membuka sekelumit cybercrime sebagai kejahatan transnasional

Cybercrime
Kejahatan Cyber memiliki karaktersitik yang sangat khusus sehingga perlu diikuti dengan dinamisasi Struktur, Substansi dan Budaya hukum yang cepat mengikuti perkembangan Cyber dan Cybercrime , adapau kekhususannya dipengaruhi oleh kecepatan kejahatan yang hanya berlangsung sangat singkat dalam hitungan detik , adanya interaksi individu maupun kelompok sehingga pemikiran, ide , maupun pesan yang illegal di luar dunia Cyber itu sendiri dapat tersebar dan menjangkiti masyarakat dalam skala luas dan cepat, Universalitas dunia cyber merupakan jaminan kebebasan bagi seseorang untuk memplubikasikan ide , pesan dan niatan bahkan untuk sesuatu yang sangat membahayakan seperti terrorism dalam cyberterrorism , kemudian Cyber space tidak dalam keadaan ragawi atau fisik sehingga konsep hukum yang digunakan menajdi kabur seperti dalam hal upaya pembuktian , pengumpulan alat bukti serta yuridiksi yang berwenang.
Pemikiran pembentukan hukum cyber untuk mengantisipasi dinamika perkembangan cyber khususnya cyber crime , dilakukan melalui perumusan cyber law itu sendiri, di Indonesia terdapat ebebrapa rumusan tentang cyberlaw , salah satunya konsep Hukum Telematika yang dirumuskan dalam Makarim,2005 sebagai hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu system elektronik , baik yang terkoneksi melalui internet maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.
Shinder dalam Golose, 2008,p.29 menyebutkan bahwa cybercrime terdiri dari 2 ( dua ) golongan antara lain :Pertama; Cybercrime with Violence seperti :Cyberterrorism, Assault by threat, Cyberstalking, Child pornography, sedangkan yang kedua; Cybercrime without Violence seperti : Cybertresspass, cybertheft, cyberfraud, destructive cybercrimes, dan other nonviolent cybercrimes.
Penerapan hukum cyber harus melihat kepada cakupan Juridiksi dalam Cyberspace yang meliputi :
1. Subjective territoriality : yang menekankan bahwa keberlakuan ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain.
2. Objective Territoriality : bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibata utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
3. Nationality : bahwa Negara mempunyai juridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kearganegaraan pelaku.
4. Passive Nationality : bahwa penekanan juridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle : menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
6. Asas Universality merupakan asas yang menyatakan bahwa adanya perhatian khusus terkait engan penanganan hukum kasus- kasus cyber . asas ini disebut sebagai “ Universal Interest Jurisdiction” pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan ( sea priracy), kemudian asas ini mulai diterapkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against Humanity ), seperti penyiksaan , genosida, pembajakan udara , yang mana terdapat kemungkinan kelak asa ini diterapkan kepada kejahatan internet piracy seperti computer, Cracking hacking , viruses dll. Namun perlu adanya pertimbangan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.
Eksistensi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Cyberlaw di Indonesia mengatur antara lain : Transaksi elektronik atau e-commerce, hak cipta ( property right), pemanfaatan tanda tangan digital ( Digital Signature) dan ( Certification Authority ), perbuatan pidana ( cybercrime) dan pemanfaatan alat bukti digital ( Digital Evidence).
Beberapa isu terkait Property Right atau hak cipta terkait dengan pengakuan dan persepsi pengguna computer terhadap pilihan Copy Right dan Copy Left, Free Software maupun Open Source Software.
Landasan hukum Internasional yang mengatur kejahatan Cyber seperti yang dimaksud dalam Convention On Cybercrime , Budapest, 23 November 2001 selanjutnya dikenal sebagai Konvensi Budapest menyebutkan tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan Cyber antara lain :
1. Kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan system computer ( offences against the confidentially, integrity and availiablity of computer data and systems), yang meliputi : illegal access ( Mengakses tanpa Hak), illegal interception(Tanpa Hak menyadap), data interference ( Merusak data), system interference (merusak system), misuse of device(menyalahgunakan alat).
2. Kejahatan yang berhubungan dengan Komputer ( Computer related Offences) , yang meliputi antara lain : Computer related Forfery ( pemalsuan), computer related fraud ( penipuan ) ,
3. Kejahatan terkait isi atau muatan ( Content related offences), seperti kejahatan dengan muatan pornografi anak ( Offences related To child Pornography).
4. Kejahatan yang berhubungan dengan HAKI ( Offences related to Infringements of copyright and related rights )
Tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi Cybercrime adalah :
1. Skala kejahatan yang dapat dilakukan semua golongan manuasia , kapan saja , dari mana saja , secara lintas batas dan antar juridiksi,
2. Aksestabilitas yang sangat mudah , ketika jaringan internet tersedia bahkan gratis , pernagkat keras dan lunak yang murah dan terjangkau, pengetahuan masyarakat terkait teknologi berbasis computer semakin canggih.
3. Anonimitas , bahkan penggunaan IP addres sebagai alamat / kotak pos yang mengakitkan pengguna dan dunia maya dapat saja diganti maupun dirubah, kecenderunagn anonimitas terkait dengan kemudahan akses yang dilakukan .
4. Portability and Transferability , bahwa keunggulan teknolgi digital adalah kemapuan menyimpan, mengubah bahkan memindahkan sejumlah data dengan ukuran sangat besar dalam bentuk fisik menjadi sekelompok data elektronik yang demikian kecil , ringkas dan mudah untuk dipindahkan , disebarkan dan disembunyikan.
5. Global reach , adalah sebagai sarana yang menghilangkan batas “Borderless” manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja dari mana saja secara real time, yang tentunya hal ini akan makin mempersulit ketika seranagn dilakukan , dan kejahatan terjadi dilakukan tanpa adanya juridiksi yang sama .
6. Absence of capable Guardians , sifat khas data elektronik membutuhkan tenaga penyidik yang ahli atau didukung tenaga foresik digital yang memadai , bahwa tidak setiap penegak hukum mapu melakukan penyidikan , termasuk kemampuan bekerja lintas yuridiksi , dan lintas Negara.

Upaya penyidikan terhadap cybercrime selain menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan secara umum seperti yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, juga dilakukan dengan mengumpulkan, mengamankan dan mengajukan bukti bukti Digital , beberapa sumber hukum positif di Indonesia yang menjadi landasan penggunaan Bukti bukti Digital adalah :
1. Pasal 184 ayat 1 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan.
3. Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahuin1999 tentang pemberantsan tipikor.
4. Pasal 38 UU No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang.
5. Pasal 44 ayat 2 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.
6. Pasal 27 perpu Ri No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003.
7. Pasal 29 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
8. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
Penggunaan Digital evidence dilakukan dengan melihat kepada “Types of evidence for computer crime “ yaitu : Digital Evidence ( berupa informasi berkaitan dengan kasus kejahatan yang tersimpan atau disebarkan dalam bentuk digital ).kedua ; Data Objects merupakan informasi terkait kasus criminal dalam bentuk benda fisik.Ketiga ; Physical items merupakan media fisik yang menjadi tempat penyimpanan infromasi digital atau yang digunakan untuk mengirim atau menyebarluaskan.
Selain terkait dengan types of evidence bahwa terdapat pertimbangan kalasifuksi bukti digital “ Classification of Digital Evidence yang meliputi :
1. Original Digital evidence sebagai physical items, data objects, yang terkait dengan kejahatan dimana langsung diperoleh pada saat penyitaan.
2. Duplicate digital evidence sebagai reproduksi akurat dari semua obyek data yang diperoleh.
3. Demonstrative evidence merupakan hasil rekonstruksi dari suatu peristiwa, kejadian yang memungkinakan ditampilak kehadapan sidang dengan menggunakan visualisasi, table dan grapis.
4. Documentary evidence merujuk kepada document tertulis seperti bukti pada umumnya.
Pengumpulan , pengamanan dan penyajian bukti digital sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 5 ( lima ) aturan pokok antara lain :
1. Admissible : bahwa bukti digital dapat dihadirkan dan digunakan sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat sidang di pengadilan.
2. Authentic : bahwa bukti yang dihadirkan memang memiliki kaitan langsung, relevan terhadap kejahatan yang terjadi.
3. Complete : bahwa bukti yang dikumpulkan bukan hanya dalam perspektif pelaku melakukan kesalahan di suatu situs namun juga mampu menunjukan keberadaan orang lain di situs yang sama namun tidak melakukan kejahatan.
4. Realiable : bahwa bukti yang dikumpulkan masuk akal dan tidak sahih karena dalam proses pengumpulan, pengamanan dan penyajian menggunakan metode dan prosedur standar yang benar dan sah.
5. Believable : dapat dengan mudah dipahami dan diyakini oleh disajiukan dalam bentuk dan penjelasan yang umum dimengerti awam dan pengadilan sehingga keyakinan atas kepastian bukti tersebut dapat menguatkan hakim.

HACKER, HACKING DAN KEGALAUAN POLRI DI TIMBUKTU

HACKER, HACKING DAN KEGALAUAN POLRI DI TIMBUKTU
Perkembangan teknologi informasi tidak ubahnya seperti pedang bermata dua, disatu sisi kecangguhan teknologi informasi telah berhasil menghapuskan sekat sekat geografis antar wilayah bahkan negara, seseorang cukup duduk didepan sebuah laptop yang tekoneksi melalui jaringan internet untuk melakukan pembicaraan tatap muka langsung secara real time dengan lawan bicara yang berada ribuan mil jauhnya, namun demikian kemungkinan yang sama terjadi manakala pembicaaraan via layanan komunikasi internet tersebut ternyata digunakan untuk melakukan kejahatan lintas negara yang memiliki kedaulatan dan yuridiksi berbeda.
Sejarah kejahatan dalam dunia maya merupakan salah satu isu penting dalam hukum dunia maya ( cyber law), sehingga dalam sudut pandang praktis terhadap cakupan kejahatan dunia maya terhadap sistem komputer tentunya berkisar dari masalah akses tanpa ijin, perusakkan data atau program komputer, penyisipan data tanpa ijin terhadap, dari atau dalam sistem atau jaringan termasuk didalamnya kegiatan spionase komputer, sedikit berbeda tentunya manakala kejahatan dunia maya difokuskan kepada sebagai suatu definisi kejahatan apapun yang dilakukan melalui internet dan sistem komputer sebagai suatu kejahatan yanglebihluas termasuk sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi kejahatan Dunia maya : Penipuan yang berkaitan dengan komputer, Pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan keamanan jaringan .
INTERNET SEBAGAI PUBLIC DAN GLOBAL GOOD
Kemanfaatan jaringan Internet untuk kehidupan manusia perlu mendapat perhatian yang serius , hal ini disebabkan karakteristik Internet itu sendiri sebagai suatu jaringan yang sifatnya Publik dan Global pada dasarnya adalah tidak aman , perencanaan dan implementasi perlindungan berupa sistem keamanan Internet senantiasa diperlukan dan dikembangkan , Internet sebagai sarana untuk memudahkan kehidupan manusia memerlukkan manusia itu sendiri untuk mengelola jaringan, tinggal bagaimana niat dan tujuan penggunaan , apakah untuk hal positif atau untuk kejahatan yang kerap kemudian disebut Hacker Hitam / Cracker.
Makna harafiah Hacker,Hacking dan Cracker adalah merujuk kepada orang , atau sekelompok orang dengan kemampuan tertentu dibantu jaringan dan peralatan Komputer melakukan penyusupan dan kemudian melakukan perusakkan dengan maksud untuk sekedar mengetahui kelemahan suatu sistem keamanan lantas berkeinginan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan maupun memang bertujuan untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Bila Hacker merujuk kepada pelaku dan Hacking merujuk kepada perbuatan maka Cracker merujuk kepada pelaku “Hacker” yang melakukan perbuatan dengan motivasi kejahatan.
Pemikiran terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hacker yang berkembang menjadi Cracker sebagai suatu keharusan negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan. Manakala bentuk serangan hacker yang berkembang menjadi kejahatan serius, telah berkembang lebih dari sekedar kegiatan kreatif untuk menguji level dan ketahanan suatu sistem keamanan Komputer, menjadi suatu kejahatan yang merugikan kepentingan dan hak individu-individu maupun masyarakat dan eksistensi kedaulatan suatu negara, sebagai sebuah karakteristik jaringan Internet adalah sebuah Public dan Global Good mensyaratkan kerjasama lintas negara, lintas penegak hukum dan pengampu kepentingan dan kesamaan persepsi sesama pemangku kepentingan (penegak hukum) terhadap landasan dan kewenangan hukum yang melingkupi kejahatan dunia maya sebagai ulah Hacker, Hacking dan Cracker.
Fenomena kebutuhan kerjasama dan persamaan persepsi hukum, didukung oleh pendapat Niniek Suparni yang menyebutkan bahwa Problematika dan permasalahan yang muncul seiring penggunaan Internet dan tindakan Hacking yang dilakukan Hacker dan atau Cracker menimbulkan implikasi sebagai berikut : pertama Problematika Substansif, yakni permasalahan yangterkait dengan keaslian data masage, Keabsahan ( Validity), kerahasiaan ( Confidentality/ Privacy), keamanan ( Security), dan ketersediaan ( Availibility) kedua , terkait problematika Prosedural yaitu pengakuan dan daya mengikat putusan hakim suatu negara lain untuk diberlakukan dan dilaksanakan di negara lawan, sekalipun terdapat instrumen –instrumen Internasional .
Polri selaku alat negara penegak hukum diberikan tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakkan hukum di Indonesia,tercatat beberapa prestasi Polri terkait upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan Dunia maya baik dalam konsepsi praktis maupun kejahatan dunia maya dalam konteks segala kejahatan yang dilakukan melalui internet dan sistem komputer namun bagaimana ketika Polri sebagai suatu organisasi dalam mengelola jumlah dan kemampuan Sumber daya Manusia yang ada dan bervariatif, Sumber Anggaran yang harus akuntabel dan bentang Geografi Nusantara, akankah mampu mewujudkan suatu Kepastian Hukum melalui upaya penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan terhadap kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh hacker maupun Cracker.
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KEJAHATAN DUNIA MAYA
Yuridiksi !, setiap Penyidik Polri yang kebetulan mengahdapi atau menerima laporan kejahatan dunia maya setidaknya harus memperhatikan 3( tiga) pertimbangan utama dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya: pertama ,Yuridiksi Prosedural , kedua : Yuridiksi Substantif , aturan mana yang akan di terapkan, ketiga: Yuridiksi penegakkan, bagaimana menerapkan kepusan pengadilan terhadap sebuah penyidikan kejahatan dunia maya.
Pengadilan atau negara manakah yang mempunyai kewenangan yang tepat untuk melakukan tindakan berdasar hukum, Produk Hukum apakah yang tepat digunakan dalam kriminalisasi kejahatan dunia maya dan siapa yang berwenangt untu7k melakukan proses penyidikan , bagaimana prosedur dan apa yang bisa dilakukan terhadap eksekusi keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai gambaran bilamana kejahatan yang dilakukan oleh Hacker/ Cracker dilakukan antar wilayah yang memiliki kewenangan berdasar locus delicti apakah dapat dikembangkan pengertiannya menjadi tempat dimana kejahatan dilakukan, tempat dimana akibat kejahatan tersebut dirasakan atau tempat dimana kejahatan tersebut digagas dan dipersiapkan.
Ketika locus delicti sedemikian penting menjadi pertimbangan apakah penyidik Polri di Polres atau Polsek Timbuktu dapat serta merta menerima kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait laporan masyarakat, dan untuk mencegah Penyidik Polri menolak Laporan Masyarakat dengan alasan bukan dalam lingkup yuridiksi tugas dan kewenangannya maka pertimbangan sebagai berikut dapat menjadi pedoman untuk menyikapi peliknya permasalahan untuk menetukan siapa yang paling berhak menerima dan melakukan peyidikan.
Kejahatan Dunia Maya sebagai kejahatan yang terjadi secara lintas negara ( wilayah ) memerlukan pemahaman yang mendalam bagi setiap otoritas penegak hukum untuk setidaknya memahami beberapa asas yang dapat dipergunakan , yaitu : pertama ; Subjective territoriality dimana menekankan bahwa berlakunya hukum pidana adalah didasarkan kepada dimana perbuatan pidana dilakukan walaupun akibat yang ditimbulkan berada di wilayah lain, kedua; adalah Obyective Territoriality yang menyatakan hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan kejahatan dirasakan, ketiga ; nationality adalah yuridiksi didasarkan kepada kewarganegaraan pelaku tindak pidana dunia maya, Keempat ; adalah passive nationality , adalah yuridiksi diberlakukan menurut kewarganegaraan korban kejahatan , kelima; Protective principle yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, keenam; asas universality sebagai asas universal interest juridisdiction maknanya memperoleh perluasan bahwa setiapnegara berhak menangkap dan menghukum pelaku lintas negara khususnya kejahatan dunia maya seperti terhadap pelaku kejahatan pembajakan, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Bukti dan Pembuktian dalam Kejahatan Dunia Maya
Bayangan pertama dalam benak penyidik Polri manakala menerima laporan terkait Kejahatan Dunia maya , seperti ketika seseorang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari sebuah kegiatan transaksi online , sebagai seorang hacker/ Cracker anonimitas identitas merupakan kesulitan tersendiri sebelum penyidik Polri dapat dengan melakukan suatu penyidikan atas laporan masyarakat.
Penyidikan yang mengacu kepada KUHAP tidak mengatur tentang bukti bukti elektronik adalah bukan merupakan suatu dalih yang lantas bisa membebaskan Hacker/ Cracker untuk melenggang dari jeratan Hukum.upaya upaya penelusuaran bukti yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dapat dikenakan delik- delik Konvensional agar lebih tegas , artinya Penyidik Polri tidak perlu ragu-ragu menggunakan dan menggupayakan mencari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, walaupun secara praktek adalah sangat sulit menemukan seorang yang berkualifikasi ahli dibidang Komputer dan jaringan Internet yang dapat secara sah memberikan keterangan , apalagi bagi penyidik Polri di pedalaman.
Penggunaan pasal 184 KUHAP mampu diterapkan dalam kasus kejahatan dunia maya untuk sistem pembuktian dan alat alat bukti, demikian halnya dengan surat elektronik ( e-mail) juga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf d KUHAP, pergeseran bentuk surat dari paper based menjadi elektronic based apalagi yang didukung dengan oleh alat bukti lain maka kedudukannya akan lebih meyakinkan kedudukannya sebagai alat bukti dalam perkara cyber crime, walaupun secara eksplisit belum diatur dalam KUHAP.
Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili Cybercrime terhadap komputer dan program komputer adalah keterangan ahli, Surat dan Petunjuk, ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal dibandingkan keterangan saksi( korban maupun saksi lain ) dan keterangan terdakwa.

SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM
Ketika penegakkan hukum berupa upaya penyidikan dan penjatuhan Sanksi pidana berhadapan dengan dinamika Struktur , Substansi dan Budaya hukum yang demikian relative , sehingga bagi sebagian masyarakat keinginan melapor adanya suatu kejahatan dunia maya , maupun inisiatif Polri melakukan penyidikan sering terkendala. Kesulitan menghadirkan saksi ahli, biaya penyidikan yang relatif belum mencukupi maupun dugaan kerugian yang bisa saja demikian kecil secara material merupakan suatu keuntungan bagi Hacker dan Cracker untuk terus melakukan aktifitasnya, sehingga terobosan upaya penegakkan hukum sebagai ultimum remidium (pilihan terakhir ) perlu disikapi oleh masyarakat dan pengelola jaringan internet untuk pandai pandai melakukan pencegahan secara aktif maupun pasif agar terhindar menjadi korban kejahatan dunia maya, pun demikian kepada pengelola jasa layanan Internet untuk sedapatnya memeberikan perlindungan kepada konsumen pemakai jasa Internet untuk melakukan blokir ataupun memberikan peringatan atas konten yang diduga digunakan secara ileggal maupun melanggar huku yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen, layan laporan penyalah gunaan dan komplain terhadap jasa jaringan Internet menjadi kewajiban semua pihak.

Daftar Pustaka
1. Niniek Suparni,S.H.,M.H. Cyberspace; Problematika dan Antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, 2009.
2. Agus Raharjo,S.H.,M.Hum. Cybercrime; Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
3. Jovan Kurbalija, Sebuah Pengatar Tentang Tata Kelola Internet, Diterjemahkan oleh Andreas Adianto dan Swastika Nohara, APJII, 2010.
4. Drs.H.Sutarman,M.H., Cyber Crime; Modus Operandi dan Penaggulangannya, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta,2007.

Terorisme dan radikalisasi dalam format kejahatan Transnasional

Perbedaan TPPO dan People Smugling
Perbedaan antara penyelundupan manusia dengan Perdagangan Manusia bisa membingungkan. Kebingungan ini bisa menyulitkan dalam mendapatkan informasi yang akurat, khususnya dari negara-negara transit. Perdagangan manusia seringkali, tapi tidak selalu, melibatkan penyelundupan; korban pada awalnya setuju untuk diangkut di dalam sebuah negara atau melintasi perbatasan. Yang membedakan antara dua kegiatan seringkali memerlukan informasi yang terinci mengenai keadaan akhir para korban.
Penyelundupan pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara. Tetapi menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, secara tersendiri, bukanlah perdagangan manusia, walaupun seringkali dilaksanakan dalam keadaan yang berbahaya.
Penyelundupan orang / People Smugling seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan tersebut. Sementara itu, perdagangan manusia/ Human Trafficking , bisa tanpa persetujuan mereka atau kalaupun korban pada awalnya sudah memberi persetujuan, persetujuan mereka telah ditiadakan karena pemaksaan, penipuan, atau tidakan kejam dari pada pelaku perdagangan.
Korban perdagangan manusia seringkali tidak menyadari bahwa mereka akan dipaksa melakukan prostitusi atau mengalami situasi kerja paksa yang bersifat eksploitasi. Karena itu, penyelundupan bisa menjadi perdagangan ilegal. Komponen kunci yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan adalah unsur kecurangan, penipuan, atau pemaksaan.
Tidak seperti penyelundupan, perdagangan manusia dapat terjadi baik korban dipindahkan di dalam negeri atau ke luar negeri. tidak penting apakah korban telah diangkut ke suatu situasi eksploitasi untuk suatu bentuk perdagangan manusia keji terjadi atau tidak. Sudah cukup untuk menjelaskan bahwa seseorang adalah korban Jika dia direkrut, ditampung, disediakan, atau diperoleh “untuk bekerja atau melayani secara paksa, melalui penggunaan kecurangan, penipuan atau pemaksaan untuk tujuan-tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon), atau perbudakan.”

Perbedaan antara Organized Crime Group dengan Transnasional terror Group :
1. Perbedaan dilihat kepada ; Motivasi melakukan kejahatan, orientasi terhadap tujuan organisasi, peran media massa, legitimasi / pengakuan terhadap perbuatan, pernyataan bertanggung jawab atas tindakan, dan hubungna dengan aparat pemerintah .
2. Sedangkan persamaannya adalah : dilakukan oleh orang waras, penggunaan kekerasan dan pidana , dilakukan secara terselelubung,sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum nasional dan Internasional, merupakan bagian dari asimetric war terhadap negara, sangat lighat mudah beradaptasi ,kerap melakukan serangan kepada sasaran yang kerap menimbulkan simpati, kerap memberikan bantuan kepada masyarakat setempat atau masyarakat yg simpati, mengikuti dan menggunakan perkembangan teknologi terbaru, senantiasa membangun jaringan cukup kuat bila memiliki pelindung yang kuat.

Proses Radikalisasi

Berdasarkan type Radikal terbagi berdasarkan perpaduan antara faktor : persepsi dari pelaku dan tingkat dukungan tertentu , sehingga terdapat perpaduan ; Coordinated radikal , Opportunistic , Militants dan loners.
Kemudian berdasarkan tingkat komitmen terhadap radikalisme terdapat beberapa faktor yang berpengaruh : kisaran waktu menerima pengaruh Radikal ( Lomh atau short ) dan kualitas pengaruh radikal yang diberikan ( high dan low) : simpatisan, pendukung, New Comers, aktivist dan anggota inti.
Tahapan Radikalisasi adalah : proses Pra Radikalisasi, pengidentifikasian diri , Indoktrinasi, Jihadisasi dan serangan , sedangkan anak tangga yang merubah Radikalisasi menjadi terorism adalah :
1. Intepretasi psikologis atas kondisi dalam masyarakat.
2. Pilihan untuk melawan perlakuakn tidak adil.
3. Penyiapan tindakan agresi
4. Penguatan Moral.
5. Solidifikasi , pemantapan pola fikir dan pembenaran atas aksi yang dilakukan oleh organisasi teroris.
6. Tindakan terorisme berupa kekerasan terhadap kemanusian yang dibenarkan.
Dalam perspektif radikalisme di Indonesia adalah : akibat rendahnya dan metode pengajaran dogmatis , krisis identitas dan pencarian motivasi hidup, kesulitan ekonomi, alienasi sosial budaya, batasan akses politik, solidaritas sesama, dan dualisme masyarakat terkait Terorisme sebagai dukungan ataupun pertentangan.

Bagaimana Internet digunakan oleh organisasi terorism
Internet digunakan oleh kelompok terorisme adalah untuk propaganda berupa : pengahsutan , Radikalisasi dan rekrutmen anggota baru , digunakan untuk Pembiayaan ( Finacing ) kegiatan terorism dimana sumber pembiayaan dari sumbangan individu, dibiayai oleh negara sponsor maupun organisasi dan korporasi yang bersimpati termasuk sumber dana yang diperoleh dari kegiatan terorisme ( fa’i ) , digunakan sebagai metode menyampaikan pelatihan dan mendidik anggota yang kemungkinan tersebar di berbagai tempat berjauhan , sebagai sarana perencanaan berupa sarana melakukan komunikasi tertutup guna menghindari penjejakan para penegak hukum dan sebagai sumber informasi, sebagai sarana pelaksanaan kejahatan / eksekusi dan terakhir sebagai bentuk serangan terhadap internet itu sendiri berupa virus , trojan D-dOs.

Motivasi perpaduan antara teriorism dengan organisasi Kejahatan lain :
1. Untuk pertukaran keahlian : pencucian uang , keahlian penggunaan senjata dan bom, kemudahan pemalsuan identitas dan dokumen .
2. Untuk mendapatkan dukungan operasional seperti : pemanfaatan untuk kerjasama penyelundupan, sumber dana , memperoleh perlindungan bagi aktifitas kejahatan maupun secara fisik perorangan.
Dilakukan secara copycat / Activity appropriation : peniruan terhadap metode yang dilakukan antara kelompok terorism meniru atau ditiru oleh organisasi kriminal. Kerjasama temporer transaksional / Nexus, Simbiosa salaing ketergantungan dan kesamaan persepsi , prosedur dn struktur yang sejalan, Hybrid sebagai puncak tertinggi kerjasama yang mengarah kepada perjuangan politik bersama.

Faktor penyebab tumbuhnya extremims adalah : Terdapat beberapa faktor yang menumbuhkan ekstrimism seperti
1. konteks masyarakat tempat sikap ektrimis itu tumbuh , ikatan sosial , hubungan patron clien , kondisi sosial dan dimamika budaya serta masalah lokal spesifik setempat.
2. Konteks individual : kepribadian , sikap dan pandangan yang dimiliki , wawasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki, pengaruh hubungan dalam keluarga pengalaman terhadap suatu issu terkait ajaran ektrimism.
3. Konteks faktor penarik ( pull factors) : daya tarik suatu ajaran dengan dengan tema yang relevan dengan norma dan nilai – nilai dalam masyarakat yang di bentuk dari kondisi masyarakat , pola pikir , persepsi dan pengalaman individu , adanya hubungan komunikaso secara intesif dengan kelompok tertentu termasuk penguatan akibat kulaitas komunikasi yang intens.
4. Konteks faktor Pendorong ( push factors) : keterasingan individu atau suatu kelompok dari masyarakat lainnya , kemiskinan yang berdapak kepada akses pendidikan, ekonomi dan status sosial jauh dari keterlibatan politik praktis yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga politik lainnya kurang diberikan pemahaman dan kesalahan informasi yang berlalut larut membangkitkan sikap ekstrimis

Konsepsi antara ACPO dan OSCT dalam CVE adalah membangun pemahaman bahwa pekerjaan CVE sesungguhnya bukan merupakan Not A Job for The Police Alone : dibutuhkan kerja sama antara CTU , Neighbourhood Policing( NB) dan Local Authority Partners (LAP), berupa kegiatan yang meliputi : kegiatan antara Counter terorism Unit (CTU) dgn NB adalah : komunikasi , penugasan, dan berbagai info intelijen untuk melakukan countyer terorism. Sedangkan antara NB dengan LAP adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik, membangun kemapuan, dan berbagi informasi untuk melakukan counter ekstremism

Indikator Identifikasi dalam Investigasi Transnational Criminal Organization :
1. Struktur organisasi.
2. Ukuran/ Size. dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan
3. Violence / kekerasan yang dilakukan.
4. Identitas Kesukuan dan sosial.
5. Activities / kegiatan.
6. Lintas batas antar wilayah.
7. ada indikasi Korupsi.
8. Pengaruh politik.
9. Lintas batas antara kegiatan legal dan ilegal
10. Kerjasama dengan kelompok kejahatan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan Transnasional ( UN ODC ) adalah dengan : ekstradition, MLA, Joint Investigations, Spec Investigation techniques, Ops Gakkum, pusdata kriminal internasional ( Australian Bomb data center ), pelatihan dan bantek kepolisian ( JCLEC).

FENOMENA PREMANISME DAN KEJAHATAN JALANAN DALAM BINGKAI LOWER CLASS THEORY

FENOMENA PREMANISME DAN KEJAHATAN JALANAN DALAM BINGKAI LOWER CLASS THEORY

PENDAHULUAN
Masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

images (11)




Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.
Salah satu kejahatan yang harus menjadi prioritas Polri untuk mewujudkan rasa aman masyarakat adalah premanisme dan kejahatan jalanan. Pimpinan Polri telah menetapkan penanggulangan kedua jenis kejahatan ini sebagai program prioritas dengan pertimbangan bahwa kejahatan ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari aspek psikologis selain dampak kerugian ekonomi yang dialami korban. Bagi korban dan masyarakat lainnya, kejahatan ini sangat berdampak pada timbulnya rasa ketakutan sangat mendalam, sehingga rasa aman masyarakat akan hilang apabila Polri tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan. Hal ini akan berdampak pada fluktuasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Pada dasarnya, premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena gunung es tindak kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di permukaan. Oleh sebab itu, penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan tidak bisa hanya dengan upaya represif terhadap para pelaku. Namun harus secara komprehensif dengan menyelesaikan akar permasalahannya atau sering disebut dengan menyelesaikan masalah dari hulu.
PEMBAHASAN
Analisa Berdasarkan Teori Lower Class Culture
Premanisme berasal dari kata preman. Kata preman dalam beberapa kamus Bahasa Indonesia diartikan: 1. Swasta, pertikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil; 2. Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan); 3. Kuli yang bekerja menggarap sawah. Dalam kaitannya dengan premanisme, dari ketiga pengertian tersebut, yang paling sesuai adalah rumusan nomor 2 yang berarti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.
Ketika Premanisme dan kejahatan jalanan saat ini dirasakan semakin marak. Kejahatan yang masuk dalam lingkup kejahatan konvensional tiap tahun mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Premanisme dan kejahatan jalanan tidak bisa dilihat secara parsial melalui peristiwa kejahatan yang terjadi. Namun harus dilihat secara utuh dari akar permasalahan yang mendorong terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan. Banyak faktor yang memiliki kontribusi terhadap munculnya premanisme dan kejahatan jalanan.
Fenomena Premanisme dan Kejahatan Jalanan merupakan sebuah gambaran umum mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

images (10)

Dalam menganalisa kejahatan budaya kelas bawah, menurut Walter B Miller ada enam premis yang dapat diajukan menjadi acuan dalam menganalisa kejahatan budaya kelas bawah, dimana ke 6 premis tersebut bersifat alternatif serta tidak berkesinambungan.
1. Kesulitan (Trouble)
Kesulitan merupakan ciri utama kebudayaan kelas bawah. Konsep ini punya aneka makna. Kesulitan merupakan situasi atau sejenis perilaku yang disukai untuk membingungkan petugas atau agen dari kelas menengah. Mendapatkan kesulitan dan keluar dari kesulitan mewakili isu utama bagi pria dan wanita, dewasa dan anak golongan kelas bawah.
kondisi perekonomian yang buruk sebagian besar berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena sosial yang dapat memicu premanisme. Beberapa diantaranya adalah krisis moneter global yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional menyebabkan tutupnya perusahaan yang tidak mampu bersaing dan meningkatnya biaya produksi yang berakibat naiknya harga diyakini menjadi penyebab meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk premanisme dan kejahatan jalanan.
Premsanisme dan kejahatan jalanan yang berkembang di tengah masyarakat kelas bawah tidak lepas dari adanya masalah Urbanisasi penduduk , Kita tahu bahwa masalah pokoknya adalah kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata, maka dengan mencegah urbanisasi, kita bisa mengurangi kemungkinan berkembangnya kejahatan jalanan. Namun mengurangi urbanisasi tidak cukup dengan mencegah orangluar Jakarta masuk ke Jakarta (razia KTP, misalnya), namun harus dengan pendekatan yang jauh lebih komprehensif, yaitu misalnya dengan mengadakan lapangan kerja di daerah-daerah asal. Sehingga penduduk tidak perlu bermigrasi ke kota besar.
2. Ketegaran
Konsep ketegaran pada kebudayaan kelas bawah digambarkan dengan memiliki ketangguhan dan keberanian yang diukur dengan berani melawan aturan-aturan yang ada. Pranata-pranata kehidupan yang ada tidak lagi berfungsi secara maksimal sehingga untuk mendapatlkan tujuannya masyarakat kelas bawah sering melanggar aturan-aturan tersebut.

download (2)
Pada beberapa kasus penanggulangan Premanisme dan Kejahatan jalanan Tindakan represif dilakukan dalam bentuk penindakan melalui razia dan penangkapan pelaku premanisme dan kejahatan jalanan berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat yang menjadi korban atau melihat kejadian. Penangkapan dan hasil razia ini selanjutnya dilakukan proses penyidikan apabila terpenuhi unsur atau diberikan tindakan tipiring. Namun dalam kenyataannya, penindakan tersebut tidak sederhana dan gagal mencegah kembali dan menjerakan anggota kelompok Preman dan Pelaku kejahatan jalanan untuk tidak terlibat dan mengulangi kejahatan yang sama.
Ketegaran untuk berani dan tangguh melakukan suatu kejahatan bagi golongan kelas bawah adalah karena adanya pilihan rasional untuk mencari nafkah atau tersingkir dari kehidupan, Meningkatnya pengangguran mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatnya harga kebutuhan pokok berakibat menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah tuna wisma, meningkatnya urbanisasi tanpa keahlian dan pendidikan memadai memberikan kontribusi meningkatnya pengangguran, meningkatnya putus sekolah dll merupakan beberapa gejala sosial yang memicu meningkatnya premanisme dan kejahatan jalanan. Kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan mereka menempuh jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kejahatan.
3. Nasib/Takdir (Faith)
Kelompok yang merasa kehidupannya dikuasai oleh suatu kekuatan besar merasa bahwa kehidupannya dikuasai oleh suatu kekuatan besar merasa bahwa kehidupan ini sudah ditakdirkan sudah diatur kita tinggal menjalankannya saja. Nasib sial dan mujur bagi individu kelas bawah tidak lansung disamakan dengan kekuatan supernatural atau agama yang diorganisasikan secara formal.

download (3)
Pemikirannya lebih banyak bertalian dengan kekuatan magis, sedang bernasib mujur maka memang demikianlah adanya. Sikap pasrah dan menerima konsekuensi hidup yang tidak ada pilihan untuk memilih menjadi seorang pelaku kriminal atau menyingkir dari kehidupan ( menyerah dan kalah ) ditampakkan oleh ekspresi penampilan pelaku kejahatan jalanan dan Premanisme dalam golongan Kelas bawah dengan tubuh penuh tatto, Kekerasan,dan atribut fisik yang mengasosiasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang lekat dengan kekerasan, membawa senjata tajam, kepemilikan atas jimat dan sejenisnya adalah untuk melengkapi nasib / takdir yang tidak bisa ditolak sebagai bagian dari pola kehidupan Preman dan kejahatan jalanan yang senantiasa dituntut keras agar dapat bertahan.
4. Otonomi (Authonomy)
Kontrol terhadap perilaku individu merupakan suatu yang penting dalam kebudayaan. Bagi suatu kebuadayaan kelas bawah memiliki ciri khas tersendiri dengan pola yang berbeda-beda. Kesenjangan antara apa yang dinilai secara terbuka dengan apa yang diusahakan secara tertutup sering menonjol dibidang ini.
Pada tingkat terbuka ada cara penyelesaian yang digunakan melalui control eksternal, sebagai pembatasan perilaku terhadap otoritas yang tidak adil. Pada tingkat yang tertutup keinginan akan kebebasan pribadi dikendalikan melalui kelembagaan. Hal ini menunjukkan disatu pihak mereka menghendaki kebebasan pribadi, dilain pihak mencari lingkungan sosial restriktif di mana ada control eksternal yang tetap terhadap perilaku mereka. Suatu kesenjangan yang sama antara apa yang diinginkan secara terbuka dan tertutup ditemukan dalam bidang dependensi dan independensi.
Mereka yang melakukan kejahatan perorangan dampaknya kecil pada masyarakat (kalau tertangkap mereka bisa habis dipukuli masyarakat). Tetapi kejahatan-kejahatan terorgansasi bisa sangat meresahkan masyarakat. Tawuran antar sekolah, misalnya, adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi yang mengganggu masyarakat secara kronis. Preman-preman berjubah organisasi, juga meresahkan karena mereka sering melakukan sweeping, khususnya pada pihak-pihak yang kurang memperhatikan mereka. Hal ini diperkuat oleh faktor adanya identitas kelompok Preman yang kuat (ingroup feeling). Dengan adanya perasaan identitas kelompok yang kuat itu, maka rasa persaingan antar kelompok bisa sangat kental dan berdampak kepada tumbuhnya rasa permusuhan/ tawuran antar kelompok bisa berlangsung bertahun-tahun, maupun legalitas dan perlindungan bagi sesama anggota kelompok untuk melakukan kejahatan dalam lingkup wilayah yang dikuasai kelompok dengan identitas yang sama.
Salah satu penyebab banyaknya terjadi kejahatan dikelas bawah ialah kurang tegasnya aturan yang mengatur tentang kehidupan yang bermasyarakat, hal ini disebabkan oleh kekurangtahuan yang disebabkan oleh kebodohan dan kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum dari aparat penegak hukum. Sehingga masyarakat pada kelas bawah yang sedang terhimpit oleh kesulitan hidup sering melakukan kejahatan-kejahatan dan merasa bahwa kejahatan yang dilakukannya bukan merupakan sebuah perbuatan kejahatan.

download (1)

Penutup
Setiap permasalahan sosial dalam masyarakat berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas, termasuk menangani premanisme dan kejahatan jalanan.Premanisme dan kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu ditanggulangi sampai tuntas sampai ke akar permasalahan yang memerlukan dukungan oleh seluruh instansi Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dengan membangun kerja sama dan koordinasi tidak hanya sebatas wacana atau komitmen di atas kertas.
Berkaitan dengan hal ini, perlu ditumbuhkan kesadaran untuk meninggalkan ego sektoral, dan mulai mengoptimalkan lembaga pelatihan kerja atau sejenisnya untuk memberikan bekal ketrampilan terhadap masyarakat usia produktif supaya mampu membuka lapangan kerja. Pelatihan ini seharusnya juga bekerja sama dengan lapas untuk membina para narapidana upaya mereka memiliki bekal ketrampilan setelah keluar dari lapas dan tidak kembali pada profesi lama.

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN “TRAFFICKING IN PERSONS”

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN “TRAFFICKING IN PERSONS”

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang, terdapat penemuan penemuan terkait teknologi pengobatan, perkembangan metode dan kualitas kesehatan manusia, salah satu bukti perkembangan ilmu kedoteran adalah Transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard (1922-2001) di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan atas pasien Louis Washkansky (1913-1967) tanggal 3 Desember 1967. Washkansky meninggal dunia 18 hari kemudian, bukan karena persoalan jantung baru yang diterimanya melainkan disebabkan serangan pneumonia (radang paru-paru). Perkembangan Transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ Jantung manusia , namun berkembang ke Cangkok Ginjal, Hati , dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf .
Untuk kepentingan Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh dari oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon Donor Organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan Golongan Darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi / kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.
Ketika tingkat keberhasilan trasnplantasi organ semakin meningkatkan kemungkinan penderita penyakit akut dan kronis yang harus menerima donor Organ , demikian pula artinya permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan Donor semakin meningkat, pada awalmula perkembangan teknologi Transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun kini semakin hari mulai berkembang ke lingkar yang lebih luas.
Permintaan akan Organ tubuh dan jaringan Tubuh Manusia semakin pesat , tidak terbatas pada lingkaran keluarga saja ,namun merambah lingkar yang lebih luas,dengan catatan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock Organ donor sehingga membuka peluang terjadinya over demand organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari Organ Manusia akhirnya melahirkan praktek Perdangangan organ dan jaringan tubuh manusia.
Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan” Crimes against Humanity “ maka PBB kemudian merumusakn praktek perdagangan organ Tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional:
“Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons defines Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.
Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UNODC, sebagai pelaksanan dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocols thereto, dijelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan Organ Tubuh Manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas,sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan Illegal organ Tubuh Manusia perlu dilakukan terobosan terobosan hukum dan Yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan Perdangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, Kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organtubuh manusia,termasuk bagi mereka yang secara nyata menggurus , mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh , terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak , didalam atau antar negara , dengan korban tidak hanya wanita dan anak anak saja tetapi semua manusia.
Transplantsi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, apakah praktek jual beli Organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap ataukah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusian dan cara cara legal dilakukan, beberapa penelitian , menemukan bahwa demi mengejar supply Organ Tubuh dan jaringan tubuh manusia yang cukup untuk kepentingan pasar , terjadi prkatek praktek penyimpangan dan pelanggaran hukum tentang bagaimana organ dan jaringan tersebut diperoleh, siapa sumber pendonor, motivasi pendonor mau memberikan organ dan jaringan tubuhnya, bagaimana praktek pengambilan organ dan jaringan tersebut dilakukan serta terkait mengapa ditemukan banyak melibatkan organisasi kriminal antar negara dalam kegiatan pengadaan organ donor bagi manusia. Secara gamblang digambarkan bahwa praktek Transplantasi organ yang diperoleh melalui suatu perdagangan menjadi suatu kegiatan Illegal yang menjadi perdebatan dengan melihat kepada :
1. Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan Organ tubuh manusia.
2. Sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan Organ tubuh manusia.
3. Cara mencari dan mengumpulkan Organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran Rumah sakit, tenaga profesi kedoteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang Otopsi menajdi sentral perdebatan.
4. Metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih hidup, ataukah setelah meninggal,adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor Organ manusia.
Elemen dasar dalam mengidentifikasi kegiatan perdagangan Manusia “ Element of Human Trafficking “ UNODC merumuskan kedalam 3 ( tiga ) ketetapan : The Act ( Apa yang dilakukan; proses rekruitment pendonor , kegiatan pengambilan organ ,sarana yang digunakan dalam pengangkutan dan pengiriman organ hasil donor,serta bagaimana organ donor diterimakan kepada recipient), The Means (Bagaimana Proses dilakukan ; menggunakan kekerasan atau paksaan, tipu daya , sukarela , saat masih hidup atau setelah dinyatakan meninggal dunia, dengan menyalah gunakan kekuaasaan jabatan, ataukah dengan mendapat sejumlah pembayaran atau keuntungan bagi calon pendonor), dan The Purposes (manfaat yang diperoleh dari perdagangan organ tubuh manusia)
Menjelaskan fenomena Perdagangan Organ Tubuh Manusia dengan menggabungkan antara rumusan elemen dasar Human trafficking menurut UNDOC dan rumusan dalam Quantifying the Influences on human Trafficking Networks yang membagi pola perdagangan manusia menjadi tahapan:Recruitmen, Transporter,Exploiter Stage, dengan simpul indikator terhadap Supply, Customer,Regulator dan Competition.

RECRUITMEN STAGE
Sebagai gambaran akan kebutuhan organ Ginjal,dimulai dengan adanya kebutuhan terhadap sebuah organ manusia guna kepentingan Transplantasi medis menyebabkan timbulnya permintaan, ketika keluarga penerima calon donor organ Ginjal ( Recipient ) tidak menemukan organ yang berasal dari lingkungan keluarga terdekat,mulai mencari lewat bantuan Rumah sakit yang biasa mengadakan transplantasi Ginjal secara legal, mencari langsung ke beberapa negara yang dikenal sebagai negara sumber organ atau melalui jasa broker organ yang banyak ditemukan lewat jaringan komunikasi Internet. Demikian halnya dengan calon pendonor organ dengan pertimbangan ekonomi dan kesulitan hidup mereka rela memasang iklan melalui media massa dan internet untuk menjual salah satu Ginjal atau organ lainnya, beberapa kasus penjualan Ginjal pernah terungkap ke khalayak bahkan di beberapa situs jual beli online secara terang terangan seseorang berniat menjual Ginjal demi mendapatkan sejumlah imbalan.
DESPERATE INDONESIANA SELL ORGANS, “High school student Elisa, 18, said her family had debts worth tens of thousands of dollars after a fire razed their home in Jakarta and her father’s grocery store failed.”We now live at my grandmother’s house. My mother works as a cook and my father helps out at an uncle’s grocery store, but their earnings are only enough to buy food,” Elisa said.”I owe my school six months in fees. I often cry thinking about our fate. A movie I saw said selling kidneys is a quick way to get loads of cash. I want to sell mine so I can buy a new house and pay my school fees.” She rejected two Indonesian buyers who could not meet her asking price of 800 million rupiah ($95,000), she said. Interested local and foreigner buyers are willing to pay up to 200 million rupiah ($23,000) for a kidney, sellers say. Another seller, 22-year-old graphic designer Andi, said a European and a Chinese have separately offered to buy his kidney for 200 million rupiah – four times his asking price.”
Selain adanya sifat sukarela atau atas kemauan sendiri untuk menjual organ berupa Ginjal kepada pasien yang membutuhkan baik secara online internet ataupun lewat jasa Broker organ, tercatat akibat tingkat pemahaman masyarakat di suatu negara terkait bahaya dan ancaman kejahatan kemanusiaan yang mungkin timbul maupun ketiadaan hukum yang melarang dan mengatur perdagangan Organ manusia, telah terjadi pola rekruitmen dengan menggunakan tipu daya dan atau kekerasan , termasuk dengan mencuri dari jenasah di beberapa Rumah sakit maupun pusat pemulasaraan jenasah, tercatat beberapa negara yang menjadi ladang donor organ di dunia, Republik Moldova sebagai bekas bagian Uni Soviet dikabarkan merupakan salah satu ladang subur donor organ yang diperoleh melalui kekerasan maupun tipu daya, Selain merupakan negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan perbudakan seks, Moldova merupakan negara yang paling banyak terjadi kejahatan pencurian organ tubuh manusia. Dengan populasi penduduk lebih dari tiga juta penududuk, sepertinya pemerintah Moldova tidak begitu memerhatikan tindak kriminal pencurian organ tubuh manusia ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah Moldova ikut terlibat dalam upaya dan usaha perdagangan organ tubuh manusia.Pencurian tersebut dilakukan dengan cara membius calon korban, lalu membedahnya. Organ tubuh yang menjadi incaran pencuri adalah ginjal, jantung, hati, dan paru-paru. Pelaku merupakan sebuah kelompok Kriminal / Organized Crime, yang behubungan dengan mafia penjualan organ tubuh nasional dan internasional. Setelah mereka membedah korban, mereka meletakkannya di dalam bak mandi yang dipenuhi es dalam keadaan telanjang. Seandainya sang korban memang sengaja dimatikan/dibunuh untuk diambil organnya, mereka akan membuang mayat begitu saja di jalan-jalan terpencil dan sepi.
Menurut situs“ The Economics “selain Republik Moldova tercatat nama beberapa negara sebagai sumber donor Organ illegal : India , China, Iran, Romania, Pakistan bahkan di Amerika juga terdapat dalam beberapa laporan disebutkan bahwa supply organ yang berasal dari pencurian terhadap jenazah yang dilakukan melalui praktek pembedahan tanpa sepengetahuan dan ijin keluarga ; kasus “Human Tissue Broker “ di North Carolina .
“Corpses are big business. Tissues from a single body can fetch as much as $10,000 in America, where every year more than 1.3 million procedures using donated tissue are performed. The most common are knee reconstructions, spinal surgeries, hip replacements and dental work.”
Keuntungan bisnis yang sangat menggiurkan bagi broker dan penjual organ tubuh manusia sehingga dengan jumlah Supply yang sangat terbatas , organ menjadi Komoditas ekonomi yang menjajikan, kebutuhan uang dan keinginan lepas dari himpitan kemiskinan maupun kemudahan akses yang dimiliki para broker maupun pengumpul donor terhadap berupa keuasaan, senjata ( kasus pengambilan organ oleh kelompok bersenjata saat era perang Serbia dan Bosnia ) maupun kasus pengambilan organ terhadap gelandangan, pengemis dan jenasah secara illegal di beberapa masyarakat ikut menyuburkan perdagangan organ tubuh manusia. Konsumen sangat mebutuhkan, rumah sakit memfasilitasi sebagai daftar tunggu penerima donor organ sampai suatu saat broker Organ datang dengan sejumlah tawaran.
Kedudukan regulator dalam hal ini otoritas penegak Hukum memiliki pilihan menegakkan hukum bila terdapat laporan pengambilan organ secara paksa baik dengan pasal pembunuhan dan pencurian biasa namun juga dasar hukum di tiap tiap negara yang tidak sama dalam meberikan definisi terhadap kegiatan illegal pengambilan organ tubuh manusia, beberapa perdebatan terkait landasan hukum terjadi dan merupakan celah yang dimanfaatkan Broker Organ dalam mengambil keuntungan, sebagi contoh hukum positif Di Amerika jelas melarang perdagangan organ tubuh manusia namun tidak melarang pengambilan jaringan tubuh lainnya, Di China demikian pula adanya, sebuah kasus menarik di Iran adalah ketika landasan hukum Iran memberikan jaminan kepada pembelian organ secara terstruktur lewat Organisasi Transplantasi Ginjal Nasional yang akan memberikan form ganti rugi dan pengadaan kepada pendonor anonim, bila pihak recipient tidak mampu menemukan pendonor dari keluarga dekat maupun setelah menunggu selama lebih dari 6 ( enam ) bulan belum juga kunjung mendapatkan donor ginjal yang dimaksud, walaupun pada prakteknya , pendonor dan penerima ginjal sering terlebih dahulu bertemu untuk mebicarakan tambahan dana yang harus diberikan langsung kepada pendonor.
TRANSPORTER STAGE
Dalam beberapa kasus menunjukan ketika Pakistan dan China pernah menerima lonjakan “ Turis Transplantasi “ serta merta pemerintah setempat megeluarkan produk hukum yang melarang praktek jual beli ginjal kepada non warga negara yang bersangkutan, praktek yang melibatkan perdagangan organ secara illegal juga berkembang di Afrika Selatan , kota Durban menjadi pusat transpalntasi bagi Turis Transplantasi kaya dari Israel , Amerika , Inggris dan Saudi Arabia.rata rata pendonor secara sukarela datang dengan Kaya yang ditanggung oleh Broker organ yang bekerja sama dengan pihak Medis setempat untuk kemudian ketika Turis Tranplantasi datang , mereka langsung melakukan pengambnilan organ ginjal.
Paket ” wisata liburan Transplantasi / Holiday Transplantasi” sempat berkembang pesat sampai ketika tesiar skandal di India yang melibatkan dokter bernama Amit Kumar yang didakwa oleh pengadilan setempat telah memberikan layanan Turis Transplantasi kepada klien kaya dari berbagai negara, walaupun Dr. Amit Kumar membatah telah menggunakan daya upaya memaksa dan tipu daya terhadap pendonor , namun pada sidang di Pengadilan terungkap bahwa Dr. Amit Kumar telah memberikan janji suatu pekerjaan dengan imbalan sebesar $2,000, terhadap orang orang yang tertarik bekerja , hal lainnya adalah terungkap Dr. Amit Kumar telah memberikan obat bius sebelum mengambil Ginjal pendonor secara illegal.
Terdapat beberapa pola pada Transporter stage, dengan melihat simpul indikator kepada supply, Costumer , regulator dan Competition:
1. Pendonor secara sukarela memberikan ginjal yang dimiliki untuk diambil, namun regulasi setempat melarang adanya transplantasi ginjal selainkepada keluarga dekat maupun sesama warga negara ( contoh di Iran dan Filipina) maka Costumer akan menunggu di negara lain yang mengijinkan diadakan Transplantasi Ginjal ( Afrika Selatan atau di China), tugas broker adalah mengatar dan menyiapkan akomodasi termasuk uang muka kepada pendonor agar mau berangkat dari negara asal ke negara tujuan, di negara tujuan Broker lantas bekerjasama dengan rumah sakit setempat yang biasa melakukan transplantasi, di rumah Sakit inilah pendonor dan penerima bertemu.
2. Organ didapatkan dari hasil kejahatan (pencurian maupun pengambilan paksa ) bila regulasi setempat mengijinkan adanya Transplantasi, maka broker akan menghubungi calon penerima donor untuk datang ke Negara yang bersangkutan menggunakan jasa “ Transplantasi Holiday”, sebagai seorang Turis Transplantasi , penerima donor bertemu di rumah sakit yang disiapkan broker. Namun bila regulasi setempat melarang adanya Transplantasi maka organ maupun jaringan organ yang dibutuhkan akan diselundupkan keluar menuju suatu negara yang mengijinkan adanya Transplantasi dilakukan.
3. Pola kompetisi terlihat dari kualitas kesehatan ( sehat atau berpenyakit ) supply organ yang mampu diberikan oleh broker , apakah berasal dari bagian tubuh manusia yang masih hidup ataukah diambil dari tubuh jenasah, kompetisi antar Broker semakin kuat tergantung jumlah biaya yang mampu dibayar.
Data yang dapat menggambarkan jumlah permintaan atas organ berasal dari Manusia yang masih hidup maupun sudah menjadi mayat dilihat pada tabel berikut :

Sumber : http://www.economist.com edisi 22 Oktober 2009
EXPLOITIR STAGE
Merupakan fase terahir dalam tahapan kegiatan perdagangan manusia, bentuk pengambilan Organ tubuh secara illegal dengan iming iming material dan uang maupun secara paksa terhadap mereka yang karena keterbatasan hukum, kemampuan fisik perbedaan ideologi dan Politik dimanipulasi untuk diambil organ tubuhnya sesaat setealh kematian alami maupun akibat pembunuhan dan eksekusi mati. Ada kecurigaan, sejak tahun 2001 China telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia karena telah mengeksekusi secara sengaja para pengikut Falun Gong yang dipenjara, untuk diambil organ tubuhnya. Organ-organ ini lalu dijual kepada pasien yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan besar (laporan David Kilgour dan David Matas, 2007) .

Sumber : “Health-System-Reform-in-China” The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010.
Penerima donor sering tidak mengetahui bagaimana riwayat organ dari tubuh pendonor, apakah benar sejumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan kualitas organ yang diberikan broker, beberapa pemberitaan menyebutkan seringkali penerima donor lantas meninggal beberapa saat setelah menerima donor Ginjal dikarenakan organ yang dicangkok kedalam tubuhnya merupakan bagian organ jenasah yang meninggal dalam keadaan mengidap penyakit. Demikian sebaliknya, Broker memanfaatkan kelemahan pendonor dari aspek materi untuk setuju menukarkan Ginjal yang dimiliki dengan sejumlah uang namun akhirnya broker menjual kembali dengan harga berkali lipat.
“The amount a donor would receive for selling their organs depends on the location and available supply. The average reported price around the world that a donor receives for his kidney is $5,000, while the average price paid on the black market to receive the kidney is $150,000”.
Jual beli organ terjadi akibat tidak seimbangnya Supply dan Demand organ untuk keperluan transplantasi. Dalam kaitan dengan isyu ini, China dianggap sebagai negara pelanggar terbesar. Sejak beberapa dekade terakhir, transplantasi organ merupakan penyumbang devisa negara China yang amat besar. Jaminan ketersediaan supply organ, umumnya diperoleh dari eksekusi mati Narapidana, menyebabkan banyak orang berbondong-bondong mencari organ di China. Fenomena yang perlu menjadi perhatian adalah ketika pendonor menerima terlalu murah kompensasi atas kehilangan Ginjal , dan penerima donor / recipient membayar terlalu mahal atas Ginjal yang ditransplantasikan pada dirinya. Semua bermuara kepada kelihaian dan kekuatan jaringan broker organ tubuh yang sering bekerja secar terstruktur lewat tangan tangan organisasi kriminal Internasional.
TANTANGAN BAGI INDONESIA
Belum terdapat dalam catatan kriminal di Indonesia , pengambilan organ tubuh manusia dilakukansecara illegal, apakah dengan bentuk tipu daya ataupun kekerasan termasuk kemungkinan pencurian organ tubuh dari jenasah. Kemajuan teknologi dan tingkat kesejahteraan yang mebaik mendorong penderita penyakit yang selama ini harus melakukan menerima donor organ menunggu selam bertahun tahun, mengharapkan adanya donor sukarela dari keluarga terdekat, kini sering tertolong dengan keajuan teknologi kedoteran di China , Singapura dan Malaysia.
Orang Indonesia yang tercatat pernah mendapat hukuman terkait trasplantasi organ secara illegal adalah Sulaiman Damanik, 26 tahun, yang pada tanggal 27 juni 2008 telah dinyatakan bersalah olehPengadilan Singapura karena didakwa telah menjual Ginjal miliknya kepada seorang warga negara Singapura bernama Tang Wee Sung , umur 55 tahun sebesar Rp. 150 Juta rupiah ( US $ 22,200), dimana diketahui secara tegas hukum di Singapura melarang perdagangan organ tubuh manusia demi mencegah adanya eksploitasi manusia atas dasar kemiskinan dan kemanusiaan, selain nama Sulaiman Damanik terdapat nama Toni, 27 tahun yang dakwaan yang sama atas perdagangan Ginjal walaupun Toni mengakui bahwa dirinya rela membeerikan Ginjal kepada orang yangtelah menjadikan dirinya sebagai anak angkat.Toni diduga telah menerima bayaran sebesar Rp. 186 juta sebelum akhirnya Pengadilan Singapura memberikan vonis selama 12 ( dua belas ) bulan penjara dan denda sebesar Sg $. 10.000.
Terdapat legalitas bagi upaya Transplantasi organ di Indonesia asal dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Landasan Yuridis tentang Pengaturan Hukum Transplantasi Organ adalah dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia. Larangan komersialisasi organ atau jaringan tubuh diatur dalam Pasal 16 PP. 18 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa “ donor dilarang menerima imbalan material dalam bentuk apapun”, kemudian Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah”. Termasuk ketetntuan tentang larangan untuk pengiriman dan penerimaan organ jaringan dari dan keluar negeri (pasal 19 PP No. 18 Tahun 1981). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan yang telah dicabut, akan tetapi PP ini masih tetap berlaku karena berdasarkan pasal 87 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, semua peraturan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992.
Walaupun di dalam dunia kedokteran, praktek jual beli organ tubuh dilarang secara moral dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. “Tidak dibenarkan seorang dokter melakukan operasi cangkok ginjal dengan menggunakan ginjal hasil jual beli organ tubuh manusia” namun terdapat beberapa hal yang perlu diwaspai adalah ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan organ tubuh tidak sebanding dengan jumlah pemberi donor maka kemungkinan praktek jual beli organ tubuh tetap ada dan menjanjikan keuntungan berlipat ganda.
Kasus perdagangan organ tubuh yang mungkin melibatkan warga Indonesia adalah adanya trend berobat ke China , Singapura, atau ke Malaysia, seperti diketahui khususnya di China, bahwa pencarian organ yang bisa memakan waktu belasan tahun di negara lain, dapat diperoleh di China hanya dalam waktu beberapa minggu. Jaminan supply, tingkat ketrampilan dokter dan harga yang relatif terjangkau membuat China menjadi tujuan utama pasien-pasien yang memerlukan donor organ. Atas fenomena ini perlu adanya peningkatan pemahaman dan kewaspadan terhadap kemungkinan korban potensial terbesar ( pendonor Organ ) adalah dari kelompok tenaga kerja Indonesia (TKI), hal ini didasarkan kepada pertimbangan medis bahwa trasplantasi Organ tidak dapat dilakukan begitu saja , namun harus dicarikan donor yang memiliki sifat dan kemiripan dengan organ milik recipient ,mulai golongan darah, Rhesus darah, kondisi kesehatan, sampai riwayat penyakit dan pengobatan yang pernah dilakukan calon donor.

DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1981 tentang Otopsi Anatomi, Otopsi Klinik dan Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
5. “Experts warn against organ trade”. BBC News. 2007-01-08. Retrieved 2008-02-18.
6. Organ Sales and Moral Travails: Lessons from the Living Kidney Vendor Program in Iran – Cato Policy Analysis
7. “India Kidney Trade”. Retrieved 2008-05-01.
8. Bloody Harvest Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, by David Matas, Esq. and Hon. David Kilgour, Esq. 31 January 2007
9. “Havocscope Black Market Organ Prices”. Retrieved 2011-06-11.
10. Abs-Cbn Interactive, Two Indonesians plead guilty in Singapore organ trading case[dead link]
11. straitstimes.com, CK Tang boss quizzed by police
12. http://www.economist.com edisi 22 Oktober 2009
13. http://www.independent.co.uk
14. “Health-System-Reform-in-China” The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010
15. http://nasional.kompas.com/read/2008/10/18/22474636/asal-usul.transplantasi.jantung.

TEORI NIAT DAN KESEMPATAN ( + KEMAMPUAN ) DALAM KEJAHATAN TERORISME

UPAYA POLRI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME

1. Definisi Terorisme

Istilah terorisme pertama kali muncul dalam kamus-kamus berbahasa Inggris tahun 1794, merujuk penggunaan kekerasan oleh kalangan Jacobian dalam Revolusi Perancis. Kata teror dari bahasa Latin terrere, yang berarti getaran, sepadan dengan kata tremble dalam bahasa Inggris. Kata yang merujuk pada kekerasan dalam beragam bentuknya untuk menimbulkan dan menyebarkan rasa takut.
Sedangkan terorisme menurut definisi Federal Bureau of Investigation (FBI) adalah the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government, the entire population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives. (Terorisme, pada hakikatnya, adalah suatu bentuk tindak kekerasan pelanggaran hukum yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok tertentu masyarakat, namun sasaran utamanya, sesungguhnya, adalah pemerintahan yang sah dalam upaya untuk mewujudkan suatu cita-cita politik.)
Pemerintah Indonesia mendefinisikan Tindak Pidana Terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

2. Bagaimana Kejahatan Terjadi

Kejahatan adalah masalah berbiaya tinggi dan menurunkan moral yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Mungkin kejahatan tidak akan bisa dilenyapkan, tetapi kita bisa berharap bahwa kejahatan maupun ketakutan akan terjadinya kejahatan dapat dikurangi dan dikontrol. Pencegahan kejahatan adalah pendekatan sederhana dan terarah yang dapat meloloskan masyarakat dari resiko menjadi korban.
Dalam bukunya Wilcox (1991) mengidentifikasikan tiga elemen yang harus ada sebagai syarat terjadinya sebuah kejahatan. Ketiga elemen ini adalah desire (niat), ability (kemampuan), dan opportunity kesempatan). Dengan ketiga elemen inilah Wilcox membuat segitiga kejahatan (crime triangle). Tanpa adanya salah satu dari elemen ini, kejahatan tidak akan terjadi.

Dalam konteks ini kemampuan dan niat mengacu pada karakteristik penjahat atau orang yang potensial menjadi penjahat. Kesempatan mengacu pada segala kondisi yang bersifat kondusif terhadap terjadinya kejahatan. Kejahatan adalah sebuah hasil. Mencegah niat orang untuk berbuat jahat bisa menjadi suatu cara, tetapi solusi ini sulit untuk dilakukan masyarakat umum karena akses terhadap kelompok teroris tidak dimiliki oleh sembarang orang. Menghilangkan kemampuan seseorang untuk menciptakan teror bisa dilakukan dengan menahan pelakunya dalam penjara. Cara paling mudah untuk mencegah adalah dengan menghilangkan kesempatan orang untuk melakukannya.

3. Penyebab Munculnya Terorisme

Terorisme adalah bentuk kejahatan yang sangat spesifik dan kompleks. Kejahatan tersebut dilakukan bukan atas dasar motivasi nafsu dan keinginan pribadi, tetapi atas keyakinan pelaku bahwa mereka sedang memperjuangkan atau mempercayai suatu moralitas yang dianggap lebih tinggi agar dapat menggantikan moralitas pada masyarakat dan rezim yang ada.
Akar, motivasi, pelaku, dan tujuan terorisme bisa beragam. Ted Robert Gurr, pakar konflik dan terorisme modern, menyebut sejumlah kondisi yang secara umum menjadi penyebab munculnya terorisme, yakni; deprivasi relatif (rasa tertindas dan rasa diperlakukan secara tidak adil) yang berlangsung lama, rasa tertekan di bawah sistem yang korup, kolonialisme, ultranasionalisme, separatisme, radikalisme agama, fanatisme ideologi, ras maupun etnik (The Foundation of Modern Terrorism, 1997).

4. Mengapa Terorisme Ditujukan kepada Rakyat

Pelaku teror menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan pemerintah (baca: aparat keamanan) secara frontal. Maka, yang dijadikan sasaran perantara adalah rakyat sipil yang tidak berdosa. Mengapa? Karena kaum teroris tahu bahwa fungsi pokok sebuah pemerintahan di mana-mana sama, yaitu melindungi nyawa dan harta-benda warganya. Pemerintah yang tidak sanggup menjalankan fungsi pokoknya itu, ia akan kehilangan legitimasinya, sehingga kejatuhannya tinggal persoalan waktu. Dengan meneror warga sipil, kaum teroris berharap masyarakat resah, bahkan senantiasa dicekam rasa takut, sehingga lama-kelamaan rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, jika pemerintah tidak mampu mencegah aksi-aksi teror dan menghancurkan kekuatan teroris. Maka, setiap kali ada warga, apalagi kelompok masyarakat, yang merasa terancam atau diancam dengan tindak kekerasan oleh kelompok lain, pemerintah harus bertanggungjawab untuk secepatnya melawan ancaman tersebut, demi keselamatan jiwa kelompok masyarakat yang terancam.

5. Peran Polri dalam Mencegah Kejahatan Terorisme

Adalah fakta bahwa rasio polisi dan penduduk di Indonesia sangat tidak rasional. Tepatnya, 1:1.000. Satu polisi untuk 1.000 orang penduduk. Padahal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rasio idealnya adalah 1:350. Dengan jumlah yang minimal tersebut maka pelayanan dan perlindungan kepada penduduk memang lalu tidak bisa maksimal. Namun sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi untuk bekerja secara optimum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Kegiatan penanggulangan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi pe-rencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pen-cegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif. Pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme.
Intelijen.
Pengumpulan keterangan/intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.
Analisa ancaman.
Idealnya langkah ini dilaksanakan secara terus menerus. Analisa terhadap ancaman ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Dalam melakukan analisa ini kita harus berfikir dari sudut pandang seorang teroris. Bagaimana kita akan melancarkan aksi teror terhadap sasaran? Daerah mana yang memiliki titik lemah dan kerawanan? Strategi dan taktik apa yang akan digunakan.
Pengamanan Operasi.
Pengamanan operasi atau kegiatan merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi teror. Dalam pelaksanaan aksinya teroris akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Data intelijen ini diperoleh dari menggunakan agen, penyadapan dengan alat komunikasi dan penggunaan foto intelijen. Hal ini dapat kita cegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiap-siagaan terutama apa-rat keamanan. Dasar dari pengamanan kegiatan ini adalah rasa kepedulian dan latihan.
Pengamanan Personil.
Tidak seorangpun yang kebal terhadap serangan dari teroris. Dalam memilih sasarannya teroris tidak pernah memandang bulu. Target dapat berupaya kantor pemerintah, instalasi atau tempat-tempat umum. Orang-orang yang berada di tempat tersebut menjadi sasaran teroris semata-mata karena mereka berada di tempat tersebut saat serangan teroris. Seringkali teroris juga memilih orang-orang tertentu sebagai sasaran untuk penculikan, penyanderaan dan pembunuhan.
Pengamanan Fisik.
Pengamanan fisik mencakup pengamanan terhadap berita, materi serta pencegahan tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan termasuk dalam kegiatan teroris namun terdapat beberapa perbedaan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengamanan fisik. Teroris biasanya lebih terorganisir, terlatih, dan lebih memiliki motivasi dibanding kriminal biasa.
Wewenang dan Yuridiksi.
Dalam menghadapi aksi teror harus jelas batas wewenang dan wilayah tanggung jawab dari setiap satuan yang terlibat, sehingga dapat tercipta satu kesatuan komando.
Pembentukan Manajemen Krisis.
Merespon dari insiden terorisme dibutuhkan suatu keahlian khusus dan banyak pertimbangan. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan aksi teroris bukan hanya sekedar tindak kejahatan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksi teroris tersebut. Karena aksi teroris tidak me-ngenal batas wilayah, maka penanganannya pasti melibatkan banyak unsur, baik itu Kepolisian, Militer maupun Pemerintah, untuk itu dibutuhkan suatu Badan yang mengkoordinasikannya. Badan tersebutlah yang bertanggungjawab membentuk Manajemen Krisis
Agar setiap tindakan dapat terarah dan terpadu secara efektif dalam menangani terorisme.

6. Penutup

Maraknya aksi terorisme di Indonesia akhir-akhir ini seharusnya menjadi cambuk Polri untuk bergerak lebih maju lagi seiring dengan kemajuan organisasi terorisme. Sifat terorisme sendiri yang sudah menjadi kejahatan transnasional tidak lagi memungkinkan penanganan secara lokal apalagi dilakukan oleh Polri sendirian. Kerjasama pencegahan melibatkan seluruh masyarakat, kesatuan samping, bahkan dengan badan-badan kepolisian negara lain. Terutama sekali Polri harus berperan untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat. Efek peristiwa WTC adalah ambruknya dunia penerbangan, efek Bom Bali adalah jatuhnya turisme Indonesia, bahkan orang tidak berani berada di tempat-tempat umum. Padahal jika dibandingkan dengan korban wabah demam berdarah kemarin, korban akibat terorisme masih kalah jauh. Kejahatan yang lebih besar di balik terorisme bukan hanya jatuhnya korban, tetapi rasa ketakutan berlebihan yang melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sudirman HN, Melawan hasrat Kematian Terorisme, harian Kompas, 12 Agustus 2003
2. Lesmana, Tjipta Masyarakat yang Resistent terhadap Terorisme, Harian Sinar Harapan, 11 Agustus 2003
3. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 106, 18 Oktober 2002
4. Goldenhuys, Kothie The Triangle of Crime and Crime Prevention as A Solution, http://www.findarticles.com
5. Wibowo, Andry, Terorisme vs Internal Security Act, Harian Sinar Harapan, 14 Agustus 2003
6. ——–, Patroli Polisi, Soal Lama yang Dilupakan, harian Kompas, 30 Juli 2003
7. Paulus, Loudewijk F Kol. Inf., Terorisme, artikel dalam Buletin Balitbang Dephankam RI Volume V No. 8, Juli 2002