TERHADAP

ANALISA INTELIJEN TERHADAP TAKTIK DAN TEKNIK TEROR PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI

MENYAMPAIKAN ANALISA PRIBADI KAMI TERKAIT AKSI TEROR BERUPA PENEMBAKAN /ASSASSINATION / IKHTIYALAT TERHADAP ANGGOTA POLRI AKHIR – AKHIR INI SBB :
By. Still Loving You
20130808-135644.jpg
1. FENOMENA SERANGAN TERORIS HARUS KITA LIHAT TREND GLOBAL SAAT INI MODUS YANG DILAKUKAN TERORIS DI INDONESIA APABILA KITA BANDINGKAN DENGAN AKSI TEROR DI NEGARA LAIN BISA KITA SIMPULKAN SALING MEMBERIKAN INSPIRASI KRN YANG TJD DI INDONESIA JUGA TERJADI DI NEGARA LAIN, SBG CONTOH MODUS BOM DENGAN SEPEDA MOTOR TERNYATA DI PAKISTAN TERJADI JUGA, MODUS PENEMBAKAN THD POLISI : DI THAILAND SELATAN 5 ANGGOTA POLISI THAILAND MENINGGAL DI TEMBAK OLEH KELOMPOK TERORIS PATTANI. PENYERANGAN MENGGUNAKAN RACUN RICIN TERJADI JUGA DI AFGANISTAN, BAHKAN SERANGAN RACUN RICIN JUGA DILAKUKAN THD SENATOR AS. TUJUAN PARA TERORIS INI ADALAH DARUL ISLAM NUSANTARA DARUSALAM
2. SELANJUTNYA KENAPA TERORIS MENJADI BRUTAL DAN MELAKUKAN PENEMBAKAN THD ANGGOTA POLRI YANG DILAPANGAN DAN BERSERAGAM MENURUT KAMI ANALISANYA SBB :
a. SETELAH FATWA ABB BAHWA SAAT INI JIHAD DI INDONESIA BUKAN LAGI FARDHU KIFAYAH NAMUN FARDHU ‘AIN KRN INDONESIA DIANGGAP SBG DARUL HARBY JD HUKUMNYA MENJADI WAJIB BAGI UMAT ISLAM UTK JIHAD MELAWAN KAFIR HARBY PEMERINTAH INDONESIA, ABB MENGATAKAN SAAT INI ADALAH SAATNYA PERANG THD PEMERINTAH INDONESIA, DIJABARKAN MELALUI TULISAN AMAN ABDURAHMAN BHW IKHWAN2 DIMANAPUN BERADA BERGERAKLAH SESUAI KEMAMPUANMU LAKUKAN JIHAD TERHADAP PARA THOGHUT (DIYAKINI OLEH MEREKA SEBAGAI THOGUT ADL PEMERINTAH INDONESIA DAN ANSHARUT THOGHUT ADL TNI POLRI), BERGERAK DENGAN SEL2 KECIL NAMUN HASILNYA BESAR
Bom bunuh diri poso
b. POLRI SAAT INI SEBAGAI LEADING SECTOR PENANGANAN TEROR OLEH KARENA ITU POLRI YANG AKAN DI JADIKAN MUSUH PERTAMA TERORIS, NAMUN DEMIKIAN KALO KITA LIHAT KEJADIAN SEBELUMNYA SIAPAPUN YANG MENJADI PENGHALANG BAGI MEREKA SEPERTI ULIL ABSHAR ABDALLA, NAZARUDIN UMAR, TH 1999 PERCOBAAN PEMBUNUHAN THD MATORI ABDUL JALIL, GUNTUR ROMLI MEREKA ITU DIJADIKAN SASARAN PARA TERORIS JUGA.
c. KENAPA POLISI YANG TIDAK TAHU MENAHU YANG DITEMBAK??….MEREKA SANGAT MENCARI ANGGOTA DENSUS 88 ITU BAGI MEREKA NILAI YANG TERTINGGI ADALAH MEMBUNUH ANGGOTA DENSUS NAMUN UTK MENDAPATKAN ANGGOTA DENSUS CUKUP SULIT KRN TIDAK BERSERAGAM SEHINGGA YANG DG MUDAH DIJUMPAI DAN DISERANG ADALAH ANGGOTA BERSERAGAM, KRN ANGGOTA BERSERAGAM MERUPAKAN SYMBOL POLISI SHG PESAN ITU YANG INGIN DISAMPAIKAN. “KALO DENSUS NANGKAP2 LAGI SY AKAN PETIK SATU PERSATU POLISI” KIRA2 BEGITU PESAN TERSIRATNYA…NAH YANG MEMBUAT KITA MIRIS DAN SEDIH HAL ITU MENJADIKAN BANYAK ORANG YANG TERMAKAN ANCAMAN ITU SEHINGGA BERPENDAPAT INI GARA2 DENSUS NEMBAK2 MAKANYA MEREKA BALAS DENDAM….KALO ADA YANG BERPIKIRAN SEMPIT BEGITU SARAN KAMI GAMPANG PENANGAN TEROR SERAHKAN KE SATPOL PP NANTI KAMI YAKIN SATPOL PP YANG AKAN DITEMBAKIN TERORIS….
d. POLISI BERSERAGAM MERUPAKAN EASY TARGET SEHINGGA MEREKA MENJADIKAN INI SEBAGAI SASARAN DENGAN NILAI YANG TINGGI (HIGH VALUABLE TARGET) TAPI KALO DAPAT ANGGOTA DENSUS ITU YANG SANGAT DITUNGGU – TUNGGU.
bbm__1352809186007

Densus laks penyisiran kota poso
3. PERLU KITA KETAHUI BAHWA JARINGAN TERORIS SELALU MENGANALISA DAN EVALUASI BAIK KEGAGALAN MAUPUN KEBERHASILAN OPERASI MEREKA, SPT CONTOH KENAPA IKHWAN2 GAMPANG TERTANGKAP, KENAPA PELATIHAN ACEH TERBONGKAR, KENAPA ABU OMAR BISA KETANGKAP, KELEMAHAN – KELEMAHAN APA YANG MEREKA MILIKI DAN BAGAIMANA DENSUS 88 BISA MENGENDUS SHG ITU DIJADIKAN ANEV UTK PERBAIKAN PADA GERAKAN SELANJUTNYA.
4. PERNAH KITA DAPATKAN DOKUMEN HASIL ANEVNYA SEPERTI DENSUS MENGGUNAKAN IT SEHINGGA BERDAMPAK TJD PERUBAHAN POLA KOMUNIKASI MEREKA MEMINIMIZE PEMBICARAAN VIA HP, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA SURVEILLANCE, MEREKA MEMBUAT BUKU CONTRA PENYIDIKAN DAN INI DISEBARLUASKAN DAN DIAJARKAN PADA SAAT TADRIB2. NAMUN DEMIKIAN KITA SELALU BERUSAHA JANGAN KALAH DENGAN MEREKA SPT MEREKA BUAT COUNTER SURVEILLANCE KITA SDH SIAPKAN ANTI COUNTER SURVEILLANCENYA DSB. HAL INI JUGA KRN SERINGNYA DI EKSPOSE PENGGUNAAN INTERCEPT DI PERADILAN KORUPSI ITU BERPENGARUH THD JARINGAN TEROR.
5. JARINGAN SIAPA YANG BERMAIN MENURUT KAMI YA JARINGAN MUJAHIDIN INDONESIA BARAT DAN MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR MEREKA BERKOLABORASI. SEDANGKAN UTK EKSEKUTOR BISA BERBEDA – BEDA. BISMILLAH KAMI AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA, JIWA RAGA APAPUN KITA PERTARUHAN UNTUK UNGKAP KASUS INI.
6. KALO BICARA BB SENJATA YANG DIPAKAI KITA HARUS INGAT PENEMBAKAN WARGA SEPE POSO KITA TEMUKAN SELONGSONG CAL 45, PENANGKAPAN DI MAKASAR PELEMPARAN BOM GUB SULSEL KITA SITA DR PELAKU SENPI 1911 CAL 45 JD PARA TERORIS UTK PERSENJATAAN MACAM2 DR RAKITAN HINGGA ORGANIK DAN PABRIKAN.
7. SEBAGAI SARAN DAN MASUKAN :
a. BHW TOTAL DR THN 2000-2013; TOTAL 906 ORANG, RINCIANNYA : VONIS. : 643,SIDANG : 50, SIDIK. : 37 SISANYA SDH MENJALANI HUKUMAN, INI MERUPAKAN SUMBER INFORMASI TERBESAR KRN KAMIPUN JUGA MENDAPAT INFORMASI UTK MEMBONGKAR JARINGAN, OPEN SOURCE INTELIJEN MEL MEDIA INTERNET SANGAT BANYAK ITU JUGA BAHAN KITA UTK MELIHAT JARINGAN, MEDIA SOSIAL BISA JUGA KITA JADIKAN SUMBER INFORMASI. INI BISA KITA JADIKAN REFERENSI UNTUK MEMBUAT PETA JARINGAN DIWILAYAH MASING – MASING SEHINGGA KITA BISA PREDIKSI ANCAMAN DAN MAMPU ANTISIPASI CB – CB NYA.
b. PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL DALAM MENGHADAPI SITUASI CRISIS PERLU KITA TINGKATKAN, KEWASPADAAN, INSTINK DAN GERAKAN TAKTIS PERLU KITA LATIH.
c. BAHWA KEJADIAN INI ADALAH BAGIAN DARI AKSI TEROR THD NEGARA BUKAN THD POLRI SAJA KITA HARUS SAMPAIKAN TERHADAP MASYARAKAT, AGAR ADA DUKUNGAN TERHADAP POLRI DALAM MENUMPAS TERORIS INI MENURUT KAMI JANGAN KITA KECILKAN INI ADALAH PEMBUNUHAN BIASA. KRN ITU YANG DITUNGGU MEREKA DAN SY YAKIN KEJADIAN INI TDK AKAN BERHENTI SAMPAI DISINI KALO TIDAK KITA HENTIKAN.
d. HARUS KITA BANGKITAN KEPEKAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT UTK MAU MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA POLISI ADANYA DINAMIKA YANG TERJADI DILINGKUNGANNYA.
KAMI SAAT INI SIANG MALAM SEGALA DAYA UPAYA KITA KERAHKAN UTK TERUS BERUSAHA MENGUNGKAP KASUS TEROR INI MHN DOA RESTU DAN DUKUNGAN SMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI KITA SEKALIAN.
POLRI TIDAK BOLEH TAKUT DAN KITA JANGAN TAKUT MENYATAKAN INI TEROR KRN ITU TUJUAN TEROR. BISMILLAH PASTI TERUNGKAP

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 5 TAHUN 2005 TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.

10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

a.perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b.kerahasiaan identitas saksi;

c.pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 3

(1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi;
c.kegiatan; dan
d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
c. rute dan sarana transportasi;
d. tempat-tempat kegiatan lainnya.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
a. penyelidikan;
b. penyidikan;
c. penuntutan;
d. persidangan.

(5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. sabotase;
2. terror;
3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua
Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
a.orang;
b.tempat/lokasi; dan
c.kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

(2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.

(3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
c. rute dan sarana transportasi keluarga.

(4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:

a. fisik, berupa:
1. unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan massa;
2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
4. tempat kegiatan lainnya.

b. mental, berupa:
1. Sabotase;
2. terror; dan
3.intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:
a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengakhiran.

Pasal 6

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

(1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
a.setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
b.berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
c.Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
d.Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
g.secara terbuka dan/atau tertutup;
h.dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
i.melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim guna antisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.

(2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

(3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
a.pengamanan secara intensif dan melekat.
b.laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
c.penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
d.evakuasi;

(3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
c. evakuasi;
d. penyelamatan (escape);
e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
a.segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;

b.mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.

c.Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

(5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.

(6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.

(7)Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
a.tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
b.pengamanan objek yang dilindungi;
c.pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
d.evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:
a.melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
b.segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
c.melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

a. konsolidasi terhadap:
1. personel;
2. senjata api dan amunisi;
3. alat komunikasi;
4. kendaraan bermotor; dan
5. alat khusus lainnya.

b.evaluasi pelaksanaan tugas.
c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
a. kendaraan bermotor;
b. senjata api dan amunisi;
c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
d. alat komunikasi;
e. alat kesehatan; dan/atau
f. alat lainnya yang diperlukan.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan Call Sign yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.

(2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.

(3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.evaluasi tingkat kerawanan;
b.kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
c.penilaian fakta-fakta di lapangan;
d.perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

(1)Lama perlindungan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.

(2)Pemberian perlindungan dihentikan:

a.berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
b.atas permohonan yang bersangkutan.

(3)Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
a.perkiraan intelijen;
b.kepentingan publik;
c.proses perkembangan kasus yang terjadi;
d.hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor/Kadivbinkum Polri
selaku Penanggung Jawab Pokja : Vide Draft

2. Kasetum Polri : …………

3. Wakapolri : ………..

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT
DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
BY RDD

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Dalam era reformasi Polri, salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah menjadi tulang punggung atau pelaku utama dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila dalam era sebelumnya peran Polri kurang begitu menonjol karena adanya kekuatan pertahanan dan keamanan yang lain, maka dalam era reformasi dimana dikatakan Polri sebagai institusi yang mandiri, seolah tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut berada sepenuhnya di pundak Polri.
Namun sesungguhnya tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut tidak akan dapat dipikul sendirian oleh Polri. Polri membutuhkan dukungan sepenuhnya dari segenap komponen masyarakat untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan karena keamanan dan ketertiban maasyarakat merupakan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu maka Polri senantiasa berupaya keras untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dengan upaya meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun sejauh ini upaya peningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut belum sepenuhnya berhasil. Salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat ?

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dalam mata kuliah Siskamtibmas Swakarsa dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. POPULASI DAN SAMPLE
Populasi penelitian ini meliputi masyarakat disekitar atau di lingkungan tempat tinggal mahasiswa PTIK 44.
Mengingat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beragamnya masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa PTIK 44, maka diambil sampel secara acak (random).

6.METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menghitung prosentase.

II. PEMBAHASAN

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana yang terdiri dari 4(empat) pertanyaan tertutup dan 1(satu) pertanyaan terbuka.
Responden terdiri dari 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia bervariasi dari 17 sampai 67 tahun, dengan jenis pekerjaan yang berbeda, yang dipilih secara acak atau random.
Data yang diperoleh diolah dengan menghitung prosentase dan masing – masing kemudian dianalisa, untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 1 yang berbunyi “Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?”, dengan pilihan jawaban
a. Polisi c. Polisi dan Masyarakat
b. Masyarakat d. Lembaga lain……………………
Diperoleh hasil sebanyak 24 orang responden ( 80 %) menjawab bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah Polisi dan masyarakat (C), sedangkan 4 orang responden (13,33 %) menjawab Polisi (A), sementara 2 orang responden (6,77%) menjawab masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya mayarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat.

2. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 2 yang berbunyi “Menurut Saudara, seberapa besar peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?” dengan pilihan jawaban
a. Berperan Besar c. Tidak Berperan
b. Berperan, tapi kecil d. Tidak Tahu
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden (13,44%) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat, tapi kecil (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.

3. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 3 yang berbunyi “Menurut saudara, apakah masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?” dengan pilihan jawaban
a. Dapat c. Tidak tahu
b. Tidak dapat
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden(13,44%) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 4 yang berbunyi “Menurut saudara, mampukah Polisi menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri ?”, dengan pilihan jawaban :
a. Mampu c. Tidak tahu
b. Tidak mampu
Diperoleh hasil sebanyak 6 orang responden (20 %) menjawab bahwa Polisi mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan 24 orang responden (80 %) menyatakan bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

5. Terhadap pertanyaan terbuka nomor 5 yang berbunyi “Menurut saudara, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ?” , diperoleh berbagai jawaban yang bervariasi, diantaranya adalah bahwa masyarakat dapat ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan :
a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
b. Tidak main hakim sendiri.
c. Selalu memperhatikan lingkungan.
d. Mempunyai kegiatan.
e. Membantu masyarakat yang membutuhkan
f. Menjaga keamanan daerahnya.
g. Siskamling.
h. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan
i. Mengunci kendaraan bermotor dengan benar.
j. Tidak melanggar aturan.
k. Mematuhi hukum dan norma norma.
l. Melaporkan kejahatan dilingkungan.
m. Ronda.
n. Menjadi satpam
o. Disiplin.
p. Melaporkan hal hal yang mencurigakan.
q. Adakan koordinasi denga aparat kepolisian.
r. Membantu polisi.

Dari jawaban yang bervariasi tersebut, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah bervariasi, sesuai dengan tingkat pemahaman yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya usia, jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat. Dan masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.
Masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan.

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DALAM AKSI MOGOK KERJA
by : RDD

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar, yang harus dilindungi dan dijamin. Di Indonesa, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan Aak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berseikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 1
Kebebasan menyampaikan pendapat tersebut juga meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan piiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Pekerja juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, termasuk ketentuan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Umumnya penyampaian pendapat melalui aksi mogok kerja dilakukan pekerja terhadap terusiknya rasa keadilan dan hak-hak pekerja.
Namun dalam kenyataannya, kerap kali hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja seakan tidak terlindungi. Pekerja tidak lagi memperoleh kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, baik pihak perusahaan, pihak pemerintah, maupun aparat kepolisian, baik secara langsung dalam pelaksanaan aksi mogok kerja, maupun secara tidak langsung melalui koridor-koridor yang merugikan hak-hak pekerja.
Pada saat kebebasan pekerja untuk menyampaikan pendapat, khususnya dalam aksi mogok kerja tidak lagi terlindungi, bahkan terkesan terkekang, maka perlu menjadi kajian dan permenungan kita bersama, bagaimana hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terlindungi.

2. Maksud dan Tujuan
Makalah ini kami susun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan kajian mengenai perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja.
Sedangkan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana khususnya mengenai permasalahan tenaga kerja atau pekerja, dalam rangka mengikuti pedidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

3.Permasalahan
Beranjak dari uraian latar belakang diatas, dalam makalah ini yang kami angkat sebagai pokok permasalahan adalah :
Bagaimana perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja ?
II. PEMBAHASAN
1.Contoh Kasus Berkaitan Dengan Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam aksi Mogok kerja
Dalam makalah ini kami mengangkat satu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, sebagai pengantar dan ilustrasi dalam kajian mengenai hal tersebut.
Sunariadi, Misliandi, Suhelianto, dan Junaedi adalah pekerja di PT Baja Utama Wirasta Inti (PT BUWI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditahan di Poltabes Medan atas laporan pihak perusahaannya. PT BUWI menganggap mereka telah melakukan tindakan tidak menyenangkan karena melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan perusahaan.
Mereka mulai berunjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2005, ketika rekan kerjanya, Sudibyo, dianiaya hingga sakit dan masuk rumah sakit. Sudibyo dituduh mencuri, namun setelah diselidiki ternyata tidak terbukti. Rasa solidaritas sebagai sesama pekerja mendorong Sunariadi dan rekan-rekannya melakukan mogok kerja dan menuntut PT BUWI bertanggung jawab dan mempekerjakan kembali Sudibyo. Aksi mogok kembali dilakukan sebagai wujud solidaritas sesama pekerja untuk memprotes kebijakan PT BUWI yang memutasikan sembilan pekerjanya ke anak perusahaan tanpa pertimbangan tanggungan keluarga dan biaya mutasi. Sembilan pekerja tersebut adalah aktivis pekerja yang kerap melakukan unjuk rasa dan mogok kerja. Aksi Protes dan mogok kerja tersebut seolah dirasakan tidak ditanggapi oleh PT BUWI. Bahkan PT BUWI melakukan PHK terhadap Fadlan Lubis, Wakil Ketua Serikat Buruh PT BUWI.
Rasa solidaritas tersebut mendorong Sunariadi dan kawan-kawan untuk terus melakukan aksi mogok kerja setiap hari dan berunjuk rasa di halaman kantor PT BUWI. PT BUWI melaporkan Sunariadi atas aksi mereka tersebut, dan pihak Kepolisian Kota Besar Medan memproses Sunariadi dan kawan-kawan atas dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP.3

2.Analisa Permasalahan Dan Dasar Hukum
Beranjak dari ilustrasi diatas, dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat khususnya dalam aksi mogok kerja belum terlaksana secara maksimal. Hak-hak pekerja untuk secara bebas menyampaikan pendapatnya seolah terabaikan. Hak asasi tersebut seolah terkekang oleh kekuasaan yang ada.
Kebebasan menyampaikan pendapat oleh pekerja seolah tidak dapat terwujud, ketika para pekerja tersebut berhadapan dengan pihak perngusaha. Pihak pengusaha seolah membangun mekanisme untuk menjerat secara yuridis para pekerja yang menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja. Pengusaha seolah tidak dapat menerima ketika para pekerjanya menyampaikan pendapat melalui mogok kerja. Mereka cenderung menggunakan kekuasaan dan posisinya untuk mengambil kebijakan perusahaan melaui tindakan yang kerap kali dirasakan sangat memojokkan dan semakin mempersulit posisi pekerja.
Aksi mogok kerja kerap kali dilakukan oleh para pekerja atau serikat pekerja, sebagai akibat dari gagalnya perundingan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial. Karena umumnya posisi pihak pekerja cenderung lemah dibandingkan posisi pihak pengusaha di meja perundingan.
Sesungguhnya hak pekerja untuk menyampaikan pendapat atau protes terhadap pihak pengusaha telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, khususnya dalam pasal 137 sampai dengan pasal 145. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, sebagai akibat gagalnya perundingan. Aksi mogok kerja tersebut dianggap sah bila tidak melanggar hukum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.4
Ketentuan tentang pelaksanaan aksi mogok kerja diantaranya mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis tentang rencana aksi mogok kerja kepada pengusahan dan intansi ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum aksi mogok tersebut dilaksanakan.
Pemberitahuan tertulis tersebut setidaknya memuat waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhirinya aksi mogok, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melakukan aksi mogok kerja, ditanda tangani oleh penanggung jawab aksi mogok kerja.
Secara khusus pasal 143 UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secar sah, tertib dan damai. Siapa pun dilarang melakukan penangkapan, dan atau penahanan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan demikian perlu adanya kejelian dan pertanggung jawaban yang jelas atas sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja untuk menyampaikan pendapatnya. Penilaian tersebut akan sangat menentukan bagaimana penanganan terhadap aksi mogok kerja tersebut. Persoalannya, siapa yang harus menilai sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja, jika masing-masing pihak, pekerja dan pengusaha, menganggap bahwa posisinya benar. Demikian pula mengenai jaminan kualitas dan obyektifitas penilaian terhadap sah atau tidaknya aksi mogok kerja.
3.Peran Polri Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Mogok kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memikul tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa Polri juga memilik tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi pekerja, termasuk hak pekerja untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, termasuk dalam aksi mogok kerja.
Namun permasalahannya, UU No 13 tahun 2003 tidak menempatkan Polri dalam posisi yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana melibatkan pihak pekerja dan pengusaha, Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten.
Kondisi ini tentu saja tidak berarti bahwa Polri terlepas dari tanggung jawab moralnya terhadap terwujudnya perlindungan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Hal ini disebabkan walaupun Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten dalam penyelesaian hubungan industrial, namun Polri tetap memiliki kewenangan yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pengamanan dan pengawasan terhadap berlangsungnya aksi mogok kerja.
Dengan demikian, setidaknya Polri mempunyai kesempatan untuk ikut melakukan penilaian terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan aksi mogok kerja, terutama menyangkut aspek gangguan terhadap keamanan dan keteriban umum. Disamping itu, Polri memiliki kesempatan untuk dapat menjamin terlaksananya aksi mogok kerja secara aman, tertib, dan damai. Kehadiran polisi dalam mengamankan aksi mogok kerja akan mencegah terjadinya tindakan-tindakan diluar batas.
Selanjutnya Polri dapat berperan dalam proses penanganan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja. Misalnya terhadap kewenangan penyidikan oleh Penyidik Polri untuk menangani laporan atas terjadinya kasus pengrusakan, penganiayaan, perkelahian, dan lain-lain, termasuk laporan dari pihak pengsaha terhadap kasus penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan aksi mogok kerja atau menjadi ekses dari aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja.
Pada pokoknya, dalam proses penyidikan tersebut seyogyanya Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran melalui proses penyidikan yang obyektif, adil dan tidak memihak kepada siapa pun, serta bebas dari segala bentuk intervensi atas kepentingan pihak-pihak tertentu.
Proses penyidikan yang dilakukan sedapat mungkin mampu mengungkap fenomena yang terjadi dibalik laporan atas tindak pidana yang berkaitan dengan aksi mogok kerja. Sehingga Penyidik Polri dapat melihat secara utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya berkaitan dengan sebab dan akibat. Hal ini akan memberi gambaran yang luas dan lengkap terhadap duduk perkara yang sebenarnya, sehingga Pentidik Polri dapat mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan yang seadil-adilnya.
Dengan demikian, secara tidak langsung Polri telah berupaya untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja. Sehingga dalam pelaksanaan hak untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, para pekerja dapat melakukannya secara bebas namun penuh tanggung jawab.

III. PENUTUP
1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, upaya perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja tersebut, diperlukan adanya pemahaman, sikap saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain, dan terutama perlu adanya kesadaran bahwa pekerja memiliki hak untuk menympaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, sejauh dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab.
Kepolisian Negara Republik Indonesia turut memikul tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Pada prinsipnya tanggung jawab moral tersebut dapat dilaksanakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, obyektif dan profesional.

2.Saran
Menyadari bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, maka seyogyanya seluruh pihak yang berkompeten terhadap hal ini dapat bersikap saling mengahragai dan saling menghormati, sehingga perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terwujud secara maksimal.

Daftar Pustaka

1. UUD 1945 Amandemen

2. UU No 9/1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan

4. Media Indonesia, Dari Penganiayaan Hingga Pemenjaraan, 13 Januari 2006

ANTISIPASI POLRI TERHADAP KEAMANAN INSANI DAN PUBLIK DARI PENGARUH “ARMS PROLIFERATIONS” DI ASIA

ANTISIPASI POLRI TERHADAP KEAMANAN INSANI DAN PUBLIK DARI PENGARUH “ARMS PROLIFERATIONS” DI ASIA

Arms Proliferation secara harafiah diterjemahkan kedalam sebuah pengertian sebagai perkembangan produksi dan tekhnologi persenjataan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir oleh negara yang belum memiliki kesiapan matang, sebagai sebuah kegiatan,Proliferation memperoleh predikat buruk sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, beberapa usaha yang digagas masyarakat dunia terkait upaya melawan, dan membatasi Proliferation Arms adalah dengan menggunakan beberapa upaya pendekatan antara lain : kegiatan Counter proliferation sebagai upaya militer, Pemerintah, masyarakat untuk berhadapan langsung dengan perlawanan terhadap penyebaran material dan bahan bahan Senjata Pemusnah Massal ( Weapon Mass Destruction) , dan upaya Nonproliferation , sebagai penggunaan kekuatan Diplomasi dan kekuatan ekonomi dalam bentuk sanksi dan pengawasan ekspor import material WMD.
Gambaran perkembangan, tantangan kekinian atas Arms proliferation dan kaitan dengan kecenderungan kejahatan saat ini adalah akibat kepemilikan dan penggunaan secara illegal dari material dan komponen Senjata Pemusnah Massal oleh kelompok Terorrist di Dunia. Kasus serangan gas Syaraf Sarin oleh kelompok teroris pimpinan Aum Shinrinkyo di Jepang , telah membuktikan bahwa serangan dengan menggunakan WMD hasil penelitian dan pengembangan teknologi senjata dalam konteks Perlombaan Senjata Dunia dapat menimbulkan korban jiwa dan kengerian teror yang luar biasa. Serangan pada tanggal 20 Maret 1995 terjadi ketika Gas Sarin dilepaskan di 5 ( Lima ) Stasiun kereta Bawah Tanah Tokyo yang terkenal sibuk dan padat, menempatkan Gas Sarin dalam kantung plastik dibungkus koran, anggota kelompok teror pimpinan Shoko Asahara melubangi katung gas dengan menggunakan ujung tajam payung yang dibawa-bawa. Tercatat 12 jiwa melayang, 54 luka luka dan kritis, 1.000 orang dirawat di rumah sakit, 3.800 orang luka ringan dan lebih dari 5.500 orang harus mendapatkan perawatan kesehatan lainnya.
Persoalan yang lebih serius adalah perampokan bersenjata terhadap bank, toko emas dan ATM oleh para anggota kelompok Teroris, karena aksi kekerasan seperti ini sudah lama dipakai sebagai metode penggalangan dana. Diketahui bahwa kelompok teroris di Indonesia pernah merampok bank di Medan sebelumnya, yang paling menonjol yaitu perampokan Lippo Bank tahun 2003. Kejahatan semacam ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus perampokan di Indonesia, tapi kita patut menyoroti dari mana senjata api yang digunakan diperoleh. Persoalan ini bisa meningkat karena organisasi teroris yang dulu besar kini menjadi lemah dan terpecah, terutama mereka yang tadinya bergantung pada sumbangan anggota untuk mendanai kegiatan harian mereka. Perekrutan anggota baru yang tadinya penjahat biasa di dalam penjara oleh para anggota kelompok teroris juga bisa memperkuat hubungan antara terorisme dan kriminal di masa depan.
Perkembangan Senjata Pemusnah Massal (WMD)
Ketika perang dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet, secara otomatis Amerika berhasil menduduki posisi sebagai Polisi Dunia “ Globe Cop “ harapan dunia bahwa ketika Perang dingin berakhir adalah terciptanya perdamaian Dunia yang abadi, namun harapan masyarakat dunia akan kedamaian abadi bagi semua mahluk tampkanya masih perlu diperjuangkan, ketika Uni soviet runtuh , justru berkembang fenomena perkembangan dan perlombaan senjata yang mengaraj\h kepada pendatang pendatang baru , di era 1950-1960 Inggris,Perancis dan China mulai mnegembangkan teknologi Nuklir sebagai bagian dari proyek senjata pemusnah massal / World Mass Destruction (WMD), kemudian disusul pada akhir tahun 1970 sampai era tahun 1980 oleh Israel, India dan Pakistan dan terakhir di era 1990an adalah Irak dan Korea Utara.
Perkembangan negara negara baru yang turut meramaikan “Club Nuklir” Dunia merupakan sebuah konsekuensi logis ketika keseimbangan kekuatan dunia tidak berpolar lagi pada kutub Amerika dengan NATO dan Uni Soviet dalam Pakta Warsawa, ketakutan dunia terhadap perkembangan teknologi Nuklir adalah ketika diketahui bahwa teknologi Nuklir yang dikembangkan oleh pemain baru, diperoleh selain melalui riset yang sulit dan panjang juga dengan mudah melalui perantara broker senjata illegal diperoleh dari perdaganan gelap oleh negara-negara eks Uni Soviet.
Ketika Pemerintah Iran maupun Korea Utara berhasil mengembangkan Nuklir untuk rudal jelajah benua “ Taepodong “ hasil pengayaan Nuklir yang diperoleh dari eks negara Uni Soviet, berarti siapapun juga dimuka bumi ini baik atas nama perorangan maupun organisasi, asalkan memiliki kekuatan dan daya beli akan mampu menemukan dan membeli bahan bahan senjata pemusnah massal seperti Nulklir di perdagangan senjata gelap Dunia.
Wujud senjata Pemusnah Massal yang marak berkembang di Asia telah melewati fase perkembangan yang cukup jauh, ketika secara tradisional pendapat tentang Senjata pemusnah Massal menunjuk kepada senjata Nuklir maupun energi Atom dan bahan peledak lain yang memiliki daya rusak meluas dan kejam , kini dalam paradigma kontemporer perkembangan WMD justru megarah kepada senjata yang justru tidak memiliki daya rusak meluas namun tetap menimbulkan ketakutan akibat ancaman kehilangan nyawa maupun penderitaan lain yang tak kalah kejam dibanding WMD pada konsep tradisional.Penggunaan teknologi Biologi,Kimia, Radio aktif menjadi peringatan bahwa WMD semakin meluas dan berkembang pesat
Proliferation sebagai Bisnis yang menggiurkan
Selain dalam skala jumlah korban sebagai dasar acuan yang mungkin ditimbulkan oleh WMD , terdapat kekhawatiran masyarakat dunia terkait perkembangan perlombaan senjata konvesional khususnya di Asia, perkembangan ekonomi di beberapa negara di Asia awal tahun 1990 an telah memacu semangat negara –negara yang memperoleh peningkatan ekonomi secara significant untuk melengkapi, menambah dan mengembangkan senjata konvensional , negara yang hidup bertentangga secara damai maupun memiliki seteru politis di regional Asia telah membelanjakan sejumlah dana dalam jumlah yang kontinyu meningkat setiap tahun, catatan menunjukkan perlombaan senjata Konvensional di Asia juga diikuti oleh peningkatan keuntungan broker resmi maupun gelap senjata Dunia, selain digunakan oleh angkatan perang suatu negara, dalam jumlah tertentu inventaris surplus maupun sisa penggantian senjata suatu angkatan perang, diketahui telah dibeli dan digunakan oleh kelompok bersenjata yang juga berkembang di Asia dengan dalih terorisme, Oragisasi kejahatan dan separatisme.
Strategi Melawan Arms Proliferation
Polisi sebagai penjaga kehidupan dan peradaban manusia memiliki kewajiban untuk melakukan segala daya upaya semaksimal mungkin untuk mencegah penggunaan WMD untuk kejahatan terhadap kehidupan manusia. Ketika “There are no borders for crime small arms smuggling and explosives, there can be no borders for justice and the rule of law”. Polisi membutuhkan kerjasama dengan Kepolisian dan otoritas penegak hukum lainnya (law enforcement agency) di seluruh dunia untuk saling bahu membahu dan bekerjasama serta saling tukar menukar informasi dalam rangka penegakan hukum.
Berawal dari pemikiran itulah Polri berusaha mempererat jaringan dan bekerjasama dengan seluruh Law Enforcerment Agency di seluruh dunia. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan mempererat kerjasama di antara para penegak hukum (law enforcement Agency) di kawasan Asia Pasifik. Selain itu adalah dengan menyusun langkah antisipasi dan penanggulangan adanya peluiang penyalahgunaan WMD dan Senjata Konvensional illegal di wilayah Asia dan Indonesia secara khusus, dimana ancaman penyalahgunaan WMD dan Senjata Konvensional dapat mengacam eksistensi kondisi keamanan , ketertiban dan tegakknya Hukum suatu negara , upaya Sharing informasi Operasional dan strategi mengenai kasus penyelundupan senjata dan bahan peledak di wilayah Asia dengan patner terkait (instansi Penegak Hukum Regional dan Internasional) perlu dilakukan dan dikembangkan secepat mungkin.
Melakukan pertukaran data sidik jari dan informasi identifikasi lainya dari pelaku kejahatan kasus penyelundupan senjata dan bahan peledak yang dicurigai dan ditahan, mutlak diperlukan untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan Broker secara jelas. Keberadaan database khusus melalui pengumpulan informasi dan Intelijen dari negara-negara terkait yang ada serta sharing informasi dengan memfaatkan jaringan I-24/7 untuk kemudian dikirimkan oleh NCB ke IPSG ( Sekjen Interpol ) menggunakan istilah ” Operation Arms Smuggling and Explosives ” setelah 6 bulan IPSG akan menganalisa data ini dan diteruskan hasilnya kepada partner-partner di wilayah tersebut. Kasus dan detailnya yang membantu dalam penyidikan dapat membantu IPSG dan menginvestigasi permasalahan untuk ditindaklanjuti dengan operasi selanjutnya.
Polri perlu mengirimkan wakil pada pelatihan terkait antisipasi dampak perkembangan perlombaan senjata yang memberikan manfaat melalui pembukaan jaringan komunikasi dan kordinasi dengan para penegak hukum di negara lain, terutama dikawasan Asia Pasifik, tetap menjaga kontinuitas networking dengan beberapa FBI agent dan para penegak hukum dari negara lain serta kerjasama dengan Bea Cukai (Customs) sebagai salah satu instansi penjaga gerbang terdepan masuknya barang-barang ke Negara Indonesia termasuk di dalamnya adalah senjata api dan bahan peledak, Mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dalam rangka peningkatan kerjasama Police to Police, dalam hal pertukaran informasi kriminal dan bantuan penyelidikan serta hal-¬hal lain yang saling menguntungkan.
Beberapa kerangka kerja yang menjadi acuan dalam melawan Arms Proliferation yang dapat digunakan sebagai landasan operasional Polri :
1. UN Security Council Resolution 1540 yang mengatur tentang Establishes international standards for nonproliferation and counter proliferation of WMD materials.
2. Nuclear Non–Proliferation Treaty (NPT) yang secara mengatur tentang pelarangan pengembangan senjata (Nonproliferation) , pelucutan senjata (Disarmament) dan hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai (Right to peaceful use of nuclear energy)
3. Chemical Weapons Convention (CWC), tentang produksi illegal, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia.
4. Biological Weapons Convention (BWC), tentang pelarangan pengembangan , produksi, penimbunan senajata biologi dan racun
Walaupun hubungan antara terorisme, kejahatan dan ARM Proliferations tidak seketat seperti di negara-negara lain namun beberapa kasus barter ganja dengan senjata api dan narkoterorisme akan menjadi masalah besar di Indonesia, tercatat sejumlah korban tewas akibat senjata api teroris di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir yang semakin bertambah dimana setengahnya adalah polisi, dan sebagian besar terjadi di daerah paska konflik Sulawesi Tengah dan Maluku, perkembangan biakkan sejata sebagai suatu teror bagi kemanan nasional di Indonesia

Referensi :
1. Small Arms Survey: http://www.smallarmssurvey.org/
2. International Action Network for Small Arms: http://www.iansa.org/
3. The Center for Defense Information – Small Arms and Light Weapons: http://www.cdi.org/program/issue/index.cfm?ProgramID=23&issueid=89
4. UN Office for Disarmament Affairs – Small Arms and Light weapons: http://disarmament.un.org/cab/salw.html
5. General Analysis on Small Arms: http://www.globalpolicy.org/security-council/small-arms-and-light-weapons/general-analysis-on-small-arms-and-light-weapons.html

BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

BIROKRASI PERIJINAN PENYIDIKAN
TERHADAP PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyelenggara negara yang mewakili kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lembaga penyelenggara negara dalam operasionalisasinya “diawaki” oleh para penyelenggara negara yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Para penyelenggara negara tersebut meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Penyelenggaraan negara oleh para penyelenggara negara diliputi oleh asas-asas yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas . Para penyelenggara negara diharapkan dapat melaksanakan tugas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi asas-asas penyelenggaraan negara tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Para penyelenggara negara, dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara, segala bentuk penyimpangan yang diduga dilakukan oleh atau melibatkan para penyelengaara negara tetap harus ditindak tegas. Untuk pelanggaran administrasi, mereka dapat diproses dan dijatuhkan sanksi internal di institusi atau lembaga masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk tindak pidana, mereka tetap mengikuti prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui penyidikan, penuntutan dan pengadilan bahkan dijatuhi hukuman apabila terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepada mereka.
Pasal 27 Amandemen Keempat UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karena itu, terhadap para penyelenggara negara yang melakukan tindakan pidana tetap harus berhadapan dengan “hukum sebagai panglima” di negeri ini, namun dalam implementasinya, berlaku suatu “aturan khusus” bagi para penyelenggara negara yang diduga terlibat atau melakukan tindak pidana, yaitu: adanya suatu mekanisme birokrasi perijinan yang harus dilakukan apabila penyidik akan melakukan rangkaian tindakan penyidikan terhadap mereka. Mekanisme birokrasi tersebut antara lain disebutkan secara “gamblang” dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005.
Sebagai aparat penegak hukum, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap semua warga negara Indonesia yang melakukan atau terlibat tindak pidana maupun seluruh warga negara asing yang melakukan atau terlibat tindak pidana pidana di wilayah hukum NKRI. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah secara jelas menentukan suatu mekanisme khusus berupa birokrasi perijinan yang harus ditempuh oleh penyidik Polri apabila tindak pidana yang terjadi diduga dilakukan atau melibatkan para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara tersebut meliputi: anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan kepala desa.
Meskipun telah diatur secara tegas, implementasi mekanisme birokrasi perijinan tersebut masih menemui berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut ditemui oleh penyidik Polri yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan atau melibatkan pejabat penyelenggara negara. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005 sampai 2008, tidak kurang dari 1.437 anggota Dewan di seluruh Indonesia telah diproses hukum dalam kasus korupsi . Dari jumlah itu, 782 orang sudah dijatuhi vonis (bersalah atau tidak), selebihnya 655 kasus terindikasi macet, bahkan sebagian sudah dihentikan . Salah satu penyebabnya adalah izin pemeriksaan yang tidak keluar. Adanya kendala-kendala tersebut dikhawatirkan tidak hanya dapat mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, namun dapat mengganggu kredibilitas Polri di mata masyarakat. Proses penyidikan dapat terhambat bahkan dapat memunculkan “persepsi negatif” masyarakat tehadap Polri yang menganggap bahwa Polri “tidak netral”, “berpihak kepada penguasa”, “tidak profesional” dan anggapan-anggapan negatif lainnya.

1.2. Permasalahan
Implementasi mekanisme birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara yang dilakukan oleh para penyidik Polri masih menemui berbagai kendala. Untuk itu, penulis menentukan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (a) Bagaimanakah birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini?; (b) Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara?; dan (c) Bagaimana solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara?

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penulis menyusun tulisan ini adalah: (a) menjabarkan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini; (b) mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala-kendala yang ditemui oleh para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara; dan (c) merumuskan solusi-solusi terbaik terhadap kendala-kendala yang ditemui para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara.
Hasil tulisan ini diharapkan dapat: (a) memberikan gambaran yang jelas mengenai birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat negara yang berlaku saat ini; (b) memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala-kendala yang ditemui oleh para Penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara; dan (c) memberikan masukan bagi para pimpinan Polri mengenai solusi terhadap kendala-kendala tersebut sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan mengenai implementasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara bagi para Penyidik Polri sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar dan kredibilitas Polri dapat terjaga di mata masyarakat Indonesia.

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. Konsep Birokrasi
Secara etimologi, “birokrasi” berasal dari kata “bureau” dan “kratia”, “bureau” berarti “meja” atau “kantor” dan “kratia” berarti “pemerintahan”. Oleh karena itu, “birokrasi” dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja . Dalam perkembangannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendifinisikan birokrasi sebagai:
“(a) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (b) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya” .
Menurut Blau dan Meyer, birokrasi dipandang sebagai tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan mengkoordinasikan banyak orang secara sistematis . Sedangkan Max Weber secara ideal lebih memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi .
Bintoro Tjokroamidjojo, terkait birokrasi, menyatakan bahwa:
“Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya aparatur pemerintahan” .
Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Denhard, Feisal Tamin mengemukakan bahwa birokrasi ditandai dengan kinerja yang sarat dengan acuan sebagai berikut:
“(a) Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (publicly defined societal values) dan tujuan politik (political purpose); (b) Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (provide an ethical basis for public management); (c) Realisasi nilai-nilai sosial politik (exercising social political values); (d) Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (emphasis on public policy in carrying out mandate of government); (e) Keterlibatan dalam pelayanan publik (involvement overall quality of public services); dan (f) Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (operate in public interest)” .
Berdasarkan berbagai definisi dan pengertian birokrasi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang terorganisasi secara rasional dan formal serta berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan guna menjalankan dan mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dengan menurut tata aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “birokrasi” dalam tulisan ini ialah suatu sistem pemerintahan Republik Indonesia dalam penegakan hukum secara formal, hirarki dan berjenjang guna menerapkan prinsip-prinsip good governance, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2. Konsep Penyidikan dan Kewenangan Polri dalam Bidang Penyidikan
Penyidikan, dalam KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pejabat Polri yang dapat melaksanakan penyidikan disebut dengan penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana diatur antara lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain:
1. Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik meliputi:
“(a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) mengadakan penghentian penyidikan; dan (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
2. Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu: penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; dan (b) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.
4. Pasal 110 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu: dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
5. Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Penyidik yang melakukan pemanggilan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (b) jika orang yang dipanggil tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.
6. Pasal 113 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik, yaitu: penyidik datang ke tempat kediaman tersangka atau saksi yang dipanggil apabila ia memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang ke penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.
7. Pasal 120 UU No. 8 Tahun 1981 mengatur kewenangan penyidik yaitu:
“(a) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; (b) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”.
8. Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan kewenangan Polri di bidang proses pidana yaitu:
“(a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.
Berdasarkan uraian kewenangan-kewenangan Polri tersebut, penulis menyimpulkan kewenangan Polri di bidang penyidikan tindak pidana meliputi: (1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (8) mengadakan penghentian penyidikan; (9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3. Konsep Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: dari sudut subyek dan dari sudut obyeknya.
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Apabila penulis mencermati konsep penegakan hukum dari Prof. Jimly tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum guna mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut meliputi: (a) keadilan, yaitu hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil ; (b) kemanfaatan, yaitu hukum harus menuju ke arah barang apa yang berguna (mengutamakan utilitet utiliteits theory) yang menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya ; dan (c) kepastian hukum, yaitu hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu .
Penyidikan merupakan suatu bentuk tindakan penegakan hukum oleh Penyidik Polri. Penyidikan dilakukan untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum yang telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan hukum. Dalam implementasinya, penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto (2004), dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, ada lima yang saling berkaitan sangat eratnya dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu:
“(a) Faktor hukumnya sendiri; (b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup” .

2.4. Kerangka Berpikir
Pada hakekatnya, penyidikan sebagai suatu bentuk perwujudan upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri bertujuan untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi penegakan hukum, terdapat suatu “ketentuan khusus” yang berlaku bagi para penyelenggara negara berupa birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara.
Adanya birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh para Penyidik Polri. Permasalahan terjadi ketika ditemuinya beberapa kendala menyangkut birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara dalam mengimplementasikan birokrasi tersebut. Kendala-kendala yang ditemui dapat menghambat proses penyidikan sehingga dapat menghalangi pencapaian tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Gambar
Kerangka Berpikir

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi kendala-kendala yang ditemui menyangkut implementasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara yang berlaku. Kendala-kendala tersebut perlu dicarikan solusi pemecahannya agar dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Solusi pemecahan yang dipilih diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses penyidikan yang lancar dan sesuai dengan harapan sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Pada akhirnya, tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Birokrasi Perijinan Penyidikan bagi Pejabat Penyelenggara Negara
Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman penyidik dalam mengajukan permohonan persetujuan melakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Ketiga, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, penyidik dapat mempedomani peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permohonan ijin pemeriksaan tersebut.
Penyelenggara negara yang memperoleh “perlakuan khusus” dalam birokrasi penegakan hukum di Indonesia yaitu: anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota MPR RI, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan kepala desa. Terhadap para penyelenggara negara tersebut berlaku suatu birokrasi perijinan bila akan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang diduga dilakukan atau melibatkan mereka. Birokrasi tersebut yaitu:
a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
b. Anggota DPRD Provinsi
Berdasarkan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD Provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPRD Provinsi tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
c. Anggota DPD
Berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPD yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPD tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

d. Anggota DPR
Berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
e. Anggota MPR
Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tindakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota MPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Apabila persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota MPR tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.
f. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Apabila persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Persetujuan tertulis tidak diperlukan apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau telah melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun, setelah dilakukan tindakan penyidikan, wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
g. Kepala Desa
Tindakan penyidikan terhadap kepala desa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. Persetujuan tertulis tidak diperlukan apabila kepala desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Namun, tindakan penyidikan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari.
Selain itu, Berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: B/588/DIT-I/IX/2005/Bareskrim tanggal 27 September 2005, dinyatakan bahwa kelengkapan berkas dalam setiap mengajukan permohonan ijin kepada Presiden RI, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri meliputi: Laporan Polisi (LP); Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); Hasil Gelar Perkara; Resume atau Laporan Kemajuan yang berisi kasus posisi/ duduk perkara, peran pejabat yang dipanggil/ disidik, analisa yuridis dan penerapan pasal serta kerugian yang ditimbulkan (apabila ada). Ketentuan yang berlaku dalam mengajukan permohonan persetujuan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana adalah sebagai berikut:
a. Kepala Daerah dan/ Wakil Kepala Daerah, yaitu: (1) penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis untuk memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melalui Bareskrim Polri dengan menyebutkan status terperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mencantumkan identitas penyidik; (2) permohonan disertai dengan laporan hasil kemajuan perkara; dan (3) dalam hal terperiksa sebagai saksi, harus menyebutkan tersangkanya; sebelum mulai pemeriksaan, dokumen asli persetujuan tertulis Presiden terlebih dahulu diperlihatkan atau untuk dibaca oleh terperiksa.
b. Anggota MPR, DPR, dan DPD, yaitu: (1) pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi harus dengan persetujuan tertulis dari Presiden; (2) permohonan kepada Presiden dilakukan oleh Kapolri dengan menyebutkan status terperiksa dan identitas penyidik; (3) permohonan disertai dengan laporan hasil kemajuan; dan (4) pemanggilan dilakukan dengan menyebutkan persetujuan tertulis Presiden sebagai salah satu dasar; sebelum pemeriksaan, dokumen persetujuan asli diperlihatkan untuk dibaca oleh terperiksa.
c. Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu: (1) penyidik mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan status terperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mencantumkan identitas penyidik kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; permohonan disertai dengan laporan kemajuan singkat; (2) dalam hal status terperiksa sebagai saksi, maka disebutkan siapa tersangkanya; (3) sebelum mulai pemeriksaan, terlebih dahulu dokumen persetujuan asli diperlihatkan untuk dibaca oleh terperiksa.
d. Kepala Desa, yaitu: (1) penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati/ Walikota; dalam surat tersebut, dijelaskan secara singkat perkara yang ditangani dan siapa tersangkanya; dan (2) setelah mendapat persetujuan, maka penyidik dapat melakukan tindakan kepolisian.
Ketentuan lain yang berlaku dalam birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara yaitu:
a. Berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: ST/96/XI/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan atau Penyidikan terhadap Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ijin tidak diperlukan dalam hal anggota MPR/ DPR/ DPRD/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah berstatus saksi pelapor atau sebagai saksi korban dalam suatu tindak pidana.
b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyelidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, ditentukan yaitu: (1) apabila permohonan persetujuan bagi kepala daerah/ wakil kepala daerah belum ada dan telah melewati waktu yang ditentukan (60 hari), maka ijin dari Presiden tersebut dianggap tidak relevan lagi; (2) Ketentuan permohonan ijin bagi anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak diperlukan apabila diduga terlibat tindak pidana korupsi, terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) yang tertangkap tangan.

3.2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri
Kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam menempuh birokrasi perijinan penyidikan terhadap penyelenggara negara meliputi: (a) panjangnya birokrasi yang harus ditempuh; (b) lamanya surat persetujuan tersebut diterima; (c) masih sering terjadi kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait; (d) keraguan penyidik dalam menindaklanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan; dan (e) rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan selama proses berlangsung.
a. Panjangnya Birokrasi yang harus ditempuh
Birokrasi yang panjang harus ditempuh oleh penyidik Polri apabila mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Birokrasi itu mungkin nampak tidak terlalu rumit bila penyidik yang menangani adalah penyidik Polri di lingkungan Bareskrim Polri, namun bayangkan apabila penyidik yang menangani kasus tersebut berada di lingkungan Polres atau bahkan polsek. Penyidik harus mengajukan perijinan melalui polres, polda, mabes Polri, sekretariat negara, dan kembali lagi melalui jalur yang sama. Dapat dibayangkan betapa panjangnya jalur yang harus ditempuh hanya sekedar untuk memperoleh persetujuan sebelum melakukan pemanggilan dan pemintaan keterangan terhadap pejabat penyelenggara negara tersebut.
Hal ini juga pernah dikeluhkan oleh Mabes Polri seperti cuplikan dalam sebuah berita online berikut ini:
“Mabes Polri mengeluhkan sulitnya untuk memeriksa pejabat negara yang terkait dengan kasus korupsi. Pemeriksaan pejabat negara seperti anggota MPR, DPR, DPD, atau DPRD baik untuk saksi maupun tersangka yang harus izin presiden dinilai menyulitkan pengungkapan kasus korupsi. Hal ini berbeda dengan KPK, yang tidak memerlukan ijin dari presiden bila ingin melakukan pemeriksaan kepada pejabat Negara” .
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution pernah menyampaikan bahwa: “Sedangkan kalau KPK tidak ada proses perizinan jadi bisa langsung diperiksa” .
b. Lama atau tidak diterimanya Surat Persetujuan
Panjangnya birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara berdampak bagi lamanya waktu yang dibutuhkan agar surat perijinan dapat diterima oleh instansi atau pejabat terkait. Hal ini belum termasuk lamanya surat jawaban yang dibuat oleh instansi yang bersangkutan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk kembali lagi kepada penyidik yang menangani perkaranya untuk mulai melakukan pemanggilan atau permintaan keterangan. Apabila dikalkulasikan, betapa banyak waktu yang dibutuhkan dan hal tersebut “tanpa ada kepastian” apakah persetujuan memang akan dibuat atau diberikan kepada penyidik Polri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencanangkan one day service bagi ijin pemeriksaan pejabat negara . Beliau juga menyampaikan tidak pernah memperlambat ijin pemeriksaan pejabat negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum . Meskipun telah menyatakan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri, masih terjadi keterlambatan atau “kemoloran” perijinan bagi pemeriksaan pejabat penyelenggara negara. “Bisa saja keterlambatan surat tersebut sampai di meja kerja Presiden karena semuanya memerlukan proses. Itu kan proses dari daerah ke pusat, lalu ke Seskab (Sekretaris Kabinet) dan saya”, kata Presiden menjawab keluhan Kejakgung melalui sebuah media online .
c. Sering Timbul Kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan Instansi Terkait
Kontroversi mengenai birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara sering terjadi. Kontroversi tersebut terjadi meliputi mekanisme, proses, perlunya ijin dan lain sebagainya. Beberapa kejadian antara lain:
 Kontroversi antara Kejakgung dan Seskab
Terkait anggapan “lamban”-nya proses penuntasan kasus korupsi oleh jajaran Kejaksaan, Kajakgung menyatakan bahwa kelambanan tersebut dikarenakan belum adanya persetujuan pemeriksaan pejabat penyelenggara negara dari Presiden. Hal ini dibantah oleh Sekretaris Kabinet bahwa hal tersebut bukan karena presiden lambat merespon, namun karena proses yang harus dilalui.
“Kejaksaan Agung Republik Indonesia pernah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan 61 permohonan ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara kepada Presiden, namun setelah sekian lama belum ada yang turun. Dipo Alam, sekretaris Kabinet menampik hal itu, Ia mengaku baru memproses sejumlah 28 ijin selama dia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia bersatu II, selain itu tidak ada baik dari Kejaksaan maupun dari kepolisian. Sementara itu, Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengaku dari 61 yang dimohonkan ijin tersebut masih diproses di Sekretaris Kabinet tidak ada di meja presiden” .
 Kontroversi antara Polda Jateng dengan Kemendagri
Terkait kasus dua anggota DPRD Jateng, yakni Drs Mustofa dan Doni Meiyudin, SH, Polda Jateng mengajukan ijin pemeriksaan kepada Kemendagri. Ijin tidak keluar, namun pihak kemendagri mengembalikan surat permohonan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Mendagri Gamawan Fauzi tidak mau mengeluarkan izin pemeriksaan untuk anggota DPRD yang diajukan pihak kepolisian jika permohonannya tidak diteken Kapolri. Sikap Gamawan ini ditunjukkan ketika merespons permohonan izin pemeriksaan dua anggota DPRD Jateng, yakni Drs Mustofa dan Doni Meiyudin, SH, yang diajukan Polda Jateng. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, pada prinsipnya Mendagri tidak menolak permohonan izin dimaksud. Hanya saja, Gamawan berupaya konsisten menjaga aturan yang berlaku. Kemendagri melayangkan surat jawaban sebagai jawaban pengajuan izin dari Polda Jateng yang menyatakan belum dapat memenuhi permohonan tersebut. Alasannya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku” .
Masih banyak kontroversi lain yang sering terjadi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait. Kontroversi-kontroversi tersebut dapat menghambat proses penyidikan yang telah dilakukan sehingga berdampak pada penyelesaian kasus yang sedang ditangani oleh penyidik.
d. Keraguan Penyidik dalam Menindaklanjuti Penyidikan tanpa Surat Persetujuan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah secara “tegas” dan “jelas” menyatakan adanya batasan waktu bagi pengajuan perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara. Batasan waktu tersebut yaitu: (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPD, anggota DPR RI dan anggota MPR; (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari terrhitung sejak diterimanya permohonan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah ; dan (3) tidak ada batasan waktu bagi kepala desa.
Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa apabila pengajuan telah diajukan dan belum ada ijin selama batasan waktu tersebut, maka penyidik Polri dapat melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pejabat penyelenggara negara tersebut. Meskipun telah diatur dengan jelas dan tegas, namun tidak jarang para penyidik Polri “masih ragu-ragu” dalam mempedomani ketentuan tersebut. Keragu-raguan sering menyelimuti benak penyidik, sehingga daripada salah bertindak, mereka cenderung tetap menunggu surat persetujuan yang tidak ada kepastian kapan dapat diterima dan ditindaklanjuti.
e. Rentan terhadap Terjadinya Penyimpangan atau Penyalahgunaan
Birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara dapat menimbulkan permasalahan lain, yaitu rentan terhadap terjadinya penyimpangan atau penyelewengan selama proses maupun memanfaatkan birokrasi tersebut baik oleh penyidik yang menangani maupun bagi pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana. Terkait hal itu, Adnan T. Prabowo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan:
“Ketentuan itu dapat mereka gunakan untuk menghindar dari proses penyelidikan dan penyidikan. Para penegak hukum pun sering berdalih tidak melanjutkan pemeriksaan atau terhambat memeriksa karena ketiadaan izin tersebut. Kondisi itu tentu memperburuk upaya penegakan hukum terutama jika kasus-kasus itu bersentuhan dengan para penyelenggara negara, khususnya para wakil rakyat dan pejabat negara” .
Ia juga menyatakan bahwa “Selain itu, diskresi yang dilakukan presiden pun dapat terpengaruh karena pasal-pasal dalam kedua undang-undang itu” . Ia berasumsi bahwa “Seorang presiden dapat saja tidak memberikan izin pemeriksaan karena pejabat negara yang terlibat dalam sebuah kasus berasal dari partai yang sama atau memiliki afiliasi politik” .
Kendala-kendala yang dihadapi penyidik tersebut dapat berdampak buruk bagi proses penyidikan yang dilakukan terhadap pejabat penyelenggara negara. Dampak yang mungkin terjadi antara lain: (a) penyidik menjadi enggan menangani atau menindaklanjuti perkara yang dilaporkan; (b) alat bukti termasuk barang bukti dapat hilang atau lebih sulit untuk ditemukan apabila untuk memulainya saja membutuhkan waktu yang lama; (c) calon tersangka dapat dengan mudah mengatur strategi maupun mengupayakan pengaburan atau penghilangan alat bukti terkait perkaranya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk menangani perkara tersebut bila sudah menerima surat persetujuan pemeriksaan; (d) kepastian hukum sulit untuk dipastikan karena tidak ada kepastian disetujui atau tidak maupun kapan surat persetujuan tersebut dapat diterima; dan (e) lebih parah lagi, kondisi tersebut rentan terhadap penyelewengan atau penyimpangan karena tidak menutup kemungkinan keengganan penyidik, panjangnya birokrasi, sulitnya alat bukti diperoleh maupun tidak ada jaminan kepastian hukum memberikan peluang penyelewengan oleh penyidik bersama atau tanpa oknum-oknum yang terkait lainnya.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak-dampak yang dapat terjadi tersebut akhirnya dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri akan semakin dinilai tidak profesional, tidak netral, dan tidak “becus” dalam menangani permasalahan, bahkan dapat timbul asumsi atau prasangka buruk masyarakat terhadap Polri bahwa Polri tidak lebih dari “alat penguasa” yang hanya memihak kelompok tertentu dan tidak memihak masyarakat.

3.3. Upaya Mengatasi Kendala
Upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara, yaitu dengan membentuk Tim Evaluasi Akhir Permohonan Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penahanan Pejabat Negara yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Presiden melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2010 tertanggal 28 Maret 2010 . Selain itu, Presiden menyarankan pemberlakuan pemberitahuan dibandingkan dengan permohonan perijinan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pembuka pada dialog dengan aktivis LSM Antikorupsi di Istana Negara sebagai berikut:
“Pemberitahuan bisa menggantikan, karena pemberitahuan lebih masuk akal dibandingkan dengan izin. Keputusan terbaik tentu akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang menangani uji materi pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa pemeriksaan kepala daerah yang terindikasi dalam kasus korupsi memerlukan izin presiden. Kita ikuti prosesnya di MK. Pemberitahuan tentang kepala daerah yang diperiksa atau ditahan karena terlibat kasus korupsi sebenarnya tetap diperlukan” .
Selanjutnya, Ia lalu mencontohkan beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi seorang walikota bersama dengan wakilnya ditahan bersamaan karena terlibat kasus korupsi tanpa pemberitahuan kepada Presiden sehingga pemerintah tidak dapat mengangkat caretaker untuk menggantikan mereka .
Kondisi yang dapat terjadi akibat kendala dalam birokrasi perijinan penyidikan sangat memprihatinkan, oleh karena itu, perlu penanganan segera terhadap kendala-kendala tersebut. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, menurut penulis, antara lain: Pertama, melakukan amandemen terhadap UU terkait yang ada dengan menghilangkan keharusan mengajukan permohonan persetujuan apabila ada anggota dewan atau kepala daerah yang diduga terkait tindak pidana; Kedua, Polri mengambil langkah sebagai polisi protagonis, sesuai dengan konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, dengan melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.
Amandemen terhadap UU terkait, menurut penulis, perlu dipertimbangkan mengenai adanya keharusan persetujuan tersebut. Dengan adanya keharusan untuk mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu, seolah-olah menjadikan para penyelenggara negara sebagai “orang-orang istimewa” di hadapan hukum. Apa keistimewaan mereka dibandingkan warga negara lainnya di mata hukum? Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 27 Amandemen Keempat UUD 1945, dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Penulis menyadari bahwa proses amandemen memerlukan waktu dan perdebatan yang cukup panjang, namun kondisi yang sangat mendesak (urgent) di lapangan, mengharuskan ditempuh langkah-langkah bijak dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul. Oleh karena itu, diperlukan sosok pimpinan Polri yang progresif dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri perlu melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara diatur dalam Pasal 66, Pasal 220, Pasal 289, Pasal 340 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Meskipun telah diatur secara jelas dan tegas, implementasi birokrasi tersebut oleh Penyidik Polri masih menemui beberapa kendala. Kendala-kendala itu antara lain: (a) panjangnya birokrasi yang harus ditempuh; (b) lamanya surat persetujuan tersebut diterima; (c) masih sering terjadi kontroversi antara Polri, Kejaksaan dan instansi terkait; (d) keraguan penyidik dalam menindaklanjuti penyidikan tanpa adanya surat persetujuan; dan (e) rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan selama proses berlangsung.
Kondisi yang dapat terjadi sangat memprihatinkan, oleh karena itu perlu penanganan segera terhadap kendala-kendala tersebut. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, menurut penulis, antara lain: Pertama, melakukan amandemen terhadap UU terkait yang ada dengan menghilangkan birokrasi perijinan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara yang diduga terlibat atau melakukan tindak pidana; Kedua, Polri mengambil langkah sebagai polisi protagonis, dengan melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti: memangkas birokrasi yang panjang dengan pendelegasian wewenang ke level yang lebih rendah (di bawah Bareskrim) atau ke badan khusus yang dapat fokus memfasilitasi dalam mempercepat birokrasi yang ditempuh atau membentuk tim khusus yang efektif dalam mendukung dan menjamin kelancaran proses.

4.2. Saran
Penanganan kendala-kendala yang dihadapi oleh para penyidik Polri dalam mengimplementasikan birokrasi perijinan penyidikan terhadap para pejabat penyelenggara negara yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana sangat diperlukan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dioptimalkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak dan instansi terkait guna menunjang efektifitas upaya-upaya tersebut. Selain itu, diperlukan komitmen dan konsistensi dari pihak Polri untuk terus bekerja dan meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1 Cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

INTERNET
Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
Hukumonline.com, Hapuskan Syarat Izin Pemeriksaan Anggota Dewan, 1 Desember 2008, http://hukumonline.com/berita/baca/hol20612/hapuskan-syarat-izin-pemeriksaan-anggota-dewan.
Kompas, Izin Presiden Hambat Penegakan Hukum, Website Komisi Yidisial Republik Indonesia, http://portal-kyri.com/beta/index.php?option=com_content&view=article&id=457:pejabat-negara-izin-presiden-hambat-penegakan-hukum&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86.
Ratya, Mega Putra, Polri Keluhkan Sulitnya Periksa Pejabat Negara dalam Kasus Korupsi, DetikNews, 11 November 2011, http://www.detiknews.com/read/2011/11/11/030217/1765047/10/polri-keluhkan-sulitnya-periksa-pejabat-negara-dalam-kasus-korupsi.
Shvoong.com, Pengertian Birokrasi, http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2024105-pengertian-birokrasi/.
Sitanggang, Bungaran, Polemik Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara, bsa-lawoffice.blogspot.com, 12 April 2011, http://bsa-lawoffice.blogspot.com/2011/04/polemik-ijin-pemeriksaan-pejabat-negara.html.
Wikipedia.org, Birokrasi, http://id.m.wikipedia.com/wiki/Birokrasi .
Yosa, Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 Juli 2010, http://itjen-depdagri.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=24.
___________, Izin periksa pejabat, SBY: ‘One day service’, Waspada.co.id, 12 April 2011,http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=187217:izin-periksa-pejabat-sby-one-day-service&catid=17&Itemid=30.
____________, SBY Belum Terima 61 Surat Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara, presidensby.info, 12 April 2011, http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2011/04/12/6689.html.
_________, Tanpa Melalui Kapolri, Mendagri Tolak Permohonan Izin Pemeriksaan, Harian Equator Online, 23 September 2011, http://www.equator-news.com/utama/hukum/20110923/tanpa-lewat-kapolri-mendagri-tolak-permohonan-izin-pemeriksaan.
_________, Seskab: Tak Ada Surat Ijin Pemeriksaan di Meja Presiden, politikindonesia.com, 11 April 2011, http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=20823.
___________, Presiden: Pemberitahuan Bisa Gantikan Izin Pemeriksaan, Berita Nasional, 26 Januari 2012, http://www.depdagri.go.id/news/2012/01/26/presiden-pemberitahuan-bisa-gantikan-izin-pemeriksaan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2009.

SUMBER TERKAIT LAINNYA
Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: B/588/DIT-I/IX/2005/Bareskrim, tanggal 27 September 2005, tentang kelengkapan berkas dalam pengajuan ijin pemeriksaan kepada Presiden RI, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor: ST/96/XI/2006, tanggal 1 November 2006, tentang Tata Cara Pemanggilan atau Penyidikan terhadap Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009, tentang Petunjuk Izin Penyelidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.