut meredam situasi yang ada. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan adalah mendorong kembali pemberdayaan perangkat desa dan perangkat Pemda, TNI, Ulama dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis agama melalui ceramah-ceramah agama di masjid-masjid unntuk mengedepankan kerukunan umat beragama. Tidak kalah pentingnya mengedepankan fungsi intelejen yang handal guna dapat mendeteksi kerawanan wilayah sehingga mampu untuk diantisipasi menjadi potensi konflik.

Daftar Bacaan
Wiriawan Sarlito, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Terapan), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ritzer George dan Goodman Douglas, Teori Sosiologi Modern (alih bahasa oleh Alimandan), Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2004.

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (disunting oleh Paulus Wirutomo), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prihandoko Tempo.Co, Solusi Konflik Sampang Versi Pemerintah, diakses melalui http://id.berita.yahoo.com/solusi-konflik-sampang-versi-pemerintah-113920223.html, tanggal 11 September 2012.

Silvanus Alvin, Murni Masalah Asmara, Mahfud MD Tak Lihat Dalang di Balik Kasus Sampang, diakses dalam http://news.detik.com/read/2012/08/28/235641/2001579/10/murni-masalah-asmara-mahfud-md-tak-lihat-dalang-di-balik-kasus-sampang, tanggal 10 September 2012.

ABC Radio Australia, Kasus Sampang Bukan Konflik Keluarga, diakses dalam http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-bukan-konflik-keluarga/1007590, tanggal 10 Septmber 2012.

Abdul Hadi WM, Madura: Sejarah, Sastra, dan Perempuan Seni, diakses dalam http://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni/, tanggal 10 September 2012.

Sabine Hartert-Mojdehi, Perang saudara di Suriah semakin menjadi perang antara Syiah dan Sunni, yang diwakili Arab Saudi dan Iran, diakses melalui http://www.dw.de/dw/article/0,,16189563,00.html, tanggal 6 September 2012.
Izisfm, Alhamdulillah, Alhamdullilah, MUI Jatim Tolak Cabut Fatwah Syiah Sesat, diakses melalui http://izisfm.wordpress.com/2012/09/06/alhamdulillah-mui-jatim-tolak-cabut-fatwah-syiah-sesat/, tanggal 13 September 2012.

————–, Fatwa Majelis Ulama Islam Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012, diakses melalu ihttp://gensyiah.com/2012/04/mui-jawa-timur-resmi-menetapkan-ajaran-syiah-sesat-dan-menyesatkan/#more-94, tanggal 4 September 2012.

Jawa Pos, Pengadilan Iraq Vonis Mati Wapres Hashimi, Senin 10 September 2012.

AM Fatwa, Solusi Konflik SARA, KOMPAS, Jumat 7 September 2012.

Paparan Kapolda Jawa Timur di depan anggota DPR RI di Gedung DPR RI tanggal 3 September 2012.

Laporan Kejadian Perkelahian Massal di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, oleh Kapolres Sampang kepada Kapolda Jawa Timur.

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN
DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

Intelijen adalah perkiraan atau informasi terpercaya untuk digunakan sebagai bahan keputusan dengan membaca dan menilai pertanda alam dan jaman untuk mendukung kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk perkiraan, prediksi dan pengamanan upaya dalam mencapai suatu tujuan. Makin besar tujuan makin luas dan komplek permasalahannya lalu memerlukan orang khusus, organ khusus dan cara khusus. Hal tersebut adalah berkaitan dengan definisi dari intelijen berdasarkan proses perkuliahan awal pada mata kuliah manajemen intelijen. Dan definisi tersebut sangat relevan dengan beberapa kejadian atau peristiwa yang banyak didefinisikan masyarakat sebagai konflik sosial, yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian timbul permasalahan terkait dengan penilaian masyarakat yang berpendapat bahwa Polri bersifat “lambat” dalam menangani kejadian yang bersifat kerusuhan sosial tersebut. Intelijen, terutama Intelijen Kepolisian yang dalam hal ini melekat pada fungsi teknis Intelkam ( Intelijen Keamanan ) seharusnya memainkan peran yang lebih untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Polri dalam hal penanganan berbagai kerusuhan sosial. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memberikan saran dan pendapat terkait upaya yang harus dilakukan agar Intelijen Kepolisian mampu dan dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani kasus kerusuhan sosial atau aksi kekerasan dapat diantisipasi. Upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya terkait dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang sering terjadi. Contohnya, di setiap satuan kewilayahan pasti mempunyai data berkaitan dengan daerah yang menjadi wilayah hukum kesatuan kewilayahan tersebut, yang biasanya berupa luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut pada setiap periode penyusunannya memerlukan pemutakhiran dengan melakukan kerjasama dengan intansi terkait, misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil, untuk jumlah penduduk ) atau Dinas Pertanahan ( untuk luas wilayah ). Dan yang lebih penting adalah dicantumkannya korelasi data tersebut dengan keadaan atau kejadian yang sedanga atau bahkan akan terjadi melalui proses intrepetasi atau analisa yang tepat. Contohnya data berkaitan dengan luas wilayah akan menjadi jauh lebih berguna jika dilengkapi dengan data atau informasi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung hal tersebut. Akan menjadi lebih lengkap lagi jika personil intelijen mampu menyediakan data kepada pengambil keputusan berupa permasalahan yang menyertai kepemilikan lahan tersebut, misalnya sedang mengalami sengketa di tingkat Mahkamah Agung, disertai dengan kemungkinan gangguan Kamtibmas yang terjadi, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah gangguan Kamtibmas itu sendiri dapat dicegah dengan melakukan tindakan kepolisian yang tepat.

2. Melakukan salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis Intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Sehingga tindakan kepolisian yang dihasilkan dapat mendukung pengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan terutama terkait kerusuhan sosial yang kahir – akhir ini marak terjadi sehingga kesan “lambat” yang selalu dilekatkan masyarakat kepada Polri dapat dikurangi.

3. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambil keputusan. Sir Robert Peel ( Inggris ), yang merupakan pendiri kepolisian modern ( 1839 ), menyebutkan bahwa keberhasilan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tergantung pada penilaian publik atau masyarakat. Hal tersebut tergambar benar seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dimana keberhasilan polisi tidak dapat dinilai hanya semata dari kacamata polisi sendiri, akan tetapi jauh lebih berpengaruh adalah adanya penialain dari masyarakat. Dan melihat fenomena yang terjadi sekarang, penilaian dari masyarakat terhadap hampir banyak hal, termasuk kinerja kepolisian, banyak dipengaruhi oleh pemberitaan yang dibuat oleh media massa dari berbagai jenis. Hal ini yang harus disadari oleh para pengambil keputusan dan personil yang mengawaki intelijen, agar dapat lebih intens melakukan upaya yang salah satunya adalah penggalangan, terutama yang ditujukan kepada masyarakat umum dan media massa yang bertujuan agar media massa dan masyarakat lebih dapat “berkawan” dengan Polri, hal ini terkait dengan kepentingan pembentukan opini publik. Bukan untuk kepentingan rekayasa, melainkan agar berita kemudian yang muncul terkait tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terutama dalam upayanya mengatasi kerusuhan sosial, lebih bersifat obyektif.

4. Membantu fungsi teknis lain dengan bukan hanya memberikan data dan informasi saja, akan tetapi juga analisa dan intrepetasi data tersebut, terutama fungsi Binamitra dan Humas. Sehingga kemudian masyarakat bukan hanya dapat bertindak selaku polisi bagi dirinya sendiri ( yang merupakan salah satu tujuan program Polmas ), akan tetapi juga dapat dengan baik mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari aparat kepolisian, sehingga kemudian tuntutan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang “salah sasaran” akan menjadi lebih berkurang. Contoh, masyarakat terlalu berekspektasi bahwa aparat kepolisan harus mampu menyelesaikan masalah terkait sengketa lahan sehingga kerusuhan sosial terkait pemilikan dan pemanfaatan lahan tidak terjadi. Sedangkan kerusuhan sosial yang menjadi tanggungjawab Polri untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum, merupakan masalah di hilir, yang mungkin dan akan terjadi terus menerus jika masalah di hilir tidak diatasi. Masalah di hilir tersebut adalah kepastian pemilikan serta pemanfaatan lahan, pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial,dan hal hal lain, yang hal tersebut merupakan tanggungjawab dari beberapa kementrian terkait, dan bukan tanggungjawab dari Polri.

5. Agar mampu memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan, personil fungsi teknis Intelijen perlu dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih untuk mendukung pelaksaan tugasnya. Hal ini mengingat fungsi Intelijen adalah menyediakan data, yang bukan hanya sekedar data tetaspi dituntut bernilai informatif, benar dan aktual. Peralatan pendukung pelaksanaan tugas tersebut antara lain : GPS ( Global Positioning System ), Signal Jumper ( pengacak sinyal Hand phone ), Signal Seeker ( pencari sinyal Hand Phone ), maupun peralatan lain.

6. Mendukung pelaksanaan tugas intelijen dengan menyusun peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi personil fungsi teknis Intelkam dalam melaksanakan tugasnya seperti Peraturan Kapolri, maupun Juklak dan Juknis yangbersifat up to date.

Demikian yang penulis dapat sampaikan terkait yang harus dilakukan intelijen, baik personil maupun sebagai salah satu fungsi teknis agar dapat memberikan peringatan dini dan masukan yang sesuai bagi para pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat usaha untuk menangani masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat berupa kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh konflik lahan maupun disharmoni hubungan antar warga masyarakat. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

MEKANISME DUKUNGAN OPERASI KEPOLISIAN oleh DIREKTORAT POLISI UDARA TERHADAP KEWILAYAHAN

MEKANISME DUKUNGAN OPERASI KEPOLISIAN oleh DIREKTORAT POLISI UDARA TERHADAP KEWILAYAHAN

meningkatkan daya operasional Polri serta bantuan kepada instansi terkait maupun masyarakat.
3). Melaksanakan kegiatan pengejaran pelaku tindak pidana dengan mobilitas tinggi, pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap masyarakat.
4). Memberikan pertolongan dan penyelamatan masyarakat yang terkena bencana alam.
5). Mengelola sumber daya manusia secara profesional dalam mencapai tujuan .
6). Mengelola materiil secara profesional guna meningkatkan usia pakai dan kesiap siagaan.

– Visi dit Pol udara adalah sbb :
Terdukungnya setiap kegiatan dan operasi kepolisian terpusat maupun dikewilayahan dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta penegakan hukum.

– Kedudukan, tugas dan fungsi Dit Pol udara adalah :
a. Kedudukan : Direktorat Kepolisian Udara Yang Disingkat Dit Pol Udara Adalah Unsur Pelaksanan Utama Yang Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Pembinaan Keamanan.
b. Tugas : Dit Pol Udara Bertugas Menyelenggarakan Dan Membina fungsi Kepolisian Udara Dalam Batas Kewenangan Yang Ditentukan Di Bidang Kedirgantaraan Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dalam Rangka Melayani,Melindungi, Mengayomi Dan Menyelamatkan Masyarakat Serta Melakukan Penegakan Hukum, Memberikan Dukungan Taktis Dan Teknis Operasional Baik Kepada Mabes Polri Maupun Kepada Satuan-Satuan Kewilayahan
c. Fungsi : Dalam melaksanakan tgs kepolisian udara menyelenggarakan fungsi :
1). Perumusan, pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi Kepolisian Udara.
2). Penyelenggaraan pengawasan dan pemberan arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi Kepolisian Udara.
3). Penyelenggaraan Operasional Kepolisian pusat dalam rangka pengamanan wilayah berupa deteksi, patroli, pengawalan, pengejaran, penegakan hukum dan Pembinaan Potensi Dirgantara Nasional Serta Kegiatan Pencarian dan Penyelamatan (SAR).
– Unsur operasional pelaksana Dit Pol udara sbb :
a. Pesawat / Helikopter
b. Awak Pesawat / Helikopter :
1). Penerbang.
2). Mekanik
3). FOO (Flight Operation Officer)
4). Pramugari.
c. Perlengkapan pendukung lainnya (sesuai kebutuhan).

– Bagaimana permasalahan internal yang terjadi di Pol udara Kepolisian Republik Indonesia :
a. Struktur organisasi Dit Pol Udara Belum lengkap, belum ada jabatan dibawah Kasi, masih ada jabatan Kasubdit yg kosong.
b. Masih kurangnya jumlah penerbang bila dibandingkan dengan jumlah pesawat. Jumlah idela penerbang bila dibandingkan dengan jumlah pesawat 1 : 2,5.
c. Banyaknya penerbang yang minta berhenti karena ingin kerja di penerbangan sipil.
d. Duk BBM hanya 18 % dari kebutuhan
e. Dukungan anggaran Operasi Kepolisiannal dan pemeliharaan hanya 14% dari kebutuhan

– Bagaimana permasalahan eksternal di Pol udara :
a. Masih minimnya Pemahaman para Kasatwil tentang penggunaan unit Operasi Kepolisiannal Dit Pol Udara.
b. Ada perasaan takut / ragu para pejabat satwil dibawah Kapolda untuk mengunakan Unit Operasi Kepolisiannal Pol Udara
c. Tidak adanya dukungan anggaran Unit Operasi Kepolisiannal Dit Polud dalam DIPA Satwil.

II. Referensi / Materi Tambahan.

– Bagaimana mekanisme dukungan Pol udara terhadap kepolisian kewilayahan sbb :
Permintaan Unit Operasi Kepolisiannal Pol Udara oleh satuan kewilayahan.
a. Kasatwil / Kapolda membuat surat permintaan dukungan unit Operasi Kepolisiannal Dit Pol Udara kepada Kapolri U.P. Kababinkam Polri.
b. Surat permintaan berisi penjelasan terhadapkegiatan yang akan dilaksanakan serta unit Operasi Kepolisiannal aa yang diperlukan.
c. Kababinkam memerintahkan Dir Pol Udara untuk menyediakan unit Operasi Kepolisiannl yg diminta (Pesawat/Helikopter, awak dan dukungannya)

III. Tanggapan / Pendalaman.

– Bagaimana kegiatan operasional Dit Polisi udara yang menonjol sepanjang tahun 2009 – 2010 ?
1. Operasi Kepolisian Mantab Brata di 21 Polda
2. Operasi Kepolisian Sikat Rencong Polda NAD, melibatkan 1 unit Heli Bell 412 dan 1 unit Pesawat Skytruck M 28
3. Operasi Kepolisian Puri Agung I Polda Bali , melibatkan 1 unit Heli Dauphin AS 365 N3
4. Operasi Kepolisian Bunaken Samprat I & II di Polda Sulut, melibatkan 1 unit Heli Dauphin AS 365 N3
5. Operasi Kepolisian Illegal Logging Polda Kaltim 1 Heli Dauphin AS 365 N3
6. Operasi Kepolisian Kemanusiaan Penanggulangan Gempa Bumi di Sumbar , melibatkan 4 unit Heli dan 4 unit Pesbang.
7. P’gulangan Terorisme di Jateng, melibatkan 3 unit Pesbang & 1 unit Heli.
8. Operasi Kepolisian Ketupat / Operasi Kepolisian Lilin.
9. Operasi Kepolisian P’gulangan Separatis Papua, melibatkan 3 unit Pesbang
10. Operasi Kepolisian Jaring Natuna 2009, libatkan 2 unit Heli & 2 unit Pesbang.
11. Operasi Kepolisian Hutan Lestari 2010 di Polda Papua, melibatkan 1 unit Heli Dauphin AS 365 N3
12. Lat IMAR Bersinar Polda Sumut, melibatkan 1 unit Heli Dauphin AS 365 N3
13. LATMA Indonesia Philipina (MARLEX) di Polda Sulut, melibatkan 1 unit Heli Dauphin AS 365 N3.
14. Lat Penangulangan Bencana Alam di Polda Bengkulu, libatkan 1 unit MI-2 Plus

ANALISIS KASUS BLOWFISH AMPERA, JAKARTA SELATAN

ANALISIS KASUS BLOWFISH AMPERA, JAKARTA SELATAN
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seringnya terjadinya konflik di indonesia dari jaman pra kemerdekaan sampai pada jaman pasca reformasi adalah merupakan suatu yang wajar terjadi. Dengan melihat sejarah berdirinya negara ini yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ras, mata pencaharian yang berbeda dan didukung oleh letak indonesia yang sangat strategis menimbulkan bermacam permasalahan yang menyebabkan konflik dan tak luput juga dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dalam yang menginkan posisi di negeri tercinta ini. Hal ini merupakan ciri dari suatu negara yang sedang berkembang yang selalu diwarnai dengan berbagai konflik yang terjadi.
Konflik sosial pada hakekatnya berawal dari pemahaman individu terhadap suatu permasalahan. Mayoritas penyebabnya adalah karena permasalahan ekonomi, cara pandang yang selanjutnya melahirkan suasana kebathinan pembuatan keputusan individu yang pada saat dikomunikasikan berdampak terhadap kondisi hubungan atau interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok sampai dengan individu atau kelompok dengan negara. . Permasalahan konflik sosial dapat dikaji dan dimaknai dari perspektif berdasarkan faktor yang ada dari dalam diri setiap individu, kondisi hubungan antar individu, kondisi hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan penguasa (perspektif psychologis, sosiologis / anthropologis,manajemen dan hukum).
Berdasarkan definisinya konflik menurut pendapat dari “pace & faules, 1994:249” konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Sedangkan definisi konflik social. Konflik mengandung banyak penafsiran seperti : pertentangan, permusuhan, benturan, kekerasan, ketegangan yg konotasinya negatif konflik memiliki dua sisi pengertian : 1) positif, jika konflik mendorong ke arah terjadinya perubahan yg menuju ke arah perbaikan; 2) negatif, jika konflik mengarah pada perbedaan pendapat yg disertai dg pertentangan utk menyingkirkan kelompok yg lain.
Sebagai contoh seperti bentrokan antara dua pihak yang terjadi diclub blowfish, city plaza, komleks wisma mulia, jakarta selatan di klub blowfish. Sebagai akibatnya dari konflik tersebut , sekitar club blowfish mengalami rusak berat, kaca-kaca pecah dan banyak property yang berserakan. Tidak hanya kerugian property tetapi terdapat 3 orang korban dengan 1 orang diantaranya meninggal dunia, korban tewas bernama m soleh alias sony (27) yang beralamat di titin indah blok l 4, bekasi, sedangkan korban luka berat atas nama boy (40) dan nuh (35).
B. Permasalahan
1. Pengatahuan tentang konflik dan penyebab timbulnya konflik.
2. Anailsis kasus Blowfish di Jalan ampera, Jakarta Selatan.

II. PEMBAHASAN

A. PENGATAHUAN TENTANG KONFLIK DAN PENYEBAB TIMBULNYA KONFLIK
Konflik adalah sebuah pertikaian atau perselisihan yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik ada beberapa macam, salah satunya menurut Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :
1. konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
2. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
3. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
4. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
Faktor penyebab konflik antara lain :
a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.
b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.
d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.
Menurut Karl Mark, sejarah umat manusia ditentukan oleh materi/benda dalam bentuk alat produksi. Alat produksi ini menguasai masyarakat atau dengan kata lain bahwa kehidupan manusia sangat tergantung dengan faktor ekonomi. Sehingga muncul teori karl mark yang dikenal dengan teori determisasi ekonomi yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena faktor ekonomi, yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah penguasaan terhadap alat produksi .
Sedangkan konflik dapat berkembang karena berbagai sebab, antara lain sebagai berikut :
• Batasan pekerjaan yang tidak jelas
• Hambatan komunikasi
• Tekanan waktu
• Standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal
• Pertikaian antar pribadi
• Perbedaan status
• Harapan yang tidak terwujud

B. ANAILISIS KASUS BLOWFISH
Salah satu teori tentang konflik adalah marx (1818-1883), marx adalah salah satu tokoh yang pemikirannya mewarnai sangat jelas dalam perkembangan ilmu social. Pemikiran marx berangkat dari filsafat dialeka hegel. Sebagaimana yang dijelaskan cambell dalam tujuh teori sosial (1994), bahwa marx menciptakan trasisi materialism historis yang menjelaskan proses dialektika social masyarakat, penghancuran dan penguasaan secara bergilir kekuatankekuatan ekonomis dari masyarakat komunis primitive kepada feodalisme berlanjut kekapitalisme dan terakhir adalah masyarakat komunis. Berkaitan dengan konflik, marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendifinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pasa abad ke 19 di eropa dimana ia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal dan kelas pekerja miskin.
Kasus Blowfish yang terjadi di Ampera pada dasarnya diawali dari permasalahan pribadi, yaitu dimana ada pengunjung klub yang cukup elite di Plaza City, Jakarta Selatan yang dipukul dan dikeroyok oleh petugas keamanan klub tersebut. Dari permasalahan tersebut meluas dan berkembang menjadi konflik yang terjadi antar suku, yaitu suku ambon dan flores selain itu kemungkinan dari permasalahan tersebut diakibatkan karena perebutan wilayah kekuasaan oleh kelompok-kelompok tersebut . Dalam insiden tersebut terdapat korban tewas sebanyak tiga orang yang diakibatkan karena terluka akibat sabetan senjata tajam, tusukan panah dan tertembak senjata api. Kasus pertikaian tersebut tidak saja terjadi pada awal bermulanya keributan, tetapi berlajut sampat pada persidangan dan paska dilakukannya persidangan. Yang terjadi tidak hanya tindakan saling menyerang antar kelompok tetapi juga disertai perusakan terhadap fasilitas umum yang ada, dan timbul tindakan anarkis yang menggangu ketertiban masyarakat disekitarnya.
Dalam kasus tersebut sesuai dengan teori konflik Karl Mark terdapat kelompok tertentu yang ingin mendominasi terhadap kelompok yang lain. Dapat kita lihat dalam hal ini dengan menggunakan cara kekerasan kedua kelompok saling menyerang yang tujuan utamanya adalah untuk menundukkan lawan dari kelompok tersebut. Pada dasarnya Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Melihat pada kasus Ampera ini konflik yang terjadi semakin tidak terkendali sehingga muncullah penyimpangan yang terjadi “deviation”.
Dalam hal ini penyimpangan yang terjadi bermula terjadi dari tindakan saling menyerang yang semakin brutal, yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Melihat pad teori Karl Mark yang menyampaikan bahwa konflik pada dasarnya adalah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perubahan sosial, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya yang memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Apabila tindakan tersebut sudah tidak terkendali maka akan berkembang dan muncullah suatu penyimpangan perilaku yang dalam hal ini dikenal sebagai deviation, yaitu tingkah laku yang dianggap oleh sejumlah besar orang sebagai sesuatu yang tercela dan diluar batas-batas toleransi penyimpangan (James W. Vander Zanden,1979). Batas toleransi yang telah dilanggar karena tindakan yang terjadi menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan selain itu menurut hukum yang berlaku tindakan tersebut telah masuk dalam unsur pidana yang dengan jelas disebutkan dapat dikenakan sanksi hukum pidana yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya konflik timbul karena adanya pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai dalam hal ini pihak yang menguasai biasanya disebut sebagai pihak yang menguasai alat produksi sedangkan pihak yang dikuasai adalah para pekerja/buruh. Permasalahan tersebut dipicu karena adanya permasalahan dalam perekonomian yang mana salah satu pihak ingin menguasai mata pencaharian pihak lain. Hal ini dapat terjadi seperti pertikaian dua kelompok yang saling menyerang untuk merebut wilayah kekuasaan kelompok lainnya.
Melihat kasus blowfish, seperti yang telah disidik kasusnya oleh pihak Kepolisian bahwa kasus tersebut terdapat indikasi perebutan wilayah kekuasaan oleh kelompok-kelompok preman yang walaupun pada mulanya berawal dari kasus pribadi kemudian meluas menjadi masalah besar yang melibatkan kelompok dalam jumlah besar dan bahkan sampai menelan korban jiwa. Dalam hal ini didapat pengertian seperti yang dikemukakan oleh Karl Mark :
a) Semakin tidak merata distribusi sumberdaya atau kekuasaan yang jumlahnya terbatas maka akan semakin tinggi tingkat konflik.
b) Semakin besar kesadaran kaum subordinat akan kepentingan kolektifnya. semakin baik atau terorganisasi desatuan kelompok maka semakin tinggi kesadaran kolektif. Hal biasanya terjadi kalau ada tokoh yang bisa menyatukan mereka, tokoh ini adalah pemimpin yang dapat menyebarkan ideologi kepada kelompoknya agar mereka semakin sadar akan penderitaannya menjadi marah sehingga dapat bersatu dalam kolktivitasnya.
c) Apabila kesadaran kelompok semakin tinggi dengan tingkat emosionalnya yang “marah” dan lebih terorganisasi dengan baik maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadakan konflik langsung dengankelompok dominan.
d) Semakin tinggi tingkat konflik semakin besar polarisasi antara kelompok subordinat dan ordinat dalam sebuah sistem, semakin terpolarisasi antar kedua kelompok tersebut semakin tinggi tingkat kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik.
e) Semakin tinggi tingkat kekerasan semakin besar perubahan strutural yang terjadi dana akan terjadi redistribusi sumberdaya yang terbatas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

1. Materi kuliah konflik
2. http://faisal14.wordpress.com/2010/02/01/contoh-makalah-peran-manajer-dalam-mengelola-konflik-organisasi/
3. http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Apolisi-pastikan-bentrokan-ampera-terkait-blowfish&catid=181
4. http://nasional.kompas.com/read/2010/04/04/1305511/Motif.Bentrokan.di.Blowfish.Perebutan.Lahan.Keamanan

Industri Pengamanan ; antara keuntungan dan kerugian

Pengamanan secara Internal

  1. Keuntungan

a)     Adanya kemungkinan loyalitas yang kuat dari personil pengamanan terhadap perusahaan. Hal ini kami asumsikan karena dengan direkrutnya personil sebagi karyawan perusahaan tersebut maka loyalitasnya dapat terhadap perusahaan dapat diandalkan karena personil perusahaan tersebut kehidupannya tergantung dari perusahaan tersebut. Disamping itu personil pengamanan akan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Walaupun akan dapat terjadi sebaliknya bila perusahaan tersebut memperlakukan karyawan-karyawannya dengan buruk termasuk personil pengamanan.

b)     Untuk menjamin keamanan rahasia perusahaan. Umumnya perusahaan mempunyai rahasia yang bila bocor keperusahaan saingan akan merugikannya. Dengan diselenggarakannya pengamanan secara internal maka kerahasian tersebut dapat lebih terjamin.

c)     Merupakan strategi bagi pengamanan perusahaan terhadap gejolak lingkungan. Upaya yang umum dilakukan perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya aadalah merekrut karyawan dari masyarakat sekitarnya yang salah satunya merekrut sebagai personil pengamanan. Dengan hal ini maka gejolak atau konflik dengan lingkungan sekitar perusahaan dapat diredam.

d)     Pengendalian dapat dilakukan secara langsung. Dengan penyelenggaraan secara internal maka pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja personil pengamanan dapat dilakukan secara langsung karena mereka merupakan karyawan perusahaan tersebut.

 

  1. Kerugian

a)     Biaya yang lebih besar. Dengan menyelenggarakan pengamanan secara internal maka tentunya perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya lebih besar seperti biaya untuk memberikan latihan, biaya untuk menyiapkan perlengkapan, serta biaya-biaya yang menjadi hak karyawan seperti tunjangan dan lain sebagainya.

b)     Menyita waktu manajemen perusahan. Dengan pengamanan secara internal tentunya memerlukan pemikiran tersendiri bagi perusahaan untuk menyediakan waktunya dalam menyelenggaran pengamanan tersebut.

c)     Bila dibandingkan dengan personil yang disiapkan oleh perusahaan jasa pengamanan maka personil pengamanan internal agak sedikit kurang dalam pengetahuan tentang segi-segi pengamanan karena perusahaan jasa pengaman lebih mendalami segi-segi pengamanan lebih mendetail.

 

Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas :

a)     Melakukan pendataan tentang perusahaan dan aktivitasnya sehingga dapat mengurangi anggaran yang harus disediakan.

b)     Mengetahui situasi dan kondisi lingkungan sekitar perusahaan untuk mengefektifkan kinerja petugas keamanan.

c)     Melakukan inventarisasi permasalahan – permasakahan yang ada termasuk kerawanannya, sehingga dapat membuat skala prioritas berdasarkan data diatas.

d)     Melakukan pembinaan kepada karyawan pengamanan agar mereka mau dan mampu menampilkan kinerja yang baik demi kelangsungan hidup perusahaan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan mempersiapkan tenaga pengajar dari perusahaan sehingga tidak perlu lagi menyewa tenaga pengajar dari luar perusahaan.

e)     Mengadakan penelitian atau survey untuk mengetahui kerawanan yang ada sebagai dasar untuk mempersiapakan piras / pilun yg sesuai.

f)      Pemasangan CCTV, Komputer parkir, Sensor magnetic, Pemasangan alat pemadam kebakaran, Pemagaran lingkungan, Pemasangan lampu penerangan, Penggunaan alat komunikasi dll, untuk mengurangi tenaga kerja pengamanan sehingga biaya yang harus dikeluarkan dapat diperkecil dengan pemanfaatan teknologi

 

 

 

 

  1. a.             Pengamanan dengan menggunakan jasa eksternal
    1. Keuntungan

a)             Biaya lebih murah. Umumnya perusahaan telah menghitung biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan jasa pengamanan eksternal. Salah satu pertimbangannya adalah biaya lebih murah aatau bila biaya yang dikeluarkan sama maka keuntungan yang didapatkan lebih banyak.

b)             Lebih memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Karena perusahaan jasa keamanan bergerak pada bidang pengamanan industri tentunya mereka mempunyai standar yang lebih bagi personil-personilnya.

c)             Lebih praktis. Dengan menggunakan jasa dari luar maka manajemen perusahaan tidak akan disibukkan dengan penyelenggaraan pengamanan lagi.

 

  1. Kerugian

a)             Loyalitas personil pengamanan lebih kepada perusahaannya sendiri. Karena pada dasarnya mereka bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna

b)             Lebih rentan terhadap kebocoran rahasia perusahaan. Karena bukan merupakan karyawan perusahaan pengguna maka tanpa disadari kadang-kadang dapat dimanfaat oleh perusahaan pesaing untuk mencuri rahasia perusahaan.

c)             Umumnya personil perusahaan jasa pengamanan harus melakukan sosialisi dari awal khususnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

d)             Pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja personil pengamanan tidak dapat dilakukan secara langsung tetapi harus melalui perusahaan yang menyewakannya.

 

Upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas :

a)         Pengendalian terhadap petugas perusahaan jasa pengamanan bisa baik kalau perusahaan memiliki program pengamanan yang sesuai standar dan kriteria perusahaan sendiri (Security Manual), sehingga sewaktu-waktu bisa diadakan perubahan sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri, termasuk dalam menangani keadaan darurat.

b)         Prosedur penelitian pegawai dari perusahaan jasa pengamanan harus lebih ketat sesuai syarat yang ditentukan, hal ini sangat penting mengingat banyaknya data yang harus dirahasiakan dari perusahaan atau instansi lain.

c)          File arsip disederhanakan agar tidak membebani petugas jasa pengamanan. Catatan di pelihara untuk pendataan dan pengkajian serta sebagai alat kontrol dari perusahaan yang menyewa perusahaan jasa pengamanan.

d)         Menekanakan kepada manajer pengamanan dari perusahaan jasa pengamanan yang disewa agar dapat menumbuhkan motivasi dan profesionalisme anggotanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan yang menyewa mereka, sesuai dengan panduan security (security manual) yang diberikan oleh perusahaan yang menyewa.

 

Dari hasil-hasil diatas maka disesuaikan dengan hal-hal yang kami sampaikan terdahulu maka keuntungan dan kerugian tersebut sifatnya tetap relatif karena masih ada hal lain yang mempengaruhinya. Akan tetapi satu hal yang pasti bahwa dalam menentukan pilihan penyelengaraan pengamanan perusahaan sangat memperhitungkan keuntungan maksimal yang didapat dari apa-apa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi permasalahan atau kerugian yang ada.

 

Semiloka Reformasi Birokrasi Polri

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK I
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRI YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN”.

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara. Harapan ini dinilai masyarakat masih jauh dari kenyataan yang ditunjukkan dengan masih adanya komplain masyarakat yang diterima oleh Polri maupun yang disiarkan oleh media massa.
Melalui penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akanmendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhanpelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga,manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif,serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkanpemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebutmendorong perubahan mind setdan culture set pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.
Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK II
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PerspektifMasyarakatTerhadapPelayananPublikolehPolri”

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal, termasuk dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai denganharapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persainganglobal yang semakin ketat.
Untuk dapat menilai sejauh mana mutu layanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zetham mengemukakan tolok ukur kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sepuluh dimensi, meliputi :
a. Tangiable, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi;
b. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan layanan yang dijanjikan dengan tepat;
c. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan;
d. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan, dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan;
e. Courtesey, Sikap atau perilaku ramah tamah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
g. Security, Jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
h. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
i. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
j. Understanding The Customer, Melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan;
Lembaga Administrasi Negara (1998) membuat beberapa kriteria pelayanan publik yang baik, antara lain meliputi, kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemauan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata, ketepatan waktu, serta kriteria kuantitatif.
Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan, tujuan dariu pelayanan publik adalah :
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelastentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dankewenangan seluruh pihak yang terkait denganpenyelenggaraan pelayanan publik;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayananpublik yang layak sesuai dengan asas-asas umumpemerintahan dan korporasi yang baik;
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publiksesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukumbagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayananpublik.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

TERM OF REFERENCE (TOR)
DISKUSI KELOMPOK III
SEMILOKAREFORMASI BIROKRASI POLRI

I. Nama Kegiatan
SEMILOKA REFORMASI BIROKRASI POLRI

II. Tema Semiloka
“REFORMASI BIROKRASI MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, BERSIH, BEBAS KKN DAN ANTI KEKERASAN SERTA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA POLRI”

III. Topik Diskusi Kelompok I
“PerspektifMasyarakatTerhadapAkuntabilitasKinerjaPolri”

IV. Pelaksanaan Kegiatan
Hari / Tanggal : Kamis,3 Mei 2012.
Tempat : Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

V. Latar Belakang
Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian yang humanis, profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum.Oleh karena itu menindaklanjuti semangat reformasi tersebut selanjutnya dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan dalam tiga aspek yaitu, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Perubahan struktural menyangkut perubahan struktur, postur dan posisi dalam konteks tata pemerintahan dan kelembagaan.Perubahan instrumental menyangkut berbagai regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut visi, misi, fungsi, peran, tugas dan tanggung-jawab, pembinaan, serta pemuliaan profesi dan etika kepolisian.Sedangkan perubahan kultural menyangkut perubahan mind setdan culture set anggota Polri.
Reformasi internal Polri telah tertuang dalam Grand Strategy 2005-2025 yang merupakan rencana strategis pencapaian visi Polri, yaitu “TerwujudnyaPosturPolriyangProfesional, Bermoraldan Modern sebagaiPelindung, Pengayomdan PelayanMasyarakatyangTerpercayadalamMelindungiMasyarakat dan Menegakkan Hukum”. Grand Strategy Polri 2005-2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama tahun 2005-2009 adalah tahap Membangun Kepercayaan (Trust Building). Tahap kedua tahun 2010-2014 adalah tahap Membangun Kemitraaan (Partnership Building). Dan tahap ketiga tahun 2015-2025 adalah tahap Menuju Keunggulan (Strive for Excelent).
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Polri, sesuai dengan amanat reformasi Polri juga melakukan Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi, tahapan yang dilalui pada tahun 2010 adalah membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten. Selanjutnya tahapan pada tahun 2011 adalah melanjutkan hal-hal yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2010; menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan; dan melakukan monitoring, evaluasi serta penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahun 2010.
Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. kualitas pelayanan publik;
c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitasaparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperolehgaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Nantinya diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapakan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Dalam perspektif masyarakat, seperti dapat dipantau dari berbagai liputan media massa, implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Polri masih dinilai tidak maksimal. Akuntabilitas kinerja Polri merupakan salah hal yang masih menjadi sorotan utama publik.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi dalam penggunaan wewenang yang diberikan kepada mereka, penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Reformasi Polri yang selama ini didengung-dengungkan hanya manis sebatas konsep saja, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak terpenuhinya harapan masyarakat dapat berisiko akan berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kinerja institusi Polri, sedangkan dukungan masyarakatlah yang merupakan aset utama Polri untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Landasan apa yang sepatutnya dipedomani saat meninjau kembali sistem manajemen Polri. Stojkovic & Klofas (1995) memberi arahan, polisi abad ke-21 harus mencerminkan elemen-elemen demokrasi yang mencakup transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (akuntabilitas publik). Pandangan ini perlu diadopsi agar proses reformasi Polri tetap berpedoman pada nilai-nilai demokrasi guna menumbuhkembangkan karakter Polri sebagai organisasi yang dimensi budaya dan sistem manajemennya mencirikan pendekatan sipil.
Akuntabilitas kinerja Polri sangat penting karena Polri memiliki kewenangan/legalitas yang sangat besar, bahkan untuk melanggar hak asasi manusia sekalipun. Bahkan, hukum yang semula bersifat diam/mati hanya akan menjadi hidup setelah dioperasionalkan oleh polisi. Artinya, ada peluang bagi polisi untuk menggunakan hukum sebagai dasar/pembenaran bagi tindakan mereka yang bisa saja bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Jelas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Karenanya ada 3 (tiga) pra kondisi yang harus dipenuhi oleh kepolisian untuk dapat terintegrasi dengan proses demokratisasi,. Menurut Marx, kondisi itu adalah :
(1) Polisi harus menjadi subyek aturan hukum yang terbebas dari pengaruh penguasa dan kelompok-kelompok politik,
(2) Polisi dapat masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan publik dengan kewenangan yang terkendali secara cermat, dan
(3) Terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam institusi kepolisian.
Berbagai upaya telah dilakukan Polri untuk menampilkan sosok yang pro demokrasi. Upaya-upaya tersebut sebagai implementasi dari prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis (democracy policing). Prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis beberapa diantaranya adalah:
1) polisi harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, dalam konteks operasional, polisi harus dilatih dalam hal hukum, harus memahami standar-standar HAM internasional, dan harus bertindak sesuai dengan KUHP;
2) polisi sebagai pemegang/penerima kepercayaan publik, harus dianggap sebagai profesional yang tindakannya diatur oleh undang-undang mengenai etika profesi. Undang-undang ini harus merefleksikan nilai-nilai etika yang paling tinggi dan harus menyediakan dasar-dasar agar tindakan yang salah dapat diadili dan diambil tindakan disipliner;
3) polisi harus memiliki prioritas utama dalam melindungi kehidupan masyarakat;
4) polisi harus melayani masyarakat dan menganggap diri mereka bertanggung jawab pada masyarakat;
5) polisi harus bersikap humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersikap non diskriminatif. Kesemua prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis ini guna mewujudkan Polri sebagai sebuah institusi yang akuntabel.

VI. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dilaksanakan Semiloka ini adalah untuk mengumpulkan pandangan kritis masyarakat akan implementasi Reformasi Birokrasi Polri, untuk didiskusikan dalam lokakarya Polri dalam rangka mencari solusi kendala dan pemikiran-pemikiran cerdas yang merupakan terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set anggota Polri sebagain out put dari Reformasi Birokrasi.

b. Tujuan dari diskusi kelompok adalah :
1) Mengidentifikasi evaluasi kritis dari perspektif masyarakat mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
2) Merangkum dan merumuskan ide-ide gagasan dalam bentuk terobosan kreatif bagi perubahan mind set dan culture set Polri sebagai out put implementasi Reformasi Birokrasi Polri.
3) Merumuskan direktif Kapolri dalam rangka upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Polri.

VII. Penutup

Demikian Term of Reference(TOR)Diskusi Kelompokdibuat untuk dilaksanakan.

Emak Monster dan Polisi Galau

LADY GAGA dan Komunikasi Polisi GALAU


Singkat kata, saya minta nasihat kawan-kawan bagaimana sih sebenarnya konser Lady Gaga dilihat dari kaca mata kepolisian dan apa sebaiknya sikap kita? Oh ya, mohon tanggalkan sisi mendasar pribadi (terkait orientasi moral dan
keyakinan) dalam nasihatnya. Saya mengharapkan pandangan polisionil walau
sifatnya opini pribadi.
Sejauh ini pandangan saya tentang konser itu adalah mengandung potensi kerawanan karena kelompok kontra konser akan masuk ke dalam dengan tiket resmi. Akibatnya akan mengundang kerusuhan di venue. Seberapa tebal lapis kekuatan kita dan prosedur resmi kita di TKP, akan juga
dihadapkan dengan fakta jika terjadi keributan dan peluang jatuhnya korban serta
pancingan pelanggaran HAM nantinya, muaranya semua pihak akan menyalahkan
polisi. Padahal sbaliknya, rencana pelarangan konser sekarang pun menuai banyak
kritik dan menganggap alasan polisi melarang terlalu mengada-ada.Dilema
sekaligus menggalaukan kita bukan?!
Diijinkan, akan berpeluang tamparan bagi kita karena rusuh terprediksi dan kita akan disalahkan karena dianggap tak mampu kelola keramaian. Demikian juga dengan pelarangan konser seperti saat ini, kita dianggap lebay menyikapi situasi. Daripada-daripada, dan ditambah tak semua penduduk Indonesia akan menerima
begitu saja prosedur resmi yg akan/sudah kita lakukan, maka opini saya mendingan
konser dibatalkan atau dialihkan ke tempat yang masyarakatnya lebih universal
semisal Bali.
Mohon nasihat !!!!!!
kembali ke tugas pokok polri saja !!!, ketika kita mengetahui berdasarkan informasi intelijen bahwa seandainya konser lady Gaga tetap digelar akan menimbulkan gejolak, akan lebih baik bila sudah mengetahui hal tersebut wajib hukumnya Polri melakukan pencegahan.
Langkah- langkah pencegahan secara teoritis sering dengan gampang disebut : ” oh itu kan emang tugas polisi , polisi bertindak dong !!! , atau polisi harus tegas bila perlu tembak ditempat!!! “ , tentunya dalam prakek kan nggak semudah itu , terlepas dari nanti bagaimana atau bagaimana nanti pendapat masyarakat yang pro maupun kontra konser lady gaga .
Kalau memang sudah polri sampaikan nggak boleh tentunya dengan berat kita harus siap dikatakan ” penakut “, plin plan atau nggak profesional , namun dibandingkan dengan “ongkos” yang nantinya harus dikeluarkan kalau seandainya Mother Monster diijinkan manggung dan kemudian terbukti timbul kekacauan ( sejauh mana kualitas dan kuantitas polri berkorelasi dengan keberhasilan pengamanan ???? ), Maka akan timbul cibiran ” polisi nggak profesional , polisi kecolongan!!!, kenapa bisa timbul korban!!! , apakah polisi tidak mampu menjaga keamanan kalau nggak mampu seharusnya diganti Satpol PP atau diganti Babinsa saja!!! “ pilihan berat antara dicap penakut dan atau nanti dicap tidak mampu ?.
Dengan mengapresiasi tugas team DVI yang sedang jadi sorotan media massa , adalah ketika Polri kembali dan komit kepada tugas pokonya saja , mudah mudahan akan selalu mendapat apresiasi positip masyarakat . My job is to protect your ass ,but not to kiss it.
Menyikapi tentang fenomena tidak diberikannya ijin menggelar konser oleh Polri, saya menolak pemakaian istilah “Polri melarang konser Lady Gaga” karena makna tersebut bersifat konotatif dan tentunya menyudutkan Polri sendiri karena seakan ada sikap resistensi Polri terhadap sosok fenomenal tersebut.
Kata “melarang” berbeda maknanya dgn “tidak mengeluarkan ijin” walaupun dapat diinterpretasikan sama. Melarang lebih cenderung menolak kapada pribadinya lady gaga dengan pendekatan sosiologis dan aspek personal approach, sedangkan tidak mengeluarkan ijin lebih kepada aspek legal approach yaitu tdk memberi ijin kepada penyelenggara (event organiser) untuk menggelar konser dengan pertimbangan keamanan.
Sikap Polri tersebut sebenarnya merupakan bagian dari diskresi administratif namun telah di politisir oleh media massa sehingga memunculkan kontra opini dari masyarakat. Disisi lain, tidak ada masalah besar yang dihadapi bila Polri mengeluarkan ijin kepada penyelenggara untuk mengadakan konser lady gaga sepanjang hal tersebut didukung dengan analisa intelijen yang tajam serta perencanaan pengamanan yang matang.
Adapun langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :
a. Analisa jajaran Intelijen terhadap potensi kerawanan yg bisa muncul, data dan jumlah kelompok yang menolak konser, jumlah tiket yang sudah terjual dll. Termasuk memberikan anjuran kepada pihak penyelenggara untuk menghentikan penjualan tiket karena diyakini bahwa tiket yang telah terjual sampai saat ini dibeli oleh penggemar lady gaga bukan dari kalangan yang kontra. Kalaupun tetap dibuka penjualan tiketnya maka harga tiket dinaikkan berlipat ganda, setidaknya meminimalkan upaya pengerahan massa oleh kelompok yg ingin mengacaukan acara di venue nantinya.
b. Prinsipnya bahwa Polri mampu melaksanakan pengamanan dengan baik pada even-even yang potensi kerusuhannya lebih besar seperti contoh pam pertandingan sepakbola antara persija vs persib yg mana antara the jakmania dan the vikings adalah 2 kelompok suporter yang secara turun temurun tidak pernah akur. Untuk itu sistem pam konser lady gaga dapat diberlakukan seperti pam sepakbola tsb.
c. sikap tegas petugas pam. Contohnya apabila terdapat penonton yang memakai seragam dan atribut2 ormas atau ciri2 lain yg menunjukkan bahwa mereka dari kelompok tertentu maka mereka harus dipecah dan tdk ditempatkan pada lokasi/area penonton yg sama. Kalau mereka tidak terima maka jangan diijinkan masuk.
Penolakan terhadap konser lady gaga tidak hanya terjadi di Indonesia, di korsel dilakukan oleh komunitas pemuda gereja p*o*es*an, di filipina oleh komunitas gereja k*t*li* (di Indonesia kebetulan oleh F*I, MU* dll). Hal ini menggambarkan bahwa tidak hanya kaum muslim yg menolak konsernya. Lady Gaga adalah sosok yg fenomenal, karyanya dinilai kontroversi oleh sebagian orang, namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa dia adalah sosok seniman yg berbakat yang mampu menghipnotis orang dengan lagu2nya yang albumnya terjual diatas 1 juta copy dan mampu menghimpun penggemar diseluruh dunia.
Kita pun senang dan bangga karena seorang designer baju Indonesia dipilih utk merancang kostum konser lady gaga di beberapa negara. Universal bukan?? Dalam ilmu Komunikasi Sosial kita pernah diajarkan bahwa sesuatu dapat berubah nilai (dari negatif ke positif, vice versa) jika berulang-ulang
dibicarakan media. Contohnya (lagi-lagi) Lady Gaga. Seandainya saat itu tak ada yg memprotes rencana konser mereka, paling yg tahu tentang LG adalah para Little Monsters Indonesia.
Sekarang justru semua pihak “terpaksa” mengenal sosok Emak Monster dan lagu-lagunya. Justru apa yg ditakutkan telah terjadi bahkan sebelum LG manggung. Seharusnya dia bernilai “negatif” dan ditakutkan merusak (katanya) moral, tapi malah menaikan popularitas dia (LG), menjadi world trending topik sudahlah pasti.
Diapun tersenyum dan mengiyakan pendapat para artis barat yg pernah berbisik bahwa Indonesia adalah pasar yg sangat ramah, Istilah untuk fenomena di atas dalam ilmu komunikasi adalah sebagai konsep tentang framing yang diingatkan tentang bagaimana framing alm. Soeharto oleh media infotainment yang ditulis oleh Ika Damayanti seorang pengajar ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Darinya kita bisa manggut-manggut dengan apa yang terjadi belakangan ini tentang Lady Gaga, Norman Camaru dan pak Ardani.
Sekalian nyebur baca all-framing-related articles, yang ini juga cakep untuk kita baca: http://sulfikar.com/analisis-framing-dan-pembingkaian-media.html Dalam blognya, Sulfikar (2012) berpendapat bahwa analisis framing, seperti bentuk riset kualitatif lainnya sangat bergantung pada konteks-konteks psikologi, sosial, budaya, politik dari masyarakat sewaktu peristiwa tersebut terjadi.
Dalam tulisan di blog Sulfikar, kita juga kembali dipertemukan dengan beberapa tokoh framing dalam dunia komunikasi seperti Baterson yang terkenal atas pendapatnya bahwa framing pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Lalu ada tokoh lainnya yang Sulfikar kaji dalam penelitiannya yaitu Goffman. Sulfikar mengutip Sudibyo (1999) menyebut Goffman telah membagi frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang mengarahkan seseorang dalam menyikapi situasi atau realita.
Tak lupa, Sulfikar juga menghadirkan W.A Gamson sebagai tokoh konsep framing yang memperkenalkan pendekatan konstruksionis untuk mengkaji wacana komunikasi. Ia juga melihat adanya keterkaitan antara wacana media dengan opini publik yang terbentuk luas di masyarakat.
Lebih jauh berbicara framing kita berbicara pencitraan. Baik SBY maupun Polri dan siapa saja, saat ini sudah selayaknya terus mengasah diri dalam ilmu komunikasi. Akhirnya saya setuju dengan pendapat bahwa semua kembali pada cara kita (e.g. Humas Polri) menjelaskan segala sesuatunya.
Dengan memahami ini, kita bisa lebih tenang menyikapi Apa Kabar Indonesia Petang di TVOne yang tengah menghadirkan topik Orba vs Reformasi. Kita bisa tahu kemana pembicaraan coba diarahkan oleh TV*ne melalui diskusi bersama Fa*jr**l yang sakit hati di jaman Soeharto dan peneliti yang mencoba netral dalam menilai Orba berdasarkan survei.
Ada 7 Aturan Komunikasi yang sering kita lupakan, tapi ini banyak digunakan oleh awak media. Yang dimaksud 7 aturan komunikasi bukan terdiri atas 7 point, tetapi setiap pesan yang disampaikan akan dipahami oleh penerima jika disampaikan berulang-ulang setidaknya selama 7 kali dengan 7 cara yang berbeda-beda.Misalnya kebijakan pimpinan harus disampaikan berulang-ulang setidaknya 7 kali dgn 7 cara berbeda seperti melalu apel, amanat irup, APP, coffee morning time,
gelar opsnal, pembukaan pelatihan, sambutan, dll. Maka penerima akan lebih paham
Dibanding berkali-kali disampaikan hanya lewat apel, pendengar akan bosan dan cenderung mengabaikan pesan tersebut. Kita lihat media men-setting suatu topik supaya menarik perhatian publik dgn cara mengulas secara berulang-ulang dgn beragam acara seperti infotaimen, silet, berita pagi, dialog interaktif, debat publik, cek & re-cek, dll.
Cara ini efektif menyedot perhatian publik, karena masyarakat membuka beragam acara yang dilihat topik yang sama, akhirnya menumbuhkan rasa penasaran publik. Saat rasa itu sudah muncul, maka media akan mudah menyampaikan “misi” yang sesungguhnya. Layaknya reklame yg terus diulang (re-claime), konsumen akhirnya “menyerah” pada pesan produsen. Kok kita sering lupa yah ilmu-ilmu kayak gini dalam organisasi sendiri. Bagaimana dengan Polri ? kita boleh berubah……tapi janji kita tetap sama. Makasih. (Merupakan kumpulan tulisan dan diskusi dari beberapa orang yang kemudian dirangkum dalam suatu tulisan agar mudah mencerna saja.)

PENANGGUHAN PENAHANAN, antara mekanisme, pertimbangan Restorative justice dan keadilan

PENANGGUHAN PENAHANAN

I. PENDAHULUAN
Hukum materiil seperti yang terjelma dalam undang-undang merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berperilaku dalam masyarakat.Hukum bukanlah semata-mata sekedarsebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untukdilaksanakan atau ditaati.
Dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi Hukum Acara PidanaIndonesia yang sebelumnya berpedoman pada HIR. Perubahan yang mendasar tersebutsesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengankepentingan umum.
Pasal 1 butir 21 KUHAP, menerangkan bahwa suatu penahanan adalahpenempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut acarayang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelasdinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwadisuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.
Penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasanseseorang. Hal ini dikarenakan bahwa penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasanyang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang.Oleh karena itu hendaknya penahanan dilakukan bilamana memang sangat diperlukanbagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan duapertentangan asas, yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnyakebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untukmenjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atasperbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.
Selain mengatur tentang penahanan, Hukum Acara Pidana pun mengatur suatu ketentuan mengenai penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.Penangguhan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkanoleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orangberdasarkan syarat-syarat tertentu.
Di satu sisi, penangguhan penahanan ini tentunya memberikan sedikit angin segar pada para tersangka atau terdakwa. Namun di sisi lain penangguhan penahanan ini jugatidak luput dari kekurangan serta dapat menimbulkan suatupermasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.
Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah bagaimana cara yang harus dilakukan apabila dalam hal penangguhan penahanan dengan menggunakan jaminan orang, namun ternyata diketahui bahwa tersangka yang dijamin tersebut melarikan diri.

II. PEMBAHASAN
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis masa penahanannya, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.
Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi.Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.
M.Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan,sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga hal tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.
Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwadapat memohon suatu penangguhan.Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masingdengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkansyarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhantersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapatkembali ditahan.Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi : (a) Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa; (b) Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan penahanan dapat dilaksanakan denganatau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidakmenjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabilapenangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Pun halnya apabilapenangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidakmemberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibathukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri.Maka dari itu dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenangmenahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkansetiap adanya permohonan penangguhan penahanan serta dapat menolakpermohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dantetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabatyang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabattersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau pun jaminanorang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifatfakultatif.
Menurut M.Yahya Harahap, penetapan jaminandalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberianpenangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syaratpenangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengidengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.
Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara seorang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Seorang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanannya.Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan seorang tahanan atauorang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.
Lembaga penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang.
Penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannyaserta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan ataukepada orang yang menjamin.Demikian halnya tentang alasan penangguhan penahanan, tidak disinggung pula dalam pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasaltersebut. Jika ditinjau dalam segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggaptidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalampenangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasanpenangguhan dan memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansiyang menahan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penangguhan, sepatutnya instansiyang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umumdengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, maupun preventif.
Dalam KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak ditetapkan tentang penangguhan penahanan. Dengan demikian berarti pembentuk undang-undang menyerahkan hal itu kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut tercakup dalam makna yang dapat ditarik dari kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan ayat 31 KUHAP dikemukakan bahwa yangdimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Dengan demikian penangguhan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh penasihat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan.
Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menanti. Atas kesediaan untuk menanti, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan conditio sinequanon dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.
Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedang mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanggal 10 Desember 1983.
Dalam PP No. 27 Tahun 1983, disinggung tentang syarat dan perjanjian penangguhan penahanan, tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penangguhan penahanan yang dimaksud, apa saja yang dapat ditetapkan sebagai syarat penangguhan penahanan dan perjanjian penangguhan penahanan.Jaminan penangguhan penahanan terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut ada di dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
Isi dari Pasal 35 yaitu:
1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas Negara.
Jaminan uang yang penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Negeri dilakukan oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima, tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
Sedangkan isi dari Pasal 36 yaitu :
1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1), jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.
Jaminan orang yang jumlah uang sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu penerimaan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.
Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan berupa uang dan berupa orang.
Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan.
Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut :
1. Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberipenangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya.
Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.
Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian :
a. sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri
b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
c. Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan.
Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu :
a. Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya.
b. Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara.
Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, yang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masing berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupatindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan-ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu :
a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sidang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi : (1) Pengambilalihan uang jaminan milik negara; (2) Serta sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP No.27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983.
Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut :
1. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
2. Instansi instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
3. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

III. PENUTUP
Hukum memang harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum pula yang mampu menentukan seseorang dapat dikategorikan bersalah atau tidak dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, bahkan dapat juga dibebaskan dari segala tuduhan apabila setelah proses pembuktian dinyatakan tidak bersalah menurut hukum. Adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum apabila seorang Tersangka meminta permohonan penangguhan atas dirinya dikarenakan suatu alasan tertentu dan aparat penegak hukum pada setiap tingkat kewenangan, mempunyai kewajiban untuk menilai apakah seorang Tersangka layak atau tidak untuk dikabulkan permohonan penangguhan penahanan atas dirinya. Pada tingkat penyidikan misalnya, dalam hal penangguhan penahanan dengan menggunakan jaminan orang dan ternyata Tersangka yang dijamin melarikan diri, maka hal yang harus dilakukan adalah Penyidik harus kembali melihat isi perjanjian (surat pernyataan) yang sudah dibuat pada saat proses permohonan penangguhan penahanan dan tetap harus melaksanakan isi surat perjanjian tersebut, di samping tetap melakukan pencarian terhadap Tersangka yang melarikan diri. Ketika sampai dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan Tersangka tidak bisa diketemukan, maka berlakulah ketentuan dalam isi surat perjanjian tersebut (Pasal 36 ayat (1) KUHAP).
Akan tetapi ketika ternyata pihak penjamin tidak mempunyai uang untuk membayar jaminan atas Tersangka yang melarikan diri tersebut, maka jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 36 ayat (2) KUHAP). Untuk itu, penting bagi pihak yang berwenang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang Tersangka, untuk menilai bagaimana sikap/gelagat Tersangka ketika pada saat proses pemeriksaan serta seberapa besar kemampuan (materiil) yang dimiliki oleh Tersangka. Karena apabila pada tingkat pemeriksaan Tersangka sudah menunjukkan tidak mau bekerjasama dengan petugas, maka untuk meminimalisir resiko sebaiknya permohonan penangguhan penahanan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Selain itu perlunya melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama yang disegani dimana Tersangka dan keluarganya tinggal, misalnya sebagai pihak penjamin agar Tersangka berpikir dua kali bila akan melarikan diri pada masa penangguhan penahanannya, karena disamping Tersangka sendiri yang akan memperoleh sanksi baik hukum maupun social, keluarganya pun juga dapat kena imbasnya dengan mendapat sanksi sosial dari masyarakat di sekitar mereka bermukim.

tulisan dalam Studi kasus penggunaan Kekuatan “NON LETHAL WEAPON ” dalam penindakan huru hara dan anarkhisme

OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU DALAM MENDUKUNG UPAYA PENEGAKAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Salah satu point penekanan Rapim Polri yang berlangsung dengan tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” pada hari Jumat 20 Januari 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan agar Polri segera merancang antisipasi sekaligus metode penanggulangan yang baik terhadap setiap peristiwa huru hara yang kerap berakhir chaos dengan korban di pihak masyarakat maupun keselamatan diri petugas Polri itu sendiri yang pada akhirnya menjadi sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas melindungi dan melayani masyarakat. Tidak mudah ketika semua media massa menayangkan penggunaan kekuatan oleh Polri sebagai suatu bentuk brutalisme , sikap tidak profesional , serta bentuk penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran.
Kondisi pasca kerusuhan makin panas ketika Polri sendiri harus sedemikian berhati-hati memberikan pernyataan tentang suatu peristiwa yang terjadi, sementara masyarakat selalu harap harap cemas menunggu informasi terkini, tidak lepas dengan media massa sebagai agen informasi sosial masyarakat, yang memiliki kapabilitas menayangkan suatu peristiwa berdasarkan keterangan yang diperoleh, terlepas apakah suatu keterangan tersebut nantinya harus diralat atau diklarifikasi oleh temuan berikutnya.
Kerusuhan terjadi dengan berbagai latar belakang permasalahan, semenjak suatu kebijakan pemerintah belum sah dan belum dikomunikasikan dengan komponen pemangku kepentingan yang lebih tinggi atau dari komponen pengawas lainnya, suatu peristiwa huru hara bisa saja terjadi lebih awal dengan ending pada bentrok antara kepolisian dan masyarakat setempat, adalah hal lumrah dalam kacamata fenomena Residual effect dengan Polri sebagai keranjang sampah semua permasalahan dalam masyarakat namun tidak menjadi lumrah ketika sebagai sebuah fenomena Residual Effect justru menjadikan Polri sebagai Tong sampah yang benar benar busuk yang perlu diganti dengan organ lain mirip Polri lainnya.
Penggunaan kekuatan oleh Kepolisian saat melayani dan melindungi masyarakat sering dihadapkan kepada kenyataan; Pertama : pilihan penggunaan kekuatan kepolisian secara memadai berada diluar kemampuan Polri dalam menyiapkan personil dan peralatan, kedua : perkembangan situasi di lapangan yang sangat dinamis belum mampu diantisipasi oleh piranti-piranti lunak yang berkaitan dengan perkembangan situasi huru hara, ketiga : prosedur penggunaan kekuatan termasuk tataran tanggung jawab dan rentang kendali dalam suatu kegiatan pelayanan kepolisian mulai dari kondisi tertib dan aman menjadi situasi huru hara dalam sekejap.
Polri akhirnya perlu melakukan langkah langkah terobosan inovatif terkait pelayanan unjuk rasa yang sering berakhir dengan huru hara, ketika taktik dan teknik pembubaran massa yang selama ini dilakukan dengan Dalmas dan PHH dengan mengedepankan Sabhara dan Brimob sebagai Leading Actor, kerap memunculkan fenomena penggunaan kekuatan kepolisian yang justru menjadi tindakan yang menuai badai kritik, lantas muncul berbagai pertanyaan mengapa Polri tidak mengedepankan komunikasi humanis, apakah metode persuasif tidak mampu dilakukan dan mengapa kekuatan yang lebih lunak dapat begitu saja dilompati dalam sebuah eskalasi unjuk rasa menjadi huru hara anarkhis.
Strategi Polri dalam pola pelayanan unjuk rasa adalah wujud pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang terjadi adalah ketika unjuk rasa yang semula damai dalam sekejap berubah menjadi sebuah drama memilukan dengan wajah anarkhis dan tontonan brutalisme, atau ketika unjuk rasa damai dilakukan secara berkelanjutan berhari hari diikuti penutupan dan blokade akses fasilitas umum yang otomatis melumpuhkan urat nadi sendi perekonomian suatu wilayah.
Indonesia sebagai suatu negara Demokrasi, adalahmenjadi kewajaran di Indonesia terdapat fenomena pluralisme pendapat, lengkap dengan konflik saluran komunikasi dan aspirasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa kekerasan dan intimidasi kekuatan. Kedudukan Polri sebagai Garda penjaga peradaban manusia dituntut mampu memberikan daya upaya terbaik yang mungkin dilakukan guna mencegah segenap potensi konflik vertikal maupun horisontal dalam batas kewajaran suatu dinamika bernegara. Merujuk kepada konsepsi tugas polisi secara universal meliputi yang penegakan hukum, memelihara ketertiban dan pelayanan masyarakat, demikian halnya dengan Polri yang dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan. Sehingga menjadikan suatu rumor yang berkembang dimasyarakat bahwa kekerasan adalah baju dari pelaksanaan tugas Polri, artinya hampir setiap pelaksanaan tugas Polri berpotensi melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) .
2. Permasalahan
Sudah selayaknya Strategi pengendalian massa “Dalmas” maupun PHH, mendapat kajian mendalam,dengan didasari pemikiran bahwa formasi Dalmas dan PHH dengan segenap perlengkapan yang dimiliki termasuk sejumlah piranti lunak sebagai landasan operasional selalu berhasil membubarkan dan menceraiberaikan massa, namun selalu pula berbuntut dengan sejumlah komplain dan tuntutan terhadap Polri. Suatu kesuksesan dapat Polri raih namun dengan tambahan ekses lanjutan berupa catatan pelanggaran HAM maupun komplain atas perilaku anarkhis selalu menjadi catatan penutup kesuksesan pemulihan dan pemeliharaan kamtibmas, perlu adanya kritik terhadap efektifitas suatu piranti lunak yang terdapat selama ini mendesain formasi kekuatan dan peralatan termasuk paradigma bagi setiap petugas Polri saat harus berhadapan dengan massa untuk bersiap “perang total”.Berdasarkan dasar pemikiran tersebut Permasalahan yang diangkat dalam Makalah ini adalah ““Bagaimana Optimalisasi dilakukan terhadap penggunaan Alsus NLW agar dapat mendukung upaya Penegakan Hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau?”
3. Rumusan Masalah.
Berdasarkan Permasalahan diatas , penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut :
1) Bagaimana Kondisi terkini penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau ?
2) Faktor apakah yang memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH sat. Brimob Polda Riau ?
3) Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan terwujud dengan adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob polda Riau ?
4. Maksud dan Tujuan
Makalah ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini mengenai pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari suatu Strategi Pengendalian Massa dan PHH yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam upaya penegakkan Hukum sehingga dengan pengetahuan tersebut , diharapkan Tujuan penulisan makalah ini terwujud dengan adanya pengetahuan dan wawasan baru terkait bagaimana pemanfaatan Alsus NLW dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakkan hukum secara profesional dan proporsional.
5. Ruang Lingkup
Dalam membatasi ruang lingkup penulisaan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut :
1) Dukungan sarana prasarana yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah Inventaris Alsus PHH yang terdiri dari kelompok alat pelindung, Senjata dan munisi, Komunikasi, Penyelamatan dan alat Angkut di Sat Brimob Polda Riau.
2) Optimalisasi penggunaan Alsus NLW meliputi meliputi aspek Legalitas maupun aspek Operasional
3) Tugas PHH yang dimaksud adalah tugas Penindakan Huru Hara sesuai yang diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru hara yang dilaksanakan oleh Sat Brimob Polda Riau
4) Satbrimob Polda Riau adalah Satuan Pelaksana utama pada tingkat Polda Riau yang berkedudukan dibawah Kapolda Riau dan dalam bidang pembinaan teknis dibawah Kakorbrimob Polri dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berkadar tinggi antara lain terorisme, huru – hara, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bom termasuk penyelamatan dan pertolongan bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian dalam rangka penegakan hukum guna menjamin terwujudnya Kamdagri. Satbrimob Polda sebagai unsur pelaksana pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda mempunyai tugas pokok , fungsi dan peranan sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Brimob Polri beserta jajarannya : Melaksanakan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmsa berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan berorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh yuridis NKRI dan tugas tugas lain yang dibebankan padanya.
b. Fungsi Brimob Polri : Fungsi Brimob Polri sebagai Satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik (Kemampuan dasar Kepolisian, penanggulangan Huru-Hara, Reserse Mobil, Penyinakan Bom dan Search dan Rescue) Penangulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.
c. Peranan Brimob Polri : Peranan Brimob Polri adalah bersama – sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku – pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI. Peran yang dilaksanakan antara lain : Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dgn fungsi Kepolisian lainnya. Berperan untuk Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman. Berperan untuk Memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi. Berperan untuk Menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

6. Sistematika
Makalah ini terbagai dalam VII Bab untuk memudahkan pemahaman dari mulai pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Kepustakaan
Bab III Kondisi penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau saat ini
Bab IV Faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau
Bab V Kondisi optimal yang diharapkan dalam penggunaan alsus NLW oleh Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau sebagai bagian penegakan hukum
Bab VI Pemecahan Masalah
Bab VII Penutup

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Konsep :
1.1. Penegakkan Hukum
Hukum baru bermakna setelah ditegakan, tanpa ditegakan hukum tidak mempunyai arti apa-apa,(law is nothing) demikian pendapat dari Wilhem Lundsted seorang filsuf hukum. (Sujata, 2000 : 6) dan yang memberi makna hukum tersebut adalah aparat penegak hukum, khususnya Polisi melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum , kadang kadang proses dalam penyelidikan bahkan dalam proses penyidikan yang meliputi kegiatan Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan , Pengeledahan dan Penyitaan harus dilakukan dengan segenap daya upaya yang dimiliki Polri , taruhan nyawa dan jabatan menjadi pembanding yang yang masuk akal atas resiko seorang anggota Polri dalam upaya penegakkan Hukum .
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dankewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
1.2. Optimalisasi.
Istilah optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang artinya adalah terbaik atau tertinggi, sehingga optimalisasi berarti membentuk sesuatu menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) yang dimaksud dengan optimalisasi adalah suatu cara atau perbuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menghasilkan yang terbaik.
1.3. Alsus NLW.
NLW merupakan singkatan dari Non Lethal Weapon atau Senjata yang Tidak mematikan, terminologi ini merujuk kepada pedoman penggunaan senjata oleh penegak hukum . Wikipedia memberikan difinisi terhadap NLW sebagai:
“Non-lethal weapons, also called less-lethal weapons, less-than-lethal weapons, non-deadly weapons, compliance weapons, or pain-inducing weapons are weapons intended to be less likely to kill a living target than are conventional weapons. It is often understood that accidental, incidental, and correlative casualties are risked wherever force is applied, but non-lethal weapons try to minimise the risk as much as possible. Non-lethal weapons are used in combat situations to limit the escalation of conflict or where employment of lethal force is prohibited or undesirable or where rules of engagement require minimum casualties or policy restricts the use of conventional force” .(Non lethal weapon , juga disebut sebagai Senjata yang kurang mematikan, senjata tidak mematikan, senjata pendukung, atau senjata yang dapat menimbulkan rasa sakit, NLW adalah persenjataan yang dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai menimbulkan kematian terhadap sasaran hidup dibandingkan dengan penggunaan senjata konvensional, sering dipahami bahwa kecelakaan dan cidera maupun hal yang berkaitan dengan korban adalah suatu resiko dari setiap penggunaan kekuatan, namun NLW dimaksudkan untuk menurunkan resiko .NLW digunakan dalam situasi konflik untuk membatasi perkembangan Konflik tidak meluas atau ketika penggunaan senjata mematikan adalah dilarang atau tidak tepat atau ketika adanya aturan yang mengharuskan korban seminimal mungkin, termasuk ketika adanya suatu kebijakan yang melarang penggunaan senjata konvensional.)
Kemudian rumusan NLW menurut : United States Department of Defense Definition:
“Weapons , devices, and munitions that are explicitly designed and primarily employed to immediately incapacitate targeted personnel or materiel, while minimizing fatalities, permanent injury to personnel, and undesired damage to property in the target area or environment. NLW are intended to have reversible effects on personnel or materiel.” Senjata, perangkat, dan amunisi yang secara khusus dirancang dan utamanya digunakan untuk melumpuhkan dengan segera personil yang ditargetkan atau materiil, dan meminimalkan korban jiwa, cedera permanen , dan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap properti di sasaran atau lingkungan. NLW yang ditujukan untuk memiliki efek imbal balik pada keamanan personil atau perlengkapan. ”
Ketika penggunaan senpi sebagai suatu pilihan yang dilakukan sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Sehingga upaya –upaya lain yang masih memungkinakan dapat dilakukan untuk menundukkan tersangka maupu pelaku kejahatan dilaksanakanan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian.
Definisi upaya -upaya lain yang dapat menguatkan bahwa penggunaan senpi sebagai upaya “ Last Resort “ adalah kewajiban bagi setiap institusi yang menggunakan Senjata untuk menyiapkan instrument hukum yang mengatur tata cara penggunaan kekuatan selain penggunaan senjata api. Bila penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan mematikan “ Lethal Weapon” maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan kekerasanTidak mematikan “ Non Lethal Weapon “
Bentuk kekerasan tidak mematikan ( NLW; Non Lethal Weapon ) mempunyai lingkupan yang luas, berikut adalah beberapa darinya:
1.4. PHH Brimob.
Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa. Dimana dilakukan oleh Kompi PHH adalah satuan terkecil yang secara administratif dan taktis dapat diberikan penugasan secara mandiri, terdiri dari 4 Peleton. Atau oleh Detasemen PHH adalah kekuatan operasional dasar untuk satuan berkemampuan lanjutan PHH terdiri dari 3 Kompi.
2. Teori :
2.1. SWOT
Analisis SWOT ( Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threat ) adalah salah satu Model Rencana Strategis. Model ini diperkenalkan oleh Kearns (1992), dalam diktat yang disusun oleh Karyoso. Secara singkat teori tersebut dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
Dalam Analisis SWOT Kearns ditampilkan matrik 6 (enam) kotak, dua yang paling atas adalah kotak faktor eksternal yaitu PELUANG dan ANCAMAN / HAMBATAN, dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu KEKUATAN dan KELEMAHAN. Empat kotak lainnya (A, B, C, D) merupakan isu strategi yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor internal dan eksternal. Efektifitas penegakkan Hukum .
Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum . Kelima faktor tersebut yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri; Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan jugamentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai,maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

BAB III
KONDISI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT. BRIMOB POLDA RIAU SAAT INI

1. Landasan Yuridis penggunaan Alsus NLW dalam Pelaksanaan PHH oleh Sat. Brimob Polda Riau.
Dalam kegiatan Kepolisian untuk penindakan Huru hara, Sat. Brimob Polda Riau berdasarkan kepada piranti lunak yang menjadi landasan operasioanl tindakan , beberapa dasar hukum tersebut adalah :
1) Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Th 2005 tentang Pedoman tindakan bagi anggota Polri dalam penggunaan kekuatan Kepolisian. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
2) Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa.
3) Perkap No. 8 thn. 2010 Tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara:
4) Protap no.01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarkhi.

2. Kondisi penggunaan Alsus NLW sebagai bagian dari PHH Sat. Brimob Polda Riau adalah :
Terdapat 4 (empat ) landasan hukum dalam penggunaan Alsus NLW dalam Penanggulangan Huru Hara , pertama adalah Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa, Kemudian melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap No. 8 thn. 2010 tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara dan Protap no.01/x/2010 tentang anti anarkhis, dimana pengaturan penggunaan landasan Hukum tersebut secara spesifik didasarkan kepada satuan pelaksana dan dimensi tugas yang dihadapi.
Perkap No. 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa secara spesifik digunakan oleh Satuan Sabhara , namun dalam perkembangan situasi apabila berdasarkan pertimbangan ancaman kamtibmas yang dihadapi , kasatwil dapat memerintahkan Kepada Satuan Brimob untuk melaksanakan lintas ganti pasukan seperti yang daitur dalam Perkap No. 8 tahun 2010.
Pelaksanan kegiatan PHH oleh Sat. Brimob Polda Riau dilakukan dengan berpedoman kepada Perkap No. 8 tahun 2010 yang digambarkan sebagai berikut :
Dalam satuan PHH setingkat Kompi, penggunaan senjata diberikan tanggung jawab kepada anggota dari Peleton tindak dimana 1 (satu) peleton tindak dari 1 Kompi PHH adalah berjumlah 29 orang meliputi : komandan peleton Tindak 1 orang, pelempar atau penembak gas air mata 6 orang, petugas penangkap 8 orang, petugas pemadam api 4 orang , penembak pepper ball 4 orang, dan petugas kesehatan lapangan sebanyak 6 orang, yang artinya dalam setiap penugasan PHH dalam ikatan Kompi , setiap 1 Peleton Tindak PHH di Satuan Brimob Polda Riau setidaknya terdapat 6 ( enam ) orang personil dilengkapi 6 pucuk Pelontar atau penembak gas air mata, dan 4 ( empat ) orang personil lainnya dilengkapi 4 pucuk Senjata Pepperball, adapun Alsus yang digunakan merupakan gabungan antara Alsus NLW : 4 pucuk Pepperball dan 6 Pucuk LW ( mekanisme penggunaan Pelontar Granat Gas Air mata adalah sangat bervariatif tergantung inventori yang dimiliki satuan , seperti penggunaan Senpi Organik SS1 maupun M16 dengan munisi tekanan gas dan hampa yang digunakan untuk melontarkan Granat Gas Air Mata , ataupun pelontar tunggal / SAR 38 mm )
Pelibatan Kompi PHH Brimob dalam tataran eskalasi ancaman dilakukan ketika satuan Dalmas sudah tidak mampu lagi melakukan upaya pengendalian massa karena jumlah massa yang dihadapi terlampau kuat ,besar dan beringas, mekanisme lintas ganti yang dilakukan dengan menempatkan Kompi PHH untuk membubarkan massa dilakukan dengan langkah mendorong, menceraiberaikan massa ,menggiring serta membubarkan massa, Sat Brimob Polda Riau juga dilengkapi dengan peralatan NLW lain yang kerap digunakan untuk penindakan Huru hara seperti Water Canon, dan Kawat Barrier.
Antisipasi atas keterbatasan kekuatan PHH Brimob menghadapi kadar ancaman serta dinamika kerusuhan yang sewaktu waktu meletus di wilayah hukum Polda Riau mendorong adanya penambahan Unit Anti Anarkhis sebagai unit Tindak Mobile dengan dukungan sarpras yang berbeda dengan PHH Brimob, bila kondisi kamtibmas menjadi semakin panas dan kacau , yang ditandai dengan adanya tindakan brutal dan anarkhis oleh kelompok pelaku huru hara, seperti pembunuhan, penganiayaan dan Penjarahan , maka Sat Brimob polda Riau selain menugaskan Kompi PHH ( detasemen PHH ) juga akan menugaskan Unit Anti Anarkhis seperti yang diatur dalam Protap 01/X/2010.
Unit Anti Anarkhis Sat Brimob Polda Riau bertugas dengan berpedoman kepada 2 ( dua) landasan hukum yakni : Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Protap no.01/x/2010 tentang Tindakan anti anarkhis, dalam pelaksanaan tugas Penindakan Huru hara, Sat Brimob Polda Riau menempatkan Unit anti Anarkhis sebagai pendamping bagi Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau, komando dan pengendalian bagi Unit anti Anarkhis dan Kompi PHH merupakan BKO di bawah kendali Kasatwil setempat. Secara taktis dan teknis Unit Anti Anarkhis ketika berhadapan dengan huru hara yang meluas menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan materi hanjar Anti Anarkhis Sat. I Gegana. Setiap unit Anti Anarkhis terdiri dari 10 personil yang dilengkapi oleh 10 pucuk Senpi organik dan 5 unit R2 sebagai alat mobilisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini dalam Penggunaan Alsus NLW dalam tugas PHH yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau masih sangat terbatas , dengan hanya menugaskan 4 ( empat) pemegang Pepperball,serta diperkuat oleh pilihan penggunaan Pelontar Tabung Gas Air Mata type SAR 38mm atau Senpi Organik SS1/M16 sebagai peluncur tabung Granat Gas Air Mata type Granat Louncher CS1, sedangkan untuk Unit Anti Anarkhis sebagai perkuatan Kompi PHH Sat Brimob Polda Riau masih menggunakan Senpi Organik type SS1 dan dibekali dengan 3( tiga) pilihan munisi : Hampa, Karet dan tajam.
Menurut data pada sie. Sarpras Brimob Polda Riau , bahwa keberadaan alsus NLW khusunya yang bekerja dengan menggunakan listrik seperti alat kejut Air Taser sejumlah 12 pucuk, Pistol listrik Ray Sun 20 pucuk,belum digunakan sebagai bagian dari Alsus PHH, demikian juga dengan alsus NLW yang menggunakan senyawa kimia seperti :Super 7 Gas Gun sebanyak 431 pucuk, Automatic Revolver Anti Riot sebanyak 28 pucuk,dan Pepperball sebanyak 30 Pucuk, belum digunakan secara meluas untuk memberikan dukungan dalam tugas PHH Brimob dikarenakan dasar pelaksanaan tugas PHH Brimob yang mengacu pada Perkap 8 Thn.2010 dan Perkap 1 thn.2009 dan Protap 01 /X/2010, belum mengatur secara rinci penggunaan alsus kekuatan yang kurang mematikan / NLW sebagai komponen peralatan yang efektif dalam mencegah timbulnya korban jiwa pada masyarakat maupun petugas saat penindakan Huru hara berlangsung, tercatat hanya Pepperball yang telah didistribusikan kepada jajaran Detasemen dan Kompi sebagai alsus NLW saat pelaksanaan PHH.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU

Tingkat kesiapan operasional Kompi PHH dan unit Anti anarkhis sebagai satuan yang secara langsung harus berhadapan dengan massa , dan pada saat yang bersamaan harus dilengkapi dengan pilihan penggunaan kekuatan kepolisian yang sedapat mungkin sesuai dan patut dengan kadar ancaman , dimensi tugas dan pertimbangan situasi kondisi lainnya, maka penulis berdasarkan pengamatan dilapangan dan beberapa pengalaman dapat mengidentifikasi terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: faktor instrumental dan faktor environmental. Faktor instrumental dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional, sedangkan faktor environmental sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).
1.Faktor Instrumental.
Instrumen hukum internasional yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob polda Riau antara lain:
1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2) Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3) Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4) Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5) Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6) Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
7) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
8) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
9) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
10) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
11) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
12) Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
13) Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
14) Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
15) Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
16) Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
17) Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
18) Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dan
19) Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.

Instrumen hukum nasional yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau antara lain:
1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
19) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;

2. Faktor Enviromental
Internal
Strenght :
1) Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.
Sat. Brimob Polda Riau memiliki inventaris perlatan PHH yang dapat digolongkan sebagai Alsus NLW yang cukup bervariasi, baik dari segi mekanika kerja maupun dampak dan cara penggunaan.Tercatat beberapa item seperti :Alsus NLW yang bekerja dengan tekanan gas dan mesiu sehingga memicu reaksi kimia dari Alsus NLW yang ada( Pepperball, Gas gun, Granat dan Tabung Pelontar Gas Air mata) , yang menimbulkan efek kejut dan melumpuhkan syaraf motorik secara sementara ( X-Ray Sun, Air Taser, Electric Riot Shield) dan yang bekerja dengan menggunakan tekanan impulse sehingga dapat memadamkan api dan mencerai beraikan massa seperti Water Canon/ meriam Air, dan IFEK type 34 MT).
2) Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH.
Data yang diperoleh dari Sie. Personil Sat. Brimob Polda Riau adalah terdapat 8 ( delapan ratus enam belas ) personil , yang tersebar di Makosat Brimob Polda Riau, Den gegana, Den A Pelopor, dan Den B pelopor , kemudian bila dibandingkan dengan ketersediaan alsus NLW yang tersedia dan digunakan dengan berpedoman pada Perkap 8 tahun. 2010 maka akan didapatkan sebanyak mm kompi PHH dan mm Unit Anti Anarkhis sesuai perkap yang ada.
3) Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas.
Alsus NLW yang dimenjadi inventory Polri umumnya merupakan alsus yang secara universal telah digunakan oleh kepolisian di berbagai negara, battle proven sehingga terdapat banyak pilihan variasi, kualitas dan kuantitas termasuk adanya rangkaian pelatihan dan pengenalan alat yang disampaikan oleh pemasok dan Puslat Korp Brimob, selain itu materi digital melalui media internet juga cukup tersedia secara gratis.
4) Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.
Sampai saat ini belum terdapat Dasar hukum untuk operasionalisasi Alsus NLW sebagai bagian dari PHH maupun digunakan sebagai alsus perorangan dalam dinas sehari hari / everdays carries on duty , namun dapat dipahami penggunaan Alsus NLW mendapat tempat seperti dalam pemaknaan isi dari beberapa pasal yang ada dalam Perkap dan protap Kapolri,khususnya dalam Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian :
“Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
b. tahap 2 : perintah lisan;
c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian merupakan adopsi dari Resolusi PBB No. 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum dan Protokol PBB Tahun 1980 yang diselenggarakan di Kuba Pada Tanggal 27 Agustus Sampai Dengan 7 September 1980 Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum;
5) Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
“Non-lethal capabilities expand the number of options available to commanders confronting situations in which the use of deadly force is not the preferred response. Non-lethal capabilities provide flexibility by allowing forces to apply measured force with reduced risk of serious non-combatant casualties, but in a manner that provides force protection and effects compliance – ensuring the success of the military mission” (Non Lethal weapon akan memperluas jumlah pilihan yang tersedia bagi setiap Pimpinan dalam menghadapi situasi dimana penggunaan kekuatan mematikan adalah bukan suatu jawaban yang disukai. NLW memberikan fleksibilitas dengan keleluasaan untuk menerapkan penggunaan kekuatan secara terukur dengan menurunkan risiko timbulnya cedera serius terhadap masyarakat umum, tetapi tetap dapat memberikan perlindungan kekuatan dan mengontrol kepatuhan massa dan menjamin keberhasilan misi.
Ketika penggunaan NLW meluas dikalangan Kepolisian di berbagai negara , artinya merupakan suatu hal lumrah dalam pelaksanaan tugas pemolisian bila Polri dalam hal ini kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau menggunakan teknologi dan peralatan yang sama , terdapat kajian empiris yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan alasan yang dapat dikemukakan kepada masyarakat luas.
Weaknes :
1) Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.
Pengadaan munisi, Catridge dan suku cadang adalah menjadi bagian dari mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kepolisian, beberapa produk NLW khususnya item yang diimpor secara utuh dari produsen luar negeri sering kali tidak disertai layanan purna jual, garansi dan perbaikan yang memadai, dimana tidak ditemukan adanya bengkel workshop maupun reparasi di Riau bahkan jakarta yang mampu memperbaiki , atau adanya kemudahan pembelian dan pengadaan kembali melalui jalur mekanisme pengadaan yang lebih mudah , singkat dan langsung ke akses produsen.
2) Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian.
“Governments and law enforcement agencies shall ensure that all law enforcement officials are provided with training and are tested in accordance with appropriate proficiency standards in the use of force. Those law enforcement officials who are required to carry firearms should be authorized to do so only upon completion of special training in their use.”

Sampai saat ini pelatihan yang diberikan terhadap penggunaan NLW bagi jajaraj Sat.Brimob Polda Riau diperoleh melalui program Prolat, pelatihan TOT dan Harwat alsus yang diadakan oleh SPN Polda Riau , Puslat Korp Brimob dan Pusdik Brimob Polri, dimana setelah penerimaan dan serah terima alsus dilakukan , akan dilanjutkan kepada latihan pengenalan dan penggunaan, namun dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kemampuan seringkali Alsus yang diberikan tidak dapat dipergunakan dengan alasan mudah rusak ataupun keterbatasan suku cadang dan munisi.
3) Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus
Keberadaan Alsus NLW umumnya bekerja dengan menggunakan tenaga listrik, memiliki jaringan dan sirkuit listrik yang mudah rusak akibat salah penanganan dalam penyimpanan, faktor alam dan perilaku pengguna, kerusakkan seperti korsleting listrik, kebocoran canister tabung gas, kerusakkan ring dan seal termasuk kebocoran tabung Gas sering menimpa dikarenakan keterbatasan pemahaman akan teknis penyimpanan dan perawatan yang memadai, keterbatasan gudang penyimpanan , maupun kontainer penyimpanan yang tidak sesuai dengan iklim tropis ( basah dan panas).fasilitas bengekl perbaikan, Gudang Khusus Alsus NLW dan teknisi pemeliharaan dan perawatan belum terdapat di lingkungan Sat. Brimob Polda Riau.
4) Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.
Beberapa kerusakkan alsus NLW yang dimiliki Sat. Brimob Polda Riau , diatasi dengan mengirimkan kembali kepada Mako Korp Brimob untuk diperbaiki kembali ,namun untuk beberapa jenis NLW yang sangat sulit diperbaiki karena ketiadaan teknisi maupun suku cadang, akhirnya hanya di simpan di Gudang Logistik, layanan purna jual yang seharusnya diberikan oleh Produsen , ternyata tidak dapat dimanfaatkan oleh user (Sat. Brimob Polda Riau ) dikarenakan pada saat pembagian dan pendistribusian dari Mako Korp Brimob sering kali tidak diberikan kartu Garansi resmi produsen maupun petunjuk kemana perbaikan dapat langsung dilakukan.Beberapa produsen Alsus NLW kelas dunia berani memberikan jaminan purna jual dan free of Charge untuk setiap perbaikan yang dilakukan terhadap produk NLW yang mereka buat.
5) Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
Keterbatasan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi alsus NLW disikapi dengan upaya impor melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Polri, Sat. Brimob Polda Riau merupakan pengguna akhir dari pengadaaan Alsus NLW yang diadakan, sebagai pembanding harga 1 tabung OC Spray buatan Amerika dipasaran dunia berkisar antara US$15.97 sedangkan dengan type OC Spary buatan China, dijual bebas dipasaran jakarta ( secara online)Rp. 45.000,00.
Faktor Eksternal
Opportunity:
1) Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupunpun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.
Amnesty International dalam laporan tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan nesesitas (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).
Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalamnya. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan
Upaya lain yang terkait dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api maupun tindakan keras lainnya sebenarnya menurut Chairuddin Ismail, 2011 telah dilakukan Polri, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ditanda-tangani oleh Indonesia pada 23 Oktober 1985.
Konvensi ini kemudian diratifikasi pada 27 Nopember 2006 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Walaupun telah di ratifikasi, Indonesia melakukan reservasi dan deklarasi terhadap beberapa pasal di dalam konvensi tersebut. Berdasarkan dokumen yang didaftarkan kepada PBB, Indonesia melakukan deklarasi pada pasal 20 ayat 1,2 dan 3.
“The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2, and 3 of article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.”
Tidak ada pembenaran terhadap tindakan penyiksaan maupun penyalahgunaan senpi seperti yang terjadi di kantor Polisi maupun dalam bentuk Police Brutality, kepada pelaku senantiasa akan dijatuhi tindakan atau hukuman , baik berupa hukuman disiplin, hukuman yang bersifat administrative, maupun pidana. Bahkan beberap[a perwira senior juga terjena sanksi pencopotan jabatan, peritiwa yang terjadi terkait penyalahgunaan senpi maupun Police brutality tidak dapat dijadikan pedoman bahwa Polri ( Pemerintah ) tidak memberikan perhatian kepada pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
2) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.
Aktivitas masyarakat secara otomatis terganggu ketika Demonstrasi dan Huru Hara terjadi, kaitan dengan isu yang diusung dalam suatu demonstrasi membuat potensi konflik antar kepentingan dalam masyarakat semakin meruncing, Profesionalisme Polri dipertanyakan, manakala Polri mengambil suatu tindakan , mulai upaya preventif sampai Represif , resiko komplain masyarakat terkait pelanggaran HAM adalah hampir merupakan suatu keniscayaan , namun ketika Polri justru mengambil sikap mencari aman dengan tidak melakukan dan membiarkan suatu peristiwa Huru hara tyerjadi maka masyarakat akan kembali Komplain akibat suatu “pembiaran “ yang dilakukan.
3) Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU.
Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.
Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.
4) Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia.
Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1 April 1999. kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri sudah bisa “mandiri” didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat., bahwa polisi lebih di kenal oleh masyarakat sebagai badan yang pekerjaannya memburu dan menenangani kejahatan. Mendengar kata polisi, segera saja pikiran masarakat tertuju pada pencurian, perampokan, pembunuhan , dan sebagainya. Atau, yang lebih ringan, kemacetan lalu lintas. Masyarakat dan polisinya merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif.
Susah sekali untuk menemukan celah-celah di mana polisi tidak di perlukan. Bahkan rumputpun telah menjadi syahabat polisi. Hal ini bisa di saksikan di lapangan yang di capai papan bertuliskan “Dilarang Berjalan di Rumput” Larangan tersebut mengiplikasikan kerja pemolisian, karena sekaligus mengundang polisian untuk mengamankan larangan tersebut. Tanpa kehadiran polisi, tidak ada yang akan mengamankan larangan tersebut
5) Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
Salah satu point penekanan Rapim Polri yang berlangsung dengan tema “Melalui Rapim TNI-Polri 2012, Kita Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Guna Menjaga Keutuhan NKRI.” pada hari Jumat 20 Januari 2012 di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan agar Polri segera merancang antisipasi sekaligus metode penanggulangan yang baik terhadap setiap peristiwa huru hara yang kerap berakhir chaos dengan korban di pihak masyarakat maupun keselamatan diri petugas Polri itu sendiri yang pada akhirnya menjadi sorotan publik terhadap profesionalisme Polri selaku aparat negara yang diserahi tugas melindungi dan melayani masyarakat.
Eskalasi tindakan yang harus dilakukan sebelum dapat menggunaan Kekerasan yang mematikan, guna mencegah adanya penyalahgunaan senpi termasuk tindakan keras berlebihan yang dilakukan Polri kepada masyarakat maupun pelaku kejahatan. Pilihan penggunaan kekerasan bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah, bermula dari persuasi verbal sampai pada penggunaan kekerasan mematikan. Idealnya, urutan langkah-langkah ini akan memperbolehkan petugas untuk meningkatkan responnya terhadap suatu situasi dalam sikap yang terukur dan pantas. Tetapi, dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin dilaksanakan namun demikian adalah kewajiban setiap anggota Polri untuk mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Sering kali polisi tidak mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan seorang tersangka mengenai tindakan tersangka dan kejadian yang dipertanyakan. Karena alasan ini, polisi harus sering meningkatkan pilihan penggunaan kekerasan mereka dan segera berpindah pada tahap yang sesuai dengan urutan langkah-langkah. Dalam kasus yang tidak wajar, kemungkinan petugas harus langsung memakai kekerasan mematikan.
Threats:
1) Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.
Polisi diberi kewenangan untuk mencurigai, memeriksa/ menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga masih diberi kewenangan diskresi, yaitu pada saat-saat tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Demikian besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik. Menurut mantan Gubernur PTIK Irjend Pol. (Purn.) Drs. Farouk Muhammad, profesi polisi merupakan profesi yang paling sulit dikontrol, karena kekuasaannya sangat besar. Oleh karena itu tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat untuk ikut melakukan control social terhadap polisi
Apa yang dilakukan oknum anggota Polri sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan hukum itu sendiri. Bahkan ada keyakinan jika dilakukan survey opini masyarakat akan sama bisa jadi malah memburuk citra Polri jika dikaitkan dengan kasus perseteruan Cicik Vs Buaya, Bank Century, Kasus Mbok Minah di Banyumas, Kasus Minasih di Batang, dan termasuk kasus penganiayaan dan salah tangkap terhadap JJ Rizal seorang peneliti sejarah UI yang dilakukan oleh oknum Polsek Beji. Pendapat masyarakat dalam menilai Kinerja Polri sangat ditentukan oleh bagaimana pengalaman konkrit mereka saat berinteraksi dengan anggota Polri.
2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat
Citra Polri senantiasa mengalami pasang surut, keberhasilan polri dalam mengungkap kejahatan sering tenggelam begitu saja diganti dengan pemberitaan mengenai pelanggaran disiplin dan hukum , maupun tindakan Polri dalam memberikan pelayanan dan pelindungan serta penegakkan Hukum di Indonesia yang dinilai belum optimal, istilah tebang pilih penegakkan hukum, makelar kasus, suap dan korupsi serta adanya penyalah gunaan wewenang silih berganti menghiasi halaman depan media massa Indonesia.
Menyikapi fenomena anarkhisme yang mengejala terhadap institusi Polri perlu kiranya kita bersama untuk memahami dengan cermat bahwa kekerasan yang terjadi bukan semata-mata merupakan tindakan tiba –tiba dari sekelompok masyarakat, tetapi bisa jadi akibat akumulasi rasa ketidak percayaan dan antipati terhadap Polri itu sendiri termasuk beberapa kelemahan organisasi ,dan personil Polri yang belum banyak berubah mengikuti perkembangan jaman, Semboyan melindungi dan melayani masyarakat tidak lagi menjadi mantra sakti yang mampu menangkal segenap resiko menjadi anggota Polri.
3) Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH.
Pertimbangan dan kebijakan penggunaan senjata api dibeberapa Negara terdapat perbedaan , hal tersebut terkait dengan kondisi sosiokultural serta tanggapan masyarakat dan kebijakan Negara terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, Polisi Amerika paling memiliki alasan kuat untuk senantiasa menggunakan senjata api dalam tugas sehari –hari ancaman keselamatan diri petugas Polisi di Amerika mendorong mereka untuk lebih reaktif dalam penggunaan senjata apai , baik dalam kepemilikan, pelatihan serta jenis persenjataan yang diijinkan untuk di selipkan pada kopel kerja, dibawa dalam mobil termasuk kepemilikan senjata cadangan dengan bentuk dimensi lebih kecil dan kompak , dibandingakn rekan sejawat kepolisian dari Australia, Inggris, Kanada atau Jepang.
Bentuk bentuk pelatihan penggunaan senpi sangat meluas bagi kalangan kepolisian di Amerika Petugas Polisi di Amerika senantiasa berangkat kerja seolah akan maju ke medan perang, Mereka membawa pistol, memakai rompi anti peluru dibalik kemeja mereka, menggantungkan tongkat pemukul dalam sabuk kulit mereka atau dalam kantung tersembunyi dalam pelipit celana mereka , membawa kaleng aerosol ( OC spray ), memeriksa apakah borgol sudah dimasukkan kedalam kantong dan menguji radio Pribadi untuk memastikan mereka bisa memanggil bantuan jika membutuhkan, mungkin juga mereka berlatih memasukkan dan mengeluarkan peluru dari senapan yang mereka gantungkan, dibeberapa kota terdapat kebijakan untuk setiap anggota patroli membawa tas berisikan helm dan perlengkapan pencegah kerusuhan, dan terakhir mereka membawa senter kadang sepanjang 6 ( enam ) batteray yang juga bisa berfungsi sebagai tongkat pemukul.
Sedikit berbeda pada Kepolisian Jepang, petugas Polisi dilapangan diijinkan untuk membawa senpi jenis revolver cal.38mm, Senpi sangat jarang digunakan namun hal ini ditunjang dengan adanya kewajiban bagi setiap petugas Polisi untuk menguasai salah satu ilmu beladiri baik dari aliran Judo maupun Kendo ( Bayley, 1991), suatu kebijakan yang sangat berarti membangun kepercayaan diri sekaligus menunjang kemahiran taktik dan teknik lapangan petugas kepolisan, suatu hal yang sangat langka diterapkan di Indonesia.
Beberapa satuan wilayah masih konsisten dengan pemeliharaan kemampuan dan jasmani anggota. kewajiban untuk mampu melaksanakan beladiri Polri juga bukan suatu kebijakan yang diwajibkan oleh Mabes Polri, sehingga tidak heran kebijakan beberpa Kasatwil untuk melakukan ujian Beladiri Polri sebenarnya merupakan inisatif dan pertimbangan taktis demi kepentingan organisasi secara lokal,lihat pada SKEP: 232/IV / 2005 Tanggal 19 April 2005, tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Surat Keputusan ini hanya mengatur tentang syarat umum usulan kenaikan pangkat dan syarat administrasi kenaikan pangkat , tanpa embel-embel kewajiban untuk mampu atau mengusai keahlian beladiri Polri dalam tingkatan / kualifikasi tertentu.
4) Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas.
Kekerasan tentunya hanya dapat digunakan pada saat-saat menghadapi ancaman tertentu yang membahayakan dirinya dan itupun harus dihadapi secara wajar atau dengan menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang seimbang. Dengan kata lain, kekerasan yang digunakan bersifat normatif, bukan kekerasan secara emosional, brutal ataupun kejam, Dalam hal ini penilaian yang cepat oleh polisi tentang suatu sifat dari sebuah resiko dan sejauhmana ancaman yang terjadi sangat diperlukan, serta bagaimana cara penanganan yang sesuai untuk mengatasinya sambil memastikan agar korban atau kerusakan yang ditimbulkan tetap dapat diminimalisir. Penggunaan kekerasan atau kekuatan berlebihan seolah telah menjadi inti dari polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam masyarakat. Tidak selayaknya pemolisian, yang hanya dibolehkan menggunakan kekuatan hanya ketika benar-benar dibutuhkan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan dalam Undang-undang
William L. Rivers dan kawan-kawannya (Rivers 2003:ix) mengatakan bahwa pada dasarnya, kondisi di dunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia. Hal ini dikarenakan isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial.
Kaitan dengan citra Polisi adalah, ketika kondisi nyata dalam masyarakat menunjukan Polri belum mampu menampilkan sosok pelindung yang tidak mata duitan , pelayan yang tidak pilih kasih , serta pengayom yang mumpuni,sigap dan trengginas, ditangkap oleh media dalam wujud pemberitaan bernuansa kegagalan dan negative performance.Media kemudian mengemas kenyataan dilapangan yang ditanggap melalui pengalaman- pengalaman pahit masyarakat sebagai sebuah informasi yang dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk melihat reaksi yang timbul atas pemberitaan yang dimunculkan.
Timbal balik dan saling mempengaruhi untuk membangun dan menuliskan pemberitaan baru diikuti oleh intensitas pemberitaan secara terus menerus pada akhirnya membentuk opini public terhadap Polri, bila kondisi dilapangan menampilkan sikap antagonis Polri, yang nantinya dikemas dalam pemberitaan kegagalan Polri melayani dan melindungi masyarakat secara intens dan terus menerus , hal itulah yang padsa akhirnya membentuk opini masyarakat bahwa Polri belum layak dipercaya, dan citra Polri senantiasa merosot.
5) Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
Rakyat sekarang gampang sekali marah dan menumpahkan darah, setidak-tidaknya rentan mengobarkan radikalisme dan mengorbankan kedamaian publik. Mereka tidak lagi mengenal takut terhadap pentungan, gas air mata, atau ancaman tembakan dari petugas. Kasus ”bara yang seringkali membara” sepertyi di beberapa lokasi , yang ditunjukkan masyarakat pengunjuk rasa yang ditunjukkan dengan cara membakar mobil atau fasilitas umum dan pribadi, merupakan sampel dari berbagai bentuk kasus belakangan ini tentang gerakan vandalisme orang kecil terhadap pemilik modal atau aparat penegak hukum yang menghadapi dilematis penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan .
Kemarahan masyarakat tidak lagi membuat takut terhadap simbol kekuatan Negara berupa senjata dan Aparat penegakk hukum ,ketidakharmonisan, ketidak-inklusivitasan, atau ketidakjalannnya relasi dan dialektika yang saling menghormati, khususnya dari horisontal dan vertikal gampang sekali diagregasikan dan diledakkan, belakangan ini, mencerminkan, bahwa masyarakat kerap dan semakin berani memproduk apa yang diistilahkan oleh JK. Skolnick sebagai “peradilan tanpa pengadilan” (trial without justice), atau praktik penghakiman (pengadilan) jalanan yang tentu saja landasan hukum yang digunakan menggunakan hukum yang diramunya sendiri. Mereka tidak mau lagi main hukum, tetapi main hakim sendiri, pasalnya hukum yang meregulasinya telah berkali-kali melukai dan memperlakukannya sebagai objek dehumanisasi.
Terbukti, begitu hak dan kepekaan psikologisnya disinggung oleh atasan atau pimpinan, mereka tidak perlu melakukan perlawanan dengan cara mengajukan gugatan lewat negara bertajuk ”kalau yang dilakukan atasannya bermodus perbuatan melanggar hukum atau tidak menyenangkan,” sebaliknya memproduk dan menggelar peradilan bertemakan eigenrichting yang bermodus radikalisme, chaos, dan vandalisme.

BAB V
KONDISI OPTIMAL YANG DIHARAPKAN DALAM PENGGUNAAN ALSUS NLW OLEH KOMPI PHH SAT BRIMOB POLDA RIAU SEBAGAI BAGIAN PENEGAKKAN HUKUM

1. Kajian Terhadap Aspek Legalitas.
Secara tersirat pesan yang ingin disampaikan dalam panduan penggunaan dan pengaturan penggunaan Senjata khususnya golongan NLW adalah adanya penghormatan terhadap HAM dan penguatan jatidiri Polisi dalam tugas pemolisian sebagai penjaga peradaban manusia. Bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota Polri dilakukan hanya pada saat diperlukan dengan menggunakan pilihan kekuatan kepolisian yang berisiko paling minimum terhadap aksi yang muncul, reaksi yang diberikan secara proporsional, Penggunaan kekuatan harus dihentikan sesegera mungkin ketika potensi ancaman telah dikendalikan, Petugas yang menggunakan senjata harus memiliki pemahaman atas prinsip dan indikator eskalasi kondisi, penggunaan setiap bentuk kekuatan lethal maupun Non lethal Weapon harus dengan pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisir korban yang kerugian yang tidak diperlukan, melalui proses identifikasi mendalam terhadap status sasaran dan setiap penggunaan kekuatan Lethal dan Non lethal harus mendapat penilaian pasca laporan tindakan oleh masing masing pimpinan.
Landasan Legalitas yang dibuat oleh Polri seperti pada perkap dan protap yang ada sampai saat ini belum merumuskan Alsus NLW secara spesifik , hanya pemaknaan terhadap definisi eskalasi tindakan yang , Sat brimob Polda Riau dalam rangka menampilkan tugas Penindakan Huru hara perlu membuat terobosan penggunaan Alsus PHH yang selama ini terbatas hanya menggunakan Pepper ball, Granat gas air Mata, maupun Pelontar Granat SAR 38mm, termasuk mengoptimalkan penggunaan Alsus NLW bagi Unit Anti Anarkhis yang selama ini menempel pada Kompi PHH dalam setiap pelaksanaan tugas.
Perkap 8 tahun 2010 hanya membatasi penggunaan Alsus NLW pada penggunaan Water Canon, Kawat Security Barrier, Granat dan pelontar gas Air mata serta Pepperball selain Tongkat sodok dan tongkat lecut yang menjadi bagian dari Alsus PHH dari Ton Pendesak, namun dengan merujuk kepada beberapa peristiwa huru hara yang berakhir dengan sejumlah korban luka luka bahkan meninggal dunia , penggunaan Perkap 1 Tahun 2009 dan Protap 01/X/2010 dapat digunakan sebagai landasan optimalisasi penggunaan Alsus NLW secara lebih luas baik dari segi pilihan maupun jumlah dalam kekuatan minimum Kompi PHH.
Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang¬Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang `Noodweer Exces’. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya `Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana’.
Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada keadaan memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing – maisng merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya, dalam keadaan darurat asas subsidiaritas ( upaya terakhir ) dan proporsionalitas ( seimbang dan sebanding dengan serangan ) harus dipenuhi.
Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang – undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang – undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang – undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.
Pertimbangan kewajiban umum yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang¬Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, `Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri’.
Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang law in action, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan law in the book atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat
Setiap tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api,
Pencegahan aktif yang dilakukan terhadap segenap potensi tindak kekerasan berlebihan yang mungkin dilakukan oleh personil Kompi PHH dan Unit Anti Anarkhis Sat. Brimob Polda Riau adalah dengan mereduksi semaksimal mungkin penampilan Senjata Api, dan peralatan lain yang identik dengan kekerasan dan brutalisme , dengan menggunakan Alsus yang lebih humanis dan tidak menimbulkan korban kekerasan berlebihan.Ketika personil Peleton Tindak dibekali dengan Senpi dan hanya beberapa Pucuk Pepperball saja, maka saat terjadi kerusuhan Alsus yang paling mungkin digunakan adalah Senpi organik dan Pepperball yang dibawa, namun ketika semenjak berangkat ,jumlah Senpi Organik direduksi dan digantikan dengan penggunaan Pepperball tambahan dan atau dengan tabung OC Spary , Stun Gun, Flash bang dan X-Ray Sun , maka penggunaan alsus yang paling mungkin dipakai untuk melakukan tindakan terhadap massa adalah keseluruhan NLW .
2. Kajian Terhadap Aspek Operasional.
Non-Lethal Weapons, digunakan untuk menyebut senjata yang dirancang tidak untuk membunuh atau menyebabkan cedera tubuh secara serius.Namun setiap projectile yang dikeluarkan dari Alsus NLW tetap memungkinkanmenimbulkan cedera berat bahkan kematian, kasus yang sangat jarang melukai orang dengan tingkat yang dapat menyebabkan kematian adalah sebagai akibat penggunaan yang tidak semestinya. Penggunaan alsus NLW adalah sebuah keuntungan besar dalam penegakan hukum, pengendalian tahanan, dan bahkan operasi militer karena Alsus NLW dirancang untuk menekan fatalitas termasuk menjamin keselamatan petugas yang terlibat, subyek yang terlibat dan masyarakat lain di luar insiden.
Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh Sat Brimob Polda Riau dilakukan dengan menyusun standar aturan penggunaan Alsus NLW yang disosialisasikan dengan jelas kepada setiap anggota, pemahaman bahwa kekerasan yang dipakai hanya karena diperlukan.pemahaman Ini harus diperkuat saat pelatihan rutin. Standar penggunaan NLW Sat. Brimob Polda Riau harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan. Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung , ntuk itu setiap anggota harus diberi salinan tertulis mengenai peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas.
Sat. Brimob Polda Riau harus menjelaskan jenis senjata tidak mematikan ( NLW ) apa yang boleh digunakan di dalam tugas dan menyediakan piranti lunak panduan atas penggunaan senjata ini. Optimalisasi penggunaan Alsus NLW setiap anggota Brimob tidak diperbolehkan untuk menggunakan Alsus NLW sampai mereka mendapatkan pelatihan untuk penggunaannya. Jenis Senjata dan amunisi yang dipakai hanyalah yang ditentukan, syarat seperti itu mencegah petugas membawa senjata yang kurang bagus atau yang sangat berbahaya. Tambahannya, hal ini menyeragamkan senjata dan amunisi di antara para petugas dan meningkatkan keamanan mereka.
Setiap saat dalam kesempatan pertama, Sat. Brimob Polda Riau perlu meminta laporan tertulis dalam kasus apapun dimana seorang petugas menggunakan Alsus NLW (kecuali untuk kegunaan pelatihan). Laporan ini harus diberikan dalam waktu 24 jam ( sesegera mungkin ) dan harus memberikan semua informasi yang berhubungan dengan keadaan kejadian. Jika laporan mengarah pada kesimpulan adanya kelalaian, maka petugas akan diminta untuk menjalani pelatihan kembali dan penyidikan terkait pelanggaran etika atau disiplin.
Menyusun kebijakan yang mewajibkan agar semua anggota Brimob Polda Riau menunjukkan kemahiran dengan senjata yang ditentukan sebelum diberikan atau menggunakan senjata tersebut, setiap anggota brimob , khususnya pemegang / Operator Alsus NLW harus senantiasa diminta untuk memenuhi ketetapan standar minimum dengan mengacu pada nilai, keamanan dan perawatan.
Anggota/ operator juga akan diminta untuk menunjukkan teknik keselamatan yang sesuai dan kemampuan untuk melakukan perawatan yang diperlukan pasca insiden. Kemampuan street survival tidak hanya terkait dengan bagaimana menggunakan senpi secara tepat guna dan tepat sasaran adalah membangun pemahaman penggunaan Alsus NLW sesungguhnya untuk melindungi kemanusaian secara luas.
Penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.
Namun pada praktek yang mendorong adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam penindakan Huru hara adalah ketika senjata yang seharusnya hanya digunakan untuk melumpuhkan digunakan untuk melakukan kekerasan secara fisik, bentuk kekerasan terhadap pelaku Huru hara dengan pukulan tongkat kepada Pengunjuk rasa, penggunaan Popor dan laras senjata untuk melakukan kekerasan, merupak suatu berita buruk yang akan menjadi Headline di media massa.
Urgensi optimalisasi penggunaan Alsus NLW dapat digunakan untuk mencegah kekerasan secara belebihan manakala dalam suasna huru hara merupakan suatu kesulitan mendasar bagi pimpinan pasukan untuk menjamin bahwa Senpi yang seharusnya digunakan untuk menembakkan peluru hampa dan karet , secara sengaja atau tidak diselipkan dengan Peluru Tajam atau ketika senjapa Api dan tongkat digunakan melakukan kekekrasan secara berlebihan, upaya untuk melumpuhkan massa pelaku pejarahan bahkan bagi sasaran yang mengacam keselamatan jiwa manusia lainnya adalah dapat dilakukan dengan memasukkan penggunaan Air TASER, X-Ray Sun, dan Pepperball, secara massif menggantikan atau setidaknya menggurangi penggunaan Senpi saat harus berhadapan dengan situasi huru hara.seseorang yang bersenjatakan parang , mungkin saja dapat bertahan dari tembakan dari 1 pucuk Paperball dan sengatan 1 unit Air Taser , namun apa jadinya bila kualitas tindakan kepolisian ditingkatkan dengan menembakkan 10 pucuk Papperball sekaligus dan sengatan 10 unit Air taser.
Penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum
Beberapa pengalaman empiris menyatakan bahwa terdapat sejumlah korban baik dikalangan petugas dan masyarakat saat huru hara terjadi, sebagai Contoh ketika Kerusuhan di pelabuhan Sape Bima NTB dan Perkebunan Mesuji Lampung, merujuk kepada pengalam diatas Sat. Brimob Polda Riau harus merubah prosedur pembubaran massa yang melakukan Huru hara ( memblokade pelabuhan dan menyerang perkebunan) karena terbukti melalui tayngan televisi , bahwa tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara tidak menimbulkan efek deteren kepaja massa, justru berbalik membuat massa semakin beringas dan berani karena massa mengetahui Pihak Polri hanya menggunakan peluru hampa , dan akhirnya ketika massa semakin beringas Polri harus memberikan tembakan yang seharusnya melumpuhkan justru menuai berbagai kecaman.
Pertimbangan Proporsional dihadapkan kepada dimensi ancaman dan sumber ancaman itu sendiri, ketika massa pengunjuk rasa melakukan penjarahan adalah suatu issue panas bila Polri sampai harus menggunakan senjata api untuk melumpuhkan. Optimalisasi penggunaan Alsus NLW seperti Air taser, X-ray Sun dan Peluru karet dan Granat gas air mata akan sesuai untuk menghadapi dimensi ancaman yang bersumber dari masyarakat umum, lain halnya bila menghadapi keuatan separatis maupun kelompom teroris bersenjata api, maka penggunaan Senpi yang seimbang adalah merupakan keharusan.

BAB VI
PEMECAHAN MASALAH

1. Analisa Swot Terhadap Faktor –Faktor Yang Berpengaruh.
Analisis SWOT sebagai suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai . Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.
Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan.
Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Penggunaan Alsus NLW di Sat. Brimob Polda Riau, dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna melakukan Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam rangkaian penegakkan hukum.
Teknik Analisis SWOT terhadap Faktor Environmental eksternal dan Intenal yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau,
Faktor internal yang mempengaruhi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob polda Riau antara lain:
Faktor Internal
Kekuatan / Strenght : 1).Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.2). Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH. 3). Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas. 4). Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.5). Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM.
Kelemahan/ Weaknes : 1).Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.2). Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. 3).Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus.4).Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.5). Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
Faktor Eksternal yang meliputi:
Peluang / Opportunity :1). Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupunpun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.2.) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.3).Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU. 4).Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia. 5).Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
Ancaman / Threat: 1). Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.2).Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat.3).Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH. 4). Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas. 5). Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
2. Strategi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau.
Penulis akan melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi tersebut dengan menggunakan teknik analisa SWOT. Tahap pengumpulan data telah dilakukan dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi yang telah penulis bahas sebelumnya. Saat ini, perlu melakukan analisa terlebih dahulu faktor-faktor tersebut. Penulis menggunakan Matrik Internal Eksternal (Matrik IE) dan Matrik TOWS dalam menganalisa faktor-faktor tersebut.

a. Tabel Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

FAKTOR INTERNAL BOBOT RATING BOBOT
X RATING
Kekuatan (Strenghts)
1) Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam. 0,2 3 0,6
2) Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH. 0,1 4 0,4
3) Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas. 0,05 2 0,1
4) Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri. 0,1 2 0,2
5) Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
0,05 2 0,1
Kelemahan (Weekness)
1) Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit. 0,2 2 0,4
2) Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. 0,1 2 0,2
3) Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus 0,1 3 0,3
4) Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek. 0,05 3 0,15
5) Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.
0,05 4 0,20
TOTAL 1,00 2,65

b. Tabel Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING BOBOT
X RATING
Peluang (Opportunities)
1) Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas. 0,2 4 0,8
2) Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis. 0,1 2 0,2
3) Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU. 0,05 2 0,1
4) Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia. 0,05 2 0,1
5) Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis.
0,1 3 0,3
Ancaman (Threats)
1) Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive. 0,2 2 0,4
2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat 0,05 3 0,15
3) Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH. 0,1 2 0,2
4) Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas. 0,1 3 0,3
5) Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.
0,05 2 0,15
TOTAL 1,00 2,70

c. Analisa Posisi Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dengan Matrik Internal Eksternal (IE)

1

2
3

4

5

6

7

8
9

Hasil kombinasi IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa upaya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau berada pada posisi 2. Posisi ini menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan bahwa upaya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau masih berkembang, namun Polri harus berkonsentrasi melalui integrasi horizontal melalui kerjasama dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakan hukum oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau.
d. Matrik TOWS

IFAS

EFAS Kekuatan (Strenghts)
a. Variasi Alsus NLW memadai, pilihan relatif banyak ideal digunakan dalam menghadapi dimensi dan tantangan tugas yang beraneka ragam.
b. Jumlah alsus NLW memadai bila dibandingkan dgn kuantitas yang ada dengan pedoman Protap 8 thn. 2010 ideal untuk All out semua kompi PHH.
c. Relatif mudah dilatihkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mahir. mudah digunakan, ergonomis serta didesain ringan untuk mobilitas.
d. Dasar Hukum penggunaan Alsus NLW tersirat dalam beberapa dasar hukum penggunaan Senjata oleh anggota Polri.
e. Banyak digunakan oleh organisasi Kepolisian Modern yang sangat perhatian kepada upaya penindakan dengan mengedepankan HAM
Kelemahan (Weekness)
a. Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit.
b. Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian.
c. Mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari.perawatan membutuhkan ruang dan keahlian khusus
d. Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah, sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.
e. Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang.

Peluang (Opportunities)
a. Keinginan masyarakat atas performa Polri yang humanis jauh dari kesan arogan dan brutal walaupun merupakan lembaga yang menggunakan senjata dalam tugas.
b. Masyarakat bosan dan tidak mendukung terhadap aksi unjuk rasa yang harus berakhir anarkhis.
c. Kewenangan Polri sebagai stake holder keamanan Nasional yang diamanatkan dalam UU.
d. Kemandirian Polri pasca Reformasi sebagai lembaga independent penegak Hukum di Indonesia.
e. Penekanan Presiden SBY dalam Rapim Polri pada tanggal 20 Januari 2012 di Auditorium PTIK untuk menemukan solusi cerdas dalam proses penanganan Huru hara secara humanis Strategi S-O
 Melakukan sosialisasi kepada masyaraka, LSM, Komnas HAM, Media tentang optimalisasi pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari upaya Gakkum yang lebih Humanis, meninggalkan kesan Brutal dan anarkhis.
 Pemanfaatan Alsus NLW yang telah ada dengan memasukkan kedalam Perkap dan protap terkait PHH dengan membatasi penggunaan senpi dan Tongkat pemukul dalam formasi PHH digantikan dengan Pepperball, Xray Sun, Taser, OC Spary
 Melakukan penyempurnaan landasan yuridis optimalisasi penggunaan NLW sebagai bagian dari alsus PHH . Strategi W-O
 Mengusulkan penambahan , penggantian dan peremajaan aksesoris , munisi, dan suku cadang Alsus NLW agar selalu siap digunakan, baik dalam rangka latihan maupun penugasan.
 Mengusulkan mekanisme pengadaan Alsus NLW dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau,untuk mempersingkat alur pengadaan dan memudahkan klaim perbaikan, penggantian, maupun Garansi serta pelatihan .
 Membangun dan memperbaiki gudang penyimpanan Alsus NLW agar tidak mudah rusak.
Ancaman (Threats)
a. Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.
b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah dan Wibawa aparat pengak hukum yang rendah dimata masyarakat
c. Tidak percaya diri dan keraguan anggota Polri terhadap efektifitas penggunaan NLW dalam tugas PHH.
d. Penggunaan Senjata dalam PHH merupakan pemberitaan media massa yang dikaitkan dengan symbol represi Negara dan brutalitas petugas.
e. Persepsi masyarakat terhadap Penggunaan Senjata NLW adalah bukan sesuatu yang menggetarkan.

Strategi S-T
 Mengandeng Wartawan, LSM, masyarakat lain untuk bersama sama merumuskan penggunaan Alsus NLW secara Humanis .
 Reduksi penggunaan Senpi dan Tongkat Pemukul yang sering dipersepsikan sebagai lambang tindakan represif negara dengan penggunaan Alsus NLW secara meluas. Strategi W-T
 Pelatihan petugas pengguna Alsus NLW secara konsisten dan selektif untuk cegah penyalahgunaan.

3. Strategi untuk melakukan Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam rangkaian penegakkan Hukum oleh Kompi PHH Sat.Brimob Polda Riau :
Strategi SO ; Dipakai orang untuk menarik keuntungan dari peluang yang ada dalam lingkungan eksternal.
1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, LSM, Komnas HAM, Media tentang optimalisasi pemanfaatan Alsus NLW sebagai bagian dari upaya Gakkum yang lebih Humanis, meninggalkan kesan Brutal dan anarkhis.
2) Pemanfaatan Alsus NLW yang telah ada dengan memasukkan kedalam Perkap dan protap terkait PHH dengan membatasi penggunaan senpi dan Tongkat pemukul dalam formasi PHH digantikan dengan Pepperball, Xray Sun, Taser, OC Spray
3) Melakukan penyempurnaan landasan yuridis optimalisasi penggunaan NLW sebagai bagian dari alsus PHH .
Strategi WO ; Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Sering dijumpai dilemma ada peluang terlihat, tetapi orang tidak mampu mengerjakannya.
1) Mengusulkan penambahan , penggantian dan peremajaan aksesoris , munisi, dan suku cadang Alsus NLW agar selalu siap digunakan, baik dalam rangka latihan maupun penugasan.
2) Mengusulkan mekanisme pengadaan Alsus NLW dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau,untuk mempersingkat alur pengadaan dan memudahkan klaim perbaikan, penggantian, maupun Garansi serta pelatihan .
3) Membangun dan memperbaiki gudang penyimpanan Alsus NLW agar tidak mudah rusak.
Strategi ST ; Strategi ini dipergunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar.
1) Mengandeng Wartawan, LSM, masyarakat lain untuk bersama sama merumuskan penggunaan Alsus NLW secara Humanis .
2) Reduksi penggunaan Senpi dan Tongkat Pemukul yang sering dipersepsikan sebagai lambang tindakan represif negara dengan penggunaan Alsus NLW secara meluas.
Strategi WT ;Strategi ini merupakan taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Adalah dengan mengadakan Pelatihan petugas pengguna Alsus NLW secara konsisten dan selektif untuk cegah penyalahgunaan.
4. Penjabaran strategi TOWS
Berdasarkan seluruh analisa instrumental, faktor internal dan eksternal tersebut, maka penulis merumuskan suatu program Optimalisasi penggunaan Alsus NLW oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau dalam Penegakkan Hukum dengan penjabaran strategi adalah sebagai berikut:
Visi :
“Mewujudkan Penggunaan Alsus NLW yang Optimal dalam penindakkan huru hara oleh Sat. Brimob Polda Riau dalam mendukung upaya penegakkan hukum secara Profesional , Proporsional dan Sukses tanpa Ekses.”
Misi
1) Melakukan peningkatan Kesiapan alsus NLW agar senantiasa siap digunakan melalui mekanisme pemeliharaan dan perawatan yang baik.
2) Melakukan pengembangan kemampuan penggunaan Alsus PHH secara Legal, Profesional, Proporsional, dan Patut.
3) Menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam mensosialisasikan penggunaan Alsus NLW dalam penindakan terhadap Huru Hara secara humanis;

Tujuan
1) Terwujudnya kesiapan material Alsus NLW yang senantiasa siap pakai, terpelihara, dan terdokumentasikan secara cermat, sesuai daur penggunaan, penyimpanan dan pendistribusian dalam mendukung kegiatan penindakan Huru Hara oleh Sat. Brimob Polda Riau;
2) Adanya peningkatan dan pengembangan kemampuan penggunaan Alsus NLW di kalangan personil Sat. Brimob Polda Riau sehingga dapat menyelenggarakan tugas Penindakan Huru Hara secara legal, Profesional, proporsional dan Patut ;
3) Tercipta pemahaman dalam masyarakat terkait prosedur Penindakan Huru hara dengan menggunakan Alsus NLW sebagai upaya Polri untuk dapat menegakkan hukum secara tegas namun tetap Humanis.
Sasaran
1) Organisasi Polri terutama yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan penindakan Huru Hara;
2) lembaga swadaya Masyarakat, Instansi pemerintah, Pendidikan, Profesi dan media yang kerap bersinggungan dengan tugas dan kepentingan dari suatu penindakan Huru hara yang terjadi.yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;
3) Anggota Polri yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam kegiatan Penindakan Huru Hara.;
4) aparat penegak hukum dalam CJS; dan
5) seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.
Pelaksana
1) Seluruh personil Sat Brimob Polda Riau khususnya yang terlibat langsung dalam penindakan Huru Hara di seluruh wilayah Hukum Polda Riau. terutama di daerah yang rentan terhadap terjadi Konflik, Huru-hara dan kejahatan berkadar ancaman tinggi.
2) Seluruh personil Polri di jajaran Polda Riau dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.
Strategi
 Jangka Pendek (1 s.d 2 bulan pertama)
1) melakukan inventarisasi ulang terhadap j kualitas dan kuantitas Alsus NLW yang ada.
2) Melakukan sosialisasi internal Sat Brimob Polda Riau untuk memberikan gambaran adanya optimalisasi penggunaan Alsus NLW sebagai upaya pengembangan kemapuan Penindakan Huru hara yang berorientasi kepada penggunaan kekuatan secara bijak dan tepat.
3) membuat dan merumuskan konsep latihan Penindakan huru hara dengan menggunakan Alsus NLW secara
4) melakukan Latihan secara bertahap , bertingkat dan berlanjut , menggunakan beberapa variasi skenario .
5) melakukan evaluasi secara bertahap terhadap pencapaian dari latihan penggunaan Alsus NLW secara optimal.
 Jangka Menengah (6 sampai 12 bulan pertama)
1) membangun pemahanan dari jajaran satuan Wilayah guna membangun pengetahuan dan wawasan penggunaan NLW secara optimal dalam upaya penegakkan hukum secara humanis .
2) membangun pemahaman di kalangan masyarakat , lembaga sosial, Instansi pemerintah dan jajaran Penegak hukum ( CJS) untuk ikut memberikan masukan terkait penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah.
 Jangka Panjang (12 bulan keatas)
1) memasukkan Agenda revisi dan penyempurnaan Landasan hukum penindakan Huru hara yang mengakomodasi penggunaan Alsus NLW secara lebih luas.;
2) melakukan Sosialisasi secara meluas kepada masyarakat dengan mengadakan pameran teknologi NLW dan aplikasi penggunaan NLW dalam tugas penindakan Huru hara
3) melakukan latihan bersama secara terpadu antara unsur Pengendalian massa Sabhara dengan Kompi PHH dan unit anti Anrkhis Sat. Brimob Polda Riau untuk membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas secara nyata.

BAB VII
PENUTUP

1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab pokok –pokok persoalan yang kemukakan pada bab I sebagai berikut :
1) Kondisi terkini penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH Sat. Brimob Polda Riau adalah bahwa Sat. Brimob Polda Riau belum memanfaatkan alsus NLW secara optimal, Indikator dari belum optimal penggunaan Alsus NLW adalah terletak kepada masih rendahnya penggunaan Alsus NLW selain Pepperball digunakan dalam susunan Formasi Kompi PHH yang secara kaku merujuk kepada Perkap 8 tahun 2010 , sedangkan masih banyak pilihan penggunaan Alsus lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien demi keamanan dan keselamatan petugas pelaksana penindakan PHH maupun penghormatan dan perlindungan terhadap HAM masyarakat.
2) Faktor yang memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kompi PHH sat. Brimob Polda Riau adalah Faktor Instrumental ( dasar legalitas tindakan dan pemanfaatan Alsus NLW ) berupa komponen yuridis nasional dan internasional.serta Faktor Enviromental ( lingkungan ) yang berasal dari internal dan eksternal.
3) Kondisi ideal yang diharapkan terwujud dengan adanya Optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob polda Riau adalah adanya penggunaan Alsus NLW secara lebih meluas dan dengan dukungan dasar legalitas yang lebih tegas terhadap keputusan pemilihan dan penggunaan Alsus NLW dalam tindakan kepolisian sehingga tidak menimbulkan kegamangan dan kekhawatiran bertindak dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas serta meminimalisir kerban di kalangan petugas maupun masyarakat saat harus dilakukan upaya penindakan Huru hara.

2. Saran
Berdasarkan penjelasan pada Bab V maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk melakukan optimalisasi penggunaan Alsus NLW dalam mendukung upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Sat. Brimob Polda Riau adalah :
Aspek Legalitas
a. Berkordinasi dengan Korp Brimob untuk segera mengadakan perbaikan dan revisi terhadap landasan Legalitas yang digunakan dalam penindakan Huru hara , sehingga kelak revisi yang dilakukan dapat mengakomodir penggunaan Alsus NLW secara lebih tegas , dengan demikian upaya untuk meminimalisir jatuhnya korban sia sia saat penindakan Huru hara berlangsung yang dapat terjadi kepada masyarakat, petugas maupun pihak yang secara tidak langsung menjadi korban kekerasan dan huru hara dapat terwujud.
b. Urgensi penggunaan Alsus NLW dengan upaya mereduksi penggunaan Senpi maupun alus lain yang mencirikan kekerasan dan tindakan Brutal dapat didorong dengan mengadakan seminar, diskusi dan Focus Discusion Group yang melibatkan pakar Kriminologi, Victimologi, Komunikasi, Psikologi, teknik, Medis dan Kepolisian,sehingga rumusan yang dihasilkan terkait aspek legalitas penggunaan Alsus NLW oleh Satuan Brimob Polda Riau dapat lebih menggema karena dirumuskan oleh banyak pihak yang berkompeten.
c. Sat. Brimob Polda Riau dapat melakukan terobosan dengan menyusun Draft Pedoman penggunaan Alsus NLW sebagai tinjauan legalitas awal pelatihan dan penggunaan Alsus NLW secara intern dan terbatas,dimana dalam penyusunanya nanti dapat berkordinasi dengan dengan tenaga ahli dibidang profesi Kedokteran untuk mengetahui dampak penggunaan Alsus NLW pada tubuh dan kesehatan manusia, profesi teknik kinematika untuk mengukur kelayakan mekanika suatu alsus NLW, tenaga ahli dibidang hukum dan kriminologi sebagai perumus Draft dari sudut pandang legal formal.
d. Abuse of Power dalam Penindakan Huru hara merupakan issue sensitive.sehingga perlu adanya mekanisme pengelolaan informasi yang dapat disosialisasikan kepada media massa, dan masyarakat luas dalam kesempatan peragaan, pameran maupun open house Sat Brimob Polda Riau dengan mengundang komponen masyarakat yang sering bersinggungan dengan upaya Penindakan Huru hara di wilayah hukum Polda Jambi.
1) Aspek Operasional
a. Alsus NLW Merupakan alsus habis sekali pakai, tidak dapat digunakan berulang kali,Pengadaan dukungan munisi / cartridge isi ulang sulit keterbatasan dan ketiadaan informasi Layanan purna jual dan perbaikan sulit ditemukan didaerah serta sangat tergantung kepada kesiapan pemasok dan pemegang Merek.sehingga Sat Brimob Polda Riau perlu secar proaktif mencari informasi terkait perawatandan pemeliharaan serta pengadaan Alsus NLW melaui media informasi yang terbuka luas, beberapa situs Internet dapat memberikan masukan informasi yang diperlukan , atau membuka jalur komunikasi dengan Petugas penegak Hukum lain di bebebrapa negara secara online untuk mendapatkan review dan informasi penggunaan alus NLW yang dimiliki Polri.
b. Tanpa pelatihan yang memadai dapat menimbulkan luka serius dan bahkan kematian. Dengan demikian Sat.Brimob Polda Riau perlu mengadakan pelatihan secara bertahap bertingkat dan berlanjut yang disesuaikan dengan dinamika atau setidaknya menggunakan simulasi penugasan seralistis mungkin, selain untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan juga dimaksdukan untuk merubah mindset petugas dilapangan bahwa penggunaan senpi adalah bukan segalanya untuk melakukan perlindungan dan pengayoman masyarakat, bahwa alsus NLW yang diberikan sebagai inventaris ternyata cukup mumpuni dalam mengatasi massa huru hara yang beringas.
c. Alsus NLW merupakan items yang mudah rusak akibat percikan air,lembab, korsleting dan panas matahari sehingga memerlukan perawatan telaten, membutuhkan ruang dan keahlian khusus, sehingga dengan demikian Sat Brimob Polda Riau perlu membangun atau memperbaiki fasilitas gudang penyimpanan Alsus agar kesiapan dan usia pakai alus NLW dapat dipertahankan.
d. Harga relative mahal tergantung jenis sehingga setiap alsus PHH walaupun menggunakan konsep kerja yang sama tidak dapat digunakan secara silang, untuk itu Sat brimob polda Riau perlu menggali informasi terkait standarasisasi peralatan dan setiknya miliki gambaran keunggulan dan nilai kompetitif suatu alat .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.
2. Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.
3. Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.
4. ————————–,Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
5. Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.
6. Chairuddin ismail, Drs,SH.,MH.,DR., Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri ( Kumpulan Naskah Bahan Ceramah ), PT Merlyn Lestari, Jakarta , 2009.
7. DPM. Sitompul,SH.MH.Irjen.Pol. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.halaman 22-23
8. David H. Bayley, Police For The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal 1998.
9. KOMPOLNAS,Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performasi Kepolisian,Jakarta Desember 2010.
10. Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, , Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana. 2003
11. Asiah Uzia, Polisi dan Kekerasan ,Refleksi Hari Bhayangkara 1 Juli 2010
INTERNET
1. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

2. http://www.policeone.com/Grants/articles/120480-Equipment-funding-opportunity-to-open-within-days/

3. http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/non-lethal.htm

4. http://www.taser.com/flex

5. http://www.pepperball.com/

6. http://www.pepperball.com/warranty.html

7. http://www.pepper-spray-store.com/products/policehome-2_15.html

8. http://bisnisgrosircom.indonetwork.co.id/2833904/gas-air-mata-pepper-spray-murah-39500.htm

9. http://www.combatshootingandtactics.com/

10. http://www.nrahq.org/law/competitions/tpc/20101106.pdf

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper_spray

12. http://www.babel.polri.go.id/polres/bangka-selatan/945.html

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
3. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
4. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement);
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
7. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
8. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
15. Peraturan Kapolri No. Pol. : 6 Th 2005 tentang Pedoman tindakan bagi anggota Polri dalam penggunaan kekuatan Kepolisian. Kemudian diperbaharui melalui Peraturan Kapolri No. Pol : 1 Thn. 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
16. Perkap No. 16 thn. 2006 tentang Pengendalian Massa.
17. Perkap No. 8 thn. 2010 tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara:
18. Protap no.01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarkhi.
DAFTAR ISTILAH
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penanggulangan adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi suatu kejadian.
3. Huru-hara adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam unjuk rasa yang telah berubah menjadi tindakan kekacauan, kerusuhan dan melawan hukum.
4. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa.
5. Unit pemadam api adalah satuan yang bertugas melaksanakan pemadaman api terhadap terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara.
6. Unit penangkap adalah satuan yang bertugas melaksanakan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan provokator pada saat tejadinya kerusuhan massa atau huru-hara.
7. Unit kesehatan adalah satuan yang bertugas melaksanakan penanganan dan pertolongan terhadap para korban akibat terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara baik dari pelaku huru-hara ataupun pasukan PHH.
8. Gas air mata adalah suatu zat kimia yang berupa gas yang menimbulkan efek sesaat yang dapat mengganggu penglihatan, pernapasan dan iritasi kulit namun tidak berbahaya bagi kesehatan.
9. Unit pelempar atau penembak gas air mata adalah satuan yang bertugas melaksanakan pelemparan atau penembakan gas air mata ke arah pelaku huru -hara.
10. Kompi PHH adalah satuan terkecil yang secara administratif dan taktis dapat diberikan penugasan secara mandiri, terdiri dari 4 Peleton.

11. Detasemen PHH adalah kekuatan operasional dasar untuk satuan berkemampuan lanjutan PHH terdiri dari 3 Kompi.
12. Tameng Sekat adalah alat sekat yang mempunyai tinggi 160 (seratus enam puluh) cm lebar 80 (delapan puluh) cm, berwarna hitam yang berfungsi menyekat dan melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.
13. Tameng Pelindung adalah alat pelindung yang mempunyai tinggi 90 (sembilan puluh) cm lebar 60 (enam puluh) cm, berwarna hitam dan berfungsi melindungi pasukan PHH dari tindakan massa yang melawan hukum.
14. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang.
15. Tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas.
16. Kedok gas (gas masker) adalah pelindung wajah dari efek gas air mata yang dilemparkan ke massa pengunjuk rasa.
17. Pelontar granat (grenade launcher) adalah alat pelontar yang digunakan untuk menembakkan granat gas air mata.
18. Kendaraan taktis yang selanjutnya disingkat Rantis adalah jenis kendaraan yang dirancang dan disiapkan untuk mampu mengatasi tantangan tugas tertentu, antara lain kondisi medan yang berat, serangan senjata api dan bahan peledak, amukan massa perusuh, penyelenggaraan sistem komunikasi operasi di lapangan dan tugas lain yang akan sulit dipenuhi oleh jenis kendaraan biasa.
19. Kendaraan Taktis Pengurai Massa adalah Kendaraan yang berguna menyemprotkan air yang bertujuan membubarkan massa.
20. Kendaraan Taktis Penyelamat adalah pengangkut personel dalam rangka penyelamatan.
21. Kawat penghalang massa (Security Barrier) adalah gulungan kawat berduri yang disusun secara spiral yang berfungsi sebagai penghalang antara massa dengan petugas dan objek vital.

22. Tabung pemadam api adalah Alat yang dilengkapi dengan selang penyemprot dan digunakan untuk memadamkan api.
23. Pepper Ball adalah alat yang digunakan oleh tim penindak dalam rangka melindungi tim penangkap, kesehatan, pemadam api ringan dan menandai para provokator serta agitator yang akan ditangkap dari massa perusuh.
24. Acara Pimpinan Pasukan yang selanjutnya disingkat APP adalah urut-urutan cara memberikan instruksi untuk pasukan sebelum melaksanakan tugas.
25. Situasi hijau adalah kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.
26. Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.
27. Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.
28. Lintas Ganti adalah peralihan kendali dari Satuan Dalmas ke Satuan PHH berdasarkan perkembangan situasi di lapangan karena adanya perubahan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah.
29. Perintah dan pengendalian teknis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri oleh Kapolri dan pada tingkat Polda oleh Kapolda tentang tata cara pengerahan, pengendalian dan penarikan kekuatan PHH dari tempat kejadian.
30. Perintah dan pengendalian taktis adalah perintah dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Detasemen PHH tentang tata cara tindakan anggota di lapangan baik perorangan maupun dalam ikatan tim dalam menghadapi situasi dan kondisi huru hara.
31. Senjata Hantam / Pemukul : Senjata hantam biasa dipakai oleh Instansi kepolisian dan biasa diterima oleh masyarakat. Senjata dalam kelompok ini termasuk senter, tongkat polisi dan pentungan. Kelebihan senjata hantam meliputi hal berikut: Ringan dan murah, Bisa diterima oleh masyarakat secara umum, berguna terhadap orang yang agresif, Pelatihan tersedia, berguna dalam penerapan teknik mengikuti petugas’ Berfungsi sebagai alat penangkis. Senjata hantam / pemukul juga mempunyai kekurangan sebagai berikut: Repot untuk dibawa, terutama dalam kendaraan patroli (kecuali tongkat yang memanjang), Tidak bisa disembunyikan dengan mudah (kecuali tongkat yang memanjang), Bisa mengakibatkan luka kepala, sering mengakibatkan luka memar, mengarah pada masyarakat mempertanyakan penggunaannya dan menghasilkan publisitas negatif.
32. Senjata Kimia : Senjata kimia yang dibawa perorangan sekarang ini banyak dipakai oleh Petugas Polri, Meskipun kegunaannya sangat efektif, penggunaannya hanya berdasarkan situasi saja. Beberapa kelebihan bahan kimia adalah sebagai berikut: ringan dan murah, mudah dibawa dan disembunyikan,membutuhkan pelatihan yang sedikit, menghindarkan kontak antara petugas dan tersangka, bisa digunakan dengan pewarna untuk menandai beberapa tersangka, kelemahan dari senjata kimia meliputi hal-hal berikut: tidak efektif terhadap orang yang memiliki gangguan mental, di bawah pengaruh narkoba, atau mabuk karena sistim sensor syarafnya sedang kebal,dalam beberapa kasus mengakibatkan sikap agresif,menghasilkan iritasi pernafasan dan penglihatan serta luka-luka,mempengaruhi petugas.
33. CN (chloroacetaphenone) :CN merupakan salah satu bahan kimia yang paling lama dan paling umum. Biasanya tersedia untuk umum sebagai alat perlindungan diri, karena bisa dibawa dalam kantong atau jaket. Kelemahannya adalah kemungkinan menimbulkan luka mata yang cukup tinggi dan perlu waktu lebih lama untuk dekontaminasi. Tambahannya adalah bahan kimia ini tidak efektif terhadap orang yang ada di bawah pengaruh narkoba atau pengaruh alkohol.
34. CS (orthochlorobenzalmalononitrile) :CS telah digunakan oleh anggota militer dan Polisi yang terlibat dalam operasi kerusuhan sipil. Bahan ini juga mempunyai beberapa kekurangan seperti CN, tapi tidak mudah mengakibatkan luka pada mata.
35. OC (oleo-resin capsicum) : OC merupakan pengganggu kimiawi paling baru yang dipakai oleh departemen Kepolisian dibeberapa negara demokratis,disebut sebagai gas cabai,menggunakan bahan peradang yang ditemukan dalam cabai cayenne atau cabai pedas. OC membuat kelopak mata membengkak dan menutup untuk sementara waktu, membuat tersedak saat saluran pernafasan menyempit dan terkadang membuat muntah. Bahan ini mempunyai kelebihan besar dibandingkan dengan CN dan CS. OC memerlukan waktu dekontaminasi yang minim, biasanya tidak mempengaruhi petugas dan dilaporkan lebih efektif daripada bahan kimia lain jika digunakan terhadap orang yang secara mental terganggu, sedang di bawah pengaruh narkoba ataupun mabuk.
36. Air Taser : Diberi nama berdasarkan jagoan buku petualangan remaja, singkatan dari Thomas A. Swift Electronic Rifle. Senjata ini merupakan senjata bertenaga rendah (lima watt) yang bersumber dari batere 7.2 volt dan menembakkan sepasang kawat berkait yang akan menyangkut pada baju tersangka. Elektron akan mengalir dari batere sepanjang kawat bawah dan melewati jarak antara kulit dan baju tersangka. Sistem syaraf akan membentuk suatu rangkaian tertutup, sehingga memungkinkan arus untuk mengalir melewati syaraf tersangka dan kembali melewati kawat atas. Ini mengakibatkan kejang-kejang yang menyebabkan tersangka kehilangan kendali atas gerakan-gerakannya, dikenal dengan merek Xray Sun dan Taser.
37. Stun Gun :Dengan senjata ini petugas harus berada dalam jarak dekat dengan tersangka agar senjata bisa ditempelkan pada badan tersangka. Saat senjata sudah menempel pada tubuh, petugas akan menarik pemicu yang akan mengeluarkan arus listrik, sehingga tersangka mendapat efek sama seperti pada penggunaan TASER. Stun Gun bisa sangat berguna; namun petugas harus dalam jarak dekat dengan tersangka. Karena alasan ini, beberapa departemen Kepolisian tidak mendukung penggunaannya.

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL

KAJIAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dilatarbelakangi oleh adanya daerah “abu-abu” (grey areas) dalam penyelenggaraan keamanan nasional . RUU ini diperlukan untuk mengatur sistem secara komprehensif karena piranti lunak yang terkait dengan Kamnas dalam operasional mengalami kesulitan. Undang-undang yang ada saat ini dianggap masih belum dapat mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat secara terpadu dan sinergis.
RUU Kamnas telah menimbulkan kontroversi sejak awal dimunculkan. Kontroversi muncul dari berbagai kalangan baik dari kalangan dewan, praktisi, akademisi maupun kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian menilai RUU tersebut tidak menghormati tata nilai hak asasi manusia dan prinsip good governance , sebagian lainnya menilainya bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi memicu konflik TNI-Polri .
Meskipun konsep Kamnas masih mengundang banyak kontroversi, RUU Kamnas tetap diajukan oleh Departemen Pertahanan kepada Presiden. Presiden telah melempar draf tersebut ke Lemhanas dan Lemhanas telah menyelesaikannya. Pada tanggal 27 Juli 2011, Presiden mengirim surat ke DPR . RUU kamnas saat ini telah berada di tangan DPR dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 ini. Presiden juga telah menunjuk Menhan, Mendagri dan Menkumham sebagai leading sector untuk berbicara dengan DPR.
B. Permasalahan
Banyaknya kontroversi terhadap RUU Kamnas mendorong penulis untuk menyusun tulisan ini. Untuk itu, penulis menentukan permasalahan dalam tulisan ini yaitu: bagaimana kajian penulis terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut?

C. Maksud dan Tujuan
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk menyajikan suatu kajian akademis terhadap konsep keamanan nasional dalam RUU Kamnas yang telah menimbulkan banyak kontroversi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memperluas cakrawala pandang terhadap konsep keamanan nasional yang digulirkan dalam RUU Kamnas sehingga terbangun suatu kesepahaman mengenai kelebihan dan kekurangan RUU tersebut serta dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaannya.

Bab II
Pembahasan

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Suatu rancangan peraturan perundang-undangan keberadaannya harus memiliki landasan filosofis, landasan normatif, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis terkait dengan ide negara yang hendak diwujudkan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengilhami konstitusi. Landasan normatif terkait dengan sistem hukum yang berlaku secara keseluruhan baik vertikal maupun horizontal dari keseluruhan norma hukum yang ada. Sedangkan landasan sosiologis mencakup kondisi sosial yang mendasari adanya kebutuhan pengaturan masalah tersebut.
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, meliputi: (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan; dan (7) Keterbukaan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah.
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas
Keamanan nasional, menurut RUU Kamnas, dinyatakan sebagai komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segala ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi dan spektrumnya. Hakekatnya, keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.
Penyelenggaraan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman. Fungsi penyelenggaraannya adalah untuk: (1) membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Keamanan Nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah; (2) mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan nasional; (3) memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan dan pemulihan; dan (4) menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.
Ruang lingkup keamanan nasional meliputi: keamanan insani, keamanan publik, keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Status keadaannya berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku, meliputi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan perang. Spectrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya yang sasarannya terdiri atas: bangsa dan negara; keberlangsungan pembangunan nasional; masyarakat dan insani.
Unsur keamanan nasional terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya yang berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional yang bertugas mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis untuk menentukan kemungkinan ancaman yang perlu ditindaklanjuti oleh Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.
Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem keamanan nasional serta menentapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional baik di dalam maupun di luar negeri dengan dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional bertugas: (1) merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional; (2) menilai dan menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan ekskalasi ancaman; (3) menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan ekskalasi ancaman; (4) mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional; (5) menelaah dan menilai resiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; (6) menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan keamanan nasional.
Komando dan kendali penyelenggaraan keamanan nasional meliputi: tingkat nasional di tangan Presiden; tingkat strategis di tangan pemimpin kementerian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB, dan pemimpin lembaga pemerintah non kementerian; tingkat operasional di tangan panglima/komandan Kesatuan Gabungan Terpadu; dan tingkat taktis di tangan Komandan Stuan Taktis. Pengawasan penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis, yang meliputi: pengawasan melekat, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, pengawasan publik, dan pengawasan pengguna kuasa khusus.

C. Kajian terhadap Konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas
Apabila penulis mencermati kembali konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis. Beberapa hal tersebut yaitu:
1. Definisi Keamanan Nasional
Definisi merupakan penjelasan apa yang dimaksud dengan suatu term atau sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term . Penulis menganggap definisi sangat penting untuk dianalisa karena melalui definisi timbul suatu keseragaman pemahaman dan penjabaran seluruh konsep yang tertuang dalam RUU yang dibuat tersebut serta mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan seluruh konsep yang diangkatnya. Apabila definisi telah tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan RUU tersebut, maka penjabaran seluruh konsep di dalam RUU akan tetap sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Secara etimologis, keamanan, menurut kamus Bahasa Indonesia, merupakan kata benda (nomina) yang berarti keadaan aman atau ketentraman , sedangkan nasional merupakan adjektiva yang berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa . Apabila penulis gabungkan, setidaknya batasan keamanan nasional mencakup suatu keadaan aman atau ketentraman yang bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri.
RUU Kamnas mendefinisikan keamanan nasional lebih ditekankan kepada “komitmen bangsa” dari segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa dan seterusnya. Menurut penulis, definisi tersebut kurang tepat karena tidak memiliki kesetaraan arti dengan term yang didefinisikan. Seharusnya, keamanan nasional merupakan suatu kondisi atau keadaan bangsa yang ingin diwujudkan melalui upaya-upaya dalam konsep keamanan nasional. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan keamanan nasional dalam Pasal 3 yang lebih menekankan pada pencapaian terwujudnya suatu kondisi yang aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, batasan-batasan yang diberikannya juga belum jelas mendeskripsikan konsep keamanan nasional yang dimaksud. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang seharusnya berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 . Apabila penulis mencermati Pasal 30 Amandemen Keempat UUD 1945, pasal tersebut tidak membicarakan tentang “keamanan nasional” tetapi membicarakan “pertahanan dan keamanan negara” atau “keamanan negara”. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa RUU Kamnas tidak mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945.
2. Ruang Lingkup Keamanan Nasional
Ruang lingkup keamanan nasional (kamnas) dalam RUU Kamnas, menurut penulis, terlalu luas. Ruang lingkup kamnas tersebut hanya mencakup lingkup negara sebagai kesatuan. Kamnas tersebut seharusnya terbatas hanya pada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman (dari dalam dan dari luar) terhadap keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. Keamanan insani dan publik masih merupakan domain keamanan dlam negeri yang mungkin dapat menjadi domain keamanan negara apabila telah menimbulkan suatu ekskalasi akibat yang telah mengancam bangsa dan negara.
Menurut penulis, ruang lingkup keamanan nasional seharusnya kembali kepada hakekat ancaman yang lebih menekankan pada “dari dalam” dan “dari luar” suatu negara sebagai suatu kesatuan sehingga ruang lingkup keamanan nasional sebaiknya hanya mencakup keamanan ke dalam (internal security) dan keamanan ke luar (eksternal security). Keamanan ke dalam berkenaan dengan hakekat ancaman dari dalam suatu negara, sedangkan keamanan ke luar berkenaan dengan hakekat ancaman dari luar suatu negara.
3. Status Keamanan Nasional
Status keamanan nasional dalam RUU Kamnas ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan bahaya yang telah dijabarkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat. Apabila penulis bandingkan antara status keamanan nasional dalam RUU Kamnas dengan keadaan darurat dalam UU Nomor 23 Tahun 1959, maka UU Nomor 23 Tahun 1959 lebih memfokuskan pengaturannya pada keadaan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang, sedangkan RUU Kamnas lebih memperluas cakupannya sampai kepada status tertib sipil yang hanya dibedakan dari segi dampak (berdampak atau tidak terhadap keselamatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) serta kemampuan penanggulangan oleh segenap penyelenggara keamanan, instansi pemerintah dan masyarakat (dapat atau tidak) dengan status darurat sipil.
Menurut penulis, status keadaan keamanan nasional tidak perlu lagi menentukan status tertib sipil karena kondisi tersebut merupakan kondisi yang normal dari suatu bangsa. Penekanan perlu diberikan terhadap status darurat sipil, darurat militer dan darurat perang sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1959. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 1959 telah mengatur status keamanan nasional atau yang dikenalnya dengan keadaan darurat, namun substansi UU tersebut perlu penyesuaian dan penyempurnaan dengan perkembangan masyarakat, bangsa, negara dan dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebaiknya RUU Kamnas tidak perlu dibuat. Yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 1959.
4. Penanggulangan Ancaman di Laut
Pasal 42 RUU Kamnas dan penjelasannya mengatur tentang penanggulangan ancaman keamanan di laut. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini TNI AL dan instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut. Pertanyaannya, apakah setiap status keamanan nasional dilakukan seperti itu? Apakah semua ancaman perlu ditangani oleh seluruh instansi yang ada? Hal ini dapat menimbulkan overlapping bahkan konflik karena terlalu luas cakupan, kekeliruan penafsiran, melampaui kewenangan atau pun tumpang tindih kewenangan antara instansi yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu penjabaran dan penjelasan yang lebih rinci terhadap penanggulangan ancaman di laut tersebut yang disesuaikan potensi ancaman, status keamanan nasional serta tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Penempatan presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil ketua dalam Dewan Keamanan Nasional, menurut penulis, tidaklah tepat. Presiden dan wakil presiden seharusnya berada di luar susunan pengurus dalam Dewan Keamanan Nasional tersebut. Mereka sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan puncak (status dan pengerahan komponen keamanan nasional) dalam pengelolaan sistem keamanan nasional. Untuk meningkatkan pemberdayaan komponen pemerintahan dalam penyelenggaraan prinsip good governence, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, penulis menyarankan agar ketua sekaligus pelaksana harian Dewan Keamanan Nasional adalah menkopolkam.
Dewan Keamanan Nasional ini sebaiknya lebih seperti dewan pertimbangan bagi presiden. Tugasnya lebih ditekankan pada melakukan penilaian, pengkajian, penganalisaan dan pengajuan rekomendasi terhadap situasi dan kondisi keamanan nasional, sedangkan penentuan status keamanan nasional serta penetapan unsur utama dan unsur pendukung tetap berada di tangan presiden.
Selain itu, untuk mencegah abuse of power dan sebagai sarana kontrol rakyat, perlu ditentukan suatu mekanisme persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, kecuali dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan yang diatur dengan ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Amandemen Keempat UUD 1945 (Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain) yang dalam hal ini diperluas terhadap penetapan status keamanan nasional serta penetapan unsur utama dan unsur pendukung dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ekskalasi ancaman.
6. Penjelasan mengenai Kuasa Khusus
Penjelasan Pasal 54 huruf e RUU Kamnas menyebutkan bahwa kuasa khusus yang dimiliki oleh unsur Keamanan Nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap dan melakukan tindakan paksa sah lainnya, pengawasannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Siapakah yang dimaksud dengan unsur Keamanan Nasional dalam penjelasan tersebut? Apakah seluruh unsur dalam keamanan nasional yang dimaksud dalam RUU tersebut memiliki seluruh kuasa khusus yang sebagaimana dimaksud? Penjelasan ini rentan menimbulkan miss-interpretasi. Hal ini tidak boleh terjadi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu penjabaran lebih lanjut dan menurut penulis, poin pasal 54 huruf e tersebut sebaiknya dihilangkan saja sehingga tidak menimbulkan miss-interpretasi dan penyimpangan dalam menafsirkan isi RUU tersebut.
7. Ketentuan Unsur Utama dan Unsur Pendukung
RUU Kamnas tidak mendefinisikan secara jelas mengenai unsur utama dan unsur pendukung. Unsur keamanan nasional yang ada ditentukan dalam Pasal 20 RUU tersebut meliputi: unsur keamanan nasional tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan dalam Pasal 35, langsung ditentukan mengenai unsur utama dan unsur pendukung, namun tidak dijelaskan mana yang dianggap sebagai unsur utama dan mana yang dianggap sebagai unsur pendukung dalam penanggulangan jenis dan bentuk ancaman. Siapa yang menjadi unsur utama dan siapa yang menjadi unsur pendukung? Apakah ketentuan tersebut sama dalam setiap jenis dan bentuk ancaman? Hal itu masih tidak jelas dalam RUU Kamnas tersebut.

Bab III
Penutup

A. Kesimpulan
RUU kamnas belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak kekurangan, kelemahan, dan rentan terhadap multitafsir dalam konsep keamanan nasional yang telah disampaikannya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis terhadap RUU Kamnas tersebut yaitu: (1) Definisi keamanan nasional; (2) Ruang lingkup keamanan nasional; (3) Status keamanan nasional; (4) Penanggulangan ancaman di laut; (5) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional; (6) Penjelasan mengenai kuasa khusus; (7) Ketentuan unsur utama dan unsur pendukung.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan untuk: Pertama, Perlunya dilakukan revisi dan perbaikan terhadap RUU Kamnas karena masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam RUU tersebut; Kedua, Perlu dipertimbangkan mengenai revisi UU Nomor 23 Tahun 1959 dibandingkan membentuk suatu undang-undang baru; Ketiga, Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut mengenai konsep Keamanan Nasional yang diperlukan bagi upaya mempertahankan keutuhan, kedaulatan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar, Ed.1, Cet.1, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

INTERNET
Ahmad Gobel, Perjalanan Panjang RUU Kamnas?, Kompasiana.com, 6 Januari 2012, http://m.kompasiana.com/post/hankam/2012/01/06/perjalanan-panjang-ruu-kamnas.
_____________, Soal Kamnas Jangan Ada Ego-Sektoral, Kompas.com, 26 Maret 2008,http://m.kompas.com/news/read/2008/03/26/2040527/soal.kamnas.jangan.ada.ego.sektoral.
____________, IPW Minta Presiden RI Batalkan RUU Kamnas untuk Hindari Konflik TNI-Polri, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Sumber ANTARA, http://dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7540
_____________, Cuma Indonesia yang Tak Punya UU Kamnas, RMOL, 7 Januari 2012, http://m.suaramerdekaonline.com/news?id=51324.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Keamanan, Ed. 3, Pusat Bahasa, http://www.kamusbesar.com/1180/keamanan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amandemen Keempat UUD 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004.
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.