PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR (Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )

PENANGGULANGAN VIKTIMISASI STRUKTURAL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN KPU DALAM MENETAPKAN DPT PEMILU 2009 SECARA BENAR
(Studi Kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009 )
oleh DEFOR ,Mr.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif viktimologi, pada prinsipnya negara berkewajiban menjamin rasa aman dan perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Negara memiliki peran dalam penyelenggaraan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya melalui proses tertentu dalam suatu system yang ada. Namun kenyataannya dalam rangka pelaksanaan peran dimaksud, terkadang negara justru berperan atau mempunyai andil dalam menimbulkan suatu viktimisasi melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam skala nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun dalam skala lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tertentu, yang semula ditujukan untuk mengatur aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, namun justru mengakibatkan timbulnya kerugian di kalangan masyarakat, antara lain berupa diskriminasi terhadap kelompok sipil tertentu, tidak terpenuhinya hak-hak warga negara, dll, sehingga dalam hal yang demikian terjadi suatu viktimisasi struktural. Viktimisasi struktural meliputi :
1. politically structural victimization,
2. socially structural victimization,
3. legally structural victimization,
4. economically structural victimization dan
5. victimization caused by power abuse

Viktimisasi struktural merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan dengan ciri hampir selalu impersonal, random, serta korban yang massif dan kolektif. Viktimisasi struktural tersebut bentuknya dapat berupa derita fisik atau pun non-fisik, yang berlangsung secara prosesual, tidak kasat mata dan tidak langsung, namun implikasinya dapat ditemui pada berbagai sistem di masyarakat. Ciri korban kejahatan non-kekerasan meliputi perasaan ketakutan terhadap kejahatan tidak berkembang, tidak merasa diancam/terancam secara fisik, tidak acuh /mengerti / sadar bahwa telah terviktimisasi dan indikasi kondisi ‘ketergantungan’ dan sikap ‘pasrah’. Sebagai bahan studi kasus dalam melakukan analisis terhadap fenomena viktimisasi struktural yang hendak dituangkan dalam penulisan ini, selanjutnya penulis akan mengambil contoh kasus “kisruh DPT” dalam Pemilu 2009, baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Kasus tersebut menarik, mengingat pada saat terjadinya di tahun 2009, menimbulkan kegoncangan politik yang luar biasa karena muncul berbagai spekulasi di dalamnya terkait dengan pihak mana yang harus mempertanggungjawabkannya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : ”Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian viktimisasi struktural yang terjadi akibat ketidakmampuan KPU dalam penetapan DPT Pemilu 2009 secara benar
(Studi Kasus ”Kisruh DPT” Pemilu 2009) ?”

C. Persoalan-Persoalan

1. Bagaimana kondisi riil penetapan DPT dalam Pemilu 2009 ?
2. Bagaimana terjadinya viktimisasi struktural akibat ketidakmampuan KPU dalam menetapkan DPT Pemilu 2009 ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi struktural akibat ketidakmampuan KPU dalam menetapkan DPT Pemilu 2009 ?

II. PEMBAHASAN

A. Kondisi riil DPT Pemilu 2009

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan mengulas kondisi riil terkait permasalahan penetapan DPT pada pelaksanaan Pemilu 2009 dengan merujuk kepada beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengingat tidak memungkinkan untuk membahas secara detail keseluruhan kasus yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan banyaknya jumlah kasus dimaksud yang terjadi saat Pemilu 2009, sebagaimana yang diakui oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari terkait dengan temuan Panitia Angket DPT DPR bahwa ada kesalahan DPT di sejumlah Provinsi di Indonesia, kurang lebih di 13 daerah adalah hal yang benar adanya . Kondisi riil yang dimaksud terkait dengan bentuk-bentuk riil permasalahan penetapan DPT dalam Pemilu 2009 di beberapa daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Jawa Timur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Timur menemukan daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah di hampir seluruh kabupaten kota di provinsi itu. Panwas menemukan sedikitnya 40 ribu kasus, mulai dari nama dan nomor induk kependudukan ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal dan warga dibawah umur. Ketua Panwaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko menuturkan panwas juga masih menemukan ada anggota TNI/Polri yang masuk dalam DPT.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, di beberapa kabupaten di Jatim telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih. Di Kabupaten Trenggalek, misalnya, NIK yang sama mencapai 6.115, NIK dan nama sama sebanyak 4.960, sedangkan NIK, nama dan tempat tanggal lahir (TTL) sama mencapai 4.397.

2. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Jawa Tengah Panwaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng), menemukan sekitar 66.917 pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Permasalahan yang ditemukan, antara lain disebabkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK), DPT ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdaftar sebagai anggota TNI/Polri, di bawah umur, terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPS, pindah alamat, alamat fiktif, tidak dikenal dan sakit jiwa. Puluhan ribu DPT bermasalah ini ditemukan oleh Panwas ditingkat Kabupaten/Kota. Rincian DPT bermasalah tersebut meliputi, DPT ganda sebanyak 14.168 pemilih, terdaftar sebagai TNIsebanyak 255 pemilih, sebagai anggota Polri 141 pemilih, di bawah umur, pada tanggal 5 Januari 2010.

714 pemillih, meninggal 16.259 pemilih, terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT 931 pemilih. Selain itu, ada pula pemilih yang dinyatakan sakit jiwa namun masuk dalam DPT berjumlah 85 pemilih, tidak ada NIK 28.715 pemilih, pindah alamat 3.904 pemilih, alamat fiktif 1.329 pemilih, dan tak dikenal 416 pemilih.

Tim sukses Capres Megawati-Prabowo di Solo juga menemukan ribuan nama dalam DPT yang dikeluarkan KPU Solo, Jawa Tengah diduga fiktif. Di Kabupaten Blora juga ditemukan 11 ribu pemilih belum terdaftar dalam DPT Pilpres.

3. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di DKI Jakarta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mencatat sedikitnya terdapat 18 kelurahan dari 267 kelurahan di Jakarta yang dikategorikan rawan penyimpangan data pemilih. Kelurahan-kelurahan tersebut yakni Kebon Kosong, Jatinegara, Cakung Timur, Cakung Barat, Pulogadung, Selong, Senayan, Kalibata, Rawajati, Duren Tiga, Karet, Setia Budi, Krendang, Srengseng, Pegadungan, Kamal, Kapuk Muara, dan Ancol. Analisa mengenai pemetaan wilayah kelurahan rawan tersebut,didasari pada salinan data DPT yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Salinan tersebut di antaranya DPT Pemilu 2004, Pemilih Sementara (DPS) Pileg, DPT Pileg, dan DPT Pilpres. Panwaslu DKI Jakarta membandingkan keempat data daftar pemilihtersebut dan menemukan penambahan atau pengurangan jumlah pemilihyang ekstrim pada ke-18 kelurahan tersebut. Bentuk keganjilan yangditemukan tersebut dikarenakan adanya jumlah pemilih yang meningkathingga lebih 25 persen dan wilayah lainnya mengalami penurunan dengannilai signifikan. Peningkatan jumlah pemilih paling eksrim terjadi diKelurahan Jatinegara, dengan kenaikan jumlah pemilih mencapai 19.639(DPT Pileg 78.297 pemilih sedangkan DPT Pilpres 97.936). Sedangkan, penurunan jumlah DPT paling eksrim terjadi di Kelurahan Kalibata sengan penurunan mencapai 13.080 (DPT Pileg 30.455 dan DPT Pilpres 17.375).

4. Kasus DPT bermasalah yang terjadi di Sulawesi Selatan Sebanyak 67.639 nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah ditemukan di Sulsel. Nama-nama tersebut tersebar di Kota Makassar, Parepare, Bone, dan Bantaeng. Masalah tersbeut ditemukan panitia pengawas pemilu (panwaslu), calon anggota legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Di Bone, para ketua partai mendatangi KPU meminta print out DPT untuk dilakukan cross check masing-masing. Kekacauan terbanyak terjadi di Kabupaten Bantaeng, dengan terdapatnya 67.375 nama yang kacau, dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih tanpa keterangan nomor induk kependudukan (NIK), dan NIK yang diduga tidak valid. Di Parepare, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik menemukan beberapa keganjilan antara lain, nama satu orang tertulis beberapa kali, jumlahnya mencapai 178 kasus, kemudian ada pula nama sepasang suami istri yang disinyalir hilang dari DPT. Di Bone, ada 300 nama ganda.Di Makassar, panwaslu menemukan kekacauan DPT di Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, dengan ditemukannya satu nama yang terdaftar di dua TPS, jumlahnya 76 kasus, kemudian ada pula kasus namaganda dan orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT. Panwas di Kecamatan Tamalate, Makassar, menemukan nama gandadalam DPT untuk dua tempat pemungutan suara (TPS), yaitu ada 76 nama yang sama di TPS tersebut, yaitu TPS 2, 3 dan 13 di Kelurahan Bungaya.

B. Viktimisasi struktural dalam kasus ”Kisruh DPT” Pemilu 2009

Berdasarkan studi kasus diatas, maka penulis berpendapat bahwa dalam permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan KPU untuk menetapkan DPT Pemilu 2009 secara benar telah mengakibatkan terjadinya suatu viktimisasi struktural, artinya bahwa hal tersebut telah menimbulkan korban di pihak masyarakat yang menjadi kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2009.Perwujudan viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus dimaksud, dapat dikategorikan sebagai victimization caused by power abuse, karena kesalahan yang terjadi dalam penetapan DPT Pemilu 2009 diakibatkan oleh ketidakmampuan KPU melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah memiliki hak pilih sehingga berakibat terjadinya berbagai permasalahan ketika DPT ditetapkan. Kinerja KPU yang tidak “correct” tersebut disamping menimbulkan korban di pihak masyarakat yang seharusnya memiliki hak pilih namun menjadi kehilangan hak pilihnya, juga menimbulkan korban dari pihak para peserta Pemilu 2009, baik para calon legislatif (caleg) dalam Pemilu Legislatif 2009 maupun para calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Selain KPU, sebagai pihak yang dituding paling bertanggungjawab secara langsung dalam kasus DPT bermasalah tersebut, terdapat beberapa pihak lain yang juga dituding turut bertanggung jawab secara tidak langsung, antara lain Departemen Dalam Negeri. Depdagri dituding turut bertanggung jawab sehubungan dengan mekanisme penentuan nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi domain Depdagri . Berbagai pihak pun melayangkan gugatannya terhadap kasus tersebut, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait DPT bermasalah yang dinilai mengindikasikan adanya skenario politik. KIPP melalui Sekjennya, Mochtar Sondakh, menyatakan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran HAM, dengan pertimbangan bahwa hak memilih dan dipilih termasuk dalam hak dasar demokrasi, sehingga jika hilangnya hak tersebut disebabkan oleh DPT, maka KPU dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM . Gugatan serupa juga diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres JK-Wiranto dan Mega-Prabowo melalui tim advokasinya yang akan mengajukan gugatan berbagai temuan kecurangan selama pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk di dalamnya masalah daftar pemilih tetap (DPT) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keseluruhan gugatan tersebut ditolak oleh MK dengan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua MK, Mohammad Mahfud MD, bahwa permasalahan DPT dan pelanggaran pidana . Oleh karena itu, permasalahan DPT tersebut masih menyisakan tanya terkait dengan siapa pihak yang paling serta harus bertanggung jawab secara hukum. Namun secara umum, KPU merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk itu, apapun alasannya, disamping adanya pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawabm secara tidak langsung, seperti Depdagri.

C. Penanggulangan viktimisasi struktural dalam kasus ”Kisruh DPT” Pemilu2009

Permasalahan viktimisasi struktural merupakan permasalahan yang tidak mudah untuk ditanggulangi mengingat terdapatnya keterlibatan unsur-unsur struktur sosial, yaitu: kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial,norma, status dan peranan.
Oleh karena itu dalam penanggulangan viktimisasi struktural tersebut, perlu didapatkan pemahaman secara integral terhadap esensi permasalahan viktimisasi struktural dimaksud. Pemahaman tersebut dapat dimulai dengan melakukan analisis terhadap unsur-unsur struktur sosial yang terlibat di dalamnya. Tahap selanjutnya dalam penanggulangan viktimisasi struktural adalah mewujudkan bentuk-bentuk perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam viktimisasi struktural tersebut yang merupakan kewajiban negara sebagai akibat terjadinya kejahatan, penyimpangan atau kekeliruan tindakan aparat negara, yaitu pemberian kompensasi / penyetaraan hak, rehabilitasi / pemulihan hak dan restitusi / pengembalian hak. Tidak cukup sampai disitu, negara pun harus menyelenggarakan suatu mekanisme guna mencegah terjadinya suatu viktimisasi struktural untuk ke depannya.Disamping itu yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi suatu permasalahan viktimisasi struktural adalah terwujudnya asas keadilan dan keseimbangan, artinya dapat terwujud suatu keadilan dan keseimbangan bagi para pihak yang menjadi korban dengan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari negara maupun keadilan dan keseimbangan sanksi yang harus diterima oleh pihak penimbul korban (victimizer).

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus “Kisruh DPT” Pemilu 2009, maka penanggulangan yang dapat diupayakan dalam permasalahan viktimisasi struktural tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan pengusutan terhadap permasalahan terkait dengan penetapan DPT Pemilu 2009 secara hukum sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya terhadap pihak-pihak dimaksud harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah merupakan lembaga sosial yang harus berperan utama dalam mengusut permasalahan dimaksud melalui lembaga-lembaga negara yang berkompeten, antara lain Polri, Panwaslu, Bawaslu, dll.

2. Apabila permasalahan dalam kasus penetapan DPT Pemilu 2009 tersebut sudah terurai dengan jelas meliputi posisi kasusnya serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik sebagai penimbul korban (victimizer) maupun pihak korban (victim), maka terhadap korban, dalam hal ini masyarakat yang kehilangan hak pilihnya perlu diberikan restitusi guna mengembalikan haknya tersebut untuk dapat memilih dalam Pemilu 2009 melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya dengan melakukan Pemilu susulan untuk masyarakat yang kehilangan hak pilihnya, dll, sehingga secara otomatis akan terpenuhi juga hak dari korban yang timbul pada pihak peserta Pemilu, yaitu para caleg atau capres dan cawapres guna meraih tambahan suara yang semula hilang akibat penetapan DPT yang bermasalah oleh KPU. Sedangkan terhadap pihak penimbul korban, dalam hal ini antara lain KPU maupun Depdagri perlu diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pidana maupun administratif, tergantung kepada fakta-fakta yang terungkap dari hasil pengusutan permasalahan tersebut, misalnya sanksi administratif dengan pencopotan para pejabat KPU.

3. Sebagai mekanisme pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terulang ke depannya, maka pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah-langkah, antara lain :
a. Pelaksanaan pendataan ulang oleh KPU terhadap warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.
b. Revisi kebenaran identitas dalam KTP oleh Depdagri, khususnya terkait dengan status warga negara apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah dalam kategori sipil yang memiliki hak pilih atau TNI / Polri, dll. Selanjutnya apabila hal tersebut sudah teridentifikasi dengan baik, maka terhadap NIK warga negara yang memiliki hak pilih diserahkan kepada KPU, sedangkan yang tidak memiliki hak pilih dilakukan penyortiran untuk tidak diserahkan ke KPU.
c. Pemerintah melalui KPU perlu menyelenggarakan pusat-pusat pelayanan bagi warga negara yang hendak melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan dalam hal penetapan DPT oleh KPU sehingga permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan tidak meluas.
d. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme penetapan DPT, misalnya dengan melaksanakan sosialisasi, sehingga diharapkan dapat timbul suatu kontrol social (social control) dari masyarakat terhadap kineja pemerintah manakala terjadi penyimpangan atau kekeliruan dalam hal penetapan DPT.

III. KESIMPULAN

Permasalahan yang timbul dalam penetapan DPT oleh KPU pada Pemilu 2009 terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain terdapatnya NIK ganda, terdapat NIK orang yang sudah meninggal, terdapat NIK anggota Polri/TNI, terdapat NIK anak-anak, dll. Permasalahan tersebut diakui sebagai tanggung jawab utama dari KPU oleh Ketua KPU.
Viktimisasi struktural yang terjadi dalam kasus dimaksud, dapat dikategorikan sebagai victimization caused by power abuse, karena kesalahan yang terjadi dalam penetapan DPT Pemilu 2009 diakibatkan oleh ketidakmampuan KPU melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah memiliki hak pilih sehingga berakibat terjadinya berbagai permasalahan ketika DPT ditetapkan.
Penanggulangan viktimisasi struktural dalam permasalahan penetapan DPT dimaksud harus dilakukan secara integral oleh pemerintah melalui serangkaian langkah – langkah tertentu sehingga penanggulangan permasalahan dimaksud dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan korban yang lain.
Disamping itu, masyarakat pun harus berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dalam penanggulangan permasalahan dimaksud sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan bahkan tidak tepat sasaran.

Jakarta, April 2012
Penulis

DAFTAR PUSTAKA

• Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), PT Bhuana IlmuPopuler, Jakarta, 2004.
• Meliala, Adrianus, Korban Kejahatan Non Kekerasan, diakses dari situs :http://www.adrianusmeliala. com/ index.php?kat=4&hal=lecture,
• “Kasus DPT: Bila Salah Ketua KPU Terancam Diberhentikan”, diakses dari situs :http://www.menkokesra.go.id/content/view/12406/39/,
• “Panwas Jawa Timur Temukan 40 Ribu Kasus DPT Bermasalah”, diakses dari situs :http://kanalpemilu.net/berita/Panwas%20Jawa%20Timur%20Temukan%2040%20Ribu%20Kasus%20DPT%20Bermasalah,
• “Kasus DPT Rawan Gugatan Hasil Pemilu”, Jakarta Press, diakses dari situs :http://www.jakartapress.com/news/id/5080/Kasus-DPT-Rawan-Gugatan-Hasil-Pemilu.jp,
• “Panwas Jateng Temukan Puluhan Ribu DPT Bermasalah”, Surya, diakses dari situs :http://www.surya.co.id/2009/04/01/panwas-jateng-temukan-puluhan-ribu-dpt-bermasalah.html,
• “Keluhan DPT Bermasalah Masih Marak”, Okezone, diakses dari situs :http://news.okezone.com/read/2009/07/02/230/235001/230/keluhan-dpt- bermasalah-masih-marak,
• “DPT Pilpres di DKI Bermasalah”, Republika Newsroom,http://www.republika.co.id/berita/59631/DPTPilpres_di_DKIBermasalah,
• “67 Ribu DPT Bermasalah di Sulsel”, diakses dari situs :http://www.tribun-timur.com/read/artikel/19059,
• “Depdagri Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal DPT”, diakses dari situs :http://www.ham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=521%3Atjahjo-depdagri-jangan-lepas-tanggung-jawab-soal-dpt&Itemid= 151,
• “KIPP Akan Gugat KPU soal DPT”, Kompas, 10 April 2009, diakses dari situs :http://nasional.kompas.com/read/2009/04/10/18015545/kipp.akan.gugat.kpu.soal.dpt,
• “JK-Wiranto Ajukan Gugatan ke MK”, Republika, 27 Juli 2009, diakses dari situs :http://lingkarmadani.blogspot.com/2009/07/menggugat-dpt-merupakan-keharusan.html,
• “SBY Menang, Mega-JK Menggugat”, Digital News Acces, 24 Juli 2009, diakses darisitus : http://www.politic.dnaberita.com/24%20JULI—SBY.php, padatanggal 5 Januari 2010.14.“MK Tolak Tangani Gugatan DPT”, Republika, 8 Mei 2009, diakses dari situs :http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=9&artid=540,

TUMBUH KEMBANG FUNDAMENTALISME , RADIKALISME DAN TERORISME, SEBAGAI BAHAYA LATENT DI INDONESIA

TUMBUH KEMBANG FUNDAMENTALISME , RADIKALISME DAN TERORISME, SEBAGAI BAHAYA LATENT DI INDONESIA

Francis Fukuyama menulis buku “The End of History” untuk menamai era baru pasca Perang Dingin. Sebuah era dunia baru dimana demokrasi dan liberalisasi ekonomi yang akan menjadi nilai dasarnya. Sebuah era baru yang akan membuat dunia lebih damai dan lebih sejahtera di bawah naungan kapitalisme, diperikrakan ketika saat dimana Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya, baik di bidang politik dan ekonomi, maka tidak ada halangan lagi untuk menyebarluaskan demokrasi dan liberalisasi. AS terobsesi untuk untuk menjadikan seluruh negara di dunia menjadi negara demokrasi, karena “sesama negara demokrasi tidak saling memerangi”. Francis Fukuyama, mengimajinasikan situasi pasca Perang Dingin sebagai era akhir sejarah, yakni titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia .
Di sini Fukuyama juga berspekulasi bahwa akhir sejarah akan membuat perang menjadi usang karena demokrasi dapat mencegah negara-negara saling berperang satu sama lain.Ternyata apa yang pernah diramalkan Francis Fukuyama tentang stabilitas dunia melalui demokrasi, adalah belum bisa terwujud atau setidaknya masih memerlukan waktu dan proses untuk mewujudkannya, mungkin Francis Fukuyama mungkin lupa bahwa ketika polarisasi kutub ideologi di dunia berakhir dengan kemenangan di pihak AS,manakala hegemoni kekuasaan Amerika mulai merambah ke belahan dunia lain, maka sejak saat itu pula akan timbul pertentangan dengan musuh dan skenario baru.
Apalagi Amerika dalam menyusun strategi keamanan Nasional getol dengan menggunakan pendekatan pre-emptive strike, dimana menempatkan stabilitas pertahanan atas keamanan Nasional Amerika harus dilakukan dengan secara aktif menyerang dan menghancurkan terlebih dahulu segenap potensi ancaman musuh, jauh diluar daratan Amerika bahkan bila perlu di halaman rumah musuh dimana potensi ancaman itu mungkin berasal.
Sebagai sebuah isme yang mengajarkan ideologi, Fundamentalisme gerakkan Islam kerap diidentikan sebagai Terorisme ketika pada suatu saat gerakkan Fundamentalis Islam ini terbukti menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata secara meluas dan sporadis kepada sesama manusia, perbedaan pandangan terhadap Agama Islam sebagai Agama yang mengajarkan kasih sayang, Pluralisme dan demokrasi telah menjadi sedemikian berbeda dan bertolak belakang dalam penafsiran aliran Fundamentalis Religius seperti wahabisme yang menjadikan Agama Islam dengan segenap penafsiran kaku menurut tekstual menurut kaidah pemahaman eksklusif kelompok itu sendiri .
Agama, sudah tentu bertolak belakang dengan kekerasan. Karena agama diwahyukan untuk penyelamatan dan pembebasan umat manusia dari segala bentuk kehancuran moralitas. Agama dalam hal ini menyertakan ajarannya melalui cinta kasih dan penguatan rasa kemanusiaan yang diarahkan demi tujuan transendental, rasanya mustahil bila agama dikaiteratkan dengan suatu tindakan kekerasan atau terorisme. Interpretasi yang salah dari para pemeluk agamalah yang menyebabkan agama masuk dalam lingkup kekerasan / terorisme.
Rata-rata pelaku terorisme terpicu oleh fanatisme yang kuat. Tetapi apapun dasar pijakannya, terorisme di bentuk oleh tindakan kekerasan yang ditujukan kepada penduduk biasa yang tidak dipersenjatai. Dengan cara ini mereka berharap memperoleh pengaruh politik yang lebih besar, misalnya diakui keberadaan dan eksistensinya oleh masyarakat dunia .
Tindakan terorisme bisa didasari demi kepastian diri dan identitas. Inilah sebuah momen survival manusia yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Di Indonesia, terorisme merupakan salah satu ancaman utama dan nyata terhadap pelaksanaan amanat konstitusi yaitu melindungi segenap tanah air, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itulah terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap kehidupan nasional yang akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional. stabilitas nasional merupakan faktor utama/kunci pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Serangan Terroris di Indonesia : Aktifitas terorisme tidak pernah diam, jaringan maupun cell-cellnya selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang dirasakan aman sebagai safe house para ikhwan istilah yang digunakan untuk panggilan solideritas kelompoknya. Mereka juga melakukan surveillance terhadap tempat-tempat yang akan dijadikan target peledakan termasuk celah-celah maupun kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh petugas keamanan.
Serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme bersifat konseptual , terencana secara detail dan terorganisir sehingga sekecil apapun hal-hal yang berkaitan dengan serangan mereka sudah direncanakan secara cermat dan teliti termasuk tindakan darurat apabila aktifitas mereka dideteksi oleh petugas keamanan.
Beberapa tahun setelah Kejadian ledakan Bom Bali 1 oktober 2005, kondisi keamanan nasional semakin membaik sebagai dampak upaya-upaya pre-emtif, preventif dan penindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian terhadap pelaku-pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aksi terorisme.Kepolisian gencar melakukan penangkapan dan perburuan terhadap kelompok teroris seperti penyergapan di Batu Malang yang menewaskan gembong teroris asal Malaysia Dr. AZAHARI, penyergapan di Wonosobo, Banyumas , Palembang dan Wilayah Plumpang Jakarta namun hal tersebut tidak membuat para pelaku teroris menyerah, mereka terus mencoba merecruit cell-cell baru terutama anak-anak muda yang jiwanya masih labil sebagai calon-calon pengantin mereka.
Pada tanggal 17 Juli 2009 , tepatnya empat tahun setelah kejadian bom Bali 2005, terjadi lagi ledakan bom bunuh diri di dua hotel berbintang di wilayah Mega Kuningan Jakarta yang sebelumnya juga pernah dilanda bom yaitu Hotel J.W. Marriot dan Hotel Ritz Carlton dimana lokasi kedua hotel tersebut saling berseberangan. Sembilan orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut termasuk warga negara asing yang menginap di kedua hotel tersebut.Hasil identifikasi Kepolisian kedua pelaku bom bunuh diri tersebut adalah Dani Dwi Permana dan Nana Ihwan Maulana. Ledakan bom bunuh diri yang terjadi di kedua hotel tersebut kembali membuktikan kepada kita bahwa aktifitas terorisme tidak pernah diam dan mereka bekerja secara konseptual , terencana dan terorganisir.
Kerja keras aparat Kepolisian dalam mengungkap dalang dibalik ledakan bom bunuh diri di Hotel JW. Marriot dan Hotel Ritz Carlton membuahkan hasil yang menggembirakan setelah melakukan penyergapan di Jati Asih Jakarta dan Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 7 Agustus 2009, Petugas berhasil menembak mati salah satu aktor perancang serangan yang berhasil menyusupkan dua orang pelaku bom bunuh diri ke dalam hotel yaitu IBROHIM, kemudian pada tanggal 17 September 2009, Petugas kembali berhasil menembak mati buronan teroris paling dicari selama ini yaitu NORDIN M.TOP . Aparat juga berhasil melakukan penyergapan yang menewaskan pelaku-pelaku lainnya yang terkait dengan Bom Hotel J.W.Marriot dan Ritz Carlton yaitu Saifuddin Juhri Alias Jaelani dan saudaranya Muhammad Syahrir di Wilayah Ciputat Jakarta.
Terorisme seringkali dikaitkan dengan Islam, pendapat ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi, Apakah Islam mendukung terorisme ?, tentu saja suatu pertanyaan yang tendesius. Walaupun, pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim, namun kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam sendiri. Sebab, pada kenyataannya aksi terorisme banyak juga dilakukan oleh umat beragama lain.
Dalam perkembangannya di Indonesia,pelaku terorisme selalu meningkatkan segala upaya dalam mewujudkan perjuangannya yang diyakini oleh kelompoknya bahwa apa yang diperjuangkan adalah benar dan diyakini berjuang dijalan Allah. Perkembangan dan perubahan yang ada dalam upaya mewujudkan perjuangannya dapat dilihat dari pola target, bentuk serangan ataupun modus operandi serta peralatan maupun pernyataan yang digunakan dalam mewujudkan perjuangannya.
Ken Conboy mencatat dalam rekam jejak tumbuh kembang Fundamentalisme menjadi suatu kegiatan Radikalisme yang pada akhirnya menampilkan wajah kekerasan atau terorisme di Indonesia,bahkan semenjak Konsep kenegaraan Indonesia belum ada, adalah rivalitas antara Soekarno dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo, antara nasionalisme, Komunisme dan Islam yang menggejala dalam pola pemikiran Soekarno dengan kebencian Kartosuwiryo terhadap pilar pilar atheisme dalam komunisme yang diakomodir oleh Soekarno.
Rivalitas Soekarno dan Kartosoewiryo menemukan titik tertinggi ketika daerah Jawa barat menjadi ladang subur bagi tujuan kartosuwiryo pasca perang Dunia II belum lagi ketika pertengahan dasawarsa limapuluhan beberapa cabang Darul Islam dengan semangat mulai bermunculan di seantero Nusantara , semua dengan spirit yang samauntuk mewujudkan Indonesia sebagai negara nonsekuler , walaupun juga secara lokal kaitan kecemburuan dan ketimpangan antara pusat dan daerah juga ikut menimpali meruncingnya rivalitas Demokrasi , Nasionalisme , Komunisme dengan Islam di Indonesia.
Akhir perjalanan semangat Kartosuwiryo membangun Daulah Islamiyah di Indonesia , ternyata belum berakhir walaupun nantinya pada tanggal 31 Mei 1962 Batalyon Raider 328 berhasil membekuk Kartosuwiryo di tengah hutan Ciremai , bibit bibit Fundamentalisme di teruskan dan dikembangkan oleh generasi penerus diberbagai tempat , walaupun mengalami dinamika pasang dan surut, antara saling memanfaatkan dan manipulasi demi kepentingan Politik dan penguasa melalui tangan –tangan intelijen negara. Tercatat sangat sedikit aksi Radikalisme dalam wujud Teror di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Presiden, ken Conboy memberikan gambaran , betapa peran intelijen dari BAKIN sangat efektif meredam gejolak Fundamentalisme di Indonesia.
Stabilitas yang terjaga sebagai dengan upaya represif terhadap aktivitas Fundamentalisme berhasil mengamankan Indonesia dalam kurun waktu tertentu, namun ketika krisis moneter yang menerpa Indonesia ,Pada perkembangan politik di Tanah Air dengan tumbangnya Orde Baru dan memasuki era reformasi dan kebebasan berdemokrasi, maka ketika UU. No 11/Pnps/1963 dinyatakan dicabut berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 1999. Yang semula menjadi senjata pamungkas untuk mengotrol perkembangan Fundamentalisme jauh sebelum menjadi suatu kegiatan Radikal apalagi terorisme selama orde baru, oleh Karena itu segala bentuk tindakan ancaman/gangguan yang dapat membahayakan keamanan negara dan keselamatan umum kemudian hanya dapat dijerat melalui pasal-pasal yang tersebar di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 12/Drt/1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Api . Ciri Kebebasan dan demokrasi yang memuncak seiring berganti rezim di Indonesia adalah dengan dihapuskannya Departemen Penerangan dan penghapusan SIUP , telah melahirkan euphoria kebebasan yang sebebas bebasnya, ketiaadan kewenangan pemerintah memberikan filtrasi terhadap segenap bentuk penyampaian pendapat dan ekspresi lewat media ,mampu mengubah sebuah pendapat menjadi sebuah fakta didasarkan bagaimana meramu suatu fenomena menjadi sedemikian memikat bagi khalayak.
Bentuk tindakan Radikal dalam wajah teror di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan , ketika kekuatan bersenjata massif seperti yang digagas oleh kartosuwiryo berupa DI / TII ( tentara Islam Indonesia ) dengan struktur organisasi dan kepangkatan militer , ternyata tidak berkembang pasca penguatan stabilitas keamanan di era Soeharto, adalah tindakan sporadis menggunakan bahan peledak, penyerangan terhadap fasilitas militer untuk mendapatkan senjata api serta pada puncaknya adalah dengan pembajakan pesawat Garuda “ Woyla” di Don Muang Bangkok.
Ketika era bom mobil , mulai beralih kepada Bom ‘Pintar “ dengan menggunakan misi bunuh diri, serta ancaman teror Bom secara simultan di beberapa lokasi secara bersamaan ( kasus Bom natal ) maupun upaya serangan dengan menggunakan modus Teror Bom Buku seperti yang pernah terjadi bberapa waktu lampau. Melirik kepada beberapa catatan yang ditulis oleh Ken Conboy adalah suatu keharusan bagi otoritas keamanan dan masyarakat Indonesia secara luas untuk mewaspadai type serangan yang lebih fatal dengan menggunakan metoda luar biasa, tercatat dalam kurun waktu September 1999 sebelum kepulangan Abdulah Sungkar ke Indonesia ,bahwa nama Yasid Bin Sufaat , warga negara Malaysia yang memilikim latar belakang bidang ilmu Biologi dan dan kimia sebagai kandidat jaringan Al Qaeda dalam mengembangkan senjata kuman dan biologi lainnya yang dapat digunakan untuk memerangi kekuatan lawan kelompok Radikal yang meyakini kekerasan sebagai suatu jalan kebenaran, nama Yasid Bin Sufaat berulang kali disebutkan oleh Ken Conboy dalam tulisannya termasuk adanya kedekatan nama salah seorang kerabat Hambali yang kebetulan memiliki dasar keilmuan yang sama seperti Yasid Bin Sufaat dan bekerja di salah satu laboratorium Biokimia milik pemerintah dan dinyatakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Hambali di Bogor .
Rekam jejak kekerasan kelompok Radikal di Indonesia perlu mendapat perhatian terutama adanya angan-angan untuk terus memodifikasi perkembangan teknologi senjata pembunuh dan pembunuh massal selalu ada dalam pikiran teroris dari masa ke masa , termasuk penggunaan media massa sebagai corong untuk menyampaikan dan menyebarkan paham Fundamentalisme untuk menumbuhkan radikalisme dalam masyarakat yang mendukung , dalam konsep perjuangan juga merupakan sebuah keharusan yang nantinya membedakan Terorisme dengan kejahatan yang dimasukkan kedalam Kejahatan Transnasional, walaupun secara definisi umum Terorisme juga digolongkan kedalam suatu kejahatan Transnasional.
Hal-hal inilah yang perlu kita pahami bersama agar terciptanya upaya antisipasi, cegah tangkal serta deteksi dini terhadap adanya pelaku terorisme atau masuknya bahan-bahan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme ke Indonesia.
Terorisme sebagai suatu kegiatan dalam rangka memperjuangkan suatu perubahan dalam masyarakat secara radikal menurut keinginan dan definisi eksklusif kelompok terroris terhadap suatu tatanan hukum , social , kebudayaan yang berlaku, dengan memaksakan suatu ideology, kepercayaan dan keyakinan dengan memandang suatu kondisi masyarkat dan Kepemerintahan yang berlawanan dengan cita cita perjuangan sehingga bagi kelompok teroris dan simpatisan pendekatan kekerasan, massif dan berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA
1. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 106, 18 Oktober 2002
2. Andry Wibowo, Terorisme vs Internal Security Act, Harian Sinar Harapan, 14 Agustus 2003
3. Budi Winarno,Isu-Isu Global Kontemporer,CAPS, jakarta ,2011.
4. Golose, P.R.(2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput. Jakarta:YPKIK.
5. A.M.Hendropriyono,Terorisme:Fundamentalis Kristen,Yahudi,Islam, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2009.
6. Tb.Ronny Rahman Nitibaskara,Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006.
7. Muhammad Mustofa, Krimininologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, FISIP UI Press, Jakarta , 2007.
8. Ken Conboy,Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Pustaka Primatama, Jakarta 2007.
9. Ken Conboy,Intel II, Medan Tempur Kedua, Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II, Pustaka Primatama, Jakarta 2008.
10. David Held,Models Of Democracy,Edisi ketiga,Akbar Tanjung Institute.
11. Adrianus Meliala,dkk. Viktimologi: Bunga Rampai kajian Tentang Korban Kejahatan,Penerbit FISIP UI Press, 2011.
12. Ilham Prisgunanto,Komunikasi dan Polisi,CV Prisani Cendekia,Jakarta , 2009.
13. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/05/111473/Terdakwa-Bom-Buku-Divonis-40-Bulan-Penjara
14. http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/05/83949/Pepi-Dalang-Bom-Buku-Divonis-18

ANALISA PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KASUS ” PENGEROYOKAN HINGGA TEWAS TERHADAP 2 (DUA) ORANG ANGGOTA POLRES KUNINGAN ”

ANALISA PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KASUS
” PENGEROYOKAN HINGGA TEWAS
TERHADAP
2 (DUA) ORANG ANGGOTA POLRES KUNINGAN ”

I. URAIAN KASUS
Pada hari senin tanggal 26 agustus 2002 terjadi pengeroyokan terhadap 2 (dua) anggota Polres Kuningan berpangkat Bripda, masing-masing Asep Irawan (24) dan Mayan Radiana (24) tewas dikeroyok massa. Salah seorang diantaranya sempat dibakar hingga hampir gosong. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Majalengka Jawa Barat.
Almarhum Bripda Asep adalah penduduk Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kuningan, yang bertugas di Satuan Lalu Lintas. Sedangkan Bripda Mayan adalah anggota Provost, penduduk Padalarang Kab. Bandung, sekujur tubuh Bripda Mayan, nyaris gosong.
Kedua petugas yang tengah berpakaian preman itu, dikeroyok setelah sebelumnya dituding hendak merampok sepeda motor oleh tersangka pencuri sepeda motor yang tengah dikejar kedua petugas naas tersebut.
Pengeroyokan yang berlangsung di wilayah hukum Polres Majalengka antara pukul 16.00 – 17.00 WIB. Insiden itu bermula ketika kedua polisi tersebut tengah mengejar sepeda motor yang dikendarai PLG, warga Desa Sindangpanji. PLG diduga sebagai pencuri sepeda motor. PLG dikejar dari wilayah Kuningan sampai Sindangpanji, Majalengka.
Di luar perkiraan ke dua polisi naas tersebut, lanjutnya, ternyata PLG lebih dulu tiba di Sindangpanji. Dia langsung menyebar informasi bahwa dirinya sedang dikejar-kejar pencuri sepeda motor. Sehingga begitu melihat kedua petugas berpakaian preman yang berboncengan sepeda motor itu tiba di wilayah perbatasan desanya, puluhan hingga ratusan masa langsung mencegatnya. Dan tanpa banyak basa basi lagi, mereka langsung mengeroyok keduanya hingga babak belur dan jatuh tak berdaya.
Ratusan masa yang sudah terprovokasi itu, bahkan terus beramai-ramai memukulinya dengan batu, potogan kayu dan bambu hingga kedua petugas itu tewas. Selain itu, aksi pembantaian masa juga diwarnai pembakaran terhadap korban Bripda Mayan. Aksi pembantaian sadis tersebut baru berakhir setelah pihak kepolisian dari Polres Majalengka dan Polres Kuningan menerjunkan puluhan petugasnya ke lokasi kejadian. Dari lokasi itu, polisi langsung menyeret 150 warga Desa Sindangpanji ke Mapolres Majalengka untuk dimintai keteranganya .
Polres Majalengka sudah menangkap dan mengamankan 150 orang penduduk Desa Sindangpanji. Delapan orang diantaranya termasuk PLG yang diduga sebagai pelaku utama pembantaian itu, tertangkap.
Kedua jenazah sempat divisum di rumah sakit Majalengka dan Selasa dinihari disemayamkan di Mapolres Kuningan. Selasa pagi sekira pukul 09.00 WIB kemarin, kedua jenazah telah diantarkan pihak Polres Kuningan untuk dikebumikan di alamatnya masing-masing. Pengantaran jenazah kedua polisi itu, didahului upacara pelepasan jenazah dipimpin Kapolres Kuningan AKBP Drs. Adios Salova.
Sejumlah warga Desa Sindangpanji yang kebetulan tengah berada di lokasi bekas kejadian, umumnya mengaku hanya mengetahui kejadiannya saja. Namun mereka menyatakan tidak mengetahui persis pemicu maupun asal-usul masa pengeroyoknya.
Ada yang menduga aksi pengeroyokan itu dipicu pula oleh kekesalan warga karena di jalan raya provinsi antara Cipasung Kuningan hingga Sindangpanji Cikijing, akhir-akhir ini sering terjadi aksi perampasan sepeda motor. Menurut informasi yang ter dengar, pada bulan-bulan tersebut, di jalur antara Cipasung-Sindangpanji sudah beberapa kali terjadi aksi perampasan sepeda motor. Bahkan diantaranya pernah terjadi di siang bolong, kata seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Sudirman Ail, SH, MBA di Mapolda menyesalkan aksi main hakim sendiri oleh masyarakat itu. Menurut Kapolda, cara-cara penghakiman seperti itu seharusnya jangan dibiarkan terjadi karena tidak akan menyelesaikan masalah. Menjelaskan soal awal mula kejadian itu, Kapolda menduga karena dua aparatnya kurang betul dalam menerapkan taktik dan teknik penangkapan terhadap pihak yang dicurigainya. Akibatnya, mereka diteriaki oleh massa.
II. ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN PSIKOLOGI
Dari kasus yang telah kami paparkan diatas, akan kami ‘analisa’ dengan menggunakan beberapa teori Psikologi sebagai acuan dalam membahas dan menjawab permasalahan yang terjadi tersebut.
Adapun teori-teori yang kami gunakan untuk membahas permasalah yang telah kami sampaikan diatas adalah sebagai berikut :
a. Teori AGRESI (Myers-1996): “Perbuatan agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain”
Secara sepintas setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain dapat disebut sebagai perilaku agresif.
Termasuk juga yang dapat kita lihat pada permasalahan diatas, dimana perilaku penduduk/massa dari Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka yang yang melakukan pengeroyokan hingga menewaskan 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan Jawa Barat tersebut diatas.
Demikian pula pada awal mula kejadian yaitu pada saat pengeroyokan yang dilakukan dimana PLG yang langsung menyebar informasi bahwa dirinya sedang dikejar-kejar pencuri sepeda motor. Sehingga begitu melihat kedua petugas berpakaian preman yang berboncengan sepeda motor itu tiba di wilayah perbatasan desanya, puluhan hingga ratusan masa langsung mencegatnya. Dan tanpa banyak basa basi lagi, mereka langsung mengeroyok keduanya hingga babak belur dan jatuh tak berdaya , termasuk juga dalam perbuatan agresi.
Secara umum, Myers (1996) membagi agresi dalam 2 (dua) jenis yaitu :
– Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression)
Jenis agresi yang pertama (Hostile Aggression) ini merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi, perilaku agresi ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Sering disebut juga agresi jenis panas.
Akibat dari jenis agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat yang didapat, dan

– Agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan (Instumental Aggression)
Perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi terhadap 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut karena mendapat informasi dar PLG yang menurutnya sedang dikejar-kejar oleh 2 (dua) orang pencuri kendaraan bermotor, Penduduk Desa Sindang Panji tidak memikirkan akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai tersebut (agresi-nya) terhadap 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yang menggunakan pakaian preman tersebut, dan para penduduk Desa Sindang Panji tersebut memang tidak peduli jika perbuatannya (penganiayaan secara beramai-ramai) akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak daripada manfaat yang didapat oleh mereka, dalam hal ini tuntutan dilakukannya terhadap pelaku.

b. Teori Lingkungan yaitu Teori Frustrasi-Agresi Baru (Berkowitz, 1978-1989 dan Berkowitz & Le Page, 1967). 
“ Jika suatu hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan tidak dapat dimengerti alasannya maka akan timbullah Frustasi, yang akan membuat seseorang menjadi agresif ”.
Pada contoh kasus diatas, timbulnya rasa frustasi dari penduduk Desa Sindang Panji kec.Cikijing kab. Majalengka Jawa Barat karena sudah terlalu seringnya terjadi pencurian (pencurian kendaraan bermotor, pencurian hewan dan pencurian dengan kekerasan, pembobolan rumah kosong) pada bulan bulan terakhir sebelum kejadian pengeroyokan diatas
Sehingga karena ketidakmengertian tanpa alasan dan penjelasan yang tepat pada mereka itulah yang dapat memicu perilaku agresif dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Berkowitz mengatakan bahwa “frustrasi menimbulkan kemarahan dan emosi marah, hal inilah yang dapat memicu agresi. Marah itu sendiri baru timbul jika sumber frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain dari pada perilaku yang menimbulkan frustrasi itu”.
“Agresi beremosi benci tidak terjadi begitu saja (tiba-tiba), kemarahan memerlukan pancingan (cue) tertentu untuk dapat menjadi perilaku agresi yang nyata” (Berkowitz & Le Page, 1967).

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Myers pada teorinya tentang Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression), maka hal itupun berlaku pula pada teori Berkowitz dan Le Page, bahwa frustasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dapat menimbulkan/memicu agresi. Apalagi jika ditambah dengan informasi dar PLG yang menurutnya sedang dikejar-kejar oleh 2 (dua) orang pencuri kendaraan bermotor
Jadi agresi beremosi rasa benci dari para penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat tidak dilakukan tiba-tiba saja, tetapi ada pancingan tertentu PLG yang menginformasikan bahwa dirinya dikejar kejar pelaku pencurian kendaraan bermotor secara nyata melakukan perbuatan/perilaku agresinya.

c. Teori Pengaruh Kelompok (Staub-1996). 
“ Pengaruh Kelompok terhadap Perilaku Agresif, antara lain akan dapat menurunkan hambatan dari kendali moral.”
Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada perancuan tanggung jawab (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai), ada desakan kelompok dan identitas kelompok (kalau tidak ikut akan dianggap bukan anggota kelompok) dan ada ‘deindividuasi’ (identitas sebagai individu tidak akan dikenal).

Bila dilihat dari sisi penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang melakukan penganiayaan secara beramai-ramai terhadap para korban yaitu Bripda Asep Irawan (24) dan Bripda Mayan Radiana (24) yang menyebabkan hingga tewasnya 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kelompok mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresif.
Ketika salah satu orang saja dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat melakukan pengeroyokan terhadap , Bripda Asep Irawan (24) dan Bripda Mayan Radiana (24) maka penduduk lainnya (massa) yang tadinya ragu-ragu/tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan akan terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan para pelaku pencurian dengan kekerasan ( yang pada bulan – bulan terakhir sering terjadi di majalengka terhadap para korbannya ) bahkan mungkin dapat lebih kejam lagi dari perbuatan awal yang disaksikannya.

Disamping faktor ikut terpengaruh, penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat juga menganggap tidak ada yang bertanggung jawab/kerancuan tanggung jawab dalam penganiayaan secara beramai-ramai/pengeroyokan tersebut (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai). Juga karena adanya desakan dari para penduduk yang lain (kelompok) untuk ikut melakukan perbuatan itu, dan juga karena adanya identitas kelompok sehingga jika tidak melakukan penganiayaan secara-beramai-ramai akan dianggap bukan sebagai bagian dari penduduk . Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat

Selain itu, adanya de-individuasi yang menyebabkan pemikiran dari masyarakat Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat beranggapan bahwa identitas individunya tidak akan dikenal oleh orang lain karena perbuatan yang mereka lakukan secara beramai-ramai.
De-individuasi adalah keadaan hilangnya kesadaran akan diri sendiri (self awareness) dan pengertian evaluatif terhadap diri sendiri (evaluation apprehension) dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas dan mengalihkan (menjauhkan) perhatian dari individu (Festinger, Pepitone & Newcomb – 1952).

d. Teori Keterpaduan Kelompok / Group Cohesiveness (Gustave Le Bon-1975). 
Menurut Gustave Le Bon, psikologi massa berbeda sekali dengan psikologi individual.
Massa (crowd) mempunyai pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan kehendak sendiri yang tidak sama dengan yang ada pada pribadi. Massa mempunyai jiwa yang tidak sama dengan jiwa pribadi.
Jadi Le Bon berpendapat bahwa jiwa kelompok adalah irasional, impulsif, agresif, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta seolah berada dibawah pengaruh hipnotis.
Jika teori ini dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka ;

Pada saat sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh massa dari Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, masyarakat tersebut belum dipengaruhi oleh Psikologi massa, mereka dalam jiwa pribadinya sebagai individual dengan tetap menjalankan aktifitas sehari-hari mereka, namun dengan adanya informasi dari PLG bahwa adanya pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dianggap telah mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban di , Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terlebih dengan PLG (yang menurut dirinya adalah calon korban kejahatan) adalah warga Sindang Panji, maka perbuatan tersebut memberikan aksi dari warga Desa Lubuk Ruso yang melakukan perbuatan secara massal yang irasional, implusif, agresi, dengan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, hal ini ditunjukkan dengan perbuatan secara massal mengeroyok 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan tersebut dan kemudian secara beramai-ramai meluapkan rasa kebencian itu dengan melakukan penganiayaan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan itu bagaikan dibawah pengaruh hipnotis.

e. Teori Dinamika Kelompok yaitu Theory of Collective Behavior (NJ. Smelser-1963) 
Menurut Smelser, dalam perilaku massa ada tahapan-tahapan persyaratan (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perilaku massa. Secara logis kelima prasyarat itu berurutan. Artinya, pertama kali diperlukan adanya determinan pertama terlebih dahulu, kemudian determinan kedua menambah nilai (value added) dari determinan pertama, determinan ketiga menambah nilai determinan pertama dan kedua, dan seterusnya sehingga pada akhirnya terjadi kumulasi nilai pada determinan kelima sehingga meletus aksi itu. Determinan itu berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Situasi sosial (Sosial condusivenness).
2. Kejengkelan atau tekanan sosial ( Structural strain).
3. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) terhadap suatu sasaran tertentu, yang berkaitan erat dengan faktor pencetus (precipitating factor).
4. Mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action).
5. Kontrol sosial (Social control).

Jika teori ini dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka dapat
dicermati sebagai berikut ;

1, Dengan adanya sistem kemasyarakatan yang ada di Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dan adanya saling komunikasi antar warga yang begitu erat dan kekeluargaan, memberikan suatu ikatan kelompok yang kuat, dimana apabila ada salah satu warga yang mengalami keadaan yang dirugikan oleh orang lain diluar Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, yang kemudian mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa tidak dapat terakomodasi maka situasi tersebut memberikan peluang yang kondusif untuk terjadinya kerusuhan massa (Social Condusiveness). Social Condusiveness ini merupakan syarat Determinan pertama dalam teori ini.

2. Pada syarat Determinan kedua ini menambah nilai (Value added) pada Determinan pertama, hal ini ditunjukkan oleh warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dengan secara bersama-sama (massal) warga Desa dengan segala rasa kebencian dan frustasi melakukan tindakan agresi terhadap dengan melakukan penganiayaan secara membabi buta dan kejam, terhadap Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana (yang disangka adalah pencuri kendaraan bermotor) sehingga menyebabkan meninggalnya kedua orang tersebut, dengan tidak mempedulikan sama sekali apapun akibatnya. Hal ini merupakan luapan kejengkelan dan atau tekanan sosial (Structural strain).

3. Begitu juga pada syarat Determinan Ketiga, memberikan dukungan terhadap determinan pertama dan determinan kedua, sehingga mewujudkan berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) yang terbentuk pada warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terhadap para pelaku pencurian, dalam kasus tersebut dapat kita lihat dengan adanya perubahan situasi yang berkembang melalui prasangka kebencian warga terhadap Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana yang disangka adlah kawanan pelaku pencurian sehingga menjadikan faktor pencetus (Precipitating factor), menjadikan peristiwa itu mengawali dari tindakan warga untuk melakukan penganiayaan secara massal dengan tidak manusiawi.

4. Pada syarat Determinan keempat ini juga memberikan nilai tambah terhadap Determinan kesatu, kedua dan ketiga, sehingga terwujudnya determinan keempat ini berupa bentuk mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action ), Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat siap menghadapi masalah yang sewaktu-waktu akan timbul dengan bentuk pengaktualisasian aksi massa.

5. Akhirnya terbentuknya syarat Determinan kelima dimana tentunya juga determinan kelima ini menambah nilai terhadap determinan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Determinan kelima merupakan lawan dari determinan kesatu sampai dengan keempat. Jika determinan kelima ini kuat, maka kejadian kasus tersebut diatas, tidak akan terjadi, determinan kelima ini adalah Kontrol sosial (Social control). Dalam hal ini sejauh mana aparat keamanan yang ada/bersiaga dari tingkat bawahan sampai dengan tingkat atas, dapat melakukan pengendalian situasi di atau paling tidak menghambat faktor-faktor terhadap pemenuhan determinan-determinan sebelumnya, sehingga mata rantai determinan sebelumnya dapat putus dari hubungannya. Semakin kuat Determinan Kontrol sosial ini diwilayah Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang masyarakatnya cukup dikenal keras, maka semakin kecil peluang meletusnya kerusuhan atau penganiayaan massa itu.
Dengan terpenuhinya kelima syarat determinan secara berurutan dan tiap-tiap determinan menambah nilai determinan sebelumnya secara berurutan, maka Theory of Collective Behavior oleh N.J. Smelser secara analisa terpenuhi,

III. KESIMPULAN

Dari apa yang sudah kami paparkan diatas, maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap kasus telah yang terjadi di Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yaitu Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana meninggal dunia ialah merupakan suatu sebab dan akibat dari beberapa persoalan/kekecewaan masyarakat Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terhadap korban yang disangka adalah pelaku pencurian sehingga terjadi luapan emosi (yang menyebabkan agresivitas massa) setelah adanya beberapa faktor pemicu, antara lain :

1. kekesalan Warga karena sering terjadinya pencurian (curat, curas, curanmor)
2. Salah seorang warganya yaitu JPG menginformasikan bahwa dirinya menjadi calon korban pencurian kendaraan bermotor
Teori-teori Psikologi yang dapat menjelaskan permasalahan seperti yang kami kemukakan pada analisa kasus diatas, antara lain :
1. Berlakunya Teori AGRESI (Myers) pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan karena ada salah seorang warga Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yaitu PLG menginformasikan bahwa dirinya menjadi calon korban pencurian kendaraan bermotor dan warga pun melakukan apa yang disebut perilaku agresi.
Perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (Hostile Aggression) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi mereka terhadap2 (dua) orang anggota Polres Kuningan yaitu Bripda Asep Irawan dan Bripda Mayan Radiana yang disangka adalah kawanan pencuri kendararaan bermotor tersebut tidak peduli jika perbuatannya (penganiayaan secara beramai-ramai) akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak daripada manfaat yang didapat oleh mereka.

2. Berlakunya Teori Lingkungan yaitu Teori Frustrasi-Agresi Baru (Berkowitz dan Berkowitz & Le Page), dengan timbulnya rasa frustasi dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat disebabkan karena sering terjadinya pencurian di desanya Agresi beremosi rasa benci dari para penduduk tidak dilakukan tiba-tiba saja, tetapi ada pancingan tertentu yaitu informasi adnya pelaku pencurian yang ‘disiarkan’ oleh PLG

3. Berlakunya Teori Pengaruh Kelompok (Staub) yang dapat terlihat dari penduduk Desa Sindang Panji, Kec.Cikijing, Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang melakukan penganiayaan secara beramai-ramai terhadap para korban, maka dapat kita katakan bahwa kelompok mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresif.

Semakin besar jumlah gerombolan pelakunya, maka semakin kejam juga proses pengeroyokan dan penganiayaannya (Mullen, 1986)
Mereka menganggap tidak ada yang bertanggung jawab/kerancuan tanggung jawab (karena dikerjakan beramai-ramai). Juga karena adanya desakan dari yang lain (kelompok) untuk ikut melakukan perbuatan itu, dan juga karena adanya identitas kelompok sehingga jika tidak melakukan akan dianggap bukan sebagai bagian dari mereka.
Selain itu, adanya de-individuasi yang menyebabkan pemikiran mereka beranggapan bahwa identitas individunya tidak akan dikenal oleh orang lain karena perbuatan yang mereka lakukan secara beramai-ramai.

4. Berlakunya Teori Keterpaduan Kelompok/Group Cohesiveness (Gustave Le Bon) yang menyebutkan bahwa psikologi massa berbeda sekali dengan psikologi individual.
Le Bon juga berpendapat bahwa jiwa kelompok adalah irasional, impulsif, agresif, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan, serta seolah berada dibawah pengaruh hipnotis.

5. Berlakunya Teori Dinamika Kelompok yaitu Theory of Collective Behavior (NJ. Smelser) yang menyebutkan bahwa dalam perilaku massa ada tahapan-tahapan persyaratan (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya perilaku massa dan ke-5 (lima) prasyarat itu harus berurutan.
Determinan itu berturut-turut adalah sebagai berikut :

a. Situasi sosial (Sosial condusivennes).
b. Kejengkelan atau tekanan sosial ( Structural strain).
c. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas (Generalized hostile belief) terhadap suatu sasaran tertentu, yang berkaitan erat dengan faktor pencetus (precipitating factor).
d, Mobilisasi massa untuk beraksi (Mobilization for action).
e. Kontrol sosial (Social control).

Dengan timbulnya kelima syarat determinan secara berurutan dan tiap-tiap determinan menambah nilai determinan sebelumnya, maka Theory of Collective Behavior oleh N.J. Smelser akan dapat terpenuhi, sehingga akhirnya akan dapat menyebabkan gerakan massa/perilaku massa yang bila tidak dapat terkendali bisa menimbulkan kerugian pada semua pihak.

Daftar bacaan dan referensi :
1. Sarwono, Sarlito Wirawan (1997) : Individu & Teori-Teori Psikologi Sosial.
2. Sarwono, Sarlito Wirawan (1999) : Psikologi Kelompok & Psikologi Terapan.
3. Sunarto, Kamanto (2000) : Pengantar Sosiologi (Edisi Kedua), sebagai bahan bacaan.