Sang LONE WOLF

asetelah  insiden Thamrin kemudian Bom bunuh diri di Mapolresta Solo akhirnya terjadi lagi serangan terhadap NEAR ENEMIES sebagai sebuah konsep serangan teror yang menyasar POLISI dan aparat penegak hukum lainnya dan mungkin juga TNI pasca sukses menghabisi Santoso gembong teroris di hutan Poso beberapa waktu lalu.

32321312img_20161020_114414penyerang-polisi-di-tangerang-pernah-sowan-ke-pentolan-isis-aman-abdurrahman-jj62m4q3dy

ketika konsep Far Enemies berupa fasilitas milik identitas Barat maupun negara lain yang mendukung kebijakan melawan teror global semakin sulit untuk disentuh oleh jaringan teror, maka suatu keniscayaan akan terjadi pergeseran fokus sasaran, dalam konteks ke Indonesiaan bilamana susah  dan perlu biaya sangat besar untuk dapat menyerang fasilitas asing seperti Kedubes, Hotel dan gerai waralaba asing  walaupun pekerja dan pemiliknya asli Indonesia maka menyerang anggota Polisi, Jaksa atau Hakim termasuk TNI adalah sebagai suatu kepastian yang tinggal menunggu waktu, tinggal siapa yang lebih cepat, gesit dan tanggap : Polri atau Teroris.

dalam insiden Tanggerang ini yang sangat mengejutkan adalah pelaku sendiri merupakan anak paling bungsu yang memiliki 2 orang saudara berprofesi sebagai anggota Polri, belum lagi proses radikalisasi sampai menjadi tindakan anarkhis melalui proses yang sangat sederhana : INTERAKSI DENGAN INTERNET secara self radicalization dilanjutkan komunikasi intensif secara offlline dan akhirnya ber baiat di suatu kawasan.http://news.detik.com/berita/d-3325481/amarah-dan-kicauan-terakhir-sultan-penyerang-brutal-polisi

78208-polisi-lakukan-olah-tkp-penyerangan-terhadap-polisi-di-tangerang-n91_highres

secara umum tahapan radikalisasi : secara online dilanjutkan offline :

http://news.detik.com/berita/d-3326204/penyerang-kapolsek-tangerang-pernah-jenguk-napi-teroris-maman-di-nusakambangan

Polri menyebut Sultan Aziansyah (22), penyerang Kapolsek Tangerang pernah menemui napi kasus terorisme, Maman Abdurrahman. Sultan saat itu langsung mendatangi LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk bertemu Maman.

“SA ini pada periode Juni 2015 pernah berkunjung ke Nusakambangan terdeteksi dari tim surveillance kita,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Sultan juga pernah berhubungan intensi dengan Fauzan Al-Anshori yang dulu juga dikenal aktif di Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

“Sejak Juni dia aktif bersama dengan Saudara Fauzan Al-anshori yang merupakan pimpinan pondok di Ciamis. Dia pernah terdeteksi hadir untul membesuk Maman Abdurrahman datang ke Nusakambangan,” sambungnya.

o_1avggcauethq18cmd9b134tjcoc

Internet kembali menemukan perannya dalam menjadikan anak anak Indonesia hilang Keindonesiaanya

Penyerang Polisi Kota Tangerang Suka Chatting dengan ISIS

sumber : https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/21/064814047/penyerang-polisi-kota-tangerang-suka-chatting-dengan-isis

TEMPO.CO, Tangerang – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan sosok Sultan Azianzah, 22 tahun, menjadi pendiam setelah kerap bermain Internet di sebuah warung Internet.

“Tersangka sering main Internet dan kecenderungannya berubah menjadi pendiam dan sering menghilang. Perilakunya banyak berubah,” kata Tito di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, setelah menjenguk anak buahnya, Kapolsek Benteng Ajun Komisaris Efendi, yang menjadi korban penyerangan Sultan.

Baca: Polda Metro: Pelaku Penyerangan Polisi di Tangerang Tewas

Rupanya, kata Tito, setiap online di Internet, Sultan membuka dan membaca website ISIS, “Dia suka online dan membuka website-website milik ISIS, termasuk chatting dengan kelompok ISIS langsung,” ujar Tito.

Tito pun menyebutkan kecurigaannya bahwa Sultan berhubungan, salah satunya, dengan kelompok Bahrun Naim. Bahrun merupakan satu dari tiga tokoh warga negara Indonesia yang membaiatkan diri untuk bergabung dengan ISIS. Selain Bahrun, ada Bahrumsyah dan Salim Mubarok alias Abu Jandal. Ketiganya saat ini berada di Suriah.

Tito juga menyebutkan, di balik tiga orang itu, terdapat satu tokoh yang menjadi panutan ideologis, yakni Aman Abdurrahman. Saat ini dia masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

 

melengkapi tulisan diatas adalah cuplikan penelitian yang pernah dilakukan terhadap proses radikalisasi lewat internet terhadap beberapa orang yang pada akhirnya secara aktif terlibat dalam kegiatan terorisme di Indonesia.

2.2.1. Teori Radikalisasi (Golose 2008)
Bahwa setiap organisasi teroris memiliki serangkaian metode dalam perekrutan individu untuk dijadikan kader, dimana proses radikalisasi oleh organisasi teroris dimulai dengan,
• tahap ke-1 Perekrutan,
• tahap ke-2 Pengidentifikasian diri,
• tahap ke-3 Indoktrinasi, dan
• tahap ke-4 Jihad yang disesatkan.
Individu yang telah terlebih dahulu bergabung dalam organisasi melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap sejumlah individu lain, berbagai pengajaran-pengajaran radikal dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang untuk kemudian diarahkan pada tindakan partisipasi aktif dalam organisasi. (Golose 42-46)
Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana keterlibatan beberapa pelaku terorisme di Indonesia khususnya pada kasus Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta dalam jaringan radikal jihadi di Indonesia, dimulai dengan perkenalan lewat situs jejaring sosial radikal yang dikunjungi oleh Mawan Kurniawan secara online.
Seperti dalam situs Nahnuhmuslim, dimana disanalah Mawan Kurniawan pertama kali berkenalan dengan Rizki Gunawan alias Udin yang secara aktif memberikan pesan-pesan ajakan kepada Mawan Kurniawan agar secara utuh terlibat dalam perjuangan membela agama Islam dari tekanan pihak Barat dan Yahudi.
Tahap ke-1 dalam teori ini adalah berupa tahapan perekrutan, dimana dijelaskan bahwa tahapan awal bertujuan memilih individu yang akan menjalani proses radikal, seleksi terhadap individu potensial dilihat berdasarkan kriteria seperti : umur, agama, tingkat pendidikan, perekonomian, status sosial, dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (42).
Sebagai perbandingan menurut Golose, bagaimana perjalanan Ali Imron sebagai salah seorang pelaku bom Bali I mengalami proses radikalisasi pada usia 20 tahun.
Proses radikalisasi pada Ali Imron digambarkan oleh Golose dimulai semenjak Ali Imron mulai aktif mengakses informasi terkait jihad khususnya kajian Islam ditambah adanya film yang menceritakan bagaimana kondisi Ummat Islam di Afganistan dan Pakistan, kemudian muncul pula niatan untuk bergabung memberikan bantuan dalam perjuangan Ummat Islam secara nyata dengan akses bergabung dengan Jamaah Islamiah yang kebetulan saat itu telah dipelopori oleh kakak kandung Ali Imron yakni Ali Gufron alias Mukhlas.
Demikian halnya dengan pelaku bom Bali jilid II dengan menempatkan nama Wisnu alias Misno, yang masih berusia 23 tahun dan M. Salik Firdaus, yang masih berusia 24 tahun, melihat tipikal dari pelaku bom Bali I maupun II terlihat adanya perjalanan dari suatu proses radikal yang cukup panjang dan membutuhkan waktu.
Seseorang terpilih menjadi bagian dari kelompok atau jaringan teror secara tidak semerta merta, adanya seleksi tertentu terkait latar belakang pribadi, maupun keluarga.
Memang pada awalnya terlihat bagaimana seleksi dilakukan terhadap mereka yang secara kasat mata merupakan kelompok marginal dari segi ekonomi dan latar belakang pendidikan, namun seiring waktu terjadi perubahan terhadap target rekruitmen potensial yang mengarah kepada mereka yang secara ekonomi maupun pendidikan adalah cukup baik seperti pada kasus Noordin M top dan Dr. Azhari lulusan Universitas ternama di Malaysia serta berlatar belakang ekonomi cukup mapan sebagai seorang sarjana.
Jaringan teroris tentunya tidak secara gampang atau bahkan serampangan mau merekrut seseorang, pun demikian tidak ada seseorang yang tiba-tiba saja mau direkrut kedalam suatu jaringan teroris tanpa ada pemicu baik yang bersumber dari dalam diri pribadi maupun akibat daya tarik dari lingkungannya.
Untuk itu dalam fase ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Helmus dengan dengan teori lain yaitu tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi (Davis dan Cragin 483).
Teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana tumbuhnya keinginan Individu untuk bergabung atau melakukan kegiatan terorisme adalah dengan melihat kepada :
1. Faktor yang berasal dari pusaran pribadi dari individu yang mendorong hasrat ingin bergabung melakukan terorisme seperti:
1) Latar belakang pribadi yang hidup ditengah kelompok sosial masyarakat yang berlatar belakang radikal.
2) Adanya kebutuhan atas keinginan memperoleh suatu imbalan atau ganjaran , baik yang berupa material keuangan, kesenangan semata, kebutuhan status sosial, ataukah ganjaran keagamaan dan kebutuhan religius seseorang.
3) Muncul keinginan untuk melakukan sesuatu atas perlakuan yang tidak semestinya, baik berupa tindakan balas dendam pribadi akibat tekanan dan serangan terhadap diri maupun orang yang disayang dan termasuk akibat dari suatu tekanan / strees dari peristiwa traumatis, kemudian adalah keinginan untuk berbuat sebagai balasan atas rasa ketidak adilan kolektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk membela diri atas tindakan yang dirasakan bersama ( kelompok), sebagai suatu ketidakadilan.
4) Kekuatan hasrat untuk melakukan perubahan suatu tatanan yang telah ada berupa hasrat perubahan dengan kemasan agama , politis maupun issue lain diluar tatanan yang telah ajeg.
2. Faktor radikalisasi seseorang terpicu dari sumber pada berbagai aspek diluar pusaran pribadi individu yang menjadi penarik, seperti:
1) Keberadaan tokoh kharismatik, pemimpin yang memiliki pesona, daya tarik dan pengaruh sekaligus suatu simbol, dimana nama dari tokoh yang dimaksud memberikan rangsangan yang tidak dapat ditolak oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti yang diinginkan oleh pemipin.
2) Adalah akibat adanya keadaan sosial , ekonomi serta kehidupan politik yang mengalami ketimpangan dan diskriminasi, dengan mudah seseorang menyalahkan suatu kondisi yang dirasakan timpang dalam tata kehidupan sebagai akibat konspirasi kekuatan lain yang diidentifikasikan sebagai musuh yang meyebabkan kondisi tadi, kebodohan dalam masyarakat akibat tingkat pendidikan rendah , kualitas pendidikan kurang, keterbatasan akses pendidikan bagi suatu kelompok, maka dengan mudah dipersepsikan sebagai akibat dari ulah konspirasi kelompok tertentu lainnya, yang sengaja berupaya menghambat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar tetap terbelakang.
Teori tentang faktor-faktor pemicu radikalisme pada diri pribadi adalah untuk menjelaskan bagaimana pribadi-pribadi seperti Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta terdorong yang mau dan tertarik mengikuti jaringan jihad radikal sebelum akhirnya sampai pada tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri.
Tahap ke-2 sebagai tahapan pengidentifikasian diri, yang meliputi tahapan yang memiliki pengaruh sangat luas baik secara internal maupun eksternal (Golose 44) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini ditujukan untuk mengidentifikasi / mengetahui jatidiri dari target dalam pemahaman ilmu agama Islam berserta tingkat kepuasan diri terhadap kondisi ekonomis , sosial, dan politik, selain itu target ( mereka yang akan direkrut) sengaja dibuat untuk tidak memiliki pemikiran kritis.
Tahap ke-3 sebagai tahap indoktrinasi, merupakan tahapan yang dijelaskan oleh Golose (45) sebagai tahap pengajaran paham atau ideologi teroris kepada target secara intesif, tujuannya adalah membuat target menjadi percaya dan yakin sepenuhnya, bahwa ajaran yang ditanamkan kepada mereka merupakan kebenaran mutlak, dan tidak perlu dibantah atau dikritisi lagi.
Terkait dengan tahapan ke-3 sebagai tahapan indoktrinasi yang bilamana dikaitkan dengan kejahatan dan perkembangannya, Durkheim sebagaimana dikutip oleh Delos H. Kelly menyatakan sebagai berikut:
“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all societies of all types. There is no societies that is not confronted with the problem of criminality. Its from changes; the acts thus characterized are not the same everywhere; but, everywhere and always, there have been men who have behaved in such way as to draw upon themselves penal repression”. (59)

(Kejahatan tidak hanya muncul di sebagian besar masyarakat tertentu tetapi di seluruh tipe masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak berhadapan dengan permasalahan kriminalitas. Bentuknya berubah, tindakan-tindakan dan karakteristiknya tidak sama di seluruh tempat; tetapi, seluruh tempat dan selalu, terdapat orang yang berperilaku sedemikian rupa yang dapat menarik diantara mereka hukuman pidana).

Pernyataan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan selalu terikat dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat di mana kejahatan tersebut berada. Kejahatan merupakan sesuatu yang lazim dan normal terjadi dalam seluruh masyarakat.
Kejahatan tidak mungkin diberantas sampai tuntas, bahkan mereka akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat tersebut, perubahan dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang tetap dalam perkembangan kejahatan.
Tahapan indoktrinasi yang berujung kepada terorisme merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan yang radikal. Penentuan terorisme sebagai cara yang dipilih secara psikologis terkait dengan suatu pilihan rasional dari para pihak atau kelompok tertentu. Pilihan rasional menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan akan selalu berubah dan berkembang.
Meskipun telah mengalami perubahan dan perkembangan, kejahatan terorisme tetap memiliki ciri-ciri sebagai tindakan yang dapat disebut sebagai aksi terorisme dan hanya berbeda dalam modus, landasan, ideologi yang dianut, aksi yang dilancarkan, dan sasaran serta reaksi sosial masyarakat yang nampak dalam setiap era yang ada termasuk didalamnya adalah bagaimana pribadi pelaku –pelaku tindakan terorisme belajar untuk menetralisir rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.
Akibat indoktrinasi itu sendiri kemudian menjadikan pola pikir atau cara pandang individu yang dimiliki oleh tiap –tiap individu target menjadi berubah arah, individu yang pada awalnya memiliki pandangan dan harapan selayaknya masyarakat pada umumnya, akan tetapi setelah mengalami proses radikalisasi akan mengalami perubahan terhadap pola pikir dan tujuan hidupnya terfokus kepada pembentukkan Daulah Islamiah berskala global.Golose(46).
Tahap ke-4 sebagai tahapan jihad yang disesatkan, Golose (46) menjelaskan bahwa dalam tahapan ini bahwa target yang sudah masuk kedalam kelompok kecil (sel) dari kelompok / jaringan yang lebih besar, akan menerima kewajiban secara pribadi untuk ikut jihad serta dalam jihad. Target akan menentukan dirinya sebagai tentara Allah atau Mujahidin, dan pada akhirnya akan menggunakan konsep jihad yang disesatkan untuk melakukan serangan teror.
Rincian tahapan ke-4 sebagai tahap jihad yang disesatkan dijelaskan kedalam proses –proses yang meliputi : komitmen untuk melakukan teror dengan jalan jihad, yang dimulai dengan meninggalkan rumah maupun keluarga sebagai perjalanan menuju kamp–kamp pelatihan ataupun mencari medan jihad.
Dikuti proses kedua adalah persiapan dan pelatihan fisik dengan mengisolasi target dari kehidupan dunia luar, memberikan pelatihan dan persiapan keahlian yang dibutuhkan dalam melancarkan aksi dan serangan teror kelak, proses ke -3 adalah dengan penguatan berupa pelatihan mental, dilakukan dengan tausiah, pembekalan rohani yang ditujukan untuk membuat target benar–benar siap melakukan aksi serangan, terakhir adalah proses merencanakan serangan teror, dimana pemilihan target , cara dan sasaran ditentukan oleh apa yang dituju dan kemampuan apa yang dimiliki oleh target.
Teori lain yang digunakan penulis untuk membantu menjelaskan hasil akhir dari tahapan jihad yang disesatkan ini dengan tingkat radikal yang dimiliki seseorang sehingga mampu mendorong seseorang melakukan terorisme adalah dengan melihat kepada teori yang dapat untuk mengukur seberapa jauh dan dalam tingkat radikalisasi yang terjadi pada diri pribadi seperti Mawan Kurniawan, Cahya Fitriyanta dan Rizki Gunawan lewat analisa teori tipologi radikalisasi berdasarkan tingkat komitmen menurut Rabasa dalam Rabasa et al(2010).
Tingkat radikalisasi terhadap komitmen jihad, memiliki kekuatan yang tetap ataukah bisa dibelokkan, diturunkan lewat penghukuman maupun upaya –upaya deradikalisasi maupun kontra radikalisasi yang menjadi kewajiban otoritas penegak hukum di Indonesia.
Tingkat radikalisasi sebagai hasil akhir dari semua tahapan-tahapan dalam teori radikalisasi, dapat digolongkan kedalam beberapa tingkatan tertentu dengan melihat kepada tingkat komitmen seseorang terhadap suatu organisasi teroris (Rabasa 26), sehingga identifikasi yang tajam terhadap hubungan antara tahapan radikalisasi dengan tingkat komitment yang ada dalam diri Rizki Gunawan, Cahya Fitriyanta dan Mawan Kurniawan sangat perlu dilakukan secara tajam agar diketahui apakah mereka termasuk :
1. Hardcore Members : yang dijelaskan sebagai mereka / anggota yang memiliki komitmen yang paling tinggi atau paling dalam, keberadaan mereka di dalam organisasi untuk periode waktu yang lama dan biasanya terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan kekerasan.
2. Activist : menunjuk kepada para anggota yang seringkali terlibat dalam kegiatan kekerasan, tetapi mereka bisa saja bukan anggota yang telah lama bergabung, dan tidak setiap aspek kehidupan mereka terkait dengan kelompok.
3. Newcomer : merupakan golongan anggota yang baru bergabung dengan kelompok untuk periode yang singkat sehingga mereka cenderung belum memiliki kedekatan antara lapisan dan golongan organisasi.
4. Supporters : adalah mereka yang memiliki lebih sedikit ikatan dengan organisasi. Mereka bukanlah anggota tetap, hanya kadang-kadang membantu grup yang radikal, misalnya, dengan melindungi atau menampung anggota atau memberikan mereka dana.
5. Symphathizer : adalah menunjuk kepada mereka yang secara tidak aktif terlibat dengan organisasi radikal, tetapi mereka mengidentifikasi tujuan dan idiologi kelompok dan sehingga bisa saja secara pasif membantu kelompok tersebut, misalnya, dengan tidak memberitahukan informasi yang mereka ketahui kepada aparat penegak hukum.
Sebagai penutup adalah untuk mengetahui bagaimana pola treatment yang tepat dapat dilakukan dilakukan pemerintah terhadap eks napi terorisme yang selesai menjalani masa hukuman, karena dikhawatirkan mereka akan kembali pada organisasinya.
Terhadap eks napi terorisme diperlukan kerja sama dan koordinasi antara pihak intelijen dengan pihak lembaga permasyarakatan untuk pengawasan secara periodik, karena berdasarkan evaluasi BNPT di tahun 2012 diketahui terhadap 23 (dua puluh tiga) napi yang telah bebas, mereka kembali ke kelompoknya dan justru membuat jaringan yang lebih kuat, karena terorisme mempunyai 3 (tiga) cara memperkuat eksistensi mereka yaitu melalui strategi defensif, merekrut tentara grass root, dan menantang pemerintah secara terang-terangan yang oleh Golose (57) disebut sebagai Vendetta cycle.
Kolaborasi antara teori radikalisasi menurut Golose dengan 2 (dua ) teori pendukung lainnya adalah dijelaskan dalam menjelaskan bagaimana gambaran operasionalisasi Teori Radikalisasi menurut Golose (43) digunakan sebagai teori analisa yang utama dalam menjelaskan tahapan radikalisasi yang dialami seseorang sebelum terlibat dalam tindakan terorisme serta bagaimana teori radikalisasi tadi dibantu oleh 2 (dua) teori tambahan antara lain teori pemicu radikalisasi menurut Davis& Cragin (2009) serta teori tentang tingkat radikalisasi terhadap komitmen jaringan terorisme menurut Rabasa (2010).

 

KAJIAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

sekedar meramaikan bulan-bulan NKP yang sedang marak , sebuah tulisan milik angkatan I MIK , menupas fenomena upaya Polri dalam penegakkan hukum TPPO dengan pendekatan teori SWOT, sebuah teori yang menjadi satu satunya pilihan teori yang boleh dipakai dalam penulisan NKP. what ever color you want, but only black.

 

tulisan lengkap silahkan kontak pemilik blog

 

6654654654

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (crime is the shadow of civilization), demikian dikatakan oleh Colin Wilson, seorang jurnalis asal Inggris, penulis buku A Criminal History of Mankind. Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia[1]. Tidak ada peradaban manusia yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, namun sesuatu yang menyesuaikan dengan peradaban manusia.

Kejahatan dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kejahatan juga dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kejahatan dan beranekaragamnya jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semakin komplek suatu masyarakat, maka jumlah kejahatan semakin banyak, jenisnya semakin bervariasi dan modus operandinya semakin beragam.

Dalam perkembangannya, kejahatan berkembang salah satunya yang kita kenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: “certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[2], sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: “transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country” (Boister,2003:954)[3].

 

5354354

Karakteristik dari kejahatan transnasional menurut Pasal 3 Konvensi Palermo tahun 2000 adalah:

“(1) It is committed in more than one state (dilakukan di lebih dari satu negara); (2) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state (dilakukan di suatu negara, tapi kegiatan penting lainnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian berada di negara lain); (3) It is commited in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state (dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan suatu kelompok organisasi kriminal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu negara); atau (4) It is committed in one state but has substantial effects in another state (dilakukan di suatu negara, tetapi mengakibatkan dampak-dampak substansial di negara lain)”[4].

Tidak semua kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional. Menurut PBB, yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional meliputi: (1) Money laundering; (2) Terrorist activities; (3) Theft of art and cultural objects; (4) Theft of intellectual property; (5) Illicit traffic in arms; (6) Sea piracy; (7) Hijacking on land; (8) Insurance fraud; (9) Computer crime; (10) Environmental crime; (11) Trafficking in persons; (12) Trade human body part; (13) Illicit drug trafficking; (14) Fraud bankruptcy; (15) Infiltration of legal business; (16) Corruption; (17) Bribery of public officials; dan (18) Other offences committed by organized criminal groups. (Jay S. Albanese,2011:211)[5].

ASEAN, di Manila tanggal 20 Desember 1997, menyatakan kategori kejahatan transnasional meliputi: (1) Terrorism; (2) Illicit drugs; (3) Arms smuggling; (4) Trafficking in person; (5) Money laundering; (6) Arm robbery at sea; (7) Cybercrime; dan (8) International Economic Crime[6]. Sedangkan, AMMTC, tahun 2001, menyatakan terdapat 8 (delapan) kategori kejahatan transnasional yaitu: (1) Terrorism; (2) Narcotic; (3) Trafficking in persons; (4) Money laundering; (5) Sea piracy; (6) Arms smuggling; (7) Cybercrime; dan (8) Economic International crime[7].

Traficking in person atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang telah menjadi persoalan yang amat serius dan memprihatinkan di Indonesia. Menurut laporan US Departement of State yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2010, Indonesia telah menempati urutan pertama di dunia sebagai pelaku perdagangan manusia[8]. Sekitar tiga juta orang telah diperdagangkan di dan dari Indonesia[9]. Menurut laporan tersebut, penempatan TKI  di luar negeri oleh PJTKI secara legal maupun ilegal telah menjadi sarana perdagangan manusia, pelacuran, dan perbudakan modern.

PBB, berdasarkan survei UNHCR dan UNICEF, menganggap dan menjadikan Indonesia bukan lagi sekedar lokasi transit dan tujuan perdagangan manusia, melainkan sudah menjadi negara sumber dan pemasok praktek ilegal tersebut[10]. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, serta dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang  di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Jumlah WNI yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi, diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan. IOM (International Organization for Migration) dan LSM anti perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen atau sekitar 3 sampai 4,5 juta TKI di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia[11].

Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain: meratifikasi konvensi PBB terkait dengan perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, membentuk Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Universitas Indonesia, mangklarifikasi peran BNP2TKI di luar negeri dalam menerapkan UU No. 39 Tahun 2009, dan lain sebagainya termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum oleh Polri.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri telah berusaha menindak tegas setiap pelaku perdagangan orang yang tertangkap. Seperti akhir-akhir ini Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan orang di Indramayu, Jawa Barat; Jakarta; Entikong, Kalimantan Timur; dan Kuching, Malaysia[12]. Beberapa orang tersangka ditangkap, yaitu 2 (dua) WNI yang berperan sebagai perekrut korban dan mengirimkan korban ke Kalimantan Barat dan 1 (satu) orang Warga Malaysia sebagai pembeli, sementara itu, seorang WNI lagi masuk dalam daftar pencarian orang karena berperan mengirimkan korban ke Kuching, Malaysia. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Pada Bulan Juni 2011, International Organization of Migration (IOM) mengumumkan hasil penelitiannya yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Indonesia kembali mempertahankan posisi di urutan teratas sebagai negara asal korban perdagangan orang. IOM mencatat 3.909 korban perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Korban-korban tersebut terdiri dari 90 persen perempuan dan 10 persen laki-laki dalam kategori dewasa serta 84 persen perempuan dan 16 persen laki-laki untuk kategori usia anak[13].

 

1.2.   Permasalahan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Oleh karena itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini meliputi:

  1. Bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?;
  2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?; dan
  3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: Pertama, Mendeskripsikan kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, merumuskan suatu strategi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tujuan penulis menyusun tulisan ini yaitu: Pertama, agar diketahui gambaran kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia; Kedua, agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum tersebut; dan Ketiga, agar dapat dirumuskan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga diperoleh suatu rumusan strategi penegakan hukum yang dapat diimplementasi dalam pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut.

 76765876867

BAB II

KAJIAN TEORITIS

 

2.1.   Konsep Perdagangan Orang

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan orang sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons sebagai:

“rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”[14]

Sedangkan definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi”[15].

Berdasarkan kedua konsep tersebut, definisi perdagangan orang mengandung beberapa unsur, yaitu: Pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Kedua, dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut; Ketiga, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; dan Keempat, untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang yang dimaksud oleh penulis dalam tulisan ini yaitu: suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

2.2.   Konsep Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum menurut Jaksa Agung RI Hari Suharto, SH dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”.[16]

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[17]. Pengertian yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto ini sering disebut sebagai pengertian penegakan hukum secara luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[18]. Menurutnya, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perserikatan bangsa-bangsa menggunakan pendekatan untuk menangani masalah perdagangan manusia berdasarkan pencegahan kejahatan, penjatuhan hukuman dan penjagaan korban. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) membuat adalah Protokol Trafiking yang memiliki kerangka untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dipanggil “Pendekatan 3P”, yaitu: Prevention, Prosecution and Protection (Pencegahan kejahatan, Penjatuhan hukuman dan Penjagaan korban)[19]. Sejak itu, sedikitnya 155 negara sudah membuat hukum-hukum dan undang-undang berdasarkan “Pendekatan 3P”[20]. Indonesia juga telah membuat hukum-hukum dan undang-undang untuk perdagangan manusia atas dasar pendekatan tersebut sejak 2007[21].

Berdasarkan beberapa konsep penegakan hukum tersebut, nampak bahwa ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka usaha menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; Kedua, bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif; Ketiga, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum; Keempat, untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya; dan Kelima, dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila penulis simpulkan dan kaitkan dengan tulisan ini, maka penegakan hukum dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai: rangkaian kegiatan dalam rangka menyerasikan, menegakkan dan/atau melaksanakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perdagangan orang yang berlaku yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (Polri beserta pihak dan instansi terkait lainnya) untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan sebagaimana seharusnya dan tujuan hukum tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Upaya penegakan hukum tersebut meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam “Pendekatan 3P”, yaitu: untuk pencegahan kejahatan, untuk penjatuhan hukuman, dan untuk penjagaan korban.

 

2.3.   Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum[22]. Kelima faktor tersebut yaitu:

  1. Faktor hukumnya sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 

2.4.   Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai[23].  Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Kata SWOT itu sendiri merupakan kependekan dari variabel-variabel penilaian, yaitu: S merupakan kependekan dari STRENGTHS, yang berarti potensi dan kekuatan pembangunan; W merupakan kependekan dari WEAKNESSES, yang berarti masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi; O merupakan kependekan dari OPPORTUNITIES, yang berarti peluang pembangunan yang dapat; dan T merupakan kependekan dari THREATS, yang merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan[24].

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pembangunan daerah. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan[25]. Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, penulis dapat menganalisa dan merumuskan suatu strategi yang sesuai guna meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

 122121

BAB III

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Visi

“Mewujudkan kerjasama lintas sektoral (nasional, regional dan internasional) dan penggalangan komponen masyarakat yang intensif, sinergi, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia”

  1. Misi

1)      melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      menjalin hubungan, memberdayakan, dan melakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      menjalin hubungan dan melakukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      melakukan penindakan terhadap oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      menyusun sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      melakukan peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      melakukan pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Tujuan

1)      terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, proporsional, dan mutualisme dengan instansi pemerintah, gugus tugas dan instansi terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

2)      terjalinnya kerjasama dengan yang intensif dengan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang;

3)      terjalinya hubungan dan terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang intensif, sinergi, dan mutualisme dengan organisasi dan negara serta lembaga baik regional maupun internasional yang ada dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

4)      terwujudnya efek jera bagi oknum Polri yang terlibat dan mencegah anggota Polri sehingga tidak terlibat tindak pidana perdagangan orang;

5)      terwujudnya suatu sistem dan metode yang efektif dan efisien guna memberantas tindak pidana perdagangan orang;

6)      terwujudnya peningkatan kesepahaman, kerjasama dan koordinasi aparat CJS dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan

7)      tercapainya pemberdayaan kearifan lokal dalam mengantisipasi, mendeteksi dan menangkal praktek tindak pidana perdagangan orang.

  1. Sasaran

1)      instansi pemerintah, gugus tugas dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah;

2)      organisasi, negara dan lembaga (nasional, regional dan internasional) yang berkompeten dan mendukung pemberantasan tindak pidana kejahatan orang;

3)      Oknum Polri yang terlibat tindak pidana perdagangan orang;

4)      aparat penegak hukum dalam CJS; dan

5)      seluruh komponen masyarakat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

  1. Pelaksana

1)      Seluruh personil Polri khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia terutama di daerah yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2)      Seluruh pimpinan Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek secara berjenjang sesuai dengan potensi wilayah hukum masing-masing.

  1. Strategi
  • Jangka Pendek (1 s.d 2 tahun pertama)

1)      melakukan pertemuan rutin dan koordinasi bulanan yang intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

4)      membuat dan membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di Indonesia.

5)      melakukan penindakan yang tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat tindak pidana perdagangan orang.

6)      melakukan penyusunan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level nasional.

7)      melakukan indentifikasi dan inventarisasi kearifan lokal yang ada di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

  • Jangka Menengah (tahun ke-3 dan ke-4)

1)      menjalin dan membina kerjasama serta membuat jaringan komunikasi dengan negara yang rentan menjadi tujuan dan potensi sebagai pemasok tindak pidana perdagangan orang dari dan ke Indonesia.

2)      membina jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi di kawasan regional.

3)      mengikuti pertemuan dan koordinasi rutin yang diadakan oleh badan dan organisasi nasional, regional dan internasional yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

3)      membina dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional dan regional.

4)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level regional.

  • Jangka Panjang (5 tahun dan seterusnya)

1)      membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan komunikasi dengan seluruh negara di dunia dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dunia;

2)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di level internasional.

3)      membina dan mengembangkan jaringan komunikasi (contact person) di instansi pemerintah, LSM dan instansi terkait lainnya serta pada badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

4)      membina, mengembangkan dan memperluas kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan:

  1. a) instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.
  2. b) aparat CJS.
  3. c) badan dan organisasi nasional, regional dan internasional.

5)      melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan sistem dan metode penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang untuk level internasional.

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1.   Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Polri, Indonesia tetap tidak dapat menurunkan posisi teratasnya dalam perdagangan manusia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

  1. Kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih belum optimal. Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menunjukkan trend penurunan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi:

1)      Adanya instrumen hukum (internasional dan nasional) yang kuat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

2)      Banyaknya personil Polri yang tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

3)      Adanya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi Polri;

4)      SDM Polri telah memiliki kemampuan yang cukup (dari sekolah, kursus dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri) dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang;

5)      Adanya keterlibatan oknum Polri baik secara langsung maupun tidak langsung membekingi praktek perdagangan manusia;

6)      Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang;

7)      Terbatasnya sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang; dan

8)      Belum adanya sistem dan metode yang tepat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.

Faktor eksternal antara lain:

1)      Besarnya dukungan internasional dalam rangka pemberantasan praktek perdagangan manusia;

2)      Adanya satuan gugus tugas, BNP2TKI serta badan atau instansi lainnya yang dibentuk khusus untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

3)      Banyaknya LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

4)      Budaya ketimuran yang masih ada di masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji/dosa.

5)      Kondisi sosial masyarakat Indonesia (misalnya banyaknya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan lain sebagainya) yang mendorong mudahnya mereka menjadi korban kejahatan perdagangan orang;

6)      Kurangnya kesepahaman antara aparat penegak hukum (terutama hakim dan jaksa) dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia;

7)      Kurangnya keseriusan instansi atau pihak-pihak terkait khususnya dalam instansi pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan

8)      Masih lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai kejahatan perdagangan orang sehingga mereka mudah tertipu, terperdaya bahkan menjadi korban kejahatan tersebut.

  1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yaitu Program Kerjasama Lintas Sektoral dan Penggalangan Komponen Masyarakat. Program tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, pelaksana, dan strategi (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

 

4.2.   Saran

Agar program dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka penulis menyarankan sebagai berikut: Pertama, masih perlu dilakukan kajian, evaluasi dan penyempurnaan terhadap program tersebut; Kedua, Perlu sosialisasi terhadap seluruh personil Polri termasuk upaya penggalangan saran, kritik dan masukan bagi penyempurnaannya; dan Ketiga, Apabila sudah dinyatakan sempurna, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan Polri melalui petunjuk teknis dan dijabarkan lagi oleh para kepala kesatuan wilayah melalui petunjuk pelaksanaan.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Abdusalam, R., Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997.

Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Wilson Colin, A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984.

 

INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi.

Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia.

Menkokesra.go.id, Tindak Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf,

Permata, Titis Jati, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia.

Umar, Musni, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011,   http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/.

U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, http://goo.gl/I3BeN.

___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, http://www.108csr.com/home/news.php?id=271.

_______________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 .

_________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87.

___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html.

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

 

BAHAN PERKULIAHAN

Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

 

BAHAN-BAHAN LAIN

United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008.

United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009.

 


 

[1]Colin Wilson , A Criminal History of Mankind, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing, 1984, hal.8.

[2] Petrus Reinhard Golose, Kejahatan Transnasional dan Radikalisme (Suatu Pengantar), Bahan Kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK, Jakarta, disampaikan pada tanggal 30 November 2011.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Musni Umar, Pencegahan dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang di Indonesia, wordpress.com, 26 Oktober 2011, diakses melalui http://musniumar.wordpress.com/2011/10/26/pencegahan-dan-pemulihan-korban-perdagangan-orang-di-indonesia/ pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[9] Ibid.

[10] Titis Jati Permata, PBB: Indonesia Pemasok Obyek Perdagangan Manusia, surya.co.id, 22 Juli 2011, diakses melalui http://www.surya.co.id/2011/07/22/pbb-indonesia-pemasok-obyek-perdagangan-manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[11] ___________, Key Report Perdagangan Manusia 2011 – Indonesia (Pier 2), Embassy Of United States Jakarta Indonesia, diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[12] Maria Natalia dan Asep Candra, Polri Bekuk Sindikat Perdagangan Manusia, kompas.com, Jakarta, 8 Oktober 2011, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2011/10/08/17295171/Polri.Bekuk.Sindikat.Perdagangan.Manusia pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[13] ______________ ,Indonesia Terbanyak Korban Perdagangan Manusia, Kementerian PP & PA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 3 November 2011, diakses melalui http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=495:indonesia-terbanyak-korban-perdagangan-manusia&catid=35:menegpp&Itemid=87 pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[14] Bangaip, Perdagangan Manusia – Definisi, Pemahaman Kondisi hingga Antisipasi di Indonesia, bangaip.org, diakses melalui http://bangaip.org/2009/08/perdagangan-manusia/#definisi pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1.

[16] R. Abdusalam, Penegakkan Hukum Dilapangan oleh Polri, Jakarta, Diskum Polri, 1997, hlm 18.

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Radjawali, 1986, hal. 3.

[18]Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui  http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012.

[19] United Nations Office on Drugs and Crime, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, United Nations, 2008, hal. 59.

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons,United Nations, 2009, hal. 8.

[21] Ibid, hal. 170.

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8.

[23] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 18.

[24] Ibid, hal. 19.

[25] Ibid, hal. 21.

[26] U.S. Embassy Jakarta, Information Trafficking in Person, Jakarta, November 2011, diakses melalui http://goo.gl/I3BeN pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012, hal. 2.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] ___________, Memprihatinkan, Perdagangan Anak di Indonesia Capai 70 Ribu Kasus, 108CSR.com, 25 Juni 2011, diakses melalui http://www.108csr.com/home/news.php?id=271 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[30] US Embassy Jakarta, Op.Cit.

[31] Ibid.

[32] ________, Kasus perdagangan manusia makin memprihatinkan, kabarbisnis.com, 4 Januari 2012, diakses melalui http://www.kabarbisnis.com/read/2817137 pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[33] _________, Perdagangan Manusia 2011 Indonesia (Tier 2), diakses melalui http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdangangan-manusia.html pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2012.

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

Giliran Pondok Indah

 

Pasca tragedi Thamrin tahun ini, kembali  masyarakat Indonesia dikejutkan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang berujung kepada peristiwa penyanderaan di sebuah rumah di  Jakarta. beritacenter.com/news-142602-polisi-bekuk-perampok-bersenjata-dirumah-mewah-pondok-indah.html

Peristiwa sep1erti diatas tadi mungkin bukan yang pertama terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan bisa terjadi kapan saja dan kadang memang disertai dengan tindakan kekerasan, beberapa peristiwa malah berakhir dengan adanya korban yang harus kehilangan nyawa.

Khusus dalam peristiwa hari ini ada sedikit yang berbeda, adalah bagaimana antusiasme media ( bahkan ketika tulisan ini diketik  sambil menyaksikan ulasan detil dengan menghadirkan berbagai ahli-ahli lengkap dengan tinjauan teorinya di salah satu stasiun TV terkenal Indonesia).

Sikap antusiame media tentunya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dahsyat pemberitaan saat tragedi Thamrin terjadi beberapa waktu lalu, bisa jadi rekan wartawan ingin mendapatkan live report terbaik setidaknya sekelas dengan bobot berita insiden Thamrin yang dikupas tuntas mulai pelaku, korban, lokasinya sampai sepatu dan gaya sisiran rambut Polisi yang ada di TKP.

Menyaksikan selama hampir 3 jam drama perampokan dan perampokan tadi siang dapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan kelak menjadi sumber referensi bagi Polri dan masyarakat pada umumnya, hal ini tidak lepas dari kemungkinan adanya korban ikutan  yakni masyarakat, wartawan dan polisi yang ada di TKP.

Tidak adanya batas- batas berupa police line atau semacam parimeter yang jelas dan berjarak cukup aman  di tkp.  Sehingga wartawan bebas mengambil gambar dan video ketika pasukan Brimob akan melaksanakan penetrasi, hal ini tentunya berdampak negatif bagi  petugas dan masyarakat bahkan sandera, karena musuh bisa memonitor pergerakan pasukan.

Minimal upayakan TKP dapat dan seharusnya tertutup dulu sampai steril dan aman, hal ini untuk keamanan bersama, dimana ini adalah pelajaran dasar Kepolisian  sewaktu masih belajar di pendidikan. Sebagai informasi bahwa Taruna Kepolisian di Thailand  pada tingkat 4 pasti mendapatkan pelajaran penanganan insiden penyaderaan maupun perampokan seperti ini, mulai  dari manajemen insiden, negosiator dan pembebasan sandera dimana modulnya diperoleh dari Kepolisian Jerman dan Amerika, sedangkan Taruna AKPOL di Indonesia justru mendapatkan materi penting seperti ini pada  pelajaran tingkat Dasbhara dan kerap menjadi bahan peragaan  saat Wisuda Prajurit.

Akibat tidak ada perimeter yang baik, tentu selain wartawan pelaku kejahatan lain pun sebernarnya bisa masuk dan melakukan kejahatan lain. Contoh : bom bunuh diri, penembakan terhadap petugas ( ingat insiden Thamrin dan Bom Bali I )

Fenomen adanya wartawan yang meliput setiap detil proses penindakan adalah tidak lepas dari tugas dari wartawan itu sendiri untuk mengumpulkan berita dan mengabarkan berita tadi secepatnya, namun dalam tinjauan taktis seperti kejadian barusan, dapat saja tindakan wartawan tadi justru akan menjadi kontraproduktif,   jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan menugaskan bagian Humas Polri untuk mendampingi wartawan tadi.

Maksudnya daripada wartawan menerka nerka apa dan seperti apa kondisi yang sedang terjadi kemudian salah menafsirkan dan akhirnya keliru memberitakan,  maka akan lebih baik bila ada personil Polri yang ditugaskan mendampingi atau setidaknya bisa memberikan info yang memadai secara benar walaupun dalam tataran : sedang kita dalami, nanti kita cari tahu di pemeriksaan, sabar dulu sedang diusahakan penindakan secara soft, penindakan keras itu adalah…. bilamana ….. dengan…. sehingga… Hal ini memang tidak akan menjamin bahwa  wartawan tidak akan bertindak kontraproduktif,  namun setidaknya wartawan tidak akan bingung membuat berita seenak dan  setahu mereka tanpa ada yang  bisa meluruskan

Dalam pengambilan tindakan harus dengan perhitungan yang matang. Tiap tiap etape dalam penggunaan kekuatan harus dilaksanakan. Proses negosiasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syukurlah pelaku tidak militan, dan kalau militan mungkin  ada korban dipihak Polri, tidak boleh anggap remeh setiap kejadian.

Lihat pada link berikut :  National geographic : Inside hostage massacre  https://youtu.be/E1dyKiJHCEk  belajar dari upaya  penyelamatan sandera di Manila, penyelamatan itu disebut oleh PBB sebagai penyelamatan terburuk yang dilakukan oleh Polisi Manila. Penyanderaan dilakukan oleh seorang  pecatan Polisis berpangkat Kapten   yang tidak terima diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepolisian Manila.  Dalam penyanderaan tersebut terdapat  sekitar 21 sandera yang sebagian besar  meninggal dunia akibat  ditembak oleh oknum pelaku .

Dalam proses negosiasi sebelumnya, Polisi telah berbuat sebaik mungkin. Salah satu penyebab dari emosi penyandera tiba-tiba memuncak adalah karena terbukanya informasi yang dapat diterima penyandera. Didalam Bus  tersebut ternyata ada sebuah televisi yang bisa digunakan untuk melihat siaran berita.

Seperti pada siang tadi, posisi dan taktik Kepolisian Manila dapat dilihat melalui TV, termasuk  bagaimana taktik penempatan para penembak jitu kepolisian Manila. Media menjadi berperan penting untuk meningkatkan emosi penyandera ketika media menyiarkan secara langsung ketika Polisi  Manila  berhasil menangkap adik (saudara kandung ) sang Kapten yang mencoba menyusup barikade Polisi untuk menemui sang kakak.

Ditambah lagi adanya media radio yang berhasil menemukan nomor HP sang Kapten dan mewawancaranya secara online, akhirnya negosiasi yang telah alot dilakukan oleh Polisi Manila menjadi berantakan dan terjadilah insiden penembakan di dalam Bus wisata di kota Manila.

Sudah diajarkan kepada anggota yang pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan Wanteror di PLATINA maupun CRT di Mega Mendung. Bahwa terdapat yang namanya THA, kemudian ada namanya LCC barulah FAP, hal-hal seperti ini harus dipedomani dan dilaksanakan bukan hanya teori dan pada saat kejadian justru dilupakan.

Konsep 3 C  berupa  Close-Contain-Counter. Harus dipedomani secara rigid dilapangan  bahkan misalnya keadaan tersebut jauh dari  back-up kekuatan baik dari Polres maupun Kesatuan Brimob  atau situasi yang membutuhkan tindakan segera dan  kebetulan hanya ada kekuatan Pospol dan Polsek disana, apakah tahapan kekuatan mutlak tetap harus dilaksanakan atau bisa berdasar konsep wewenang diskresi seorang kapolsek.

Ada beberapa opsi antara lain memaksimalkan sumber daya yang ada, kalau disitu ada TNI  maka  dapat didayagunakan asalkan kendali dibawah kasatwil Polri ( ingat chain of evidence dan due proses of law nantinya )  dan kedua dengan memaksimalkan konsep 3 C  tadi sampai bantuan dari satuan tindak datang, semua opsi ada resikonya.

Sebenarnya yang paling esensi dari posting diatas adalah bagaimana peran Satwil terutama uniformed police on ground seperti Lantas, Sabhara dan Bhabinkamtibmas mampu memerankan konsep 3C tadi.

Lanjutannya adalah setiap Polisi di TKP  yang bertindak sabagai first responder  harus mampu menjadi : guide bagi pasukan tindak ( Brimob atau Densus ) yang pasti akan datang belakangan, guide ini maksudnya menjadi pemandu yang  dapat menunjukkan siapa kira kira pelaku                   (cirinya), siapa korban ( ciri kalau bisa foto ), informasi berupa sket sasaran atau TKP walaupun kasar dan lainnya, termasuk mengarahkan mobil-mobil satuan tindak yang bisa jadi buta tuli wilayah tempat TKP berada.

Harus memikirkan akses masuk yang lain, dengan tidak terpusat  bahwa penindakan maupun penyampaian himbuan dengan Public Addres haruslah dari  arah depan, karena  umumnya arah depan adalah kelemahan pasukan penindak, jika terekspose oleh lawan. Maka bubarlah prinsip dasar CQB yaitu  : speed, surprise and violent of action, hal ini tentunya harus dipedomani dan dilaksanakan.

Operasi tadi adalah pembebasan sandera, yang harus diingat, jika sandera sampai mati maka operasi tadi dapat dikatakan  gagal,  maka tidak perlu terburu buru, negosiasi sangat penting  sehingga peran negosiator sangat penting, memang tidak  mudah dan murah membentuk seorang negosiator handal, sehingga bagus  bila  diangkat menjadi  tulisan tentang peran negosiator yang belum diprioritaskan dan selalu ditingkatkan kemampuannya.

Saat ini pada umumnya Polwan yang dimajukan sebagai negosiator walaupun sebenarnya mereka yang ditugaskan sebagai negosiator (umumnya pada pengamanan unras ) belum memiliki latar belakang pendidikan dan latihan negosiator secara memadai.

Terakhir adalha perlunya disiapkan “pasukan penyerang darurat” yang sudah siap masuk kapan saja manakala pelaku mulai menembak/melukai sandera, bagaimanapun tanggapan nantinya, antara yang senang, bangga dan salut kepada upaya yang telah dilakukan oleh Polri tadi siang.

Akan ada pihak –pihak yang mendiskreditkan entah dengan berbagai maksud, haruslah bersama kita apresiasi tindakan kepolisian tadi, karena insiden yang dihadapi tadi siang adalah bukan sebuah peragaan apalagi show of force yang pastinya dibuat dengan skenario pasukan penindak pasti menang dan pasukan Sonora pasti kalah, pasukan penindak dalam latihan  pastilah lebih  taktis dan sempurna gerakan dan tindakan yang dilakukan, sekali lagi ini bukan drill apalagi pertunjukan, ini nyata, berbahaya dan bisa jadi sekali seumur hidup.

http://m.news.viva.co.id/news/read/817395-sandera-pondok-indah-selamat-nasib-perampok

 

 

 

Brain, brave and beauty

Siapa bilang Polwan kalah dengan Polki?
Silahkan baca jurnal Komnas HAM, yang membandingkan penanganan Ahmadiyah di Cikeusik dan Manis Lor. Penanganan di Cikeusik dilakukan oleh Polki, di Manis Lor dilakukan oleh Polwan.
Siapa yg berhasil dalam lakukan penanganan?

http://www.neliti.com/wp-content/uploads/gravity_forms/1-062cb0f6ee247cdeaa51a79a4593035a/2015/05/Belajar-dari-Pemolisian-Baik-Komnas-HAM.pdf

1000 an saja

Inspiring breakthrough from Kapolda NTB

Mhn ijin rekan2….. Saya sempet Wa Bpk Kapolda NTB ttg giat jjrn polda NTB yg sempet kita perbincangkan  ttg “CIUM TANGAN ORG MISKIN” ( tanpa menyampaikan detail perbincangkan kita ), semoga hal ini bermanfaat utk menambah wawasan kita ttg implementasi revolusi mental, pelayanan Polri dan peningkatan ketaqwaan Anggota Polri;
Berikut ini penjelasan beliau:

“BEKERJA, BERIBADAH, SILATURAKHIM, dan OLAH RAGA”
Wa’alaikum Salam w.w…  Syukur Alhamdulillah dan trimakasih ada yg tertarik utk bekenan mengkritisi thdp Apa yg dilakukan oleh anggota POLDA NTB . Sebelum saya cerita panjang perlu saya informasikan bahwa daerah NTB  Mayoritas penduduknya muslim dgn sebutan daerah 1000 Masjid, Terdapat Pok Islam minoritas dan Pok Islam Radikal, suhu udara panas kalau kemarau Rawan air bersih, tingkat kemiskinan tinggi, Merupakan  daerah Wisata yg sedang tumbuh dgn 11 Destinasi Dimana Wisatawan  masih sering diganggu Oleh masyarakat, Sebagian masyarakatnya bertempramen tinggi maka Rawan konflik sosial. Selama ini dalam mengatasi situasi INI dgn pendekatan GAKKUM dan tindakan Tegas dgn penggunaan kekuatan yg Berakhir dgn kontra produktif krn banyak Jatuh korban krn tindakan keras POLRI . Maka Konflik yg Semula masyarakat dgn masyarakat berubah MENJADI masyarakat dgn POLRI .
DALAM MENYIKAPI SIKON TERSEBUT  PERLU TROBOSAN MELALUI  REVOLUSI MENTAL   SBB :

  1. Pemberdayaan Babinkamtibmas satu desa satu POLRI (dgn tugas deteksi aksi dan mediasi)
  2. Pejabat Polda  polres  polsek salat berjamaah berpindah pindah masjid DAN ada yg jadi imam, guru ngaji, DAN khotib.

  3. GERAKAN EMPATY SERIBU RUPIAH POLDA NTB”

  4.  GERAKAN EMPATY AIR BERSIH POLDA NTB.

  5. Dll.
    KHUSUS Nomor 3 DAN 4  Murni Ide yg berasal dari ANGGOTA Ditsabhara POLDA ntb berpangkat Briptu DAN  DIIKUTI secara kesadaran Oleh seluruh anggota hingga POLRES polsek DAN Babinkamtibmas.

Prakteknya setiap Apel pagi anggota yg mau Saja mengumpulkan UANG Rp 1000, setelah Apel dihitung Oleh Provos DAN diserahkan Kasatker utk diblanjakan sembako. Semua ANGGOTA sdh Punya rute patroli DAN sasaran orang2 sedang diuji ALLAH Lebih BERAT dr kita dgn kekurangan harta dan kesehatan (miskin, cacat, yatim, jompo, teraniaya, terdzolimi)  namun mereka tetap kerja keras dan beribadah dg baik. Ada komitmen bersama Anggota “DILARANG MEMBERIKAN KEPADA PENGEMIS”

Jadi tdk ada anggota memberikan kpd pengemis krn tdk mendidik mereka dan bantuan kita kurang tepat sasaran.

Kenapa anggota tdk segan mencium tangan orang miskin yg kerja keras, tdk mengeluh,  ibadahnya baik. dan tdk Mengemis ??

Karena agama manapun umat yg miskin seperti itu sangat tinggi derajatnya dihadapan Tuhan… Maka manakala kita merendahkan diri didepan mereka simiskin krn Mengharap Ridho Tuhan…  Maka Tuhan akan mengangkat derajat kita dgn membuka hati dan pikiran umat yg lain krn KITA EMPATY kpd umat yg ditinggikan oleh Tuhan. Dalam berbuat baik pun ada ujiannya, Maka kita hrs pakai kecamata kuda sepanjang itu baik menurut Tuhan lakukan krn baik menurut Tuhan pasti baik bagi umatnya. Tapi kalau ada yg melihat mencium tangan simiskin merasa hina DAN lebay, karena Mereka  melihat umat yg lain masih dgn Hawa napsu duniawi. Yaitu Karena ( pangkat , jabatan, harta, Derajat, martabat, gelar, status dll.) seharusnya dgn cara Bgmn  Tuhan memandanng UmatNya… Klu mau gampang YA KITA liat dgn hati nurani.
Manfaat yg diperoleh ANGGOTA dgn GERAKA 1000 rupiah :

a. OUT PUTnya

  • Lebih mensyukuri gaji yg ada krn setiap Hari ketemu orang miskin
  • Lebih sopan kpd rakyat kecil

  • berlatih beramal menginfakan hartanya

  • Fisiknya Terpelihara krn jarak tempuh masyarakat miskin banyak yg dibukit jadi sambil OLAH raga

  • PATROLI sampai keplosok plosok

  • b. OUT CAME nya

    • pada AKHIRNYA CITRA POLRI BAIK… Krn prilaku ANGGOTA baik Maka Muncul kepercayaan masyarakat terhadap POLRI

    • krn masyarakat percaya maka muncul Simpatik dalam BENTUK PARMAS
      berkat RAHMAT Tuhan Dan  upaya POLRI dgn kedepankan pendekatan kemanusiaan serta kerjasama stake holder maupun partisipasi masyarakat sikon kamtibmas ntb yg Semula Rawan konflik Sekarang Insyaallah Alhamdulillah  KONDUSIF.
      “BEKERJALAH MENGHARAP RIDHO TUHAN….. JANGAN MENGHARAP PUJIAN MANUSIA”
      MOHON DOANYA..

    Kebakaran dan pembakaran hutan ,mau sampai kapan

    Berikut penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Siti Nurbaya, menanggapi situasi terkini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia.

    Saat ini Indonesia tengah memasuki musim krusial Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Meski jumlah hotspot atau titik api secara Nasional berkurang hingga 70-90 persen, namun kewaspadaan terus ditingkatkan seiring dengan mulai masuknya musim kering. 
    Jumlah hotspot tahun 2016 dibanding tahun 2015 (Periode 1 Januari-28 Agustus) dari pantauan satelit NOAA18/19 mengalami penurunan dari 8.247 titik tahun lalu, menjadi 2.356 titik pada tahun ini atau lebih dari 74,64 persen.
    Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Di Riau, pada periode yang sama tahun 2015 terdapat 1.292 titik api, sementara tahun ini turun jadi 317 titik. Sedangkan di Kalteng, dari 1.137 titik api tahun lalu, turun menjadi 56 titik api pada tahun ini.
    Sementara berdasarkan satelit TERRA/AQUA (NASA), dengan periode yang sama, terlihat jumlah hotspot tahun 2016 berkurang 74,70 persen dibanding tahun 2015. Tahun sebelumnya tercatat 11.690 titik api, tahun ini menjadi 2.937 titik api.
    Penurunan yang cukup signifikan itu tidak terlepas dari upaya tiada henti tim terpadu di lapangan. Mereka bekerja tanpa mengenal hari libur bahkan sampai bermalam di lokasi untuk menjaga titik api tidak meluas. Lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dilakukan pemadaman melalui jalur udara. 
    Untuk memaksimalkan upaya pengendalian Karhutla, Pemerintah Provinsi juga sudah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Selatan.
    Selain itu dilakukan patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan Karhutla sampai pada tahap tapak (masyarakat). Patroli Terpadu melibatkan unsur Manggala Agni, Polhut, TNI, POLRI, pers, LSM dan aparat desa/tokoh masyarakat. 
    Pelaksanaan patroli berbasis komando bertingkat dengan operasional Posko Desa, Posko Daops, Posko tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai KSDA/TN) dan Posko Nasional di KemenLHK.
    Target kerja kita jelas: Jangan sampai rakyat kembali merasakan derita asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin menekan semaksimal mungkin jumlah titik api penyebab meluasnya dampak asap.
    Semua pintu komunikasi telah saya buka selebar-lebarnya. Handphone pribadi saya selalu hidup selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Saya menerima banyak sekali laporan, dari pagi hingga dini hari, baik melalui sms, BBM, email maupun whatsapp. Serta melalui media sosial facebook, fanpage dan twitter.
    Laporan datang dari berbagai elemen masyarakat dan tim terpadu di lapangan. Semuanya saya baca dan menjadi referensi obyektif untuk mengambil langkah-langkah penanganan lanjutan. Serta melakukan koordinasi ke lintas sektoral, lintas Kementerian terkait dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama kita adalah rakyat dan rakyat.   
    Saya memantau asap cukup pekat saat ini menghampiri warga Duri, Dumai dan beberapa daerah di Riau. Sementara di Pekanbaru, pagi tadi asap kembali terlihat meski ISPU terpantau masih dalam status BAIK. 
    Segenap hati dan perhatian saya tertuju pada rakyat di daerah yang saat ini merasakan dampak Karhutla. Kepala BNPB dan Kepala BRG telah berada di Riau. Upaya pemadaman dimaksimalkan dengan rencana penambahan dua helikopter lagi serta penambahan peralatan dan dukungan dari personil TNI/Polri.
    Kondisi sekarang ini merupakan waktu kritis dan kita bersyukur masih bisa menekan sebaran titik api. Asap yang muncul juga bersifat fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu bergantung faktor alam seperti arah angin. Seiring juga dengan berbagai usaha serta kerja keras tim terpadu. Termasuk penegakan hukum bagi pelaku yang sengaja membakar lahan. Karena dari pantauan satelit terlihat, ada lahan-lahan yang sengaja dibakar dan meluas hingga membawa dampak asap.
    Saya dapat memahami, rakyat di daerah yang rawan Karhutla, sudah jenuh dengan asap dan asap lagi. Namun saya
    pastikan dan tegaskan, bahwa NEGARA TIDAK DIAM dan PEMERINTAH TERUS BEKERJA TIADA HENTI, dengan segala kekuatan yang ada untuk menangani Karhutla. Kita tidak ingin bencana ekologis yang membuat daerah tertutup asap selama berbulan-bulan seperti tahun lalu, kembali terulang. 
    Upaya pemadaman tim terpadu hanyalah satu ikhtiar dari banyak instrumen yang pemerintah punya. Saat ini KLHK telah melakukan moratorium sementara izin pengelolaan hutan, lahan sawit dan pengelolaan lahan gambut. Ini salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. 
    Dalam upaya penegakan hukum Karhutla, KLHK melakukan pendekatan multidoors. Ada sanksi administratif dan gugatan perdata. 
    Saat ini ada sekitar 30 perusahaan dikenakan sanksi administratif. Selain dalam bentuk teguran keras, izin-izin perusahaan yang terbukti bersalah, juga akan dicabut sementara sampai pada pencabutan izin secara permanen.
    Selain itu hampir 10 perusahaan sedang berlangsung proses tuntutan perdata, yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan tuntutan pidana menyesuaikan dengan penanganan oleh POLRI.
    Saya juga tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia hanya bekerja sebagaimana mandat UUD 1945. Pemerintah bekerja untuk melaksanakan tanggungjawabnya pada RAKYAT INDONESIA. 
    Kita tetap menghormati keluhan yang disampaikan Negara tetangga, tapi kita tidak bekerja menangani Karhutla karena desakan Negara lain. Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Tidak atas desakan-desakan. Semua pihak luar hendaknya menahan berkomentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia. Terlihat dari menurunnya titik api dan luasan sebaran asap, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. 
    Saya yakin sepenuh hati, dengan kebersamaan dan keseriusan semua pihak mengambil tanggungjawabnya, serta penuh kejujuran untuk melihat kondisi yang ada, maka masalah ekologis yang sudah menahun ini pasti bisa diatasi. 
    Semua upaya untuk membenahi apa yang telah rusak sebelumnya ini, mungkin tidak akan seketika terlihat hasilnya. Namun upaya pemerintah jelas mengarah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Terutama agar tidak terus menerus merasakan derita asap. 
    Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar. Semuanya agar rakyat tetap bisa sejahtera hidup berdampingan dengan karunia alam pemberian Tuhan.

    Pada akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan atas ikhtiar yang terus kita lakukan. Pemerintah tidak bisa sendirian, harus ada dukungan penuh dari segenap pihak. Saya mohon dukungannya dari segenap rakyat Indonesia, untuk menjaga INDONESIA KITA.
    Salam 

    Menteri LHK, Siti Nurbaya
    Link mengetahui peta sebaran titik panas satelit terra dan aqua, bisa lihat setiap hari di : 
    http://satelit.bmkg.go.id/BMKG/index.php?pilih=31

    Polri Under Attack

    Belum habis berita demo yang berujung rusuh didepan Mapolres Meranti , kini ada lagi berita pembakaran Mapolsek akibat kesalahpahaman masyarakat atas tindakan kepolisian

    Melihat adanya berbagai peristiwa penyerangan dan perusakkan pada akhirnya menimbulkan pertayaan ada apa dengan Polri dan Masyarakat, apakah peristiwa ini murni merupakan suatau pelampiasan atas adanya sumbatan komunikasi timbal balik dari Polri kepada masyarakat ataukah ada ‘pinjam tangan” pihak tertentu dalam konstelasi proxy war yang didengung dengunkan menggejala saat ini.

    apapun ceritanya Mapolsek ampupun Polres adalah lambang eksistensi negara dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang artinya bilamana terdapat anggota Polri yang melakukan kesalahan adalah suatu kewajiban bagi organisasi melakukan penertiban pun demikian berarti Polri mungkin saja kalau dianggap perlu harus dibubarkan, namun Kepolisian sebagai fungsi harus tetap ada ditengah peradaban manusia.

    Dari beberapa sumber pemberitaan yang sengaja dikutip pada tulisan ini adalah agar pembaca bersama sama dapat menelaah bagaimana sebenarnya pemetaan masalah dari fenomena penyerangan dan perusakaan kantor Polisi di Indonesia.

    Secara statistik memang terlihat adanya jumlah angka yang sangat banyak , tiap tahun terdapat markas maupun fasilitas ataupun personil Polri yang diserang atau menjadi korban amuk massa.

    kalau boleh saya klasifikasikan dari kumpulan data yang dihimpun mulai tahun 2010 sampai sekarang ( sumber open source di Internet ) terdapat setidaknya beberapa sumber permasalahan :

    adanya bentuk Arogansi dan perilaku tidak profesional anggota Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan terhadap masyarakat yang harus dilayani ;  resiko menjadi Polisi di daerah rawan maupun musuh bersama jaringan terorisme ; Imbas bentrok kekerasan antar aparat negara ( berseragam)

    dari 3 kategorisasi ini, kita berangkat kedalam diskusi antara lain :

    1. ketika arogansi dan sikap tidak porfesional yang ditampilkan oleh personil polri menemukan peritiwa pemicu seperti penangkapan disertai kekerasan dan tindakan yang tidak sepatutnya maupun praktek-praktek penyalahgunaan wewenang tidak mengherankan masyarakat akan bergerak untuk menuntuk keadilan.lihat pada peristiwa :

    http://www.beritasatu.com/nasional/382031-tito-sesalkan-aksi-penyerangan-mapolres-meranti.html

    “Prinsipnya situasi sudah kondusif. Cuma saya menyesalkan peristiwa ini terjadi. Seharusnya tidak perlu terjadi. (Sebabnya ada) peristiwa anggota polisi yang dibunuh karena hanya rebutan perempuan kalau saya tidak salah dan kemudian pelakunya ditangkap,” lanjut Tito.

    Pelakunya ini, katanya, Tito melanjutkan, melakukan perlawanan sehingga kemudian dilakukan upaya kekerasan sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Buntutnya masyarakat disana marah dan kemudian mempertanyakan kenapa pelaku sampai meningga dunia di tangan polisi.

    “Dalam commader wish saya sangat jelas saya katakan tidak boleh melakukan kekerasan eksesif yang berlebihan kepada siapapun termasuk kepada pelaku. Anggota ini sedang kita periksa dan saya tegas kepada Kapolda,” lanjutnya.

    belum lagi adalah akibat upaya pemolisian yang tidak profesional, pendekatan positive hukum seringkali menjadi dasar dalam tindakan kepolisian yang berdimensi kacamata kuda, tidak salah memang karena semenjak awal pendidikan menjadi anggota Polisi pendekatan penegakkan hukum yang diajarkan adalah sifatnya positivistik , sesuai dengan syarat formil dan materiil hukum.

    belum banyak yang berani melakukan upaya upaya restorative justice selain pendekatan hukum dengan model seperti ini belum ada yang berani ( secara kelembagaan) memberikan ruang yang lebih luas untuk diterapkan, alhasil yang terjadi adalah manusia untuk hukum bukan hukum untuk manusia.

    penegakkan hukum untuk kasus pelanggaran lalu lintas seringkali berakhir dengan kericuhan dan kegaduhan seperti penyerangan minimal demo di depan kantor Polisi, antara keinginan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan legalitas serta legitimasi masyarakat melihat pelayanan lalu klintas Polri yang sering lebih rumit dan panjang dari yang seharusnya.

     

    http://www.balikpapantoday.net/sering-di-tilang-sopir-angkutan-demo/

    Ratusan sopir angkot G03, Jurusan Kalideres-Kotabumi Kota Tangerang, Banten, menggelar aksi demonstrasi karena resah sering kali di tilang para supir  mendatangi kantor pos polisi depan mal Robinson, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Mereka kesal karena sering di tilang saat melintasi jalur lambat khusus angkot, padahal angkutan umum lain diperbolehkan untuk menggunakan jalur tersebut.

    para sopir memarkirkan angkot mereka di tengah jalan hingga menutup seluruh badan jalan. Hal tersebut membuat kemacetan panjang. Kendaraan dari arah Daan Mogot, Jakarta Barat, juga tidak bisa melalui jalan tersebut pada siang hari ini.

     

    2. resiko menjadi Polisi di daerah rawan maupun menjadi  musuh bersama jaringan terorisme ;

    Polisi adalah wujud kehadiran negara dalam tugas pemolisian negara terhadap masyarakatnya, data yang dihimpun oleh IPW sebagaimana yang saya sertakan tautan dibawah ini perlu juga menjadi kajian bersama dimana data yang dihimpun secara susah payah malah menimbulkan multitafsir, betapa tidak bahkan situs ar rahman pun mengutip data yang sama kemudian memberikan beberapa tambahan tulisan termasuk mengajak untuyk menyebarkan tulisan bersumber data mentah yang dihimpun sebagai amalan ibadah yang notabenenya adalah menciptakan rasa benci tanpa logika terhadap institusi Polri.

    memang secara statistik pasti terdapat bilangan angka yang besar dan membuat miris bahwa pos polisi dan beberapa infrastruktur kepolisian lainnya tiap tahun bertambah yang dirusak massa, padahal kalau mau lebih cermat terdapat bias informasi didalamnya, yakni terdapat beberapa pos maupun markas kepolisian yang memang  ” akan diserang dan dihancurkan ” oleh sekelompok orang bukan karena perilaku negatifnya namun justru karena identitas Polisi dan tugasnya sebagai aparat negara , lihat pada kutipan berita berikut :

    http://news.liputan6.com/read/446563/polda-ntb-selidiki-amuk-massa-di-lombok

    Liputan6.com, Lombok: Polda Nusa Tenggara Barat menyesalkan kasus penyerangan massa terhadap tahanan hingga tewas di Markas Polsek Kediri, Lombok Timur. Terlebih, penyerangan tersebut dipicu isu melalui pesan singkat telepon genggam yang menyebut korban merupakan pelaku penculikan dan penjual organ tubuh. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda NTB I Gusti Ketut Suarya di Lombok, Senin (22/10).

     

     

    http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/09/100922_polsek.shtml?print=1

    Kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Sumatera Utara, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal Rabu (22/09) dini hari.

    “Kurang lebih Pukul 00.30 WIB terjadi penyerangan secara mendadak terhadap Polsek Hamparan Perak. Pelakunya diduga berjumlah kurang lebih 12 orang dengan menggunakan enam sepeda motor,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan, kepada wartawan BBC Indonesia, Sigit Purnomo.

     

    belum lagi dengan kondisi di wilayah seperti Poso Sulteng dan Papua, dimana saat ini situasi kamtibmas masih belum sepenuhnya kondusif, siapapun yang berada di kedua lokasi tersebut ataupun siapa saja yang menyandang atribut Polisi saat ini dalam konteks melawan terorisme dan separatisme hampir dipastikan akan senantiasa menjadi target dan sasaran serangan , baik terhadap markas yang ditempati sebagai representasi kedaulatan negara termasuk keselamatan diri pribadi.

     

    Kesimpulan

    bahwa fenomena adanya aksi kekerasan dan amuk massa terhadap fasilitas kepolisian perlulah dicermati asal muasal peristiwanya, data berupa angka yang kerap dikutip seringkali menimbulkan bias pendapat yang berujung pada bias solusi pemecahan masalah

    sudah saatnya ada tindakan yang  lebih praktis kedalam internal polri dengan melakukan proses penyidikan terhadap oknum penyebab amuk massa   secara  terbuka dan berkeadilan serta keluar ( kepada masyarakat) harus ada upaya penegakkan hukum dengan tidak melakukan pembiaran terhadap provokator atau aktor lapangan yang secara sah dan meyakinkan lewat alat bukti yang ditemukan melakukan tindakan kekerasan dan anarkhisme terhadap failitas milik negara yang bernama markas Kepolisian secara terbuka dan berkeadilan juga.

    Sebagai penekanan dalam tulisan ini saya mengutip pendapat seorang rekan yg mengatakan

    Sebelum membahas pertahanan & keamanan Mako, alangkah baiknya kita melakukan identifikasi sbb:

    1) Mengapa Masyarakat begitu beraninya membakar Polsek..?

    2) Apakah petugas yang menjalankan tugasnya dipastikan tidak melukai perasaan rakyat..?

    3) Apakah betul betul sudah sesuai prosedur tahapan mulai lidik / sidik hingga membawa salah satu masyarakat..?

    4) Apakah yang dilakukan petugas tsb demi kepentingan bersama & bahkan merugikan negara..?

    5) Apakah sudah adil dalam menindak, atau tebang pilih…?

    Insya Allah, jika kerja polisi sudah baik, masyarakat peduli dan memerlukan Polisi, serta menjalin hubungan baik.., maka masyarakat akan turut menjaga kantor kantor polisi yang ada.

    Mohon maaf jika berpendapat beda, krn sekedar menyegarkan pikiran.

    2016 :

    http://nasional.sindonews.com/read/1134649/13/14-kantor-polisi-dirusak-selama-2016-kenapa-warga-mudah-marah-1472358809
    JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mencatat selama delapan bulan terakhir pada 2016 terdapat 14 kantor polisi dan fasilitas Polri yang dirusak serta dibakar warga.

    Selain itu ada 11 polisi yang tewas dan 45 lainnya luka akibat diamuk massa. Kasus terakhir terjadi di Rantaupanjang, Merangin, Jambi. PolsekKantor Polsek Tabir diserbu dan dibakar massa akibat polisi menangkap penambang liar kelas kecil dan membiarkan penambang liar kelas kakap tetap beroperasi. (Baca juga: Mapolsek Tabir Dibakar dengan Bom Molotov)

    2015 :
    http://www.ekpos.com/sepanjang-tahun-2015-22-kantor-polisi-diserang-dan-dibakar-massa
    Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch mengungkapkan, sebanyak 22 kantor polisi dan fasilitas Polri lainnya diserang, dirusak, ditembaki, serta dibakar massa di sepanjang tahun 2015. Meski jumlahnya menurun, tingkat emosional massa terhadap polisi masih cukup tinggi di tahun 2015. Sehingga massa terlalu gampang terprovokasi untuk merusak, menembaki dan membakar kantor polisi, ujarnya pada wartawan melalui siaran pers.

    “Ind Police Watch (IPW) mencatat, peristiwa terakhir terjadi pada 27 Desember 2015 malam. Polsek Sinak, Puncak, Papua diserang dengan tembakan. Tiga polisi tewas tertembak, satu luka, dan tujuh senjata dibawa kabur pelaku. Dengan adanya peristiwa ini di tahun 2015 ada 21 polisi tewas dan 75 luka,” imbuhnya.

    Tambahnya, di sepanjang 2015 ada 18 peristiwa penyerangan dan pembakaran, yang menyebabkan 21 fasilitas Polri rusak. Yakni 10 pos polisi, 5 polsek, satu polres, tiga rumah, dua mobil, dan satu sepeda motor polisi. Dari jumlah itu 8 yang dibakar, 13 dirusak massa, dan satu ditembaki. Para pelakunya, 5 warga, 6 orang tak dikenal, dua Brimob, satu TNI, satu suporter bola, dan lainnya tiga orang.

    2014 :

    2013 :
    Tahun 2013 misalnya ada 58 kantor polisi dirusak dan dibakar massa.

    2012 :
    “Tahun 2012 lebih banyak lagi, yakni 85 fasilitas Polri yang dirusak massa, terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil, 10 motor, dan satu rumah dinas yang dirusak dan dibakar massa,” ujarnya. http://beritajatim.com/hukum_kriminal/255416/kantor_polisi_ditembaki,_dirusak,_dibakar.html

    2011 :
    https://www.arrahmah.com/read/2012/01/03/17176-ipw-rilis-jumlah-kantor-polisi-yang-dirusak-selama-2011.html

    pada tahun 2011 ada 65 kantor dan fasilitas polisi yang dirusak serta dibakar masyarakat. Yakni terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi, dan lima rumah dinas,” ujar Neta S.Pane Ketua IPW melalui rilisnya dikirim via email, Selasa (3/1).

    Berikut 65 kantor/fasilitas polisi yang dirusak/dibakar massa selama 2011

    – 28 Des 2011: Pos Polisi di depan kampus UMS di Sukoharjo, Jateng dirusak mahasiswa dalam aksi demo memprotes penembakan di Bima, NTB.

    – 26 Des 2011: Sekitar 300 massa merusak Polsek Lembor, Manggarai NTT gara-gara tahanan polsek tersebut Arnaldus Hapong (40) tewas disiksa polisi. Aksi ini reda setelah aparat kodim setempat turun tangan.

    – 26 Des 2011: Pos Polantas Jl Urip Sumarjo Makassar dirusak massa dalam aksi demo. Aksi Front Rakyat Menggugat (Forgat) dilakukan untuk memprotes penembakan aparat di Bima. Dalam aksinya, massa Forgat menyerang berbagai sisi pos polantas yang ditinggal penghuninya, dengan menggunakan batu dan balok kayu.

    – 25 Des 2011: Tiga Pos Polisi dirusak ratusan mahasiswa asal Bima di Makassar, Sulsel. Massa turun ke jalan memprotes aksi penembakan warga di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dlm Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Granat) menyerang pos polisi. Yakni Pos Polisi di depan rumah jabatan Gubernur Sulsel, Pos Polisi di depan kantor konsulat Jepang, dan Pos Polisi Operasi Lilin Lipu di depan Mall Ratu Indah di Jalan Ratulangi.

    – 24 Des 2011: Lima kantor polisi di Bima, NTB dirusak dan dibakar warga. Yakni kantor polres dan empat polsek. Ratusan warga yang sedang demo semakin marah setelah mendapat perlakuan represif dari polisi. Massa juga membakar rumah dinas kapolsek, empat unit asrama polisi, dan gedung BTN. Kantor unit pelaksana teknis daerah kehutanan, kantor dinas pemuda dan olahraga, tiga bangunan BTN, gedung kantor urusan agama, dan 25 rumah warga dirusak.

    – 28 Nov 2011: Ratusan warga di Desa Gunung Endut, Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, merusak tiga Pos Polisi (Pospol). Yakni, Pospol Simpang Tiga Cibadak, Pospol Pasar Cibadak, dan Pos Lalu Lintas Pamuruyunan. Sikap anarkis ini dilakukan massa, pasca mengikuti sidang penganiayaan yang menewaskan Genta (20) di PN Cibadak.

    – 24 Nov 2011: Delapan belas pos polisi dan 11 mobil polisi di Batam dibakar ribuan massa buruh yang demo. Pos polisi yang dibakar itu antara lain Pos Lubuk Baja, Simpang Kabil, Pinguin, Simpang Jam, Pelita, Jodoh, Muka Kuning, Batam Center, Nagoya Hills, Nagoya Niaga, Simpang Panbil, Perumahan Aviari, dan Simpang Harmoni.

    – 20 Nov 2011: Tujuh Pos Polisi dirusak massa di Ambon, Maluku pasca pemakaman Dany Polanunu (17) yg tewas diduga akibat dipukul polisi lalulintas. ketujuhnya adalah kantor Dirlantas Polda Maluku, Pospol Tugu Trikora, Pospol Jl Babullah, Jl Samratulangi, Ambon Plaza, Mardika, dan Batu Merah.

    – 28 Ags 2011: Satu mobil patroli Polsek Cireunghas, Kota Sukabumi jadi korban amukan warga Kampung Cikaso, Desa Cibencoy. Aksi ini dipicu tindakan polisi yang melarang warga bermain bedil lodong (meriam tradisional terbuat dari bambu). Mobil patroli itu nyaris dibakar warga.

    – 21 Ags 2011: Pos Polantas di Jl Iskandar Muda, Medan, dirusak gerombolan genk motor. Kaca pos polisi pecah terkena lemparan batu. Beberapa rumah makan yang tutup, juga menjadi korban kebrutalan massa.

    – 2 Juni 2011: Polsek Uluere, Bantaeng, Sulawesi Selatan, porak poranda setelah ribuan warga dari tiga desa melakukan penyerangan. Polsek itu rata dengan tanah setelah dibakar massa. Aksi ini merupakan buntut penembakan yang dilakukan polisi kepada tiga warga yang diduga sebagai pelaku pencurian. Akibat penembakan itu satu tewas dan dua lainnya luka-luka. Ketiganya ditembak saat sedang menghadiri resepsi pernikahan.

    – 17 Mei 2011: Polsek Kampar, Riau dirusak belasan orang. Massa menghancurkan kursi dan meja. Massa berambut cepak itu datang untuk membebaskan seorang sopir truk pengangkut kayu tanpa dokumen. Selain mencari kapolsek, massa juga sempat membakar kursi plastik yang ada di ruang piket.

    – 9 Mei 2011: Pos Polmas di Palu, Sulteng dirusak massa yang kecewa karena teman mereka tertembak aparat Polres Donggala saat membubarkan bentrokan antar dua kelompok massa di daerah tersebut.

    – 15 April 2011: Mesjid Ad Zikra di Polresta Cirebon dibom, 1 tewas (pelaku bom bunuh diri) dan 30 luka, termasuk kapolresta.

    – 13 April 2011: Polsek Kamu, Dogiyai, Papua dirusak massa dan anggotanya Mardi Marpaung dikeroyok dan senjata apinya dirampas. Perusakan ini bermula dari penangkapan terhadap sejumlah orang yang bermain togel. Lalu muncul aksi demo yang menuntut pembebasan dan berlanjut pada kerusuhan, 4 truk, 27 motor, 48 kios dirusak massa.

    – 6 April 2011: Pos Polisi Parkir Timur Jakarta dirusak massa dalam keributan usai pertandingan antara Persija vs Persiwa. Dalam peristiwa itu Kapolsek Cempaka Putih Kompol Djoko Dwi luka-luka.

    – 17 Maret 2011: Sebanyak 40 anggota Marinir Lantamal XI Merauke, Papua, menyerang bangunan Satuan Lalu Lintas di jalan raya Mandala, Kota Merauke. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Letusan senjata api sempat terdengar dari kedua kelompok yang bertikai.

    – 23 Februari 2011: Ratusan warga mengepung dan melempari Polsek Kampar, Riau dengan batu. Akibatnya polsek rusak parah. Warga menyerbu untuk menuntut pembebasan seorang warga yang diduga salah tangkap oleh polisi.

    2010 :
    Sedangkan di tahun 2010 hanya 20 kantor polisi yg dirusak dan dibakar masyarakat. Perusakan terbanyak di tahun 2011 terjadi di Batam dalam aksi buruh yang disikapi secara represif oleh polisi. Ada 18 kantor polisi yang dibakar buruh.

    its ROBO time

    dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

    teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

    ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

    Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

    berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

    Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

    perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

    beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

    423423252

    Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

    Pendekatan etika Kepolisian :

    Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

    Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

    Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

    Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

    As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

    “This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

    Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

    http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

     

    Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

    Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

    terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

    1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
    2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
    3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
    4. kekerasan haruslah terukur

    Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

    Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

    124144

    adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

    For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

    “We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

    https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

     

    sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

    1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
    2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
    3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

    Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

    Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

     

    DEMAM POKEMON

    Demam pokemon go melanda Indonesia, kemaren saya sempat mengintip bagaimana asyiknya permainan interaktif yang satu ini, beberapa hal yang lebih menarik dari permainan pokemon go ini adalah isu keamanan digital dari pemain dan lokasi yang diunggah secara sadar memenuhi hasrat pengakuan diri namun dengan akibat samping yang mungkin saja tidak disadari.

    http://www.pokemon.com/us/pokemon-video-games/pokemon-go/

    Saya katakan sempat mengintip permainan ini, karena saya tersentak mendengar ocehan bahwa salah satu spot dihalaman kerja saya memiliki terdapat Poke Ball yang nantinya bisa digunakan untuk membunuh monster lawan pokemon, beberapa spot di lingkungan saya ternyata telah dijadikan salah satu lokasi perburuan poke ball yang nantinya digunakan oleh para pemain pokemon go untuk menghajar monster monster yg ditemukan.

    Kaget itu pasti ,bagaimana tidak ,spot yg dimaksud adalah dikategorikan semi dan totally restricted karena fungsi dan sesnsitivitas informasi didalamnya, bagaimana bisa titik tersebut dijadikan lokasi menemukan pokeball dan siapa pula yang mengugah di internet atau di Pokemon Go pada khususnya.

    https://pokemon-go.web.id/

    Saya ingat beberapa bulan berlalu pernah memergoki mobil Google map sedang menjelajah dalam kompleks kerja sama, pertanyaanya adalah apakah ini suatu kesengajaan dari pihak google mengumpulkan data photo ? Jawabanya pasti iya karena google punya program demikian,tetapi yang paling penting adalah pertanyaan kemana kewaspadaan penjaga dan pejabat yang berwenang kenapa tidak tanggap dan melarang mobil Google map masuk lokasi restricted seperti halaman kerja saya.

    Gaung suara menolak dan mencoba untuk mengungkap bahaya penggunaan aplikasi Pokemon Go di Indonesia tampaknya sudah mulai menguat, rata –rata pendapat dishare secara berantai dari group sosmed ke group sosmed lainnya, mulai dari group WA temen sekolah semasa  putih abu-abu , soosmed teman sekantor, sosmed ibu-ibu RT dan mungkin besok saya dapat sharing materi menolak Pokemon Go lewat group memancing bapak-bapak RT.

    wp-1471173759100.jpeg

    Rata –rata penolakan seperti yang bisa saya masukkan di tulisan ini adalah sebagai berikut :

    ANAK GEOGRAFI WAJIB BACA !!

    Ancaman Serius dari Game Pokemon GO (BLOK) . Bagikan …
    Dunia sedang booming injeksi “Pembodohan” bernama aplikasi game Pokemon GO (BLOK).
    Tanpa disadari kaum bilderberg semakin canggih membangun perangkat “intelijen” dalam bentuk game yang terbalut teknologi interconnecting geospasial (maps) bernama Pokemon GO (BLOK)
    Taukah anda mengapa saya sebut permainan ini adalah perangkat intelijen yang sengaja diciptakan untuk merekonsiliasi data citra fisik valid untuk memetakan setiap sudut wilayah negara-negara dimana para user mengaktifkannya.
    Dikala satelit yang digunakan oleh google earth dan google maps tak mampu menjangkau gambaran sempurna 3 dimensi dalam sebuah wilayah, maka mereka menggagas ide baru memanfaatkan kebodohan para gamers atau gadget maniac dalam menjalankan agenda maping intelijen NWO untuk memetakan sistem pertahanan dan unit-unit vital setiap negara lewat game yang mengkoneksikan fitur kamera, maps dan data celular.
    Coba bayangkan jika seluruh Pejabat, Tentara, Polisi, PNS dan masyarakat awam berbondong memainkan game Pokemon GO (BLOK) ini diwilayah kerja masing-masing..berapa banyak data valid bangunan fisik serta citra ruang yang harusnya bersifat rahasia bagi suatu pertahanan negara dapat diakses hanya karena kebodohan orang-orang itu yang seolah-olah diminta mencari binatang bernama Pokemon itu.
    Hal ini mengingatkan saya pada sebuah teknik operasi intelijen yang dijalankan USA melalui eksploitasi dan analisis pencitraan dan informasi geospasial dalam menggambarkan fitur fisik dan aktivitas secara geografis di bumi atau yang mereka sebut Geospatial Intelligence.
    Salah satu contoh pemanfaatan yang sangat jelas terlihat adalah pemanfaatan aplikasi geoweb seperti Google Earth dan Google Maps oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi penyergapan, penangkapan dan pembunuhan Osama bin Laden di rumah persembunyiannya pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu.
    Berkat Google Maps dan Google Earth, mereka dapat mengikuti perjalanan Bin Laden mulai dari Khartoum sampai Jalalabad sampai daerah terpencil dimana ia bersembunyi lalu menemui akhir hidupnya di pakistan.
    Jika hal itu baru menggunakan sistem google earth yang hanya mencitrakan bentuk datar dari atas satelit lalu bagaimana jika sistem itu semakin sempurna dengan metode yang tak diduga-diduga dapat mengumpulkan data fisik 3d faktual lewat sebuah aplikasi game.
    Bayangkan jika para menteri-menteri, jenderal-jenderal, perwira-perwira tinggi Tentara/Polisi, DPR, Serta seluruh perangkat pegawai negeri sipil ikut latah memainkan game tersebut akibat “booming trend” berapa banyak rahasia data citra fisik yang bisa didapatkan gratis oleh provider game yang telah bekerjasama dengan Institusi Intelijen Dunia itu.
    Oleh karena itu jangan anggap remeh sebuah teknologi berkedok entertainment dan saya harap Presiden dapat memberikan warning kepada para perangkat negara untuk tidak memainkan game tersebut dan bahkan karena berpotensi sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara maka game itu sah untuk di bloking di Indonesia.
    Mari asah terus daya nalar dan kesadaran..Teknologi pada satu sisi memang bermanfaat tapi jangan sampai anda dieksploitasi oleh Teknologi.
    Go to Hell Pokemon
    Dari: Prof Dr Tina Afiatin, MPsi (Dekan Fak Psikologi UGM)

     

    Belum lagi ajakan mewaspadai aplikasi ini di group kantoran teman  :

    Ijin rekan2 yang budiman…. Berkenaan dengan maraknya pengguna aplikasi Game Pokemon Go,  barusan saya mendapati beberapa orang sipil yang bermain di wilayah bahkan masuk ke dalam Ksatrian untuk mencari pokemonnya…. Saya dapati bahwa pokemon2 tersebut bersembunyi di instalasi2 vital satuan seperti gerbang, mayon, garasi Ranpur…. Waah….karena game tersebut terhubung dengan internet… maka dapat diartikan sendiri2 deh…. Mohon diantisipasi……

     

    Ternyata  sudah cukup marak penolakannya, sekarang yang menajdi diskusi adalah bagaimana cara melakukan blokir maupun filtering terhadap aplikasi  Pokemon Go ini kadung  berhasil mengumpulkan  big data sebanyak dan semau maunya tanpa adanya kuasa kendali dari kita warga negara Indonesia yang berdaulat.

    Mula mula adanya sharing  tulisan dan pendapat dari beberapa warga negara tentang potensi bahaya yang ditimbulkan  oleh aplikasi ini mudah mudahan dapat menggugah kesadaran otoritas negara lewat lembaga-lembaga yang berkompeten menjaga kedaulatan informasi di Republik Indonesia.

    1. Aspek kelembagaan negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan blokir dan filtering terhadap aplikasi ini tentunya adalah Kementerian Informasi dan Informatika Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rudiantara yang pasti beliau sangat melek dengan masalah keamanan informasi.Kemudian kelembagaan lain yang dapat mendorong perlunya blokir dan filtering content adalah dari lembaga Sandi Negara, BIN, BNPT, Polri ,  TNI ,Kemenhan dan Kejaksaan, maksudnya supaya terbentuk persamaan persepsi dari masing-masing lembaga negara atas potensi bahaya pengumpulan Big data terhadap kedaulatan Indonesia.
    1. Aspek landasan hukum sebagai negara berdaulat atas setiap potensi ancaman terhadap keamanan didalam negeri. Indonesia  dapat menggunakan beberapa landasan hukum berikut ini, pendapat ini saya sarikan dari mengutip tulisan pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt542bcf571c9a1/bolehkah-pemerintah-memblokir-twitter-di-indonesia , dengan beberapa penyesuaian dengan konten tulisan Pokemon Go yang saya buat.  Pemerintah Indonesia dapat menutup akses secara keseluruhan (blocking) suatu aplikasi  atau menutup akses sebagian (filtering) konten aplikasi  di Indonesia sebagaimana yang pernah  dan masih dilakukan oleh negara seperti Tiongkok, Pakistan, Iran, Vietnam, Korea Utara dan beberapa negara lain, maka untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih duhulu bagaimana ketentuan yang ada terkait peran dan wewenang pemerintah dalam pengawasan internet di Indonesia.
      1. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur bahwa peran pemerintah selain memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lebih jauh, pasal 40 ayat (6) UU ITE mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan peran tersebut. Namun hingga saat ini, PP sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum dibuat oleh pemerintah. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan secara eksplisit bahwa untuk mewujudkan peran tersebut, pemerintah diberikan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
      2. Penegasan lain tentang wewenang pemerintah dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini aplikasi ) bisa juga ditemukan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”). Pasal 33 ayat (1) PP PSTE tersebut menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang dalam peraturan tersebut disebut “Menteri”, berwenang  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.  Pengawasan sebagaimana dimaksud didalamnya mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Rumusan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU ITE dan  pasal 33 ayat (1) dan (2) PP PSTE tersebut setidaknya memberikan gambaran yuridis bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
      3. Kegiatan menutup akses secara keseluruhan (blocking) atau menutup sebagian konten internet tertentu (filtering) yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dapat saja diartikan bagian dari kewenangan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengamanan.
      4. Persoalannya adalah seberapa kuat dalil dan landasan hukum yang digunakan pemerintah jika harus dilakukan blocking terhadap situs twitter atau filtering terhadap konten twitter (misalkan) yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan? Sebagai sebuah studi adalah sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru berani menggunakan dalil hukum diatas untuk melakukan blokir maupun filtering terhadap konten pornografi di internet , contoh pornografi di twiteter lewat program Internet sehat, meskipun rumusan UU Pornografi mengatur demikian, dalam praktiknya pemblokiran maupun filtering terhadap konten media sosial (dalam hal ini adalah twitter) yang diduga memiliki muatan pornografi tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memonitor lalu lintas konten dalam media sosial. Disamping itu, karakter media sosial yang sangat cepat, massive, dan dinamis, menyulitkan pemerintah melakukan blokir konten secara selektif dengan tanpa harus memblokir nama domain web site utamanya (twitter.com). Perkembangan pemblokiran tidak hanya dibatasi pada konten atau situs yang dinilai memiliki muatan pornografi semata. Pemerintah pada pertengahan tahun ini menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (“PM 19/2014”).
      5. Peraturan menteri tersebut  terdapat “perluasan” kewenangan pemerintah untuk melakukan blokir terhadap situs internet yang memiliki muatan negatif. Blokir situs internet tidak hanya dibatasi pada situs yang dinilai memiliki muatan pornografi, melainkan juga pada situs negatif berupa “kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 4 ayat [1] PM 19/2014). “Kegiatan illegal lainnya” diterjemahkan dalam ayat berikutnya sebagai kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Kementerian atau Lembaga Pemerintah lainnya diberikan kewenangan untuk turut menentukan situs internet mana yang bermuatan negatif yang harus diblokir berdasarkan peraturan menteri tersebut.
      6. Tidak hanya kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, pasal 5 ayat (3) PM 19/2014 menyebutkan bahwa Lembaga Penegak Hukum maupun Lembaga Peradilan juga diberikan kewenangan untuk meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dalam peraturan tersebut disebut Direktur Jenderal.
    1. Aspek teknis upaya blokir dan filtering content, sebagai sebuah logika dalam Internet adalah adanya mesin pencarian seperti Google , yahoo , bing dll dimana kata pencarian terbanyak akan merujuk kepada traffic paling padat dari suatu konten, semakin padaqt trafficnya maka semakin tinggi rating mesin pencarian.
    2. China pernah menggunakan program green dam untuk melakukan blokir dan filtering konten-konten yang dinilai bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara China, namun saking efektifnya maka hampir semua kosa kata yang sering dipakai dalam wacana tertentu yang dilarang walaupun berada dalam konteks tulisan berbeda maka secara otomatis akan diblokir.
    3. Hasil browsing di sebuah laman saya temukan hal berikut : Cara yang Digunakan untuk Mengontrol Internet http://arsipabadi.blogspot.com/2015/11/cara-yang-digunakan-untuk-mengontrol-internet.html  laporan Freedom House tentang Kebebasan di Internet tahun 2013 yang lalu mencatat beberapa alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mengontol internet. Cara atau alat tersebut pada umumnya sudah banyak diketahui, namun tentu tetap perlu dijelaskan seperti berikut ini:
      1. Blocking dan Filtering : Pemblokiran dan penapisan merupakan cara paling banyak dilakukan oleh negara-negara untuk mengontrol internet. Laporan Freedom House menyebutkan bahwa 29 dari 60 negara yang dievaluasi menerapkan hal tersebut. Pihak berwenang (pemerintah) melakukan pemblokiran konten politik dan sosial, dan juga konten yang dianggap asusila. China, Arab Saudi dan Iran merupakan negara-negara paling banyak melakukan blocking dan filtering ini. Tujuannya tak lain agar konten terntentu tidak dapat dinikmati pengguna internet. Blokir Media Sosial dan Aplikasi Komunikasi : Terdapat 19 negara di dunia yang benar-benar memblokir layanan seperti YouTube, Facebook, dan Twitter atau aplikasi ICT lainnya. Layanan komunikasi seperti Skype, Viber dan WhatsApp juga menjadi sasaran, baik karena mereka lebih sulit untuk memantau atau karena mengancam pendapatan perusahaan telekomunikasi yang didirikan. Beberapa negara memang memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap beberapa layanan media sosial. China contohnya, sama sekali tidak membolehkan Facebook dan Twitter. Beberapa waktu yang lalu, Turki juga memblokir layanan Twitter.
      2. Serangan Cyber yang terkait dengan Rezim : Kaum oposisi dan para aktivis merupakan korban dari serangan yang terkait dengan rezim yang memerintah di negara tertentu. Tidak lain karena mereka melakukan kritik terhadap rezim yang berkuasa. Ini tanda nyata bahwa pmerintah berusaha membungkam suara-suara aktivis dan kaum oposisi dan menekan kebebasan di internet. Sebanyak tidak kurang dari 31 negara yang aktivis dan oposisinya mengalami serangan cyber karena hal ini dalam laporan Freedom House
      3. Undang-undang Baru dan Penangkapan : Banyak negara di dunia berusaha membuat undang-undang atau peraturan baru untuk memberikan dasar bagi dilakukannya pembatasan di internet. Selain itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang atau peraturan, pemerintah juga melakukan penangkapan. Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan undang-undang yang melarang beberapa jenis pembicaraan politik, agama, atau sosial secara online atau yang mengandung pembatasan samar berkaitan dengan keamanan nasional yang terbuka untuk disalahgunakan. Freedom House mencatat di 28 negara pengguna internet ditangkap karena konten online. Selain pembangkang politik, sejumlah besar dari mereka yang ditahan adalah orang-orang biasa yang mem-posting komentar di media sosial yang kritis terhadap pemerintah atau agama yang dominan. Di Indonesia, penerapan Undang-undang ITE terutama pasal 27 ayat 3 sangat banyak berujung kepada penangkapan. Pasal tersebut membuka kesempatan kepada siapa saja untuk memperkarakan seseorang ke ranah hukum hingga berujung kepada penangkapan dan pemenjaraan. Dalam pengamatan pemberlakuan dalil undang-undang seperti  PM 19/2014 tersebut menuai banyak kontroversi dan perdebatan dari sisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, serta para penggiat internet. Banyak pandangan dan argumentasi yang menyebutkan bahwa pemberlakuan PM 19/2014 dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu terdapat kekhawatiran berbagai pihak akan adanya dugaan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Terlebih aturan tersebut menurut mereka belum didukung adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan dibakukan oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah, mereka berkeyakinan bahwa PM 19/2014 tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan PM 19/2014 tersebut  merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.
      4. Komentator yang Dibayar Pemerintah : Pemerintah di berbagai negara tidak tinggal diam atas kritikan yang mereka terima di internet. Untuk menandingi isu atau kritikan tersebut, tidak jarang pemerintah membayar pihak tertentu untuk berkomentar di internet. Laporan Freedom House menyebutkan sebanyak 22 negara membayar komentator guna memanipulasi diskusi online dengan mendiskreditkan lawan pemerintah, menyebarkan propaganda, dan membela kebijakan pemerintah dari kritik tanpa mengakui afiliasi mereka. Taktik seperti ini dilakukan di China, Bahrain, dan Rusia. Taktik ini juga semakin umum di negara-negara seperti Belarus dan Malaysia.
      5. Serangan Fisik dan Pembunuhan : Cara ini mungkin merupakan cara yang paling keras untuk melakukan kontrol terhadap internet. Laporan Freedom House menyebutkan setidaknya satu orang diserang, dipukuli, atau disiksa karena posting online di 26 negara, sedangkan yang mengalami kematian ada di lima negara. Puluhan wartawan online tewas di Suriah dan beberapa lainnya dibunuh di Meksiko. Di Mesir, beberapa kelompok administrator Facebook diculik dan dipukuli.
      6. Surveillance : Isu surveillance mulai merebak sekitar setahun yang lalu. Edward Snowden menjadi tokoh sentral terhadap adanya kegiatan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna internet. Meskipun sebenarnya sebagian dari kegiatan surveillance ini diperlukan untuk memerangi kejahatan atau memerangi terorisme, namun ada kemungkinan besar surveillance disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut catatan Freedom House, 35 negara melakukan pennguatan di bidang teknis dan hukum untuk melakukan surveillance. Hal ini tidak lain agar kegiatan tersebut bisa diterima secara logika hukum dan makin mudah dilakukan secara teknis.
      7. Pencopotan dan Permintaan Penghapusan : Pemerintah atau individu dapat meminta perusahaan untuk mencopot konten ilegal yang biasanya sudah diputuskan secara hukum. Namun demikian, permintaan pencopotan yang tidak melewati pengadilan dan tindakan hukum atau pembalasan lainnya telah menjadi alat sensor yang efektif di berbagai negara seperti Rusia dan Azerbaijan, di mana blogger terancam kehilangan pekerjaan atau penahanan karena menolak untuk menghapus informasi.
      8. Ulah Perantara : Perantara seperti penyedia layanan internet, layanan hosting, webmaster, atau moderator forum di 22 negara bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh orang lain sehingga memberikan insentif yang kuat kepada mereka untuk melakukan penyensoran terhadap konten pelanggan. Perusahaan-perusahaan di China membayar seluruh divisi yang ada di perusahaannya untuk memantau dan menghapus jutaan pesan per tahun.
      9. Throttling atau Mematikan Layanan : Pemerintah yang mengontrol infrastruktur telekomunikasi bisa memotong atau sengaja membuat lambat (throttle) internet atau akses mobile, baik regional maupun nasional. Beberapa pemadaman layanan terjadi di Suriah selama tahun lalu, sementara layanan di beberapa bagian China, India, dan Venezuela dihentikan sementara di tengah peristiwa politik atau kerusuhan sosial. Baca lebih detil pada https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html

    Berangkat dari kekhawatiran atas merebaknya aplikasi Pokemon GO di Indonesia bahkan sebelum dirilis secara resmi, jika dikaitkan dengan upaya konkret bagaimana mencegah bocornya big data spasial Indonesia  marilah kita bersama merujuk kepada :

    1. Terdapat rumusan aturan normatif saat ini yang dapat digunakan pemerintah untuk untuk menutup (blocking ataupun filtering) aplikasi Pokemon Go dengan catatan dapat dibuktikan bahwa aplikasi tersebut  mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif didalamnya ( berupa potensi kebocoran rahasia negara).
    2. Pemerintah dengan Kementerian Informasi dan Informatika harus didorong lewat kerjasama antar lembaga negara serta pengaduan civil society guna meminta secara hukum kepada provider telekomunikasi dan pemilik aplikasi bahwa aplikasi yang dimaksud  pada point diatas tidak diperbolehkan  diakses di Indoensia.
    3. Mulai menggiatkan edukasi kepada masyarakat luas atas keamanan informasi yang bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.