nkp

OPTIMALISASI KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL (KLBM) DIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN INSURJENSI DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

OPTIMALISASI KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL
(KLBM) DIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN INSURJENSI DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

 

Police Role in Counterinsurgency Efforts

Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

PAPARAN GAG PAPUA
BAB I
PENDAHULUAN

cropped-polisiiia.jpg
1. LATAR BELAKANG
Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua, Sulawesi Tengah dan Aceh yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh – tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok kriminal bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata.
Kepolisian Daerah Papua, Sulteng dan Aceh merupakan bagian dari institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian di wilayah telah beberapa kali meminta tambahan perkuatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi ( BKO ) dari Mabes Polri.
BKO berupa pengiriman pasukan dari jajaran Korbrimob Polri, Satuan Brimob Polda maupun BKO dari fungsi tekhnis Kepolisian lainnya bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua, Sulteng dan Aceh yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tentram , walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.
Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, Sulteng dan Aceh serta wilayah hukum Polda rawan konflik lainnya tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri.
Sebagai contoh terkini adalah kondisi di Papua, konflik sosial terjadi mengambil arah secara vertikal dan horizontal secara simultan, pun demikian dengan konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata didukung ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. beberapa bentuk gangguan keamanan di Papua, dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/website dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.
Potensi konflik komunal di Papua terjadi dengan bentuk berupa konflik penyelenggaraan pemilukada, konflik antar suku, konflik tanah ulayat, konflik antara masyarakat pendatang dan lokal, termasuk serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasikan sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan.
Sesungguhnya rangkaian tindakan krminal diatas merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi (Muradi ,2014)
Indeks gangguan kamtibmas yang dilakukan dengan menggunakan senjata api dan dilakukan secara terorganisir di beberapa Polda berkategori rawan adalah :
Polda Aceh dengan data sebagai berikut :
1) Pada hari Kamis, 6 Februari 2014 terjadi pengoroyokan yang menewaskan Juwaini, 35 tahun, Ketua Dewan pimpinan Kecamatan Partai Nasional Aceh di kawasan Aceh Utara;
2) Minggu ,16 februari 2014 terjadi penembakan salah satu posko pemenangan caleg partai, korban bernama Zubir HT di Desa Munyee Kunyet Aceh Utara;
3) kemudian pada hari Jumat dini hari (21/2/2014), sekitar pukul 02.00 Wib, rumah milik Husaini, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Aceh Utara dari Partai Nasdem di Desa Meunasah Nibong, Aceh Utara dilempari bom Molotov oleh orang tidak dikenal.
4) Pada hari Senin tanggal 31Maret 2014 , terjadi penembakan yang dilakukan OTK terhadap 3 orang simpatisan Partai Aceh di Desa Geulanggang Teungoh, Bireuen Aceh.
Tidak ketinggalan adalah informasi gangguan kamtibmas berupa serangan menggunakan senjata api dan bom terhadap aparat keamanan di Poso Sulawesi Tengah :
1) Telah terjadi kontak senjata dengan Polisi di wilayah hutan Desa Padang Lembara, Poso Pesisir Selatan, pada hari Kamis 6 Februari 2014 yang lalu, terdapat 1 orang anggota Brimob Polda Sulteng gugur;
2) Kemudian terjadi teror ledakan bom di jalan raya Desa Pantango Lemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah pada Kamis 26 Februari 2014.
Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata yang menguras tenaga dan pikiran Polri berupa penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kab Puncak Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI / PNG).
Di tempat lain terjadi juga penyerangan terhadap Pos TNI / Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah/ swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan Senpi aparat TNI / Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api, selalu yang menjadi alasan dari tindakan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia atas keinginan merdeka/ referendum dan penentuan nasib sendiri (self-determination).
1) Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 18.50 WIT telah terjadi penyerangan dan penembakan di Pos Kompas unit Intel DIM 1714/JP Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPM/OPM, yang mengakibatkan 2 ( dua ) orang anggota TNI atas nama Serda Laowe dan Praka Adi mengalami luka tembak.
2) Surat Dirjen Perhubungan Udara, nomor : AU.101/1/16 DRJU.KUM2014 , tanggal 21 Januari 2014 perihal penyerahan komando operasi Bandar Udara Mulia , yang dialamatkan kepada Kapolres Puncak Jaya dengan tembusan surat kepada Kapolri , yang menjadi latar belakang adalah telah terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan pengacau keamanan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mulia serta adanya ketakukan personil Bandara Mulia atas ancaman kelompok pengacau keamanan yang tidak segan–segan menggunakan senjata api.
3) Informasi khusus Intelijen Korbrimob Polri bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal terhadap anggota TNI AD Batalyon 753, di Pintu Angin bawah Bandara Mulia Distrik Kulirik Kabupaten Puncak Jaya Papua dengan mengakibatkan korban atas nama Pratu Sugianto meninggal dunia akibat tembakan pada bagian kepala, kaki kiri dan paha kanan.
4) Informasi Khusus Intelijen Korbrimob Polri tanggal 2 Februari 2014 tentang peristiwa penyerangan terhadap pasukan patroli gabungan TNI/ Polri di kampong Sasawa Serui Distrik Kosiwo Kabupaten Yapen Barat Papua pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 , pukul 11.30 WIT, dimana telah terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata ( TPN/OPM) pimpinan Fernando Warabai, yang mengakibatkan 3 ( tiga) orang anggota pasukan patroli gabungan menjadi korban : Briptu Robert Danunan ( anggota Polair) luka tembak diatas lutut kanan, Praka Hasim ( anggota TNI ) luka akibat ricochet , Mario Bonai ( pengemudi speed boat ) luka pada pinggang kiri.
Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom , penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termsuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua, Sulteng dan Aceh dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di beberapa tempat seperti penyerangan Mapolsek Hamparan Perak di Medan, Polsek Prembun di Kebumen dan Pospol Kenteng Redjo di Purworejo, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh jajaran Polda – polda dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum, pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.
2. PERMASALAHAN

00009998
Dengan melihat beberapa data yang disampaikan sebelumnya terkait perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan insurjensi yang terjadi selama ini, menjadikan penulis tertarik untuk membahas bagaimana menyiapkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil guna mendukung upaya penegakkan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun stake holder dan share holder lainnya, menanggulangi kejahatan insurgensi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif khususnya : menjelang, saat dan pasca penyelenggaraan Pemilu 2014.
Kepentingan penulis untuk mengangkat fenomena adanya peningkatan gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi di Indonesia didasari atas pertimbangan bahwa Polri selaku garda terdepan penegakkan hukum di Indonesia dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menanggulangi fenomena insurjensi sebagai sebuah entitas kejahatan yang menjadi domain Polri.
Tuntutan atas adanya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobile (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas menjadi suatu kebutuhan yang harus dikaji secara akademis dalam praktik pemolisian di Indonesia dalam memberikan jawaban atas diskusi apakah Polri mampu menghadapi kejahatan insurjensi sebagai kejahatan luar biasa “extra ordinary crimes“.
Ketika dimensi dan hakekat gangguan kamtibmas berada diluar ketangkasan satuan-satuan Kepolisian reguler, maka apakah nantinya diperlukan pembentukan satuan Militer berkewenangan polisionil ataukah membentuk dan menguatkan salah satu unsur Polri untuk memiliki ketangkasan seperti satuan-satuan Militer.
3. PERSOALAN
1) Bagaimana bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
2) Bagaimana wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
3) Apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
4) Bagaimana metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas?
4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan Naskah Karya Perorangan ini adalah membahas bagaimana bentuk kebijakan yang harus dirumuskan oleh Polri dan khususnya Korps Brimob Polri, bagaimana bentuk kelembagaan, apa saja yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana dan bagaimana metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobile ( KLBM ) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
Sebelum memasuki tahap pembahasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulisan Naskah Karya Perorangan ini akan dimulai dengan identifikasi kondisi ketangkasan lapangan Brigade Mobil( KLBM ) saat ini, faktor-faktor yang berpengaruh dan kondisi ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang diharapkan.
Kepentingan membahas kondisi awal, faktor-faktor yang berpengaruh dan kondisi ideal adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dalam merumuskan optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
5. MAKSUD DAN TUJUAN

DSC_1447 DSC_1448
1) Maksud : disamping sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi Pendidikan Sespimen Polri, maka penulisan NKP ini memiliki maksud untuk memberikan sumbang saran kepada Polri dalam mengoptimalkan ketagkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
2) Tujuan :
a) Untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
b) Untuk merumuskan wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
c) Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
d) Untuk menganalisa metode yang tepat digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas ?
6. METODE PENDEKATAN
1) Metode
Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengangkat fenomena adanya gangguan keamanan berintensitas tinggi berupa kejahatan insurjensi di beberapa wilayah hukum Polda yang sampai saat ini upaya–upaya penanggulangan telah dilakukan baik secara mandiri kewilayahan maupun terpusat oleh Mabes Polri namun belum mampu meyelesaikan masalah secara tuntas.
Tugas pokok , fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi merupakan sebuah keharusan manakala satuan –satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakkan hukum , pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan di daerah yang menjadi basis kegiatan kelompok insurjen.
Fenomena yang diangkat kemudian akan dianalisa dengan menggunakan : Teori Manajemen Operasional Kepolisian (MOK) sebagai Grand Theory , teori kerja sama sebagai Middle Theory dan teori SWOT sebagai operational theory , sehingga akan diperoleh sebuah analisa yang komprehensif untuk merumuskan suatu kesimpulan yang dapat mendukung upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas .
Data yang akan dianalisa bersumber dari dua sumber data (Sugiyono,2008) yaitu : Pertama; Data primer yang diperoleh secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara dengan narasumber terhadap fakta dan obyek dilapangan; Kedua; dengan menggali literature, dokumen, buku, catatan kejadian dan lain- lain yang berhubungan dengan gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi di bebrapa wilayah hukum Polda.
2) Pendekatan
Penulisan Naskah ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penulis berharap dapat memberikan gambaran tentang kondisi kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasaran serta methode ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) saat ini guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
Pendekatan kualitatif juga merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan, namun sebaliknya sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penelitian atau akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain (Creswell, 2002:6).
Menurut Parsudi Suparlan tentang pendekatan Kualitatif mengemukakan bahwa :
Sasaran kajiannya (kualitatif) adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan mencolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya
(Suparlan,1997: 6).
Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan mengunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengemukakan gambaran tentang masalah yang diteliti berupa kondisi kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasaran serta methode ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) saat ini guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas , sesuai dengan fakta-fakta yang terkumpul, kemudian dianalisis secara ilmiah untuk mengambil suatu kesimpulan.
7. SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang tulisan , permasalahan , rumusan masalah atau persoalan yang meliputi : bentuk kebijakan , kelembagaan , sarana dan prasarana, dan method yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas , termasuk rumusan atas ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pendekatan , sistematika dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan NKP ini;
BAB II LANDASAN TEORI
Meliputi konsep SWOT dan teori manajemen strategis dan teori-teori lainnya yang digunakan dalam menganalisa fenomena adanya peningkatan gangguan keamanan berupa kejahatan insurjensi dengan dikaitkan terhadap upaya optimalisasi ketangkasan lawan gerilya yang dimiliki Polri;
BAB III KONDISI SAAT INI
merupakan gambaran atas kondisi terkini dari aspek : sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan metode yang digunakan;
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Merupakan gambaran atas identifikasi faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan dipadukan dengan adanya faktor eksternal berupa peluang dan kendala / ancaman;
BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN
Merupakan gambaran kondisi yang diharapkan terhadap sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana dan metode;

 

BAB VI OPTIMALISASI
Merupakan bab yang menjelaskan visi dan misi yang disusun berdasarkan hasil analisa untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan , strategi dan action plan;
BAB VII PENUTUP
Berisikan kesimpulan dari tulisan yang dibuat dan saran/ rekomendasi kepada pimpinan Polri serta pemamangku kepentingan lainnya;
8. PENGERTIAN-PENGERTIAN
1) Optimalisasi
Istilah optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang artinya adalah terbaik atau tertinggi, sehingga optimalisasi berarti membentuk sesuatu menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) yang dimaksud dengan optimalisasi adalah suatu cara atau perbuatan untuk mencapai sesuatu sehingga menghasilkan yang terbaik (KBBI,2003:800)
Sementara itu dalam penjelasan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional Brimob Polri (2006) tentang prinsip – prinsip operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan yang dimiliki, maka operasional Brimob Polri bersifat mobil atau dinamis, tidak meliputi satu bidang tugas dan lokasi saja dengan prinsip antara lain: Optimalisasi setiap anggota Brimob Polri senantiasa berusaha untuk mengoptimalisasikan tehnik dan taktik serta pemanfaatan sumber daya personel, materiil, anggaran dan waktu yang di miliki agar dapat menghasilkan kinerja secara maksimal.
Optimalisasi kesatuan dilakukan agar memperoleh hasil yang terbaik haruslah dilakukan dengan pemanfaatan kesatuan secara efektif dan efisien serta dengan upaya terbaik dan menguntungkan untuk keberhasilan tugas.

 

2) Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil
Bahan pelajaran ( Hanjar ) berjudul Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) untuk siswa pendidikan pembentukan Brigadir Brimob Polri tahun 2012 secara eksplisit belum memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) sebagai sebuah terminology, namun dalam pengantar hanjar terbitan Lembaga Pendidikan Polri tersebut dijelaskan bahwa konsep ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM ) adalah merupakan : kumpulan dari berbagai keterampilan dan ketangkasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap anggota Brimob Polri yang memang disiapkan untuk menghadapi tugas–tugas kepolisian yang berintensitas tinggi.
Karena selalu dituntut untuk siap, walaupun dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, tidak jarang anggota Brimob masuk hutan, melewati sungai dan gunung serta hidup di gua-gua untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan, mengingat betapa sulitnya medan dan tantangan yang dihadapi anggota Brimob dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka sangat dibutuhkan ketrampilan dan ketangkasan lapangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
Untuk membekali ketrampilan dan ketangkasan lapangan Brigade Mobile seperti tersebut di atas, maka dalam bahan ajaran terbitan Lembaga Pendidikan Polri ini menguraikan mengenai :
1. Kemampuan perorangan; adalah tekhnik perorangan dalam bergerak dengan cepat dan tangkas di lapangan dan terampil menggunakan perlengkapan yang dimiliki, misalnya senjata yang ada padanya, memanfaatkan situasi dan kondisi lapangan, fokus utama kemampuan perorangan adalah bagaimana setiap personel Brimob mampu memanfaatkan 5 ( lima ) aspek medan yang ada seperti : rintangan alam maupun buatan ( obstacle ); lindung tembak dan lindung tinjau (fire and coverage); sektor tembak dan sektor tinjau ( fire and coverage sector ); medan kritis ( critical point), jalur pendekat dan jalur utama ( access and route).
2. Pioneer ; adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok dan satuan untuk membuat tali temali, mendirikan bivak, membuat jembatan dan kegiatan lain yang bisa mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan seperti navigasi malam dan siang hari.
3. SOP ( Standard operating Procedure ) ; adalah suatu standar atas pekerjaan yang dibuat untuk memudahkan dan menguntungkan berdasarkan atas pengalaman kemudian ditetapkan menjadi pedoman tugas, dengan adanya SOP segala tugas/pekerjaan dapat dilaksanakan otomatis tanpa menunggu instruksi lagi, SOP harus mempunyai 2 syarat tertentu : sederhana dan ringkas.
4. Daerah bahaya; memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau daerah yang mempunyai kategori rawan untuk dilewati dengan memperhitungkan sistem pengamanannya, fokus ketangkasan ini adalah untuk memberikan bekal kepada setiap personel Brimob agar mampu melaksanakan : tahapan , taktik dan teknis melintasi daerah berbahaya yang bersifat tebuka, semi terbuka maupun tertutup.
5. Taktik satuan kecil ; adalah kumpulan dari formasi gerakan taktis adalah susunan/bentuk suatu kelompok dalam satuan ikatan terkecil yaitu regu yang terdiri dari 10 (sepuluh) personel yang mempunyai sistim pengawasan dan keamanan masing-masing antara personil yang satu dengan yang lain dalam mencari , menemukan, menyerang dan bertahan serta mengundurkan diri dari suatu kontak atau serangan.
6. Pengertian Perembesan; adalah suatu pergerakan dalam ikatan satuan maupun perorangan untuk mendekati sasaran secara rahasia yang dilakukan dengan cermat, teliti dan waspada, tanpa diketahui oleh sasaran. Perembesan merupakan kelanjutan dari materi taktik satuan kecil, dimana para anggota Polri harus melaksanakan seluruh gerakan ketangkasan lapangan yang langsung dihadapkan kepada rintangan baik alam maupun buatan, tembakan senapan, mesin dan juga ledakan granat latihan.
7. Dasar- dasar Penyerangan ; adalah suatu usaha dan kegiatan satuan untuk mendekati sasaran/musuh dengan tujuan untuk melumpuhkan dan menangkap musuh,tujuan ketangkasan lapangan berupa materi penyerangan adalah untuk memberikan pedoman mengenai teknik dan taktik penyerangan, sehingga setiap anggota Brimob mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur dan berhasil dengan baik, adapun tugas pokok didalam melaksanakan penyerangan adalah : mendekati, melumpuhkan, menangkap dan menahan musuh menduduki dan mempertahankan daerah/ medan yang telah direbut; menempati daerah belakang musuh dengan menggunakan satuan penikung/pelambung yang melalui daerah belakang musuh; menempatkan satuan sedemikian rupa, sehingga musuh tidak berdaya dan menyerah.
8. Dasar-dasar Pertahanan ; adalah suatu usaha dan kegiatan satuan/unit yang direncanakan dengan menggunakan segala sarana dan metode untuk mencegah, menahan, mencerai-beraikan, melumpuhkan serangan lawan/musuh, dimana tujuan pertahanan adalah : Mengulur waktu sambil menunggu perkembangan yang bai /menguntungkan untuk suatu penyerangan; Pemusatan kekuatan, mengembangkan kondisi yang lebih baik ; memperkecil kemampuan musuh/lawan. ; penghematan tenaga agar terjadi pemusatan ditempat lain untuk penyerangan yang menentukan, adapun tugas dari anggota dalam pertahanan adalah : melumpuhkan dan mencerai-beraikan musuh/lawan; mencegah agar musuh/lawan tidak masuk ke daerah kita atau menduduki daerah yang penting; mempertahankan musuh/lawan tetap berada di suatu tempat.
3) Sinergitas Polisional
Sering terdengar kata-kata sinergi yang terlontar dalam momen saat : gelar perkara , training and motivation, coaching and counseling, reinforcement bahkan dalam sesi rapat biasa, sinergi (synergy : inggris) adalah bentuk kerjasama win-win solutions yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah, menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, jika 1 + 1 = 3, maka itulah yang disebut “Synergy”.
Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian, konsep sinergi diantaranya adalah berikut ini:
1. Berorientasi pada hasil dan positif
2. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigm yang ada
3. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan
4. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses
Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. ikhtisar.com(2014)
Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi, bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan, bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.
Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari kebiasaan, mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak.
Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan, sinergi akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
Contoh Sinergi sebagai Kerjasama Kreatif, banyak perumpamaan sinergi dalam suatu organisasi bisnis khususnya, seperti berikut : Tim Marketing dan Tim Promotion bergabung dalam suatu event New Product Launch di sebuah Mall, yang mana dengan bergabungnya mereka, anggota Tim Marketing dapat menjual product baru melalui brosur dan leaflet yang disiapkan Tim Promotion, hasilnya tentu lebih maksimal dibandingkan berjalan sendiri-sendiri pada event yang berbeda.
Contoh lainnya yang dapat dilihat dalam kehidupan sekitar kita adalah Konsep Pujasera – Pusat Jajanan Serba Ada, dimana terdapat banyak outlet makanan dan minuman berkumpul bersama, sehingga pelanggan akan mempunyai alternatif pilihan makanan dan minuman yang variatif, hal ini otomatis meningkatkan omset masing-masing outlet dibandingkan jika mereka berdiri terpisah pada tempat yang berbeda pula.
Sinergi dapat menekan cost atau biaya operasional tanpa mengurangi pendapatan operasional. Bahasa umum didunia bisnis adalah Sharing Budget, dalam konteks tulisan NKP berjudul “ Optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil( KLBM) di dukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas” adalah bagaimana dalam hal ini Korps Brimob Polri dengan ketangkasan lapangan yang dimiliki dapat bekerjasama secara efektif dan efisien dengan stake holder internal maupun eksternal Polri dalam menghadapi gangguan kriminalitas berintesitas tinggi berupa kejahatan insurjensi.
Kepentingan adanya sinergitas antara Korps Brimob Polri dengan stake holder lainnya adalah adanya fakta bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh baik sifatnya internal maupun ekseternal yang bersifat kekuatan maupun kelemahan, pengaruh environmental / lingkungan strategis dan aspek instrumental lainnya.
Definisi Polisional adalah sebagai setiap yang bersifat atau mengenai polisi. kamusbesar.com(2014), dalam hal ini yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan Polisi dalam menegakkan hukum , perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh sebuah badan , institusi, lembaga dalam rangka menegakkan hukum seperti yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian , maka disebut dengan tindakan Polisionil.
Beberapa diskusi terkait konsep Polisionil adalah terkait dengan aspek kewenangan , legalitas dan legitimasi atas akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu tindakan, sehingga dengan demikian diperlukan suatu penjelasan yang lebih mendalam pemaknaan atas konsep “Polisional “ dalam praktek sehari –hari , konsep Polisional mulai mendapat penjelasan yang lebih signfikan pasca terbitnya MOU perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2014, dimana dalam MOU tersebut diatur pemaknaan tindakan Polisionil TNI dalam pengamanan Pemilu 2014 adalah bersifat BKO ( Bawah Kendali Operasi ) dan BAKOOPS ( Bawah Komando Operasi ) (MOU TNI kepada Polri, 2013)
4) Kejahatan Insurjensi
Insurgency dalam penjelasan Oxford advanced learner’s dictionary disebutkan sebagai “an attempt to take control of country by forces” atau dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mengambil alih Negara / wilayah dengan kekuatan bersenjata, kemudian konsep insurjensi mendapat penjelasan lewat tinjauan literatur strategic studies, bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”, (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional ( Karnavian, 2103)
Penjelasan terhadap makna perang konvensional dan non konvensional sangat penting untuk mengantar pemahaman bagi institusi Polri itu sendiri, mengingat adanya keenganan bagi Polri khususnya pasca reformasi tahun 1998 yang secara tegas –tegas memisahkan urusan keamanan yang identik dengan kriminalitas dengan pertahanan yang identik dengan terminologi perang sebagai domain tugas militer di Indonesia.
Secara lebih luas pemaknaan terhadap terminologi perang itu sendiri dapat dilihat dari definisi perang secara konvensional yang terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS melawan Irak ), maka dalam perang non konvensional yang kelak akan disebut sebagai perang asimetris, terjadi bilamana kedua pihak yang bertikai tidak menggunakan metoda dan asset yang sama.

 

lat menembak-sph plotting data menembak-2
Sebagai sebuah penjelasan terhadap definisi perang asimetris dalam konteks ke-Indonesia-an adalah terjadi ketika satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia akan memilih cara lain untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, menyebutnya dengan indirect approach), sebaliknya pihak yang lemah yang kemudian disebut insurgen akan menggunakan unsur :
1. “time” (waktu);
2. “space” (wilayah);
3. “support” (dukungan) dan ;
4. “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang.
Melihat penjelasan terhadap fenomena insurjensi yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan atau domain tugas polisi, apalagi ketika : Pihak insurgen senantiasa memanfaatkan waktu dengan membuat perang berlarut berkepanjangan berwujud serangan–serangan sporadis, dengan sasaran terpilih adalah simbol-simbol negara dan kedaulatan, namun tanpa harus menguasai wilayah tetapi berada dimana-mana karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, sehingga dengan mudah merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002).
Pihak insurgen menyadari bahwa dengan adanya serangan secara sporadis dan berlarut-larut akan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat, masyarakat akan digiring atas keyakinan bahwa negara telah kehilangan daya kontrol, otoritas dan kuasa aparat negara dalam menjaga keamanan secara umum, insurgen akan terus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat.
Insurjen akan menempatkan adanya sumber daya politik dan kekerasan sebagai bargaining power yang dimiliki untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka kehendaki, maka tidak pelak nantinya sumber daya politik diwujudkan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya, sedangkan cara kekerasan dilakukan untuk mendukung eksistensi organisasi politik yang telah dibangun, dengan bentuk : terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional.
Ketika terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, namun perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan atau petugas keamanan yang menjadi garda depan dari penjaga kedaulatan negara dalam konteks keamanan( Polisi ) dan pertahanan ( Militer ) di luar kota dan kawasan yang tidak terjangkau oleh kekuatan–kekuatan organ pemerintah, sedangkan perang konvensional diadopsi jika kekuatan yang dimiliki kelompok insurgen dirasakan telah memadai minimal menyamai ketangkasan lawan untuk berhadapan secara terbuka dan frontal.
Tiga prinsip dasar dalam penanggulangan insurgensi menurut Thomas MocKaitis:1990 dalam Karnavian: 2013 adalah :
1. minimum force;
2. civic-military cooperation, dan;
3. tactical flexibility.
dimana taktik ini sukses digunakan untuk mengeliminir kekuatan insugensi yang terjadi di Semenanjung Malaya oleh Bala tentara Inggris pada saat berlangsung Malayan Campaign.
Sebuah penjelasan tentang efektifitas dalam melawan insurgensi adalah dengan belajar dari beberapa kegagalan pendekatan dan doktrin militer berskala penuh dalam menghadapi insurgensi, kegagalan misi bantuan militer Amerika kepada pemerintah Vietnam Selatan dalam membendung komunisme yang diidentikan sebagai insurgensi pihak Vietnam Utara dibantu pemerintah China, kegagalan konsep War on Terror yang dilancarkan Amerika terhadap kelompok insurjen di Afganistan dan Pakistan.
Kepentingan bagi Polri memahami penjelasan atas konsep insurgensi sebagai sebuah fenomena perlawanan sekelompok orang terhadap negara, harus dilihat dari sisi strategi dalam insurgensi itu sendiri, bahwa apapun pilihan strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam perjuangannya merupakan suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berupa : konspirasi, perang ( kekerasan ) berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota.
Setiap strategi yang dipilih oleh kelompok insurgen membutuhkan kehadiran dan tindakan kepolisian untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak kejahatan berbentuk insurgensi diseluruh wilayah Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam penulisan ilmiah diperlukan landasan teori sebagai alat analisis, teori dan konsep tersebut antara lain :
9. KONSEP SWOT
Analisis SWOT ( Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threat ) adalah salah satu Model Rencana Strategis. Model ini diperkenalkan oleh Kearns (1992), dalam diktat yang disusun oleh Karyoso, secara singkat teori tersebut dapat dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
Dalam Analisis SWOT menurut Kearns ditampilkan dalam matrik 6 (enam) kotak, 2 (dua) yang paling atas adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman / hambatan, 2 (dua) kotak sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. 4 (Empat) kotak lainnya (A, B, C, D) merupakan isu strategi yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor internal dan eksternal, menurut salah satu pakar SWOT Indonesia, yaitu Fredy Rangkuti, yang mendefinisikan analisa SWOT sebagai berikut :
“Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman”.
Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organiasasi, dalam analisa SWOT, informasi dikumpulkan dan dianalisa. Hasil analisa tersebut dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan, dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki, maupun segala kelemahan yang ada.
Keempat isu strategi itu adalah :
1. Strategi SO : Dipakai orang untuk menarik keuntungan dari peluang yang ada dalam lingkungan eksternal, Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Misalnya bila kekuatan perusahaan adalah pada keunggulan teknologinya, maka keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan kualitas yang lebih maju, yang keberadaanya dan kebutuhannya telah diidentifikasi pada analisis kesempatan.
2. Strategi WO : Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar. Sering dijumpai dilemma ada peluang terlihat, tetapi orang tidak mampu mengerjakannya. Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Misalnya jaringan distribusi ke pasar tersebut tidak dipunyai oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menggarap pasar tersebut. Pilihan strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat memanfaatkan kesempatan
3. Strategi ST: Strategi ini dipergunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Misalnya ancaman perang harga.
4. Strategi WT : Strategi ini merupakan taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan adalah “keluar” dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah “mencairkan” sumber daya yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihkannya pada usaha lain yang lebih cerah. Siasat lainnya adalah mengadakan kerjasama dengan satu perusahaan yang lebih kuat, dengan harapan ancaman di suatu saat akan hilang.
Dengan mengetahui situasi yang akan dihadapi, anak perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dan bertindak dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang terarah dan mantap, dengan kata lain perusahaan dapat menerapkan strategi yang tepat.
Freddy Rangkuti menyempurnakan kelemahan–kelemahan subyektifitas pada teori SWOT pertama dengan mengharuskan melakukan survey internal dan eksternal terlebih dahulu melalui curah pendapat ( Brain Storming), angket dan statistik untuk menentukan faktor yang berpengaruh , bobot dan rating suatu indicator penilaian. (Rangkuti, 2013)
10. TEORI MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN
Secara tertulis dalam Perkap No. 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian bahwa manajemen operasi yang digunakan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas harus berdasarkan teknis pelaksaaan manajemen yang dimulai dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendalian operasi serta evaluasi akhir kegiatan, dimana secara rinci disebutkan sebagai :
1) Perencanaan: dalam mencapai tujuan, organisasi Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memelihara kamtibmas perlu langkah-langkah perencaaan yaitu menyusun rangkaian kegiatan dalam rangka pencapaian hasil secara maksimal.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan antara lain Djamin (2011) :
a. Menjamin keberhasilan ; Perlunya diupayakan suatu proses dalam rangka menjamin keberhasilan tugas dalam pemelihara kamtibmas sehingga tujuannya dapat mencapai hasil secara cepat dan efisien.
b. Melihat perkembangan lingkungan secara benar dan tepat;
Perencaaan yang disusun dibuat bukan atas dugaan-dugaan melainkan berdasarkan hasil Pulbaket/pengumpulan bahan keterangan dan fakta yang nyata guna memungkinkan besarnya alternatif yang dipilih atau cara bertindak secara efektif dan efisien.
c. Kewenangan dan tanggung jawab; beban pada tiap-tiap personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan memiliki keseimbangan agar dapat mendukung keberhasilan tugas serta terhindarnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaannya.
d. Kedisiplinan ; penerapan disiplin kepada setiap personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian perlu dilaksanakan secara tegas dan tidak berpihak, agar tidak terjadi penyimpangan serta dalam rangka percepatan pencapaian target operasi.
e. Administrasi; dukungan sumber daya ketatalaksanan dilaksanakan secara administratif dan diatur secara jelas maka dalam pelaksanaannya diharapkan mudah dalam penggunaan serta dalam pengendalian operasi.
f. Tolak ukur; rencana yang dihasilkan harus menjadi tolok ukur keberhasilan dalam tugas dan target operasi yang ingin dicapai, sumber daya yang digunakan dan waktu penyelesaian operasi.
2) Pengorganisasian: perlu disusun dalam rangka memberikan pemahaman serta sebagai pedoman kepada personil maupun satuan fungsi yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Kepolisian terkait tugas dan tanggung-jawab dari masing-masing agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada saat pelaksanaannya.
a. Struktur organisasi; sebagai pedoman rentang komando dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian dan garis kewenangan dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang merupakan prinsip kesatuan komando yang selanjutnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan.
b. Rentang kendali; pemberian laporan harus berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi agar tidak menimbulkan permasalahan komunikasi dan koordinasi serta dalam pengambilan keputusan.
c. Rasa persatuan: sebagai dasar kekuatan dan terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas Operaisonal Kepolisian perlu ditumbuhkan rasa persatuan dari masing-masing personil dan satuan fungsi yang dilibatkan.
d. Hubungan komando; adanya kejelasan jalur komunikasi pelaksaaan tugas operasional tentang siapa yang bertanggungjawab dan kepada siapa sehingga akan terjamin adanya kesatuan komando.
e. Fungsi Pembinaan; melakukan pembinaan rohani dan mental anggota melalui kegiatan agama serta melakukan pelatihan- pelatihan taktis dan teknis kepolisian secara periodik.
f. Fungsi Opsnal; menggelar kegiatan rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian secara rutin dan terjadwal dalam memberantas penyakit masyarakat.
3) Pelaksanaan: dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada perencanaan yang telah disusun dengan pembagian kerangka tugas dan wewenang sesuai perannya dari masing-masing fungsi yang dilibatkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab. Selain tanggung-jawab ada beberapa aspek yang perlu dan harus diperhatikan oleh setiap personil dan satuan fungsi yang dilibatkan, antara lain;
a. Keseimbangan wewenang;
b. Kejelasan sasaranan;
c. Pendelegasian dan evaluasi hasil pelaksanaan.
4) Pengawasan dan Pengendalian : dalam pelaksanaan operasi Kepolisian pemeliharaan Kamtibmas perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung guna melihat hasil pelaksanaan operasi melalui penerapan dasar-dasar pengawasan dan pengendalian, yaitu :
a. Pelaporan;
b. Gelar operasional;
c. Gelar perkara;
d. Pendataan;
e. Pengawasan melekat;
f. Rapat staf.
5) Evaluasi : setelah pelaksanaan operasi selesai digelar berdasarkan waktu yang telah direncanakan, maka dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan guna melihat tingkat keberhasilannya serta sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas di masa datang.
11. TEORI KERJASAMA
Charles H. Cooley (Soekanto, 2000: 80) menyatakan, kerjasama adalah kesepakatan yang timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan kepentingan tersebut.
Kesadaran akan adanya kepentingan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna, menurut Miftah Thoha (1986), dua atau lebih organisasi yang melakukan kerjasama yang efektif dicerminkan dengan adanya :
1) Adanya komunikasi kedua belah pihak yang intens.
2) Persepsi yang sama tentang hal yang dikerjasamakan.
3) Adanya koordinasi.
4) Integrasi.
5) Sinkronisasi dalam kerjasama.
Selanjutnya disebutkan bahwa hal yang paling penting dalam kerjasama adalah
1) Kemampuan/profesionalisme masing-masing orang/institusi.
2) Integritas, dan moralitas dari anggota peserta kerjasama.
3) Saling mengenal dan menghormati peran masing-masing.

BAB III
KONDISI SAAT INI

IMG_9079 profile gegana  wanteror 2013

Saat ini Polda di Papua dan Sulteng dengan dibantu oleh BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri, Korps Brimob Polri, Polda Papua dan Sulteng untuk melaksanakan implementasi prinsip –prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan dan berdaya guna.
Adalah tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan maneuver lapangan berformat ketangkasan lapangan Brigade Mobil dimana ketangkasan ini diidentikan sebagai ketangkasan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Brimob sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia.
Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan ketangkasan daya tembak, daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian.
Penurunan kualitas pasukan semakin terasa ketika operasi penegakkan hukum, operasi pemulihan keamaman dan operasi pemeliharaan keamanan harus dilakukan di medan operasi yang secara de facto di kuasai oleh kelompok bersenjata , dalam jangka waktu yang lama, terus menerus , berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas Negara.
Gejala penurunan ketangkasan lapangan Brimob ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi semenjak pasca Reformasi 1998, terdapat setidaknya 2 tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah:
Pertama adalah tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi pimpinan Polri dan Korbrimob membaca tanda–tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan ketangkasan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur ( Setyawan, 2010:220).
Peristiwa Kedua adalah akibat salah penerapan taktik dan teknik dalam menghitung kekuatan dan maneuver kelompok kriminal bersenjata oleh Satuan Densus 88 / AT Mabes Polri, tragedi yang berujung dengan gugurnya beberapa anggota Polri terbaik dari Densus 88 /AT dan anggota Satuan Brimob Polda Aceh.
Upaya raid yang dilakukan Densus 88/AT dengan format pertempuran jarak dekat (PJD) dipatahkan dengan taktik dan teknik Gerilya yang dilancarkan oleh jaringan teroris yang sudah sejak lama menguasai sehingga hapal diluar kepala memanfaatkan pegunungan di Aceh Besar sebagai medan latihan, walaupun pada akhirnya setelah mendatangkan tambahan Satuan Brimob dari Mabes Polri, upaya penegakkan hukum berupa penangkapan terhadap anggota jaringan teroris dapat dilakukan secara tuntas.
12. SUMBER DAYA MANUSIA
Davidson (2001: 29) dalam jurnal performance of employee mengatakan bahwa kemampuan kerja adalah segala potensi kerja optimal yang dimiliki oleh seorang pegawai yang bekerja dalam suatu instansi atau organisasi, kemampuan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan sangat didukung oleh :
1. Latar belakang pendidikan;
2. Latihan dan pengembangan Keterampilan;
3. Adanya pengalaman kerja ;
4. Dukungan penguasaan teknologi.
Keempat keterkaitan tersebut menjadi unggulan bagi seorang pegawai dalam menghadapi dinamika kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.
Dengan melihat batasan yang diberikan oleh Davidson diatas penulis dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi dukungan sumber daya manusia yang dimiliki Korps Brimob saat ini dalam menghadapi gangguan kamtibmas berupak kejahatan insurjensi.
1. Latar belakang pendidikan :
Sebagai informasi bahwa ketangkasan lapangan Brigade Mobil saat ini merupakan keterampilan yang diberikan secara terus menerus semenjak terbentuknya kesatuan Brimob, dimulai pada masa penduduan pemerintah Hindia Belanda dengan keterampilan VPTL ( Veld Politie Task leger ) atau tugas –tugas polisionil di lapangan, kemudian berlanjut dengan “ Kirimumi “ taktik teknik tempur yang dikembangkan pada jaman pendudukan bala tentara Jepang yang diajarkan kepada pemuda –pemuda Indonesia sebagai barisan Heiho, Keibodan, PETA dan pemuda yang direkrut untuk bertugas sebagai organik Polisi pendudukan Jepang “ Tokubetsu Keisatsutai “.
Pada masa pasca revolusi Kemerdekaan Indonesia tercatat Polri pernah memiliki Sekolah Pendidikan Pelopor yang memberikan pendidikan khusus kepada warga MOBRIG yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Kesatuan Pelopor (Ranger), pada masa kepemimpinan R. Soeparto diupayakan untuk membentuk tenaga – tenaga instruktur yang berkualitas seperti Ranger luar negeri.
Beberapa langkah dilakukan, diantaranya Sekolah Pendidikan Mobile Brigade menyeleksi para Perwira instruktur untuk disekolahkan di luar negeri, tempat Studi dipilih Philipina ( pangkalan AS di Subic dan Clark ) dan Jepang (pangkalan AS di Okinawa), karena Instrukturnya dari Angkatan Darat Amerika yang berpengalaman.
Pengiriman para instruktur Sekolah Pendidikan Mobile Brigade ke luar negeri pertama kali dilakukan pada tahun 1955-1956, pada tahun 1959 Pendidikan Pelopor untuk Angkatan I dimulai, sejarah berlanjut kembali dengan cerita bahwa pasca likuidasi (amanat Kapolri,1969), Korps Brimob mengalami masa -masa kemunduran secara teknis kemampuan dan perlatan saran dan prasarana, dimulai pada era tahun 1969-1970, melihat foto foto lawas khusunya masa 80 an sampai 90 merupakan masa-masa tersulit bagi Brimob , tak pelak adanya curahan hati para prajurit dan pimpinan kala itu dengan menuliskan ” KAMI MASIH ADA ” terdapat makna mendalam dibalik tulisan yang kerap muncul di spanduk peringatan hari ulang tahun Korps Brimob.
Tercatat pada tahun 1967 merupakan tahun terakhir pendidikan Pelopor diadakan, sehingga angkatan XI Pelopor merupakan angkatan penutup, barulah kemudian di tahun 1998 diadakan kembali pendidikan Pelopor sebagai sebuah pendidikan yang memang didesain secara khsusus untuk menghadapi gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi yang kerap terjadi di Indonesia.
Semenjak tahun 1998 sampai terakhir pendidikan Pelopor diadakan tahun 2010 terdapat 1689 personel dengan jenis pendidikan Pelopor( reguler, pendidikan pra kualifikasi, pendidikan kader instruktur, kursus Pelopor untuk Pati Polri dan kejuruan Pelopor bagi personel Gegana) dengan durasi dan materi latihan yang sangat tidak seragam, artinya kini terdapat hanya 4% anggota Brimob yang memiliki dan dilatih menghadapi kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi dari 40.000 personel Brimob seluruh Indonesia (data Bag. Sumda Korbrimob Polri bulan Januari 2014)
2. Latihan dan pengembangan Keterampilan :
Pimpinan Korbrimob Polri khususnya pada menit-menit menjelang reformasi Polri pernah mengupayakan beberapa langkah terobosan untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali ketangkasan lapangan Brigade Mobil sebagai sebuah keterampilan yang sangat vital dalam membangun kemampuan perorangan dan kemampuan satuan Brimob menghadapi kejahatan berintesitas tinggi.
Tercatat walaupun dengan jumlah peserta yang sangat terbatas ,pada tahun 1997, Korbrimob Polri menugaskan 140 personel dipimpin AKP Gatot Mangkurat, untuk mengikuti pendidikan Pemburu angkatan IV di Pusdik Kopassus Batujajar, kemudian di tahun 2000-2001 Korbrimob kembali menugaskan 1 orang perwira atas nama Ipda Bambang Yudho untuk mengikuti pendidikan Kader Instruktur Operasi Lawan Gerilya di Pusat Kesenjataan Infantery , Bandung selama 3 Bulan , kemudian diikuti pengiriman sejumlah personil Brimob ( 30 personel ) untuk mengikuti pendidikan yang sama pada gelombang berikutnya, output yang dihasilkan adalah adanya peningkatan kemampuan Brimob dalam menghadapi ganguan kamtibmas akibat separatisme maupun konflik sosial yang sedang bergolak dan terjadi bersamaan saat itu ( separatisme di Aceh dan Papua, Konflik sosial bernuansa SARA di Ambon, Kalimantan , Sulteng).
Praktis pasca pendidikan Kader Instruktur Opswanger tahun 2001 , Korbrimob tidak pernah lagi mengirimkan personelnya untuk mengikuti latihan dan pengembangan keterampilan dari sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan profesional , barulah pasca Bom Bali I , Mabes Polri mengambil inisatif membentuk Densus 88 /AT yang sebagian besar personel diambilkan dari Korbrimob Polri khususnya sebagai unit –unit Striking Force / unit Tindak.
Sampai saat ini sejumlah personel Brimob (sangat selektif dan terbatas ) telah mengikuti pendidikan Jungle Warfare ( 3 angkatan di Amerika ), Sniper for Law Enforcement Operations (1 angkatan di Amerika), Crisis Response Team (20 angkatan ) termasuk adanya latihan yang bersifat latihan pemeliharaan kemampuan Geriya anti Gerilya ( Lat. Harpuan GAG ) yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob dimana sebagaian besar latihan yang dilaksanakan merupakan bantuan DS ATA lewat pendekatan Police to Police antara anggota Brimob di lapangan dengan pelatih DS ATA .
3. Adanya pengalaman kerja ;
Pasca reformasi terjadi eforia dinamika situasi Kamtibmas yang kerap berubah dengan sangat cepat , hal ini membuat Polri harus kerja extra keras untuk siap sedia memadamkan setiap kerusuhan yang terjadi, kadang-kadang hal ini justru menimbulkan antipasti , bahwa Polri yang seharusnya bisa melakukan upaya pencegahan secara dini lewat early warning dan early detection , harus mengerahkan kekuatan justru pada saat kerusuhan terjadi.
Pada awal-awal tahun masa Reformasi , antara tahun 1999-2000 sampai 2006-2007 Indonesia dilanda berbagai kerusuhan dan konflik sosial hampir secara bersamaan , masalah separatisme di Aceh, dan Papua berbarengan waktunya dengan kerusuhan bernuansa SARA di Kalimantan Tengah ( Dayak dan Madura ), Maluku dan Sulteng tepatnya Poso antara Kristen dan Islam menyebabkan sebagian besar anggota Brimob Polri dikatakan lebih sering ditugaskan dalam tugas –tugas Operasi di daerah rawan dibandingkan era Brimob sebelum reformasi, bahkan dibandingkan dengan satuan TNI pada periode yang sama.
Hampir dikatakan setiap personel brimob yang memulai pengabdian di tahun 2000 sampai 2007 pasti akan pernah bertugas minimal di salah satu daerah konflik, bahkan tidak jarang menemukan personel Brimob yang tiap tahun berangkat penugasan ke daerah Konflik.
Jadi untuk urusan test mission maupun pengalaman kerja sebagai tolok ukur membangun kemampuan suatu institusi menurut Davidson, dapat dikatakan Korps Brimob Polri, sangat berpengalaman pada operasi Kepolisian di berbagai daerah konflik bersenjata.
4. Dukungan penguasaan teknologi.
Tingkat akses teknologi informasi berupa teknologi computer dan jaringan saat ini bukan lagi merupakan sesuatu hal rumit, sebagaian besar personel Brimob mampu dan aktif menggunakan teknologi komunikasi berupa jaringan internet, kemudian teknologi yang hadir dalam bentuk alat –alat khusus seperti alat proteksi, alat deteksi, alat komunikasi dan persenjatan telah dengan mudah diakses dan dioperasionalkan oleh personel Brimob saat ini , ditambah adanya kemudahan dan latihan sebelum pengadaa alsus bahkan dengan teknoologi canggih sekalipun.
13. DUKUNGAN ANGGARAN
Kebijakan politis Negara berupa dukungan anggaran Polri yang cukup besar dibandingkan dengan anggaran yang diberikan kepad instansi TNI memberikan ruang kepada Polri untuk memberikan dukungan anggaran sesuai dengan indeks kebutuhan operasi.
Kapolri dan Kakor Brimob diberikan kewenangan menggunakan dukungan anggaran kontijensi yang cukup besar dalam penyelenggaraan giat harkamtibmas.
Sebagai perbandingan pada tahun 2013 saja, Korbrimob Polri menyerap dana kontijensi sebesar Rp. 2.285.000.000,- dimana dana tersebut sebagian dialokasikan untuk mendukung Operasi kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Sulteng dan Papua, bila jumlah dan besaran anggaran hampir dikatakan bukan suatu permasalahan, namun tidak demikian dengan proses distribusi anggaran dalam mendukung kegiatan, diketahui bahwa proses pencairan anggaran memerlukan tahapan-tahapan terkait administrasi yang harus dilengkapi lebih dahulu.
14. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Dukungan anggaran kepolisian khususnya untuk Korps Brimob Polri setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya dukungan anggaran tersebut , saat ini peralatan yang dibutuhkan sebagai alat proteksi perorangan seperti : Helm Kevlar, Rompi Kevlar ; senjata api; alat Navigasi berupa peta dan GPS; Komunikasi seperti Radio genggam dan punggung, termasuk HP Satelite, Teropong siang dan malam, termasuk alat angkut darat sudah tersedia.
Walaupun belum mencukupi bagi sleuruh personil Korbrimob Polri, namun dengan startegi selektif prioritas penugasan dan personil , maka dukungan sarpras saat ini dikatakan telah memenuhi kebutuhan minimum penugasan, berikut adalah tabulasi per bulan Januari 2014 kekuatan sarana dan prasarana jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai berikut :
1. Dukungan Sarana dan Prasarana :
a. Data Kendaraan :
1) Sepeda Motor : 340 unit
2) Double cabin : 34 unit
3) Bus sedang : 12 unit
4) Bus besar : 23 unit
5) Truk sedang : 27 unit
6) Truk besar : 19 unit
b. Data Rantis :
1) APC : 17 unit
2) Water Canon : 5 unit
3) EOD : 4 unit
4) Rantis SAR : 6 unit
c. Data persenjataan
1) Genggam : 1.598 pucuk
2) Pinggang : 1.005 pucuk
3) Bahu : 7.067 pucuk

d. Data Alut alsus lainnya
1) PHH : 2.000 set
2) Wanteror : 120 set
3) Jibom : 3 set
4) SAR : 60 set
5) Anti Anarkhis : 240 set

  1. METODE YANG DIGUNAKAN
    Metode yang digunakan selama ini dalam pendayagunaan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dilakukan dengan mengadakan latihan rutin berupa kegiatan dril lapangan / parsial, kemudian pada saat menjelang penugasan dilakukan kegiatan latihan terpusat berupa Latihan Pra Operasi selama setidaknya 1 sampai 2 minggu , baik berupa latihan parsial maupun latihan pembulatan yang dilakukan oleh seluruh satuan yang terlibat dalam operasi.
    Satu hal yang menjadi temuan adalah materi ketangkasan lapangan Brigade Mobil belum secara optimal diberikan, hal ini terkait dengan :
    1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas pelatih sebagai narasumber latihan, saat ini yang disebut “pelatih” adalah mereka yang karena faktor senioritas bertugas di kesatuan Brimob akhirnya dianggap lebih paham dan lebih tahu mengenai taktik dan teknik ketangkasan Lapangan Brigade Mobil;
    2) Kemudian adalah masalah fasilitas latihan berupa medan latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya yang cukup jauh dari induk satuan ( Pegunungan Halimun di Subang Jawa Barat memiliki kemiripan dengan Hutan Gunung Biru dan Tamanjeka di Poso serta Puncak Jaya di Papua ), sehingga personel Brimob lebih banyak menggunakan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai bahan latihan teknik pengepungan dan penggeledahan rumah;
    3) Adanya kecenderungan mulai personel Brimob mulai meninggalkan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil , untuk beralih kepada keterampilan pertempuran jarak dekat / PJD atau Close Quarter Battle yang merupakan materi kemampuan Lawan terror Brimob yang banyak diadopsi dari latihan bersama DS–ATA , BNN , maupun Densus 88 / AT Mabes Polri, skill CQB ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari KLBM , namun pasca booming aksi penindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia yang menggunakan teknik pertempuran jarak dekat / CQB, maka semakin banyak personel Brimob yang mulai meninggalkan teknik pertempuran dasar dalam KLBM beralih kepada pemantapan PJD/ CQB saja;
    4) Adanya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang dimiliki, hal ini diakibatkan adanya keraguan apakah Polri dalam hal ini Brimob memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya dimana dalam konteks reformasi disebutkan adanya pemisahan urusan pertahanan sebagai domain TNI dan urusan keamanan sebagai domain Polri, hal ini diperkuat bahwa latihan dan Pendidikan Pelopor sebagai satu-satunya pendidikan yang dirancang untuk memampukan setiap personil Brimob memiliki tingkat ketangkasan lapangan yang luar biasa menghadapi bentuk- bentuk insurjensi telah dihapuskan semenjak tahun 2010, dan latihan pemeliharaan kemampuan ( Latharpuan ) Brimob saaat ini hanya difokuskan kepada kemampuan utama Brimob.
    BAB IV
    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

 

  1. ASPEK INSTRUMENTAL
    1) Adanya Komitmen Polri sebagai jawaban atas keinginan masyarakat, sebagaimana ditemukan dalam Buku Induk Program Kepolisian dan Pengelolaan Anggaran, dalam buku tersebut ditentukan bahwa struktur program dalam Subsektor Keamanan terbagi ke dalam tiga program utama: Program penguatan Aparatur Negara di Bidang Penegakan Hukum dan HAM; Program Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri; Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dukungan terhadap komitmendalam mewujudkan Ketiga program di atas ditujukan untuk mewujudkan 5 (lima) kemampuan Polri, yakni :
    a. Kemampuan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam kerangka melaksanakan
    b. kemampuan untuk menegakan hukum;
    c. Kemampuan untuk menegakaan hukun dan mempertahankan hak dasar manusia;
    d. Kemampuan untuk memelihara keamanan di dalam negeri; Kemampuan untuk menciptakan kerjasama internasional;
    e. Kemampuan untuk menerima dukungan masyarakat
    2) Polri memiliki fugsi dan kewenangan yang menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses pre-emptif, preventif sampai represif, keseluruhan fungsi di atas, merupakan fungsi polisi yang bersifat universal, namun dalam konteks Indonesia, Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif, untuk menjalankan fungsi preventif, Polri memiliki UU No 2/2002 sebagai acuan legalnya yang terbaru.
    3) Fenomena gangguan kamtibmas berupa kejahatan insurjensi seperti : Peningkatan kekhawatiran dunia internasional terhadap perkembangan terorisme di Indonesia, pasca serangan Bom Bali I , mata dunia internasional dan Nasional mulai terbuka bahwa di Indonesia terdapat kelompok-kelompok tertentu yang dapat dengan mudah menggunakan kekerasan dalam melancarkan aksi-aksi perjuangannya.
    4) Belum tuntasnya fenomena aktivitas Jaringan Islam radikal, khususnya JI dan afiliasinya, serta kemungkinan kolaborasi dengan kelompok lain yang memiliki tujuan sama: penegakan syariah Islam. Saat ini gerakan ini cukup kuat ditekan oleh unsur Polri sehingga lebih memilih cara non-violent, namun kuat indikasi bahwa tujuan politis mereka masih tetap sama dan sedang melakukan konsolidasi untuk penyusunan kekuatan dengan agenda jangka panjang sesuai dengan strategi “protracted struggle” (perjuangan berkepanjangan). Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan melemahnya tekanan Polri dan instabilitas situasi keamanan akibat konflik elite politik dan sebab lainnya di suatu saat mendatang, cara kekerasan/terorisme akan dilakukan lagi.
    5) Kondisi kamtibmas di Aceh sebagai akibat aktivitas Jaringan eks GAM, jika perjuangan politis dan diplomasi mengarah kepada agenda kemerdekaan dan disikapi oleh unsur militer TNI dengan respons kinetik/cara-cara militer. Diharapkan agenda ini sudah dikubur dalam-dalam oleh eks GAM, namun jika terdapat indikasi ini maka unsur TNI yang masih mencurigai agenda ini dapat mengambil langkah yang kemudian disikapi oleh eks GAM dengan cara militan pula. Bila ini terjadi maka eks GAM dapat merubah kembali ke perjuangan bersenjata dengan cara insurgensi dengan taktik gerilya di luar kota dan terorisme di perkotaan.
    6) Kelompok OPM di Papua, yang masih terus melakukan insurgensi skala rendah namun jika tidak diatasi akan dapat membesar; khususnya bila mereka dapat membangun dukungan populasi yang kecewa dengan sistem sosial politik yang ada.
    7) Kelompok RMS di Seram dan Ambon, yang meskipun juga masih dalam skala rendah, namun dapat menguat pada jangka panjang jika mendapat dukungan massa.
    8) Kelompok penekan (pressure group) yang ingin melakukan perubahan sistem sosial politik dengan cara revolusi. Kelompok ini terutama memanfaatkan basis massa mahasiswa, buruh, warga miskin kota dan kelompok intelektual kelas menengah. Bentuk kekerasan yang digunakan umumnya adalah demonstrasi anarkis dan konflik fisik dengan aparat keamanan, sedangkan kendaraan politik yang dipakai berupa berbagai bentuk organisasi temporer dan LSM serta social network (jaringan sosial) informal. Gerakan ini hanya akan berbahaya terhadap negara bangsa jika didukung dan atau ditunggangi oleh elemen penting bangsa, misalnya elite tertentu atau otoritas bersenjata.
  2. ASPEK ENVIROMENTAL
    1) FAKTOR INTERNAL
    a. KEKUATAN
    1) Kesiapan dukungan sumber daya manusia :
    a. Terdapat sekitar 40.000 personel Korbrimob Polri saat ini dan termasuk adanya tambahan 7.000 personel Brigadir dan Bhayangkara remaja, lulusan tahun pendidikan 2013 yang secara otomatis merupakan personel muda dengan kategori kesamaptaan stakes I , tersebar di seluruh Satuan Brimob, sehingga memudahkan untuk diberikan latihan-latihan ketangkasan lapangan Brigade Mobil secara penuh.
    b. Rencana pendidikan personel Brigadir dan Bhayangkara Polri untuk tahun anggaran 2014, dimana nantinya personil hasil output pendidikan dapat disalurkan ke Satuan Brimob guna memperkuat maupun meremajakan kekuatan yang sudah ada.
    2) Terdapat dukungan anggaran untuk :
    a. Anggaran kontijensi Polri di lingkup Mako Korps Brimob Polri maupun Polda –Polda dalam penggunaan kekuatan Brimob menghadapi gangguan Kamtibmas berintesitas tinggi, pada tahun 2013 saja Korps Brimob memiliki dukungan dana kontijensi dimana secara selektif prioritas , dukungan anggaran yang ada dapat digunakan dengan segera dan memenuhi standar kebutuhan anggaran dalam setiap operasi Kepolisian yang digelar.
    b. Anggaran pembinaan dan penyiapan kekuatan, berupa anggaran latihan pemeliharaan kemampuan Brimob yang dikelola oleh Bag Sumda Korbrimob guna memelihara dan meningkatkan kemampuan utama Brimob, termasuk adanya dukungan anggaran latihan Pra Operasi bagi setiap satuan yang akan melaksanakan operasi Kepolisian, dikelola oleh Bag Operasi Korbrimob Polri, guna mendukung kesiapan satuan dan personel sebelum tugas operasi.
    3) Kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Korps Brimob Polri tiap tahun semakin baik dan lengkap, kebutuhan minimum alsus proteksi, deteksi, senjata dan munisi, alat angkutan darat, komunikasi dan kesehatan memadai untuk 1 (Satu) Satuan setingkat Sub Detasemen / Kompi di tiap-tiap Satuan Brimob Polda dan 1 Satuan setingkat Detasemen/ Batalyon di jajaran Mako Korps Brimob Polri, sehingga akan memudahkan mobilisasi dan penugasan satuan.
    4) Terdapat dukungan system dan methode yang cukup memadai dimana terdapat alokasi jadwal dan kesempatan dalam :
    a. Pelaksanaan pemeliharaan kemampuan Brimob dimana salah satunya adalah materi-materi yang terdapat dalam Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil seperti Lat. Harpuan GAG dasar dan Lanjutan yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob secara rutin setiap tahun, untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 saja Korbrimob Polri menyelenggarakan setidaknya 4 (empat ) kali latharpuan GAG ( Gerilya Anti Gerilya ) setiap tahun , terbagi dalam 2 ( dua) jenis latihan : GAG dasar dan lanjutan, dilaksanakan selama 21 hari latihan tiap gelombang dan diikuti 60 personel Brimob setiap gelombang latihan.
    b. Terdapat pelaksanaan Latihan praoperasi terhadap satuan yang akan melaksanakan operasi Kepolisian, kegiatan Latpraops yang dilaksanakan berada dibawah kordinasi Bag. Operasi Korbrimob Polri dilaksanakan dengan dukungan anggran Mabes Polri maupun kontijensi Korbrimob Polri.
    b. KELEMAHAN
    1) Kesiapan sumber daya manusia Korbrimob saat ini masih didominasi oleh personel senior secara usia maupun pengalaman tugas.
    a. Ratio antar populasi personel golongan Komisaris : Inspektur : Brigadir dan Bhayangkara Brimob belum merujuk kepada Piramida Personel yang sehat dan dinamis, komposisi golongan Brigadir Polisi masih sangat banyak, hampir 80 persen dibandingkan populasi Bhayangkara dan Perwira ( Komisaris dan Inspektur ).
    b. Komposisi dari tiap populasi golongan pangkat Brigadir Polisi di Korps Brimob Polri didominasi golongan pangkat Brigadir Polisi sampai Aiptu Polisi dibandingkan pagkat Brigadir Dua dan Brigadir Satu Polisi, tidak jarang ditemukan dalam satuan Unit / Regu terdapat Komandan, Wakil Komandan, dan Anggota bersumber dari satu angkatan pendidikan , pangkat dan usia yang sama.
    c. Area of Duty yang monoton pada akhirnya menimbulkan jenuh dan bosan, dengan asumsi mulai berdinas di tahun 2000 , maka setidaknya seorang personel Brimob sumber Tamtama , pada tahun 2014 setidaknya telah berpangkat Brigadir Polisi dan bertugas selama 14 tahun di tempat dan dimensi tugas yang sama semenjak berpangkat Bharada .
    2) Birokrasi pencairan dukungan anggaran kontijensi dan latihan pemeliharaan kemampuan membutuhkan waktu yang cukup lama, aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan mengharuskan setiap penggunaan keuangan Negara dapat dipertanggung jawabkan secara adminstrasi didukung produk tertulis berupa laporan dan dokumentasi kegiatan operasi dan latihan yang juga membutuhkan waktu dalam pembuatannya.
    3) Masih terdapat keengganan untuk mengoptimalkan setiap alsus dan alut yang dimiliki, dengan pertimbangan teknologi canggih, fasilitas perbaikan, harga dan jumlah yang terbatas menyebabkan beberapa alsus harus disimpan dalam gudang dan tidak digunakan dalam mendukung operasi kepolisian.
    4) Beberapa materi khas ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang membedakan dengan materi yang diajarkan kepada Kepolisian reguler, tidak dapat dilatihkan secara optimal akibat ketiadaan pelatih yang memiliki latar pendidikan dan pengalaman yang memadai, selain beberapa hanjar yang belum update dengan perkembangan dinamika operasi kepolsian saat ini,tenaga Instruktur KLBM yang bersumebr dari pendidikan Kejuruan Pelopor maupun Kader Instruktur Gerilya Anti Gerilya telah dihentikan semenjak tahun 2010.
    2) FAKTOR EKSTERNAL
    a. PELUANG
    1) Dukungan Politik masyarakat, berupa adanya keinginan masyarakat dalam reformasi bidang kemananan nasional mendorong perlunya pemikiran yang telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental bahwa Polri, dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat Negara penegak hukum, dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya, yakni keniscayaan Negara hukum (Rechstaat) bukan Negara kekuasaan (Machstaat), disinilah peluang Brimob dengan mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM ) yang dimilki untuk menjelma sebagai satuan pamungkas dalam penanggulangan kejahatan insurjensi yang berada diluar kemampuan Kepolisian reguler lainnya.
    2) Strategi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi mendapatkan apresiasi nasional maupun internasional, Polri dewasa ini diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas penegakkan hukum di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Polri di dalam menegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan insurjensi berupa terorisme dan gerilya menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi Polri, upaya mewujudkan keberhasilan terhadap penanggulangan terorisme dan insurjensi membutuhkan satuan yang berkemampuan lapangan mumpuni, daya gerak dan maneuver tinggi, satuan yang dilengkapi secara optimal dan memiliki disiplin dan semanagt pantang menyerah dimana dalam hal ini Korps Brimob Polri memiliki tingkat kesiapan tertinggi dibanding satuan kepolisian reguler lainnya.
    3) Peluang kerja sama dengan instasi terkait, sinergitas polisional semakin dimungkinkan untuk ditingkatkan dengan melihat kepada kesiapan TNI memberikan bantuan perkuatan dan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan insurjensi sebagai bagian dari konsep OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ), lembaga Negara dan kementerian Negara lainnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan insurjensi seperti BNN dan BNPT terutama dalam kaitan konvergensi kejahatan antara terorisme dan narkoba sebagai kejahatan Narkoterorisme di Indonesia, secara kultural ,Korps Brimob Polri akan lebih mudah berkerjasama dan berkoordinasi dalam operasi pengakkan hukum bersama instansi TNI dan lembaga pemerintahan lainnya , hal ini didukung adanya pendekatan personel to personel TNI kepada Brimob dalam latihan peningkatan kemampuan sebelumnya.
    b. KENDALA / ANCAMAN
    1) Kejahatan insurjensi dialihakan kepada isu separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, meredanya konflik bersenjata di Aceh masih perlu diuji dan diyakinkan bahwa eks GAM tidak memiliki agenda tersembunyi untuk kemerdekaan. Di Papua, meski belum masuk pada tahap yang mengkhawatirkan, namun perlawanan bersenjata dan gerakan politik dengan tujuan pemisahan dari Indonesia masih berlangsung, demikian pula permasalahan RMS yang meskipun minor, namun aspirasi ini masih cukup kuat, yang cukup mengkhawatirkan adalah jaringan Islamis radikal yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam dengan dasar syariat Islam. Gerakan ini jelas akan dapat berakibat buruk terhadap persatuan NKRI yang majemuk membutuhkan penanganan lebih dari sekedar dengan penegakan hukum.
    2) Aktivitas LSM dan simpatisan jaringan insurjen telah menggunakan kekuatan media massa dan Politik, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Umum Perjuangannya (PUPJI) dan buku-buku pemimpin spiritualnya Abu Bakar Baasyir dan sejumlah statemen terbukanya, maka JI dan kelompok afiliasinya berusaha menegakkan syariah Islam dengan terlebih dahulu menciptakan negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai maksud ini maka gerakan ini membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi MMI dan yang terakhir Ansyarut Tauhid guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka. Gerakan ini juga membangun kemampuan militer karena selain memang bagian dari ajaran jihad dengan perjuangan bersenjata yang menjadi salah satu ajaran inti, juga bagian dari strategi yang digariskan oleh elite JI.
    3) Internal Polri masih bekerja secara sektoral, dalam menghadapi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi internal Polri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sektoral tugas pokok masing –masing fungsi Kepolisan, peran Humas Polri dalam memberikan counter opini pemberitaan negatif termasuk membentuk pemberitaan positif, peran pembinaan masyarakat dalam rangka pre-emtive dan preventif oleh Binmas Polri, Lemdiklat Polri dan lainnya seharusnya dapat didayagunakan dalam konteks memperbesar hasil dari upaya-upaya penggunaan kekuatan berupa Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dalam proses penegakkan hukum terhadap Kejahatan Insurjensi,

BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN

 

BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri dan Satuan Brimob Polda yang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, adalah menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri, Korps Brimob Polri, Polda rawan konflik untuk segera memiliki satuan Brimob dengan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang paripurna termasuk membentuk tactical flexibility unit seperti yang disebut sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar penanggulangan insurgensi.
Menjadi kebutuhan segera bagi Korps Brimob Polri untuk melaksanakan implementasi prinsip–prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang / saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi kedepan / dimasa mendatang.
18. SUMBER DAYA MANUSIA
Kemampuan kerja yang diharapkan dari optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam rangka kamtibmas adalah terbentuk adanya kemampuan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi yang didukung oleh :
1) Latar belakang pendidikan
Adalah kebutuhan segera bagi Korps Brimob Polri untuk mengadakan kembali pendidikan kejuruan Pelopor yang semenjak tahun tahun 2010 telah dihentikan sementara waktu, materi-materi latihan yang terdapat dalam Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil harus diberikan secara penuh kepada peserta didik dengan durasi dan materi latihan yang seragam, artinya nanti akan diperoleh anggota-anggota Brimob yang memiliki ketangkasan menghadapi kriminalitas berintesitas tinggi seperti kejahatan insurjensi, setidaknya nanti dapat terbentuk minimal 1 Satuan Setingkat Detasemen / Batalyon pada Satuan Brimob jajaran Mako Korps Brimob dan 1 Satuan Setingkat Sub Detasemen/ Kompi pada setiap Satuan Brimob Polda.

2) Latihan dan pengembangan Keterampilan :
Terdapat transfer of knowledge dari sejumlah personel Brimob yang telah mengikuti pendidikan Jungle Warfare ( 3 angkatan di Amerika ), Sniper for Law Enforcement Operations (1 angkatan di Amerika), Crisis Response Team ATA (20 angkatan ) dalam latihan Pra Operasi maupun latihan pemeliharaan kemampuan Geriya Anti Gerilya ( Lat. Harpuan GAG ) yang diselenggarakan oleh Satuan IV Demlat Korbrimob guna mengejar ketertinggalan materi, taktik dan teknik yang diperlukan dalam mengembangkan kembali Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil.
3) Adanya pengalaman kerja ;
Diharapkan nantinya setiap personel Brimob yang telah melaksanakan tugas –tugas Operasi Kepolisian khususnya menghadapi kejahatan insurjensi untuk diberikan kesempatan memberikan latihan-latihan , transfer pengalaman kepada personel yang belum pernah melaksanakan tugas –tugas operasi Kepolisian, termasuk menulis dan membuat dokumentasi berupa analisa dan evaluasi kegaiatan operasi yang dilakakukan.
4) Dukungan penguasaan teknologi.
Terdapat personel yang mampu mengakses teknologi informasi berupa teknologi computer dan jaringan termasuk mampu dan aktif menggunakan teknologi komunikasi berupa jaringan internet, menggunakan teknologi yang hadir dalam bentuk alat –alat khusus seperti alat proteksi, alat deteksi, alat komunikasi dan persenjatan ditambah.
19. DUKUNGAN ANGGARAN
Polri mampu mempertahankan dukungan kebijakan politis Negara berupa anggaran Polri yang cukup besar sesuai dengan indeks kebutuhan operasi, dimana Kapolri dan Kakor Brimob diberikan kewenangan menggunakan dukungan anggaran kontijensi yang cukup besar dalam penyelenggaraan giat harkamtibmas.
Dana yang dialokasikan untuk mendukung Operasi kepolisian dalam rangka penegakan hukum dengan kecepatan proses distribusi anggaran dalam mendukung kegiatan, terdapat proses pencairan anggaran memerlukan tahapan-tahapan terkait administrasi yang transparansi dan akuntabel.
20. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Mampu mempertahankan dukungan anggaran kepolisian khususnya untuk Korps Brimob Polri setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya dukungan anggaran tersebut guna memenuhi dan menambah peralatan yang dibutuhkan sebagai alat proteksi perorangan seperti : Helm Kevlar, Rompi Kevlar ; senjata api; alat Navigasi berupa peta dan GPS; Komunikasi seperti Radio genggam dan punggung, termasuk HP Satelite, Teropong siang dan malam, termasuk meningkatkan kualitas alat angkut darat yang sudah tersedia.
21. METODE YANG DIGUNAKAN
Mampu meningkatkan metode yang digunakan selama ini dalam pendayagunaan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil dilakukan dengan :
1) Terdapat pelatih Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas sebagai narasumber latihan;
2) Korps Brimob menyelesaikan fasilitas pendukung di lokasi latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya ( Pegunungan Halimun di Subang Jawa Barat memiliki kemiripan dengan Hutan Gunung Biru dan Tamanjeka di Poso serta Puncak Jaya di Papua ), sehingga nantinya personel Brimob akan memiliki lokasi latihan Hutan dan Gunung serta dilengkapi dengan penggunaan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai bahan latihan teknik pengepungan dan penggeledahan rumah;
3) Adanya perubahan personel Brimob mulai mendalami lagi materi- materi Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil selain hanya berfokus pada aksi penindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia yang menggunakan teknik pertempuran jarak dekat / CQB ;
4) Hilangnya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang dimiliki, hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian Brimob Polri memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya dimana walaupun dalam konteks reformasi disebutkan adanya pemisahan urusan pertahanan sebagai domain TNI dan urusan keamanan sebagai domain Polri, namun dalam hal ini setiap personil Brimob dituntut memiliki tingkat ketangkasan lapangan yang luar biasa menghadapi bentuk- bentuk kejahatan insurjensi justru untuk menjaga tetap tegakknya hukum dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, sebagai suatu pemikiran logis antara memiliki satuan Militer berkewenanga Polisionil ataukah satuan Kepolisian yang mampu bertidak taktis di berbagai medan.
BAB VI
OPTIMALISASI

setia tabah waspada we strike prakek menembak dari udara gegana tetap jaya

Analisa SWOT yang kompetitif dimulai dengan dengan informasi yang lengkap, analisis yang akurat, keputusan yang jelas dan tindakan yang terukur berupa masukan dari lingkungan yang didapat dari berbagai sumber informasi, digabung hasil interaksi dengan lingkungan akan mengungkap kenyataan yang dibutuhkan, kemudian melakukan analisis atau orientasi pada situasi yang terjadi melalui proses internal individu dan perkiraan hasil pengalaman dan pelatihan.
Pada tahap berikutnya adalah proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya, keputusan terbaik diaktualisasikan dalam tindakan nyata di bidang operasional, proses berulang terus menggunakan informasi perubahan ada harus didahului atau diantisipasi, hal penting untuk diingat bahwa proses analisa SWOT menggunakan konsep umpan balik yang menjadi komponen integral dari semua tahap pemikiran dengan informasi yang terus mengalir bolak-balik antara individu dan situasi.
Upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan berbagai faktor yang berpengaruh, baik dari dalam organisasi, yang sifatnya memperkuat ataupun melemahkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil maupun dari luar organisasi Korps Brimob Polri yang sifatnya sebagai peluang ataupun ancaman, yang antara lain terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana tugas serta adanya Metode sebagai pedoman pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

 

 

 

IFAS
EFAS Kekuatan (Strenghts)
Kelemahan (Weekness)
Peluang (Opportunities) Strategi S-O
Ciptakan Strategi yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi W-O
Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)
Strategi S-T
Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi W-T
Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelmahan dan menghindari ancaman

Penjelasan Matriks diatas adalah sebagai berikut : bahwa optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, dilakukan dengan tidak terlepas dari tinjauan terhadap aspek manajemen yang meliputi pengembangan Sumber daya manusia, dukungan anggaran, ketersediaan Sarana Prasarana dan Methode / cara bertindak.
Masing-masing aspek Manajemen diatas sangat dipengaruhi oleh faktor instrumental dan environmental dari internal maupun eksternal organisasi, baik yang nantinya akan mendukung ataupun menghambat Optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
Sebagai salah satu alat untuk formulasi strategi, tentunya analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu: (a) Tahap pengumpulan data; (b) Tahap analisis; dan (c) Tahap pengambilan keputusan.
Teknik ini akan penulis gunakan dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
22. TAHAP IDENTIFIKASI DATA
Terkait faktor Internal berupa Kekuatan ( Strengths) dan Kelemahan ( Weakness) yang didentifikasi terhadap aspek managerial Sumber daya manusia, Dukungan anggaran, Sarana dan Prasarana / Material dan Methode yang digunakan dalam Optimalisasi ketangkasan Lapangan Brigade Mobil (KLBM) serta faktor Eksternal Korps Brimob Polri berupa Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang diidentifikasi dari aspek Asta Gatra diluar organisasi :
a. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL :
1) Strength / Kekuatan
1) Aspek Sumber daya Manusia :
– Tiap tahun terdapat penambahan personel Bhayangkara, Brigadir, Inspektur Remaja dengan standar Kesamaptaan golongan I;
– beberapa personel Brimob pernah mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan materi-materi ketangkasan lapangan Brigade Mobil;
– Rata-rata personel Brimob memiliki pengalaman penugasan di daerah Konflik dalam rangka Operasi Kepolisian;
– rata-rata personel Brimob saat ini berlatanr belakang pendidikan SMU dan mampu mengoperasikan computer dasar.
2) Aspek dukungan Anggaran : Terdapat dukungan anggaran untuk setiap operasi dan latihan pemeliharaan kemampuan yang memadai sesuai indeks kebutuhan operasi Kepolisian baik yang sifatnya terjadwal, insidentil maupun kontijensi.
3) Aspek Sarpras :
– Terdapat dukungan sarana dan prasarana alsus dan alut yang semakin baik, serta memadai untuk kebutuhan minimum ikatan satuan terkecil dalam operasi kepolisian ( 1 SSK untuk Satuan Brimob Polda dan 1 SSY untuk Mako Korbrimob Polri) .
4) Aspek Metode :
– Terdapat latihan pemeliharaan kemampuan yang diselenggarakan oleh Bag. SDM dan Puslat Brimob dan
– latihan Pra Operasi oleh Bag Ops dengan materi-materi KLBM secara rutin .
2) Weakness / Kelemahan
1) Aspek Sumber Daya Manusia:
– Penambahan personel Brimob tidak diprioritaskan kepada peremajaan personel satuan namun lebih kepada penebalan kekuatan satuan;
– Jumlah personel yang pernah mengikuti latihan dan pendidikan materi-materi KLBM adalah sangat terbatas dan langsung ditugaskan untuk memback up/ BP satuan –satuan di luar Korps Brimob Polri ( BNN, BNPT, Densus 88/AT);
– Pengalaman penugasan di darah Operasi tidak dijadikan bahan analisa dan evaluasi secara ilmiah guna penyempurnaan pola operasi Kepolisian berikutnya
2) Aspek Dukungan Anggaran :
– Jumlah dukungan anggaran operasi kepolisian maupun anggaran harkatpuan Brimob tidak diikuti oleh kecepatan birokrasi pencairan anggaran, khususnya pada operasi Kepolisian yang sifatnya Kontijensi maupun Insidentil , dukungan anggaran sering terlambat.
3) Aspek Sarpras :
– Fasilitas latihan berupa medan latihan dengan kondisi mirip medan sebenarnya, terletak cukup jauh dari induk satuan;
– Materi latihan bagi personel Brimob lebih banyak menggunakan fasilitas Shooting House di Mega Mendung maupun simulasi bangunan di Kelapa Dua Depok sebagai lokasi latihan asumsi KLBM.
4) Aspek Metode :
– latihan dalam rangka Harkatpuan maupun Lat Pra Ops tidak diikuti dengan kesiapan kualitas dan kuantitas pelatih sebagai narasumber latihan. Saat ini yang disebut “pelatih” taktik dan teknik ketangkasan Lapangan Brigade Mobil tidak memiliki latar belakang pendidikan KLBM.
– Adanya kecenderungan mulai personel Brimob mulai meninggalkan Ketangkasan lapangan Brigade Mobil , untuk beralih kepada keterampilan pertempuran jarak dekat / PJD atau Close Quarter Battle yang merupakan materi kemampuan Lawan terror Brimob;
– Adanya keengganan psikologis di kalangan personel Brimob untuk tetap memelihara secara optimal Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil, hal ini akibat keraguan apakah Brimob memiliki kewenangan menghadapi separatisme maupun Gerilya, hal ini diperkuat bahwa latihan dan Pendidikan Pelopor telah dihapuskan semenjak tahun 2010, dan latihan pemeliharaan kemampuan ( Latharpuan ) Brimob saaat ini hanya difokuskan kepada kemampuan Brimob secara umum.

menembak kepercayaan dari titian tali atraksi halang rintang gegana tahun 1988
b. IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL :
1. Opportunity / Peluang
1) Dukungan Politik masyarakat, berupa adanya keinginan masyarakat dalam reformasi bidang kemananan nasional untuk mengembalikan Polri menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses penegakkan hukum
2) Strategi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi mendapatkan apresiasi nasional maupun internasional, Keberhasilan Polri di dalam menegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan insurjensi berupa terorisme dan gerilya menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi Polri, dimana dalam hal ini Korps Brimob Polri memiliki tingkat kesiapan tertinggi dibanding satuan kepolisian reguler lainnya.
3) Peluang kerja sama dengan instasi terkait, sinergitas polisional semakin dimungkinkan untuk ditingkatkan dengan melihat kepada kaitan konvergensi kejahatan antara terorisme dan narkoba sebagai kejahatan Narkoterorisme di Indonesia, kesiapan kultural, Korps Brimob Polri akan memudahkan berkerjasama dan berkoordinasi dalam operasi pengakkan hukum bersama instansi TNI dan lembaga pemerintahan lainnya.
2. Threats / ANCAMAN
1) Kejahatan insurjensi dialihakan kepada isu separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, baikmyang berlatar belakang wilayah maupun religious yang membutuhkan penanganan lebih dari sekedar dengan penegakan hukum.
2) Aktivitas LSM dan simpatisan jaringan insurjen telah menggunakan kekuatan media massa dan Politik, membangun kekuatan sosial politik melalui organisasi resmi guna mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website di internet dan penerbit cetak akhir-akhir ini merupakan bagian dari taktik propaganda mereka, termasuk membangun kemampuan militer sebagai bagian dari strategi yang digariskan.
3) Internal Polri masih bekerja secara sektoral, dalam menghadapi ancaman insurgensi dan terorisme adalah kurang solidnya koordinasi internal Polri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sektoral tugas pokok masing –masing fungsi Kepolisan.
23. TAHAP IMPLEMENTASI STRATEGI
a. Strategi SO
1) Ciptakan Strategi yang menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas, dengan memanfaatkan peluang berupa dukungan politis Bangsa Indonesia untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri yang paripurna,
2) adanya kesiapan dukungan Sumber daya Manusia berupa penambahan personel Remaja , adanya anggaran Harpuan dan Kontijensi dari Korps Brimob , tersedia dalam jumlah minimum satuan terkecil di tingkat Satuan Brimob dan Mako Korps Brimob Polri serta alokasi waktu dan jadwal Latihan rutin dan Latihan Pra Operasi ;
3) Korps Brimob Polri perlu memberikan kesempatan dan mengedepankan personil potensial ( Stakes I) sebagai Kader Instruktur dari jajaran Korps Brimob dan Satuan Brimob Polda yang memiliki kemampuan fisik, Metal dan Intelejensia diatas rata-rata dan melengkapi mereka dengan pendidikan dan pelatihan menghadapi gangguan Kamtibmas berintesitas tinggi secara lebih baik dan didukung peralatan memadai dan modern sehingga diharapkan nantinya Kader-Kader Instruktur dapat melaksanakan tugas mengatasi kriminalitas berintesitas tinggi berupa kejahatan insurjensi secara lebih professional dengan memadukan pendekatan soft power dan hard power secara berimbang.
b. Strategi ST
1) Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman; dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas dengan melihat bahwa terdapat ancaman berupa masalah pengalihan isu kejahatan insurjensi menajdi masalah separatisme sebagai bentuk self-determination dan Human Right Violence, lebih dari sekedar dengan penegakan hukum. adanya penggunaan kekuatan media massa dan Politik guna membangun kekuatan sosial politik untuk mendapatkan dukungan massa, merekrut anggota, pelatihan dan melakukan berbagai aksi propaganda berupa penerbitan sejumlah website dan masalah sektoral fungsi kepolisian dalam pelaksanaan upaya penanggulanagan kejahatan Insurjensi
2) Korps Brimob Polri perlu merancang strategi dengan mengedepankan adanya kerjasama / Sinergitas Polisional dengan menggandeng LSM HAM, KOMNAS HAM , Lembaga dan Ormas Agama, Pemda dalam kaitan : Minimum Forces dan Civic –Military/Police Cooperation untuk secara professional melakukan pembekalan dan pengetahuan tentang HAM, sekaligus memanfaatkan media massa secara efektif dalam memberikan pemberitaan yang produktif.
c. Strategi WO
1) Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas.
2) Menyegerakan pembentukan kader-kader instruktur KLBM dan pembaharuan hanjar KLBM dari hasil analisa dan evaluasi pengalaman operasi Kepolisian sebelumnya,
3) Memberikan pendampingan pelatih ketangkasan lapangan Brigade Mobil yang dilakukan oleh anggota yang memiliki latar belakang dan kompetensi yang relevan dalam mengahadapi kejahatan Insurjensi, maupun ;
4) Meminta bantuan anggota TNI sebagai pelatih / mentor untuk memberikan latihan- latihan materi Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil yang memiliki kemiripan dengan materi Infantery dasar , Taktik dan Teknik tempur perorangan dan satuan kecil TNI dalam menghadapi Gerilya,
5) Termasuk menggandeng perkuatan TNI dalam operasi Kepolisian (Ops pemulihan Keamanan, Ops Gakkum, Ops harkam) baik sebagai BKO maupun BAKOOPS.
d. Strategi WT
1) Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan kamtibmas,
2) dilakukan dengan menggandeng lembaga bantuan kemanusiaan seperti PMI dan ICRC, Komnas HAM untuk memberikan pembekalan dan pelatihan penanganan kriminalitas berintesitas tinggi / Kejahatan Insurjensi yang terjadi di lingkungan masyarakat , dimaksudkan agar terjalin saling pemahaman terhadap kewajiban Polri memelihara dan mewujudkan Kamdagri sekaligus menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia dimana saja .
24. TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah digunakan untuk mengambil keputusan dalam menjawab rumusan-rumsan masalah/ persoalan dalam Naskah Karya Perorangan, yang dijabarkan sebagai sub bab kebijakan dalam NKP ini.

 

IMG_0259 IMG_0255 IMG_0243 99 Teguh Triwantoro.jpeg Police 8

MANUVER

MANUVER

 

  1. VISI :
    KETANGKASAN LAPANGAN BRIGADE MOBIL SEBAGAI KEMAMPUAN ANDALAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN INSURJENSI DI INDONESIA
  2. Misi :
    1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Korps Brimob Polri melalui penguasaaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    2) Mengalokasikan dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan dan Pra Operasi yang mencukupi untuk dapat mendukung penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    3) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai bagi personel Korps Brimob Polri dalam penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    4) Merumuskan metode / Cara bertidak yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung personel Korps Brimob Polri mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
  3. TUJUAN
    1) Dukungan sumber daya manusia Korps Brimob Polri semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
    2) Alokasi anggaran latihan pemeliharaan kemampuan dan Latihan Pra Operasi mencukupi sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    3) Dukungan sarana dan prasarana meningkat bagi personel Korps Brimob Polri dalam penguasaan secara optimal ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas;
    4) Tersusunnya metode / cara bertindak yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung personel Korps Brimob Polri mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas .
  4. SASARAN
    1) Sumber daya manusia : Personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang akan melaksanakan latihan KLBM dan Operasi Kepolisian dalam menangani kejahatan insurjensi termasuk personil BKO Mabes Polri dan unsur yang terlibat dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi di beberapa wilayah rawan konflik.
    2) Alokasi anggaran : Anggaran yang digunakan untuk latihan pemeliharaan kemampuan KLBM dan latihan pra operasi Kepolisian dalam rangka penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, yang dimulai dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pengakhiran operasi termasuk didalamnya segenap dinamika Operasi yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencanakan sebelumnya serta dinamika operasi yang sifatnya Kontijensi.
    3) Sarana dan prasarana : yang akan digunakan dalam pengembangan ketangkasan Lapangan Brigade Mobil ( KLBM) untuk mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas
    4) Metode / cara bertindak : yang dilakukan termasuk HTCK latihan , penyusunan materi dan hanjar serta penyiapan pelatih KLBM dan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan latihan KLBM dan Latihan pra Operasi Kepolisian menanggulangi kejahatan insurjensi melalui optimaisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas.
  5. KEBIJAKAN
    Bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adanya Keputusan pimpinan Polri ( Kapolri dan Kakor Brimob ) berupa :
    1) Peraturan Kapolri Kapolri maupun Peraturan Kakor brimob Polri tentang penetapan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil sebagai materi-materi yang dibutuhkan dalam membentuk kemampuan utama Brimob dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran Brimob sebagai bagian integral Polri.
    2) Produk hukum tertulis tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kedudukan KLBM sebagai materi khas Brimob Polri dalam menghadapi kejahatan insurjensi sekaligus memberikan jawaban bahwa dalam Negara deomkratis seperti Indonesia adalah merupakan sebuah kebutuhan logis untuk membentuk satuan-satuan Polisi yang memiliki keterampilan taktik dan teknik militer dalam rangka penegakkan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan insurjensi dengan dimensi ancaman berada di luar kemampuan satuan-satuan Kepolisian reguler.
    Rumusan keputusan yang diambil untuk menjawab wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dimulai dengan :
    1) Mewajibkan setiap Komandan satuan untuk membuat laporan penugasan dan membuat laporan analisa dan evaluasi penugasan untuk kemudian
    2) Mendokumentasikan hasil anev sebagai masukan dalam penyusunan kembali hanjar materi KLBM, menugaskan Puslat Brimob dan Satuan Brimob Polda untuk melaksanakan latihan–latihan KLBM .
    Rumusan keputusan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dengan :
    1) Dengan mendayagunakan alsus dan alut yang dimilki secara maksimal dimana kondisi alsus dan alut saat ini sudah cukup lengkap dan baik.
    2) Merancang desain peralatan perorangan : personel dalam menghadapi kejahatan insurjensi membutuhkan peralatan yang cukup ringan untuk dibawa dalam maneuver dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim , mudah dirawat serta memiliki akurasi yang cukup baik, sehingga tidak sesuai menggunakan jenis senjata yang memerlukan awak lebih dari 1 orang.
    a. Senjata bahu dengan menggunakan Styer AUG dan AK series 100, caliber 5,56 mm 4 tj, senjata genggam menggunakan pistol dengan caliber 9 mm sehingga memudahkan untuk resupply maupun menggunakan peluru milik TNI dan setiap personel diberikan 1-2 buah Granat pecahan tajam , Granat tabir / asap dan Granat flash bang serta Sangkur yang bisa dipasang pada dudukan sangkur senjata bahu.
    b. Setiap personel dilengkapi dengan body vest minimal level IV dan helm Kevlar level IIIa, yang saat ini telah dimiliki dalam jumlah memadai di Korbrimob Polri.
    c. Peralatan kesatuan, setiap satuan kepolisian yang bertugas menghadapi kejahatan insurjensi harus dilengkapi dengan senjata sniper yang dilengkapi peralatan optic dengan caliber 7,62mm sehingga mudah untuk resupply termasuk pemakaian silang dengan senapan mesin GPMG atau Arsenal.
    d. Didkukung senapan mesin ringan sebagai senapan penekan / suppressive weapons.
    e. Memiliki teropong siang, malam berbasis infra red ataupun Thermal Imaging.
    f. Setiap regu Tactical Flexibility Unit dilengkapi minimum 2 alat komunikasi berupa Radio genggam dan HP Satelite.
    g. Peralatan khusus bagi unit untuk melaksanakan maneuver secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sampai kemudian dilakukan resupply adalah berupa peta digital, alat surveylance, GPS, kompas, Direction Finder , alat mountenering dan perahu karet.
    Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kembali Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil khsuusnya materi Gerilya Anti Gerilya di jajaran Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda adalah perlu digariskan secara tegas bahwa proses transfer of knowledge nantinya perlu memasukan dan memperhatikan isu-isu HAM serta penegakkan Hukum yang proporsional dan profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memberikan manfaat secara optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan insurgensi di Indonesia
    Rumusan metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas dilakukan dengan :
    1) pembentukan Team Pelatih Bergerak atau Mobile Training Team ( MTT) dalam format Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda sebagai jawaban yang paling logis atas diskusi bagaimana menanggulangi kejahatan insurgensi di Indonesia dan siapa yang harus ditugaskan secara efektif dan efisien menghadapi kejahatan insurgensi, apakah Militer berkewenangan polisional atau Polri yang dilengkapi kemampuan militer.
    2) Terdapat perbaikan dan penyempurnaan Hanjar / Materi KLBM yang selama ini dilatihkan pada tahap latihan Gerilya Anti Gerilya, Pelopor maupun pendidikan dasar dan pembentukan Bhayangkara ( Dikdasbhara), sebagai sebuah penyempurnaan dengan melihat kepada perbandingan kurikulum Gerilya Anti Gerilya adalah dengan merujuk kepada :
  6. Himpunan Bahan Ajaran Kursus Komando terbitan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus TNI AD tahun 2005;
  7. Ringkasan Hanjar Opswanger Bagi Instruktur Korps Brimob Polri T.A. 2001 terbitan Pusat Kesenjataan Infanteri, Mabes TNI AD;
  8. Ranger Handbook, terbitan Ranger Training Brigade US Army Infantry School Fort Benning, Georgia 2006;
  9. Bahan Ajaran Utama Pendidikan Pelopor, terbitan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, tahun 1997.
    PERBANDINGAN MATERI PENDIDIKAN
  10. KURSUS KOMANDO KOPASSUS , 2005

LAMA PENDIDIKAN ADALAH 6 BULAN 1. ILMU MEDAN
2. PIONIR
3. PENDIDIKAN GERAKAN PERORANGAN
4. DEMOLISI
5. PENGETAHUAN PERSENJATAAN RINGAN
6. PENGETAHUAN RADIO
7. PERTOLONGAN PERTAMA DI LAPANGAN
8. TEKHNIK BRIEFING
9. KSPT ( KODE SINYAL PESAWAT TERBANG)
10. BANTUAN TEMBAKAN
11. PENGETAHUAN OPERASI SANDI YUDHA
12. OPERASI KOMANDO
13. OPERASI RAID
14. OPERASI PENYEKATAN
15. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
16. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
17. PENDARATAN LAUT
18. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
19. SERBUAN RUANGAN
20. PENGETAHUAN OPERASI MOBILISASI UDARA
21. TEKHNIK PERTEMPURAN REGU ANTI GERILYA
22. SERANGAN REGU KOMANDO
23. PATROLI
24. GERILYA LAWAN GERILYA
25. PENJEJAKAN ANTI PENJEJAKAN
2. HANJAR OPSWANGER PUSENNIF , 2001
LAMA PENDIDIKAN ADALAH 3 BULAN 1. PENGETAHUAN OPSWANGER
2. PATROLI KEAMANAN PERTAHANAN
3. PATROLI PENGHADANGAN
4. PATROLI PENYERGAPAN
5. PATROLI PENGAMANAN
6. BASIS OPERASI DEPAN ( BOD)
7. PENGAMANAN RUTE PERBEKALAN UMUM (RPU)
8. LAWAN PENGHADANGAN BERKENDARAAN
9. LAWAN PENGHADANGAN JALAN KAKI
10. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
11. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
12. NAVIGASI DARAT
13. MENGESAN JEJAK
14. DRILL KONTAK
15. TEKNIK PENYELENGGARAAN LATIHAN
16. CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI
3. RANGER HANDBOOK US ARMY , 2006, LAMA PENDIDIKAN SEKITAR 3 BULAN 1. LEADERSHIP
2. OPERATIONS PROCEDURE
3. FIRE SUPPORT
4. MOVEMENT
5. PATROLS
6. BATTLE DRILLS
7. COMMUNICATIONS
8. ARMY AVIATION
9. WATERBORNE OPERATION
10. MILITARY MOUNTAINEERING
11. EVASION / SURVIVAL
12. FIRST AID
13. DEMOLITIONS
14. RANGER URBAN OPERATIONS
15. VEHICLE CONVOY OPERATIONS
4. HANJAR UTAMA PELOPOR ,1997
LAMA PENDIDIKAN BERVARIASI MULAI DARI 6 BULAN, 3 BULAN, 2 BULAN DAN 1 BULAN. 1. SOP GERAKAN PELOPOR
2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
3. OPERASI GERILYA
4. OPERASI LAWAN GERILYA
5. PENCULIKAN
6. INFILTRASI TAKTIS
7. PATROLI
8. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
9. KONTAK DRILL / AMBUSH

  1. STRATEGI
    1) Strategi jangka pendek ( kurang dari 1 tahun )
    Strategi jangka pendek dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun terhadap mengoptimalkan ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas oleh Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda adalah dengan menyiapkan Kader-Kader instruktur yang telah diberikan pemantapan materi latihan KLBM secara kualitatif dan atau kuantitif berupa Up date bahan pelajaran, komparasi materi latihan dengan beberapa referensi sejenis , secara spesifik menyebutkan bahwa KLBM merupakan materi khas Korbrimob Polri yang efektif digunakan dalam format penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, dimana nantinya hanjar KLBM menyebutkan : siapa yang harus dilatihkan , apa yang dilatihkan, bagaimana standar latihan, dan bagaimana standar pertanggung jawaban latihan, serta adanya Latparops yang diberikan kepada personil Korbrimob dan Satuan Brimob Polda sebelum melaksanakan Ops Kepolisian menanggulangi kejahatan Insurjensi.
    2) Strategi jangka menengah ( 1 sampai 2 tahun)
    Strategi jangka menengah yang dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun adalah dengan mendukung pemenuhan sarana dan prasarana khususnya alat proteksi diri minimum ( helm dan Body vest ) untuk seluruh personil yang dilibatkan operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi, diikuti pembekalan dan pelatihan ketangkasan lapangan Brigade Mobil secara lebih mendalam dengan mendatangkan pelatih dari Pusdik Brimob dan Demlat Korps Brimob, mengadakan Latihan gabungan bersama unsur TNI dan Stake holder lainnya secara parsial maupun terintegrasi di wilayah hukum Polda rawan konflik yang dilaksanakan oleh segenap personil yang dilibatkan dalam operasi kepolisan kewilayahan back up Mabes Polri dan Polda dan menyiapkan rintisan pengembangan kapabilitas dan kapasitas personil Pelatih KLBM di satuan-satuan Brimob Polda agar dapat lebih mandiri dalam menanggulangi kejahatan insurjensi di masing-masing wilayah hukum.
    3) Strategi jangka panjang ( kurang dari 3 tahun )
    Mengembangkan ketangkasan Lapangan Brimob tingkat lanjut di Satuan Brimob Polda dengan memperbanyak pendidikan kejuruan dan pengembangan di Pusdik dan Demlat Korps Brimob, melakukan test mission penugasan bagi Kader Instruktur personil Brimob agar siap secara mental dan fisik, memantapkan ketersediaan sarpras yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas , dan memantapkan kapabilitas dan kapasitas personil Pelatih KLBM di satuan-satuan Brimob Polda agar dapat lebih mandiri dalam menanggulangi kejahatan insurjensi di masing-masing wilayah hukum.
  2. ACTION PLAN
    a. Strategi I ( dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ) dengan rencana aksi/ action plan sebagai berikut :
    1) SDM :

- Melaksanakan seleksi kesamaptaan dan kesehatan jasmani ,mental dan intelektual tiap- tiap personil yang akan disiapkan sebagai Kader Instruktur dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas oleh Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda.
– Menyusun dan merumusakan kembali bahan pelajaran, komparasi materi latihan dengan bebrapa referensi sejenis dan secara spesifik menyebutkan bahwa KLBM merupakan materi khas Korbrimob Polri yang efektif digunakan dalam format penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi , pelaksanaan pelatihan dan pembekalan materi untuk Kader Instruktur dilakukan dengan latihan skenario nyata .
2) Anggaran :
– Mengajukan permohonan anggaran untuk mendukung kegiatan seleksi Kader Instruktur dan penyusunan Hanjar KLBM dengan memasukkan program latihan GAG yang dipertajam dengan beberapa materi lain yang memiliki relevansi dengan KLBM pada program harkatpuan tahun berikutnya
– Melakukan efisiensi anggaran dengan memanfaatkan anggaran Harkatpuan GAG untuk tahun 2014 sebanyak 4 (empat) angkatan dipecah menjadi 2 angkatan GAG sesuai program tahun anggaran 2014 dan 2 (dua) program lainnya dengan materi GAG yang dilengkapi dengan materi- materi KLBM.
3) Sarpras ;
– Mengumpulkan kembali dan melakukan pendataan ulang terhadap kekurangan sarpras khususnya Helm dan Body Vest sehingga kekurangan real yang ada dapat segera dibuatkan permohonan penambahan ke Mabes Polri sehingga berguna dalam latihan KLBM.
– Mengumpulkan kembali dan melakukan pendataan alat- alat elektronik seperti alkom, GPS, Alat EOD yang telah rusak ataupun hilang untuk segera dapat diperbaiki dan atau diganti sehingga berdaya guna dalam latihan Kader Instruktur KLBM
4) Metode
– Mendatangkan pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Melaksanakan Latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda untuk disiapkan sebagai Mobile Trainig Team ( MTT) / Team Pelatih Bergerak dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Mengusulkan pendidikan Pelopor diadakan kembali pada tahun 2015.
b. Strategi II dalam kurun waktu 1-2 tahun dilakukan dengan action plan sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia.
– Meningkatkan pelatihan KLBM dan Instruktur Lanjutan KLBM dengan mengirimkan personil ke Pusdik dan Demlat Brimob.
– Mendatangkan pelatih kualifikasi Pelopor dari Pusdik dan Puslat Brimob / Mobile Training Team ( MTT) untuk melakukan peningkatan KLBM di Polda rawan koflik seperti Papua, Sulteng dan Maluku.
– Meminta pelatihan tentang HAM melalui Komnas HAM , PMI dan ICRC untuk dimasukkan sebagai salah satu materi dalam pendidikan Pelopor yang dibuka kembali di tahun 2015
2) Anggaran
– Mengajukan permohonan dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan KLBM agar sesuai dengan materi latihan dan scenario latihan di daerah operasi.
– Untuk transparansi anggaran dilakukan penyederhanaan mekanisme penganggaran penyelenggaraan latihan KLBM bagi personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang mengikuti latihan peningkatan KLBM.
– Mengundang BPK dan lembaga audit keuangan untuk memberikan pendampingan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel
3) Sarana dan Prasarana:
– Membuat database terkait penggunaan suatu jenis alsus, dengan bentuk sebagai laporan aspek teknis keunggulan, kekurangan, maupun temuan lainnya dalam menggunakan suatu jenis alsus agar Sarpras Polri dapat membuat laporan penggunaan suatu alsus dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
– Menyusun kebutuhan penyeragaman Senpi dan Munisi yang disederhanakan jenis dan kaliber yang digunakan untuk mempermudah penyediaan dan penyaluran logistik.
– Melengkapi alsus proteksi (Helm dan Body vest) bagi seluruh personil yang melaksanakan tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
4) Metode
– Membuat Database analisa dan evaluasi materi KLBM berupa kelemahan dan keunggulan yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data Ops Kepolisian sebelumnya untuk mengukur prestasi dan kinerja optimalisasi KLBM terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara tuntas.
– Melanjutkan kerja sama dengan pelatih-pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Memantapkan dengan menambah alokasi waktu dan peserta latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Melakukan anev terhadap materi, kualitas lulusan pendidikan Pelopor yang diadakan kembali di tahun 2015.
c. Strategi III ( kurun waktu kurang dari 3 tahun ) dilaksanakan dengan Action plan sebagai berikut :
1) Sumber Daya Manusia :
– Memelihara mutu pelatihan KLBM dan Instruktur Lanjutan KLBM dengan mengirimkan personil ke Pusdik dan Demlat Brimob dengan mengadakan audit kualitas instruktur dan peserta didik/ latihan.
– Meneruskan kunjungan pelatih kualifikasi Pelopor dari Pusdik dan Puslat Brimob untuk melakukan peningkatan KLBM di Polda rawan koflik seperti Papua, Sulteng dan Maluku.
– Meneruskan kerjasama pelatihan tentang HAM melalui Komnas HAM , PMI dan ICRC untuk dimasukkan sebagai salah satu materi dalam pendidikan Pelopor yang dibuka kembali di tahun 2015
2) Anggaran
– Membuat review atas dukungan anggaran latihan pemeliharaan kemampuan KLBM agar sesuai dengan materi latihan dan scenario latihan di daerah operasi selama ini.
– Mempertahakan dan meningkatkan transparansi anggaran yang selama ini dilakukan dengan penyederhanaan mekanisme penganggaran penyelenggaraan latihan KLBM bagi personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda yang mengikuti latihan peningkatan KLBM.
– Memantapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal (BPK dan lembaga audit keuangan) untuk memberikan pendampingan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel
3) Sarana dan Prasarana
– Senantiasa memperbaharui database terkait penggunaan suatu jenis alsus, dengan bentuk sebagai laporan aspek teknis keunggulan, kekurangan, maupun temuan lainnya dalam menggunakan suatu jenis alsus agar Sarpras Polri dapat membuat laporan penggunaan suatu alsus dalam operasi penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
– Senantiasa membuat telaahaan staff terhadap update dan penataan kebutuhan penyeragaman Senpi dan Munisi yang disederhanakan jenis dan caliber yang digunakan untuk mempermudah penyediaan dan penyaluran logistic
– Membuat review terhadap kualitas dan kuantitas alsus proteksi (Helm dan Body vest) bagi seluruh personil yang melaksanakan tugas penegakkan hukum terhadap kejahatan insurjensi.
4) Metode
– Senantiasa memperbaharui Database analisa dan evaluasi materi KLBM yang diberikan selama ini berupa menemukan kelemahan dan keunggulan yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data Ops Kepolisian sebelumnya untuk mengukur prestasi dan kinerja optimalisasi KLBM terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara tuntas.
– Mempertahankan kualitas kerja sama dengan pelatih-pelatih taktik dan teknik yang relevan dengan KLBM dari instansi TNI ( Pussenif TNI AD, Pusdik Marinir TNI AL, Pusdik Kopassus TNI AD, Pusdik Polair Polri, Pusdik Poludara Polri, Pusdik Brimob Polri) guna penajaman materi dan konsep hanjar yang dibuat dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan kajian intelijen dan data gangguan Kamtibmas berupa kejahatan insurjensi terkini.
– Membuat review ( Analisa dan evaluasi )atas hasil penambahan alokasi waktu dan peserta latihan Kader Instruktur pada Demlat Korbrimob Polri dengan peserta berasal dari jajaran Mako Korbrimob dan Satuan Brimob Polda dan melaksanakan test mission / ujicoba di medan sebenarnya di wilayah rawan konflik seperti Polda Papua, Sulteng dan Ambon bersama dengan BKO Mabes Polri dan BKO TNI.
– Membuat revisi atas materi dan metode latihan KLBM berdasar hasil anev terhadap materi, kualitas lulusan pendidikan Pelopor yang telah diadakan kembali di tahun 2015.

 

IMG_0831 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0847 IMG_0770

 

 

BAB VII
PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN
    Bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adanya Keputusan pimpinan Polri (Kapolri dan Kakor Brimob )berupa Peraturan Kapolri Kapolri maupun Peraturan Kakor brimob Polri tentang penetapan Ketangkasan Lapangan Brigade Mobil sebagai materi-materi yang dibutuhkan dalam membentuk kemampuan utama Brimob dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran Brimob sebagai bagian integral Polri.
    Wujud kelembagaan yang akan menjalankan upaya optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil ( KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dimulai dengan mewajibkan setiap Komandan satuan untuk membuat laporan penugasan dan membuat laporan analisa dan evaluasi penugasan untuk kemudian didokumentasikan sebagai masukan dalam penyusunan kembali hanjar materi KLBM, menugaskan Puslat Brimob dan Satuan Brimob Polda untuk melaksanakan latihan–latihan KLBM .
    Dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dengan mendayagunakan alsus dan alut yang dimilki secara maksimal dimana kondisi alsus dan alut saat ini sudah cukup lengkap dan baik.
    Implemantasi metode yang akan digunakan untuk optimalisasi ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM) didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi kejahatan insurjensi dalam mewujudkan Kamtibmas adalah dilakukan dengan pembentukan Mobile Training Team / Team Pelatih Bergerak dengan format Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi
  2. SARAN/ REKOMENDASI
    Dalam jangka waktu dekat untuk kepentingan taktis meningkatkan kemampuan Gerilya Anti Gerilya bagi segenap personil Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda, dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi
    Beberapa alternatif yang dapat diambil dalam meningkatkan / Upgrade kemampuan personel Satuan Brimob Polda sebagai penanggap pertama ancaman kejahatan insurgensi di wilayah, kemudian jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai Satuan Cadangan Pusat yang siap sedia sewaktu waktu diturunkan dalam menanggulangi kejahatan insurgensi di Polda-polda, sebagai usulan dan alternative adalah sebagai berikut :
    1) Mengirim seluruh personel Satuan Brimob Polda ke Pusdik Brimob Watukosek ataupun Puslat Korps Brimob Polri untuk memperoleh latihan KLBM khususnya Gerilya Anti Gerilya, sekaligus timba pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan instruktur yang ada di masing lembaga.
    2) Mengirim beberapa personil terbaik Satuan Brimob Polda untuk mendapat pelatihan intensif Gerilya Lawan Gerilya yang berkaitan dengan pembentukan Tactical Flexibility Unit di Satuan Brimob Polda, sekaligus disiapkan sebagai kader- kader pelatih KLBM khususnya Gerilya Anti Gerilya.
    3) Membentuk Mobile Training Team / MTT ( team pelatih bergerak) untuk datang ke Satuan-satuan Brimob Polda untuk kemudian secara simultan mendatangi Detasemen dan Subden-Subden / Kompi dalam jajaran Satuan Brimob Polda, untuk memberikan pengetahuan, latihan dan sekaligus memberikan asistensi kepada Satuan Brimob langsung di tingkat bawah ( Kompi Brimob) dalam membentuk Tactical Flexibility Unit.
    Sebagai salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan membentuk MTT ( Mobile Training Team ) dengan pertimbangan sebagai berikut : Waktu yang diperlukan relative lebih singkat dengan mendatangkan MTT dibandingkan dengan memobilisasi personel Satuan Brimobda untuk datang berlatih ke Jakarta maupun ke Watukosek Jawa Timur.
    Efesiensi biaya dapat ditekan sehingga tidak menggangu rencana anggaran Satuan Brimobda biaya akomodasi, tiket perjalanan, dan lain lain yang sekiranya timbul pada saat mengeser personil Sat Brimob Polda dapat dihilangkan, tanggung jawab pengamanan wilayah yang menjadi tugas Satuan Brimob Polda dapat terus dilaksanakan.
    MTT yang akan mendatangi Subden/ kompi-kompi sebagai pangkalan gerak pasukan, dengan mendatangkan MTT maka seluruh personil Satuan Brimob Polda dapat menerima latihan , dan materi dengan standar yang sama, sehingga proses transfer of knowledge dapat berlangsung secara massal, peserta dapat langsung berinteraksi dengan anggota MTT untuk berbagi pengalaman dan teknik.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :
1. Amanat/ sambutan Kepala Kepolisian R.I. , Komisaris Djendral Pol. Drs. Hoegeng pada peringatan HUT Tri Windu Korps Brigade Mobil pada tanggal 14 November 1969.
2. David G Epstein, Police Role in Counterinsurgency Efforts, 59 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. ed.148 (1968)
3. Djamin, Awaloedin. Sistem Administrasi Kepolisian Kepolisian negara Republik Indonesia. Jakarta. YPKIK. 2011
4. Karyoso, Diktat Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004.
5. Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia, Jakarta, 2006.
6. Setyawan, Anton Agus & Andi M Darlis , Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan, Mata Padi Pressindo , Yogyakarta ,2010 .
7. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2008
8. Suparlan, Parsudi. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan, Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana UI, Jakarta. 1994
9. Terrence P. Silva (ed) and Jacqueline M. Butler, Terrorist attacks and counterinsurgency practices , Nova Science Publishers, Inc. New York, 2011
Referensi Internet :
1. http://kamusbahasaindonesia.org/polisi/mirip#ixzz2wZ0G0VTB
2. http://www.scribd.com/doc/49164439/BAB-II-landasan-teori-swot http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-manajemen-sumber-daya.html diakses pada tanggal 21 september 2012.
3. http://ikhtisar.com/sinergi-sebagai-bentuk-kerjasama-kreatif/ diunduh pada tanggal 20 Maret 2014, pukul 09:59.WIB
4. http://www.kamusbesar.com/37153/sinergi, diunduh pada tanggal 21 Maret 2014 , pukul 10:11.WIB.

 

 

Police Role in Counterinsurgency Efforts

Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

PAPARAN GAG PAPUA

 

 

 

 

 

LITSUS ANTARA ADA DAN TIADA

PEMANFAATAN DECISION SUPPORT SYSTEM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.
Ropaminal merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivpropam Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri.
Sebagai biro yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan internal Biro Paminal telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya baik berupa kegiatan operasional maupun mengumpulan data dan fakta guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yaitu memberikan informasi yang akurat bagi pimpinan sbagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait pembinaan personel Polri.
Namun dalam perkembangan sistem pendataan dan pengarsipan yang dilakukan oleh saat ini, kebutuhan informasi yang tinggi kadang jika tidak diimbangi dengan penyajian informasi yang memadai, sering kali informasi tersebut masih harus di gali ulang dari data yang jumlahnya sangat besar. Kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai tipe data jauh meninggalkan kemampuan untuk menganalisis, meringkas dan mengekstrak pengetahuan dari data. Metode tradisional untuk menganalisis data yang ada, tidak dapat menangani data dalam jumlah besar. Pemanfaatan data yang ada di dalam sistem informasi untuk menunjang kegiatan pengambilan keputusan, tidak cukup hanya mengandalkan data operasional saja, diperlukan suatu analisis data untuk menggali potensi-potensi informasi yang ada.
Berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di Biropaminal Divpropam Polri masih ditemui adanya kelemahan dalam pengolahan maupun penyiapan data/ informasi yang seringkali dibutuhkan kesegeraan, maupun pengambilan keputusan berdasarkan data manual saja yang terkadang belum uptodate.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kinerja Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri, dinilai perlu menggunakan Decision Support System (DSS) yang dapat memberikan kontribusi kepada para Kabag dan Kasubbag untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dari penulisan ini adalah membuat penulisan yang bersifat analitik mengenai pemanfaatan Decision Support System yang terkait dengan Tupoksi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
2. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah membuat suatu Decision Support System guna mendukung tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.
C. RUANG LINGKUP
Penulisan ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri sebagai database yang dapat mendukung Kabag Litpers dan para Kasubbag dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil penelitian personil yang telah tersedia dalam bentuk data warehouse.

BAB II
DATA DAN FAKTA
Banyak indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa sosok Polri idaman belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Indikator-indikator tersebut antara lain: masih banyaknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung menyakiti hati rakyat, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan buruknya citra Polri di masyarakat.
Data Pelanggaran Anggota Polri Periode 2004-2009
TAHUN PELANGGARAN DISIPLIN PELANGGARAN PIDANA PTDH
TOTAL SELESAI PROSES TOTAL SELESAI PROSES
2004 3.835 2.243 1.592 1.072 886 186 131
2005 2.830 2.142 688 697 411 286 254
2006 2.961 1.681 1.280 961 549 412 150
2007 5.703 4.228 1.475 357 301 56 160
2008 7.035 4.517 2.518 1.164 272 892 252
2009 5.454 1.582 3.872 1.082 108 974 270
Sumber: Mabes Polri,11 Desember 2009

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Kompas yang dimuat pada tanggal 31 Januari 2011 menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hanya 6,5 %. Tingkat kepercayaan ini lebih rendah dibandingkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga agama dan media massa yaitu 7,2 % .
Rendahnya tingkat kepercayaan diikuti dengan merosotnya citra Polri di masyarakat. Hasil survei beberapa lembaga penelitian yang pernah dilangsir selama era reformasi ini menambah lengkap bukti kemerosotan citra Polri di mata masyarakat Indonesia. Salah satu hasil survei LSM Transparansi Internasional Indonesia pada Desember 2007 menyebutkan bahwa citra Polri menduduki peringkat tertinggi sebagai institusi terkorup dengan skor 4,2 yang disusul lembaga pengadilan dan parlemen . Hasil survei tersebut menguatkan hasil penelitian mahasiswa PTIK terhadap institusi Polri sebagai tempat mereka mengabdi sekitar tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Polri sudah mengakar .
Masyarakat tidak puas terhadap kinerja Polri dalam banyak hal. Survei imparsial yang dilakukan oleh Lembaga Penggiat Hak Asasi Manusia terhadap kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Polri menunjukkan ketidakpuasan tersebut. Survei dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2011 meliputi populasi warga Jakarta dengan responden 500 orang terdiri dari umumnya berumur 17 tahun dan sudah menikah. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 4 persen. Hasil survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat mencapai 61,2 persen.

Tabel 2
Tingkat Ketidakpuasan Masyarakat Jakarta terhadap Kinerja Polri
NO BIDANG YANG DINILAI TINGKAT KETIDAKPUASAN (%) KET
1. Penanganan Kasus Korupsi 78,4
2. Penanganan Lalu Lintas 76,6
3. Penanganan Pencurian Kendaraan 67
4. Penegakkan Hukum dan HAM 58
5. Penanganan Lahgun Narkoba 53,2
6. Penanganan Premanisme 53,2
7. Penanganan Sara 40
8. Reformasi Polri gagal 61,2
9. Persepsi keterlibatan dalam KKN 74
10. Keterlibatan dlm Pembuatan SIM 75,8
11. Keterlibatan dlm pungli 61,6
12. Keterlibatan dlm dagang narkoba 59,2
13. Keterlibatan lakukan siksa dlm sidik 49,4
14. Keterlibatan dlm mafia hukum 65,8
15. Kemampuan selesaikan kasus mafia hukum 58,2
Sumber: Hasil Survei Imparsial oleh Lembaga Penggiat HAM di jakarta pada 17 Juni sampai 14 Juli 2011.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

A. DECISION SUPPORT SYSTEM

Turban (1995) mendefinisikan secara lebih spesifik dengan, sesuatu yang interaktif,flexible dan dapat menyesuaikan diri (adaptable) dari sistem informasi berdasarkan komputer, khususnya pengembangan untuk mendukung pemecahan masalah dari non-struktur management, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data, mendukung antar muka yang mudah digunakan dan memberikan wawasan untuk sang pengambil keputusan.
Istilah dari decision support system telah digunakan dengan banyak cara (Alter 1980) dan menerima banyak definisi yang berbeda menurut pandangan dari sang penulis (Druzdzel dan Flynn 1999). Finlay (1994) dan lainnya mendefiniskan DSS kurang lebih sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Decision Support System dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.
Definisi lainnya bisa jadi gugur dibandingkan dengan dua pandangan ekstrim berikut, Keen dan Scott Morton (1978), DSS adalah dukungan berdasar kan komputer untuk para pengambil keputusan management yang berurusan dengan masalah semi-struktur. Sprague dan Carlson (1982), DSS adalah sistem berdasarkan komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan menggunakan data dan model-model untuk memecahkan masalah yang tak terstruktur(unstructured problem). Menurut Power (1997), istilah DSS mengingatkan suatu yang berguna dan istilah inklusif untuk banyak jenis sistem informasi yang mendukung pembuatan pengambilan keputusan. Dia dengan penuh humor menambahkan bahwa jika suatu sistem komputer yang bukan OLTP, seseorang akan tergoda untuk menyebutnya sebagai DSS.
Seperti yang kita lihat, DSS memiliki banyak arti dengan maksud yang kurang lebih hampir sama, yaitu suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah mereka yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur.

Tujuan dari Decision Support System (DSS) antara lain adalah :
• membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur
• mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya
• meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer dari pada efisiensinya.

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain adalah :
• kegiatan intelijen,
• kegiatan merancang,
• kegiatan memilih dan menelaah.
Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam perkembangan cara berfikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan sebuah sistem informasi, dimana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari kondisi internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat.
Kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Pertimbangan-pertimbangan utama telah diperkenalkan oleh Simon untuk melakukan tahapan ini, apakah situasi keputusan ini terprogram atau tidak. Sedangkan kegiatan memilih dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih.
Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut:
• Mengambil elemen-elemen informasi.
• Menaganalisis seluruh file.
• Menyiapkan laporan dari berbagai file.
• Memperkirakan dari akibat keputusan.
• Mengusulkan keputusan.
• Membuat keputusan.
Model DSS terdiri dari:
a. Model matematika;
b. Database;
c. Perangkat lunak.

Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS generator ini berisi modul-modul untuk database, model dan dialog manajemen. Modul database ini menyediakan beberapa hal, seperti: creation, interrogation dan maintenance untuk DSS database. DSS database memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah disimpan. Sedangkan modul model digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, menjaga dan memanipulasi ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini menampilkan electronic spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi.
Setelah kita lihat dan selami tentang data warehouse, kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse adalah sebuah model database yang berguna untuk menyimpan dan memproses data dengan pendekatan kepada kegunaan data dalam pengambilan keputusan bagi EIS atau DSS.
Sebuah DSS (tergantung dengan yang disupport-nya)membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DSS.
Karakteristik dan kemampuan ideal dari suatu DSS antara lain: 1) DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi, 2) Dukungan disediakan untuk pelbagai level, manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer di lapangan, 3) Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group, 4) Menyediakan keputusan ke pelbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan, 5) Mendukung pelbagai fase proses pengambil keputusan: intelligence, design, choice dan implementation, 6) Mendukung pelbagai proses pengambilan keputusan style yang berbeda – beda, 7) Selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, 8) Mudah digunakan, 9) Mencoba untuk meningkatkan efektifitas dari pengambilan keputusan, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, 10) Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah.
Komponen DSS: 1) Data Management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk pelbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System ( DBMS ), 2) Model Management , melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau pelbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan, 3) Communication ( dialog subsystem ), user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini, 4) Knowledge Management, subsystem optional dapat mendukung subsystem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.
Data Management Subsystem terdiri dari dari elemen – elemen: 1) DSS database, 2) Database Management System, 3) Data Directory, 4) Query Facility.
Sistem adalah kumpulan dari obyek – obyek seperti orang, resource, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Sistem terbuka adalah sangat tergantung pada lingkungannya. Sistem ini menerima in put ( informasi, energi, material ) dari lingkungannya dan bisa juga memberikan out putnya kembali ke lingkungan tersebut.
Dua ukuran utama dari sistem adalah efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah derajat seberapa banyak tujuan sistem tercapai. Ini mengacu pada hasil atau out put pada suatu sistem. Efisiensi adalah ukuran penggunaan in put ( atau resource ) untuk mencapi tujuannya.
Karakteristik utama DSS adalah adanya kemampuan pemodelan. Model adalah representasi sederhan atau penggambaran dari kenyataan. Terdapat 3 jenis model : 1) Iconic, yaitu replika fisik dari sistem, biasanya dalam skala tertentu dari bentuk aslinya, 2) Analog, yaitu tak seperti sistem yang sesungguhnya tetapi berlaku seperti itu. Lebih abstrak dari model Iconic dan merupakan representasi simbolis dari kenyataan, 3) Matematis, yaitu kompleksitas hubungan dalam sistem organisasi tak dapat direpresentasikan dengan iconic atau analog, karena kalaupun bisa akan memakan waktu lama dan sulit. Analisis DSS menggunakan perhitungan numerik yang dibantu dengan model matematis atau model kuantitatif lainnya.
Keuntungan model: 1) Biaya analisis model lebih murah daripada percobaan yang dilakukan pada sistem yang sesungguhnya, 2) Model memungkinkan menyingkat waktu, 3) Manipulasi model ( perubahan variabel ) lebih mudah dilakukan bila diterapkan pada sistem nyata, 4) Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan – kesalahan suatu proses trial and error lebih kecil daripada penggunaan model langsung di sistem nyata, 5) Lingkungan sekarang yang makin berada pada ketidakpastian. Penggunaan pemodelan menjadikan seorang manajer dapat menghitung resiko yang ada pada proses – proses tertentu, 6) Penggunaan model matematis bisa menjadikan analisis dilakukan pada kemungkinan – kemungkinan solusi yang banyak sekali, bahkan bisa tak terhitung. 7) Model meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan pelatihan.
Proses Pemodelan: 1 ) Trial And Error dengan sistem nyata, tapi ini tak berjalan bila terlalu banyak alternatif untuk dicoba, akibat samping dari error yang terjadi besar pengaruhnya, lingkungan itu sendiri selalu berubah, 2) Simulasi, 3) Optimisasi, 4) Heuristic.
Pengambilan Keputusan adalah proses pemilihan, diantara pelbagai alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. 4 fase Pengambilan Keputusan: 1) Intelligence, 2) Design, 3) Choice, 4) Implementation. Fase 1 sampai 3 merupakan dasar pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan suatu rekomendasi, sedangkan pemecahan masalah adalah serupa dengan pengambilan keputusan ( fase 1 sampai 3 ) ditambah dengan implementasi dari rekomendasi ( fase 4 ). Pemecahan/ penyelesaian masalah tak hanya mengacu ke solusi dari area masalah/ kesulitan – kesulitan tapi mencakup juga penyelidikan mengenai kesempatan – kesempatan yang ada.
Intelligence Phase, di mana proses yang terjadi pada fase ini: 1) Menemukan masalah, 2) Klasifikasi masalah, 3) Penguraian masalah,4 ) Kepemilikan masalah.
Design Phase, tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal – hal yang mungkin dilakukan termasuk juga di sini pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak. Juga model dari masalahnya dirancang, dites dan divalidasi. Tugas – tugas yang ada pada tahap ini merupakan kombinasi dari seni dan pengetahuan yaitu: 1) Komponen – komponen model, 2) Struktur model, 3) Seleksi prinsip – prinsip pemilihan ( kriteria evaluasi ), 4) Pengembangan ( penyediaan ) alternatif, 5) Prediksi hasil, 6) Pengukuran hasil, 7) Skenario.
Choice Phase adalah fase pendekatan pencarian pilihan di mana ada dua pendekatan yaitu: 1) Teknis Analitis, menggunakan rumusan matematis, 2) Algoritma, langkah demi langkah proses. Suatu DSS menurut definisinya adalah merekomendasikan tetapi tidak membuat suatu pilihan sebagai tambahan untuk menggunakan model yang secara cepat mengidentifikasi alternatif terbaik, DSS dapat mendukung Choice Phase melalui analisi “ what – if “ dan “ goal seeking “. Skenario – skenario yang berbeda dapat dites untuk pilihan yang diinginkan yang bisa memperkuat keputusan akhir.
Impelementasi, di mana pada fase ini ternyata keuntungan yang didapat dari DSS juga sepenting atau malah lebih penting dibanding penggunaan DSS pada fase – fase sebelumnya. Keuntungannya adalah dalam memberikan ketajaman dan detail dari analisis dan out put yang dihasilkan.
Cognition adalah aktifitas suatu individu dalam mengatasi perbedaan antara cara pandangnya dari dalam lingkungan dan apa yang memang benar – benar ada dalam lingkungan itu. Dengan kata lain kemampuan untuk mempersepsi dan memahami informasi.
Pengambil keputusan berfikir dan bereaksi terhadap suatu masalah, berpersepsi, memahami nilai- nilai dan kepercayaan yang dianut, berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain dan juga dari situasi ke situasi yang lain. Sehingga tiap orang akan membuat keputusan yang berbeda – beda. Perilaku bagaimana manajer mengambil keputusan ( dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain ) menjelaskan gaya keputusan mereka.
B. PERBANDINGAN

Berikut ini ulasan Studi Penerapan DSS di Bengkel Manchining Center PT. IPTN (PT. DI) menggunakan Decision Support System sebagai perbandingan dengan Sistem Database Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri.

Bengkel Manchining Center PT. IPTN menerima pemesanan dari Engineering Office. Pesanan yang datang berupa Jadwal Induk Produksi lengkap dengan struktur produk, routing sheet dan lead time tiap item produk. Manajer bengkel harus memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani pesanan tersebut. Tanpa bantuan suatu sistem yang mampu menghitung kapasitas yang tersedia dari bengkel tersebut dan yang juga mampu menghitung dengan cepat kebutuhan kapasitas akan pesanan tersebut, keputusan dari manajer tidak dapat segera terwujud. Kalaupun manajer dapat segera memutuskan mampu, keputusan tersebut tentunya hanya berdasarkan pengalaman masa lalu dan keberanian semata dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan.

Suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu manajer menghadapi masalah tersebut diatas telah berhasil dirancang dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) yang berjudul ‘Rancangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Waktu Penyelesaian Produk Dan Penentuan Harga Pokok Barang’. Untuk dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riil sistem tersebut perlu dimodifikasi.

Sistem Pendukung Keputusan telah berhasil dimodifikasi dengan memperhitungkan penjadwalan ditingkat shop floor sehingga didapatkan JPI realistis. Akan tetapi ternyata sistem ini tidak dapat diterapkan di bengkel Machining Center PT. IPTN pada kondisi riilnya. Hal ini disebabkan karena di bengkel tersebut tidak tersedia data struktur produk, data routing sheet dan data kapasitas mesin tersedia.

Dibandingkan dengan Sistem Pendukung Keputusan Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri yang pada kondisi riilnya telah menyediakan berbagai data dan arsip yang diperlukan untuk menjalankan sistem DSS yang dirancang secara sederhana dalam makalah ini, Sistem DSS dalam tesis Antonius Sarwedi (Teknik Industri ITB, 1995) menurut pendapat penulis tidak diimbangi dengan pengetahuan atau informasi secara riil dan terperinci dari data warehouse dan data mining yang dimiliki secara manual oleh bengkel Machining Center PT. IPTN.

Manajer bengkel seharusnya mengatur cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi dengan baik, walaupun hanya secara manual namun dapat memutuskan dengan segera mampu atau tidak mampu melayani suatu pesanan. Pada intinya pembuatan sistem suatu perusahaan ataupun suatu satuan kerja memerlukan dua sisi pengetahuan ( DSS dan pengumpulan dan penyimpanan database secara riil) dimana keduanya harus digabungkan pada saat membuat sistem DSS.

BAB III
PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI

A. PENERAPAN
Sebuah aplikasi berupa Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) mulai dikembangkan pada tahun 1970. Decision Support Sistem (DSS) dengan didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer disuatu perusahaan dapat memecahkan masalah semi struktur, dimana manajer dan komputer harus bekerja sama sebagai tim pemecah masalah dalam memecahkan masalah yang berada di area semi struktur. DSS mendayagunakan resources individu-individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan.

Data dan Informasi dimasukkan kedalam database dari Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri. Isi Database digunakan oleh Perangkat Lunak Penulisan Laporan, menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan periodik disiapkan sesuai jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikodekan dalam suatu bahasa prosedural seperti COBOL (Common Business Oriented Language) yang merupakan bahasa pemrograman generasi ke-3. Laporan khusus disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tak terduga dan berbentuk database query oleh pemakai yang menggunakan query language dari DBMS atau bahasa pemrograman generasi keempat.

Penerapan DSS pada Bagian Penelitian Personil pada Divpropam Polri digunakan karena Anggaran Satker yang tidak memadai, Bagian Penelitian Personil juga dihadapkan pada meningkatnya jumlah data dan arsip yang harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, disamping itu peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah kasus personil Polri dan data/ informasi menonjol yang berkaitan dengan Personil Polri yang bermasalah serta Sistem komputer tidak mendukung peningkatan tujuan satuan kerja dalam hal efisiensi, efektifitas dan membuat laporan serta analisa dan evaluasi secara periodik khususnya setiap tahun.

  1. Dampak Pemanfaatan DSS
    Dampak dari pemanfaatan Decision Support System (DSS) antara lain :
    • Masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan.
    • Problem yang kompleks dapat diselesaikan.
    • Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.
    o Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik.
    o Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kasat/ Kanit yang kurang berpengalaman.
    o Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif.
    o Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi Kabag Litpers untuk berkomunikasi dengan lebih baik.
    o Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari Kabag Litpers dan para Kasubbag.
  2. Faktor Pendukung DSS
    Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh :
    • Faktor teknologi
    • Faktor kompleksitas struktural
    • Faktor stabilitas politik
    • Faktor intervensi pemerintah
    • Faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut,
    • Faktor gaya pengambilan keputusan dan
    • Faktor kemampuan (intelegensi ,persepsi, dan falsafah)

Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat menberikan keuntungan yang maksimal dengan menggunakan aplikasi Computer Base Information System (CBIS) untuk lingkungan kelompok, seperti: Electronic Meeting System (EMS) dan Group Decision Support System (GDSS). Sistem Pendukung Keputusan Kelompok (group decision support system).

B. IMPLEMENTASI

APLIKASI DATA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN
BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI

  1. APLIKASI PENGOLAH DATA HISTORY PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data litsus personil/anggota Polri dan PNS serta history mereka selama berkarir dalam organisasi Polri, mulai dari saat mereka masuk sebagai polisi / PNS sampai dengan status pangkat dan jabatan terakhir, pendidikan yang pernah mereka ambil baik pendidikan kepolisian atau latar belakang pendidikan awal mereka, kemudian prestasi apa saja yang pernah mereka lakukan, pernah atau tidaknya mereka melakukan pelanggaran atau tindak pidana selama bertugas serta penghargaan atau hukuman apa yang pernah mereka terima sesuai dengan tanggal perubahan yang terjadi. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan informasi mengenai latar belakang keluarga personil yang berguna untuk menarik benang merah latar belakang keluarga mereka terhadap bahaya laten seperti keterlibatan dengan aliran komunisme ataupun jaringan Teroris / Radikalisme.
    Aplikasi ini akan memudahkan Kabag Litpers Divpropam Polri dalam mendapatkan informasi mengenai anggota Polri secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.
  • APLIKASI PENGOLAHAN ARSIP DATA PERSONIL
    Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi berupa arsip – arsip hasil scan mengenai anggota tertentu, sehingga dapat mengurangi penggunaan arsip secara fisik yang beresiko mengalami kerusakan ataupun hilang sekaligus mempermudah proses pencarian arsip penting mengenai personil Polri pada saat dibutuhkan baik oleh Satker Polri lain maupun kebutuhan di Divpropam Polri dalam melakukan penyelidikan pada anggota Polri yang terlibat kasus. Aplikasi ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang mereka terima selama karir mereka.
    ARSITEKTUR DSS DALAM DALAM MENDUKUNG TUPOKSI BAGIAN PENELITIAN PERSONIL DIVPROPAM POLRI
    WAREHOUSE DATA :

  • internal. : berupa riwayat histori personil yang terdapat pada bag litpers divpropam polri.
  • eksternal : catatan khusus terkait pelayanan pengaduan masyarakat, skep hukuman dan copy vonis pidana dari pengadilan .
    dalam merancang DSS untuk mendukung tupoksi bagian penelitian personil divpropam polri diperlukan konsep implementasi yang disesuaikan sesuai dengan tugas pokok dari bag litpers divpropam polri, adalah sebagai filter terhadap segenap aspek etika profesi polri selakau pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat , dimana penilaian yang dikeluarkan oleh litpers divpropam merupakan dasar pertimbangan oleh satker lain untuk kelangsungan karir , promosi , jabatan serta pengembangan organisasi polrisecara lebih luas . berkenaan dengan tugas pokoknya bag litpers selanjutnya akan mengolah data dan informasi terkait etika profesi seseorang anggota polri untuk dinyatakan layak, atau ytidak layak bekerja sebagai anggota polri.
    tumpukan data terkait histori personil maupun data catatan khusus akan diolah melalui manajemmen pengelolaan data / Database Management System ( DBMS) , untuk kemudian dikelola, dengan dipilih dan dilihat hubungan dari masing masing data yang ada untuk menetukan kriteria kelayakan etika dan profesi personil yang bersangkutan.
  • Manajemen pengelolaan data berdasarkan Entitas dan atribut data
    ENTITAS DATA CATATAN KHUSUS/ KUMPLIN RIWAYAT HIDUP PERSONIL PENGADUAN MASYARAKAT
    ATRIBUT DATA Identitas personil identitas personil identitas personil
    jenis pelanggaran pendidikan jenis pelanggaran
    jenis hukuman jabatan identitas korban
    lama hukuman keluarga kerugian yang timbul
    kinerja pasca hukuman prestasi upaya yang telah dilakukan
    frekuensi pelanggran pelanggaran
    nama penyidik kualifikasi

    Dengan pendekatan Quantitative Model dapat melakukan pemilihan dan perhitungan secara parsial dan komulatif sesuai ketentuan terhadap data-data kuantitatif yang ada, meliputi: hasil ada atau tidak ada catatan khusus/ kumplin, rangking hasil pendidikan dan kejuruan,ada atau tidak ada laporan pengaduan masyarakat
    KNOWLEDGE MANAGEMENT
    Dalam Penyiapan data personil terkait aspek ETIKA dan profesi, bila terdapat penilaian negative yang bersumber dari data KUMPLIN , maupun adanya YANDUMAS maka , berdasarkan peraturan kapolri yang digunakan, untuk personil tersebut dinyatakan tidak layak untuk diberikan kenaikanpangkat, promosi jabatan, mutasi sampai terdapat suatu perbaikan dan pemberian hukuman / selesai melaksanakan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan
    ALGORITMA :
    1. IF ANGGOTA = TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    2. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN NAMUN ADA YANDUMAS THEN KATEGORI = PENGAWASAN ; SOLUSI TIDAK BOLEH DAPAT PROMOSI SAMPAI MASA PENGAWASAN SELESAI.
    3. IF ANGGOTA = TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR KUMPLIN DAN DAFTAR YANDUMAS THEN KATEGORI = BERSIH ; SOLUSI BOLEH MENDAPAT PROMOSI.

    BAB IV
    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

    A. KESIMPULAN

    1. Implementasi DSS akan menyediakan data atau informasi mengenai anggota Polri / PNS secara cepat dan efektif terutama pada saat mereka menyelidiki setiap anggota Polri / PNS yang pernah atau sedang terjerat masalah pelanggaran maupun tindak kriminal.
    2. Dengan Penerapan dan Implementasi Decision Support System, Kabag Litpers Divpropam Polri dapat memperoleh informasi yang memberikan pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap para anggota yang terjerat kasus ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan personil dalam kenaikan pangkat atau jabatan.
    3. Aplikasi DSS ini juga berguna dalam memudahkan proses pengiriman data arsip secara digital untuk keperluan Satker lain seperti halnya jika ada personil di Satker lain yang mengajukan kenaikan pangkat, sehingga membutuhkan arsip digital sebagai bukti penghargaan ataupun hukuman yang diterima selama masa dinas Personil yang bersangkutan.
    4. Pertimbangan pengambil keputusan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

    B. REKOMENDASI

    1. Sebagai sebuah Satuan Kerja yang menangani bidang Penelitian Personil Polri / PNS yang mempunyai Tupoksi melakukan screening dalam rangka menentukan kelayakan para personil Polri / PNS pada tingkat nasional dan di tingkat Mabes pada khususnya, sudah selayaknya menggunakan aplikasi DSS dalam mendukung Tupoksi di masing-masing penugasan yang telah diatur oleh Divpropam Polri.
    2. Dalam rangka mendukung pemanfaatan DSS pada Database Bag Litpers Divpropam Polri perlu dikembangkan kemampuan para personilnya dengan memberikan pelatihan guna mengoperasikan secara tepat dan efisien mengenai aplikasi DSS yang telah dirancang oleh Penulis.
    3. Dukungan Anggaran dalam bentuk kebijakan baru dan motivasi dari Pimpinan perlu ditingkatkan guna mempercepat terlaksananya pemanfaatan DSS secara tepat guna dan efisien demi memajukan penggunaan teknologi di Bag Litpers Divpropam Polri.

    DAFTAR PUSTAKA

     Irfan Subakti, Diktat Mahasiswa STIK, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), Jakarta, Juni 2011;
     A.Turban, Efraim; Aronson, Jay, E.; Liang, Ting-Peng. Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice-Hall ,2005;
     Irfan Subakti, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), ITS, Surabaya, 2002.
     Anonimous. 2007. Sistem Pendukung Keputusan Jaringan Saraf Tiruan Untuk Optimasi Pemilihan Multiple Proyek.
    http://arisn.staff.ugm.ac.id/files/10/8/Presentasi Tugas Besar – Optimasi Pemilihan Proyek.pdf.
     Anonimous. 2005. Managerial Decision Making And Decision Support System.
    http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/5/jbptgunadarma-gdl-course-2005-tim pengajar – 202-dss.doc.
     Proposal AIPT 2007: Standar Sistem Informasi Universitas Airlangga
     Santoso, Lucky E. 2006. Mengajarkan Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Microsoft Excel Dan Visual Basic For Applications. http://www.lesantoso.com.
     Sarwedi, Antonius. 1995. Studi Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Di Bengkel Machining Center PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara.
    http://digilib.ti.itb.ac.id/go.php?id= jbptitbti-gdl-s2-1995-antoniussa-1341.

    KEJAHATAN INSURJENSI DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI INDONESIA

    DSC_0136

    kejahatan insurgensi dalam konteks pemolisian di Indonesia

    I. Permasalahan
    Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat pribumi dalam mengembangkan jaringannya, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh – tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata.
    Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) sebagai salah satu institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian di wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah beberapa kali meminta tambahan perkuatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi ( BKO ) dari Mabes Polri.
    BKO berupa pengiriman pasukan dari Korbrimob Polri, Satuan Brimob Polda maupun BKO dari fungsi teknhis Kepolisian lainnya bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada Polda Papua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan tentram di Papua, walaupun sampai saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.
    Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri, di Papua konflik sosial terjadi secara vertikal dan horizontal secara simultan.
    Konflik vertikal di wilayah hukum Polda Papua dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata maupun oleh ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, berikut ini beberapa bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/website dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.
    Potensi konflik komunal di Papua terjadi dengan bentuk berupa konflik penyelenggaraan pemilukada, konflik antar suku, konflik tanah ulayat, konflik antara masyarakat pendatang dan lokal.
    Serangan secara sistematis menggunakan senjata api, bahan peledak, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sasaran aparat Negara maupun masyarakat umum yang diidentifikasikan sebagai musuh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang teroganisir serta memiliki penguasaan wilayah kedudukan adalah sesungguhnya merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya.
    Muradi (2014) mengatakan bahwa konsep sedemikian merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.
    Sebagai rumusan masalah dalam telaahan staf ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh jajaran Korbrimob Polri sebagai garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum bersama unsur kepolisian di tingkat Mabes Polri dan Polda Papua dalam menanggulangi fenomena gangguan keamanan berintesitas tinggi yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan di Papua.

    DSC_0244

    II. Fakta-fakta
    Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kab Puncak Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI / PNG), Penyerangan terhadap Pos TNI / Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patroli maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah/ swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan Senpi aparat TNI / Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.
    Selalu yang menjadi alasan dari tindakan yang mereka lakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia atas keinginan merdeka/ referendum dan penentuan nasib sendiri (self determination).
    1. Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 18.50 WIT telah terjadi penyerangan dan penembakan di Pos Kompas unit Intel DIM 1714/JP Kota Lama Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata TPM/OPM, yang mengakibatkan 2 ( dua ) orang anggota TNI atas nama Serda Laowe dan Praka Adi mengalami luka tembak.
    2. Surat Dirjen Perhubungan Udara , nomor : AU.101/1/16 DRJU.KUM2014 , tanggal 21 Januari 2014 perihal penyerahan komando operasi Bandar Udara Mulia , yang dialamatkan kepada Kapolres Puncak Jaya dengan tembusan surat kepada Kapolri , yang menjadi latar belakang adalah telah terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan pengacau keamanan yang mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Mulia serta adanya ketakukan personil Bandara Mulia atas ancaman kelompok pengacau keamanan yang tidak segan–segan menggnakan senjata api.
    3. Informasi khusus Intelijen Korbrimob Polri bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 telah terjadi penembakan oleh kelompok tidak dikenal terhadap anggota TNI AD Batalyon 753, di Pintu Angin bawah Bandara Mulia Distrik Kulirik Kabupaten Puncak Jaya Papua dengan mengakibatkan korban atas nama Pratu Sugianto meninggal dunia akibat tembakan pada bagian kepala, kaki kiri dan paha kanan.
    4. Informasi Khusus Intelijen Korbrimob Polri tanggal 2 Februari 2014 tentang peristiwa penyerangan terhadap pasukan patroli gabungan TNI/ Polri di kampong Sasawa Serui Distrik Kosiwo Kabupaten Yapen Barat Papua pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 , pukul 11.30 WIT, dimana telah terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok Kriminal bersenjata ( TPN/OPM) pimpinan Fernando Warabai, yang mengakibatkan 3 ( tiga) orang anggota pasukan Patroli gabungan menjadi korban : Briptu Robert Danunan (anggota Polair) luka tembak diatas lutut kanan, Praka Hasim ( anggota TNI ) luka akibat ricochet , Mario Bonai ( pengemudi speed boat ) luka pada pinggang kiri.
    Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom , penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termsuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua , memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum , pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.
    III. Konsep kejahatan Insurgensi
    Insurgency dalam penjelasan Oxford advanced learner’s dictionary disebutkan sebagai “an attempt to take control of country by forces” atau dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk mengambil alih Negara / wilayah dengan kekuatan bersenjata, kemudian konsep insurjensi mendapat penjelasan lewat tinjauan literatur strategic studies yang diberikan Tito Karnavian dalam sebuah ceramah di STIK –PTIK , bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”, (Colin S. Gray dkk, 2002) Insurgensi merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau non-konvensional.
    Penjelasan terhadap makna perang konvensional dan non konvensional sangat penting untuk mengantar pemahaman kepada Polri, mengingat keenganan bagi Polri khususnya pasca reformasi tahun 1998 yang secara tegas –tegas memisahkan urusan keamanan yang identik dengan kriminalitas dengan pertahanan yang identik dengan terminologi perang sebagai domain tugas militer di Indonesia.
    Namun bilamana secara lebih luas pemaknaan terhadap terminologi perang itu sendiri dapat dilihat dari definisi perang secara konvensional yang terjadi karena kedua pihak menggunakan metoda dan alat yang sama, dan cenderung melibatkan negara sebagai aktor perang (misalnya AS melawan Irak ), maka dalam perang non konvensional yang kelak akan disebut sebagai perang asimetris, terjadi bilamana kedua pihak yang bertikai tidak menggunakan metoda dan asset yang sama.
    Sebagai sebuah penjelasan terhadap definisi perang asimetris dalam konteks ke-Indonesia-an adalah terjadi ketika satu pihak menyadari kekuatannya jauh lebih lemah dan pasti kalah jika menghadapi lawan dengan metoda yang sama, maka ia akan memilih cara lain untuk tidak langsung menghadapi kekuatan lawan (Liddlehart, menyebutnya dengan indirect approach), sebaliknya pihak yang lemah yang kemudian disebut insurgen akan menggunakan unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan perang.
    Konteks untuk memenangkan perang dengan menggunakan secara optimal aspek- aspek diatas, akhirnya akan memaksa Polri untuk meninggalkan keeganan secara membabi buta terhadap konsep perang, dengan melihat penjelasan terhadap fenomena insurjensi yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan atau domain tugas polisi, apalagi ketika : pihak insurgen senantiasa memanfaatkan waktu dengan membuat perang berlarut berkepanjangan , berwujud serangan–serangan sporadis, dengan sasaran terpilih adalah simbol-simbol negara dan kedaulatan, namun tanpa harus menguasai wilayah tetapi berada dimana-mana karena mobilitas yang tinggi maupun luasnya jaringan organisasi, sehingga dengan mudah merebut dukungan masyarakat (dalam dan atau luar negeri) dan alasan yang tepat untuk melegitimasi perlawanan mereka (Baylis, 2002).
    IV. Peran Polri dalam lawan kejahatan insurjensi
    Serangan secara sporadis dan berlarut larut akan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat atas kehilangan daya kontrol, otoritas dan kuasa aparat negara dalam menjaga keamanan secara umum, insurgen akan terus membuat lawan kehilangan legitimasi dan dukungan masyarakat.
    Pihak insurgen menyadari bahwa adanya sumber daya politik dan kekerasan merupakan bargaining power yang dimiliki untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka kehendaki, maka tidak pelak nantinya sumber daya politik diwujudkan dengan membentuk organisasi atau jaringan yang digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, proganda dan demonstrasi dan berbagai cara diplomasi dan politis lainnya, sedangkan cara kekerasan dilakukan untuk mendukung eksistensi organisasi politik yang telah dibangun, dengan bentuk : terorisme, perang gerilya, dan perang konvensional.
    Terorisme dilakukan terhadap sasaran sipil (non combatan) di dalam atau luar kota, perang gerilya umumnya dilakukan terhadap sasaran combatan atau petugas keamanan yang menjadi garda depan dari penjaga kedaulatan negara dalam konteks keamanan ( Polisi ) dan pertahanan ( Militer ) di luar kota dan kawasan yang tidak terjangkau oleh kekuatan –kekuatan organ pemerintah, dan perang konvensional diadopsi jika kekuatan yang dimiliki kelompok insurgen dirasakan telah memadai minimal menyamai kemampuan lawan untuk berhadapan secara terbuka dan frontal.
    Kepentingan bagi Polri memahami penjelasan atas konsep Insurgensi sebagai sebuah fenomena perlawanan sekelompok orang terhadap negara, harus dilihat dari sisi strategi dalam insurgensi itu sendiri, bahwa apapun pilihan strategi yang dilakukan oleh insurgen dalam perjuangannya merupakan suatu potensi gangguan keamanan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berupa : konspirasi, perang ( kekerasan ) berkepanjangan, military-foco, dan terorisme kota.
    Setiap strategi yang dipilih oleh kelompok insurgen membutuhkan kehadiran dan tindakan kepolisian untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara optimal terhadap pelaku tindak kejahatan berbentuk insurgensi diseluruh wilayah Indonesia. Sebuah penjelasan tentang efektifitas dalam melawan insurgensi adalah dengan belajar dari beberapa kegagalan pendekatan dan doktrin militer berskala penuh dalam menghadapi insurgensi , kegagalan misi bantuan militer Amerika kepada pemerintah Vietnam Selatan dalam membendung komunisme yang diidentikan sebagai insurgensi pihak Vietnam Utara dibantu pemerintah China, kegagalan konsep War on Terror yang dilancarkan Amerika terhadap kelompok insurgen di Afganistan dan Pakistan.
    Tiga prinsip dasar dalam penanggulangan insurgensi menurut Thomas MocKaitis:1990 dalam Karnavian adalah minimum force, civic-military cooperation, dan tactical flexibility unit , dimana taktik ini sukses digunakan untuk mengeliminir kekuatan insugensi yang terjadi di Semenanjung Malaya oleh Bala tentara Inggris pada saat berlangsung kampanye Malayan Emerging.
    Sebagai sebuah ”urusan negara ” fenomena terjadinya insurgensi seperti yang terjadi di Papua dalam bentuk penyerangan, pembunuhan, perampasan senjata api termasuk pembakaran dan penutupan Bandara Mulia adalah bukan merupakan pekerjaan satu atau dua instansi pemerintah semata , namun merupakan persoalan bagi seluruh rakyat indonesia terutama untuk :
    Pertama merumusakan sejauh mana minimum force tersebut boleh dilakukan, bagaima rule of enggagement / aturan bertempur setiap komponen yang disebut ” force ” tadi dapat bekerja secara minimum namun tetap optimum.
    Kedua adalah bagaimana rumusan antara kerjasama pihak militer / keamanan dengan pemerintah sipil dalam menjamin bahwa kerjasama yang dilakukan nantinya akan memeberikan hasil adanya keberanian masyarakat yang secara naluriah bersifat netral untuk kemudian memilih bergabung dengan pemerntah Indonesia.
    Ketiga adalah rumusan Tactical Flexibility Unit , dari kehadiran pasukan gerak cepat dengan mobilitas dan daya jelajah luas untuk memberikan tekanan-tekanan secara tepat kepada sasaran terpilih, namun dalam konteks ke-Indonesia-an pada tahap ini akan memunculkan diskusi baru, apakah nantinya tactical flexibility unit tadi diwujudkan dengan membentuk satuan Militer yang diberikan kewenangan Polisionil atau dengan membentuk satuan Polisi berkemampuan taktis militer guna menghadapi kejahatan insurgensi di Papua.

    DSC_0393 - Copy

    V. Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua
    Dengan mempelajari lintasan sejarah yang memiliki kaitan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat Papua adalah sampai saat ini masih melekat pemahaman sekelompok masyarakat asli Papua yang menganggap bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat).
    Keyakinan ini memunculkan sikap nasionalisme untuk memisahkan diri dari NKRI dan menuntut kemerdekaan/referendum serta penentuan terhadap diri sendiri (self determination) bagi masyarakat Papua.
    Gerakan untuk mewujudkan kemerdekaan / self determination tadi diwujudkan dalam berbagai tindakan kriminal bersenjata didukung gerakan politik seperti melakukan propaganda-propaganda melalui media massa lokal, nasional dan media elektronik/website serta melakukan diplomasi di dalam dan di luar negeri yang dilakukan oleh kelompok/Ormas ekstrim yang menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
    Dengan maksud agar pembangunan daerah di Papua lebih efektif dengan membagi Provinsi Papua menjadi beberapa Provinsi baru , malah pada akhirnya menimbulkan sikap kontra dikalangan masyarakat terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU No. 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Inpres No. 01 tahun 2003 tentang percepatan Pelaksaanaan UU No. 45 tahun 1999.
    Kelompok masyarakat yang menolak, beranggapan bahwa upaya pemekaran wilayah tidak sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, karena setiap adanya Pemekaran wilayah maka haruslah terlebih dahulu dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
    Guna mendalami lebih lanjut terhadap persoalan kemanan di Papua sebagai akibat kejahatan insurgensi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata , dapat dilakukan dengan cara mendaalami informasi seperti :
    1. SIAPA : kejahatan insurgensi di Papua umumnya dilakukan secara berkelompok, dengan susunan kelompok dibuat seperti struktur dan hierarchy militer , hasil identifikasi intelijen menyebutkan bahwa terdapat Kelompok / Ormas yang secara terbuka dan tersamar menyatakan diri sebagai pendukung dari gerakan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), dimana arah strategi kebijakan mereka adalah menentang setiap kebijakan pemerintah Republik Indonesia serta bertujuan ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok/Ormas tersebut antara lain :
    1) Dewan Adat Papua (DAP) yang dipimpin oleh FORKORUS YABOISEMBUT. DAP merupakan motor dari gerakan rakyat Papua untuk menuntut pemerintah Indonesia melakukan referendum bagi penentuan nasib rakyat Papua, mendesak pemerintah NKRI untuk melakukan dialog dengan Bangsa Papua yang dimediasi pihak internasional yang netral dan merupakan motor dari gerakan rakyat Papua menolak Undang Undang Otonomi khusus kepada Pemerintah NKRI serta mendesak pemerintah RI untuk mengakui dan mengembalikan kedaulatan rakyat-bangsa Papua sesuai Proklamasi tanggal 1 Desember 1961.
    2) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dipimpin oleh BUCHTAR TABUNI. KNPB didirikan tanggal 09 Nopember tahun 2008 bertujuan untuk referendum bagi rakyat Papua dengan menentukan pilihan sendiri (self determination referendum) dan membawa pendudukan NKRI ke Mahkamah Hukum Internasional, KNPB tercatat beberapa kali telah melakukan kegiatan-kegiatan propaganda dan diplomasi di dalam dan di luar negeri untuk mencapai tujuannya.
    3) West Papua National Authority (WPNA) yang dipimpin oleh EDISON WAROMI, SH selaku presiden Eksekutif, WPNA melakukan diplomasi, kampanye dan lobi-lobi di dalam dan di luar negeri sebagai strategi untuk dapat melakukan dialog dengan pemerintah NKRI yang dimediasi oleh pihak internasional yang netral sebagai upaya untuk dapat menentukan pilihan sendiri (self determination) bagi rakyat Papua.
    4) International Lawyers for West Papua (ILWP) yang dideklarasikan oleh BENNY WENDA dan MELINDA JANKI di Guyana, Amerika Selatan pada 5 April 2009, yang bertujuan sebagai wadah pengacara internasional dalam mendukung pergerakan Papua merdeka melalui jalur advokasi dengan strategi memperjuangkan kebebasan, perdamaian, hak asasi dalam menentukan nasib sendiri (merdeka) dibawah hukum international bagi masyarakat Papua dengan jalur-jalur diplomasi di dalam dan di luar negeri.
    2. BAGAIMANA MODUS OPERANDI: dilakukan dengan mendadak menunggu kelemahan ,cepat dan massif menggunakan senjata api, panah, maupun bom Molotov dan bom rakitan dan segera menghilang ke hutan-hutan dan pinggiran kota / hit and run , termasuk kerap menggunakan masyarakat umum sebagai perisai hidup dengan bersembunyi ditengah –tengah masyarakat.
    3. SIAPA SASARAN : adalah aparat pemerintah khususnya non penduduk asli atau pendatang, anggota Polri dan TNI secara pribadi maupun institusi berupa markas dan inventaris senjata api dan munisi.
    4. KAPAN / TIME LINES : terjadi secara terus menerus dan kadang dibeberapa tempat secara bersamaan dengan prediksi adanya pesta bakar batu diselenggarakan pasca keberhasilan melakukan serangan terhadap pos ataupun personil TNI/ Polri.
    Dengan melihat pola tindakan yang telah dilakukan oleh Polda Papua termasuk adanya penambahan kekuatan Brimob dari Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda, perlu menjadikan perhatian apakah dengan metode dan cara- cara pendekatan yang dilakukan baik selama ini dapat secara tuntas menyelesaikan dan menghentikan rangkaian peristiwa berupa kejahatan insurgensi berimplikasi kontijensi tidak akan terjadi kembali di Papua.
    Adalah menjadi kebutuhan bagi Polda Papua dan Mabes Polri dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan Insurgensi secara sistematis dan berhasil dan berdaya guna tentunya adanya kebutuhkan suatu program yang memiliki kebijakan , kelembagaan , system dan metode serta peralatan yang sesuai harapan.
    VI. Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua.
    Saat ini Polda Papua beserta jajaran dibantu oleh BKO kekuatan Brimob dari Mabes Polri telah melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan insurgensi yang terjadi, walaupun belum menerapkan format tactical flexibility unit seperti yang digariskan sebagai salah satu dari 3 prinsip dasar penanggulangan insurgensi.
    Menjadi kebutuhan segera bagi Mabes Polri dan Polda Papua untuk melaksanakan implementasi prinsip –prinsip dasar penanggulangan kejahatan insurgensi secara simultan, dalam hal ini adalah dengan menyusun langkah antisipasi taktis dan strategis dengan rentang waktu sekarang / saat ini harus segera dilakukan kemudian dilanjutkan langkah antisipasi kedepan / dimasa mendatang.
    Kebutuhan segera berupa penyusunan atau peningkatan kemampuan personel Mabes Polri dan Polda Papua khususnya dari fungsi Brimob dalam format tactical flexibility unit adalah tidak lepas dari kenyataan pasca reformasi 1998, timbul keengganan dalam tubuh Polri dan Brimob untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan maneuver lapangan berformat kemampuan Gerilya Anti Gerilya dimana kemampuan ini diidentikan sebagai kemampuan militer yang harus dihilangkan dari tubuh Brimob sebagai bagian dari upaya mewujudkan format Polisi sipil di Indonesia.
    Keengganan untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan Geilya Anti Gerilya dalam bentuk taktik dan teknik lawan insurgensi secara dramatis berujung kepada penurunan kemampuan daya tembak , daya maneuver dan daya jelajah pasukan Brimob pada saat menghadapi situasi kontijensi yang membutuhkan tindakan kepolisian dilakukan di medan operasi yang secara de fakto di kuasai oleh kelompok bersenjata , dalam jangka waktu yang lama , terus menerus , berlarut-larut dengan agenda melakukan kejahatan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas Negara.
    Gejala penurunan kemampuan maneuver Brimob ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di pasca reformasi 1998, terdapat setidaknya 2 tragedi yang bisa menjadi acuan sejarah, pertama adalah Tragedi Minggu Palma di tahun 1976 terjadi sebagai akibat kurang antisipasi Polri dan Korbrimob membaca tanda–tanda jaman, sehingga keputusan melikuidasi kekuatan dan kemampuan lawan gerilya Resimen Pelopor harus dibayar mahal di Timor Timur.
    Peristiwa kedua adalah akibat salah penerapan taktik dan teknik dalam menghitung kekuatan dan maneuver kelompok kriminal bersenjata oleh Satuan Densus 88 / AT Mabes Polri , tragedi yang berujung dengan gugurnya beberapa anggota Polri terbaik dari Densus 88 /AT dan anggota Satuan Brimob Polda Aceh.
    Upaya raid yang dilakukan Densus 88/AT dengan format pertempuran jarak dekat ( PJD ) dipatahkan dengan taktik dan teknik Gerilya yang dilancarkan oleh jaringan teroris yang sudah sejak lama menguasai sehingga hapal diluar kepala untuk menggunakan pegunungan di Aceh Besar sebagai medan latihan, walaupun pada akhirnya setelah mendatangkan tambahan Satuan Brimob dari Mabes Polri , upaya penegakkan hukum berupa penangkapan terhadap anggota jaringan teroris dapat dilakukan secara tuntas.
    Pembentukan Tactical Flexibility Unit berkemampuan Gerilya Anti Gerilya di Korps Brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah merupakan jawaban yang paling logis atas diskusi bagaimana menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua dan siapa yang harus ditugaskan secara efektif dan efisien menghadapi kejahatan insurgensi, apakah Militer berkewenangan polisionil atau Polri yang dilengkapi kemampuan militer.
    Dalam jangka waktu dekat untuk kepentingan taktis meningkatkan kemampuan Gerilya Anti Gerilya bagi segenap personil Korps brimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua, dilakukan dengan pembentukan unit –unit kecil yang mampu bergerak secara terus –menerus dengan mobilitas tinggi untuk mengejar dan mengiring serta penangkapan dalam koridor hukum terhadap aktivitas kelompok yang melakukan kejahatan insurgensi di Papua.
    Beberapa alternatif yang dapat diambil dalam meningkatkan / Upgrade kemampuan personel Satuan Brimob Polda Papua sebagai penanggap pertama ancaman kejahatan insurgensi di Papua , kemudian jajaran Mako Korbrimob Polri sebagai Satuan Cadangan Pusat yang siap sedia sewaktu waktu diturunkan dalam menanggulangi kejahatan insurgensi di Papua, sebagai usulan dan alternative adalah sebagai berikut :
    1. Mengirim seluruh personel Satuan Brimob Polda Papua ke Pusdik Brimob Watukosek ataupun Puslat Korps Brimob Polri untuk memperoleh latihan Gerilya Anti Gerilya, sekaligus timba pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan instruktur yang ada di masing lembaga.
    2. Mengirim beberapa personil terbaik Satuan Brimob Polda Papua untuk mendapat pelatihan intensif Gerilya Lawan Gerilya yang berkaitan dengan pembentukan Tactical Flexibility Unit di Polda Papua , sekaligus disiapkan sebagai kader- kader pelatih Gerilya Anti Gerilya.
    3. Membentuk Mobile Training Team / MTT ( team pelatih bergerak) untuk datang ke Satuan Brimob Polda Papua untuk kemudian secara simultan mendatangi Detasemen dan Subden- Subden / Kompi dalam jajaran Satuan Brimob Polda Papua, untuk memberikan pengetahuan , latihan dan sekaligus memberikan asistensi kepada Satuan Brimob langsung di tingkat bawah ( kompi Brimob) dalam membentuk Tactical Flexibility Unit.

    DSC_0394 - Copy

        Sebagai salah satu pemikiran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan membentuk  MTT ( Mobile Training Team ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
    

    1) Waktu yang diperlukan relative lebih singkat dengan mendatangkan MTT dibandingkan dengan memobilisasi personel Satuan Brimobda Papua untuk datang berlatih ke Jakarta maupun ke Watukosek Jawa Timur.
    2) Efesiensi biaya dapat ditekan sehingga tidak menggangu rencana anggaran Satuan Brimobda Papua, biaya akomodasi , tiket perjalanan ,dan lain lain yang sekiranya timbul pada saat mengeser personil sat Brimobda Papua dapat dihilangkan.
    3) Tanggung jawab pengamanan wilayah yang menjadi tugas Satuan Brimob Polda Papua dapat terus dilaksanakan , MTT yang akan mendatangi Subden/ kompi-kompi sebagai pangkalan gerak pasukan.
    4) Dengan mendatangkan MTT maka seluruh personil Satuan Brimob Polda Papua dapat menerima latihan , dan materi dengan standar yang sama, sehingga proses transfer of knowledge dapat berlangsung secara massal, peserta dapat langsung berinteraksi dengan anggota MTT untuk berbagi pengalaman dan teknik.
    VII. Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua
    Kebutuhan dalam rangka menyiapkan Mobile Training Team / MTT sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit adalah tidak terlepas dari bagaimana Kebijakan Kapolri , Kakorbrimob Polri sebagai pengambil keputusan di tingkat Mabes Polri dan Kapolda Papua atas keyakinan teoritik bahwa :
    Selain dengan penggunaan Minimum Forces dan Civic Military Cooperation , maka keberadaan Tactical Flexibility Unit merupakan langkah pamungkas Polri dalam upaya penengakkan hukum terhadap kejahatan insurgensi, sebelum fenomena ini diambil alih penangananya dengan kekuatan militer berskala penuh melalui Darurat Sipil atau bahkan Darurat Militer.
    1. Desain aspek sumber daya manusia
    a. Proses rekruitmen kandidat merupakan personil yang telah bertugas minimal 1 tahun, kandidat bukan merupakan personel : Inspektur , Brigadir atau Bhayangkara remaja yang baru lulus tahap pendidikan pembentukan, hal ini dimasukkan agar masing-masing Kasat Brimob atau atasan langsung dapat melakukan observasi terhadap konduite , kinerja dan disiplin personel yang bersangkutan.
    b. Seleksi dilaksanakan secara terbuka untuk menemukan personel yang memiliki kualitas fisik prima , mental yang baik serta kecerdasan dan kematangan dalam mengambil keputusan,
    2. Desain system dan metode
    a. Aspek kurikulum : terdapat beberapa refensi terkait kemampuan Gerilya Anti Gerilya yang dapat digunakan sebagai kurikulum dalam latihan Tactical Flexibility Unit yang dimulai dengan pembentukan Mobile Training Team Korbrimob Polri , sebagai sebuah informasi bahwa pasca reformasi 1998 , kemampuan Gerilya Anti Gerilya secara praktis hampir tidak lagi dipertahankan dan dikebangkan, pendidikan kejuruan Pelopor secara kuantitas hanya diikuti oleh sangat sedikit personel Brimob dan bahkan semenjak tahun 2010 dengan jumlah peserta hanya 50 orang, pendidikan kejuruan Pelopor sudah tidak diadakan lagi.
    b. Sebagai sebuah perbandingan kurikulum Gerilya Anti Gerilya adalah dengan merujuk kepada :
    1) Himpunan Bahan Ajaran Kursus Komando terbitan Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus TNI AD tahun 2005;
    2) Ringkasan Hanjar Opswanger Bagi Instruktur Korps Brimob Polri T.A. 2001 terbitan Pusat Kesenjataan Infanteri, Mabes TNI AD;
    3) Ranger Handbook, terbitan Ranger Training Brigade US Army Infantry School Fort Benning, Georgia 2006;
    4) Bahan Ajaran Utama Pendidikan Pelopor, terbitan Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, tahun 1997.

    PERBANDINGAN MATERI PENDIDIKAN

    1. KURSUS KOMANDO KOPASSUS , 2005

    LAMA PENDIDIKAN ADALAH 6 BULAN 1. ILMU MEDAN
    2. PIONIR
    3. PENDIDIKAN GERAKAN PERORANGAN
    4. DEMOLISI
    5. PENGETAHUAN PERSENJATAAN RINGAN
    6. PENGETAHUAN RADIO
    7. PERTOLONGAN PERTAMA DI LAPANGAN
    8. TEKHNIK BRIEFING
    9. KSPT ( KODE SINYAL PESAWAT TERBANG)
    10. BANTUAN TEMBAKAN
    11. PENGETAHUAN OPERASI SANDI YUDHA
    12. OPERASI KOMANDO
    13. OPERASI RAID
    14. OPERASI PENYEKATAN
    15. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
    16. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
    17. PENDARATAN LAUT
    18. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
    19. SERBUAN RUANGAN
    20. PENGETAHUAN OPERASI MOBILISASI UDARA
    21. TEKHNIK PERTEMPURAN REGU ANTI GERILYA
    22. SERANGAN REGU KOMANDO
    23. PATROLI
    24. GERILYA LAWAN GERILYA
    25. PENJEJAKAN ANTI PENJEJAKAN
    2. HANJAR OPSWANGER PUSENNIF , 2001
    LAMA PENDIDIKAN ADALAH 3 BULAN 1. PENGETAHUAN OPSWANGER
    2. PATROLI KEAMANAN PERTAHANAN
    3. PATROLI PENGHADANGAN
    4. PATROLI PENYERGAPAN
    5. PATROLI PENGAMANAN
    6. BASIS OPERASI DEPAN ( BOD)
    7. PENGAMANAN RUTE PERBEKALAN UMUM (RPU)
    8. LAWAN PENGHADANGAN BERKENDARAAN
    9. LAWAN PENGHADANGAN JALAN KAKI
    10. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
    11. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
    12. NAVIGASI DARAT
    13. MENGESAN JEJAK
    14. DRILL KONTAK
    15. TEKNIK PENYELENGGARAAN LATIHAN
    16. CARA MEMBERIKAN INSTRUKSI
    3. RANGER HANDBOOK US ARMY , 2006, LAMA PENDIDIKAN SEKITAR 3 BULAN 1. LEADERSHIP
    2. OPERATIONS PROCEDURE
    3. FIRE SUPPORT
    4. MOVEMENT
    5. PATROLS
    6. BATTLE DRILLS
    7. COMMUNICATIONS
    8. ARMY AVIATION
    9. WATERBORNE OPERATION
    10. MILITARY MOUNTAINEERING
    11. EVASION / SURVIVAL
    12. FIRST AID
    13. DEMOLITIONS
    14. RANGER URBAN OPERATIONS
    15. VEHICLE CONVOY OPERATIONS
    4. HANJAR UTAMA PELOPOR ,1997
    LAMA PENDIDIKAN BERVARIASI MULAI DARI 6 BULAN, 3 BULAN, 2 BULAN DAN 1 BULAN. 1. SOP GERAKAN PELOPOR
    2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
    3. OPERASI GERILYA
    4. OPERASI LAWAN GERILYA
    5. PENCULIKAN
    6. INFILTRASI TAKTIS
    7. PATROLI
    8. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
    9. KONTAK DRILL / AMBUSH
    5. RANCANGAN KURIKULUM KEMAMPUAN GERILYA ANTI GERILYA BRIMOB SEBAGAI TACTICAL FLEXIBILITY UNIT DI PAPUA 1. SOP GERAKAN PELOPOR
    2. RAID DAN PENGHADANGAN/ANTI HADANG
    3. OPERASI GERILYA
    4. OPERASI LAWAN GERILYA
    5. INFILTRASI TAKTIS
    6. PATROLI
    7. POS INTAI DEPAN DAN PENGAWASAN
    8. KONTAK DRILL / AMBUSH
    9. PENGEPUNGAN KAMPUNG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH
    10. MENEMBAK REAKSI DALAM OPSWANGER
    11. NAVIGASI DARAT
    12. MENGESAN JEJAK
    13. PATROLI PENGINTAIAN JARAK JAUH
    14. OPERASI PEREBUTAN CEPAT
    15. PERTEMPURAN JARAK DEKAT
    16. EVASION / SURVIVAL
    17. FIRST AID
    18. DEMOLITIONS

    1. Desain peralatan
      a. Peralatan perorangan : personel Tactical Flexibility Unit membutuhkan peralatan yang cukup ringan untuk dibawa dalam maneuver dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki ketahanan terhadap perubahan cuaca ekstrim , mudah dirawat serta memiliki akurasi yang cukup baik, sehingga tidak sesuai menggunakan jenis senjata yang memerlukan awak lebih dari 1 orang.
      1) Senjata bahu dengan menggunakan Styer AUG dan AK series 100, caliber 5,56 mm 4 tj, senjata genggam menggunakan pistol dengan caliber 9 mm sehingga memudahkan untuk resupply maupun menggunakan peluru milik TNI dan setiap personel diberikan 1-2 buah Granat pecahan tajam , Granat tabir / asap dan Granat flash bang serta Sangkur yang bisa dipasang pada dudukan sangkur senjata bahu.
      2) Setiap personel dilengkapi dengan body vest minimal level IV dan helm Kevlar level IIIa, yang saat ini telah dimiliki dalam jumlah memadai di Korbrimob Polri.
      b. Peralatan kesatuan
      1) Setiap Tactical Flexibility Unit dilengkapi dengan senjata sniper yang dilengkapi peralatan optic dengan caliber 7,62mm sehingga mudah untuk resupply termasuk pemakaian silang dengan senapan mesin GPMG atau Arsenal.
      2) Didkukung senapan mesin ringan sebagai senapan penekan / suppressive weapons.
      3) Memiliki teropong siang, malam berbasis infra red ataupun Thermal Imaging.
      4) Setiap regu Tactical Flexibility Unit dilengkapi minimum 2 alat komunikasi berupa Radio genggam dan HP Satelite.
      c. Peralatan khusus bagi unit untuk melaksanakan maneuver secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama sampai kemudian dilakukan resupply adalah berupa peta digital, alat surveylance, GPS, kompas, Direction Finder , alat mountenering dan perahu karet.
      Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kembali kemampuan Gerilya Anti Gerilya di jajaran Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda Papua adalah perlu digariskan secara tegas bahwa proses transfer of knowledge nantinya perlu memasukan dan memperhatikan isu-isu HAM serta penegakkan Hukum yang proporsional dan profesional sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya memberikan manfaat secara optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan insurgensi di Indonesia
      VIII. KESIMPULAN
      Konsep Insurjensi yang perlu menjadi pedoman dan pertimbangan yuridis bahwa insurgensi merupakan sebuah konsep yang menyebut “Perjuangan oleh kelompok yang tidak berkuasa terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggunakan sumber daya politis dan kekerasan untuk mencapai tujuan politik”,dimana pada akhirnya insurgen akan menggunakan segala daya upaya yang ada berupa unsur “time” (waktu), “space” (wilayah), “support” (dukungan) dan “legitimacy” (legitimasi, khususnya politik) untuk memenangkan baik dengan non kekerasan / diplomasi maupun dengan kekerasan senjata lewat terorisme , gerilya dan bila memungkinkan melakukan perang konvensional berskala penuh.
      Konsep tindakan Kepolisian dalam lawan insurjensi adalah untuk melawan tindak pidana berupa kejahatan terhadap hak hidup masyarakat maupun petugas itu sendiri dari ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api, bom maupun bentuk terror lainnya, tindakan kepolisian dalam format penegakkan hukum merupakan jawaban atas kegagalan pendekatan militer dalam konteks perang dan operasi intelijen bawah tanah dimana ketika upaya pihak insurgen memadukan strategi non kekerasan dan kekerasan hanya akan berakhir bilamana masyarakat melihat terdapat proses penegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan yang dilakukan oleh Kepolisian.
      Analisa akar persoalan kejahatan insurgensi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua adalah tidak terlepas dari berbagai kaitan antara aspek historis integrasi wilayah Papua ke NKRI yang belum menemukan ttik temu secara tuntas terhadap anggapan bahwa Bangsa Papua Barat telah merdeka dan berdaulat tahun 1961 lepas dari penjajahan Belanda, namun telah dianeksasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat), kemudian belum merata dan sejajar pembangunan sumber daya manusia warga asli Papua, dengan masyarakat pendatang, pengaruh otoritas adat yang sedemikian kuat mengalahkan hukum nasional, konflik primodialisme antar suku asli papua makin menambah kompleks akar permasalahan atas tumbuh kembang insurgensi di Papua.
      Implementasi strategi Tactical Felxibility Unit dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua adalah merupakan suatu keharusan yang segera dilakukan dengan membentuk Mobile Training Team di Mako Korbrimob Polri kemudian ditugaskan melatih dan mempersiapkan Satuan Brimob Polda melalui kegiatan tutorial dan mentoring kemampuan Gerilya Anti Gerilya.
      Desain Mobile Training Team sebagai cikal bakal Tactical Flexibility Unit Brimob dalam penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua dibentuk dengan pertimbangan recruitment secara sukarela, memiliki penilaian konduite yang baik , disiplin dan fisik prima, mengikuti pendidikan Gerilya Anti Gerilya dengan kurikulum perpaduan Polisionil terhadap gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
      IX. SARAN
      Perlu kesegeraan untuk membentuk kelompok kerja sebagai perumus materi dan kurikulum pendidikan Gerilya Anti Gerilya bagi pembentukan Mobile Training Team Gerilya Anti Gerilya, segera melakukan penelusuran terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama yang berbakat dan memenuhi standar seleksi dan pembentukan Mobile Training Team diikuti kegiatan inventarisasi peralatan perorangan , satuan dan alat-alat khusus yang nanti akan digunakan sebagai perlengkapan standar
      Demikian naskah upaya peningkatan kemampuan Gerilya Anti Gerilya guna mengantisipasi kejahatan insurjensi di wilayah hukum Polda Papua, semoga analisa dan masukan saran yang ada dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan atas tuntutan keseriusan Pemerintah dalam mencari format penanggulangan kejahatan insurgensi di Papua apakah dengan menugaskan satuan Militer dengan kewenangan Polisionil ataukah memberikan kepercayaan kepada Polisi dalam format penegakkan hukum oleh satuan–satuan Polri yang dilengkapi dengan kemampuan Militer.

    KLIK LINK BERIKUT

    Police Role in Counterinsurgency Efforts

    Terrorist Attacks and Counterinsurgency Practices

    REVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING TEORI DAN STUDI KASUS , TULISAN DR. REINHARD GOLOSE

    REVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING
    TEORI DAN STUDI KASUS
    (Kbp.Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE)

    Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan sistem jaringan komputer dan tekonologi informasi adalah hacking, dapat diartikan sebagai perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Hacking adalah jenis kejahatan yang merupakan bagian dari cybercrime.n   Perkembangan komputer terdiri dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1933 dipelopori oleh Universitas Cambridge Inggris, Universitas Harvard Amerika Serikat, dan Universitas Pennsylvania dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program, mengolah dan menyimpan data dalam organisasi bisnis; generasi kedua tahun 1959 dengan kemampuan komputer mengolah aplikasi ilmiah yang diperlukan di lingkungan akademis serta aplikasi komersial atau umum untuk lembaga pemerintahan dan perusahaan; generasi ketiga tahun 1964 yang dikembangkan oleh IBM (International Business Machine) Corporation dengan Sistem 360 dimana komputer yang diciptakan dapat melakukan berbagai pekerjaan, data digital menggunakan media magnet (floopy disk), serta mulai muncul masalah hukum yang berkaitan dengan data, program komputer dan pengoperasian komputer; generasi keempat pada tahun 1970-an dengan kemampuan komputer menggunakan teknologi chip dan large scale sampai very large scale integrated circuits, sehingga komputer dapat melakukan berbagai pemrosesan sekaligus, terjadi perkawinan antara teknologi komputer dengan komunikasi yaitu telematika; generasi kelima yang menekankan pada pemrosesan parallel yang memungkinkan komputer dapat melakukan pemrosesan beberapa aplikasi secara bersamaan, lebih cepat mencapai triliunan operasi per detik, terdapat kecerdasan buatan (Arificial Intelligence).
    Perkembangan komputer berakses pada munculnya masalah-masalah hukum yaitu cybercrime, yang dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Karakteristik cybercrime berbeda dengan kejahatan konvensional, yaitu :
    

    1. karena kecanggihan cyberspace, kejahatan dapat dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik
    2. karena cyberspace tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap ilegal diluar dunia cyber dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia cyber
    3. karena dunia cyber yang universal memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mempublikasikan idenya termasuk yang ilegal seperti munvul bentuk kejahatan baru misalnya cyber terrorism
    4. karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur.
    Kategorisasi cybercrime dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
    1. cybercrime dengan menggunakan kekesaran atau secara potensial mengandung kekerasan seperti cyberterorism, assault by threat (serangan dengan ancaman), cyberstalking (penguntitan di internet), dan child pornography
    2. cybercrime tanpa kekerasan yang meliputi cybertrespass (memasuki jaringan komputer tanpa otorisasi atau wewenang tetapi tidak merusak data di jaringan komputer tersebut), cyberfraud (penipuan di internet), destructive cybercrimes (kegiatan mengganggu jaringan pelayanan), dan other nonviolent cybercrimens yang meliputi misalnya iklan internet prostitusi, perjudian di internet, penjualan obat dan narkotika di internet, penggunaan internet untuk menyembunyikan uang (cyberlaundering), dan pelarangan pengiriman data untuk dimiliki masyarakat luas (cybercontraband).
    Pelaku cybercrime dalam bentuk hacking disebut hacker, biasanya mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang komputer dan internet, memiliki pula 3 sifat yaitu black hat (hacker untuk kejahatan), grey hat (hacker abu-abu, tujuannya belum jelas, terkadang untuk tujuan jahat, dan terkadang untuk tujuan baik) dan white hat (hacker yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam suatu sistem komputer). Proses hacking dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, menyusup dan menyadap password, dan menjelajahi sistem komputer untuk kemudian menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan (sniffing).
    Beberapa produk undang-undang yang dapat digunakan untuk menindak para pelaku hacking di Indonesia antara lain adalah :
    1. KUH Pidana
    a. Pasal 167 “Tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain”, perlu ada pendekatan baru untuk memperluas makna ruangan atau pekarangan tertutup tidak hanya pada objek bersifat fisik, namun juga objek di dunia maya seperti website.
    b. Pasal 406 “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan barang”, perlu ada perluasan makna barang tidak hanya yang bersifat fisik namun juga misalnya teradap program, data yang ada di dunia maya. Contoh kasus, penyidik menginterpretasikan bahwa website Partai Golkar yang dirusak adalah barang.
    2. Undang-Undang Telekomunikasi
    a. Pasal 50 jo Pasal 22 “manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi atau illegal access.”
    b. Pasal 55 jo Pasal 38 “menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi atau data interference.”
    c. Pasal 56 jo Pasal 40 “menyadap informasi melalui jaringn telekomunikasi atau illegal interception in the computer, systems and computer networks.”
    3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam pasal 26 – pasal 30. Contoh bunyi pasal 30 yaitu :
    a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
    b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
    c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
    Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan hacking, penyidik harus menghadapi beberapa tantangan ke depan, antara lain adalah :
    1. Dalam proses penyidikan tindak pidana hacking, penyidik dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyidikan harus mulai, karena kejahatan tersebut dapat diketahui hanya melalui layar monitor komputer yang terhubung denan jaringannya melalui koneksi internet. Penyidik harus fokus pada alat bukti berupa komputer, sistem komputer, server komputer, log files dan IP Adress. Bermula dari analisa alat bukti, penyidik dapat mengingkatkan proses penyidikannya dengan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
    2. Eksistensi bukti digital dalam penyidikan, dimana sampai saat ini belum ada ketentuan khusus tentang alat bukti yang mengakui bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah disertai dengan ketentuan tentang prasyarat dan kriteria yang harus dipenuhi tentang akurasi dan kebenaran alat bukti tersebut. Penyidik masih berpegan pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
    3. Penanganan TKP tindak pidana hacking, yaitu selain tempat pelaku melakukan perbuatannya, juga tempat-tempat dimana korban menderita akibat perbuatan hacking. Berkaitan dengan TKP, penyidikan forensik komputer menjadi hal penting dalam proses penyidikan yang meliputi kegiatan memperoleh dan menganalisa informasi digital yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti.
    4. Masalah yuridis hukum, dimana sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum cukup memadai untuk menjangkau kasus kejahatan transnasional yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.
    Penulis menyajikan proses penanganan kasus hacking yang ditangani oleh Polri pada tahun 2004 dengan modus mengganti nama-nama partai peserta Pemilu sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :
    1. Pelaporan dan penyidikan
    Pada hari Sabtu, 17 April 2004 telah terjadi serangan terhadap website KPU (Komisi Pemilihan Umum), diketahui oleh anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang melakukan pengamanan di Hotel Borobudur dimana tampilan pada website http://tnp.kpu.go.id dan nama-nama partai peserta Pemilu mengalami perubahan. Tanggal 18 April 2004, diadakan rapat pembahasan secara terbatas oleh Satuan Cybercrime, kemudian dibuatkan laporan polisi sebagai dasar penyidikan dengan dugaan pelanggaran tanpa hak memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan atau menghancurkan atau merusak barang, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22 jo Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subs Pasal 406 KUHP. Penyidikan awal menemukan bahwa log file dari IIS bernisial Xnuxer, kemudian diperoleh nama Xnuxer alias Schizoprenic alias Dani Firmansyah. Laporan polisi ditindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi dari KPU, PT. Danareksa, APJII dan Warna Warnet. Pada tanggal 22 April 2004, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, Dani Firmansyah dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah tersangka yang berada di Jogjakarta dan kantor tersangka di PT. Danareksa, dilanjutkan dengan penyitaan komputer, CD, telepon genggam dari tersangka.
    2. Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
    Kasus Dani Firmansyah akhirnya dilimpahkan ke penuntut umum, dengan surat dakwaan berlapis. Pertama, tersangka diangap melanggar Pasal 22 huruf a jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Kedua, tersangka dianggap melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Ketiga, tersangka melanggar Pasal 22 huruf c jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Keempat, tersangka melanggar Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi. Dalam persidangan terungkap beberapa keterangan saksi dan ahli yang penting antara lain :
    a. benar telah terjadi perubahan pada layar tabulasi nasional dengan pergantian nama-nama partai oleh pelaku
    b. hacker meninggakan identitas Xnuxer, alamat IP, SQL Injection dan dengan membuka website http://www.dnstuff.com diketahui bahwa pemiliknya adalah CBN-Danareksa-Netblock, IP adress milik Loxley Place, kemudian diketahui pelaku bernama Dani Firmansyah, ahli komputer dan mempunyai warnet di Jogjakarta bernama Warna Warnet, bekerja di PT. Danareksa di Jakarta
    c. penyelidikan untuk mengetahui posisi Dani Firmansyah kemudian dilakukan pelalui chatting dengan kalangan underground melalui mIRC dengan teknik undercover dan masuk ke chattroom #xnuxer, tersambung dengan DALnet yang adalah teman dekat pelaku. Dari DALnet diketahui informasi lebih jauh tentang pelaku yang saat itu telah bekerja sebagai konsultan di PT. Danareksa
    d. pada tanggal 22 April 2004, dilakukan penangkapan terhadap Dani Firmansyah
    e. tipe serangan yang dilakukan oleh pelaku adalah SQL Injection terhadap jaringan privat/jaringan khusus milik KPU, kemudian masuk ke website KPU dan mengubah tampilan nama-nama partai
    f. hacker berusaha masuk ke dalam sistem IT namun tidak berhasil karena dapat dihadang oleh sistem berupa firewall
    g. akibat perbuatan hacker, KPU mengalami kerugian berupa terhentinya seluruh kegiatan tabulasi nasional pada tanggal 17 April 2004 dan tertundanya kegiatan pusat tabulasi nasional pada tanggal 18 April 2004; terhentinya seluruh kegiatan website tampilan perhitungan suara sementara yang ada di URL antara jam 18.30 Wib sampai 22.30 Wib; perbaikan kerusakan aplikasi yang diakibatkan hacker
    h. KPU sesaat setelah mendapat serangan melakukan langkah-langah preventif, misalnya memutus koneksi secara fisik antara pusat data dan pusat pemulihan bencana, meminta bantuan ahli untuk melakukan konfigurasi yang dibutuhkan, memutuskan koneksi baik secara fisik dan logic, memastikan backup tape terakhir dalam keadaan baik dan dapat direstore, memastikan bahwa raw data di database dalam keadaan aman dan intact, serta melakukan analisis log atas firewall
    i. ahli hukum menjelaskan bahwa yang diselenggarakan KPU termasuk pada jasa telekomunikasi multimedia, serta tindakan hacker dikategorikan sebagai tindakan mengakses dan mengubah tanpa hak dengan memanipulasi jaringana sehingga dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi
    j. ahli hukum lainnya menjelaskan bahwa hacker melakukan perbuatan mengubah nama partai tanpa bermaksud melakukan perusakan terhadap website KPU
    k. ahli hukum lain juga mengatakan bahwa perbuatan hacker memenuhi unsur Pasal 22 UU Telekomunikasi
    Selain keterangan saksi, di dalam persidangan juga diungkapkan keterangan terdakwa yang penting, antara lain :
    a. terdakwa memiliki keahlian pemrograman, jaringan, securitiy knowledge, aplikasi server, aplikasi database, aplikasi firewall, aplikasi instrusion detection system yang diperoleh dengan membaca buku, artikel, dan bahan di internet
    b. terdakwa mengakui telah melakukan inject di website KPU tanggal 14 April 2004 dengan menggunakan IP Public PT Danareksa dan Proxy
    c. terdakwa menggunakan nick chat schizophrenic scripting
    d. tanggal 17 April 2004, terdakwa melakukan SQL Injection dan melakukan browser ke website KPU, membuka halamannya kemudian men-trace nama-nama partai dan diubah sesuai dengan keinginan terdakwa
    3. Keputusan Hakim
    Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan satu, dua, dan empat tidak terbukti, sedangkan dakwaan ketiga terbukti yaitu sesuai dengan Pasal 22 huruf c UU Telekomunikasi dengan unsur-unsur :
    a. setiap orang, yang dimaksud adalah Dani Firmansyah
    b. dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi, yaitu terdakwa telah melakukan update tabel nama-nama partai pserta Pemilu
    c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dimana website KPU termasuk dalam jaringan telekomunikasi khusus karena ketika itu sedang berlangsung penyelenggaraan Pemilu
    Hakim berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan kemudian memutuskan :
    a. menyatakan bahwa terdakwa Dani Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus
    b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Firmansyah dengan pidana penjara selama 6 bulan 21 hari
    c. menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
    d. menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
    e. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

    Selain kasus di atas, penulis juga menyajikan proses penanganan kasus hacking pada tahun 2006 dengan modus mengganti tampilan muka website Golkar menjadi gambar gorilla putih sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :
    

    1. Pelaporan dan Penyidikan
    Pada tanggal 8 Juli 2006 telah terjadi penggantian tampilan muka website Partai Golkar, http://www.golkar.or.id, yang semula wajah tokoh-tokoh Partai Golkar menjadi gambar gorilla putih yang sedang tersenyum, disertai tulisan Bersatu Untuk Malu. Tanggal 17 Juli 2006, Partai Golkar melalui kuasa hukumnya menyampaikan laporan polisi ke Polda Metro Jaya, diikuti dengan pembuatan surat perintah penyidikan, rangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik. Penyerangan dilakukan dari Bandung, Jakarta, Medan, Bekasi dan Batam, bahkan ada juga serangan dari luar negeri seperti Malaysia, Turki, Amerika Serikat, Brasil dan Rumania. Penyidik menemukan bahwa dari Jakarta, Batam dan Bandung, serangan ke website Partai Golkar lebih banyak, sehingga penyidik melakukan undercover dalam chatting e-mail sampai akhirnya diketahui bahwa pelaku adalah Iqra Syafaat alias Nogra alias singapore_bm@yahoo.com. Tanggal 2 Agustus 2006, penyidik mendapat tersangka di Warnet Barelang, kemudian dilakukan penangkapan dengan penerapan Pasal 22 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subside Pasal 406 KUHP. Tanggal 3 Agustus 2006, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka, dan menyita barang berupa laptop dan CPU rakitan. Tersangka kemudian ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2006.
    2. Proses Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
    Dari persidangan diperoleh beberapa informasi penting yaitu :
    a. terjadi sebanyak 5 kali serangan ke website Partai Golkar sejak tanggal 8 Juli 2006, dihalaman depan diganti foto seronok artis Hollywood dengan tulisan Bersatu Untuk Malu, tanggal 9 Juli 2006 tampilan diganti dengan tulisan Hidup Indonesia Merdeka oleh Batam Hackerindo, tanggal 10 Juli 2006, halaman depan diganti dengan foto gorilla putih dengan tulisan yang sama, sehingga Partai Golkar mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000
    b. terdakwa bernama Iqra Syafaat adalah pelanggan pada warnet Barelang, mengakses komputer di warnet tersebut dari tanggal 7 Juli 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006
    c. ahli menerangkan bahwa terdakwa melakukan deface atau perubahan tampilan dengan cara mencari kelemahan dalam sistem operasi yang digunakan atau mencari bug dalam program aplikasi tersebut karena terdakwa tidak memiliki password atau bukan orang yang berwenang melakukan perubahan, sehingga melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi.
    Dari keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan, diperoleh informasi penting yaitu :
    a. terdakwa memasuki website Partai Golkar pertama kali tanggal 8 Juli 2006 dengan cara mencari bug (kelemahan) baru, melakukan searching untuk mencari website, dan mengganti URL website
    b. terdakwa pada tanggal 9 Juli 2006 mengganti tampilan muka pada website Partai Golkar dengan gambar gorila putih sedang tersenyum dari warnet Barelang
    c. terdakwa pada tanggal 10 Juli 2006 mengganti tampilan muka website Partai Golkar dengan gamber wanita cantik seksi sedang memegan buah dada disertai tulisan Bersatu Untuk Malu
    3. Keputusan Hakim
    Dari hasil pemeriksaan di depan pengadilan, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, tidak sah memanipulasi akses jaringan telekomunikasi, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan kepada terdakwa dan menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara.

    SAYA MENULIS MAKA SAYA ADA

    TEKNIS PENULISAN SUATU PRODUK KADANG KADANG SEDEMIKIAN SULITNYA , SULIT SECARA IDE , SECARA TEKNIS ITU SENDIRI DAN SULIT UNTUK DIUJI, BERIKUT INI ADALAH CONTOH TEKNIS PENULISAN BAGI SEBUAH PRODUK ILMIAH YANG DIKELUARKAN OLEH SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN :

    improve-your-writing-skills

    Pedoman-TA-UI -SK-Rektor-2008

    PERKAP NO 16 TH 07 TTG TATA NASKAH DI LINGKUNGAN POLRI

    PERKAP NO 15 TH 2007 TTG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN POLRI

    PEDOMAN PENULISAN TESIS UNTUK
    PROGRAM MAGISTER KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

    A. UMUM

    1. Penulisan Tesis untuk jenjang Magister adalah wajib sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Sain (MSi).
    2. Makna Tesis adalah konstruksi teori yang dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yaitu:
      a. Berdasarkan interprestasi atau analisis atas data yang telah dikumpulkan.
      b. Melalui proses pembuktian atau uji hipotesis atas data yang telah dikumpulkan. Penelitian pertama adalah dengan menggunakan pendekatan kuaalitatif dan yang di dukung dengan pendekatan kwantitatif.
      c. Hakekat yang mendasar dalam pembuatan Tesis adalah masalah penelitian yang merupakan konsep konstruksi teoritikal.
      d. Metodologi atau pendekatan adalah pendekatan kuaalitatif dan dapat disertai dengan pendekatan kuantitatif.

    B. KETENTUAN-KETENTUAN

    1. Bobot Tesis
      Tesis merupakan persyaratan untuk menempuh ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Magister Sain (MSi) dibidang Ilmu Kepolisian.
      Bobot Tesis adalah 6 SKS (Kurikulim baru)
    2. Nilai Kredit
      Penelitian dan penyusunan Tesis pada dasarnya sudah harus dilaksanakan pada Semester Keempat, persiapannya sudah dimulai pada Semester kedua den ketiga, dikaitkan dengan acara Presentasi Proposal. Waktu efektif yang digunakan untuk melaksanakan penelitian pada umumnya berkisar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
      Dalam proses penelitian dan penyusunan Tesis, setiap peserta didampingi dan dibimbing oleh dua pembimbing ahli yang di tunjuk oleh Ketua Program Studi

    2.1. Pembimbing
    a. Pembimbing adalah Dosen tetap/tidak tetap pada Program Studi atau seorang pakar dari luar Program Studi yang memberikan petunjuk, arahan, saran dan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi sejak perancangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan, sampai penulisan tesis.
    b. Kualifikasi akademis pembimbing setidak-tidaknya bergelar Magister.
    c. Bagi setiap Mahasiswa ditunjuk dua orang Dosen Pembimbing
    d. Bidang keahlian Pembimbing harus sesuai dengan minat utama atau area kajian Tesis.
    e. Peserta wajib berkonsultasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali dengan setiap pembimbing dan merekam hasil konsultasinya dalam buku bimbingan dan paraf Pembimbing

    2.2. Tugas Pembimbing
    Tugas seorang Pembimbing antara lain adalah:
    a. Mengarahkan dan membantu Mahasiswa dalam menentukan judul, tujuan penelitian dan metode penelitian yang tepat, serta membimbing Mahasiswa dalam menyusun Rancangan Penelitian (Research design).
    b. Memberikan petunjuk pada Mahasiswa dalam telaah kepustakaan dan pemanfaatan data sekunder.
    c. Membantu dan memandu Mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dilapangan dan pengumpulan data primer.
    d. Dalam hal memang dianggap perlu, Pembimbing dapat merujuk kepada pakar lain sebagai narasumber.
    e. Pembimbing harus bersedia memberikan konsultasi kepada Mahasiswa bimbingannya sedikitnya 10 (sepuluh) kali pertemuan selama periode penyelesaian tesis.

    2.3 Prosedur Pemilihan Pembimbing
    Mahasiswa mengajukan Proposal Tesis yang telah dipresentasikan dalam kelas kepada Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Berdasarkan materi dan substansi Proposal Tesis Ketua Program Studi menentukan seorang Dosen Pembimbing yang telah dipilih sendiri oleh Mahasiswa dan disertai Proposal Tesis Mahasiswa yang telah disetujui oleh Dosen Mata Kuliah Seminar Usulan Penelitian. Atas usul Mahasiswa, Ketua Program Studi dapat menentukan seorang Dosen sebagai Pembimbing kedua yang bertindak sebagai pembaca (reader, komentar).

    1. Penulisan Tesis: Ketentuan Umum
      3.1 Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia.
      3.2 Tesis disertai dengan Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang tidak lebih dari 2 (dua) halaman.
      3.3 Tesis digandakan sebanyak sebanyak 7 (tujuh) Expl.
      3.4 Tidak ada ketentuan tebal tipisnya atau banyak sedikitnya halaman tesis.
      (1) Berisikan tesis atau teori mengenai masalah yang diteliti.
      (2) Berisikan data atau bukti bukti yang lengkap dan holistik yang mendukung tesis atau teori yang dibuatnya.
      3.5 Tidak melakukan plagiatisme atau penjiplakan.
  • Pembuatan Rencana Penelitian
    Penulisan sebuah tesis dilakukan melalui beberapa tahapan:
    (1) Membuat pernyataan maksud penelitian (statement of intent atau purpose statement);
    (2) Menciptakan dan memantapkan masalah penelitian;
    (3) Membuat Rencana Penelitian
    (4) Melakukan Penelitian;
    (5) Menulis Tesis.
    4.1. Proses Pembuatan Pernyataan Maksud Penelitian
    Mahasiswa membuat sebuah pernyataan mengenai apa yang ingin diteliti dan disampaikan kepada dosen, Metode Penelitian dan Ketua Program. Sesuatu yang ingin diteliti dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang jelas, padat, dan ringkas. Isinya mencerminkan tema dan permasalahan teoritikal.
    Dalam Pernyataan Maksud Penelitian dicantumkan juga pendekatan dan metode yang akan digunakan, serta kajian kepustakaan (teori, metode, dan substansi) yang merupakan topik masalah yang akan dijadikan objek penelitian.

  • 4.2. Pembuatan Masalah Penelitian
    Masalah Penelitian adalah objek yang ingin diteliti dan dielaborasi, sebagaimana telah dinyatakan dalam pembuatan pernyataan maksud penelitian.
    Masalah Penelitian harus dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang jelas, mencerminkan kejelasan pikir teoritikal dan tidak berisi pernyataan mengenai fakta atau fakta-fakta. Masalah penelitian yang jelas tercermin dalam ruang lingkup dan fokus dari masalah yang ingin diteliti.
    Sebuah Masalah Penelitian berisikan satuan-satuan permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut terfokus pada fokus dari masalah penelitian. Kejelasan pernyataan mengenai satuan-satuan permasalahan yang tercakup dalam ruang lingkup masalah penelitian, menunjukan kejelasan fokus penelitian hanya mungkin dapat dibuat bila ruang lingkup masalah penelitian juga jelas. Fokus penelitianakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat membuat tesis, atau teori dari interpretstasi atau analisa data yang telah dikumpulkan sesuai cakupan ruang lingkup masalah penelitian yang dibuatnya.

    4.3. Pembuatan Rencana Penelitian
    Inti dari Rencana Penelitian adalah Masalah Penelitian yang akan diteliti, yang didukung oleh kejelasan melihat masalah penelitian dengan metode atau cara-cara bagaimana penelitian itu akan dilakukan.
    Rencana Penelitian dibuat oleh mahasiswa dengan memperhatikan format yang berlaku yaitu:
     Topik atau judul yang ingin diteliti dinyatakan dalam pendahluan berisi pembahasan teori mengenai topik yang ingin diteliti dengan menggunakan data substantif yang terseleksi.
     Masalah Penelitian
     Metodologi dan Metode yang akan digunakan
     Bibliografi atau acuan kepustakaan yang akan digunakan
     Kajian Kepustakaan
     Outline atau Kerangka Tulisan Tesis

    1. Sarana Tesis
      Tesis terdiri atas tiga bagian yaitu:
      A. Awal
      B. Tubuh
      C. Pelengkap

    A. Awal
    A.1. Sampul
    Sampul tesis berwarna coklat standar. Pada sampul dicetak judul tesis dengan huruf besar. Sub-judul diletakkan di bawah judul. Nama lengkap penulis (tanpa gelar), Nomor Pokok Peserta, Simbol Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta dan tahun.

    A.2. Halaman Judul
    Halaman judul ini berisikan secara berurut:
    A.2.1 Logo Universitas.
    A.2.2 Judul Tesis
    A.2.3 Tulisan: Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sain Ilmu Kepolisian
    A.2.4 Nama lengkap penulis (tanpa gelar dan tidak disingkat) beserta Nomor Pokok Peserta dibawahnya.
    A.2.5 Tulisan: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana, Jakarta, dan Tahun.
    A.2.6 Kalimat-kalimat pada halaman judul harus ditempatkan di tengah, diketik simetris.

    A.3. Halaman Pengesahan Memuat:
    a. Judul tesis (huruf besar)
    b. Alternatif dan tulisan:
    — Tesis ini telah kami setujui dan diseminarkan dihadapan Tim Penilai Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
    — Tesis ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Komisi Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada (tanggal, bulan, tahun) dan dinyatakan LULUS dengan predikat (MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE).
    Disebelah kiri bawah dicantumkan nama tempat, bulan, tahun, tempat tanda tangan, dan nama jelas Ketua Program Studi. Di sebelah kanan bawah dicantumkan nama Dosen pembimbing serta tempat untuk tanda tangan dan nama jelas.

    A.4. Daftar Isi
    Yang dimasukan kedalam Daftar Isi adalah semua bagian yang membentuk kesatuan kajian.
    Daftar ini disusun teratur menurut nomor halamannya yang terdiri dari:
     Kata Pengantar
     Daftar Isi
     Daftar Tabel
     Ringkasan, dst.

    A.5 Halaman Daftar Singkatan, Tabel, Gambar, Photo dan Peta

    A.6. Halaman Abstrak
    Berisi ulasan singkat dari permasalahan yang dipelajari, latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kesimpulan. Setiap tesis mempunyai ringkasan yang berfungsi sebagai kesatuan informasi yang utuh bagi pembaca tentang inti karya ilmiah. Ringkasan (abstrak) ini panjangnya tidak lebih dari satu halaman dan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.

    A.7. Kata Pengantar
    Di dalam Kata Pengantar, penulis antara lain dapat menyatakan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tesis, permohonan saran dan kritik, dan sebagainya.

    A.8. Biodata Penulis
    Ditulis maksimal satu halaman yang memuat nama dan gelar, tempat dan tanggal lahir, pendidikan hingga mencapai gelar terakhir, pengalaman kerja dan status jabatan/pekerjaan terakhir, yang dilampirkan setelah lampiran-lampiran). Biodata Penulis diletakan setelah daftar pustaka.

    B. Bagian Tubuh
    Tubuh tesis adalah sejumlah bab yang mengemukakan atau memuat argumentasi pokok dan data atau bukti-bukti dari tesis tersebut. Bab-bab dalam tesis disusun mengiuti sistematika yang berlaku di Program Pascasarjana yaitu:

    B.1. Pendahuluan
    Bab pertama dari tesis adalah “Pendahuluan” yang berfungsi mengantar bahasan berisi:
    a. Tesis atau teori yang ingin ditunjukan serta argumentasi penjabaran latar belakang
    b. Berisikan Tinjauan Pustaka
    Tinjauan Pustaka mencakupi dua hal:
     Tinjauan Pustaka yang menjadi acuan bagi dibuatnya masalah yang diteliti, dan yang mendukung penelitian, atau biasa disebut landasan teori. Dan tinjauan kepustakaan, atau tinjauan hasil penelitian-penelitian lain yang obyeknya dekat dengan obyek penelitian itu.
     Tinjauan pustaka harus berupa ulasan, bukan daftar bacaan beserta abstraknya, yang memperlihatkan kemantapan pengetahuan penulis tentang teori yang dipilihnya dan pengetahuan penulis tentang bidang permasalahan yang ditelitinya.

    B.2. Masalah penelitian
    Masalah Penelitian dikemukakan dalam bentuk pernyataan.

    B.3. Tujuan
    Tujuan penelitian harus sesuai dengan permasalahan. Jadi apa yang diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan. Tujuan penelitian pada dasarnya hanya satu dan dapat dijabarkan dalam beberapa sasaran.

    B.4. Kerangka Teori
    B.4.1 Kerangka Teori adalah seperangkat teori ilmiah yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk menganalisis atau menginterpretasi fakta-fakta dan data yang disajikan dalam tesis.
    B.4.2 Metodologi adalah cara melihat dan memperlakukan masalah yang diteliti dan data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan dapat melalui penelitian di lapangan dan penelitian di Perpustakaan. Mahasiswa dapat menggunakan metode kualitatif sebagai utama dalam metode kwalitatif sebagai mendukung

    B.5. Hasil dan Pembahasan
    Hasil penelitian berupa data yang diperoleh, disajikan secara sistematik mulai dari yang umum, kemudian mengarah pada yang khusus, hasil analisis yang menunjang atau tidak menunjang hipotesis yang diajukan. Bagian ini dapat ditulis dalam lebih dari satu bab.

    B.6. Kesimpulan
    Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari penelitian serta menjawab tujuan-tujuan penelitian. Saran dapat dimasukan secara implisit atau secara khusus dalam kesimpulan.

    C. Bagian Pelengkap/Penutup

    C.1. Daftar Kepustakaan
    Daftar kepustakaan mencakup secara lengkap sumber informasi yang telah digunakan dalam tulisan. Daftar kepustakaan memuar semua literatur yang dikutif penulis, termasuk bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan tidak di peroleh di perpustakaan. Skripsi maupun tesis yang tidak dipublikasikan dapat dikelompokan sebagai acuan, dan diurut menurut alfabet nama pengarang. Daftar kepustakaan tersebut diketik satu spasi.
    C.1.a Nama Pengarang
    1. Dalam Daftar Kepustakan, semua nama pengarang harus disebutkan.
    2. Jika Daftar Kepustakaan memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul buku, maka urutannya dimulai dengan tahun terbitan yang tertua.
    3. Jika Daftar Kepustakaan memuat pengarang yang sama untuk beberapa judul dalam tahun yang sama, maka urutan daftar tersebut dimulai urutan alfabetis judul, karangan.
    4. Dalam hal nama Lembaga yang mencipta karangan, editor atau compiler dapat digunakan sebagai pengganti nama pengarang. Di samping itu nama badan atau terbitan publikasi tersebut dapat pula menggantikan nama pengarang. Untuk editor dicantumkan singkatan ed, sedangkan untuk compiler disingkat comp.

    Misalnya:
    Barker, Thomas & David L. Carter, 1994,
    Police Deviance, Third Edition, Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing Co.
    Toch, Hans & J. Douglas Grant, 1991,
    Police as Problem Solvers, New York: Plenum Press.
    C.1.b Judul
    Judul buku ditulis selengkapnya seperti yang tertera pada halaman judul. Judul artikel suatu majalah ditulis diikuti nama majalah, volume, tanggal dan tahun penerbitan serta pada halaman berupa artikel dapat ditemukan.
    C.1.c Seri dan nomor
    Ditulis langsung sesudah judul.
    C.1.d Edisi (kecuali edisi pertama) ditulis dan disingkat ed misalnya; 2¬nd ed, atau ed. Ke2.
    C.1.e Penerbit
    Ditulis nama kota dan nama penerbit dan kota penerbit. Misalnya: Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co.)

    C.2. Lampiran
    Lampiran memuat informasi-informasi penunjang adalah hal-hal yang dianggap perlu yang tidak langsung dibahas dalam naskah. Kelompok-kelompok lampiran yang berbeda dapat disebut sebagai lampiran A, B, C lampiran tersebut tidak diberi nomor halaman.

    C.3. Pengesahan
    Tesis yang diserahkan kepada Sekretariat adalah tesis yang telah selesai ditandatangani asli oleh kedua pembimbing dan Ketua Program Studi kajian Ilmu Kepolisian sebagai tanga pengesahan.

    C.4. Pengetikan
    Naskah tesis diketik dua spasi diatas ukuran A4, 4 cm dari pinggir kiri, 3 cm pinggir kanan, dan 3 cm dari atas dan bawah kertas (lampiran 3). Kata-kata lanjutan setelah koma atau titik kata-kata dipinggir berdasarkan akar kata diketik setelah satu ketukan.

    C.5. Lain-lain
    C.5.1 Catatan kaki:
    Catatan kaki adalah keterangan-keterangan tambahan yang tidak bisa dimasukkan didalam teks. Catatan tidak sama dengan acuan, tetapi dalam catatan bisa dimasukan acuan-acuan yang relevan.
    C.5.2 Acuan:
    Acuan langsung ditulis setelah uraian atau kutipan. Acuan ditulis dengan menempatkan diantara kurung nama akhir dari pengarang (sama dengan yang diterakan dalam daftar kepustakaan), diberi tanda koma, tahun terbit, titik dua, dan nomor halaman karya yang diacu. Acuan seperti ini memungkinan bagi pembaca untuk langsung menemukan judul karya yang dirujuk di dalam daftar kepustakaan.
    C.5.3 Kutipan:
    Kutipan prosa yang panjangnya tiga baris atau kurang disalin dengan teks sebgai bagian teks, diapit tanda petik. Jika ada bagian kalimat yang ditinggalkan, karena tidak perlukan, rumpang contoh: Ia mengatakan, “dalam soal agama kita harus berfikir sejujur-jujurnya”. Jika kutipan prosa panjangnya lebih dari tiga baris, dipisahkan dari teks. Kutipan itu ditik dengan spasi tunggal dan dimulai lima ketukan dari batas pias kiri. Tanda petik tidak digunakan. Jarak antara baris terakhir teks dan baris pertama kutipan adalah dua spasi. Contoh: Seperti dikatakan oleh Kardinah Soepardjo Roestam (1993:17).
    Perlu kajian keagamaan dan kebudayaan mengenai peran dan status wanita dan issu gender secara umum yang lebih luas. Karena bias gender dalam kajian ini ingin di cegah, maka kajian ini seyogyanya dilakukan oleh tim yang terdiri atas pakar-pakar keagamaan dari berbagai kalangan, termasuk pakar yang wanita.
    Kutipan harus sesuai dengan aslinya. Jika kata atau kalimat yang dikutipan digaris bawahi atau dicetak miring. Jika penulis ingin menekankan ungkapan atau kalimat tertentu dalam kalimat yang dikutipnya, ia dapat menggarisbawahi atau mencetak miring bagian itu, tetapi harus memberi catatan dengan jalan menuliskannya dalam tanda kurung (garis bawah dari penulis).
    Kutipan kata atau ungkapan dari bahasa asing atau bahasa daerah harus digaris bawahi atau dicetak miring.
    C.5.4. Alinea atau Paragraf
    • Antara alinea tidak ada spasi (satu alinea adalah satu alinea adalah satu pikiran).
    • Batas kanan tidak usah disejajarkan. Setelah Titik 2 ketuk, dan setelah Koma 1 ketuk.
    • Penulisan tesisi secara teknis harus mengikuti salah satu model yang berlaku, yaitu model Al-kitab atau model Chicago dan tidak dapat dicampur adukan.
    • Setiap penulis boleh memilih satu di antaramodel yang tersedia.

    1. Seminar Tesis

    6.1 Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah tesis secara lengkap dan sesuai format yang telah ditentukan serta ditanda tangani pembimbing dan pembaca (reader/komentator) yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
    6.2 Setelah mendapat persetujuan dalam bentuk SLU (Surat Lulus Uji) kedua pembimbing, mahasiswa meyerahkan tesis yang akan diseminarkan sebanyak empat eksemplar (untuk kedua pembimbing, moderator seminar dan Sekretariat Program Studi) dengan tanda tangan asli kedua pembimbing kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal seminar yang ditentukan.
    6.3 Mahasiswa diwajibkan pula menyerahkan kopi bukti pelunasan (SPP dan DKFM kepada Sekretariat Program Studi), sebelum mengajukan permohonan untuk seminar.
    6.4 Seminar dihadiri minimal 10 (sepuluh) mahasiswa angkatannya dan Mahasiswa angkatan, serta minimal satu orang pembimbing sebagai penilai, dipimpin oleh Ketua Program Studi sebagai moderator atau salah seorang staf pengajar Program Studi yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

    1. Ujian Tesis

    7.1 Syarat Mengajukan Tesis

     Mahasiswa yang akan maju ujian tesis harus mendapat “layak uji” berarti nilai minimal untuk tesis C.
     Atas persetujuan kedua pembimbing mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan untuk ujian tesis setelah memenuhi persyaratan jumlah SKS dan IPK 2. 75 minimum yang telah ditentukan, serta syarat administratif dan akademis lain yang berlaku.

    1. Penilaian Ujian Tesis

    Kriteria Untuk Setiap Komponen Penilaian
    8.1. Isi Tulisan
    Yang dinilai pada isi tulisan adalah pengungkapan secara jelas dan padat bahwa materi tesis merupakan kajian ilmu kepolisian, tingkat relevansi/teori, konsep, hipotesis, dan metode penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan, konsisten dalam pembahasan, kemampuan analitik dalam membahas permasalahan, logika, penarikan kesimpulan serta saran, dan tingkat akurasi dalam penyajian data, tabel grafik, gambar dan seterusnya.
    8.2. Sistematika Penulisan dan Bahasa
    Sistematika penulisan meliputi susunan/urutan tulisan yang sistematika dan konsisten sesuai format yang berlaku, penulisan daftar acuan serta penggunaan bahasa Indonesia secara benar.
    Keseluruhan penyajian harus mewujudkan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif, serta mewakili kajian inter/multidisipliner.
    8.3. Penyajian Lisan
    Yang dinilai pada penyajian lisan adalah kemampuan Mahasiswa untuk mengungkapkan kajian dalam batas waktu yang diberikan, menyajikan intisari penulisannya dengan jelas dan ringkas, penyajian dapat menggunakan alat peraga.
    8.4. Tanya Jawab
    Dalam tanya jawab dinilai penguasaan pengetahuan dari peserta terhadap materi tesis dan disiplin-disiplin ilmu lain yang berperan dan terkait dengan tulisannya, kemampuan argumentasi secara sistematik dan logik, serta kaitan jawaban terhadap pertanyaan.

    1. Komisi Penguji

    Jumlah Penguji
    Komisi Penguji terdiri dari sedikitnya empat orang dan sebanyak-banyaknya lima orang (termasuk kedua pembimbing).
    9.1 Cara Penilaian
    Penilaian diberikan oleh masing-masing penguji sesuai dengan butir 9.1. setiap penguji memberikan nilai sebagai berikut:

    NILAI HURUF NILAI ANGKA
    C 2.00
    C+ 2.30
    B- 2.70
    B 3.00
    B+ 3.30
    A- 3.70
    A 4.00

    9.2 Pengumpulan Nilai
    Sekretaris Sidang mengumpulkan tiap nilai yang diberikan oleh tiap penguji dan menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh semua anggota Komisi Penguji. Perhitungan secara komprehensif tidak berlaku dalam menentukan kelulusan. Dengan demikian apabila ada seorang penilai memberikan nilai D, maka Mahasiswa ujian dinyatakan gagal.
    Rata-rata nilai dinyatakan sampai dengan dua desimal dibelakang koma, desimal ketiga dibulatkan, desimal 5 atau kurang dibulatkan kebawah, dan desimal lebih dari 5 dibulatkan ke atas. IPK terakhir untuk dapat lulus serendah-rendahnya 2,75.

    1. Predikat Kelulusan

    Yudisium kelulusan mencakup tiga tingkat predikat, yaitu:
    2,75 —— 3,49 MEMUASKAN
    3.50 —— 3,74 SANGAT MEMUASKAN
    3,75 —— 4,00 CUM LAUDE (Dengan Pujian)

    1. Prospek Kelanjutan Studi

    Untuk dapat melanjutkan studinya pada Program S-3 (Doktor) di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, IPK S-2 serendah-rendahnya 3.00. Peserta yang tidak memenuhi syarat IPK minimal 3.00 hanya diperbolehkan meneruskan studi pada Program S-3 dengan beberapa persyaratan ketat yang akan ditentukan kemudian.

    MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI

    MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM BIDANG LALU LINTAS DENGAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER POLRI
    Kalo menghadap presiden,harus cium tangan ya_(1)

    PENDAHULUAN
    Meningkatkan kinerja organisasi tidaklah mudah. Begitu juga yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri saat ini. Harapan yang di emban pucuk pimpinan Polri, agar para personil Polri mampu meningkatkan pelayanan yang profesional dalam berbakti kepada negara sehingga kinerja Polri dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Peran Polri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu menjadikan organisasinya mampu bergerak sinergi sehingga mampu meningkatkan kinerja Polri dan mampu memenuhi harapan masyarakat seperti yang ungkapkan “change, or be chanced” Jika Anda tidak berubah maka Anda akan mati (tertinggal jauh)”
    Mengimplementasikan kepemimpinan yang mampu bermitra dengan masyarakat dihadapkan berbagai persoalan diantaranya permasalahan kurangnya ketauladan dan permasalahan yang multi kompleks sehingga diperlukan perubahan-perubahan agar transformasional pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan dalam menggerakan roda organisasi berupa menggabungkan sumber daya organisasi (sumber daya manusia, sistem, manajemen dan struktur) sehingga mampu mewujudkan dan menggeser Polri yang antagonis menjadi protagonis dengan meletakkan masyarakat setara dan sebagai mitra Polri dalam berbagai aspek pemolisian .

    IMG_7729

    Buat renungan abis Tesis

    Mengubah struktur organisasi Polri yang semula lebih menonjolkan pendekatan militeristik menjadi lebih menitikberatkan pada segi pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia tentunya relatif mudah dilakukan mengingat yang akan diubah adalah benda (obyek) mati yang tidak memiliki perasaan. Hal ini berbeda apabila yang akan diubah adalah sikap dan perilaku dari anggota Polri, sehingga dalam pelayanan Publik masih dijumpai permasalahan seperti di lansir media : belum meratanya pemahaman anggota Polri terkait tugas-tugasnya sebagai anggota Polri, sehingga prilaku dilayani masih mendominasi, belum memiliki kemampuan dalam bertindak secara sistematis, yang berakibat tidak profesionalnya Polri ketika menyikapi permasalahan, tidak semua personil Polri memiliki pemahaman dan penguasaan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat dimana anggota Polri berdinas, sehingga berdampak adanya benturan budaya, dalam memberikan pelayanan belum memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga belum mampu menemukan berbagai perspektif dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, belum memiliki kemampuan dalam membangun jaringan komunikasi, baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan belum mampu memberdayakan segala potensi yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas. Kemudian bagaimana mewujudkan pemimpin dan kepemimpinan visioner polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna keberhasilan menggapai simapati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
    PEMBAHASAN
    Implementasi Kepemimpinan Visioner. Menurut HOUSE, RJ, 2004, Kepemimpinan (Leadership) adalah “ ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the effectiveness and success of the organization of which they are members”. Kepemimpinan Visioner yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada visi karena merupakan artikulasi cita-cita idealisme dan harapan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang.
    Pemimpin visioner erat hubungannya dengan perubahan, karena dia harus memperlihatkan sesuatu yang baru, kemudian memotivasi dan melaksanakan sampai dengan penyelesaian perubahan sesuai dengan yang dicita-citakan.
    Mendasari dari pendapat tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Polri di masa yang akan datang, sangat diperlukan figur pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi organisasi menuju ke arah yang lebih baik, yaitu pemimpin yang visioner. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin visioner
    Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya, sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Dalam pelaksanaannya, seorang pemimpin visioner, sebelum membuat visi organisasi, senantiasa menyerap apa yang menjadi aspirasi anggotanya maupun masyarakat di wilayahnya, kemudian mensosialisasikan visi tersebut secara detail kepada seluruh anggota, sehingga dengan cara yang demikian anggota sangat faham dan mengerti
    Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi, sehingga mudah dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaanya: Misi-misi yang telah dirumuskan tadi, bersifat fleksibel, sederhana (mudah difahami anggota)
    Hasil koordinasi bilateral Indonesia dg Australia
    Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Strategi yang diambil harus dapat diterapkan. Pelaksanaannya : strategi yang dibuat harus bersifat komprehensif mencakup strategi jangka panjang, sedang dan pendek dan strategi tersebut mudah dilaksanakan oleh anggota dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya.
    Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah dirumuskan. Pelaksanaannya: Program-program yang telah dibuat harus dapat menjadi pedoman bagi anggota, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan, triwulan dan bulanan, sehingga lebih fokus dan terukur pencapaiannya.
    Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Pelaksanaannya : Pemimpin harus mau turun tangan bersama anggotanya menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan serta mau memberikan bimbingan kepada anggota apabila ada kendala dan hambatan.
    Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan. Pelaksanaannya: Seorang pemimpin harus paham akan kondisi anggotanya (baik kelebihan dan kekurangannya) tidak mengambil hak-hak anggota, serta senantiasa dapat menjadi panutan serta motivator bagi anggota dalam pelaksanaan tugas.
    Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, pada saat organisasi menghadapi permasalahan kritis. Pelaksanaannya: Pemimpin yang visioner harus memiliki jiwa yang stabil/ tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Kemudian mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, dengan tinggkat resiko yang paling kecil dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan.
    Dalam setiap proses kegiatan, pemimpin visioner senantiasa berpijak pada etika kepemimpinan dalam arti kejujuran, keadilan, berkelakuan, norma-norma dan nilai-nilai yang baik menjadi dasar pijakan dalam pengambilan keputusan, sehingga suasana organisasi semakin erat / kompak, saling percaya, saling menghormati dan saling memperkokoh.
    Peran sentral pimpinan dan kepemimpinan Polri dalam mewujudakan pemolisian Visioner dalam sudut pandang dalam tugas dan peranan Lalu Lintas Polri, bahwa sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya dapat melihat Polri mampu mengerjakan tugas dan kewajiban secara Profesional dan mandiri, masyarakat memiliki hak untuk membentuk badan badan independent untuk menampung berbagai macam keluhan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Polri, sebagai bagian dari pemerintahan yang demokratis, pengawasan terhadap lembaga kepolisian , termasuk tuntutan terhadap transparansi kebijakan dan implementasi tugas serta program kegiatan kepolisian menajdi suatu keniscayaan
    Mewujudkan kepemimpinan Visioner dalam konteks Lalu Lintas Polri adalah dengan melakukan identifikasi terhadap akar masalah penyebab rendahnya tingkat kepercayaan public terhadap institusi Polri khususnya dibidang lalu lintas, topic terkait Profesionalisme menjadi isu sentral dalam mewujudkan Polisi lalu lintas yang dicintai masyarakat,Profesionalisme yang harus diwujudkan melalaui peran sentral Pemimpin Visioner Polri melalaui membangun dan mengembangkan kadar intelektualitas pemegang profesi , adanya standar keahlian dalam lembaga pemegang Prosfesi , adanya pengesahan pemegang Profesi, etika profesi tanggung jawab dan hubungan sesama pemegang profesi
    Visi selalu berhubungan dengan masa depan, mengingat visi adalah awal masa depan, karena visi mengekspresikan apa yang kita dan orang lain inginkan untuk mencapainya. Meskipun visi hanyalah sebuah gagasan atau masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi, tetapi visi yang benar adalah gagasan yang penuh dengan kekuatan yang mendesak dimualinya masa depan dengan mengandalkan keterampilan, bakat, dan sumber daya dalam mewujudkannya.
    Implementasi konsep kepeminpinan visioner Polri dalam tugas lalu lintas Polri dapat diterjemahkan melalui kegiatan: membahasakan keluhuran Visi dan Misi Polri kedalam konteks kebahasaan yang membumi sehingga mudah dipahami dan dimenerti untuk dilaksanakan dalam tataran pelaksana lapangan di bidang lalu lintas, Pemimpin yang visioner harus mampu mensosialisasikan visi organisasi kepada seluruh anggota bawahannya dan Pemimpin yang visioner harus mampu menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi,dalam konteks bahasa yang yang mudah dimegerti dengan nilai nilai khas di masing masing wilayah tugas dan scope penugasan.
    Dalam konteks Lalu Lintas Polri , khususnya POLANTAS di Kewilayahan adalah dengan menjabarkan VISI dan MISI Polri melalui visi misi yang berbasis dinamika ASTA GATRA ( Intel Dasar) suatu wilayah. Adanya Konsepsi berfikir Global dengan pelaksanaan tugas dalam tataran local, bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu , sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam, budaya menggambarkankhasanahnbudaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

    IMG00617-20130219-0945

    IMG00619-20130219-0947

    IMG00621-20130219-0949

    Sebagai suatu konsepsi adanya strategi dalam mewujudkan cita cita merupakan langkah lanjut dalam mewujudkan kepemimpinan Visioner Polri. Pemimpin yang visioner harus dapat membuat/ menentukan strategi yang tepat, guna pencapaian visi. Pemolisian yang menjadi acuan dalam masyarakat modern dan demokratis adalah community policing.
    Dalam penyelenggaraan tugas Polri, istilah yang dikenal adalah Polmas. Polmas adalah sebuah kebijakan dan strategi mengenai hubungan polisi dengan warga komuniti menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan
    Menyusun strategi dalam menggapai kepercayaan publik dalam tugas POLANTAS membutuhkan adanya kebersamaan / kemitraan anatara Polantas sebagai etalase Polri dengan Masyarakat selaku pengguna jalan, adanya identifikasi terhadap masalah masalah lalu lintas , mulai dari peran tugas dan wewenang Polantas dalam scope Traffic Engineering, Traffic Education, Traffic Law Enforcement ,Traffic Identification , sehingga ketika berhasil memetakan kesenjangan kinerja Polantas Polri dalam suatu wilayah dengan mencari akar permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian kepercayaan Publik kepada Polri, untuk kemudian mengadakan pendekatan perubahan , intervensi dan pengukuran dampak terhadap realisasi solusi yang telah dilakukan.
    Pemimpin yang visioner harus mampu menentukan program yang akan dilaksanakan serta diikuti oleh Kepemimpinan visioner harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai suatu rangkaian yang tidak boleh terputus dan saling berpengaruh bahwa strategi yang tepat membutuhkan program yang baik, adanya kesesuaian antara tepat cara dan tepat sasaran merupakan landasan yang menjadi pemikiran gaya Kepemimpinan dan pemimpin Visioner dalam bidang lalu Lintas Polri.
    Keberhasilan mengidetifikasi akar permasalahan terhadap fenomena mengapa Polri belum mendapat keprcayaan Publik seutuhnya harus dijawab melalui upaya penyusunan strategi dan progam pelaksanaan secara tepat,akar permasalahan yang bersumber dari internal organisasi harus jelas dibedakan dengan permasalahan yang bersumber dari eksternal organisasi.
    Strategi Polmas yang diterapkan diikuti dengan Komitmen pelaksanan dan implementasi secara menyeluruh , bertahap bertingkat dan berlanjut , terkait dengan komitmen kuat dalam implementasi sebuah program adalah adanya panduan dan garis komando yang tidak boleh melenceng dari visi dan misi Polri , hal ini untuk mencegah gonta ganti program sesuai selera pimpinan dan persepsi pimpinan terhadap sebuah strategi serta aplikasi program.bahwa dalam etika kelembagaan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai visi dan misilembaga Polri yang dituntun oleh azas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
    Realisasi adanya komitment pelaksanaan yang kukuh adalah pemimpin Polri dalam kontek Lalu Lintas Polri harus ikut terlibat secara langsung, memberikan keteladanan dalam pelaksanaan tugas tugas lalu lintas Polri karena karakteristik pekerjaan Polri yang lekat dengan penggunaan wewenang paksa ( Coersive power) yang besar ditambah dengan kewenangan yang diberikan bagi pengambilan keputusan secara Individu ( diskresi ) , menuntut kematangan pertimbangan baik moral , rasionalitas maupun kalkulasi atas kepentingan lainnnya.
    _MG_2999

    Visi Pemimipin dalam kepemimpinan Polri yang benar akan menghasilkan komitmen dan memberi motivasi kepada orang-orang di dalam organisasi Manusia pada umumnya menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan panutan, sebuah tantangan signifikan bagi kemampuan terbaik mereka. Dalam hal ini, visi mengilhami orang dari bawah. Orang ingin dan bahkan bersemangat untuk secara sukarela patuh pada sesuatu yang dianggap bernilai, sesuatu yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau yang memungkinkan organisasi mereka tumbuh dan maju
    Pemimpin yang visioner harus memiliki etika kepemimpinan, profesi Polri menuntut adanya komitment moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara, keamanan dan ketertiban masyarakat, agar dalam pengabdian terhadap masyarakat dapat memberikan pelayanan terbaik, dengan segera dapat meyelamatkan jiwa masyarakat yang sedang terancam, tidak mempersulit dengan maksud untuk mengambil keuntungan materialistis, memberikan penghormatan dan sopan santun ,arogan tidak haus kekuasaan, menolak sikap diskriminatif dalam pemberian pelayanan, senantiasa siap sedia menjalankan tugas , dan bertingkah laku wajar sederhana dan melepaskan diri dari ikatan pamrih.
    Visi Pemimpin Visioner menentukan standar-standar keberhasilan.Manusia ingin melakukan pekerjan-pekerjaan yang berhasil, dimana mereka merasa ikut berperan dalam tujuan organisasi dan diakui kontribusinya. Oleh karena itu, mereka harus mengetahui apa tujuan-tujuan tersebut dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat mereka maju. Visi dalam hal ini menentukan ukuran bagi setiap anggota dalam mengevaluasi kontribusi mereka bagi organisasi dan bagi pihak luar dalam mengukur nilai organisasi bagi masyarakat luas.
    _MG_2978

    Wujud komitment moral penngabdian Polri dalam konteks tugas lalu Lintas Polri akan menjadi ideal bila unsur keteladanan menjadi landasan dalam memimpin lalulintas , menyesuakan dengan nilai nilai kearifan lokal serta keadilan , ketulusan dan kewibawaan. kepemimpinan Visioner harus membuka sarana komunikasi kepada klien ( masyarakat pengguna jalan ) seluas luasnya dengan maksud dapat menerima masukan terkait kualitas dan pencapaian kinerja jajaran lalu lintas yang dipimpinnya , adanya komunikasi melalui saran internet , Koran, telpon , maupun surat akan memudahkan proses pengendalian dan pengawasan terhadap jajaran lalu lintas , namun demikian terkandung maksud juga kepemimpinan Visioner di dalam konteks lalu Lintas Polri harus membuka cakrawala kepada jajaran anak buah dilapangan bahwa kritik yang dibberikan sesungguhnya merupakan suatu obat terhadap penyakit yang diderita suatu organisasi.
    Bahwa keteladanan dalam Etika Kepemimpinan Visioner merupakan suatu keharusan agar apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri terkait Lalu Lintas dapat secara utuh dijabarkan dan dijalankan oleh semua jajaran lalu lintas, dimana sebuah keteladanan merupakan hal yang lebih berharga dibandingkan dengan seribu nasihat, seseorang yang memiliki integrias (tugas Polantas ) adalah orang yang dengan penuh keberanian serta berusaha tanpa kenal putus asa untuk dapat mencapai apa yang ia cita-citakan, Integritas ( kesesuaian perintah dan perbuatan pemimpin Visioner) akan membuat anda dipercaya, dan kepercayaan itu akan menciptakan pengikut, dan kemudian tercipta sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tujuan.
    Pemimpin yang visioner harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat,Pembangunan insan- insan Polri yanga berkualitas dalam pelaksanaan tugas lalu Lintas Polri memiliki cirri khas tersendiri, berbeda dengan tugas Militer yang harus menunggu perintah atasan, personil Polri adalah “agen” hukum dan ketertiban yang tidak dipengaruhi hierarkhi, artinya personil Polri pada lapisan terdepan ( first Line Supervisor ) memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan ,oleh karenannya , kemapuan setiap personil Polri untuk menganalisa kondisi di lapangan sangat menentukan keputusan tindakannya, ketimbang atribut kepangkatannya.
    Ketika Pemimpin Visioner harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat terdapat pertimbangan terkait bagaimana agar keputusan tersebut memberikan efek positif terhadap organisasi Polri maupun masyarakat , sebagai pedoman bahwa tidak serta merta semua kemungkinan pilihan keputusan dapat diterapkan secara bersamaan .
    Sangat penting untuk menetapkan mana yang menjadi / menyususn skala prioritas , mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda atau mana yang belum perlu ditanggapi, termasuk mana yang tidak perlu dilakukan sama sekali. Dalam menentukan prioritas pemimpin visioner harus memperhatikan Kriteria seperti : kemanfaatan terhadap kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan , dan apakah yang bisa menjadi Bukti keberhasilan suatu pengambilan keputusan dalam implementasinya.
    Pertimbangan Alokasi sumber daya , apakah keputusan yang diambil dapat menjangkau sumber daya yang ada, dari mana asalnya dan bagaimana mengelola keterbatasan sumberdaya terhadap akuntabilitas hukum dan moral.
    Keputusan yang diambil harus mampu dilaksanakan, mampu dilaksanakan mengandung arti bahwa keputusan tersebut realistis dengan akemampuan dukungan sumber daya, keahlian dan tingkat pemahaman anggota , kesiapan pengendalian dan pengawasan , serta adanya rencana cadangan seandainya keputusan yang diambil memerlukan perubahan dan pembenahan semestinya.
    Penerimaan dan tanggapan masyarakat,bagaimana masukan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, pemimpin Visioner senantiasa membuka diri terhadap segala reaksi yang timbul manakala keputusan yang diambil menimbulkan riak resistensi masyarakat secara dini dan sesegera mungkin guna mencegah agar tidak terjadi sikap perlawanan dan resistensi lebih besar.
    Terakhir , setiap Keputusan yang diambil pemimpin Visioner harus mempertimbangkan penerimaan staff pelaksana , upaya melibatkan staff sebagai bagian team working dalam perumusan dan pembahasan masalah yang dihadapi akan memberikan penekanan terhadap rasa ikut dan memiliki terhadap keputusan dan implementasi keputusan dalam tugas dibandingkan dengan staff hanya ditempatkan sebagai pelaksana saja .
    PENUTUP
    Upaya –upaya dalam kepemimpinan Visioner seorang pemimpin Polri adalah dengan memadukan VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM, KOMITMENT, ETIKA, KEPUTUSAN, secara sinergi saling melengkapi , miliki jenjang dan kontinuitas , berwawasan global dengan basis aksi beradasar nilai nilai kearifan lokal dalam rangka mewujudkan kepemimpinan dan pemimpin Visioner Polri dalam konteks tugas lalu lintas polri guna menggapai simpati dan kepercayaan publik terhadap polri selaku institusi penegak hukum,pelayan dan pelindung masyarakat serta pemelihara ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat.
    Menempatkan pemimpin dan kepemimpinan visioner sebagai jembatan antara Polri selaku Institusi maupun badan atau organisasi yang memiliki budaya organisasi tersendiri, dengan kepentingan dan perilaku Polri sebagai individu yang memiliki kepentingan, hasrat , cita-cita dan pengharapan tersediri sehingga sinergitas dan harmonisasi Polri sebagai sebuah organisasi dan polri sebagai individu akan saling menguatkan dan kokoh dalam memeberikan pelayan kepolisian di bidang lalu lintas.

    Daftar pustaka
    DPM. Sitompul,SH.MH.IRJEN POL. Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta , 2005.
    Sadjijono,SH.,M.Hum, Dr. Etika Profesi Hukum,Laksbang Mediatama, cetakan Pertama, Juni 2008.
    Evodia Iswandi, Polisi professional dan bersahabat, Yayasan ILYD, Cetakan Pertama, Mei 2006.
    T. Hari Prihartono dan Jesica Evangeline, Police Reform: Taking the Heart and Mind, PROPATRIA Institute,Cetakan pertama , Januari 2008.
    Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritualitas ESQ; Emotional Spiritual Quotient, berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Arga Jakarta,Cetakan ke-43, Jakarta 2001.
    FX. Suwarto, Drs., MS, Perilaku Keorganisasian,Buku Panduan Mahasiswa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Cetakan pertama , 1999.
    KOMPOLNAS,Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performasi Kepolisian,Jakarta desember 2010.
    Rhenald Kasali,Ph.d. Change !, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , Cetakan ke-10, Oktober 2010.
    Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 96 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009.

    RAMPOK, CURAS, DAN SENJATA API DALAM PENGAMANAN FASILITAS JASA KEUANGAN

    ANTISIPASI CERDAS DALAM MENGHADAPI RAMPOK BERSENJATA

    Rampok bersenjata api dan kekekerasan terhadap penyelengara jasa keuangan , toko emas , termasuk terhadap kendaraan jasa hantaran ATM dalam kurun waktu belakangan cukup sering terjadi, baik dengan latar belakang sebagai upaya jaringan teroris mencari dan mengumpulkan dana aksi maupun murni suatu pencurian dengan kekerasanoleh sindikat kriminal, terdapat juga beberapa korban jiwa yang harus melayang akibat aksi perampokan bersenjata api ini , belum lagi kerugian material yang harus ditanggung korban selain rasa ketakutan dan ancaman atas keamanan umum yang menggejala di tengah masyarakat, rasa aman menjadi mahal dan sulit , kini tergantikan serba khawatir serba takut dan terancam menjadi korban.
    Catatan kepolisian maupun jejak pendapat masyarakat terkait kata kunci seperti : rasa aman, trend pencurian dengan kekerasan (curas) , pemolisian , maupun upaya penanggulangan rampok itu sendiri menjadi suatu perdebatan, manakala pihak kepolisian melalui upaya pemolisian dengan penerapan strategi reaktif dan atau proaktif , ternyata oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum optimal mewujudkan rasa aman sebagai main duty police job.
    Fenomena curas yang terjadi terhadap jasa layanan keuangan publik seperti Bank, Pegadaian, toko Emas dan hantaran ATM menurut data yang diperoleh dari Pusiknas Polri cukup tinggi, data-data ini juga ketika dibandingkan dengan tulisan dibeberapa media tentang rasa aman , menunjukkan korelasi bahwa rasa aman di tempat umum terutama pada fasilitas keuangan umum menjadi sedemikian mengkhawatirkan ketika fasilitas-fasilitas yang disebut diatas merupakan sasaran pelaku curas beraksi, yang tidak segan segan memuntahkan peluru dari senjata api yang digunakan ataupun setidaknya mengayunkan Golok dan Clurit yang dibawa dalam aksi.
    Pemolisian sebagai strategi yang dilakukan oleh Polri seringkali berhadapan dengan adanya kenyataan adanya ketimpangan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi Polri , berupa masalah klasik kekurangan personil untuk melakukan kegiatan patroli dan sambang, keterbatasan dukungan anggaran , peralatan maupun sistem dan methode yang diterapkan antara pemolisian reaktif yang berorientasi penanggulangan dengan pemolisian proaktif yang menitik beratkan kepada upaya pencegahan.
    Mengatasi ketimpangan antara kemampuan pemolisian yang dilakuakn Polri dengan potensi pemolisian yang dapat dilakukan masyarakat secara langsung, melahirkan ide untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemolisian swakarsa, melalui sinergi dengan Polri agar secara efektif dan efisien dapat menanggulangi, mencegah dan menindak kejahatan secara dini di lingkungan masing-masing. Dengan melihat kepada konsep pengamanan, konsep pencegahan kejahatan dan strategi pemolisian, memberikan pertimbangan bahwa kejahatan dalam segala manifestasinya adalah merupakan suatu gejala yang “normal” dalam masyarakat yang majemuk, heterogen dan dinamis , ketika kejahatan lahir sebagai “pilihan rasional “ akibat adanya hubungan saling mempengaruhi anatar ketersediaan sasaran potensial mengundang kejahatan, adanya pelaku-pelaku dengan alasan dan motivasi melakukan kejahatan, serta ketiadaan pejaga yang mumpuni dan memadai dalam tugasnya, maka terdapat suatu pemikiran bahwa “kejahatan “bukan terjadi secara tiba –tiba dan “kejahatan “ sebenarnya dapat : dideteksi , ditunda, dialihkan, bahkan dihalau, asalkan tepat cara, tepat orang ,tepat alat terhadap korelasi 3 faktor sebelumnya.
    Berpedoman kepada alur berfikir bahwa kejahatan merupakan pilihan rasional atas keberadaan beberapa faktor yang berkorelasi melahirkan kejahatan itu sendiri , pemikiran bagaimana cara, alat dan orang yang tepat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap diri dan lingkungannya adalah dimulai dengan identifikasi terhadap: Pola korban : yang mendominasi dalam fenomena curas/ rampok bersenjata api dan dengan kekerasan adalah umumnya Toko emas, kantor Pegadaian, Bank dan Mobil hantaran ATM, dengan sasaran uang cash , dan perhiasan emas ;
    Pola pelaku : umumnya dilakukan berkelompok, menggunakan senpi baik asli maupun rakitan termasuk senjata tajam, menggunakan lebih dari satu kendaraan , bisa sepeda motor maupun mobil dengan plat nomor yang umumnya palsu maupun kendaraan rental. Sebagian dari pelaku curas adalah merupakan bagian dari jaringan teroris di Indonesia, akan tetapi juga terdapat sebagian lagi adalah murni sebagai anggota sindikat kejahatan ;
    Pola modus operandi : adalah cara dan kebiasaan sebagai pola umum yang dilakukan dalam aksi curas , seperti pola aksi yang cenderung dilakukan pada jam–jam tanggung : menjelang pelaksaan Sholat Jumat karena umumnya pegawai Bank dan Toko emas sedang persiapan ibadah, menjelang tutup toko di sore hari ketika fokus pikiran pegawai dan Satpam sedang lengah setelah sehartian bekerja, ataupun pada saat baru buka toko atau bank , pagi-pagi ketika baru sebagian pintu terbuka dan belum semua pegawai maupun Satpam hadir di lokasi.
    Komparasi dari Pola : Korban , pelaku dan modus operandi yang telah diidentifikasi diatas dapat diatasi dengan berbagai strategi pemolisian swakarsa ,memang terdapat banyak sekali strategi pemolisian dalam khasanah Ilmu Kepolisian khususnya pada bidang manajemen security yang dipelajari secara mendalam di beberapa Universitas ternama di Indonesia, namun intisari dari belantara ilmu strategi pemolisian swakarsa adalah bagaimana suatu sistem manajemen keamanan mampu mendeteksi suatu ancaman agar tidak berkembang menjadi kejahatan , dapat menunda bahaya yang muncul kalaupun nanti berkembang menjadi kejahatan , mampu mengusahakan untuk mengalihkan sasaran dan pelaku kejahatan, dan termasuk yang paling paripurna adalah suatu sistem mampu menghalau kejahatan yang terjadi terhadap sasaran pengamanan yang terdiri dari : orang , kegiatan , sarana , prasarana dan informasi tertentu yang dianggap penting.
    Berikut ini adalah beberapa pemikiran dan saran untuk mengantisipasi fenomena perampokan bersenjata api terhadap Bank, pegadaian dan mobil ATM yang marak terjadi silih berganti melalui pola pemolisian swakarsa yang dapat dilakukan dengan :
    1. Ketika pemolisan swakarsa tidak dapat menghalangi atau mencegah motif seseorang menjadi pelaku curas terhadap Toko , Bank dan Pegadaian miliknya, adalah kewajiban pemilik / manajer perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan lewat suatu desain lingkungan atau bangunan, sewajarnya Toko Emas , Bank , dan Pegadaian membuat etalase kaca/ display yang diperkuat dengan lapisan film tahan pecah, maupun membuat etalase /display yang dilengkapi jeruji kawat , faktor estetika dapat disiasati dengan pemilihan motif dan bahan jeruji yang menarik termasuk memasang teralis tambahan tepat diatas etalase kaca/ display, sehingga sewaktu waktu terjadi perampokan , pelaku tidak mudah memecahkan kaca etalase ( terhalang jeruji halus didalam kaca ) maupun melompat kedalam ruangan, karena terhalang teralis diatas meja etalase/display barang perhiasan.
    2. Faktor perlindungan dari lingkungan juga dapat dioptimalkan, caranya adalah : dengan merombak dinding depan bangunan yang masih tertutup atau gelap menjadi kaca tembus pandang, diharapkan lingkungan sekitar juga bisa melihat kedalam ruangan manakala terjadi sesuatu hal yang mencurigakan dapat segera memberikan bantuan. Akan lebih baik bilamana dinding depan juga dilapis teralis besi, termasuk menempatkan pintu dengan mekanisme yang hanya bisa dibuka dari dalam dengan kode khusus, bilamana pengunjung yang mencurigakan ( pake jaket , helm ataupun sebo ) ingin msuk kedalam toko maupun bank , Satpam dapat melakukan upaya pencegahan akses dengan tidak membukakan pintu dari dalam sebelum melepas jacket dan helmnya, demikian juga ketika pelaku bisa masuk kedalam bangunan , maka pelaku membutuhkan upaya ekstra supaya bisa keluar gedung, Handle pintu yang hanya bisa membuka dengan kode atau kunci tertentu seperti sidik jari, maupun pass card tersedia cukup banyak dipasaran peralatan keamanan tergantung budget dan mekanisme yang diinginkan.
    3. Peralatan CCTV yang sering terpasang ternyata seringkali tidak memberikan manfaat pasca terjadinya perampokan adalah dikarenakan kekurangan teknis pemasangan yang tepat maupun metode pengamanan yang memadai, solusinya adalah dengan merancang ulang penempatan peralatan, yang diharapkan adalah CCTV mampu merekam wajah pelaku , bukan merekam perawakan atau topi pelaku, jadi CCTV harusnya terpasang pada posisi paling tepat untuk merekam wajah pelaku , paling ideal adalah dipasang setinggi orang dewasa, bukan pada langit –langit ruangan yang tinggi, demikian juga dengan ruang penyimpanan hard disc rekaman CCTV , sebaiknya disimpan dalam ruangan terkunci , tidak diruangan kepala kantor( basi dan sudah diketahui umum dilakukan ) , akan lebih baik lagi bila hard disc rekaman disimpan di tempat yang akan sulit dijangkau dalam waktu singkat dan cepat, terlindung cukup kuat ( kotak teralis ) dengan akses terbatas.
    4. Pemikiran untuk memasang peralatan GPS locator ( penanda GPS ) yang makin hari ukurannya makin minimalis dengan harga bersaing adalah didasarkan pemikiran bahwa 24 jam pertama kejadian merupakan golden period , dimana umumnya pelaku curas tidak serta merta membagi hasil jarahannya , namun disimpan lebih dahulu dengan disembunyikan di suatu tempat rahasia, barulah ketika pemberitaan mulai mereda , hasil jarahan akan dibagi bagi. Menyisipkan GPS locator yang dimensinya ringkas dapat dilakukan terhadap barang-barang berharga seperti perhiasan emas , maupun berupa dummy ( replika emas batangan) termasuk kantung uang dan mobil hantaran ATM , gepokkan uang yang dirancang khusus juga dapat digunakan untuk menysisipkan GPS locator sebagai upaya pencegahan, ketika potensi sedemikian besar dan nilai asset yang diamankan juga sangat tinggi , keberadaan GPS locator yang cukup banyak , tidak hanya 1 unit saja , akan meningkatkan rasa aman perusahaan dan karyawan.
    5. Keadaan emergency yang terjadi sering tidak diketahui oleh lingkungan, tidak semua korban perampokkan sempat dan berani berteriak minta tolong , apalagi melakukan perlawanan terhadap pelaku curas, penempatan panic button dalam wujud yang paling sederhana adalah berupa “bel sekolah” dengan tombol on-off dibawah meja kasir , dan lonceng / speaker berada diluar gedung, tentunya bentuk panic button dengan fitur-fitur lebih canggih dapat diadakan oleh manajer gedung atau perusahaan, bahkan kini tersedia dengan fitur langsung terkoneksi dengan kantor polisi maupun security setempat, tips tambahan adalah penempatan panic button tidak hanya satu titik dibawah kasir , namun perlu dipikirkan penempatan panic button cadangan di ruangan satpam , meja manajer maupun ruang pantry gedung.
    6. Hantaran ATM dalam bentuk cash in transfer juga menyimpan cukup banyak peluang menjadi korban curas, mulai dari aksi yang dilakukan atau didalangi oleh karyawan dan pengawal itu sendiri , ditengah jalan dihentikan secara paksa ( modus pura-pura tabrakan ) atau saat mengisi ATM dimana penjaga dan karyawan lengah dengan situasi sekitar, obat yang mujarab bagi manager BUJP yang mendapatkan kontrak pengamanan maupun pemilik ATM adalah dengan membuat SOP pengantaran ATM secara ketat, contohnya dimulai dari awal pemberangkatan dengan mewajibkan crew yang berangkat untuk difoto bersama secara lengkap, maksudnya secara teknis untuk menyamakan database karyawan dan pengawal dengan jadwal kerja , termasuk memberikan efek psikologis pengawasan terhadap crew, akan lebih canggih adalah dengan menempatkan GPS pada kendaraan termsuk GPS locator pada kantung uang ATM yang dibawa,diikuti dengan penilaian terhadap standar kinerja, penampilan dan sikap karyawan dan pengawal baik internal dan outsourcing harus dinilai secara periodik, database biometri ( foto, sidik jari dan sinyalemen tubuh lain ) di update terus menerus termasuk melakukan screening latar belakang karyawan ( keluarga , alamat asli dan alamat sementara) bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik dari penindakan.
    7. Pada umumnya Toko Emas , Bank dan ATM berada dalam suatu kawasan perdagangan yang memiliki satuan pengaman sendiri , tidak ada salahnya manajer gedung mengusahakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara Satpam gedung dengan Satpam lingkungan , terlebih dengan satuan kepolisian setempat, yang terjadi saat ini adalah pihak kepolisian menggunakan HT dengan jenis frekuensi berbeda dengan yang digunakan Satpam kawasan, setidaknya bilamana antara Satpam gedung bekerja sama dengan Satpam kawasan maupun sesama Satpam disekitarnya lewat alkom seperti HT yang cukup terjangkau dan fleksibel dalam penggunaan, diharapkan mampu mendeteksi sekaligus menghalau kejahatan yang akan terjadi.
    8. Upaya sederhana untuk memindahkan, menunda, bahkan menghalau upaya curas maupun kejahatan lainnya , dapat dilakukan dengan cara antara lain menempatkan tulisan ataupun stiker pada tempat strategis seperti kawasan : parkir, pintu masuk , didalam Toko, Pegadaian dan Bank berupa stiker tulisan bahwa adanya pengawasan menggunakan CCTV dan atau alat elektronik lainnya di area yang dimaksud, termasuk stiker atau papan petunjuk nomor telepon Polsek terdekat ( layanan kepolisian 110 ) , no telpon manajer keamanan/ satpam yang bertugas , maksudnya bila menemukan hal-hal yang mencurigakan maka pengunjung dapat langsung berkomunikasi dan memberitahu.
    9. Apa yang harus dilakukan perampokan bersenjata api benar-benar terjadi dan pelaku telah masuk kedalam bangunan untuk beraksi ? adalah sangat bijaksana apabila atas pertimbangan kekuatan dan senjata yang dimiliki pelaku, adalah sangat membahayakan keselamatan jiwa karyawan dan Satpam, ketika nyali saja tidak cukup , dibutuhkan keahlian khusus dan peralatan memadai bila ingin melakukan perlawanan atau membekuk pelaku, yang paling bijak adalah melakukan perlawanan pasif dengan cerdas seperti menyalakan alarm / panic button sesegera mungkin , dan mempersiapkan diri untuk menghapal ciri-ciri fisik identitas pelaku termasuk kendaraan yang dipakai, cara menghapal ciri-ciri pelaku adalah dengan melihat bentuk wajah, bagaimana alisnya, bentuk telinga , mulut dan hidung, terutama bekas luka atau jerawat dan parut pada wajah, pakaian bisa saja berganti dalam sekejap apalagi bila pelaku menggunakan jacket dan penutup wajah ( helm dan sebo ), namun logat nada bicara , aksen dan gerak gerik pelaku, selain itu cara paling mudah mengukur ketinggian postur tubuh pelaku adalah dengan membandingkan saat tersangka berdiri dengan benda sekitarnya , misalnya setinggi gerendel jendela, atau noda pada dinding, mengumpulkan catatan ciri-ciri pelaku sebanyak dan sedetail mungkin akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus nantinya.
    10. Proses olah TKP secara benar dan teliti sangat berarti dalam upaya penmgungkapan kasus, peran karyawan , satpam dan manager sebagai saksi korban sangat penting artinya, benda –benda yang dipegang ( etalase, display atau benda yang sempat terpegang) pelaku agar ditunjukkan kepada petugas olah TKP, tanpa diotak atik oleh siapapun juga termasuk memandu petugas olah TKP agar dapat menemukan sidik jari milik pelaku, pasca kejadian sebelum petugas kepolisian tiba di TKP adalah lebih baik agar setiap informasi yang berhasil diingat oleh karyawan maupun satpam segera ditulis dalam secarik kertas , seperti info jumlah pelaku, ciri-ciri mencolok pelaku, pakaian, kendaraan dan info-info lain terkait , dalam masa golden period adalah sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku agar pihak kepolisian dapat segera melakuakan upaya pengejaran dan penutupan jalan.
    Sebagai sumbang saran dan berbagi ide-ide diatas hanya akan terlaksana dan memberikan daya guna apabila terdapat pemahaman dari kalangan karyawan , security dan manajer gedung terhadap konsep keamanan intu sendiri sebagai sebuah asset dan bukan sebagai beban, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan security, pelatihan tenaga keamanan, konsultasi keamanan dengan menggandeng BUJP dalam suatu sistem manajemen keamanan secara paripurna, tidak akan sebanyak kerugian yang muncul akibat curas maupun kejahatan lain , selain korban material , adalah ancaman keselamatan nyawa manusia, karyawan dan pengunjung juga termasuk nama baik perusahaan dengan kredibilitas rawan dirampok, untuk itu jadikan upaya pencegahan kejahatan lewat peningkatan peran pemolisian swakarsa masyarakat sebagai upaya mewujudkan paradigma “keamanan” sebagai asset dalam dunia usaha dan bukan suatu beban yang harus dihindari.

    STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

    STRATEGI OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL GUNA EFEKTIFITAS PENEGAKKAN HUKUM DALAM RANGKA TERPELIHARANYA STABILITAS KAMDAGRI.

    BAB I PENDAHULUAN
    Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kedamaian, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap. Kondisi tersebut, setidak-tidaknya menjadikan situasi semakin rentan bagi lintas kepentingan para pihak yang berseteru kekuasaan, aset dan pengaruh.
    Secara Nasional semakin lazim terjadi, seperti pemboman rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan hingga hotel-hotel dan perusakkan dan penutupan paksa tempat-tempat hiburan malam, fenomena yang kerap terjadi di wilayah rawan Konflik Komunal seperti di wilayah Jawa Timur ( konflik syiah dan Sunni di Sampang ); Kalimantan Barat dan Tengah ( Konflik Komunal antara etnis Dayak dan Madura); Sulawesi Tengah; Maluku Utara dan Ambon (Konflik komunal bernuansa SARA) ; Papua ( konflik Komunal dengan muatan politis kemerdekaan ).
    Demikian halnya dengan provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, serta cermin barometer keamanan bagi propinsi-propinsi lain di Indonesia,tidak luput dari gejolak konflik semacam itu,konflik komunal berupa tawuran antar warga desa adat tercatat pernah terjadi di beberapa Kabupaten seperti ; Buleleng; Gianyar: Karang Asem dan Kabupaten Badung, termasuk didalamnya perusakkan Kantor Polsek dan Kantor Pemerintahan ( Pemda ) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
    Konflik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan konsekuensi alami dari proses-proses perbedaan: sosio kultural , sosio structural dan proses social dalam dalam masyarakat yang menghasilkan sebuah perjuangan untuk mempertahankan identitas super ordinat dan sub ordinat serta kepentingan kelompok pribadi , pribadi dalam kelompok serta kepentingan komunal dari suatu kelompok sosial tanpa batas waktu yang didefenisikan dalam situasi kehidupan, diinterpretasikan dalam hubungan sosial, dengan potensi untuk selalu bersinggungan dengan nilai-nilai sosial kelompok lain.
    Perbedaan dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok, membuat mereka terpisah dari kelompok lain dalam banyak hal. Konflik komunal memang akan tidak terhindarkan ketika norma-norma satu wilayah budaya dalam suatu Komunal atau sub-budaya tertentu lantas berimigrasi atau bersentuhan dengan norma-norma wilayah budaya lain. Konflik antara norma-norma aturan budaya yang berbeda dalam suatu Komunal bisa terjadi: ketika aturan-aturan dalam suatu masyarakat saling berbenturan di perbatasan wilayah budaya yang bersebelahan/ berdampingan; ketika, sebagaimana dengan norma hukum, hukum satu kelompok budaya akan diperluas untuk mencakup wilayah kelompok budaya lain, atau ketika anggota salah satu kelompok budaya bermigrasi ke kelompok budaya lain.
    1. PERMASALAHAN PENULISAN
    Bagaimana strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Pulau Bali ?
    2. RUMUSAN MASALAH :
    1) Bagaimanakah tahapan konflik, peta konflik dan pergeseran Konflik dalam konsepsi Konflik Komunal di pulau Bali terjadi ?
    2) Faktor apakah yang memberikan pengaruh dalam penanganan konflik komunal di Pulau Bali.
    3) Bagaimanakah strategi optimalisasi penanganan konflik komunal dapat dilakukan oleh Polda Bali dan jajaran dalam rangka terpeliharanya stabilitas Kamdagri ?

    BAB II PEMBAHASAN
    1. PETA KONFLIK KOMUNAL DI BALI
    Peta konflik komunal di Bali dapat diidentifikasi dengan konsep : Source , Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention, Outcome ( SIPABIO) (Arm Abdalla dalam Sosiologi Konflik;2002) , secara rinci pemetaan konflik komunal dapat dijelaskan sebagai hasil interaksi antara pertama ; komposisi Demografi penduduk Bali yang mayoritas dari suku Bali ditambah beberapa suku lain yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia sebagai hal yang wajar dimana Bali merupakan pusat industry pariwisata dunia sehingga kedatangan masyarakat berlatar belakang suku, agama , dan aliran kepercayaan sangatumum terjadi di Bali, kedua ; Faktor Geografi pulau Bali yang sangat ideal sebagai daerah tujuan wisata dan tempat bekerja mencari nafkah dan ketiga ; bahwa pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang mineral maupun migas, namun dengan keindahan alam dan kekayaan budaya menyebabkan Bali menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi di Indonesia.
    Peta Konflik Komunal di Pulau Bali dapat digambarkan sebagai berikut :
    1) Source / Sumber Konflik : adanya konflik kepentingan baik individu maupun kelompok serta adanya konflik akibat pertarungan dan upayapertahanan terhadap posisi dalam kedudukan masyarakat berupa kedudukan dominasi dan sub ordinasi antar komunitas sebagai konsekuensi pertemuan berbagai budaya di satu kawasan. Secara umum di Bali rentan dengan isyu SARA, dan dinamika Astra Gatra di pulau Bali sendiri maupun akibat pengaruh lingkungan Regional , Nasional dan Global.
    2) Issue / Titik Masalah : adanya dinamika Politik lokal berupa permasalahan DPT dalam Pemilu Kada , masalah konflik antara warga pribumi dan pendatang,konflik antar dan inter lembaga Adat , masalah penggunaan lahan dalam Rancangan Umum Tata Ruang ( RUTR) dan konflik agraria antara lahan milik masyarakat maupun tanah Negara dan tanah adat ( ulayat ).
    3) Parties / Pihak yang Terlibat : actor yang terlibat dalam konflik komunal di Bali adalah antara masyarak dengan masyarakat baik secara individu maupun dengan representasi lembaga masyarakat, sebagai contoh adalah masalah tanah pemakaman milik suatu desa Adat yang dilarang dimanfaatkan oleh warga desa yang sama dengan alasan pelanggaran atau sanksi adat sebelumnya,actor lain yang ikut meramaikan konflik komunal di Bali adalah peran LSM dan Media Massa dengan pemberitaan content provokatif ,pihak Swasta ( pemodal asing dan dalam negeri ) serta otoritas Negara ( aparat Negara ) turut andil dalam konflik komunal di Indonesia , umumnya terjadi akibat konflik ganti rugi pemanfaatan lahan maupun tindakan pribadi oknum aparat Negara ( kasus pembakaran dan perusakkan Markas Polsek Rendang di Polres Karangasem ).
    4) Attitude / Sikap masing-masing actor : seperti diketahui bersama bahwa masyarakat di Bali adalah masyarakat transisi dari masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat idustri pariwisata yang tetap lekat dengan struktur social kebudayaan Hindu Bali ( lembaga desa adat, Banjar adat dan atribut budaya lainnya ; pecalang ) berpola patrilinial dan terbuka terhadap perubahan.
    5) Behaviour / perilaku perubahan konflik : umumnya ekspresi konflik yang muncul tergantung peran tokoh dalam suatu komunal , apa yang disampaikan oleh para pemimpin masyarakat lokal akan didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat ,konflik laten jarang berkembang menajdi konflik terbuka apabila terdapat penyaluran ekspresi yang memadai bagi masyarakat dan peran pemimpin masyarakat untuk meredam.
    6) Intervention/ peran actor dalam tahapan konflik : masing masing actor konflik komunal di Bali sangat berperan dalam terjadinya konflik komunal , masyarakat, LSM, Media massa dan otoritas pemerintah memiliki karakter masing masing dalam intervensi/ mempengaruhi pergeseran konflik komunal.
    7) Outcome / pencapaian dari suatu konflik : setiap komponen konflik di Bali memiliki pengahrapan tersendiri yang pada umumnya terkait dengan bagaimaana kepentingan diperjuangkan dan bagaimana Posisi dipertahankan.

    1. FAKTOR– FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PERGESERAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
      Pergeseran Konflik Komunal di Bali dapat diketahui dengan melihat apakah suatu konflik yang sifatnya latent dalam masyarakat memiliki atau memenuhi setidaknya 3 ( tiga ) persyaratan teknis (Ralf Dahrendorf;1957) sebelum menjelma menjadi konflik terbuka , antara lain :
      1) SYARAT TEKNIS : jumlah massa yang cukup dengan kepemimpinan yang solid dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk memperjuangkan keunggulan kepentingan yang dimiliki, suatu studi kasus adalah saat terjadi perusakkan dan pembakaran Markas Polsek Rendang Polres Karangasem adalah ketika masyarakat desa Rendang mendengar Kentongan dan ajakan tokoh pemuda dan masyarakat setempat yang menuntut keadilan dengan menolak penahanan terhadap pelaku sabung ayam yang ditangkat beberapa saat sebelumnya, jumlah massa dan pimpinan serta issue penangkapan berhasil mendorong masyarakat desa Rendang melakukan penyerangan dan pembakaran Markas Polsek rending.
      2) SYARAT SOSIOLOGIS : adalah bagaimana pola interaksi social dan komunikasi antar masyarakat dan actor lainnya dalam suatu konflik , umumnya masyarakat di Bali memberikan penghargaan kepada aparat keamanan , apalagi aparat keamanan tersebut merupakan putra daerah , asalkan track record dan perilaku sehari hari memberikan kesan baik bagi masyarakat disekitarnya, namun dalam kasus pembakaran Polsek rending adalah masyarakat di desa Rendang memiliki pengalaman trauma terhadap tindakan oknum polisi disana yang kerap menyalahgunakan wewenang dan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap pemain judi Sabung Ayam namun kemudian meminta sejumlah uang untuk membebaskan pelaku judi sabung ayam yang tertangkap.
      3) SYARAT POLITIS : bahwa hukum sebagai produk politis perundang- undangan kadang kala tidak memberikan kemanfaatan , paradigm hukum Positivistik yang berlaku di Indonesia seolah olah menegasikan kewenangan hukum adat yang hidup sebagai fakta pluralism hukum di Indonesia, hukum yang Positivistik akhirnya membelenggu aparat nagara penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang memeberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam masyarakat.
    2. STRATEGI PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KONFLIK KOMUNAL DI BALI
      Identifikasi terhadap peta konflik komunal dan informasi prasyarat terjadinya pergeseran konflik sebagi factor yang berpengaruh terhadap eksistensi Konflik Komunal di Bali memberikan pemahaman bahwa perlu suatu strategi efektif dan efisien bagi Polri untuk mengoptimalkan upaya penaganan Konflik komunal yang salah satuanya adalah dengan pendekatan Penegakkan Hukum .
      Pendekatan penegakkan hukum mengadung pemahaman bahwa Hukum dapat ditegakkan secara efektif dengan mempelajari dan memahami lebih dahulu aspek Hukum dalam kajian Substansi Hukum , Struktur Hukum dan Budaya Hukum ( L.Friedman dalam Community Policing ; 29005 ) di dalam suatu masyarakat.
      Pertimbangan yang utama dalam pendekatan penegakkan Hukum dalam penanganan konflik Komunal di Bali adalah adanya Pluralisme hukum yang sangat kuat di Bali , eksistensi lembaga adat seperti perangkat Kelihan ( ketua ) Desa Adat dan banjar Adat mengakar dan terstruktur sampai ke tingkat provinsi yang diakui dengan penerbitan Perda dan studi akademis beberapa perguruan tinggi , sehingga Adat masyarakat Bali memiliki kelengkapan organisasi lengkap berdasar tugas dan peran, memiliki legitimasi kuat dan mengakar, dengan sumber daya keuangan, tanah , materi kuat.
      Sehingga dengan pertimbangan pluralisme hukum yang sedemikian kuat , Polda bali dan jajaran harus secara bijak menerapkan pendekatan penegakkan hukum dalam penanggulangan Konflik Komunal , jembatan penghubung anatara konsep penegakkan hukum ( Positive ) dengan keberadaaan hukum Adat adalah dengan strategi Pemolisian Masyarakat ( Polmas ) dalam bentuk kemitaraan Polisi dan Masyarakat ( lembaga Adat ).
      Pilihan strategi optimalisasi penanganan konflik komunal guna efektifitas penegakkan hukum dalam rangka terpeliharanya stabilitas kamdagri di Bali adalah dilaksanakan dengan :
      1) Pemberdayaan perangkat desa Adat yang berperan dalam tanggung jawab Keamanan warga ( Pecalang ) untuk memberikan lebih banyak kontribusi peran dalam menjaga keamanan sehari hari, Polri memberikan pendampingan dan sekaligus Mitra dengan mengedepankan masyarakat secara mandiri mengidentifikasi akar pemasalahan yang mungkin berkembang menjadi konflik komunal di lingkungannya.
      2) Pemberdayaan lembaga Adat dan perangkat Adat di Bali adalah termasuk kebutuhan perumusan pemetaan Konflik Komunal di masing masing lingkungan yang selanjutnya peta konflik komunal global Provinsi Bali tersebut dikompulir oleh Polda Bali sebagai database Peta potensi Konflik komunal yang diharapkan dapat memberikan peringatan awal perumusan kebijakan pemerintah .
      3) Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas sebagai pendamping Pecalang dengan mengembangkan kemapuan negosiasi, pengetahuan hukum pidana secara umum, resolusi konflik, strategi pencegahan kejahatan dan kemampuan Intel dasar berupa deteksi dan peringatan dini / early warning dan early detection.
      4) Merintis pengembangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) anatara Polda Bali dengan potensi masyarakat ( Dewan Desa Adat bali ) sebagai semacam lembaga Pusat Studi Polmas dengan memperhatikan aspek Local genius masyarakat Bali dalam memelihara keamananguna mencari resolusi Konflik secara dini yang terjadi dilingkungannya.
      5) Membuat terobosan hukum dengan menggandeng lembaga penegak hukum lain ( Jaksa, Hakim dan pengacara ) untuk merumuskan pendekatan hukum yang retributive terhadap beberapa perbuatan melawan hukum yang kerap terjadi di Masyarakat dengan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum daripada sekedar kepastian hukum terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar, berpeluang untuk diperbaiki namun masyarakat tetap mendapat pengayoman dari Negara.

    BAB III PENUTUP
    1. KESIMPULAN.
    1) Dengan melakukan analisa terhadap peta konflik dapat diidentifikasi berbagai peran otoritas didalam masyarakat, bagaimana pergeseran konflik terjadi dan apa akar permasalahan konflik yang terjadi sehingga peran para pemegang otoritas yang terkait dengan masalah tersebut dapat optimal mencegah konflik latent bergeser menjadi konflik aktual berupa konflik Komunal di Indonesia
    2) Faktor instrumen dan enviromental yang bersumber dari Struktur , Substansi dan Budaya Hukum yang berlaku dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap peta konflik komunal yang dapat ditanggulangi oleh Kepolisian.
    3) Pola pemolisian reaktif yang lebih berorientasi kepada bagaimana menghentikan konflik komunal dengan upaya penegakkan hukum Positive tidak efektif bila tidak diikuti dengan strategi pemolisian masyarakat yang menggunakan pendekatan hukum retributive dalam bentuk pemberdayaan dan kemitraan antara Polri dan Potensi masyarakat dalam mencari solusi dan penanganan konflik komunal secara tuntas .
    2. SARAN.
    1) Sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaannya.
    2) Mengikut sertakan stake holder terkait perumusan kebijakan sebagai masukan dan langkah antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari termasuk pemuliaan peran Media Massa agar kembali menjadi sarana penyebaran informasi yang professional dan mendidik bagi publik, tanpa konflik kepentingan pihak-pihak tertentu.
    3) Peningkatan fungsi “early Warning” terhadap anggota Kepolisian, khususnya fungsi Intelijen dan Bhabinkamtibmas di sertai peningkatan kualitas kinerja seluruh aparat Kepolisian.
    4) Melakukan penindakan hukum dan upaya antisipasi terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan dari konflik yang terjadi, dengan mengatasnamakan korban ataupun kelompok yang tertindas/ terintimidasi, namun tetap perlu juga mewaspadai bahwa upaya penegakkan hukum juga dapat memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin meluas.

    contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

    Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban
    Di Polres Langkat

    beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan
    akuntabilitas dan pemolisian masyarakat

    anton tabah reformasi polri

    perkap 07 thn 2008 tentang polmas

    rekomendasi arah kebijakan polri

    KEARIFAN LOKAL

    OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK

    I. Latar Belakang
    Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain. Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Karena Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
    Proses reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga saat ini untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Polri yang saat ini telah melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) atau masyarakat sebagai obyek pelaksanaan tugasnya, berubah menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Sehingga perubahan ini melahirkan model-model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood Policing dan akhirnya popular dengan sebutan Community Policing (Perpolisian Masyarakat).
    Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Farouk Muhammad, kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas.
    Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Sehingga dengan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.

    II. Permasalahan Penelitian
    Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat, membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.
    Peran Babinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Babinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.
    Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :
    1. Bagaimana peran Babinkamtibmas sebagai implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
    2. Bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
    3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat ?

    III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
    Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan suatu strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat.
    Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap pimpinan satuan wilayah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Kepolisian dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
    IV. Kajian Kepustakaan Konseptual
    Menurut Cooper sebagaimana dikutip John W. Creswell, tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Siagian, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2010 dengan judul tesis “Kemampuan Petugas Polmas Dalam Melaksanakan Tugas Pemolisian Di Polres Simalungun”.
    Kemudian untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan serta pengumpulan data di lapangan dalam memperoleh literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebagai berikut :
    a. Teori
    1) Peran dan status.
    Menurut Paul B. Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Kaitannya dengan tugas Polri khususnya Babinkamtibmas yaitu dalam memahami tokoh masyarakat perlu diketahui peran dan statusnya dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
    2) Interaksi sosial
    Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, hukum dan Hankam. Interaksi sosial secara sederhana berarti proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan kelompok. Bila dikaitkan dengan tugas polisi, terkadang cukup sulit menggabungkan dengan pola interaksi yang nyata terhadap pola interaksi yang dikehendaki oleh norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Bila telah terjadi interaksi tersebut, petugas dihadapkan pada suatu pilihan pola interaksi yang sering bertentangan dengan yang diharapkan.
    3) Kerjasama
    Menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Anggota polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
    4) Komunikasi
    Menurut Harold Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan tugas polisi, kemampuan komunikasi sangat penting terutama dikaitkan dengan tugas Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan dan membangun kemitraan dengan para tokoh, masyarakat sekitar dan instansi lainnya. Keberhasilan tugas sangat ditentukan kemampuan dalam membangun komunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam organisasi sendiri. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota sangat menentukan dalam keberhasilan tujuan organisasi.

    b. Konsep
    1) Implementasi
    Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).
    Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.
    2) Perpolisian Masyarakat
    Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapoat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
    Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkamtibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

    3) Diskresi Kepolisian
    Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip DPM. Sitompul, diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Diskresi sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang bertugas di lapangan dalam menghadapi masyarakat yang banyak permasalahan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi adalah pendidikan petugas, pengalaman bertugas, mental petugas, kelelahan petugas dan sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
    Diskresi merupakan pilihan tindakan bagi seorang petugas polisi dalam menghadapi suatu situasi yang menghendakinya melakukan suatu tindakan. Diskresi merupakan suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya diskresi selau berkaitan denganpengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertangungjawabkan. Sehingga tindakan diskresi bagi anggota Babinkamtibmas sangat penting dilaksanakan dan harus didasari dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
    4) Keamanan dan ketertiban
    Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

    V. Metode Penelitian
    Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.
    Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.

    VI. Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisa Data
    Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Babinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.
    Adapun yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau yang disebut unit analisis sebagai berikut :
    a. Kapolres Langkat.
    b. Wakapolres Langkat.
    c. Kabagops Polres Langkat.
    d. Kasat Binmas Polres Langkat dan para Perwira Binmas Polres Langkat.
    e. Para Kapolsek Sejajaran Polres Langkat
    f. Para Personel Babinkamtibmas.
    g. Pejabat pemerintah daerah.
    h. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat lainnya.

    Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Babinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Babinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Babinkamtibmas dan diketahui partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.
    Wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap unit analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui kebijakan dan pemahaman yang diberikan oleh pimpinan Polres kepada jajarannya terkait pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki khususnya petugas Babinkamtibmas. Sedangkan wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat diharapkan akan diketahui pemahaman, partisipasi dan penilaian masyarakat atas implementasi Perpolisian Masyarakat.
    Pemeriksaan dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa produk-produk aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mabes Polri terhadap jajarannya berkaitan dengan implementasi Perpolisian Masyarakat. Kemudian dokumen tersebut dipelajari untuk mengetahui apakah aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan telah diimplementasikan pada tingkat satuan dibawahnya, khususnya Polres Langkat dan jajarannya.
    Tehnik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan manganalisis hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

    Daftar Pustaka

    Buku :
    Abdul Syani, Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
    DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Cetakan kedua, Divisi Binkum Polri, Jakarta, 2004.
    Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial, PTIK Press, Jakarta, 2005.
    John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
    M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
    Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Rosda Karya, Bandung, 1998.
    Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987.
    Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

    Bahan Perkuliahan :
    Farouk Muhammad, Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas, Bahan Materi Kuliah Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan I, tanggal 10 Januari 2012.

    Internet :
    Forumkami.net, Pengertian Implemantasi Menurut Para Ahli, diakses dalam http://www.forumkami.net/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 24 April 2012.

    PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL BERSTATUS PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI WILAYAH INDONESIA

    PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL BERSTATUS PENCARI SUAKA
    DAN PENGUNGSI DI WILAYAH INDONESIA
    Disampaikan oleh
    Drs. Hongky Juanda M.si

    Analisa Fakta

        Permasalahan imigran ilegal terutama dengan status pencari Suaka dan Pengungsi 2 tahun belakangan ini telah mengundang keprihatinan Nasional dan Internasional khususnya di wilayah Asia dan Pasifik, bahwa fenomena yang sedang kita hadapi ini adalah sebagai akibat dari suatu “given” / anugrah dari Allah bahwa kita berada di antara dua benua dan 2 Samudera dan berhadapan atau bertetangga langsung dengan negara Australia  yang mana suatu given juga bahwa Australia adalah Negara Migran yang banyak menjadi tujuan dari para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga tidak dapat dihindarkan Negara kepulauan Indonesia telah menjadi tempat perlintasan mereka ke Australia
        Modus operandi dari mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia sangat beragam berawal dari Malaysia sebagai Negara tetangga kita. Pada waktu lalu Pemerintah Malaysia mempunyai kebijakan untuk membebaskan orang asing untuk memilki visa kepada beberapa Negara Islam seperti Iran, Irak, Aghanistan, Srilanka dan memberikan mereka visa pada saat kedatangan.Peluang tersebut digunakan oleh para pengungsi yang berasal dari Negara konflik untuk masuk ke Malaysia secara sah dan akhirnya mereka mendapatkan status dari UNHCR di Negara tersebut. Hingga 2 tahun belakangan ini, sambil menunggu waktu penempatan (resettlement) yang tidak kunjung terealisasi, sambil menunggu mereka bekerja secara ilegal di Malaysia. Pemerintah Malaysia membuat tindakan yang keras terhadap mereka baik yang sudah memliki status pengungsi maupun yang belum memilki status. Mereka yang bekerja secara Ilegal, jika tertangkap sering di perlakukan secara kasar oleh Pemerintah Malaysia dengan menaruh mereka di Lock-up/penjara. Hal inilah yang membuat para Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut bergerak mencari tempat transit (secondary Movement) secara Ilegal ke wilayah Indonesia dengan bantuan para penyelundup manusia (smuggler) .Mereka rata-rata dikenai biaya antara US$ 5000 – US$ 6000 untuk mencapai Australia via Indonesia.
        Modus terakhir yang dilakukan mereka terutama berkebangsaan Iran adalah mengunakan fasiltas kemudahan Visa on Arrival Pemerintah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara –bandara Internasional, terbukti dengan banyaknya kasus2 penangkapan imigran Ilegal berwarga Negara Iran pemegang VOA yang tertangkap sedang berusaha melakukan Ilegal Exit ke Australia.
        Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah negara penandatangan Konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokolnya, sehingga secara de jure Indonesia tidak terikat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut,   namun demikian harus kita sadari semua bahwa di dalam masyaraka tinternasional dan pergaulan Internasional dimana Negara Indonesia berada di dalamnya,  ada kaidah-kaidah atau norma-norma Internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus kita taati. Bahwa walaupun bukan negara penandatangan secara de fakto indonesia masih harus tunduk kepada norma kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, kita harus ingat bahwa Pemerintah kita telah meratifikasi UU no 39 tentang Hak Asasi Manusia dimana di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak seorang pencari suaka dan pengungsi. Atas pertimbangan tersebut Pemerintah cq Imigrasi mencoba mengeluarkan suatu kebijakan tentang penganan Imigran ilegal yang berstatus pengungsi dan pencari suaka dengan mencoba berusaha untuk menselaraskan danmeng harmoniskan antara menjaga kehormatan/kedaulatan Negara dengan Law Enforcement Pemerintah RI yang dituangkan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011. 
        Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia secara implisit tidak mengatur tentang Pencari suaka dan pengungsi, namun secara explicit sebenarnya telah masuk ke dalam ketegori dalam Pasal 86 dikatakan bahwa Pemerintah tidak akan memberlakukan “Tindakan Administrasi Keimigrasian” kepada korban Perdagangan orang dan Penyelundupan manusia.  Selanjutnya pada Pasal 87 mengatur tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan akan diperlakukan khusus. 
        Dengan memberikan penanganan kepada para korban tersebut yang notabene adalah berstatus pencari suaka dan pengungsi, maka sebenarnya Indonesia telah mengupayakan keselarasan antara Hukum Internasional yang mengatur tentang pengungsi yang berlaku Universal dengan Kedaulatan Negara sebagaimana telah diaturdalam Undang-undang 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian .
        Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :, 
    

    Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpa dokumen adalah Imigran Ilegal.
    Penekanan terhadap Case Closed/rejected UNHCR akan segera dideportasi.
    Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia akan terkena tindakan Keimigrasian.
    Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status Asylum Seekers atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya.

    Dengan dasar Peraturan Dirjen diatas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan Keimigrasian yang harus dilakukan terhadap Imigran Ilegal berstatus Pencari suaka dan Pengungsi tersebut, Bahwa kenyataannya tidak akan semu adari para pemohon status refugees yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau refugees oleh UNHCR dengan alasan atau pun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.

    Mereka yang telah menerima penolakan status, tetap memperoleh kesempatan untuk banding selama 3 kali sebelum dinyatakan kasus mereka Case close data sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diberikan status. Dan diminta secara suka rela untuk pulang ke negara asalnya dengan difasilitasi oleh IOM (International Organization for Migration). Namun pada kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak Imigrasi dengan bantuan IOM. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat kita akan mengusahakan pemulangan paksa/deportasi karena pihak IOM tidak dapat menggunakan dananya manakala itu adalah suatu upaya paksa. IOM hanya akan mengeluarkan bantuan dana dengan program AVR (assisted Voluntary Return). Sedangkan dana deportasi untuk Imigran Ilegal tidak akan mencukupi untuk pemulangan keseluruhan kasus-kasus case closed ini.
    Kemudian dalam penanganan kasus Imigran Ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka (Asylum Seekers) dan Pengungsi (Refugees), sebagaimana telah tercantum pada peraturan Dirjen diatas bahwa Imigran Ilegal yang telah mempunyai status-status tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan sendiri bagi Pemerintah Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan penempatan mereka yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi seperti di Cisarua Puncak Bogor, Medan, Jogyakarta, Makassar dan lain-lain. Persolan yang disinyalir akan dan mungkin sudah terjadi adalah aspek sosial, keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka tinggal tersebut terhadap penduduk local. Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang ada dan mungkin muncul tersebut seperti adanya perkawinan tidak sah dengan wanita lokal, bekerja illegal, kejahatan seperti narkotika, terorisme dan lain-lain.
    Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di Negara Penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi Sosial, Kemanan dan ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di Indonesia.

    Kesimpulan
    Bahwa isuI migran Ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi yang dibungkus oleh kegiatan penyelundupan manusia ini, sudah harus ditangani secara holistik oleh instansi terkait seperti Imigrasi, Polri, Menkopolhukam, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain.
    Bahwa jika ini ditangani secara holistik, artinya nuansa Imigran Ilegalini sudah merupakan isu Nasional yang menjadi prioritas Pemerintah, seyogyanya Pemerintah membentuk satuan tugas khusus dengan anggota-anggota yang telah disebutkan di angka (1)
    Bahwa harus ada kerjasama bilateral dengan Negara –negara pengirim khususnya Malaysia untuk penanganan kasus- kasus Imigran Ilegal ini karena memang sebagian besar kedatangan mereka berasal dari Malaysia, kemudian masuk melewati pesisir pantai di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
    Harus ada kesamaan sikap dan interpretasi terutama penegak hukum Imigrasi dan Polri terhadap pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian Pasal 120 tentang kriminalisasi kejahatan penyelundupan manusia.