masyarakat

Dirgahayu Korps Brimob Polri

Tepat pada tanggal 14 November 2013 korps Brimob Polri merayakan hari ulang tahun, dengan acara yang sederhana tepatnya di Mako Korps Brimob Kelapa Dua , Depok, Kapolri Jenderal Pol.Drs Sutarman memberikan sambutan, sebagai sebuah introspeksi perjalanan sejarah pengabdian Korps Brimob Polri tidaklah terepas dari berbagai dinamika perjalanan Bangsa Indonesia.
FINAL AMANAT KAPOLRI PD HUT BRIMOB KE 68 THN 2013 OK
Kali ini marilah kita luangkan sejenak mengenang salah satu fase-fase bersejarah dalam pengabdian Korps Brimob Polri, sengaja saya tampilkan sebuah kenang-kenangan dari upacara yang sama ditahun 1969 , sebuah masa yang patut dikenang karena pada masa- masa inilah tepatnya antara tahun 1969-1970 , Taring Resimen Pelopor mulai ditanggalkan sebagai sebuah pasukan berkonsep Striking Force dan berkemampuan Light Infantry menjadi sosok pasukan penegak hukum yang menempatkan due proses of law sebagi sebuah bahasa keseharian.

ketika jarum sejarah telah berputar dan tiada mungkin untuk dikembalikan , adalah suatu kebijaksanaan untuk mempelajari lika liku sejarah sebagai sebuah wawasan yang menjadi landasan bertindak dimasa depan.

Era Menpor bertaring mulai surut ditahun 1972 dan pada tahun 1974 , Anton Soedjarwo , sebagai Kadapol ( Kapolda ) Jakarta Raya kala itu membentuk Gegana sebagai jalan tengah untuk tetap menjaga eksistensi pasukan gerak cepat penghancur kejahatan tetap ekis di tubuh Polri.

Sangat menarik bila menyimak sambutan Kapolri kala itu , Komdjen Pol Drs. Hoegeng , tinggal bagaimana kita menyimak dan memahami dalam konteks bathiniah saat itu dan konteks kekinian , bahwa KAMI MASIH ADA.

Dirgahayu Korps Brimob Polri tetaplah semangat dalam menjaga peradaban manusia , Banggalah Korps Brimob Polri sebagai pasukan terbaik dalam melayani, melindungi dan melayani masyarakat.

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003
IMG_0004

IMG_0005
IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015
IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

IMG_0021

IMG_0022

IMG_0023
IMG_0024
IMG_0025

IMG_0026

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban
Di Polres Langkat

beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan
akuntabilitas dan pemolisian masyarakat

anton tabah reformasi polri

perkap 07 thn 2008 tentang polmas

rekomendasi arah kebijakan polri

KEARIFAN LOKAL

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK

I. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain. Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Karena Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
Proses reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga saat ini untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Polri yang saat ini telah melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) atau masyarakat sebagai obyek pelaksanaan tugasnya, berubah menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Sehingga perubahan ini melahirkan model-model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood Policing dan akhirnya popular dengan sebutan Community Policing (Perpolisian Masyarakat).
Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Farouk Muhammad, kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas.
Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Sehingga dengan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.

II. Permasalahan Penelitian
Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat, membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.
Peran Babinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Babinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Babinkamtibmas sebagai implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
2. Bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan suatu strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat.
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap pimpinan satuan wilayah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Kepolisian dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
IV. Kajian Kepustakaan Konseptual
Menurut Cooper sebagaimana dikutip John W. Creswell, tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Siagian, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2010 dengan judul tesis “Kemampuan Petugas Polmas Dalam Melaksanakan Tugas Pemolisian Di Polres Simalungun”.
Kemudian untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan serta pengumpulan data di lapangan dalam memperoleh literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebagai berikut :
a. Teori
1) Peran dan status.
Menurut Paul B. Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Kaitannya dengan tugas Polri khususnya Babinkamtibmas yaitu dalam memahami tokoh masyarakat perlu diketahui peran dan statusnya dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
2) Interaksi sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, hukum dan Hankam. Interaksi sosial secara sederhana berarti proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan kelompok. Bila dikaitkan dengan tugas polisi, terkadang cukup sulit menggabungkan dengan pola interaksi yang nyata terhadap pola interaksi yang dikehendaki oleh norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Bila telah terjadi interaksi tersebut, petugas dihadapkan pada suatu pilihan pola interaksi yang sering bertentangan dengan yang diharapkan.
3) Kerjasama
Menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Anggota polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4) Komunikasi
Menurut Harold Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan tugas polisi, kemampuan komunikasi sangat penting terutama dikaitkan dengan tugas Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan dan membangun kemitraan dengan para tokoh, masyarakat sekitar dan instansi lainnya. Keberhasilan tugas sangat ditentukan kemampuan dalam membangun komunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam organisasi sendiri. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota sangat menentukan dalam keberhasilan tujuan organisasi.

b. Konsep
1) Implementasi
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.
2) Perpolisian Masyarakat
Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapoat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkamtibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3) Diskresi Kepolisian
Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip DPM. Sitompul, diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Diskresi sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang bertugas di lapangan dalam menghadapi masyarakat yang banyak permasalahan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi adalah pendidikan petugas, pengalaman bertugas, mental petugas, kelelahan petugas dan sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
Diskresi merupakan pilihan tindakan bagi seorang petugas polisi dalam menghadapi suatu situasi yang menghendakinya melakukan suatu tindakan. Diskresi merupakan suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya diskresi selau berkaitan denganpengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertangungjawabkan. Sehingga tindakan diskresi bagi anggota Babinkamtibmas sangat penting dilaksanakan dan harus didasari dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4) Keamanan dan ketertiban
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

V. Metode Penelitian
Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.
Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.

VI. Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Babinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau yang disebut unit analisis sebagai berikut :
a. Kapolres Langkat.
b. Wakapolres Langkat.
c. Kabagops Polres Langkat.
d. Kasat Binmas Polres Langkat dan para Perwira Binmas Polres Langkat.
e. Para Kapolsek Sejajaran Polres Langkat
f. Para Personel Babinkamtibmas.
g. Pejabat pemerintah daerah.
h. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat lainnya.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Babinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Babinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Babinkamtibmas dan diketahui partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.
Wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap unit analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui kebijakan dan pemahaman yang diberikan oleh pimpinan Polres kepada jajarannya terkait pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki khususnya petugas Babinkamtibmas. Sedangkan wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat diharapkan akan diketahui pemahaman, partisipasi dan penilaian masyarakat atas implementasi Perpolisian Masyarakat.
Pemeriksaan dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa produk-produk aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mabes Polri terhadap jajarannya berkaitan dengan implementasi Perpolisian Masyarakat. Kemudian dokumen tersebut dipelajari untuk mengetahui apakah aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan telah diimplementasikan pada tingkat satuan dibawahnya, khususnya Polres Langkat dan jajarannya.
Tehnik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan manganalisis hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Daftar Pustaka

Buku :
Abdul Syani, Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Cetakan kedua, Divisi Binkum Polri, Jakarta, 2004.
Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial, PTIK Press, Jakarta, 2005.
John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Rosda Karya, Bandung, 1998.
Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Bahan Perkuliahan :
Farouk Muhammad, Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas, Bahan Materi Kuliah Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan I, tanggal 10 Januari 2012.

Internet :
Forumkami.net, Pengertian Implemantasi Menurut Para Ahli, diakses dalam http://www.forumkami.net/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 24 April 2012.

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP PERAN MASYARAKAT
DALAM SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
BY RDD

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Dalam era reformasi Polri, salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah menjadi tulang punggung atau pelaku utama dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Bila dalam era sebelumnya peran Polri kurang begitu menonjol karena adanya kekuatan pertahanan dan keamanan yang lain, maka dalam era reformasi dimana dikatakan Polri sebagai institusi yang mandiri, seolah tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut berada sepenuhnya di pundak Polri.
Namun sesungguhnya tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut tidak akan dapat dipikul sendirian oleh Polri. Polri membutuhkan dukungan sepenuhnya dari segenap komponen masyarakat untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan karena keamanan dan ketertiban maasyarakat merupakan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu maka Polri senantiasa berupaya keras untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dengan upaya meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun sejauh ini upaya peningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut belum sepenuhnya berhasil. Salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat ?

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan tujuan penulisan ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dalam mata kuliah Siskamtibmas Swakarsa dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. POPULASI DAN SAMPLE
Populasi penelitian ini meliputi masyarakat disekitar atau di lingkungan tempat tinggal mahasiswa PTIK 44.
Mengingat luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dan beragamnya masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa PTIK 44, maka diambil sampel secara acak (random).

6.METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menghitung prosentase.

II. PEMBAHASAN

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, digunakan metode survei dengan tehnik pengumpulan data menggunakan angket sederhana yang terdiri dari 4(empat) pertanyaan tertutup dan 1(satu) pertanyaan terbuka.
Responden terdiri dari 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia bervariasi dari 17 sampai 67 tahun, dengan jenis pekerjaan yang berbeda, yang dipilih secara acak atau random.
Data yang diperoleh diolah dengan menghitung prosentase dan masing – masing kemudian dianalisa, untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 1 yang berbunyi “Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?”, dengan pilihan jawaban
a. Polisi c. Polisi dan Masyarakat
b. Masyarakat d. Lembaga lain……………………
Diperoleh hasil sebanyak 24 orang responden ( 80 %) menjawab bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah Polisi dan masyarakat (C), sedangkan 4 orang responden (13,33 %) menjawab Polisi (A), sementara 2 orang responden (6,77%) menjawab masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya mayarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat.

2. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 2 yang berbunyi “Menurut Saudara, seberapa besar peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat ?” dengan pilihan jawaban
a. Berperan Besar c. Tidak Berperan
b. Berperan, tapi kecil d. Tidak Tahu
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden (13,44%) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat, tapi kecil (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.

3. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 3 yang berbunyi “Menurut saudara, apakah masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?” dengan pilihan jawaban
a. Dapat c. Tidak tahu
b. Tidak dapat
Diperoleh hasil sebanyak 26 orang responden (86,66%) menjawab bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (A), sedangkan 4 orang responden(13,44%) menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (B).

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Terhadap pertanyaan tertutup nomor 4 yang berbunyi “Menurut saudara, mampukah Polisi menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri ?”, dengan pilihan jawaban :
a. Mampu c. Tidak tahu
b. Tidak mampu
Diperoleh hasil sebanyak 6 orang responden (20 %) menjawab bahwa Polisi mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan 24 orang responden (80 %) menyatakan bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Dari data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat memahami bahwa Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

5. Terhadap pertanyaan terbuka nomor 5 yang berbunyi “Menurut saudara, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ?” , diperoleh berbagai jawaban yang bervariasi, diantaranya adalah bahwa masyarakat dapat ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan :
a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
b. Tidak main hakim sendiri.
c. Selalu memperhatikan lingkungan.
d. Mempunyai kegiatan.
e. Membantu masyarakat yang membutuhkan
f. Menjaga keamanan daerahnya.
g. Siskamling.
h. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan
i. Mengunci kendaraan bermotor dengan benar.
j. Tidak melanggar aturan.
k. Mematuhi hukum dan norma norma.
l. Melaporkan kejahatan dilingkungan.
m. Ronda.
n. Menjadi satpam
o. Disiplin.
p. Melaporkan hal hal yang mencurigakan.
q. Adakan koordinasi denga aparat kepolisian.
r. Membantu polisi.

Dari jawaban yang bervariasi tersebut, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menciptakan & menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah bervariasi, sesuai dengan tingkat pemahaman yang dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya usia, jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat memahami bahwa yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat adalah polisi dan masyarakat. Dan masyarakat berperan besar dalam menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat.
Masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak mampu menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan.

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

Rina Hastuti Vikara Bhakti

Pendahuluan
Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Salah satu bentuk perubahan sosial adalah pembangunan yang dapat diartikan sebagai bentuk perubahan sosial yang terarah dan berencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat mendasar dari masyarakat yang dinamis, artinya masyarakat terus-menerus mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan warga masyarakatnya. Sehingga sesederhana apa pun masyarakat, selalu terdapat penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah upaya masyarakat dalam mempertahankan hidup. Masyarakat juga berubah menjadi semakin kompleks dan penuh dengan fungsi-fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.1
Dari segi kuantitas, masyarakat di seluruh dunia selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, termasuk Indonesia. Jumlah penduduk terus bertambah setiap hari. Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 2,6 juta jiwa per tahun.2 Jika tidak diatasi atau ditekan, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk. Semakin bertambahnya populasi manusia tersebut merupakan ancaman terbesar bagi masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Apabila populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bumi dan lingkungan untuk memperbaiki sumber daya yang ada. Akibatnya, kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Manusia memerlukan makanan, pakaian, pemukiman, pekerjaan, hingga hiburan. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan harus terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, berdampak pada perlunya pembangunan di semua sektor. Pesatnya pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk itu membawa konsekuensi tersendiri, yaitu terproduksinya limbah atau sampah sebagai ekses dari hasil produksi manusia.
Aktivitas pembangunan dan persoalan limbah atau sampah yang ditimbulkannya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya selalu inheren. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Selama manusia masih bernafas, produksi sampah akan terus berjalan. Kegiatan ekonomi yang memproduksi barang-barang bernilai ekonomi dapat berhenti, tetapi produksi sampah tidak akan berhenti selama manusia masih hidup.3 Membayangkan masa depan bumi, sebuah film anak-anak animasi produksi Amerika yang berjudul WALL.E, mungkin dapat menggambarkan kondisi bumi bertahun-tahun yang akan datang, dimana bumi telah penuh sesak oleh sampah. Tidak ada tanah tersisa yang dapat didiami manusia maupun ditumbuhi tanaman, karena telah dipenuhi timbunan sampah hingga menyerupai gedung pencakar langit. Dan akhirnya sungguh mengenaskan, manusia tersingkir, berkelana di luar angkasa untuk mencari kemungkinan kehidupan di planet lain.
Di Indonesia produksi sampah mencapai 167 ribu ton/hari,4 sedangkan khusus di wilayah DKI Jakarta produksi sampah bisa mencapai enam ribu ton per hari atau setara dengan sekitar 27 ribu meter kubik per hari dan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.5 Volume sampah tersebut diprediksikan akan terus melonjak dengan tingkat kenaikan sekitar lima persen per tahun. Sehingga bisa dibayangkan akan muncul ‘gunung-gunung’ kecil di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) setiap harinya. Persoalan sampah khususnya di Jakarta, selain disebabkan volume sampah yang sangat tinggi, juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam permasalahan tersebut. Sampah merupakan permasalahan manusia, dan apabila tidak terkelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan dan dampak yang makin besar. Hal ini dapat diamati dengan munculnya perubahan-perubahan sosial pada masyarakat di sekitar tempat dibangunnya lokasi pembuangan sampah. Makalah singkat ini akan berusaha menggambarkan perubahan sosial masyarakat terkait isu lingkungan sampah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan, khususnya di sekitar TPA sampah Bantar Gebang Bekasi.

Sampah Bantar Gebang dan permasalahannya
Sejak tahun 1989, lahan seluas 108 hektar di Desa Cikuwil, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat telah dipakai dan dibeli secara bertahap oleh pemerintah DKI Jakarta dari Pemerintah kota Bekasi sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah warga DKI Jakarta.6 Setiap harinya, sampah sebesar 6000 ton milik warga Jakarta dibuang ke TPA tersebut. Namun, seiring dengan era reformasi, gelombang protes warga sekitar terhadap lokasi TPA ini mulai muncul. Ketidakberesan pengelolaan sampah menjadi alasannya, ditambah lagi dengan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang semakin luas. Ada tiga hal yang menjadi masalah penting pada kondisi TPA Bantar Gebang, yaitu bau sampah yang masih belum dapat ditangani hingga saat ini, truk-truk pengangkut sampah yang sering tidak ditutup sehingga cairan lindi berceceran di sepanjang jalan menuju TPA Bantar Gebang, dan adanya TPA liar di luar area TPA resmi yang belum dikendalikan.7
Namun masalah sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Karena di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.8 Di antaranya, Pemerintah kota Bekasi menuntut agar Pemprov DKI segera membayar dana kompensasi sebagai wujud community development bagi warga di sekitar TPA Bantar Gebang. Dana itu akan digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Bantar Gebang, seperti untuk memperbaiki jalan, menyediakan obat gratis, dan memperbaiki lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang selalu muncul gugatan dan polemik. Seperti aksi pagar betis yang dilakukan oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Warga desa mengaku selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat tersebut.9
Selain itu, untuk mengurangi pencemaran udara dan air di sekitar pembuangan, masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menghijaukan lahan seluas 108 hektar itu dengan tanaman produktif. Pemprov DKI juga diminta memperbaiki sistem pengangkutan sampah. Karena selama ini pengiriman sampah dari DKI dianggap melanggar perjanjian kerjasama yang telah dibuat, dimana Dinas Kebersihan DKI selalu membuang sampah dalam keadaan basah. Padahal, menurut perjanjian, sebelum dibuang ke TPA, sampah harus dipadatkan dulu supaya cairan lindinya tidak berceceran ke mana- mana. Sebagai bentuk protes terhadap pencemaran lingkungan, warga Bantar Gebang pernah melakukan aksi penutupan secara sepihak. Penutupan sementara oleh Pemda juga pernah dilakukan saat berakhirnya perjanjian kerjasama. Namun kemudian dibuka kembali setelah diperbaharuinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara Pemerintah kota Bekasi dengan Pemda DKI Jakarta yang sepakat untuk bekerja sama dalam mengelola TPA. Pemda DKI Jakarta yang menanggung semua biaya dan Pemda Bekasi yang mengelolanya. Selanjutnya, Pemda Bekasi memberikan tugas pengelolaan TPA pada pihak ketiga, yakni PT. Patriot Bangkit Bekasi hingga saat ini.

Perubahan sosial yang terjadi di sekitar TPA sampah Bantar Gebang
Perubahan sosial mempunyai tiga unsur yaitu adanya proses, terjadi dalam masyarakat, dan menimbulkan dampak (positif maupun negatif). Proses menunjukkan adanya suatu kesinambungan sejak dimulai hingga akhir melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan kurun waktu dan tiap tahap terdapat hasil yang dicapai, meningkat atau sebaliknya.10 Berkaitan dengan masalah Bantar Gebang, proses perubahan sosial mulai dialami oleh masyarakat sejak Bantar Gebang ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir warga Jakarta melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bekasi dan Pemda DKI Jakarta, yang terus diperpanjang hingga saat ini. Perubahan sosial ini terjadi pada masyarakat sekitar Bantar Gebang yang hidup saling berhubungan, sehingga menjadi satuan kehidupan pada suatu lingkungan tempat tinggal11, yaitu di sekitar wilayah tempat pembuangan akhir (TPA). Perubahan yang terjadi berdampak positif maupun negatif, baik pada lingkungan alam maupun masyarakat. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, pada akhirnya tentu berpengaruh pada kehidupan masyarakat, antara lain adalah :
1. Perubahan terhadap lingkungan
Pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan pada umumnya dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, meliputi lingkungan darat, udara, maupun perairan,12 yaitu :
a. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah, ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, adalah menurunnya estetika (tidak sedap dipandang mata).
b. Pencemaran udara yang ditimbulkan sampah, misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO2) nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker, oleh sebab itu harus berhati-hati dalam membakar sampah.
c. Pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah, misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikro organisme yang terbawa air hujan, dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun) misalnya air raksa (merkuri), chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Baterai bekas (untuk senter, kamera, jam tangan) mengandung merkuri atau cadmium, sehingga tidak boleh dibuang di sembarang tempat karena bahan B3 didalamnya dapat meresap ke sumur penduduk.

Berdasarkan komposisinya, sampah DKI Jakarta terdiri dari 55 persen sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik yang didominasi kertas dan plastik. Sumber sampah terbesar adalah dari kawasan pemukiman (52 persen), yang diikuti oleh daerah perkantoran (27 persen), dan kawasan industri (8 persen).13 Pencemaran lingkungan juga terjadi di TPA Bantar Gebang. Pada awal pembangunan TPA, direncanakan pengelolaan sampah akan dilakukan dengan menggunakan teknik sanitary landfill, yaitu penguburan sampah setiap ketinggian 2 meter dengan tanah. Namun konsep ini tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya dengan membuang air limbah sampah langsung ke sungai di sekitar Bantar Gebang. Akibatnya, sawah-sawah di daerah itu ikut tercemar sehingga menghasilkan padi yang berkualitas buruk dan merugikan petani. Hasil panen merosot karena tercemar limbah sampah. Sawah-sawah termasuk padinya, warnanya sudah kehijau-hijauan. Hal ini mengakibatkan hasil panen tidak bagus lagi kualitasnya. Rasa padi tidak enak, penyebabnya, aliran limbah sampah yang langsung ke sungai mempengaruhi tanah di sekitar Bantar Gebang.14 Kondisi ini berdampak pada mata pencarian penduduk yang tidak dapat bertani lagi. Akhirnya, masyarakat berganti pekerjaan menjadi pemulung, pedagang atau mengelola sampah.
Pencemaran udara akibat bau menyengat dari tumpukan jutaan ton sampah dapat tercium hingga radius 15 kilometer. Tinggi tumpukan sampah TPA Bantar Gebang telah mencapai enam meter lebih, hingga mirip gunung sampah yang menjulang. Belum lagi pencemaran akibat rembesan cairan hasil pembusukan sampah (lindi) yang meresap ke dalam sumur air tanah yang digunakan warga. Sampah-sampah basah dan bau itu dibuang dan ditumpuk begitu saja tanpa diolah dengan benar, yaitu dengan cara pengurukan sampah dengan tanah, yang seharusnya dilakukan secara berkala untuk meredam bau. Sebenarnya, sistem ini sudah banyak ditinggalkan negara-negara maju. Mereka telah menyadari bahwa dampak utama sanitary landfill adalah kerusakan lingkungan, sebab sistem ini memiliki sejumlah kelemahan antara lain memerlukan lahan yang luas serta kebocoran ke dalam sumber air yang tidak dapat ditoleransi.15
Kondisi-kondisi di atas menjadi pembawa malapetaka bagi beberapa kelurahan yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang. Karena, tatkala musim kemarau datang, daerah sekeliling TPA diliputi kabut. Kabut ini bukan hanya datang malam hari, melainkan juga siang hari. Kabut ini berbau apek dan menyengat. Akibatnya, para warga terpaksa memakai masker. Keluhan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas setempat meningkat. Saat musim penghujan, jalanan menjadi becek, bau busuk menyebar, air sumur tercemar sehingga tercium seperti kotoran kucing, belum lagi banyaknya lalat, nyamuk dan tikus.16 Kondisi inilah yang terpaksa dinikmati masyarakat sekitar Bantar Gebang, serta sekelompok masyarakat pengais sampah di dalam areal TPA.
Hal yang merugikan juga dialami oleh pemilik tanah di sekitar Bantar Gebang. Bila di daerah lain harga tanah bisa mencapai ratusan ribu permeter, maka di daerah Bantar Gebang harganya jauh lebih rendah, dan peminatnya sedikit. Karena pemukiman di kawasan itu bahkan hingga sekitar Cibubur terkena efek bau dari sampah Bantar Gebang, terutama ketika truk-truk pengangkut sampah melintasi daerah tersebut.

b. Perubahan sosial masyarakat
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa perubahan lingkungan alam dalam rangkaian prosesnya akhirnya mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya sebagai wujud adaptasi mereka terhadap lingkungan, antara lain adalah :
1) Perubahan mata pencaharian
Daerah Bantar Gebang pada mulanya adalah daerah pemukiman dan sebagian penduduk ada yang bertani kecil-kecilan. Namun sejak daerah tersebut dibangun TPA, terjadi perubahan terhadap lingkungan alam yang kemudian berdampak pada masyarakat. Akibat pencemaran lingkungan sekitar Bantar Gebang, tanah tidak layak lagi untuk bercocok tanam. Akibatnya, masyarakat yang semula bermata pencaharian sebagai petani, menjadi bekerja di bidang lain. Antara lain ikut menjadi pemulung, bila cukup modal mereka membuka usaha penerimaan sampah/bandar dari pemulung (menjadi juragan) atau menjadi pedagang. Sebagai pedagang, mereka menjual makanan dan minuman di sekitar TPA, dan pembelinya adalah para pemulung tersebut.
Penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah itu. Walaupun keberadaan Bantar Gebang banyak dampak negatif dari sisi pencemaran lingkungan. Namun ada juga sisi positif di bidang ekonomi yaitu, membuka lapangan kerja. Ketergantungan masyarakat, terutama komunitas pemulung, terhadap sampah Bantar Gebang sangat tinggi. Sehingga ketika TPA pernah ditutup untuk sementara, mereka kebingungan, karena penghasilannya menurun. Bahkan mereka melakukan aksi demo ke Pemerintah kota Bekasi, dan menuntut untuk dibuka kembali TPA tersebut.
2) Munculnya perumahan kumuh di sekitar TPA
Saat ini, kantong-kantong pemulung di TPA Bantargebang, berdasarkan data terdapat 1.700 kepala keluarga.17 Mereka merupakan warga miskin, yang tinggal di kebun dan gubuk-gubuk tak layak huni sehingga memenuhi semua kriteria miskin yang ditentukan BPS Pusat. Perumahan kumuh ini, umumnya dibangun secara pribadi maupun oleh bandar / juragan pengelola sampah untuk para pemulung yang direkrut menjadi anggotanya. Sampah-sampah yang ditemukan dan dihasilkan oleh para pemulung kemudian dijual kepada para bandar tersebut. Kehadiran perumahan tersebut, secara otomatis telah membentuk suatu area kumuh di sekitar kawasan bantar Gebang. Di rumah-rumah petak itu, para pemulung tinggal bersama keluarganya, terkadang satu rumah ditinggali dua keluarga.
3) Kemiskinan komunitas pemulung
Hingga saat ini jumlah pemulung yang terdaftar di TPA Bantar Gebang sebanyak 5.000 orang, termasuk pemulung musiman.18 Pemulung ada yang merupakan penduduk setempat, namun banyak juga yang pemulung musiman yang bukan penduduk setempat/pendatang. Mereka umumnya berasal dari daerah Jawa Barat, seperti Indramayu, Karawang, bahkan Sumatera. Ini merupakan konsep hijrah. Mereka datang ke Bantar Gebang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena penghasilan yang tidak menentu sebagai petani di daerah asalnya. Para pemulung terdiri dari kaum pria, ibu-ibu atau anak-anak. Pendapatan yang umumnya diperoleh rata-rata sebesar Rp. 70 ribu perhari. Namun uang itu habis untuk biaya anak-anak sekolah dan makan sehari-hari.
Kondisi para pemulung tersebut memenuhi indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Amrtya Zen19 yaitu Lack of Capability, apabila dilihat secara keseluruhan komunitas pemulung di TPA Bantar Gebang memang tidak memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskian struktural yang menjerat mereka. Lack of Power, posisi tawar para pemulung memang sangat lemah, atau bisa dibilang tidak ada sama sekali khususnya dengan para juragan (bandar pemulung), apalagi mengingat mereka berada pada dasar terendah rantai bisnis sampah ini. Dalam menentukan harga beli barang bekas misalnya para pemulung tidak independen menentukan harga, bahkan untuk memilih pembeli yang lebih baik pun tidak bisa. Karena mereka diharuskan menyetor kepada juragan yang telah memberikan fasilitas kepada mereka. Juraganlah yang memiliki akses jaringan pada pabrik-pabrik daur ulang. Lack of Security, keamanan dalam bekerja memang sangat dibutuhkan, apapun pekerjaanya keselamatan dalam bekerja menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Bekerja sebagai pemulung di TPA memang sangat beresiko tinggi, dari gangguan kesehatan sampai ancaman nyawa yang selalu mengintai mereka. Hubungan mereka dengan para juragan juga sangat tidak aman, hal ini dikarenakan para pemulung diajak oleh para juragan dari daerah asalnya untuk bekerja di TPA Bantar Gebang dan tinggal di gubung-gubug yang disediakan oleh juragan tersebut. Hubungan patron klien seperti ini tentu sangat merugikan para pemulung, karena dari penentuan harga sampah sampai pemecatan ditentukan oleh para juragan. Lack of Opportunity, kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan merupakan hal yang mahal bagi para pemulung. Dari akses modal yang minim, pendidikan yang pas-pas, dan tidak memiliki ketrampilan (skill) pada bidang lain, menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan pindah ke pekerjaan yang lebih mapan.
4) Penurunan kualitas hidup
Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan, membuat komunitas ini tidak sempat memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri. Padahal bahaya malaria, diare, masalah pencernaan, demam berdarah, penyakit kulit menular, setiap saat bisa mengancam diri maupun keluarganya yang hidup di sekitar TPA. Belum lagi masalah penyakit pernafasan seperti TBC, Bronchitis, dan sebagainya. Kondisi kesehatan masyarakat di sekitar dan di dalam areal TPA Bantar Gebang patut mendapat perhatian serius. Ketiadaan sanitasi, air yang buruk, tempat tinggal beratapkan seng atau kardus, dengan alas tidur tikar bahkan tanah, adalah kondisi umum yang ditemui pada komunitas sampah Bantar Gebang, sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan komunitas itu.
Kondisi di atas menjadi dilema bagi komunitas Bantar Gebang. Tinggal di Bantar Gebang berarti membiarkan diri dihujani penyakit. Namun, keluar dari Bantar Gebang, berarti tidak ada pekerjaan untuk menyambung hidup. Ditambah lagi pilihan menjadi pemulung di Bantar Gebang merupakan taruhan atas nyawa mereka, dengan adanya resiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang yang terus mengancam jiwa setiap waktu.
5) Himbauan usaha pengelolaan sampah
Salah satu upaya untuk dapat mereduksi volume timbunan sampah di Bantar Gebang, Pemda DKI Jakarta menghimbau untuk menerapkan program 3R (Re-use, reduce, recycle) kepada masyarakat sebelum sampah-sampah tersebut berakhir di TPA Bantar Gebang. Namun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R itu masih terasa kurang. Melalui program ini, warga masyarakat dihimbau agar sampah tidak dijadikan musuh tetapi sebagai sahabat karena sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dikelola menjadi beraneka ragam benda kerajinan. Berdasarkan data KLH pada tahun 2008, sampah yang diolah menjadi kompos dari produksi sampah tersebut hampir 5 persen atau 12.800 ton/hari, sehingga bila dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.20

Penutup
Meningkatnya pembangunan di berbagai bidang berdampak pada semakin bertambahnya jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Karenanya, masalah sampah merupakan masalah bersama, yang apabila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan kerugian serius. Dampak terhadap lingkungan alam akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang secara bertahap akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat tersebut sebagai wujud adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan.
Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang di kabupaten Bekasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar dan paling merugikan adalah terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, udara maupun air. Kondisi tanah menjadi tidak subur dan air mengalami penurunan kualitas karena telah tercemar oleh limbah sampah. Demikian pula dengan udara yang menguarkan bau sampah hingga radius berkilo-kilo meter jauhnya. Perubahan kualitas alam tersebut mengakibatkan perubahan sosial, serta berbagai reaksi sosial dari masyarakat. Ada yang menentang kehadiran lokasi tersebut karena sangat terganggu dengan dampak pencemarannya, namun ada juga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai sumber penghasilan. Kehadiran TPA ternyata juga ada dampak positifnya, yaitu membuka peluang di sektor ekonomi dan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Masyarakat yang berasal dari luar Bantar Gebang pun berdatangan kesana untuk memperbaiki nasib, walaupun hanya dengan bekerja sebagai pemulung.
Perubahan sosial lainnya yang terjadi adalah munculnya perumahan kumuh yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang yang didiami oleh para pemulung, baik pemulung musiman maupun tidak, yang tentunya menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Munculnya pola patron klien antara pemulung dan bandar/juragan, dimana hasil kerja pemulung sangat ditentukan oleh sang patron, terutama dalam hal penentuan harga. Dan yang paling mengenaskan, akibat dari kemiskinan dan demi mencari nafkah, komunitas pemulung kurang memiliki kepedulian terhadap rendahnya kesehatan dan keselamatan diri. Padahal tingkat bahaya bekerja di sekitar TPA sangat tinggi, seperti bahaya longsor dan kebakaran.
Oleh sebab itu, masalah sampah tidak hanya dapat diatasi oleh masyarakat saja, namun membutuhkan campur tangan aktif dari pemerintah. Apalagi penentuan lokasi tempat pembuangan sampah ditentukan oleh pemerintah, yang pastinya telah memperhatikan dan memperhitungkan analisis dampak lingkungannya. Pengelolaan sampah oleh pemerintah maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, harus dilakukan secara serius dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang tepat serta menggunakan bantuan teknologi. Hal ini sangat diperlukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan serta merugikan kehidupan masyarakat banyak. Partisipasi aktif masyarakat untuk peduli lingkungan juga sangat diharapkan, sehingga sampah tidak hanya semata-mata berakhir di TPA saja, tapi dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan dapat mengurangi volume sampah. Apabila lingkungan alam terpelihara dengan baik, maka akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat menuju ke arah yang baik pula.

Jakarta, Mei 2009

DAFTAR PUSTAKA

Buana, Rusna Djanur, Pemkot Depok: Bergulat Melawan Sampah, Depok: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Depok, 2004.

Dahniel, Rycko Amelza, ”Perubahan Sosial: Revolusi atau Evolusi Sosial”, Makalah tugas kuliah PPS KIK UI, 10 Maret 2004.

Berbagai sumber berita dan informasi yang diunduh dari internet.

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI Oleh : Chairuddin Ismail

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI
Oleh : Chairuddin Ismail *)

I. PENDAHULUAN
Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (maintaining law and order), penanggulangan kejahatan (fighting crime) dan perlindungan warga (protecting people) terhadap kejahatan (crime) dan bencana (disaster). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, didalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidak tertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.
Disamping itu, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarnya masyarakat itu sendiri. “Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah; bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum”; demikian tulis Charles Reith di dalam bukunya The Blind Eye of History.(Reith : 1942).
Kebijaksanaan pemeliharaan kamtibmas di negara kita, masih bertumpu pada strategi menangkalan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang telah cukup lama dioperasionalkan. Pola ini dalam realita mampu memelihara stabilitas keamanan dalam waktu yang cukup lama. Namun kitapun ditantang untuk menerima kenyataan bahwa ia begitu rentan (fragile) menghadapi tuntutan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Bangunan stabilitas kamtibmas yang katanya menjadi ujung terdepan stabilitas keamanan itu, menjadi porak poranda dilanda ketidaktertiban. kerusuhan. penjarahan dan pembunuhan massal. peledakan bom dan seterusnya.
Aparat keamanan, khususnya Polri, nampak kedodoran tidak berdaya dan keder. Sebahagian warga masyarakat menjadi cemas, namun sebahagian besar lagi tenggelam di dalam euphoria kebebasan seraya menikmati situasi yang serba kacau. Lantas, bagaimana seharusnya kita bersikap. Bagaimana memelihara kamtibmas pada kondisi seperti ini. Apakah strategi penangkalan dan pencegahan masih relevan, ataukah strategi penindasan (repression) yang perlu dikedepankan. Apakah strategi repressif mampu berhadapan dengan kejenuhan massa terhadap otoritas kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan ini, layak dibahas, dikaji bersama, yang pada akhirnya menggiring kita pada suatu kesepakatan, visi bersama menghadapi masa krisis yang belum nampak ujungnya sekarang ini.
Tulisan ini sebagai pengantar diskusi yang disajikan dihadapan peserta Seminar sehari yang bertemakan “Polri Menatap Perubahan”, yang meliputi perbincangan tentang doktrin, kebijakan dan strategi Binkamtibmas pada masa lalu, persoalan-persoalan krisis yang memberi andil pada instabilitas Kamtibmas; selanjutnya bagaimana format pemeliharaan kamtibmas pada masyarakat demokratis. Dari perbincangan tadi diharapkan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terdahulu; sekaligus menjadi masukan bagi kita didalam menatap persoalan bangsa, khususnya dibidang kamtibmas pada masa mendatang.

II. BINKAMTIBMAS DIMASA LALU.
Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi dinamis dan konstruktif untuk mempertahankan eksistensinya dan memelihara keamanan lingkungannya. Potensi yang merupakan proses sosial yang assosiatif ini seyogvanya dibangkitkan dan dimanfaatkan untuk menekan dan mengeliminir proses-proses sosial yang dissosiatif demi terpeliharanya stabilitas kamtibmas, sebagai ujung terdepan stabilitas nasional. Karena itu, Binkamtibmas merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional (national security] yang merupakan conditio sine quanon pembangunan nasional. Binkamtibmas lebih mengupayakan hidup dan berkembangnya peranan dan tanggung jawab masyarakat guna membangun dan meningkatkan daya tangkal, daya tanggap dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan serta dinamika sosial terutama yang berpengaruh terhadap Kamtibmas.
Pemahaman Kamtibmas lalu disepakati sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safely), dan perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Secara sederhana, Binkamtibmas dipersepsikan sebagai rangkaian kegiatan manajerial dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang favourable bagi lancarnya pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, “how to manage the society” dari kacamata social security approach. Dengan persepsi ini. maka permasalahan Kamtibmas dianggap sebagai bahagian dari permasalahan besar dalam arti realita keanekaragaman masyarakat dan karakteristik serta potensinya yang berbeda-beda didalam melangkahkan pembangunan nasional; sehingga sesungguhnya sarat dengan endapan-endapan akar-akar dan potensi ancaman terhadap stabilitas kamtibmas.
Berangkat dari pemahaman ini, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai faktor-faktor sosio struktural dan faktor korelatif kriminogen (FKK), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Police Hazard (PH). PH ini dapat muncul menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya. Dengan demikian, Binkamtibmas dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala repressif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (FKK), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah PH berkembang menjadi peristiwa (AF), sementara upaya-upaya repressif ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan konsepsi Binkamtibmas seperti ini, kebijaksanaan dan strategi penangkalan dan pencegahan sudah barang tentu akan lebih mengutamakan upaya-upaya yang berskala pre-emtif dan preventif, dengan melibatkan segenap warga masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersama-sama memelihara dinamika sosial yang kondusif bagi ketertiban dan keamanan bersama. Adapun upaya-upaya berskala repressif, akan dilakukan sebagai alternatif terakhir (in the last resort) oleh aparat keamanan, khususnya Kepolisian yang menurut undang-undang memang diberi kewenangan untuk melakukannya.
Di dalam tulisan-tulisan resmi, kebijaksanaan umum di dalam Binkamtibmas diarahkan untuk mampu membangun dan membina daya serta kekuatan tangkal masyarakat sehingga mampu menanggulangi setiap kerawanan dalam bentuk dan wujud apapun. Sedangkan sirategi yang dikembangkan adalah : pertama : mengutamakan upaya-upaya penangkalan dan pencegahan tanpa mengesampingkan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum di dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan Kamtibmas; kedua : meningkatkan kesadaran warga masyarakat secara terpadu untuk menumbuhkembangkan kepekaan dan daya tanggap terhadap masalah-masalah Kamtibmas dilingkungan masing-masing dalam suatu sistem Kamtibmas swakarsa.
Dengan demikian, Binkamtibmas oleh Polri meliputi upaya-upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang favourable bagi pembangunan nasional melalui :
Pertama : Penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara tetap tegaknya norma-norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD’45, baik melalui upaya-upaya penindakan maupun pencegahan.

Kedua : Perlindungun. Kegiatan dan upaya yang bertujuan memperkecil dan meniadakan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan setiap individu warga masyarakat.
Ketiga : Pengayoman. Kegiatan pemberian jaminan akan adanya kepastian hukum, bebas dari kekhawatiran, adanya rasa aman damai lahir batin didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keempat : Bimbingan. Kegiatan dan upaya untuk mengajak, mendorong, mengarahkan, merencanakan dan menata setiap prilaku warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar dapat dihindarkan kecenderungan yang merugikan derajat kualitas kamtibmas.
Sebagai suatu kebijaksanaan dan strategi, nampaknya konsep ini cukup komprehensif dan integralistik, namun ternyata kita dihadapkan kepada realita yang tak terbantahkan bahwa konsep ini tidak mampu menghadapi perubahan dan persoalan bangsa, ketika tuntutan reformasi total mulai bergulir kencang. Stabilitas kamtibmas, bahkan juga stabilitas nasional yang kita banggakan selama 3 (tiga) dekade ternyata cukup rentan (fragile), ketika rakyat sudah mulai jenuh dimobilisasi dan “dipasung” hak-hak sipilnya.
Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat serta lain-lajn kebebasan yang telah dibuka oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, ternyata justru lebih menambah rumit dan bahkan memperburuk kualitas Kamtibmas. Atas nama kebebasan (liberty) dan persamaan (egalitarian), otonomi massa menggeser otonomi negara; dengan berbagai perilaku yang sangat mengganggu ketertiban umum. Intervensi politik demikian keras dan luas merambah sektor-sektor hukum dan Perpolisian. Dan celakanya, setiap upaya penindakan (law enforcement) yang dilakukan oleh aparat keamanan dan membawa korban senantiasa dituding sebagai Pelanggar HAM. Karena itu, pekerjaan utama Kepolisian didalam membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining order), dan perlindungan warga dari kejahatan dan bahaya (protecting people) menjadi tumpul, tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan drastis di segenap kehidupan masyarakat ini.
Lantas, apa yang keliru terhadap konsepsi Binkamtibmas ini ? Apa yang keliru terhadap bangsa ini ? Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini.

III. PERMASALAHAN KAMTIBMAS PADA MASA TRANSISI.
Masa transisi dari kekuasaan otoritarian ke kekuasaan yang lebih demokratis, membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap situasi kamtibmas di Indonesia. Lengsernya Presiden Suharto, 21 Mei 1998, ternyata telah membawa perubahan-perubahan besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa fenomena yang dicatat oleh Eep Saifulloh Fatah antara lain : Semakin bertambah panjangnya daftar hak-hak Politik rakyat, semakin meledaknya partisipasi Politik rakyat, percaya diri publik menjadi surplus, melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan; dan bergesernya otonomi negara ke otonomi massa. Fenomena inilah yang secara awarn sering kita sebut sebagai euphoria politik maupun euphoria kebebasan, atas nama demokrasi.
Pada era orde baru hak-hak politik rakyat sangat terbatas, pendek, dan hanya sebatas formalitas belaka. Hak-hak ini hanya muncul menjelang Pemilu, melalui Parpol yang sudah dibatasi. Hak-hak bersuara, berbeda pendapat dengan kekuasaan ditabukan. Hak-hak berserikat digiring pada organisasi yang telah ditunjuk dan direstui oleh kekuasaan. Ketika kebebasan pers terbuka, maka hak-hak politik rakyat semakin bertambah panjang. Hak berdemonstrasi, hak mengajukan protes terhadap kebijakan umum, menjadi lazim, dan seringkali mengganggu Kamtibmas.
Terjadi ledakan partisipasi Politik rakyat, yang semula harus dilakukan hanya pada 3 parpol (PPP, PDI dan GOLKAR), kini menjadi semakin banyak. Lebih seratus Partai Politik di daftarkan menjelang Pemilu 1999, namun yang memenuhi syarat hanya 48 Partai, yang kemudian layak mengikuti PEMILU. Berbagai forum dan gerakan massa secara periodik turun kejalan dengan berbagai atribut seperti Forkot, Fordem, GPI, dll, mengklaim diri mewakili aspirasi rakyat; masih terus berlanjut hingga sekarang ini. Partisipasi seperti ini di suatu sisi memang menjadi ciri masyarkat demokratis. akan tetapi di sisi lain membawa pengaruh terhadap gangguan ketertiban umum, bahkan sering memicu bentrokan & kerusuhan. Setiap partai merasa berhak melakukan arak-arakan keliling kota di atas bus, sepeda motor sambil melambai-lambaikan bendera. mengganggu bahkan mengancam ketentraman warga lain.
Bersamaan dengan itu, percaya diri publik semakin surplus. Kelompok masyarakat atas nama publik ataupun massa cenderung menentang otoritas kekuasaan, yang didalam kehidupan sehari-hari dijalankan oleh Polisi, atau aparat Pemda. Terjadi penjarahan dan penyerobotan tanah pemerintah, pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum, gejala penghakiman oleh massa, merupakan bukti dari gejala ini. Sering terjadi bentrokan antara massa dengan petugas Polisi, kantor-kantor Polisi dibakar hanya karena alasan sepele yang tentunya lebih mempersulit pemeliharaan Kamtibmas.
Fenomena lain adalah melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan. Berbagai tindakan dan perilaku anarkhi didalam masyarakat, konflik horizontal antar penduduk, di Jakarta, Maluku, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya semakin marak, memberi bukti tentang adanya fenomena ini. Kredibilitas kekuasaan meluntur, hukum tidak lagi pada otoritas mengatur pergaulan hidup. Hukum tidak berdaya, dan penegakannya semakin carut marut.
Sementara itu otonomi negara telah tergeser oleh otonomi massa. Semua tindakan yang dilakukan atas nama massa sepertinya harus benar dan legal. Euphoria kebebasan massa semakin menjadi-jadi. Kumpulan orang-orang diluar kota dengan gampangnya memasang barikade di jalan raya dan meminta-minta sumbangan infak untuk pembangunan rnesjid. tanpa merasa risih telah mengganggu dan menghambat perjalanan orang lain. Kelompok orang-orang, bahkan juga anak-anak kecil di kota-kota besar berkumpul ditraffic-light, sekedar ngamen sambil mengharapkan uang dari pemakai jalan. Sebahagian dari mereka malahan melakukan pemerasan dan perampokan secara terang-terangan.
Inilah potret situasi Kamtibmas pasca lengsernya Pak Harto. Bahkan hingga sekarang inipun, ketika Presiden KH. Abdurachman Wahid dan Megawati Sukarno Putri tampil sebagai Presiden yang terpilih secara demokratis, gejala ini belum sepenuhnya mereda. Pertikaian elite Politik, justru mengipas semakin suburnya konflik horizontal, dan rakyat yang tidak berdosa selalu menjadi korban. Permasalahan Kamtibmas menjadi semakin rumit dan komplek. Karena berbagai limbah kegiatan dan proses reformasi politik, ekonomi dan hukum bermuara pada situasi ini.
Permasalahan Kamtibmas bukan lagi sekedar upaya-upaya repressif, preventif belaka, namun menuntut upaya-upaya pre-emptif agar berbagai pihak menyadari dan mau memperkecil akar-akar dan potensi gangguan Kamtibmas; dan tidak malahan menjadikannya sebagai komoditas Politik, atau bargaining power untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
Sementara itu, Polri telah berupaya berbenah diri untuk mewujudkan jati diri Polisi Sipil, semenjak 1 April 1999, setelah dipisahkannya dengan TNI. Akan tetapi upaya ini tidak serta merta akan terwujud, karena berbagai kegiatan dibidang penyidikan terhambat oleh intervensi politik. Berbagai kegiatan dibidang penertiban senantiasa berhadapan dengan otonomi massa. serta kegiatan-kegiatan penindakan yang dilakukannya senantiasa dituding sebagai melanggar HAM. Anggota Polri yang berhadapan dengan kerusuhan mengalami trauma, sama halnya juga pada prajurit TNI. Akibatnya, seringkali terjadi penerapan kekerasan berlebihan, atau bahkan diantara prajurit TNI dan Polri yang saling berhadapan berkelahi untuk hal-hal yang tidak berdasar. Inilah kondisi buruk yang harus ditanggung bersama oleh bangsa ini. Inilah sebahagian ongkos yang harus dipikul akibat penerapan kekuasaan sentralistik otoriter yang mendominasi rakyat dalam waktu yang cukup lama.
Lantas, bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita keluar dari kemelut ini ? Untuk itu pada bagian berikut akan kita diskusikan format pemeliharaan Kamtibmas pada masyarakat demokratis.

IV. PEMELIHARAAN SITUASI KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS
Secara ideal konsepsi binkamtibmas masa lalu. sebenarnya masih relevan dengan tuntutan masyarakat demokrasi. Sumber kekeliruan konsepsi ini dimasa lampau adalah penerapannya yang gemar menggalang kekuatan seraya mengabaikan jaringan (net work). Memobilisasi rakyat laksana massa dan bukan sebagai warga negara. Semua program kamtibmas Swakarsa, Siskamling dan sejenisnya sekedar kerumunan yang sebentar-sebentar bubar, menghilang, dan bukannya barisan yang ajeg. kokoh, berlandaskan preferensi. keinginan dari warga sendiri.
Dalam waktu yang cukup panjang, rakyat dilibatkan dalam simbol-simbol ritual dan upacara yang tidak memiliki kekuatan yang orisinil. Rakyat senantiasa dianggap tidak terdidik, tidak memiliki keinginan-keinginannya sendiri, sehingga semua yang dianggap baik harus digulirkan dari atas oleh sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Terjadilah penyeragaman disemua bidang kehidupan, yang tanpa disadari mencerabut rakyat dari akar-akar budayanya, sehingga program-program tersebut diterima sebagai sesuatu yang asing, tidak berakar dan tidak dirasakan manfaatnya pada kehidupan masyarakat lokalitas.
Karena itu, didalam semangat reformasi yang kini terus bergulir, pemeliharaan Kamtibmas menuntut pula penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian mendasar yang harus dilakukan adalah penyesuaian paradigma perpolisian yakni kedekatan antara Polisi dan warga didalam upaya mencegah, mengurangi akar-akar potensial kejahatan dan ketidaktertiban didalam suatu kampanye program crime prevention secara terpadu. Ini berarti Polisi mengabdi kepada rakyat dan bukan kepada penguasa. Polisi tidak lagi mengandalkan upaya-upaya repressif tetapi lebih persuasif. Tindakan repressif keras hanya dioperasionalkan sebagai alternatif terakhir; jika cara-cara lain tidak lagi mampu memberi solusi.
Dengan paradigma seperti itu, maka pengoperasionalan konsepsi Binkamtibmas masa lampau perlu pula penyesuaian-penyesuaian. Antara lain tentang institusi dan kelembagaannya, sumber daya yang rnendukungnya serta sistein kerja yang memadukannya. terutama pada tataran-tataran taktis. Konsep yang perlu diadopsi adalah Community Policing yaitu gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti meningkatkan resiprositas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian, prioritas-prioritas perpolisian tidak lagi ditentukan dari atas, dari pusat. Tetapi didesentralisasikan pada satuan-satuan kehidupan seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Karenanya nantinya akan terjadi tuntutan-tuntutan spesifik terhadap pelayanan perpolisian yang berbeda disuatu komunitas dengan komunitas yang lain. Selanjutnya, civilianisasi menjadikan perpolisian sebagai suatu yang bersifat personal. Melalui community policing, diusahakan agar warga masyarakat dapat merasakan adanya sentuhan-sentuhan yang bersifat personal, yang tidak terpenuhi melalui patroli bermotor yang selama ini lazim dilakukan.
Sebenarnya dalam tataran konsepsi community policing telah dioperasionalkan cukup lama di Indonesia, melalui Bintara Pembina Kamtibdesa, Siskamling, serta program-program lainnya seperti polisi sahabat anak. Namun suatu hal yang mungkin berbeda adalah prioritas yang dikendalikan dari atas, inisiatif warga dikaburkan, dengan dalih masyarakat masih kurang terdidik dan seterusnya. Kata “Pembinaan”, atau “Pembina” membawa konotasi adanya seseorang atau kelompok orang yang lebih tinggi atau lebih kuasa berhadapan dengan warga yang imferior dan tidak berdaya. Ketika sebahagian besar warga telah terididik, dan banyak yang keluaran perguruan tinggi, maka ia tidak dengan sendirinya menemna konsep ini. Mereka ingin dihargai kebebasannya, ingin diperlakukan setara dalam suatu komunitas yang demokratis. Akhirnya. konsep ini bertepuk sebelah tangan.
Konsep pemeliharaan situasi Kamtibmas pada masyarakat demokratis, yang berbasis community policing masih perlu didukung (support) oleh satuan-satuan Polisi yang responsif, terbuka dan akuntabel. Seirama dengan konsep otonomi daerah, maka community policing, mengembangkan aspirasi masyarakat lokalitas tentang prioritas perpolisian yang bertujuan melenyapkan sumber-sumber kejahatan dan ketidaklertiban (FKK) yang mengendap disegenap sisi kehidupan mereka. Pranata sosial yang ada difungsikan bersama, dipatuhi bersama dalam iklim persamaan dan kebebasan. Petugas-petugas Polisi penertib melakukan kontak personal secara langsung sehingga diperoleh kedekatan dalam suatu dinamika sosial yang wajar. Lembaga-lembaga NGO’S (Non Government Organizations) dan GRO’S (Grassroot Organizations) dibangkitkan, (bukan dimobilisasi) untuk ikut memikul tanggung jawab pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban ini. Kegiatan-kegiatan mereka dimonitor dan dikoordinasi oleh satuan-satuan Polisi terdekat; guna evaluasi dan peningkatan situasi Kamtibmas secara keseluruhan ditingkat Polres, karena kampanye program ini memang ditingkat masyarakat lokalitas.
Tentu saja upaya-upaya ini tidak akan dapat menghilangkan semua bentuk kejahatan dan ketidak tertiban. Karena itu, disiapkan setuan-satuan detektif bagi kejahatan-kejaha’tan konvensional di Polres, sementara untuk kejahatan dimensi baru ditangani oleh detektif-detektif ditingkat Polda. Khusus untuk kejahatan yang berkaitan dengan politik dan luar negeri ditangani oleh Mabes. Sementara itu satuan-satuan penindak seperti PHH, Jihandak, Gegana merupakan satuan-satuan khusus di BKO pada tingkat Polda; yang hanya digunakan untuk upaya-upaya repressif.
Adapun unit-unit penertiban seperti Perintis Sabhara dan Polantas, tetap diposisikan pada satuan-satuan terdekat dengan masyarakat lokalitas, yang bertugas mencegah agar PH tidak berkembang menjadi peristiwa, ditempat-tempat umum dan rawan gangguan Kamtibmas.
Format ini tidak mungkin terlaksana, apalagi berhasil tanpa dukungan dan partisipasi warga masyarakat. Karena kejahatan dan ketidak tertiban serta bencana pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban (“crime is the shadow of civilization”). Kemajuan teknologi pada millenium ke-3 ini menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang penuh risiko (the risk society); yang memerlukan pengamanan dan penertiban. Kita menghadapi risiko dibidang komunikasi ponsel, risiko penggunaan komputer, risiko dalam mengembangkan professi, karier, dan berbagai kehidupan modern. Karena itu pemeliharaan situasi Kamtibmas tidak mungkin dipikul oleh institusi Kepolisian sendiri. Lagi pula, pada masyarakat demokratis, perpolisian perlu memperoleh persetujuan warga, tentunya warga yang law abiding citizen. Pemeliharaan Kamtibmas seperti ini di Inggris dinamakan “Policing bv Consent”.
V. TANTANGAN DAN KENDALA.
Reformasi Polri telah dimulai sejak April 1999 dengan merumuskan perubahan-perubahan Polri pada aspek struktural yang meliputi institusi, organisasi, susunan dan kedudukan; perubahan pada aspek instrumental yang meliputi filosifi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi dan Iptek; serta perubhan-perubahan aspek kultural yang meliputi manajemen sumber daya, manajemen operasional dan system pengawasan oleh masyarakat. Perubahan-perubahan ini akan bermuara pada tata laku, etika dan budaya Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat madani. Pengguliran pemikiran-pemikiran tersebut ternyata tidak semulus harapan semula, Polri menghadapi tantangan dan kendala yang satu persatu secara bertahap harus ditangani secara tepat dan berwawasan kedepan. Tantangan dan kendala yang dihadapi polisi pada era reformasi khususnya dalam membangun kepolisian sipil dapat dilihat dalam tiga aspek : Yuridis, Institusional dan Sosiokultural.
Pada aspek yuridis misalnya, upaya Polri untuk menuangkan di dalam produk-produk undang-undang menghadapi jalur berliku-liku, dan alot, seperti halnya revisi Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1997 dan telah melahirkan Undang-undang No. 2 tahun 2002. Demikian pula penegakan hukum yang harus diterapkan pada masyarakat lokal dengan menggunakan Undang-Undang yang bersifat nasional juga tidak semulus yang diharapkan. Belum lagi masih banyaknya Undang-undang produk kolonial yang belum tuntas disesuaikan dengan tuntutan masyarakat sekarang ini. Tumpang tindih hukum formal juga masih ditemukan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Masih banyak lagi undang-undang yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya reformasi Polri yang sampai sekarang belum terwujud antara lain : Undang-undang status kepegawaian dan penggajiannya, Undang-undang tentang tataran dan kewenangan dibidang keamanan dalam negeri dan sebagai nya.
Pada aspek institusional, reposisi Polri menyongsong otonomi daerah dalam bentuk validasi organisasi Polri tingkat pusat maupun daerah, pengaturan logistik dan anggaran sejak pemisahan dari TNI, pembinaan personil dan pengendalian kariernya, pendelegasian kewenangan bidang operasional dan pembinaan pada tingkat Polda maupun Polres dan sebagainya masih memerlukan waktu dan pentahapan yang cermat serta sosialisasinya.
Pada aspek sosiokultural, misalnya upaya untuk mengoreksi perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh banyak pihak masih cenderung militeristik, Polri menghadapi kendala yang tidak kecil. Upaya kepolisian yang berintikan pekerjaan penyidikan dalam rangka fighting crimes, seringkali dihadapkan pada kentalnya intervensi politik. Begitu pula pekerjaan penerliban dalam rangka maintaining law and order senantiasa berhadapan dengan otonomi massa yang telah menggeser otonomi negara. Dan akhirnya, pekerjaan penindakan (enforcement) amat sering dituding sebagai pelanggar hak azasi manusia. Kendala internal Polri memang tidak dapat terlepas dari sosiokultural pada akselerasi reformasi, sehingga rasa ketidak adilan, rasa ketidak puasan dan rasa ketidak percayaan masyarakat sering kali diekspresikan dalam bentuk perlawanan verbal maupun dengan menggunakan alat kekerasan. penghujatan, penjarahan dan bentuk-bentuk pengrusakan lainnya. Karena itu, membangun Polri sesuai harapan masyarakat tidaklah segampang membalikan tapak tangan. Pembangunan yang memprioritaskan perubahan kultural menuntut perubahan-perubahan pula pada paradigma birokrasi kekuasaan negara; dan mentalitas masyarakat khususnya aspek kultural polisi, senantiasa berkaitan dengan watak sosial masyarakat warga (civics dispositions).

VI. PENUTUP.
Demikianlah perbincangan singkat ini, diajukan kepada para peserta seminar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama khususnya didalam upaya bangsa keluar dari masa transisi ini.

Jakarta, 27 Juni 2002

KEPUSTAKAAN

1. BAYLEY, DAVID H; Police For The Future: Oxford University Press, New York, 1994.
2. ERICSON, RICHARD V & KEVIN D. HAGGERTY ; Policing The Risk Society;. University of Toronto Press; Toronto and Buffalo, 1997.
3. FINLAY, MARK & UNGLEJESE ZVEKIC; Alternatif Gaya Kegiatan Polisi-Masyarakat. Tinjauan Kritis Budaya; Cita Manggel; Jakarta, 1998.
4. FATAH, EEP SAEFULLOH, Bangsa Saya yang Menyebalkan;.catatan tentang kekuasaan yang Pongah; ROSDAKARYA; Bandung, 1999.
5. GOLDSTEIN, Konflik-konflik dan Dilemma dalam Operasi Kepolisian. UK. Police Staff College, Bramshill, terjemahan Polri, 1984.
6. ISMAIL, CHAERUDDIN; Polisi : Demokrasi vs Anarki. Jakarta Citra: Jakarta. 2001.
7. OSBORNE. DAVID & TED GABLER: Mewirausahakan Birokrasi; Terjemahan: Abd. Rasyid. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 1996.
8. SAPTOKUNTORO & WAHYONO: E.d : Tuntutan Masyarakat Terbuka & Kesukaran Mewujudkan Masyarakat Demokratis; Ikatan Alumni ITB. Bandung, 1999

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO) (PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
(PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

I. PENDAHULUAN
Penutupan akses terminal bayangan Jatibening di dalam ruas tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/7/2012) dini hari disambut protes ribuan warga . Pada Hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05.30 sampai dengan pukul 07.50 Wib, telah terjadi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh sekitar 1000 orang warga masyarakat. Mereka melakukannya sebagai wujud reaksi protes warga atas tindakan PT. Jasa Marga (Persero) yang telah melakukan penutupan terhadap terminal bayangan sebagai akses naik turun penumpang kendaraan umum di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur.
Pemblokiran ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29, yaitu di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede, telah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang parah di kedua ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak pada akses jalur-jalur alternatif yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas, melakukan pelemparan terhadap kendaraan para pengguna jalan tol, serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu lalu lintas di sekitar area tersebut.
Aksi pemblokiran tidak berlangsung lama. Polisi telah bergerak cepat dan dalam tempo kurang dari 3 jam telah berhasil membuka kembali arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Meskipun berlangsung singkat, dampak yang ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut cukup signifikan. Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu jalur vital transportasi dari dan ke Jakarta sehingga kemacetan yang terjadi menimbulkan terganggunya sebagian besar masyarakat yang akan beraktivitas dari dan ke Jakarta. Selain itu, kerugian materi yang ditimbulkan juga cukup besar. Semua kerugian yang timbul tersebut adalah akibat adanya konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).
Guna mendalami konflik yang melatarbelakangi terjadinya pemblokiran di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, penulis menyusun tulisan ini. Permasalahan pokok dalam tulisan ini ialah bagaimanakah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)? Untuk memperjelas permasalahan pokok tersebut, penulis menentukan sub-sub permasalahan, yaitu: (a) bagaimanakah tahapan konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)?; (b) bagaimanakah peta konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut; dan (c) apakah terjadi pergeseran konflik dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut?
Penyusunan tulisan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Maksud penulis ialah: (a) menganalisa dan mendeskripsikan tahapan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) menganalisa dan memetakan konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) menganalisa dan menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero). Tujuannya adalah: (a) agar diketahuinya tahapan konflik yang terjadi masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) agar diketahuinya peta konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) agar diketahuinya pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).

II. TAHAPAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
Konflik berasal dari Bahasa Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul . Pace dan Faules (1994) menyatakan bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan . Pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Sebagai suatu proses sosial, Fisher (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi tahapan dinamika konflik meliputi: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik .
A. Prakonflik
Terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejak Tahun 1995. Saat itu, terminal bayangan tepat berada di Pintu Tol Pondok Gede Timur. Terminal tersebut sebagai akses naik turunnya penumpang akngkutan umum baik dari dan ke Jakarta serta terbentuk secara alami. Warga masyarakat sekitar area tersebut maupun dari wilayah lain memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan menjadi pengojek, pedagang asongan, timer, ataupun menyediakan fasilitas penitipan kendaraan. Namun, pada saat terjadi kerusuhan 1998, warga sekitar berhasil menghalangi upaya para demonstran (dari komponen mahasiswa) saat itu untuk membakar Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sehingga terjadi kesepakatan antara warga dan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memfasilitasi gerbang tol dengan terminal bayangan dan warga masyarakat dapat memanfaatkan untuk mencari nafkah.
Sejak itu, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas terminal bayangan untuk mencari nafkah dan beraktivitas semakin bertambah. Sampai saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, warga masyarakat yang telah memanfaatkan terminal bayangan tersebut antara lain:
“(a) 9 (sembilan) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah selatan dengan kapasitas rata-rata 100-200 motor per hari dan 4 (empat) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah utara dengan kapasitas 25-100 motor per hari; (b) 300 (tiga ratus) unit ojek di sebelah selatan dengan koordinator SUPRIYADI dan AHMAD dan 400 (empat ratus) unit ojek di sebelah utara dengan koordinator H. ABDUL ROHMAN alias H. DOMAN dan MININ; (c) 3 (tiga) warung klontong di sebelah utara dan 4 (empat) warung klontong di sebelah selatan; (d) 25 (dua puluh lima) orang sebagai timer yang dikoordinir oleh ALIT; dan (e) sekitar 1000 (seribu) orang penumpang kendaraan umum (pegawai negeri, pegawai swasta maupun pelajar) setiap harinya yang memanfaatkan terminal bayangan tersebut” .

Adanya larangan untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP RI Nomor 15 tahun 2005 dan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, serta adanya pertimbangan untuk melakukan perubahan teknis di Ruas Tol Jakarta-Cikampek guna meningkatkan pelayanan pengguna jalan tol dan mengurangi kemacetan mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan penataan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itu, PT. Jasa Marga (Persero) telah memindahkan Gerbang Tol Pondok Gede Timur ke wilayah Cikarang, selain itu, mereka juga berniat melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di area eks Pintu Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Rencana penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dicanangkan sejak tanggal 5 Januari 2012. Sejak pencanangan tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 9–29 Januari 2012 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum.
Selain melakukan sosialisasi, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero), perwakilan dari Korlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, dan perwakilan dari Sub POM Bekasi. Rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain pada tanggal 8, 10 dan 23 Februari 2012. Rapat-rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa:
“(a) akan dilaksanakan operasi penertiban; (b) disarankan dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan (bus) sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) lebih diintensifkan pendekatan dengan potensi masyarakat (potmas) sekitar untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas; dan (d) akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana penertiban” .

B. Konfrontasi
Di sela-sela pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi serta sebelum hasil-hasil rapat koordinasi diputuskan dan dilaksanakan, mulai tanggal 12 Februari 2012, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka juga telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut; (b) sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta; (c) tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus; dan (d) tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut” .

Akibat tindakan-tindakan dari PT. Jasa Marga (Persero), warga masyarakat di sekitar lokasi terutama yang menggantungkan hidup pada terminal bayangan tersebut bereaksi. Mereka menolak penutupan dan mengancam akan melakukan unjuk rasa untuk menuntut dibukanya kembali akses terminal bayangan di lokasi eks Pintu Tol Pondok Gede Timur. Selain itu, protes warga diwarnai dengan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) Pada tanggal 9 Pebruari 2012 telah terjadi pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol; (b) Pada tanggal 13 Pebruari 2012 diketahui bahwa 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya juga telah dirusak dengan cara disobek-sobek oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya; (c) pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang; (d) Pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan, namun pekerjaan tersebut tetap diteruskan oleh pekerja dari PT. Jasa Marga (Persero) sampai selesai; dan (e) mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero)” .

Guna meredam gejolak masyarakat, pada tanggal 25 Maret 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melaksanakan pertemuan dengan perwakilan aliansi warga yang dipimpin oleh H. DOMAN dan dihadiri oleh perwakilan dari PJR Polda Metro dan perwakilan dari Subbag Tramtib Bekasi Kota. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dilakukan demi keselamatan pengguna jalan tol dan merupakan wujud pelaksanaan UU dan PP yang tidak memperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan tol termasuk larangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol. Sedangkan, perwakilan warga masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak pernah diajak dialog oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengenai penutupan terminal bayangan tersebut dan akibat penutupan yang telah dilakukan, banyak warga masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, mereka meminta pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk membuka kembali akses yang ada dan apabila penutupan tetap akan dilaksanakan, mereka meminta untuk dibuatkan jalur khusus bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di area tersebut.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap pada keinginannya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap melakukan penutupan terhadap terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan warga masyarakat melalui perwakilan mereka tetap menuntut pembukaan kembali terminal bayangan tersebut atau meminta pihak PT. Jasa Marga (persero) untuk menyediakan jalur khusus bagi angkutan umum untuk akses naik turun penumpang di area tersebut. Meskipun belum ada titik temu, namun akibat adanya pertimbangan keamanan dari pihak Polresta Bekasi Kota dan instansi terkait, maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) setuju untuk sementara membuka kembali terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sampai diupayakan suatu solusi alternatif pemecahan selanjutnya.
Pada tanggal 25 Mei 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan antara lain dari: PT. Jasa Marga (Persero), Koorlantas Mabes Polri, Biro Ops Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi, Dishub Kota Bekasi, Polsek Pondok Gede, Koramil Pondok Gede, dan Dinas Tramtib Kecamatan Pondok Gede. Hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:
“(a) agar lebih diintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) agar dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) PT. Jasa Marga (Persero) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) agar PT. Jasa Marga (Persero) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) solusi lain yang perlu dipertimbangkan PT. Jasa Marga (Persero) adalah membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut; (f) akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana operasi penertiban dengan melibatkan anggota Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi dan instansi terkait; dan (g) pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan kepada Kacab Tol Jakarta-Cikampek mengenai hasil rapat dan akan mengundang kembali setelah pimpinan mengambil keputusan terkait solusi yang diberikan oleh pihak-pihak keamanan” .

Pada tanggal 13 Juni 2012, di ruang kerja Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota telah dilaksanakan pertemuan antara Pihak Polresta Bekasi Kota dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan perwakilan dari Induk PJR Jakarta-Cikampek untuk kembali mencari solusi penyelesaian yang menyangkut masalah penertiban di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Hasil pertemuan terdapat 3 (tiga) solusi yang diwacanakan sebagai jalan penyelesaian yaitu:
“(a) Bus atau mobil angkutan umum yang akan menurunkan atau menaikan penumpang di lokasi tersebut yang dari arah Jakarta dan keluar Pintu Tol Caman, serta masuk kembali ke jalur tol dibuatkan gerbang masuk; (b) Tetap menggunakan jalur yang sudah ada di lokasi penyimpanan mobil kecelakaan lalu lintas dan akan membuka kembali beton sebagai jalur khusus untuk akses naik turun penumpang; dan (c) Alternatif terakhir ialah lokasi tersebut akan ditutup secara total” .

Selain itu, pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek menyarankan agar sebelum adanya solusi pemecahan permasalahan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak melakukan penutupan terhadap lokasi dan dari ketiga alternatif tersebut yang memiliki potensi kerawanan terkecil adalah solusi alternatif jalur khusus . Atas adanya saran tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan dan meminta ijin kepada PT. Jasa Marga (Persero) Pusat.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama, juga diadakan pertemuan antara para perwakilan dari pihak warga masyarakat dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero). Pertemuan dilakukan karena adanya inisiatif dari perwakilan pihak warga masyarakat untuk mendatangi Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan dari pihak warga masyarakat menanyakan mengenai balasan dari PT. Jasa Marga (Persero) atas surat yang telah dikirimkan mengenai keberatan dan protes mereka terhadap penutupan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Tanggapan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) ialah:
“Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan pengukuran lahan di sekitar lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk membuat akses naik turun penumpang seperti di Gerbang Tol Kebun Jeruk yang akan diajukan ke PT. Jasa Marga (Persero) Pusat dan untuk akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tidak akan di tutup seluruhnya. Selain itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) juga meminta kepada warga untuk bekerjasama membantu petugas untuk menertibkan naik turun penumpang dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan tol lainnya” .

Setelah mendapatkan jawaban dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek, warga membubarkan diri dan kembali ke lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Selanjutnya, perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengukuran lahan yang dapat dijadikan tempat pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat.
Dalam mencari solusi, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri. Pihak Polresta Bekasi Kota selama ini tetap menyarankan dan menghendaki dicarikan solusi alternatif penyelesaian sebelum dilakukan penertiban dan penutupan secara total dengan pertimbangan tingginya potensi kerawanan, namun dari pihak Den Wal PJR Korlantas Polri menghendaki penutupan area tersebut secara total dengan pertimbangan penegakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak puas dengan masukan dari pihak Polresta Bekasi Kota. Oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menghendaki agar pihak PJR Korlantas Polri untuk membantu melakukan penertiban terhadap kendaraan umum agar tidak menggunakan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk menaikan atau menurunkan penumpang, sehingga pada tanggal 20 Juni 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengadakan pertemuan dengan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri.
Sebelumnya, ternyata pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan pihak PJR Korlantas Polri telah merencanakan akan melakukan penertiban berskala besar terhadap warga masyarakat dan kendaraan umum yang beraktivitas di sekitar terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Namun, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak memutuskan bahwa rencana penertiban berskala besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dibatalkan dengan pertimbangan situasi yang kurang mendukung, tetapi pasukan akan tetap disiagakan di Kantor Gardu Induk PJR Jati Bening. Selain membatalkan rencana penertiban berskala besar, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memutuskan untuk mengaktifkan kembali jalur bus yang sudah ada dengan cara membuka kembali beton penutup.
Pada tanggal 8 Juli 2012, di Ruang Rapat Utama PT. Jasa Marga (Persero) Jakarta Timur telah dilaksanakan rapat rencana persiapan penutupan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Rapat tersebut memutuskan bahwa akan dilakukan penutupan akses naik turun penumpang dengan cara menggunakan beton pada Hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, mulai pukul 00.00 WIB, dengan perkuatan pengamanan yang dilibatkan Brimobda Polda Metro Jaya dan Sabhara Baharkam Polri serta meminta bantuan pengamanan dari Ormas, yaitu: Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Betawi Bersatu dan Barisan Muda Jakarta Indonesia.
Selanjutnya, pada tanggal tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan). Mereka telah mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan penutupan akses terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero). Mereka membawa dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah” .
Reaksi masyarakat mendorong PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan pertemuan internal. Sekitar pukul 00.00 Wib, di Kantor Induk PJR Koorlantas Polri, telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) dengan KaInduk PJR Koorlantas Polri untuk membahas rencana penutupan serta berkumpulnya warga masyarakat dan tukang ojek tersebut. Karena situasi dinilai rawan menimbulkan gangguan kamtibmas, maka pertemuan tertutup tersebut membatalkan rencana penutupan akses naik turun penumpang.
Pada tanggal 11 Juli 2012, Walikota Bekasi mengunjungi akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Walikota melakukan dialog dengan perwakilan warga dan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero). Perwakilan warga meminta agar akses tersebut tidak ditutup oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memfungsikan kembali jalur bis yang saat ini telah ditutup menggunakan beton, sedangkan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan merupakan program PT. Jasa Marga (Persero) karena sudah tidak adanya Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga dapat menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol terganggu akibat adanya pemberhentian bis. Setelah itu, Walikota menyarankan kepada PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan perundingan dengan Muspida Kota Bekasi dan Koorlantas Polri guna mencari solusi dan apabila PT. Jasa Marga (Persero) tidak sanggup mengelola/memfungsikan kembali jalur bis yang sudah ada, maka pihak Pemda Kota Bekasi akan mengambil alih pengelolaan rest area untuk digunakan oleh masyarakat sekitar/warga Jatibening.
C. Krisis
Pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek melakukan penutupan akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan. Dalam melakukan penutupan terminal bayangan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melibatkan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Provost TNI AU, 5 (lima) orang anggota TNI AD, dan sekitar 100 (seratus) orang anggota Ormas.
Akibat penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero), sekitar pukul 05.30 Wib, massa gabungan dari warga masyarakat sekitar lokasi, para timer, para pemilik warung, para pemilik penitipan motor, dan para tukang ojek sekitar 100 orang dari sisi Selatan datang ke lokasi dan secara spontan mulai melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah ke Jakarta. Selain itu, massa sempat melempari mobil-mobil yang melintas di jalan tol dengan menggunakan botol dan batu serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di sekitar area pemblokiran.
Pada saat melakukan pemblokiran, massa sempat melihat mobil Pick-Up Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang sedang melakukan pengerjaan pengelasan untuk melakukan penutupan pagar akses keluar masuk penumpang. Melihat mobil tersebut, tiba-tiba massa terpancing emosi dan secara bersama-sama mereka melakukan pengrusakan dan membalikkan kendaraan tersebut. Akibat tindakan massa tersebut, diduga terjadi konsleting listrik pada mesin las di mobil pick-up sehingga menimbulkan percikan api dan mengakibatkan kendaraan terbakar.
Aksi massa dari Selatan yang melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek dari arah menuju Jakarta, mendorong massa yang berada di sisi Utara untuk ikut turun ke jalan tol dan menutup ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang ke arah menuju Cikampek. Dalam sekejap, sekitar 1.000 (seribu) orang massa telah menguasai ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Penutupan dilakukan dengan melakukan pembakaran ban-ban bekas sehingga kendaraan tidak ada yang dapat melintas dan menimbulkan kemacetan parah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.
Guna meredam aksi massa, sekitar pukul 06.30 Wib, Kapolresta Bekasi Kota tiba di lokasi dan melakukan negosiasi dengan perwakilan massa yaitu: Sdr. MARSAN. Dalam negosiasi tersebut, Kapolresta Bekasi Kota menghimbau agar massa segera membubarkan diri dan membuka blokir ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek agar masyarakat pengguna jalan tol tidak dirugikan. Atas adanya himbauan tersebut, Sdr. MARSAN menyampaikan bahwa warga sudah terlalu sering dikecewakan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga/massa mau membubarkan diri apabila PT. Jasa Marga (Persero) mau membuat pernyataan secara tertulis yang intinya tidak akan melakukan penutupan akses turun naik penumpang (terminal bayangan) di area eks Gerbang Tol Pondok Gede ataupun melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan bagi warga Jatibening.
Selanjutnya, sekitar pukul 07.40 Wib, Wakapolda Metro Jaya tiba di lokasi. Ia lalu melakukan dialog dengan beberapa perwakilan warga, yaitu: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Dalam dialog tersebut, Wakapolda Metro Jaya menghimbau kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak kepolisian pada intinya akan memperjuangkan aspirasi warga setempat agar lokasi tersebut tidak ditutup total, melainkan masih tetap diberikan akses untuk turun naik penumpang secara legal.
Hasil dialog tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan antara warga dan Polri yang ditandatangani oleh Kapolresta Bekasi Kota dan diketahui oleh Wakapolda Metro Jaya. Adapun dengan isi kesepakatan tersebut yaitu: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang, sedangkan bagi massa/perwakilan warga, sekira pukul 07.50 wib, mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
D. Akibat
Jalan Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu akses vital dari dan ke Jakarta. Aksi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan di jalur Tol Jakarta-Cikampek baik ke arah Cikampek maupun ke arah Jakarta. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak kemacetan pada akses jalur-jalur alternatif yang ada. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan Dinas PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu-rambu lalu lintas di sekitar area pemblokiran dan pembakaran terhadap ban-ban bekas.
E. Pasca-Konflik
Kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Sekitar pukul 07.50 Wib, massa telah membuka blokir pada ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Jalanan sudah dibersihkan dan kendaraan dapat melintas kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Setelah itu, pada pukul 09.00 Wib s.d 11.00 Wib dilakukan pertemuan antara perwakilan dari warga masyarakat Jatibening dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek yang disaksikan oleh Walikota Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota, dan Kaden Wal PJR Korlantas Polri. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
“(a) Sementara akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek tetap dibuka, sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) Masyarakat Jatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas” .

Setelah kesepakatan tersebut, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi masih dilakukan dan berjalan seperti biasa. Selain itu, saat ini, telah dibuatkan jalur sementara bagi angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang sehingga aktivitas tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas baik yang akan ke Jakarta maupun ke arah Cikampek. Untuk pihak yang dirugikan, dalam hal ini rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang mobilnya telah dirusak massa, mereka telah membuat laporan resmi kejadian tindak pidana pengrusakan terhadap barang ke Polresta Bekasi Kota dan kasusnya sampai saat ini dalam penanganan penyidik Sat Reskrim Polresta Bekasi Kota.

III. PEMETAAN KONFLIK
Langkah penting dalam analitis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan metode menghadirkan analisis struktural terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu . Pemetaan tersebut memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik dan dapat digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan gambaran konflik yang sedang diamati.
Terdapat beberapa teknik pemetaan konflik. Arm Abdalla (2002), seorang sosiolog dari United Nations-University for Peace, dalam Novri Susan (2009), memberikan suatu model pemetaan konflik, yaitu: model SIPABIO . Model SIPABIO meliputi: (a) Source (sumber konflik); (b) Issue (isu-isu); (c) Parties (pihak); (d) Attitude/feelings (sikap); (e) Behaviour (perilaku/tindakan); (f) Intervention (campur tangan pihak lain); dan (g) Outcome (hasil akhir).

A. Sumber Konflik
Fisher dkk (2001) dalam Anwar Haidar (2010) menyatakan bahwa ada 6 (enam) teori penyebab konflik, yaitu: (1) Teori Hubungan Masyarakat; (2) Teori Negosiasi Prinsip; (3) Teori Kebutuhan Manusia; (4) Teori Identitas; (5) Teori Kesalahpahaman Budaya; dan (6) Teori Transformasi Konflik . Apabila penulis mencermati tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis melihat bahwa sumber konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) sesuai dengan salah satu teori penyebab konflik dari Fisher, yaitu Teori Kebutuhan Manusia.
Teori Kebutuhan Manusia menekankan pada konflik yang disebabkan oleh kebutuhan fisik, mental dan sosial manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi . Apabila dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Warga masyarakat berkepentingan untuk memanfaatkan akses terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan PT. Jasa Marga (Persero) berkepentingan untuk menutup terminal bayangan tersebut demi keselamatan pengguna jalan tol dan karena adanya larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Kepentingan kedua belah pihak saling menghalangi dan berbenturan, yaitu: (a) Pihak warga masyarakat merasa bahwa mereka telah memanfaatkan akses tersebut sejak lama (sejak konsensus 1998) dan kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat terhalangi oleh kepentingan PT. Jasa Marga (Persero). Penutupan terminal bayangan “tanpa adanya alternatif solusi” dapat menghalangi kepentingan bahkan “mematikan” mata pencaharian mereka, sehingga mereka berupaya keras untuk menggagalkan upaya penutupan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memberikan solusi alternatif pemecahannya; dan (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berwenang untuk melakukan penataan jalan tol tersebut. Untuk itu, mereka berkepentingan untuk menutup terminal bayangan yang ada dengan alasan demi keselamatan dan guna memberikan pelayanan optimal bagi pengguna jalan tol, serta menjalankan amanat UU yang berlaku karena Keberadaan terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dianggap membahayakan dan mengganggu pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
B. Isu-Isu dalam Konflik
Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak yang bertikai . Isu-isu dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) meliputi: (a) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 (lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, selain itu aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan tol dianggap bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (b) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
C. Pihak-Pihak yang Terlibat
Terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pihak warga masyarakat sekitar lokasi terminal bayangan terutama mereka yang berkepentingan terhadap dan mencari nafkah di akses naik turun penumpang di terminal bayangan tersebut; (2) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek; (3) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) pusat sebagai atasan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek; (4) Pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi; (5) Pihak Polresta Bekasi Kota; (6) Pihak Polda Metro Jaya; (7) Pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri; (8) Pihak Baharkam Mabes Polri; (9) Pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek; (10) Pihak Kodim 0507 Bekasi; (11) Pihak Provos TNI AU, TNI AD dan ormas yang terlibat saat penutupan terminal bayangan.
D. Sikap dalam Konflik
Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik . Sikap-sikap yang muncul dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain: (a) Sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol serta amanat UU dan PP untuk menutup akses naik turun penumpang yang ada di ruas jalan tol tersebut, oleh karena itu, mereka menganggap bahwa mereka dapat melakukan penertiban dengan bantuan aparat, instansi yang berwenang, dan ormas tanpa perlu memperhatikan solusi alternatif bagi warga masyarakat; dan (b) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada akses naik turun penumpang tersebut, sehingga mereka merasa bahwa penutupan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tanpa adanya solusi alternatif dapat “mematikan” mata pencaharian mereka, selain itu, mereka menganggap bahwa PT. Jasa Marga (Persero) sangat semena-mena, penuh kebohongan, dan sebenarnya tidak akan memperhatikan nasib mereka dengan memberikan solusi alternatif.
E. Perilaku dalam Konflik
Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk coersive action dan noncoercive action . Berdasarkan tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku-perilaku dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain:
1. Pihak PT. Jasa Marga (Persero), antara lain:
a. melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar terminal bayangan, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum;
b. melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) Pusat, perwakilan dari Koorlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, perwakilan Pemda Kota Bekasi, perwakilan ormas dan perwakilan dari Sub POM Bekasi, untuk menyiapkan penutupan terminal bayangan;
c. mulai tanggal 12 Februari 2012, telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut;
d. sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta;
e. pada tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus;
f. pada tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut;
g. melakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan alasan rencana penutupan terminal bayangan;
h. perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi terminal bayangan dan melakukan pengukuran lahan sebagai masukan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Pusat yang dapat dijadikan tempat alternatif pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat;
i. pada tanggal 9 Juli 2012, merencanakan untuk melakukan penutupan terminal bayangan secara permanen, namun dibatalkan karena adanya penolakan dari warga masyarakat; dan
j. pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek dengan melibatkan personil Provos TNI AU, personil AD, dan sekelompok anggota ormas melakukan penutupan total terhadap akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan.
2. Pihak warga Masyarakat, antara lain:
a. pada tanggal 9 Pebruari 2012, oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol;
b. pada tanggal 13 Pebruari 2012, diketahui bahwa oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya dengan cara disobek-sobek;
c. pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang;
d. pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan;
e. mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek;
f. pada setiap pertemuan dengan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) dan dengan perwakilan Pemda Kota Bekasi maupun instansi lainnya, mereka selalu menyampaikan keberatan atas penutupan area terminal bayangan dan memohon adanya solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan;
g. pada tanggal 8 Juli 2012, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 (tiga ratus) orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan) untuk menolak rencana penutupan permanen terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah”;
h. pada tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05. 20 Wib sampai dengan pukul 07.50 Wib, melakukan pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik yang menuju ke arah Jakarta maupun yang menuju ke arah Cikampek. Selain itu, mereka melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu di sekitar area serta melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
F. Intervensi atau Campur Tangan Pihak Lain
Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian . Intervensi dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Solusi alternatif yang diberikan tersebut meliputi:
1. Pada tahap konfrontasi, antara lain: PT. Jasa Marga (Persero) agar (a) lebih mengintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) membuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) mempertimbangkan solusi lain dengan membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut.
2. Pada tahap krisis, antara lain: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang; sedangkan bagi massa/perwakilan warga: mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
3. Pada tahap pasca-konflik, antara lain: (a) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar tetap membuka akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) masyarakat Jatibening agar tidak bertindak anarkhis dan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
G. Hasil Akhir
Hasil akhir adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi . Hasil akhir yang ditemukan dalam konflik ialah pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak menghiraukan alternatif solusi yang telah diberikan oleh aparat dan instansi terkait, terutama yang seolah-olah menghalang-halangi kepentingan mereka. Mereka merangkul instansi dan kelompok masyarakat yang dianggap dapat membantu (antara lain: provos TNI AU, TNI AD, Den Wal PJR Korlantas Polri, dan ormas-ormas yang ada) dan tetap bersikeras untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap terminal bayangan (akses naik turun penumpang) di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29).
Dengan bantuan aparat dari Provos TNI AU, TNI AD dan beberapa kelompok ormas, pada tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, mereka melakukan penutupan terhadap terminal bayangan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan terminal bayangan. Akibatnya, warga masyarakat marah dan bereaksi. Mereka memblokir ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 serta melakukan aksi anarkhis pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil rekanan PT. Jasa Marga (Persero) serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di lokasi.
Untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi, aparat dari Polresta Bekasi Kota, Polda Metro Jaya dan Pemda Kota Bekasi harus turun tangan meredakan amarah warga masyarakat. Akhirnya, aksi warga dapat diredam. Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota untuk diusut lebih lanjut dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peta Konflik
Antara Warga Masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)

IV. PERGESERAN KONFLIK
Fisher dkk (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi konflik menjadi 4 (empat) tipe, yaitu: (a) tanpa konflik; (b) konflik laten; (c) konflik terbuka; dan (d) konflik di permukaan . Apabila mengamati tahapan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa dalam tahapan konflik tersebut telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik terjadi mulai dari kondisi tanpa konflik ke kondisi konflik laten sampai dengan munculnya kondisi konflik terbuka antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Kondisi “tanpa konflik” tergambar sejak tahun 1995 (mulai timbul terminal bayangan) sampai tahun 2004 (sebelum muncul UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Sebenarnya, pada saat itu, telah muncul “bibit” konflik antara warga masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan tol di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk akses naik turun penumpang dan mencari nafkah di area tersebut dengan PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, namun konflik dapat diredam dan dicegah dengan adanya kejadian tahun 1998, yaitu keberhasilan warga masyarakat sekitar menghalau upaya kelompok mahasiswa pengunjuk rasa untuk membakar gerbang tol. Hasilnya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menganggap bahwa keberadaan masyarakat di sekitar gerbang tol tersebut sangat membantu mereka dan sebagai bentuk apresiasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memperbolehkan mereka memanfaatkan ruas jalan tersebut sehingga terbentuklah terminal bayangan di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Kondisi “konflik laten” muncul setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 2004 sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan pada tanggal 5 Januari 2012. UU No. 38 Tahun 2004 mencantumkan larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu dan memasuki jalan tol termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol, hal ini diperkuat dengan PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik laten antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola dengan warga masyarakat yang memanfaatkan akses naik turun di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur sebagai terminal bayangan. PT. Jasa Marga (Persero) seharusnya sudah menertibkan terminal bayangan yang ada, namun pada saat itu, pihak mereka belum bereaksi dan menganggap keberadaan warga masyarakat di lokasi terminal bayangan masih dapat ditoleransi karena belum terlalu mengganggu pengguna jalan tol dan dapat mengamankan Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga mereka tetap memperbolehkan adanya terminal bayangan di lokasi tersebut.
Keadaan dimana kondisi “konflik laten” berkembang menjadi kondisi “konflik terbuka” terjadi sejak munculnya wacana dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk menutup akses terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Wacana tersebut muncul karena dorongan adanya penertiban ruas jalan tol guna mengatasi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Gerbang Tol Pondok Gede Timur, dalam penertiban tersebut, dipindahkan ke daerah Cikampek sehingga lokasi sebelumnya menjadi jalur jalan biasa. Akibatnya, kendaraan-kendaraan pengguna jalan tol yang melalui lokasi tersebut melaju dengan kecepatan normal (minimal 60 km/jam atau 80 km/jam) sesuai ketentuan batas kecepatan di jalan tol. Hal ini dianggap membahayakan, oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menggulirkan wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tersebut.
Guna melancarkan upaya penutupan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) segera melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi, mencari dukungan aparat dan instansi terkait serta merangkul aparat kepolisian untuk melakukan “penertiban” terhadap kendaraan umum yang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di area tersebut. Wacana dan langkah-langkah tersebut mendapat reaksi keras dari dari warga masyarakat. Mereka menganggap bahwa upaya penutupan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dapat mempersulit aktivitas akses naik turun kendaraan umum (karena apabila menggunakan akses lain, jaraknya sangat jauh, macet dan memakan waktu lama) dan “mematikan” mata pencaharian mereka (bagi yang telah menggantungkan hidupnya terhadap adanya terminal bayangan tersebut).
Warga masyarakat melalui perwakilannya berupaya berdialog dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk mempertimbangkan kembali wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, selain itu, mereka meminta agar ada solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan. Namun, kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap akan melakukan penutupan dan tidak mengupayakan satu solusi alternatif pun. Akhirnya, warga masyarakat melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah ke tindak pidana, seperti: melakukan pengrusakan spanduk-spanduk himbauan milik PT. Jasa Marga (Persero) dan melakukan penutupan akses terminal dengan menggunakan kayu dan bambu untuk menghalangi-halangi pihak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan, sampai akhirnya pecah menjadi tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek serta pengrusakan rambu-rambu jalan, melempari kendaraan pengguna jalan tol yang lewat, termasuk pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan analisa kondisi-kondisi konflik di atas, penulis mengetahui bahwa dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik yang terjadi yaitu kondisi yang semula “tanpa konflik” berubah menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya, memuncak menjadi kondisi “konflik terbuka”. Konfllik terbuka mengakibatkan konflik laten yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) muncul ke permukaan dan bermuara pada tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang disertai pengrusakan terhadap rambu-rambu di ruas jalan tol, pelemparan kendaraan-kendaraan para pengguna jalan tol yang lewat serta pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil. Permasalahannya ialah mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Guna menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut, penulis menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial dengan titik sentral terletak pada perbedaan distribusi otoritas. Inti tesisnya ialah:
“Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tersebut tidak terletak dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki otoritas. Orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yg berada pada posisi sub ordinat berupaya mengadakan perubahan. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang” .

Apabila tesis Dahrendorf tersebut dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), maka penulis mengamati bahwa ada “perbedaan distribusi otoritas” dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Dalam hal ini, otoritas pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dipegang oleh PT. Jasa Marga (Persero), sedangkan otoritas yang dimiliki oleh warga masyarakat adalah berasal dari kebijakan PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 1998. Oleh karena itu, dalam hal ini, PT. Jasa Marga (Persero) dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengusahaan jalan tol, sedangkan pihak warga masyarakat merupakan pihak kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap jalan tol, yaitu memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Menurut Ralf Dahrendorf, pergeseran konflik dapat terjadi apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat aksi, yaitu: (a) syarat teknis; (b) syarat sosiologis; dan (c) syarat politis .
A. Syarat Teknis
Otoritas dari pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk aktif melakukan berbagai tindakan dalam rangka pengusahaan jalan tol tersebut, termasuk penataan dan penertiban terhadap para pengguna jalan dan ruas-ruas jalan tol yang ada, serta meminta bantuan aparat yang berwenang dan/atau instansi yang terkait untuk mendukung upaya penataan dan penertiban tersebut.
Keberadaan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Bekasi Timur dianggap sangat mengganggu kepentingan PT. Jasa Marga (Persero) dalam memberikan pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Untuk itu, guna mengamankan kepentingan dan meningkatkan pelayanan, PT. Jasa Marga (Persero) merasa berwenang untuk melakukan penutupan terhadap terminal bayangan tersebut. Mereka menganggap bahwa kewenangan tersebut telah memiliki legitimasi yang kuat dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga warga masyarakat harus patuh dan upaya mereka untuk menghalang-halangi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta patut diberikan sanksi yang tegas.
Pihak warga masyarakat merasa juga memiliki kepentingan terhadap adanya terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sejak tahun 1998 {setelah diberikan otoritas oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero)}. Sejak adanya konsensus (pemberian otoritas) tersebut, jumlah warga yang mencari nafkah dan menggantungkan hidup pada keberadaan terminal bayangan tersebut semakin banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, upaya penutupan “tanpa solusi alternatif” yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dianggap dapat “mengganggu” kepentingan karena dapat “mematikan” mata pencaharian mereka.
Banyaknya jumlah warga masyarakat yang berkepentingan mendorong mereka untuk “berani” melawan dan menentang setiap upaya penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Mereka menuntut adanya solusi alternatif dari PT. Jasa Marga (Persero) agar mereka tetap dapat menjalankan kepentingannya di lokasi tersebut. Selain itu, diantara mereka hadir tokoh-tokoh informal, seperti: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Tokoh-tokoh tersebut ternyata mampu memimpin, mengorganisir dan memobilisasi warga, selain itu, mereka selalu gigih, berani dan pantang menyerah memperjuangkan nasib mereka dan warganya, sehingga, secara teknis, kehadiran tokoh-tokoh informal tersebut mendorong pihak warga masyarakat untuk lebih sadar, berani dan gigih dalam memperjuangkan nasibnya.
B. Syarat Sosiologis
Dahrendorf membedakan kelompok teori konfliknya dalam 3 (tiga) tipe utama, yaitu: (a) kelompok semu (quasi group); (b) kelompok kepentingan; dan (c) kelompok konflik . Kelompok semu ialah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok kepentingan ialah kelompok yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar, sedangkan kelompok konflik ialah kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual .
Sebelum PT. Jasa Marga (Persero) memberikan otoritas kepada warga masyarakat sekitar untuk memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sebenarnya di lokasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah ada terminal bayangan ilegal (tanpa persetujuan pihak PT. Jasa Marga). Saat itu, kelompok “kepentingan semu” telah terbentuk, yaitu: kelompok yang sama-sama memiliki kepentingan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang meliputi: kelompok-kelompok warga masyarakat sekitar lokasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero), pihak angkutan umum (pengusaha bus), dan pihak para pengguna jalan tol.
“Kelompok kepentingan” terbentuk ketika PT. Jasa Marga (Persero) untuk kepentingan pengamanan Gerbang Tol Pondok Gede Timur memberikan otoritas bagi sebagian warga masyarakat untuk mengelola fasilitas terminal bayangan. Setelah itu, jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan terminal bayangan semakin banyak dan beragam, antara lain: untuk naik turun angkutan umum, berdagang, menyediakan jasa ojek, menjadi timer, dan lain sebagainya. Mereka memiliki “kepentingan yang sama” terhadap keberadaan terminal bayangan, sehingga, secara sosiologis, timbul interaksi sehari-hari dan komunikasi yang intens diantara mereka.
C. Syarat Politis
Secara politis, Dahrendorf mensyaratkan adanya regulasi atau aturan main agar aksi yang mengakibatkan pergeseran konflik terjadi . UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mewajibkan pengguna jalan tol untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengguna dan petugas jalan tol, setiap orang dilarang untuk memasuki jalan tol . Hal tersebut dikuatkan dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyatakan bahwa penggunaan jalur lalu lintas jalan tol tidak digunakan untuk berhenti maupun untuk menaikkan atau menurunkan penumpang . Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan perlunya mengutamakan keselamatan pengguna jalan termasuk pengguna jalan tol.
Dahrendorf menyatakan bahwa di dalam negara, jalur-jalur yang penting dari konflik adalah mereka yang memberi dan mereka yang menerima aturan-aturan . Negara adalah organisasi yang paling berkuasa dalam masyarakat . Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya kuasa negara untuk mengatur mengenai pengusahaan jalan tol. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pemegang otoritas dari negara/pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berkewajiban untuk menaati aturan-aturan tersebut. Oleh kerena itu, mereka perlu melakukan penataan dan penertiban di setiap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek termasuk melakukan penutupan terminal bayangan yang dinilai mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP
Berdasarkan uraian mengenai konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) melalui tahapan-tahapan, yaitu: (a) prakonflik, yaitu sejak timbulnya terminal bayangan sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (b) konfrontasi, yaitu sejak munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (c) krisis, yaitu sejak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan upaya penutupan terminal bayangan sampai aksi penutupan ruas jalan tol oleh warga masyarakat; (d) akibat, yaitu terjadinya pengrusakan dan pembakaran sebuah mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero), pengrusakan rambu-rambu di ruas jalan tol, dan pelemparan mobil-mobil para pengguna jalan tol; serta (e) pasca-konflik, yaitu upaya penyelesaian setelah krisis terjadi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Dalam pemetaan konflik, penulis menemukan beberapa hal pokok, yaitu:
a. Sumber konflik, yaitu: perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang saling menghalangi dan berbenturan.
b. Isu-isu dalam konflik, yaitu: (1) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, serta bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (2) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
c. pihak-pihak yang berkonflik yaitu pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga masyarakat yang berkepentingan terhadap adanya terminal bayangan serta beberapa institusi dan pihak-pihak terkait.
d. sikap dalam konflik, yaitu: (1) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut; dan (2) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada terminal bayangan tersebut.
e. perilaku dalam konflik, yaitu: pihak PT. Jasa Marga (Persero) bersikeras dan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penutupan terminal bayangan, sedangkan pihak warga masyarakat terus menghalangi dan berusaha menggagalkan upaya tersebut sampai akhirnya terjadi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
f. intervensi atau campur tangan dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi.
g. hasil akhir konflik, yaitu: Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota.
3. Dalam konflik tersebut, penulis melihat bahwa telah terjadi pergeseran konflik. Hal tersebut terjadi karena ketiga syarat aksi dari Dahrendorf (teknis, sosiologis, dan politis) telah terpenuhi sehingga kondisi “tanpa konflik” berkembang menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya meningkat menjadi kondisi “konflik terbuka” antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis menyarankan antara lain: (a) guna mengakhiri konflik secara tuntas, pihak terkait (Polri dan Pemda Kota Bekasi serta pihak terkait lainnya) perlu terus mengupayakan pihak-pihak yang berkonflik {warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)} agar mencapai kesepakatan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak; (b) Perlu upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kasus pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit mobil yang telah dilaporkan oleh rekanan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memberikan efek jera dan mencegah aksi serupa timbul kembali dalam rangka menemukan kesepakatan dalam konflik tersebut; dan (c) Perlu upaya pengawasan oleh pihak-pihak dan instansi-instansi terhadap proses penyelesaian agar tetap berjalan sesuai kesepakatan dan tidak timbul kembali aksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Modern Sosiological Theory, 6th Edition, diterjemahkan oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, 2004.
Susan, Novri, Sosiologi Konflik: Isu-Isu Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2009.
Zamroni, Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

INTERNET
Asril, Sabrina, Rusuh di Tol Jatibening: Kronologi Penutupan Tol Jatibening, Kompas.com, 27 Juli 2012, Jakarta, dapat diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/13010966/Kronologi.Penutupan.Tol.Jatibening.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Konflik, dapat diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik.

BAHAN PERKULIAHAN
Sutrisno, Pergeseran Konflik, bahan kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Konsentrasi Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009.

BAHAN TERKAIT LAINNYA
Haidar, Anwar, Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Industri (Studi Kasus: Konflik Masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Kawasan Darajat Garut), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, Kronologis Munculnya Aksi Pemblokiran Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Surat Kapolresta Bekasi Kota kepada Kapolda Metro Jaya, 28 Juli 2012.

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

MASUKAN BAGI INTELIJEN KEPOLISIAN
DI TENGAH DINAMIKA MASYARAKAT

Intelijen adalah perkiraan atau informasi terpercaya untuk digunakan sebagai bahan keputusan dengan membaca dan menilai pertanda alam dan jaman untuk mendukung kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk perkiraan, prediksi dan pengamanan upaya dalam mencapai suatu tujuan. Makin besar tujuan makin luas dan komplek permasalahannya lalu memerlukan orang khusus, organ khusus dan cara khusus. Hal tersebut adalah berkaitan dengan definisi dari intelijen berdasarkan proses perkuliahan awal pada mata kuliah manajemen intelijen. Dan definisi tersebut sangat relevan dengan beberapa kejadian atau peristiwa yang banyak didefinisikan masyarakat sebagai konflik sosial, yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian timbul permasalahan terkait dengan penilaian masyarakat yang berpendapat bahwa Polri bersifat “lambat” dalam menangani kejadian yang bersifat kerusuhan sosial tersebut. Intelijen, terutama Intelijen Kepolisian yang dalam hal ini melekat pada fungsi teknis Intelkam ( Intelijen Keamanan ) seharusnya memainkan peran yang lebih untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Polri dalam hal penanganan berbagai kerusuhan sosial. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memberikan saran dan pendapat terkait upaya yang harus dilakukan agar Intelijen Kepolisian mampu dan dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani kasus kerusuhan sosial atau aksi kekerasan dapat diantisipasi. Upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya terkait dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang sering terjadi. Contohnya, di setiap satuan kewilayahan pasti mempunyai data berkaitan dengan daerah yang menjadi wilayah hukum kesatuan kewilayahan tersebut, yang biasanya berupa luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut pada setiap periode penyusunannya memerlukan pemutakhiran dengan melakukan kerjasama dengan intansi terkait, misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil, untuk jumlah penduduk ) atau Dinas Pertanahan ( untuk luas wilayah ). Dan yang lebih penting adalah dicantumkannya korelasi data tersebut dengan keadaan atau kejadian yang sedanga atau bahkan akan terjadi melalui proses intrepetasi atau analisa yang tepat. Contohnya data berkaitan dengan luas wilayah akan menjadi jauh lebih berguna jika dilengkapi dengan data atau informasi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung hal tersebut. Akan menjadi lebih lengkap lagi jika personil intelijen mampu menyediakan data kepada pengambil keputusan berupa permasalahan yang menyertai kepemilikan lahan tersebut, misalnya sedang mengalami sengketa di tingkat Mahkamah Agung, disertai dengan kemungkinan gangguan Kamtibmas yang terjadi, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah gangguan Kamtibmas itu sendiri dapat dicegah dengan melakukan tindakan kepolisian yang tepat.

2. Melakukan salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis Intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Sehingga tindakan kepolisian yang dihasilkan dapat mendukung pengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan terutama terkait kerusuhan sosial yang kahir – akhir ini marak terjadi sehingga kesan “lambat” yang selalu dilekatkan masyarakat kepada Polri dapat dikurangi.

3. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambil keputusan. Sir Robert Peel ( Inggris ), yang merupakan pendiri kepolisian modern ( 1839 ), menyebutkan bahwa keberhasilan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tergantung pada penilaian publik atau masyarakat. Hal tersebut tergambar benar seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dimana keberhasilan polisi tidak dapat dinilai hanya semata dari kacamata polisi sendiri, akan tetapi jauh lebih berpengaruh adalah adanya penialain dari masyarakat. Dan melihat fenomena yang terjadi sekarang, penilaian dari masyarakat terhadap hampir banyak hal, termasuk kinerja kepolisian, banyak dipengaruhi oleh pemberitaan yang dibuat oleh media massa dari berbagai jenis. Hal ini yang harus disadari oleh para pengambil keputusan dan personil yang mengawaki intelijen, agar dapat lebih intens melakukan upaya yang salah satunya adalah penggalangan, terutama yang ditujukan kepada masyarakat umum dan media massa yang bertujuan agar media massa dan masyarakat lebih dapat “berkawan” dengan Polri, hal ini terkait dengan kepentingan pembentukan opini publik. Bukan untuk kepentingan rekayasa, melainkan agar berita kemudian yang muncul terkait tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terutama dalam upayanya mengatasi kerusuhan sosial, lebih bersifat obyektif.

4. Membantu fungsi teknis lain dengan bukan hanya memberikan data dan informasi saja, akan tetapi juga analisa dan intrepetasi data tersebut, terutama fungsi Binamitra dan Humas. Sehingga kemudian masyarakat bukan hanya dapat bertindak selaku polisi bagi dirinya sendiri ( yang merupakan salah satu tujuan program Polmas ), akan tetapi juga dapat dengan baik mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari aparat kepolisian, sehingga kemudian tuntutan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang “salah sasaran” akan menjadi lebih berkurang. Contoh, masyarakat terlalu berekspektasi bahwa aparat kepolisan harus mampu menyelesaikan masalah terkait sengketa lahan sehingga kerusuhan sosial terkait pemilikan dan pemanfaatan lahan tidak terjadi. Sedangkan kerusuhan sosial yang menjadi tanggungjawab Polri untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum, merupakan masalah di hilir, yang mungkin dan akan terjadi terus menerus jika masalah di hilir tidak diatasi. Masalah di hilir tersebut adalah kepastian pemilikan serta pemanfaatan lahan, pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial,dan hal hal lain, yang hal tersebut merupakan tanggungjawab dari beberapa kementrian terkait, dan bukan tanggungjawab dari Polri.

5. Agar mampu memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan, personil fungsi teknis Intelijen perlu dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih untuk mendukung pelaksaan tugasnya. Hal ini mengingat fungsi Intelijen adalah menyediakan data, yang bukan hanya sekedar data tetaspi dituntut bernilai informatif, benar dan aktual. Peralatan pendukung pelaksanaan tugas tersebut antara lain : GPS ( Global Positioning System ), Signal Jumper ( pengacak sinyal Hand phone ), Signal Seeker ( pencari sinyal Hand Phone ), maupun peralatan lain.

6. Mendukung pelaksanaan tugas intelijen dengan menyusun peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi personil fungsi teknis Intelkam dalam melaksanakan tugasnya seperti Peraturan Kapolri, maupun Juklak dan Juknis yangbersifat up to date.

Demikian yang penulis dapat sampaikan terkait yang harus dilakukan intelijen, baik personil maupun sebagai salah satu fungsi teknis agar dapat memberikan peringatan dini dan masukan yang sesuai bagi para pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat usaha untuk menangani masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat berupa kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh konflik lahan maupun disharmoni hubungan antar warga masyarakat. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

ANALISIS KASUS SURAT PALSU MK DALAM TINJAUAN FILSAFAT ILMU

ANALISIS KASUS SURAT PALSU MK DALAM TINJAUAN FILSAFAT ILMU

Analisis kasus pemalsuan surat MK yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah khusus menyoroti perihal dugaan keterlibatan mantan anggota KPU Andi Nurpati yang dilaporkan Ketua MK Mahfud MD ke Mabes Polri dengan alasan polemik ini yang berkembang semakin besar dan menjadi pemberitaan di media massa sehingga mempengaruhi masyarakat secara luas sehingga menimbulkan tekanan publik terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Polri.
Kronologis Surat Palsu Mk
Dalam Rapat Konsultasi dengan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (21/6), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menuturkan kronologis kasus pemalsuan surat MK. Kronologis itu berdasarkan temuan tim investigasi internal yang dibentuk lembaga tersebut.
Bermula dari penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai calon terpilih berdasar SK KPU Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Penetapan itu dilakukan berdasar surat penjelasan panitera MK Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009. Lalu, pada 11 September 2009, MK menegaskan bahwa surat tanggal 14 Agustus 2009 itu palsu. “Surat panitera Mahkamah Konstitusi yang asli adalah nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009,” ucap Mahfud.
Menurutnya, surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. “Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama,” ucapnya.Mahfud juga menekankan, surat diberikan di Studio Jak TV atas permintaan Andi.“Setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya yang bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat atas kedua surat tersebut,” ungkap Mahfud. Kemudian pada 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Rapat itu dipimpin oleh Andi Nurpati. Menurut Mahfud, dalam rapat itu, KPU tidak menggunakan surat asli tertanggal 17 Agustus. KPU justru menggunakan surat palsu tertanggal 14 Agustus.
Lalu, pada 20 Oktober 2009, terjadi pertemuan antara MK dan KPU. Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan tidak memakai surat MK tanggal 17 itu karena tidak distempel. Sehingga dalam pleno 2 September itu, KPU menggunakan surat tanggal 14 Agustus yang kata Andi Nurpati diterimanya melalui faks MK nomor 0213800239.

Pengakuan Andi itu kemudian diinvestigasi oleh MK. Hasilnya, terungkap fakta bahwa nomor faks tersebut tidak aktif sejak Juli 2009. Hasil investigasi MK menemukan bahwa tidak pernah ada surat yang dikirim sesuai pengakuan Andi. “Berdasarkan temuan Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi, diyakini bahwa surat tersebut diserahkan dari tangan ke tangan,” ucap Mahfud.
Lebih jauh Mahfud mengatakan, awalnya Andi Nurpati mengaku tidak pernah menerima surat no 112 tanggal 17 Agustus. Namun, hal itu tidak benar. “Berdasar kesaksian sopirnya (Aryo) dan Matnur di Komisi II DPR, surat itu sengaja diabaikan dan disuruh simpan di arsip oleh Andi Nurpati tanpa dibawa ke rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009 dan tidak pernah disampaikan kepada Ketua KPU,” papar Mahfud. [YHD/A-21]

Hasil Analisa
Dari Rapat Konsultasi dengan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 21 juni 2011 :

a) Fakta
Fakta adalah segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera manusia. Fakta yang ada dalam rapat tersebut adalah penuturan ketua MK Mahfud MD perihal kronologis kasus pemalsuan surat palsu MK, berdasarkan investigasi internal MK

b) Data
Data adalah kumpulan dari fakta (sesuatu apa yang ditangkap oleh panca indera) menjadi sebuah stimulus yang sampai ke otak manusia .
Data yang ada rapat konsultasi di atas :
a. Penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai calon terpilih berdasar SK KPU Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Penetapan itu dilakukan berdasar surat penjelasan panitera MK Nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009.
b. Pada 11 September 2009, MK menegaskan bahwa surat tanggal 14 Agustus 2009 itu palsu. “Surat panitera Mahkamah Konstitusi yang asli adalah nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009
c. Surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama. Andi Nurpati setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya yang bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat atas kedua surat tersebut
d. Pada 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Rapat itu dipimpin oleh Andi Nurpati. Menurut Mahfud, dalam rapat itu, KPU tidak menggunakan surat asli tertanggal 17 Agustus. KPU justru menggunakan surat palsu tertanggal 14 Agustus.
e. pada 20 Oktober 2009, terjadi pertemuan antara MK dan KPU. Dalam pertemuan itu, Andi mengatakan tidak memakai surat MK tanggal 17 itu karena tidak distempel
f. KPU menggunakan surat tanggal 14 Agustus yang kata Andi Nurpati diterimanya melalui faks MK nomor 0213800239
g. kesaksian sopirnya (Aryo) dan Matnur di Komisi II DPR, surat itu sengaja diabaikan dan disuruh simpan di arsip oleh Andi Nurpati tanpa dibawa ke rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009 dan tidak pernah disampaikan kepada Ketua KPU.

c) Persepsi
Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka atau dengan kata lain otak akan langsung merespon data yang masuk. Persepsi yang ditemukan di rapat konsultasi di atas adalah
Ketua MK Mahfud MD berpresepsi bahwa sengaja menggunakan surat palsu MK untuk membantu Dewi Yasin Limpo agar menjadi anggota DPR (belum tentu benar)

d) Interprestasi atau penafsiran
Interprestasi adalah proses koqnitif yang biasanya terbentuk karena pengalaman atau pengetahuan seseorang .Interprestasi yang ditemukan dalam rapat konsultasi di atas adalah
Ketua MK Mahfud MD berpresepsi bahwa Andi Nurpati terlibat dalam kasus surat palsu MK (belum tentu benar)

e) Informasi
Informasi adalah hasil olahan interprestasi itu disampaikan kepada orang lain .Informasi yang ditemukan di sini adalah :
Penuturan ketua MK Mahfud MD tentang kronologis pemalsuan surat MK dalam rapat konsultasi Panitia Kerja Mafia Pemilu dengan Komisi II DPR di Senayan.

f) Asumsi
Asumsi adalah tanggapan tentang apa “yang diyakini” untuk menjelaskan interprestasi yang diberikan dengan mengandaikan yang belum tentu benar
Asumsi yang ditemukan dalam rapat konsultasi ini adalah
a. Mahfud MD mengamsumsikan bahwa Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat palsu MK, karena Pada 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Rapat itu dipimpin oleh Andi Nurpati. Dalam rapat itu, KPU tidak menggunakan surat asli tertanggal 17 Agustus. KPU justru menggunakan surat palsu tertanggal 14 Agustus padahal Surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama. Andi Nurpati setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya yang bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat atas kedua surat tersebut.
Asumsi Mahfud MD belum bisa disebut kebenaran agar menemukan kebenaran harus melalui tahap-tahap di bawah ini:

g) Berpikir Ilmiah
Untuk mencari kebenaran di perlukan berpikir ilmiah .Dengan berpikir ilmiah maka seseorang akan tidak puas terhadap apa yang menjadi asumsinya maka akan menguji asumsinya akan “kebenaranya” .Asumsi dalam dunia riset disebut dengan Hipotesa (suatu dugaan hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang masih perlu di uji kebenarannya) .Pengujian kebenaran asumsi dinamakan Metodologi riset.
Asumsi mahfud MD perihal keterlibatan Andi Nurpati dalam pemalsuan surat palsu MK harus diuji kebenaran asumsi tersebut dengan penyidikan atau penelitian lebih lanjut dengan menganalisis fakta yang terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa fakta yang perlu dianalisis antara lain sebagai berikut:

a) Fakta-fakta yang kontrakdiktif :
1. Surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama. Andi Nurpati setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut, Andi Nurpati meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya yang bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani Berita Acara Penyampaian Surat atas kedua surat tersebut (pengecekan bukti berita acara dan tanda tangan aryo)
2. KPU menggunakan surat tanggal 14 Agustus yang kata Andi Nurpati diterimanya melalui faks MK nomor 0213800239 (bukti hasil Faks surat MK yang digunakan dan memeriksa saksi terkait apakah ada yang melihat hasil faks tersebut termasuk petugas penerima faks)
3. Faks MK nomor 0213800239 faks tersebut tidak aktif sejak Juli 2009 (apakah benar faks itu tidak aktif, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait misal Telkom)
4. Kesaksian sopirnya (Aryo) dan Matnur di Komisi II DPR, surat itu sengaja diabaikan dan disuruh simpan di arsip oleh Andi Nurpati tanpa dibawa ke rapat pleno KPU tanggal 2 September 2009 dan tidak pernah disampaikan kepada Ketua KPU (rekaman kesaksian tersebut)
5. Andi mengatakan tidak memakai surat MK tanggal 17 itu karena tidak distempel (surat tanggal 17 memang tidak distempel dan yang distempel tangggal 14, pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Sutarman)
b) Perbedaan persepsi atau sudut pandang tentang surat palsu MK karena ada dua hal yang menjadi pokok pemalsuan surat MK tersebut yaitu substansi yang ada dalam surat dan tandatangan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein (hasil scan) jadi harus jelas asumsi keterlibatan Andi Nurpati dalam pemalsuan tanda tangan atau isi substansi surat.
c) Keterangan hasil penyidikan terhadap saksi-saksi apakah ada yang menjurus kepada keterlibatan Andi Nurpati beserta bukti yang menguatkannya

h) Knowledge atau pengetahuan
Setelah melakukan analisis fakta-fakta yang ada tersebut diatas maka dapat dilakukan observasi mendalam tentang ;
Hubungan klausal pemalsuan surat MK dengan motivasi Andi Nurpati untuk terlibat atau tidak terlibat didalamnya, karena pada prinsipnya untuk melakukan tindakan yang semestinya tidak dilakukan karena 3 (hal) yaitu:
a) Faktor kedekatan antara Andi Nurpati dengan Dewi Yasin Limpo atau kolega masing-masing
b) Faktor imbalan materi, kekuasaan dan lain-lain yang berhubungan dengan nilai keduniawian
c) Kelalaian atau kesalahan prosedur administrasi
Apabila telah dilakukan suatu observasi dan penelitian (penyidikan) yang dengan metode yang telah teruji validitasnya maka akan di ambil kesimpulan kesimpulan tadi sudah teruji validitasnya maka dinamakan knowledge .,jadi knowledge yang terjadi adalah “ Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat MK atau Andi Nurpati tidak terlibat dalam pemalsuan surat MK”

i) Berpikir kritik dan kreatif
Berpikir kritis dan kreatif adalah berpikir tingkat tinggi dan melakukan penilaian akan sesuatu untuk menuju kebenaran.Seorang Ilmuwan tidak akan puas sampai dengan pengetahuan atau kesimpulan “Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat MK atau Andi Nurpati tidak terlibat dalam pemalsuan surat MK” tetapi akan menguji kembali (kritik) atau mengembangkan kesimpulan baru (kreatif) misalnya “Andi Nurpati korban kriminalisasi akibat tekanan politik”

j) Paradigma
Paradigma adalah cara pandang, sistem berpikir, yang bersumber dari keyakinan seseorang atau kelompok ilmuwan. Teori yang muncul akan tergantung pada paradigma ini .Misalnya muncul teori baru “Kasus pemalsuan surat palsu MK adalah jalan Mahfud MD menuju RI 1”

k) Kebenaran
Dalam dunia ini mencari kebenaran yang absolut nyaris tidak pernah ada,meskipun belum tentu seratus persen benar (terutama ilmu sosial karena mempunyai variabel yang sangat komplek) namun dengan cara berpikir ilmiah setidaknya mendekati kebenaran yang ada ….,karena metode ilmiah telah teruji berabad-abad lamanya maka, pengetahuan tentang keterlibatan Andi Nurpati benar aatau tidaknya bukanlah kebenaran mutlak bisa juga karena korban konspirasi atau kepentingan Politik.

l) Kesesatan penalaran
Seorang yang berpikir ilmiah selalu mencari kebenaran karena selama ini banyak kesesatan dalam penalaran misalnya dalam kasus di atas adalah:
a) Argumentum Ad Vercundiam. Yaitu kerancuan jika kita membenarkan suatu pendapat berdasarkan label pada orang yang mengucapkannya walaupun pendapat itu adalah tidak relevan. Dalam hal ini adalah penuturan Mahfud MD yang merupakan Ketua MK pasti benar (meskipun belum tentu).
b) Argumentum Ad Populum. Yaitu rancu jika membenarkan suatu endapat /perbuatan karena semata-mata pendapat umum. Dalam hal ini karena agenda seting media sehingga publik mengatakan bahwa andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat MK maka kita percaya.(belum tentu benar)

m) Silogisme
Silogisme adalah menarik kesimpulan dari beberapa premis .Dalam kasus pemalsuan surat palsu MK silogisme tidak dapat dilakukan karena premisnya tidak lengkap misalnya :
Premis 1 : Surat yang asli sudah diberikan pada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009. Ada dua pucuk surat, nomor 112 dan nomor 113 dengan tanggal yang sama. Andi Nurpati setelah menerima langsung dan mengetahui isi surat tersebut.
Premis 2 : 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih. Rapat itu dipimpin oleh Andi Nurpati. Menurut Mahfud, dalam rapat itu, KPU tidak menggunakan surat asli tertanggal 17 Agustus. KPU justru menggunakan surat palsu tertanggal 14 Agustus

Kesimpulan : Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat palsu MK
(belum tentu benar karena masih perlu pembuktian lebih lanjut)

n) Induksi (generalisasi)
Proses peningkatan dari hal-hal yang besifat individual ke arah yang universal. contohnya:
1. Zainal Arifin Hoesein bekerja di MK dan mengenal Andi Nurpati dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK
2. Masyhuri Hasan bekerja di MK dan mengenal Andi Nurpati dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK
Semua orang yang bekerja di MK dan mengenal Andi Nurpati dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK

o) Deduksi
Mengambil suatu kesimpulan yang hakekatnya sudah tercangkup di dalam proposisi atau lebih atau dengan kata lain deduksi sebagai penalaran yang menyimpulkan hal yang khusus dari sejumlah proporsisi yang umum. Contohnya :
1. Semua yang bekerja di MK dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK
2. Masyhuri Hasan bekerja di MK
Masyhuri Hasan dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK

p) Penyimpulan Kausal

Penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat. Contohnya : (hanya sekedar contoh tidak terkait pembahasan di atas)
1. Pegawai yang bekerja di kantor KPU gajinya kecil dan pimpinanya kurang memperhatikan kesejahteraan pegawainya, serta hubungan dengan kekeluargaan antar pegawainya tidak akrab, jarang mengingatkan satu dengan yang lain sehingga banyak yang melakukan korupsi.
2. Pegawai yang bekerja di kantor MK pimpinannya kurang memperhatikan kesejahteraan anggota, sering melakukan arisan dalam membina hubungan kekeluargaan antar pegawai, hubungan antara pegawai dengan masyarakat sekitarnya harmonis , banyak juga yang melakukan korupsi.

Dari dua kantor yang mempunyai gejala yang sama kiranya dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan pegawainya menyebabkan banyak yang melakukan korupsi

q) Penalaran perlawanan/oposisi
Sebuah kegiatan yang menyimpulkan secara langsung dengan membandingkan antara proposisi yang satu dengan yang lain dalam terms yang sama , tetapi berbeda kuantitas atau kualitas untuk menentukan kesahihan sebuah proposisi

Contohnya : jika semua yang dituturkan Mahfud MD benar maka kontradiksinya adalah sebagian pernyataan Andi Nurpati salah (perlawanan kontradiksi ( A-O dan I-E))

r) Proposisi Hipotesis
Pernyataan yang tersiri atas dua bagian , yang hubungan kedua bagian itu adalah ketergantungan yang satu sebagai anteseden (premis) yang satu sebagai konsekuen (kesimpulan)
Contohnya Jika penuturan Mahfud MD benar maka Andi Nurpati terlibat dalam kasus pemalsuan surat MK. (Proposisi Hipotesis Kondisional)

s) Dilema
Silogisme yang terdiri atas dua pilihan yang serba salah
Contohnya:
a. Jika Andi Nurpati tahu bahwa ada surat asli dan palsu tetapi menggunakan surat palsu berarti Andi Nurpati terlibat pemalsuan surat MK.
b. Jika Andi Nurpati berbohong memimpin rapat dengan menggunakan surat hasil faks dari MK maka Andi Nurpati terlibat dalam pemalsuan surat MK

Andi Nurpati tahu ada surat palsu dan asli tetapi menggunakan surat palsu atau berbohong menggunakan surat hasil faks MK maka Andi Nurpati terlibat dalam surat pemalsuan MK (dilemma Konstruktif)

Daftar pustaka
Poerba zakarias 2011 Puspa Ragam Filsafat Ilmu,Jakarta
Surajiyo,dkk 2010 Dasar-dasar logika, Jakarta, Bumi aksara