konflik dan resolusi sosial

ADR (Alternatif Dispute Resolution) yaitu, Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum / non litigasi al. melalui upaya perdamaian.

ADR (Alternatif Dispute Resolution) yaitu, Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum / non litigasi al. melalui upaya perdamaian.

Dasar : Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl.14 Des 2009 ttg Penanganan Kasus melalui ADR :

1).Kerugian kecil hrs disepakati pihak yg berperkara, bila tdk tdp kesepakatan baru diselesaikan sesuai dg prosedur hukum.

2) Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masy dg ikutkan RT/RW setempat.

3) Hormati norma hk.sosial/adat serta penuhi azas keadilan.

4) Tidak disentuh lagi oleh tindakan hkm lain yg kontraproduktif dg tujuan Polmas.

Skep Kapolri Nop : Skep/433/VII/2006. :

1) Tipiring, anc krng dr 3 bln.

2) Kej Ringan (dlm KUHP) : 302, 352, 364, 373, 379, 482 dan 315.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat CJS terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar di ambil langkah-langkah sbb :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan

5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas

Lead by Speed Followed by power.

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM AKSI MOGOK KERJA

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DALAM AKSI MOGOK KERJA
by : RDD

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar, yang harus dilindungi dan dijamin. Di Indonesa, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan Aak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berseikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 1
Kebebasan menyampaikan pendapat tersebut juga meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan piiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
Pekerja juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, termasuk ketentuan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Umumnya penyampaian pendapat melalui aksi mogok kerja dilakukan pekerja terhadap terusiknya rasa keadilan dan hak-hak pekerja.
Namun dalam kenyataannya, kerap kali hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja seakan tidak terlindungi. Pekerja tidak lagi memperoleh kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, baik pihak perusahaan, pihak pemerintah, maupun aparat kepolisian, baik secara langsung dalam pelaksanaan aksi mogok kerja, maupun secara tidak langsung melalui koridor-koridor yang merugikan hak-hak pekerja.
Pada saat kebebasan pekerja untuk menyampaikan pendapat, khususnya dalam aksi mogok kerja tidak lagi terlindungi, bahkan terkesan terkekang, maka perlu menjadi kajian dan permenungan kita bersama, bagaimana hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terlindungi.

2. Maksud dan Tujuan
Makalah ini kami susun dengan maksud untuk memberikan gambaran dan kajian mengenai perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja.
Sedangkan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana khususnya mengenai permasalahan tenaga kerja atau pekerja, dalam rangka mengikuti pedidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

3.Permasalahan
Beranjak dari uraian latar belakang diatas, dalam makalah ini yang kami angkat sebagai pokok permasalahan adalah :
Bagaimana perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja ?
II. PEMBAHASAN
1.Contoh Kasus Berkaitan Dengan Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam aksi Mogok kerja
Dalam makalah ini kami mengangkat satu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, sebagai pengantar dan ilustrasi dalam kajian mengenai hal tersebut.
Sunariadi, Misliandi, Suhelianto, dan Junaedi adalah pekerja di PT Baja Utama Wirasta Inti (PT BUWI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditahan di Poltabes Medan atas laporan pihak perusahaannya. PT BUWI menganggap mereka telah melakukan tindakan tidak menyenangkan karena melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan perusahaan.
Mereka mulai berunjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2005, ketika rekan kerjanya, Sudibyo, dianiaya hingga sakit dan masuk rumah sakit. Sudibyo dituduh mencuri, namun setelah diselidiki ternyata tidak terbukti. Rasa solidaritas sebagai sesama pekerja mendorong Sunariadi dan rekan-rekannya melakukan mogok kerja dan menuntut PT BUWI bertanggung jawab dan mempekerjakan kembali Sudibyo. Aksi mogok kembali dilakukan sebagai wujud solidaritas sesama pekerja untuk memprotes kebijakan PT BUWI yang memutasikan sembilan pekerjanya ke anak perusahaan tanpa pertimbangan tanggungan keluarga dan biaya mutasi. Sembilan pekerja tersebut adalah aktivis pekerja yang kerap melakukan unjuk rasa dan mogok kerja. Aksi Protes dan mogok kerja tersebut seolah dirasakan tidak ditanggapi oleh PT BUWI. Bahkan PT BUWI melakukan PHK terhadap Fadlan Lubis, Wakil Ketua Serikat Buruh PT BUWI.
Rasa solidaritas tersebut mendorong Sunariadi dan kawan-kawan untuk terus melakukan aksi mogok kerja setiap hari dan berunjuk rasa di halaman kantor PT BUWI. PT BUWI melaporkan Sunariadi atas aksi mereka tersebut, dan pihak Kepolisian Kota Besar Medan memproses Sunariadi dan kawan-kawan atas dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP.3

2.Analisa Permasalahan Dan Dasar Hukum
Beranjak dari ilustrasi diatas, dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat khususnya dalam aksi mogok kerja belum terlaksana secara maksimal. Hak-hak pekerja untuk secara bebas menyampaikan pendapatnya seolah terabaikan. Hak asasi tersebut seolah terkekang oleh kekuasaan yang ada.
Kebebasan menyampaikan pendapat oleh pekerja seolah tidak dapat terwujud, ketika para pekerja tersebut berhadapan dengan pihak perngusaha. Pihak pengusaha seolah membangun mekanisme untuk menjerat secara yuridis para pekerja yang menyampaikan pendapatnya melalui aksi mogok kerja. Pengusaha seolah tidak dapat menerima ketika para pekerjanya menyampaikan pendapat melalui mogok kerja. Mereka cenderung menggunakan kekuasaan dan posisinya untuk mengambil kebijakan perusahaan melaui tindakan yang kerap kali dirasakan sangat memojokkan dan semakin mempersulit posisi pekerja.
Aksi mogok kerja kerap kali dilakukan oleh para pekerja atau serikat pekerja, sebagai akibat dari gagalnya perundingan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial. Karena umumnya posisi pihak pekerja cenderung lemah dibandingkan posisi pihak pengusaha di meja perundingan.
Sesungguhnya hak pekerja untuk menyampaikan pendapat atau protes terhadap pihak pengusaha telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, khususnya dalam pasal 137 sampai dengan pasal 145. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, sebagai akibat gagalnya perundingan. Aksi mogok kerja tersebut dianggap sah bila tidak melanggar hukum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.4
Ketentuan tentang pelaksanaan aksi mogok kerja diantaranya mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis tentang rencana aksi mogok kerja kepada pengusahan dan intansi ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum aksi mogok tersebut dilaksanakan.
Pemberitahuan tertulis tersebut setidaknya memuat waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhirinya aksi mogok, tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab melakukan aksi mogok kerja, ditanda tangani oleh penanggung jawab aksi mogok kerja.
Secara khusus pasal 143 UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secar sah, tertib dan damai. Siapa pun dilarang melakukan penangkapan, dan atau penahanan terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan demikian perlu adanya kejelian dan pertanggung jawaban yang jelas atas sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja untuk menyampaikan pendapatnya. Penilaian tersebut akan sangat menentukan bagaimana penanganan terhadap aksi mogok kerja tersebut. Persoalannya, siapa yang harus menilai sah atau tidaknya suatu aksi mogok kerja, jika masing-masing pihak, pekerja dan pengusaha, menganggap bahwa posisinya benar. Demikian pula mengenai jaminan kualitas dan obyektifitas penilaian terhadap sah atau tidaknya aksi mogok kerja.
3.Peran Polri Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Mogok kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memikul tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa Polri juga memilik tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi pekerja, termasuk hak pekerja untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, termasuk dalam aksi mogok kerja.
Namun permasalahannya, UU No 13 tahun 2003 tidak menempatkan Polri dalam posisi yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana melibatkan pihak pekerja dan pengusaha, Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten.
Kondisi ini tentu saja tidak berarti bahwa Polri terlepas dari tanggung jawab moralnya terhadap terwujudnya perlindungan hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Hal ini disebabkan walaupun Polri tidak memiliki kewenangan yang cukup kompeten dalam penyelesaian hubungan industrial, namun Polri tetap memiliki kewenangan yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pengamanan dan pengawasan terhadap berlangsungnya aksi mogok kerja.
Dengan demikian, setidaknya Polri mempunyai kesempatan untuk ikut melakukan penilaian terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan aksi mogok kerja, terutama menyangkut aspek gangguan terhadap keamanan dan keteriban umum. Disamping itu, Polri memiliki kesempatan untuk dapat menjamin terlaksananya aksi mogok kerja secara aman, tertib, dan damai. Kehadiran polisi dalam mengamankan aksi mogok kerja akan mencegah terjadinya tindakan-tindakan diluar batas.
Selanjutnya Polri dapat berperan dalam proses penanganan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja. Misalnya terhadap kewenangan penyidikan oleh Penyidik Polri untuk menangani laporan atas terjadinya kasus pengrusakan, penganiayaan, perkelahian, dan lain-lain, termasuk laporan dari pihak pengsaha terhadap kasus penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan aksi mogok kerja atau menjadi ekses dari aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja.
Pada pokoknya, dalam proses penyidikan tersebut seyogyanya Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran melalui proses penyidikan yang obyektif, adil dan tidak memihak kepada siapa pun, serta bebas dari segala bentuk intervensi atas kepentingan pihak-pihak tertentu.
Proses penyidikan yang dilakukan sedapat mungkin mampu mengungkap fenomena yang terjadi dibalik laporan atas tindak pidana yang berkaitan dengan aksi mogok kerja. Sehingga Penyidik Polri dapat melihat secara utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya berkaitan dengan sebab dan akibat. Hal ini akan memberi gambaran yang luas dan lengkap terhadap duduk perkara yang sebenarnya, sehingga Pentidik Polri dapat mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan yang seadil-adilnya.
Dengan demikian, secara tidak langsung Polri telah berupaya untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja. Sehingga dalam pelaksanaan hak untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja, para pekerja dapat melakukannya secara bebas namun penuh tanggung jawab.

III. PENUTUP
1.Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, upaya perwujudan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja tersebut, diperlukan adanya pemahaman, sikap saling pengertian, dan saling menghargai satu sama lain, dan terutama perlu adanya kesadaran bahwa pekerja memiliki hak untuk menympaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, sejauh dilaksanakan secara sah dan bertanggung jawab.
Kepolisian Negara Republik Indonesia turut memikul tanggung jawab moral terhadap terwujudnya perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja. Pada prinsipnya tanggung jawab moral tersebut dapat dilaksanakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, obyektif dan profesional.

2.Saran
Menyadari bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam aksi mogok kerja, maka seyogyanya seluruh pihak yang berkompeten terhadap hal ini dapat bersikap saling mengahragai dan saling menghormati, sehingga perlindungan terhadap hak pekerja untuk menyampaikan pendapat dalam aksi mogok kerja dapat terwujud secara maksimal.

Daftar Pustaka

1. UUD 1945 Amandemen

2. UU No 9/1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan

4. Media Indonesia, Dari Penganiayaan Hingga Pemenjaraan, 13 Januari 2006

MASALAH PIDANA MATI DI INDONESIA

MASALAH PIDANA MATI DI INDONESIA

I.PENDAHULUAN.

Pidana mati di Indonesia mulai ada pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai di Indonesia yang hanya diancam bagi tujuh macam kejahatan. Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pidana mati itu antara lain telah diancam di dalam sejumlah pasal Kitab Undang-undang Pidana Militer, didalam pasal 13 ayat (1) angka-angka 1 sampai 5 dan pasal 13 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Pnps tahun 1963,tentang pemberantasan kegiatan suversi, kemudian didalam pasal 36 ayat (4) huruf b dan pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, didalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah penggati Undang-undangnomor 21 tahun 1959 tentang memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana ekonomi, dan lain-lain.

Apakah pidana mati itu masih relevant untuk dipertahankan didalam Hukum Pidana Indonesia , dengan harus ,melihat permasalahannya sesuai dengan falsafah Pancasila seperti yang telah dikatakan oleh Profesor Van Hamel yaitu bahwa pidana mati telah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik. Sedangkan membaiknya suatu Negara dengan tingkat keamanan yang baik serta dengan kemajuan teknologi sekarang ini dengan disertai kemakmuran masyarakat yang madani akan menjamin kehidupan negara yang teratur dan tertib sehingga apa yang dimaksudkan dengan hukuman mati tidak lagi diperlukan.

II.PIDANA MATI DI INDONESIA MENURUT KUHP.

Hukuman yang dapat diancam dengan hukuman mati menurut KUHP pasal 10 KUHP adalah kejahatan ;

a.Makar membunuh Kepala Negara pasal 104.
b.Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia , pasal 111 ayat 2.
c.Memberikan pertolongan terhadap musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang pasal124 ayat 3.
d.Membunuh Kepala Negara sahabat pasal 140 ayat 4.
e.Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu , pasal 140 ayat 3 dan 340.
f.Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan membongkar dan sebagainya yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati, pasal 365 ayat 4.
g.Pembajakan di laut , di pesisir, dipantai dan dikali, sehingga ada orang mati pasal 444.
h.Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja -pekerja dalam perusaan pertahanan negara pasal 124 bis.
i.Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang pasal 127 dan 129.
j.Pemerasan dengan pemberatan pasal 368 ayat 2.

III.PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA.

Didalam semua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas pidana mati tersebut setelah diamcamkan secara alternatif dengan pidana -pidana pokok yang lain yakni pada umumnya dengan dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sedangkan menurut pasal 11KUHP pidana mati itu dilakukan oleh seorang algojo yang dilaksanakan oleh seorang terpidana diatas tiang gantungan , yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana.Beberapa ahli hukum mengajukan pendapatnya tentang adanya keragaman cara pandang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yaitu :

a.Prof. Mr. Roeslan Saleh.

“Bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dapat dipandang sebagai pidana.”

b.Moh. Assegaf. SH.

“Mengatakan bahwa pidana mati dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak mengulangi kejahatan orang yang menjalankan pidana mati.”

c.Atmodirono Y. Byaktasocwarta Msf.

“Mengatakan bahwa pidana mati diperlukan untuk menanggulangi penjahat-penjahat yang betul-betul membahayakan masyarakat dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, disamping itu tujuan dari pada pidana mati adalah untuk menakut-nakuti penjahat yang lain agar jangan mengulai perbuatan yang jahat yang dilakukan siterpidana.”

d.Ali Said, SH.

“Ancaman pidana mati masih diperlukan, sebab kalau seseorang mengetahui masih ada ancaman , setidak-tidaknya orang yang akan melakukan kejahatan tersebut akan berhati-hati dan selanjutnya mengenai pelaksanaan pidana mati itu tergantung pada proses bagi jaksa yang menuntut dan bagi hakim yang memeriksa suatu perkara dan memutuskan perkara tersebut.”

e.Dr. J.E. Sahetapy, SH

“Berkesimpulan persoalannyamasa kini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negri telah tidak berhasil apakah pemerintah masih tetap berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati terlalu silau atau buta dalam mengerjakan tujuan mereka untuk membasmi kejahatan demikian silau mereka dalam mengejar tujuan tersebut mereka menganggap pidana matilah satu-satunya sarana yang paling ampuh.”

Tentang kelestarian daripada hukuman mati , maka siapapun aparat penegak hukum harus melihat dari berbagai sudut pandang yang kiranya dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan. Sudut pandang dalam hal pelaksdanaan hukuman mati di Indonesia ada dua yaitu :

a.Pandangan Yuridis.

Padangan ini melihat pidana mati hanya dari segi contual abstraction, dalam arti padangan yang hanya mau melihat pidana mati berdasarkan konsep teori absolud dari aspek pembalasanya dan teori relatif dari aspek menakutkanya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat.
Mayoritas mendapat baik dari kalangan penegak hukum , ilmuan , ahli agama maupun orang awam yang berdasar pandangan ini, tetap ingin dipertahankanya pidana mati di Indonesia dewasa ini.

b.Pandangan Kriminologi.

Meragukan kebenaran yuridis tersebut sebab pandangan ini melihat pidana mati tidak sebagai consepnal astraction, melainkan pidana mati dilihat berdasarkan realita yang ada.
Pendapat-pendapat yang berdasarkan pandangan ini tidak/kurang setuju terhasdap pidana mati karena pidana mati bnyak kekurangan/ kelemahannya dan menurut kenyataan , timbulnya suatu kejahatan ada faktor penyebabnya antara lain faktor ekonomi, gangguan dan pendidikan.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN.

A.KESIMPULAN

1.Pidana mati adalah merupakan suatu macam pidana yang tua dalam usia tapi muda dalam berita dalam arti pidana mati sejak dulu sampai dengan sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra.

2.Banyak pendapat yang pada akhirnya berimbang tentang pelaksanaan hukuman mati ,tetap dilestarikan pelaksanaannya guna dampak deterent bagi para orang yang akan melakukan suatu kejahatan.

B.SARAN.

Pembinaan terhadap aparat penegak hukum tentang cara pandang secara material yuridis dan acara-acara yang mengaturpelaksanaan hukuman , khususnya hukuman mati.
Mencapai suatu tujuan pemidanaan secara akurat maka hukuman mati harus benar-benar dilandasi suatu pemikliran yang luhur sebagai warga negara yang berkeprimanusian yang adil dan beradab tidak semata-mata melaksanakan teori pembalasan.

V.P E N U T U P.

Sehubungan dengan apa yang telah di tuliskan diatas kiranya dapat dijadikan gambaran pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan pelaksanan hukuman mati di Indonesia sehingga apa yang menjadi masukan , koreksi serta saran didalam melengkapi tulisan ini dan tambahan pengetahuan bagi penulis kami ucapkan terima kasih.

ASEP ADI S

PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS
SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

Oleh M. BUDI SA’ARIN,

1.Pendahuluan

Gerakan reformasi yang dilancarkan masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa pada bulan Mei tahun 1997 merupakan gerakan monumental yang menandai adanya upaya penyelamatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai penyimpangan, antara lain praktek demokrasi semu, pelanggaran HAM dan penyimpangan hukum.
Penyimpangan-penyimpangan di bidang hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada masa orde baru membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berkurang. Ditambah lagi dengan euforia reformasi masyarakat saat ini yang menuju ke arah kemerdekaan yang “kebablasan” penyimpangan hukum dan pelanggaran HAM saat ini masih terjadi, bahkan yang dulu dilakukan oleh aparat penegak hukum, sekarang dilakukan juga oleh masyarakat, yaitu dalam bentuk peradilan rakyat / main hakim sendiri. Hal tersebut di atas secara langsung mengakibatkan terhambatnya pengembangan HAM.
Pembunuhan dengan berkedok santet yang terjadi di Banyuwangi, dengan modus operandi peradilan rakyat / main hakim sendiri, juga terjadi di daerah Pangandaran, Ciamis Selatan, Jawa Barat. Seperti di Banyuwangi, di Ciamis, tempat yang indah, tenang dan damai penuh dengan nuansa keagamaan (Islam), seketika berubah menjadi amuk massa dan ladang pembantaian sejumlah orang yang dicurigai sebagai dukun santet.
Sebagai akibat dari peristiwa pelanggaran berat HAM itu, berpuluh orang telah menjadi korban pembantaian secara sia-sia, meninggalkan duka cita yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kehidupan sehari-hari tak lagi menyenangkan, sebagian penduduk terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok-pelosok pedesaan masih trauma terhadap ketukan-ketukan di pintu rumah pada malam hari, yang merupakan modus operandi dari para kelompok pembantai.
Peristiwa di Ciamis ini cukup menggemparkan dan menimbulkan keheranan di berbagai kalangan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kehidupan spritual penduduknya yang mayoritas Islam cukup baik dan masyarakatnya terkenal ramah serta tingkat ekonomi rata-rata masyarakat cukup memadai yang ditopang dari sektor pertanian dan pariwisata.

2.Data dan Permasalahan

Pelanggaran HAM berupa pembunuhan dukun santet di Ciamis berawal dari peristiwa pembunuhan dua orang yang dituduh sebagai dukun santet pada bulan Nopember 1998. Pembunuhan yang pertama kali terjadi tersebut, bermotif dendam pribadi, dilakukan oleh seorang pemuda desa Pager Gunung bernama SENTOT terhadap seorang dukun bernama Tarmadji, yang dicurigai telah membunuh anggota keluarganya. Disusul aksi serupa terhadap seseorang yang secara terang-terangan telah melarang para warga yang berniat mengadakan upacara sesajenan di desa Pager Gunung.
Sejak peristiwa itu, pembunuhan bermotif dukun santet meluas ke berbagai kalangan masyarakat, yang ternyata dari hasil identifikasi Polres Ciamis, bukan saja para dukun santet yang menjadi korrbannya, tetapi termasuk warga biasa yang tak berdosa.
Bagi masyarakat Ciamis sebagaimana juga masyarakat Indonesia lainnya, ilmu santet diyakini memang ada. Ilmu ini digunakan untuk menaklukan seseorang agar hilang ingatan, sakit dan bahkan meninggal dunia tergantung “pasien” yang meminta kepada seorang yang ahli santet (dukun santet) untuk melakukan santet. Di daerah Ciamis, ada beberapa desa yang kental dengan tradisi mistik santet ini, misalnya desa Cigugur, Cisalak, Cibanten, Pager Gunung dan desa lainnya. Di desa-desa ini, bila terjadi kematian atau seseorang yang sakit dengan tidak wajar adalah hal yang biasa yaitu karena santet.
Dari hasil penyelidikan Polres Ciamis, modus operandi dari kasus-kasus pembunuhan tersebut cukup profesional. Terdapat 2 kelompok pelaksana yaitu sebagai pelaksana peculikan dan pembunuhan di lapangan. Operasi kelompok-kelompok itu diawali dengan identifikasi calon korban. Setelah diidentifikasi. Kelompok pembunuh memprovokasi massa dan menghasut massa. Massa yang berhasil dihasut lalu dikumpulkan dan bersama-sama menuju kerumah calon korban. kelompok penggerak massa yang digerakkan mencapai 100 atau 200 orang. Dalam perjalanan mereka sering mengajak partisipasi penduduk pria. Biasanya mereka berkata “ayo, ikut ke tempat Bagong”. Bagong artinya orang-orang yang gemar melakukan santet. Ajakan tersebut adakalanya bersifat sukarela, tapi tak jarang setengah memaksa. Para pelaku juga menjanjikan imbalan bagi mereka yang ikut berperan serta dalam kegiatan pembantaian. Dari ratusan massa tersebut, hanya sekitar 4 atau 5 orang saja yang menjemput calon korban dari dalam rumah dengan cara paksa. Sisanya menunggu tak jauh dari rumah korban.
Umumnya para korban dieksekusi di sekitar rumahnya. Sedangkan kejadian ini disaksikan secara langsung oleh anggota keluarganya. Biasanya korban dihabisi dengan cara dijerat tali plastik pada lehernya ataupun dengan menggunakan senjata tajam. Kerumunan massa yang ratusan jumlahnya turut menyaksikan dan bahkan beramai-ramai ikut berperan dalam pembunuhan tersebut. Dalam situasi demikian, sudah barang tentu tidak ada pembelaan apalagi upaya penyelamatan dari para tetangga. Mereka tentunya berada dalam rasa penuh ketakutan. Merekapun tidak dapat menyaksikan secara jelas karena selain pandangan mereka terhalang oleh kerumunan massa, pembantaian dilakukan dalam keadaan gelapkarena aliran listrik sengaja dipadamkan oleh kelompok tersebut. Mayat korban diangkut massa dengan truck-truck yang telah disiapkan ke sungai Ciwayang Parigi. Dari atas jembatan mayat korban dibuang ke dasar sungai yang konon juga digunakan gerombolan DI/TII membuang mayat-mayat korbannya.
Korban pertama dari rangkaian peristiwa pembunuhan ini adalah Kasna, seorang buruh tani berusia 60 tahun, pembantaian terjadi pada tanggal 24 Nopember 1998. Kasna dihajar dan dibunuh dengan sadis oleh 200 orang tak dikenal di depan anak istrinya. Korban-korban berikutnya terus berjatuhan antara lain Sahrimi, warga dusun Japuh Cirembulan. Ia dijemput dari dalam masjid ketika sedang melaksanakan takbir pada malam Idul Adha 27 Maret 1999. Ia pun diseret dengan terlebih dahulu dijerat lehernya, ke bawah pohon nangka di sekitar masjid, dimana ratusan massa sudah menunggu dan siap membantainya. Kisah pembaiataian serupa dialami Ssaihun, penduduk desa Kawasen, Banjarsari. Ia diseret dari dalam rumahnya pada ranggal 3 April 1999 pukul 22.30 malam oleh segerombolan orang tak dikenal dan ditemukan tewas di bawah pohon sekitar rumahnya. Demikian seterusnya pembantaian demi pembantaian terjadi seolah tiada henti dan menelan korrban yang tidak sedikit jumlahnya , bukan hanya dukun santet tetapi juga meluas ke masyarakat lainnya.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Ciamis, diketahui bahwa jumlah korban sebanyak 37 orang dan menangkap dan memeriksa untuk diajukan ke kejaksaan negeri Ciamis 47 orang pelaku penculikan-pembunuhan yang terdiri dari beberapa orang warga masyarakat dari beberapa daerah atau kampung di wilayah kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis yang terdiri dari ;
a.Kelompok provokator
Kelompok ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Elang bin Sadro, Sentot, Hendrik, Warno, Sutrisno, Darta dan Jumri.
b.Kelompok Pelaksana pembunuhan di lapangan
Yaitu kelompok masyarakat kampung Ciokong, pembunuh bayaran sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang dipimpin oleh Elang bin Sadro, kelompok masyarakat kampung Cikalong, kelompok masyarakat kampung Bojong, kelompok masyarakat kampung Parigi dan kelompok masyarakat kampung Sidamulih yang kesemuanya berada di kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Adapun permasalahan yang hendak kami ungkapkan disini terhadap peristiwa penculikan-pembunuhan di Kabupaten Ciamis diatas adalah ; apakah peristiwa Ciamis di atas merupakan pelanggaran berat HAM ? Apakah bisa dilakukan penuntutan di pengadilan HAM bagi pelaku pembunuhan dan penculikan di atas ? Bagaimana peran Komnas HAM terhadap peristiwa di atas? Bagaimana peran kepolisian khususnya Polres Ciamis dalam mengembangkan HAM ? Hal ini kami anggap penting sehubungan dengan sorotan publik tentang pelaksanaan HAM di Indonesia yang salah satunya adalah peristiwa pelanggaran HAM di Ciamis. Kami berupaya mengupas permasalahan ini dari aspek yuridik-normatif.

3.Pembahasan

a.Pelanggaran Berat HAM
Lingkup pelanggaran HAM yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat HAM sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi yang menjadi kewenangan pengadilan HAM secara garis besar adalah sebagai berikut :
1)Genocide yaitu ; pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental atau fisik.
2)Arbytrary / Extrajudicial killing ; yaitu pembunuhan sewenang-wenang diluar putusan pengadilan.
3)Penghilangan orang secara paksa
4)Perbudakan
5)Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
6)Torture ; penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan, menakut-nakuti atau memaksa dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 RUU Pengadilan HAM disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM adalah “pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun material atau immaterial serta mengakibakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat”. Jenis pelanggaran berat HAM secara terinci dijelaskan pada pasal 5 RUU Pengadilan HAM secara garis besar disebutkan sebagai berikut ;
1)Genocide
2)Membunuh orang atau kelompok orang dengan cara sewenang-wenang di luar batas kemanusiaan dan atau di luar putusan pengadilan.
3)Segala bentuk tindakan yang memaksa terjadinya pengungsian atau pemindahan orang atau kelompk orang atas dasar alasan politik.
4)Menculik dan menghilangkan orang secara paksa
5)Melakukan perbudakan
6)Melakukan diskriminasi
7)Melakukan penyiksaan
8)Merusak, membakar dan atau disertai dengan penjarahan pada instansi vital, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, sarana transportasi atau meracuni obyek-obyek kepentingan umum atau menyebarkan bibit penyakit kepada masyarakat yang dilakukan secara masal
9)Torture ; penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan, menakut-nakuti atau memaksa dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.

Jenis-jenis pelanggaran HAM tersebut di atas sudah merupakan tindak pidana internasional sebagaimana terdapat pada ; Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM), Konvensi Internasional “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genoside’, resolusi PBB tanggal 8 Desember 1992 tentang deklarasi tentang Perlindungan setiap orang dari perlindungan secara paksa, Protocal Ammending the Slavery Convention, Convention Against Torture and Other Cruel inhuman of degrading treatment or punishment.
Bagaimana dengan peristiwa di Ciamis ? Berdasarkan fakta-fakta peristiwa sebagaimana disampaikan di atas, jelas akan adanya pelanggaran berat HAM berupa pembunuhan terhadap orang dengan cara sewenang-wenang di luar batas kemanusiaan dan di luar putusan pengadilan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan berkedok dukun santet. Dari hasil identifikasi korban menunjukkan bahwa tidak semua korban adalah dukun santet. Mereka dibunuh oleh massa yang digerakkan oleh kelompok provokator dengan alasan sebagai dukun santet. Hal ini jelas dilakukan bukan di depan sidang pengadilan pada umumnya yang menjunjung asas praduga tak bersalah tapi dilakukan oleh pengadilan rakyat. Pembunuhan itupun dilakukan dengan cara sewenang-wenang tanpa adanya rasa kemanusiaan dengan cara diikat, dibunuh beramai-ramai, mayatnya dibuang ke sungai bahkan ada pembunuhan yang dilakukan di depan keluarga korban.
Selain dari pada hal tersebut di atas, akibat dari peristiwan ini menyebabkan suasana di daerah Ciamis menjadi tidak tenang, masyarakat Ciamis diliputi rasa ketakutan, khususnya bagi masyarakat pedesaan, terutama pada ketukan pintu di malam hari. Hak asasi manusia untuk memperoleh rasa aman dan tenang menjadi terhambat.

b.Pengadilan HAM

Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HaK Asasi Manusia menyebutkan bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkup peradilan umum. Adapun lingkup kewenangan dari pengadilan HAM ini sesuai pasal 4 Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM maupun pada pasal pasal 4 RUU Pengadilan HAM adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang berat sebagaimana disebutkan di atas.
Ketentuan pidana tentang HAM sesuai dengan sifat UU HAM yang khusus (tindak pidana khusus) dimana salah satunya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pasal 1 KUHP (asas legali tas), bahwa terhadap pelanggaran HAM yang terjadi sebelum berlakunya UU HAM dan Pengadilan HAM tetap dapat diberlakukan ketentuan pidana HAM / berlaku surut (pasal 24 Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, pasal 41 RUU Pengadilan HAM)
Terhadap para pelaku pembunuhan dan penculikan di Ciamis yang telah diajukan ke sidang pengadilan atas perbuatan penculikan- pembunuhan dan telah mendapatkan keputusan yang tetap dari hakim, terhadap hal ini ketentuan pidana HAM tetap menganut asas nebis in idem, sehingga para pelaku tersebut tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan HAM karena telah mendapatkan putusan dari hakim, kecuali bila Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus ini sehingga ditemukan fakta hukum baru tentang pelanggaran berat HAM lainnya yang dilakukan oleh para pelaku tersebut.

Peran Komnas HAM dalam peradilan pidana Hak Asasi Manusia adalah sebagai penyelidik terhadap ada/tidaknya suatu kasus pelanggaran berat HAM (pasal 10 Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, pasal 8 RUU pengadilan HAM). Berkaitan dengan peran Komnas HAM dalam peradilan pidana HAM ini, khususnya pada kasus Ciamis ini, walaupun telah ada para pelaku yang dipidana, namun masih banyak hal yang belum diungkap, misalnya mengenai apakah ada keterlibatan aparat/pejabat negara dalam peristiwa ini ? Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada saat itu isu politik tentang hal ini sangat banyak muncul di berbagai media massa. Pernyataan resmi dari Komnas HAM-pun terhadap peristiwa Ciamis ini belum ada baik pada laporan tahunan maupun pernyataan resmi lainnya. Padahal seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa peristiwa Cimis ini adalah pelanggaran berat HAM dan menjadi sorotan publik baik nasional maupun Internasional yang perlu pengungkapan yang lebih transparan.

c.Peran Kepolisian dalam pengembangan HAM

Mayjen Pol (Purn) Drs Koesparmono Irsan, SH, MBA, dalam makalahnya pada Seminar Polri di luar ABRI, di Sespimpol tanggal 24 Mei 1999, menyampaikan bahwa “ Adalah bodoh kalau kia mengira bahwa Polisi dianggap sebagai musuh utama hak asasi manusia. Sebagai insan manusia dan manusia yang berusaha keras, polisi mempunyai kemampuan untuk berbuat baik dan buruk. Seperti halnya negara dan kekuasaan negara, polisi dan kekuasaan kepolisian dapat menjadi pelindung maupun pelanggar hak asasi manusia.” Tentang hal dapat menjadi pelindung dan pelanggar hak asasi manusia ini dapat kita lihat pada pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan asas Equal Arm, dimana tersangka memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh polisi/penyidik Polri tapi bagaimana dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Polri sendiri terhadap tersangka dimana jelas-jelas upaya paksa itu mengandung perbuatan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hal ini perlu adanya batasan-batasan/limitatif terhadap sejauh mana polisi dapat melanggar HAM seseorang, tentang batasan ini sudah ditentukan / diatur dalam KUHAP.
Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI bahwa dalam tujuan kepolisian RI disebutkan sebagai berikut : “ menja min tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terselenggaranya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi HAM ”. Dari rumusan tujuan kepolisian RI ini jelas bahwa setiap anggota Polri harus menegakkan HAM dalam setiap tindakan kepolisiannya.
Tindakan kepolisian oleh Polres Ciamis dalam rangka penegakan HAM berupa segera melakukan pengamanan wilayah, pembinaan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang terjadi adalah sangat tepat walaupun sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM maupun dalam Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa wewenang penyelidikan pelanggaran berat HAM adan pada Komnas HAM sedang penyidikannya ada pada tim yang dibentuk oleh dan dibawah koordinasi Jaksa Agung (pasal 12 Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM). Namun perlu dilihat kembali bahwa peristiwa penculikan-pembunuhan dan tindakan Polres Ciamis tersebut dilaksanakan pada antara bulam Maret s.d. April 1999, sedangkan Pengadilan HAM sampai saat ini belum dibentuk, Perpu tentang pengadilan HAM baru diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Sehingga tindakan Polres Ciamis dari aspek yuridik normatif dalam pengembangan HAM sudahlah tepat. Hal ini juga dapat dilihat pada pasal 104 Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM ayat (3) ; “Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asaso Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang”, sesuai rumusan pasal ini maka Polri berwenang melakukan penyeldikan dan penyidikan kasus pemculikan dan pembunuhan yang berkedok dukun santet di Ciamis.

4.Penutup
Sehubungan dengan terjadinya peristiwa penculikan dan pembunuhan berkedok dukun santet yang dilakukan secara tidak manusiaw dan biadab terhadap 37 korban di Ciamis pada bulan Maret/April 1999 di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut :
a.Peristiwa penculikan dan pembunuhan berkedok dukun santet yang dilakukan oleh oknum kelompok masyarakat Ciamis dengan cara sewenang-wenang dan biadab dan juga menimbulkan rasa takut bagi warga masyarakat Ciamis pada umumya, dapat dimasukkan sebagai pelanggaran berat HAM berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran hak atas hidup (right to life) berupa extrajudicisal killing/arbytrary.
b.Bahwa aparat penegak hukum telah melakukan proses peradilan umum terhadap para pelaku pelanggaran berat HAM tersebut. Dengan adanya asas nebis in idem maka para pelaku tersebut tidak dapat dikenakan dalam pengadilan HAM nantinya kecuali bila ditemukan bukti baru tentang peristiwa melawan hukum lain dari peristiwa yang telah mendapat putusan hakim peradilan umum tersebut.
c.Guna pengungkapan kasus Ciamis ini lebih transparan, Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan kembali khususnya mengenai keterlibatan aparat/pejabat negara saat itu.
d.Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian wajib menjunjung tinggi HAM, pelanggaran HAM yang dilakukan dalam tindakan kepolisian harus tetap dalam batas/limitatif yang telah ditetapkan.
e.Polres Ciamis telah mengambil langkah yang tepat dengan segera melakukan proses penanganan pelanggaran HAM berupa penyelidikan dan penyidikan pelanggaran berat HAM. Kedepan, bila Pengadilan HAM telah terbentuk, tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran berat HAM ada pada Komnas HAM dan tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Jaksa Agung.
Demikian tulisan tentang pelanggaran berat HAM di Ciamis medio tahun 1999 kami buat sebagai karya penugasan dalam pelajaran Hukum Pidana Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1.Mayjen Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan, SH,MBA, Polisi dan Hak Asasi Manusia, makalah pada seminar Polri di Sespim Polri tanggal24 Mei 1999.
2.Mayjen Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan, SH,MBA, Hak Asasi Manusia, Ubhara Press.
3.Declaration of Human Rights.
4.UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5.Perpu No 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
6.RUU Pengadilan HAM
7.Pernyataan-pernyataan dan Laporan Tahunan Komnas HAM
8.Berbagai informasi di media massa dan kliping tentang pelanggaran HAM di perpusatakaan PTIK

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
SEKITAR TPA SAMPAH BANTAR GEBANG BEKASI

Rina Hastuti Vikara Bhakti

Pendahuluan
Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Salah satu bentuk perubahan sosial adalah pembangunan yang dapat diartikan sebagai bentuk perubahan sosial yang terarah dan berencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat mendasar dari masyarakat yang dinamis, artinya masyarakat terus-menerus mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan warga masyarakatnya. Sehingga sesederhana apa pun masyarakat, selalu terdapat penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah upaya masyarakat dalam mempertahankan hidup. Masyarakat juga berubah menjadi semakin kompleks dan penuh dengan fungsi-fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.1
Dari segi kuantitas, masyarakat di seluruh dunia selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, termasuk Indonesia. Jumlah penduduk terus bertambah setiap hari. Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 2,6 juta jiwa per tahun.2 Jika tidak diatasi atau ditekan, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk. Semakin bertambahnya populasi manusia tersebut merupakan ancaman terbesar bagi masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Apabila populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bumi dan lingkungan untuk memperbaiki sumber daya yang ada. Akibatnya, kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Manusia memerlukan makanan, pakaian, pemukiman, pekerjaan, hingga hiburan. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan harus terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, berdampak pada perlunya pembangunan di semua sektor. Pesatnya pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk itu membawa konsekuensi tersendiri, yaitu terproduksinya limbah atau sampah sebagai ekses dari hasil produksi manusia.
Aktivitas pembangunan dan persoalan limbah atau sampah yang ditimbulkannya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya selalu inheren. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Selama manusia masih bernafas, produksi sampah akan terus berjalan. Kegiatan ekonomi yang memproduksi barang-barang bernilai ekonomi dapat berhenti, tetapi produksi sampah tidak akan berhenti selama manusia masih hidup.3 Membayangkan masa depan bumi, sebuah film anak-anak animasi produksi Amerika yang berjudul WALL.E, mungkin dapat menggambarkan kondisi bumi bertahun-tahun yang akan datang, dimana bumi telah penuh sesak oleh sampah. Tidak ada tanah tersisa yang dapat didiami manusia maupun ditumbuhi tanaman, karena telah dipenuhi timbunan sampah hingga menyerupai gedung pencakar langit. Dan akhirnya sungguh mengenaskan, manusia tersingkir, berkelana di luar angkasa untuk mencari kemungkinan kehidupan di planet lain.
Di Indonesia produksi sampah mencapai 167 ribu ton/hari,4 sedangkan khusus di wilayah DKI Jakarta produksi sampah bisa mencapai enam ribu ton per hari atau setara dengan sekitar 27 ribu meter kubik per hari dan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.5 Volume sampah tersebut diprediksikan akan terus melonjak dengan tingkat kenaikan sekitar lima persen per tahun. Sehingga bisa dibayangkan akan muncul ‘gunung-gunung’ kecil di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) setiap harinya. Persoalan sampah khususnya di Jakarta, selain disebabkan volume sampah yang sangat tinggi, juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam permasalahan tersebut. Sampah merupakan permasalahan manusia, dan apabila tidak terkelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan dan dampak yang makin besar. Hal ini dapat diamati dengan munculnya perubahan-perubahan sosial pada masyarakat di sekitar tempat dibangunnya lokasi pembuangan sampah. Makalah singkat ini akan berusaha menggambarkan perubahan sosial masyarakat terkait isu lingkungan sampah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan, khususnya di sekitar TPA sampah Bantar Gebang Bekasi.

Sampah Bantar Gebang dan permasalahannya
Sejak tahun 1989, lahan seluas 108 hektar di Desa Cikuwil, Ciketing Udik, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi Barat telah dipakai dan dibeli secara bertahap oleh pemerintah DKI Jakarta dari Pemerintah kota Bekasi sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah warga DKI Jakarta.6 Setiap harinya, sampah sebesar 6000 ton milik warga Jakarta dibuang ke TPA tersebut. Namun, seiring dengan era reformasi, gelombang protes warga sekitar terhadap lokasi TPA ini mulai muncul. Ketidakberesan pengelolaan sampah menjadi alasannya, ditambah lagi dengan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang semakin luas. Ada tiga hal yang menjadi masalah penting pada kondisi TPA Bantar Gebang, yaitu bau sampah yang masih belum dapat ditangani hingga saat ini, truk-truk pengangkut sampah yang sering tidak ditutup sehingga cairan lindi berceceran di sepanjang jalan menuju TPA Bantar Gebang, dan adanya TPA liar di luar area TPA resmi yang belum dikendalikan.7
Namun masalah sampah di TPA Bantar Gebang tidak semata persoalan bau busuk dan limbah. Karena di balik itu, persoalan sampah di TPA Bantar Gebang sarat kepentingan.8 Di antaranya, Pemerintah kota Bekasi menuntut agar Pemprov DKI segera membayar dana kompensasi sebagai wujud community development bagi warga di sekitar TPA Bantar Gebang. Dana itu akan digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Bantar Gebang, seperti untuk memperbaiki jalan, menyediakan obat gratis, dan memperbaiki lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, setiap menjelang berakhirnya masa PKS (perjanjian kerja sama) TPA Bantar Gebang selalu muncul gugatan dan polemik. Seperti aksi pagar betis yang dilakukan oleh ratusan orang dari Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang menuntut kompensasi dampak sampah TPA. Warga desa mengaku selama 20 tahun lebih TPA Bantar Gebang dioperasikan, belum pernah menikmati dana pemberdayaan masyarakat tersebut.9
Selain itu, untuk mengurangi pencemaran udara dan air di sekitar pembuangan, masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menghijaukan lahan seluas 108 hektar itu dengan tanaman produktif. Pemprov DKI juga diminta memperbaiki sistem pengangkutan sampah. Karena selama ini pengiriman sampah dari DKI dianggap melanggar perjanjian kerjasama yang telah dibuat, dimana Dinas Kebersihan DKI selalu membuang sampah dalam keadaan basah. Padahal, menurut perjanjian, sebelum dibuang ke TPA, sampah harus dipadatkan dulu supaya cairan lindinya tidak berceceran ke mana- mana. Sebagai bentuk protes terhadap pencemaran lingkungan, warga Bantar Gebang pernah melakukan aksi penutupan secara sepihak. Penutupan sementara oleh Pemda juga pernah dilakukan saat berakhirnya perjanjian kerjasama. Namun kemudian dibuka kembali setelah diperbaharuinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara Pemerintah kota Bekasi dengan Pemda DKI Jakarta yang sepakat untuk bekerja sama dalam mengelola TPA. Pemda DKI Jakarta yang menanggung semua biaya dan Pemda Bekasi yang mengelolanya. Selanjutnya, Pemda Bekasi memberikan tugas pengelolaan TPA pada pihak ketiga, yakni PT. Patriot Bangkit Bekasi hingga saat ini.

Perubahan sosial yang terjadi di sekitar TPA sampah Bantar Gebang
Perubahan sosial mempunyai tiga unsur yaitu adanya proses, terjadi dalam masyarakat, dan menimbulkan dampak (positif maupun negatif). Proses menunjukkan adanya suatu kesinambungan sejak dimulai hingga akhir melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan kurun waktu dan tiap tahap terdapat hasil yang dicapai, meningkat atau sebaliknya.10 Berkaitan dengan masalah Bantar Gebang, proses perubahan sosial mulai dialami oleh masyarakat sejak Bantar Gebang ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir warga Jakarta melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bekasi dan Pemda DKI Jakarta, yang terus diperpanjang hingga saat ini. Perubahan sosial ini terjadi pada masyarakat sekitar Bantar Gebang yang hidup saling berhubungan, sehingga menjadi satuan kehidupan pada suatu lingkungan tempat tinggal11, yaitu di sekitar wilayah tempat pembuangan akhir (TPA). Perubahan yang terjadi berdampak positif maupun negatif, baik pada lingkungan alam maupun masyarakat. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, pada akhirnya tentu berpengaruh pada kehidupan masyarakat, antara lain adalah :
1. Perubahan terhadap lingkungan
Pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan pada umumnya dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, meliputi lingkungan darat, udara, maupun perairan,12 yaitu :
a. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah, ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, adalah menurunnya estetika (tidak sedap dipandang mata).
b. Pencemaran udara yang ditimbulkan sampah, misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO2) nitrogen-monoksida (NO), gas belerang, amoniak dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker, oleh sebab itu harus berhati-hati dalam membakar sampah.
c. Pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah, misalnya terjadi perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikro organisme yang terbawa air hujan, dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 (bahan berbahaya dan beracun) misalnya air raksa (merkuri), chrom, timbale, cadmium, maka akan berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Baterai bekas (untuk senter, kamera, jam tangan) mengandung merkuri atau cadmium, sehingga tidak boleh dibuang di sembarang tempat karena bahan B3 didalamnya dapat meresap ke sumur penduduk.

Berdasarkan komposisinya, sampah DKI Jakarta terdiri dari 55 persen sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik yang didominasi kertas dan plastik. Sumber sampah terbesar adalah dari kawasan pemukiman (52 persen), yang diikuti oleh daerah perkantoran (27 persen), dan kawasan industri (8 persen).13 Pencemaran lingkungan juga terjadi di TPA Bantar Gebang. Pada awal pembangunan TPA, direncanakan pengelolaan sampah akan dilakukan dengan menggunakan teknik sanitary landfill, yaitu penguburan sampah setiap ketinggian 2 meter dengan tanah. Namun konsep ini tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya dengan membuang air limbah sampah langsung ke sungai di sekitar Bantar Gebang. Akibatnya, sawah-sawah di daerah itu ikut tercemar sehingga menghasilkan padi yang berkualitas buruk dan merugikan petani. Hasil panen merosot karena tercemar limbah sampah. Sawah-sawah termasuk padinya, warnanya sudah kehijau-hijauan. Hal ini mengakibatkan hasil panen tidak bagus lagi kualitasnya. Rasa padi tidak enak, penyebabnya, aliran limbah sampah yang langsung ke sungai mempengaruhi tanah di sekitar Bantar Gebang.14 Kondisi ini berdampak pada mata pencarian penduduk yang tidak dapat bertani lagi. Akhirnya, masyarakat berganti pekerjaan menjadi pemulung, pedagang atau mengelola sampah.
Pencemaran udara akibat bau menyengat dari tumpukan jutaan ton sampah dapat tercium hingga radius 15 kilometer. Tinggi tumpukan sampah TPA Bantar Gebang telah mencapai enam meter lebih, hingga mirip gunung sampah yang menjulang. Belum lagi pencemaran akibat rembesan cairan hasil pembusukan sampah (lindi) yang meresap ke dalam sumur air tanah yang digunakan warga. Sampah-sampah basah dan bau itu dibuang dan ditumpuk begitu saja tanpa diolah dengan benar, yaitu dengan cara pengurukan sampah dengan tanah, yang seharusnya dilakukan secara berkala untuk meredam bau. Sebenarnya, sistem ini sudah banyak ditinggalkan negara-negara maju. Mereka telah menyadari bahwa dampak utama sanitary landfill adalah kerusakan lingkungan, sebab sistem ini memiliki sejumlah kelemahan antara lain memerlukan lahan yang luas serta kebocoran ke dalam sumber air yang tidak dapat ditoleransi.15
Kondisi-kondisi di atas menjadi pembawa malapetaka bagi beberapa kelurahan yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang. Karena, tatkala musim kemarau datang, daerah sekeliling TPA diliputi kabut. Kabut ini bukan hanya datang malam hari, melainkan juga siang hari. Kabut ini berbau apek dan menyengat. Akibatnya, para warga terpaksa memakai masker. Keluhan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas setempat meningkat. Saat musim penghujan, jalanan menjadi becek, bau busuk menyebar, air sumur tercemar sehingga tercium seperti kotoran kucing, belum lagi banyaknya lalat, nyamuk dan tikus.16 Kondisi inilah yang terpaksa dinikmati masyarakat sekitar Bantar Gebang, serta sekelompok masyarakat pengais sampah di dalam areal TPA.
Hal yang merugikan juga dialami oleh pemilik tanah di sekitar Bantar Gebang. Bila di daerah lain harga tanah bisa mencapai ratusan ribu permeter, maka di daerah Bantar Gebang harganya jauh lebih rendah, dan peminatnya sedikit. Karena pemukiman di kawasan itu bahkan hingga sekitar Cibubur terkena efek bau dari sampah Bantar Gebang, terutama ketika truk-truk pengangkut sampah melintasi daerah tersebut.

b. Perubahan sosial masyarakat
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa perubahan lingkungan alam dalam rangkaian prosesnya akhirnya mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya sebagai wujud adaptasi mereka terhadap lingkungan, antara lain adalah :
1) Perubahan mata pencaharian
Daerah Bantar Gebang pada mulanya adalah daerah pemukiman dan sebagian penduduk ada yang bertani kecil-kecilan. Namun sejak daerah tersebut dibangun TPA, terjadi perubahan terhadap lingkungan alam yang kemudian berdampak pada masyarakat. Akibat pencemaran lingkungan sekitar Bantar Gebang, tanah tidak layak lagi untuk bercocok tanam. Akibatnya, masyarakat yang semula bermata pencaharian sebagai petani, menjadi bekerja di bidang lain. Antara lain ikut menjadi pemulung, bila cukup modal mereka membuka usaha penerimaan sampah/bandar dari pemulung (menjadi juragan) atau menjadi pedagang. Sebagai pedagang, mereka menjual makanan dan minuman di sekitar TPA, dan pembelinya adalah para pemulung tersebut.
Penggunaan lahan di tiga kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang Bekasi, yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu, sebagai TPA bukan tanpa batu sandungan. Penolakan warga dan ancaman penutupan berkali-kali mewarnai perjalanan beroperasinya lahan penampungan sampah itu. Walaupun keberadaan Bantar Gebang banyak dampak negatif dari sisi pencemaran lingkungan. Namun ada juga sisi positif di bidang ekonomi yaitu, membuka lapangan kerja. Ketergantungan masyarakat, terutama komunitas pemulung, terhadap sampah Bantar Gebang sangat tinggi. Sehingga ketika TPA pernah ditutup untuk sementara, mereka kebingungan, karena penghasilannya menurun. Bahkan mereka melakukan aksi demo ke Pemerintah kota Bekasi, dan menuntut untuk dibuka kembali TPA tersebut.
2) Munculnya perumahan kumuh di sekitar TPA
Saat ini, kantong-kantong pemulung di TPA Bantargebang, berdasarkan data terdapat 1.700 kepala keluarga.17 Mereka merupakan warga miskin, yang tinggal di kebun dan gubuk-gubuk tak layak huni sehingga memenuhi semua kriteria miskin yang ditentukan BPS Pusat. Perumahan kumuh ini, umumnya dibangun secara pribadi maupun oleh bandar / juragan pengelola sampah untuk para pemulung yang direkrut menjadi anggotanya. Sampah-sampah yang ditemukan dan dihasilkan oleh para pemulung kemudian dijual kepada para bandar tersebut. Kehadiran perumahan tersebut, secara otomatis telah membentuk suatu area kumuh di sekitar kawasan bantar Gebang. Di rumah-rumah petak itu, para pemulung tinggal bersama keluarganya, terkadang satu rumah ditinggali dua keluarga.
3) Kemiskinan komunitas pemulung
Hingga saat ini jumlah pemulung yang terdaftar di TPA Bantar Gebang sebanyak 5.000 orang, termasuk pemulung musiman.18 Pemulung ada yang merupakan penduduk setempat, namun banyak juga yang pemulung musiman yang bukan penduduk setempat/pendatang. Mereka umumnya berasal dari daerah Jawa Barat, seperti Indramayu, Karawang, bahkan Sumatera. Ini merupakan konsep hijrah. Mereka datang ke Bantar Gebang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena penghasilan yang tidak menentu sebagai petani di daerah asalnya. Para pemulung terdiri dari kaum pria, ibu-ibu atau anak-anak. Pendapatan yang umumnya diperoleh rata-rata sebesar Rp. 70 ribu perhari. Namun uang itu habis untuk biaya anak-anak sekolah dan makan sehari-hari.
Kondisi para pemulung tersebut memenuhi indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Amrtya Zen19 yaitu Lack of Capability, apabila dilihat secara keseluruhan komunitas pemulung di TPA Bantar Gebang memang tidak memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskian struktural yang menjerat mereka. Lack of Power, posisi tawar para pemulung memang sangat lemah, atau bisa dibilang tidak ada sama sekali khususnya dengan para juragan (bandar pemulung), apalagi mengingat mereka berada pada dasar terendah rantai bisnis sampah ini. Dalam menentukan harga beli barang bekas misalnya para pemulung tidak independen menentukan harga, bahkan untuk memilih pembeli yang lebih baik pun tidak bisa. Karena mereka diharuskan menyetor kepada juragan yang telah memberikan fasilitas kepada mereka. Juraganlah yang memiliki akses jaringan pada pabrik-pabrik daur ulang. Lack of Security, keamanan dalam bekerja memang sangat dibutuhkan, apapun pekerjaanya keselamatan dalam bekerja menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Bekerja sebagai pemulung di TPA memang sangat beresiko tinggi, dari gangguan kesehatan sampai ancaman nyawa yang selalu mengintai mereka. Hubungan mereka dengan para juragan juga sangat tidak aman, hal ini dikarenakan para pemulung diajak oleh para juragan dari daerah asalnya untuk bekerja di TPA Bantar Gebang dan tinggal di gubung-gubug yang disediakan oleh juragan tersebut. Hubungan patron klien seperti ini tentu sangat merugikan para pemulung, karena dari penentuan harga sampah sampai pemecatan ditentukan oleh para juragan. Lack of Opportunity, kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan merupakan hal yang mahal bagi para pemulung. Dari akses modal yang minim, pendidikan yang pas-pas, dan tidak memiliki ketrampilan (skill) pada bidang lain, menjadikan mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan pindah ke pekerjaan yang lebih mapan.
4) Penurunan kualitas hidup
Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan, membuat komunitas ini tidak sempat memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri. Padahal bahaya malaria, diare, masalah pencernaan, demam berdarah, penyakit kulit menular, setiap saat bisa mengancam diri maupun keluarganya yang hidup di sekitar TPA. Belum lagi masalah penyakit pernafasan seperti TBC, Bronchitis, dan sebagainya. Kondisi kesehatan masyarakat di sekitar dan di dalam areal TPA Bantar Gebang patut mendapat perhatian serius. Ketiadaan sanitasi, air yang buruk, tempat tinggal beratapkan seng atau kardus, dengan alas tidur tikar bahkan tanah, adalah kondisi umum yang ditemui pada komunitas sampah Bantar Gebang, sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan komunitas itu.
Kondisi di atas menjadi dilema bagi komunitas Bantar Gebang. Tinggal di Bantar Gebang berarti membiarkan diri dihujani penyakit. Namun, keluar dari Bantar Gebang, berarti tidak ada pekerjaan untuk menyambung hidup. Ditambah lagi pilihan menjadi pemulung di Bantar Gebang merupakan taruhan atas nyawa mereka, dengan adanya resiko kebakaran dan longsor di TPA Bantar Gebang yang terus mengancam jiwa setiap waktu.
5) Himbauan usaha pengelolaan sampah
Salah satu upaya untuk dapat mereduksi volume timbunan sampah di Bantar Gebang, Pemda DKI Jakarta menghimbau untuk menerapkan program 3R (Re-use, reduce, recycle) kepada masyarakat sebelum sampah-sampah tersebut berakhir di TPA Bantar Gebang. Namun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R itu masih terasa kurang. Melalui program ini, warga masyarakat dihimbau agar sampah tidak dijadikan musuh tetapi sebagai sahabat karena sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dikelola menjadi beraneka ragam benda kerajinan. Berdasarkan data KLH pada tahun 2008, sampah yang diolah menjadi kompos dari produksi sampah tersebut hampir 5 persen atau 12.800 ton/hari, sehingga bila dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.20

Penutup
Meningkatnya pembangunan di berbagai bidang berdampak pada semakin bertambahnya jumlah limbah atau sampah yang dihasilkan. Karenanya, masalah sampah merupakan masalah bersama, yang apabila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan kerugian serius. Dampak terhadap lingkungan alam akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yang secara bertahap akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat tersebut sebagai wujud adaptasi mereka terhadap perubahan lingkungan.
Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang di kabupaten Bekasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar dan paling merugikan adalah terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, udara maupun air. Kondisi tanah menjadi tidak subur dan air mengalami penurunan kualitas karena telah tercemar oleh limbah sampah. Demikian pula dengan udara yang menguarkan bau sampah hingga radius berkilo-kilo meter jauhnya. Perubahan kualitas alam tersebut mengakibatkan perubahan sosial, serta berbagai reaksi sosial dari masyarakat. Ada yang menentang kehadiran lokasi tersebut karena sangat terganggu dengan dampak pencemarannya, namun ada juga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai sumber penghasilan. Kehadiran TPA ternyata juga ada dampak positifnya, yaitu membuka peluang di sektor ekonomi dan kesempatan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Masyarakat yang berasal dari luar Bantar Gebang pun berdatangan kesana untuk memperbaiki nasib, walaupun hanya dengan bekerja sebagai pemulung.
Perubahan sosial lainnya yang terjadi adalah munculnya perumahan kumuh yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang yang didiami oleh para pemulung, baik pemulung musiman maupun tidak, yang tentunya menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Munculnya pola patron klien antara pemulung dan bandar/juragan, dimana hasil kerja pemulung sangat ditentukan oleh sang patron, terutama dalam hal penentuan harga. Dan yang paling mengenaskan, akibat dari kemiskinan dan demi mencari nafkah, komunitas pemulung kurang memiliki kepedulian terhadap rendahnya kesehatan dan keselamatan diri. Padahal tingkat bahaya bekerja di sekitar TPA sangat tinggi, seperti bahaya longsor dan kebakaran.
Oleh sebab itu, masalah sampah tidak hanya dapat diatasi oleh masyarakat saja, namun membutuhkan campur tangan aktif dari pemerintah. Apalagi penentuan lokasi tempat pembuangan sampah ditentukan oleh pemerintah, yang pastinya telah memperhatikan dan memperhitungkan analisis dampak lingkungannya. Pengelolaan sampah oleh pemerintah maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, harus dilakukan secara serius dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang tepat serta menggunakan bantuan teknologi. Hal ini sangat diperlukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan serta merugikan kehidupan masyarakat banyak. Partisipasi aktif masyarakat untuk peduli lingkungan juga sangat diharapkan, sehingga sampah tidak hanya semata-mata berakhir di TPA saja, tapi dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan dapat mengurangi volume sampah. Apabila lingkungan alam terpelihara dengan baik, maka akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakat menuju ke arah yang baik pula.

Jakarta, Mei 2009

DAFTAR PUSTAKA

Buana, Rusna Djanur, Pemkot Depok: Bergulat Melawan Sampah, Depok: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Depok, 2004.

Dahniel, Rycko Amelza, ”Perubahan Sosial: Revolusi atau Evolusi Sosial”, Makalah tugas kuliah PPS KIK UI, 10 Maret 2004.

Berbagai sumber berita dan informasi yang diunduh dari internet.

FENOMENA TAWURAN PELAJAR BERDASARKAN PERSPEKTIF DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY

FENOMENA TAWURAN PELAJAR BERDASARKAN PERSPEKTIF
DIFFERENTIAL ASSOCIATION THEORY
dvdvdsz

I. PENDAHULUAN
Tawuran pelajar merupakan salah satu fenomena kenakalan remaja yang sudah dianggap lazim terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemandangan beberapa kelompok pelajar saling ejek, saling kejar dan saling serang dengan menggunakan batu, kayu, senjata tajam dan alat-alat lainnya sudah menjadi pemandangan yang “akrab” di mata masyarakat. Pemandangan tersebut mudah ditemui di beberapa tempat tertentu dan dapat beberapa kali terjadi dalam sehari terutama pada jam-jam “bubaran” sekolah.
Berita Kompas edisi 29 Juni 1968 telah memuat artikel mengenai tawuran pelajar di Jakarta dengan judul “Bentrokan Peladjar Berdarah” . Meskipun tidak diketahui sejak kapan dimulainya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis tersebut, nampak bahwa sejak tahun 1968, fenomena tawuran pelajar sudah terjadi di Indonesia terutama di Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencegah, mengantisipasi dan menghilangkannya, namun fenomena tersebut nampaknya terus berlangsung hingga saat ini.
Sampai saat ini belum ada data kuantitatif yang jelas tentang jumlah tawuran pelajar. Dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, sebagian besar responden, sekitar 55,9 persen, secara nasional menyatakan bahwa tawuran pelajar makin berkurang, kecuali di Jakarta dan Medan yang mengindikasikan jumlah tawuran pelajar tetap sama bahkan cenderung bertambah . Data Polda Metro Jaya mengklasifikasikan kasus tawuran pelajar sebagai kejadian tawuran warga dan tercatat pada dua tahun terakhir di Jakarta telah terjadi 67 kali tawuran warga. Tahun 2010 telah terjadi 28 kasus dan tahun 2011 dari bulan Januari sampai Agustus telah terjadi 39 kasus .
Kejadian tawuran pelajar terakhir yang sempat menggugah kembali positioning khalayak tentang tawuran pelajar adalah bentrokan antara pelajar SMAN 6 Jakarta dengan insan pers. Bentrokan tersebut terjadi pada tanggal 19 September 2011 sebanyak tiga kali di beberapa area di wilayah Jakarta Selatan, diawali di halaman SMAN 6 Jakarta di Jalan Mahakam I Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan meluas ke dekat Terminal Blok M dan di depan Kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Bentrokan dipicu peristiwa perampasan kaset dan pemukulan terhadap juru kamera Trans7 oleh siswa SMAN 6 Jakarta saat meliput tawuran antara sekelompok pelajar dari SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tawuran pelajar di Jakarta. Upaya-upaya tersebut antara lain: dengan menggabungkan sekolah yang sering tawuran menjadi satu atau memindahkan letak sekolah ke lokasi lainnya untuk memutus permusuhan, namun upaya-upaya tersebut belum menunjukkan dampak sesuai dengan harapan. Kejadian tawuran pelajar SMAN 6 Jakarta dan SMAN 70 Jakarta yang berkembang menjadi bentrokan antara pelajar SMAN 6 dengan insan pers mengindikasikan bahwa konflik tersebut belum sepenuhnya reda. Tawuran pelajar seolah-olah telah menjadi “tradisi” yang tetap lestari, bahkan meluas tidak hanya melawan “sesama” pelajar SMA, tetapi semakin berani mengarah ke pihak-pihak lain.
Pada umumnya, tawuran pelajar diamati para peneliti sebagai kenakalan remaja . Para peneliti menyimpulkan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar , yaitu: (1) Siswa yang terlibat tawuran pelajar berasal dari keluarga yang tidak harmonis; (2) Siswa yang terlibat tawuran berasal dari sekolah yang berkualitas buruk dan berdisiplin rendah; (3) Siswa yang terlibat tawuran adalah siswa yang tingkat kecerdasan dan prestasi belajarnya rendah; (4) Siswa yang terlibat tawuran adalah pecandu narkoba; dan (5) Siswa yang terlibat tawuran berasal dari keluarga yang tidak mampu.
Teori tentang kelima faktor sebagai penyebab tawuran pelajar tersebut telah dipatahkan dengan penelitian oleh pakar kriminologi Muhammad Mustofa dan pakar psikologi Mansoer. Keduanya menyatakan bahwa ketidakberhasilan argumentasi teoritis para peneliti atau pakar sebelumnya karena penelaahannya tidak memperhitungkan tawuran sebagai gejala tingkah laku kelompok yang berbeda dinamika penyimpangannya dengan tingkah laku individu . Menurut mereka, rasa permusuhan yang mendominasi situasi tawuran harus dipahami dalam kerangka dinamika kelompok yang sangat kecil kaitannya dengan karakteristik indiividual anggota kelompok tawuran .
Mansoer (1998) membuktikan bahwa siswa yang terlibat tawuran mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya, sehingga teori yang menyatakan bahwa siswa yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis menjadi mitos yang salah . Pendapat yang menyatakan sekolah yang berkualitas buruk dan berdisiplin rendah sering terlibat tawuran ternyata juga tidak sepenuhnya benar, sebab kenyataannya ada sekolah yang secara akademis tergolong papan atas keterlibatannya dalam tawuran cukup tinggi .
Tawuran pelajar juga tidak dapat dinilai dari berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan prestasi belajar. Faktanya, banyak siswa yang cerdas dan berprestasi yang terlibat tawuran, bahkan mereka mempunyai konstribusi dalam mengatur strategi penyerangan maupun penyelamatan diri bagi teman-temannya . Selain itu, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa siswa yang terlibat tawuran adalah pecandu narkoba, bahkan untuk melakukan penyerangan dan menyelamatkan diri, seorang siswa harus memiliki kesadaran dan kewaspadaan tinggi serta kondisi fisik yang prima .
Selain itu, hasil penelitian Litbang Kompas menunjukkan bahwa tawuran dilakukan sebagai wujud solidaritas pertemanan yang diturunkan oleh senior-seniornya kepada angkatan yang lebih muda . Sebanyak 63,4 persen responden berpendapat bahwa tawuran pelajar diturunkan dari kakak kelas kepada adik-adik kelasnya. Para kakak kelas mengajak, bahkan setengah mengancam adik kelas, agar terlibat tawuran untuk mendukung sekolah. Bukan hanya siswa laki-laki, siswa perempuan pun dilibatkan untuk menyembunyikan berbagai benda untuk tawuran.
Hasil penelitian kedua pakar dan Litbang Kompas tersebut sangat menarik. Fenomena tawuran yang selama ini terjadi perlu dipandang bukan sebagai perilaku individual, tetapi harus dipandang sebagai permasalahan unit kolektif yang terlibat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis menganggap perlu melakukan penelaahan terhadap tawuran pelajar sebagai perilaku kolektif yang seolah-olah telah menjadi tradisi di kalangan pelajar yang melakukan tawuran.
Penulis, dalam tulisan ini, bermaksud menganalisa fenomena tawuran pelajar yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan Differential Association Theory dari Edwin H. Sutherland. Tujuannya adalah agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang sebenarnya menyebabkan “tradisi” tawuran di kalangan pelajar tetap terpelihara sampai saat ini sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upayanya mencegah, mengantisipasi dan menghilangkan tradisi tawuran pelajar. Untuk itu, permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah bagaimanakah fenomena tawuran pelajar dilihat dari perspektif Differential Association Theory?

II. PEMBAHASAN
Teori Differential Association menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :
“(1) Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited; (2) Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This commu¬nication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”; (3) The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour; (4) When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes; (5) The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who inveriably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes; (6) A person becomes delinquent because of an excess of defini¬tion favorable to violation of law over definitions unfavor¬able to violation of law; (7) Differention Association may vary in frequency, duration, priority and intensity; (8) The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns incloves all of the mechanism that are involved in any other learning; dan (9) While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values.”

Tawuran pelajar yang terjadi antara SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta sebenarnya sudah berlangsung lama. Tawuran menjadi hal lumrah antara SMA 70 dengan SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan. Padahal, kedua sekolah itu saling berdekatan, hanya berjarak sekitar 200 meter. Apabila Differential Association Theory dikaitkan dengan fenomena lestarinya “tradisi” tawuran di kalangan pelajar yang marak terjadi, dapat diketahui sebagai berikut:
Preposisi I
Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.
Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh seorang siswa merupakan perilaku yang bukan diwariskan atau diturunkan oleh kedua orang tuanya atau sebagai turunan dari gen (seperti teori Lambroso). Perilaku tawuran pelajar merupakan perilaku yang dipelajari (Learning Theory) seperti halnya dikatakan oleh Robert Havighurt bahwa kehidupan adalah belajar begitu pula dengan kejahatan .
Belajar tidak hanya sebatas akademis, perilaku merupakan hal yang dipelajari juga baik secara sengaja maupun secara alami. Pelajar yang secara usia merupakan masa pencarian jati diri akan mempelajari semua informasi yang masuk kedalam pikirannya. Apabila pada lingkungannya (sekolah) terdapat suatu tradisi tawuran pelajar, maka hal ini juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajarinya baik secara sengaja maupun alamiah karena ia berada pada lingkungan tersebut. Pada lingkungan tersebut, pelajar akan belajar hidup dalam kebersamaan, setia kawan, maupun keorganisasian nonformal (kelompok tawuran).
Para pelajar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tawuran akan mempelajari pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang tawuran. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut meliputi: tahu siapa yang menjadi lawan dan kawan; tahu dan trampil bagaimana cara melakukan tawuran, antara lain: alat yang digunakan, strategi penyerangan, cara penyelamatan diri, cara membantu kawan, dan lain sebagainya; tahu apa yang akan diperolehnya di mata teman-teman di sekolahnya, seperti: ditakuti, disegani, dianggap setia kawan, dianggap “jagoan”, dan dihargai oleh senior-senior dan teman-temannya; tahu konsekuensi yang akan diterima bila tertangkap polisi; tahu cara menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, dan lain sebagainya.
Preposisi 2
Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This commu¬nication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”.
Seluruh pengetahuan mengenai tawuran pelajar dipelajari melalui proses komunikasi dalam interaksinya dengan teman-teman dan senior-senior yang telah memiliki pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan tawuran. Dalam proses komunikasi tersebut terjadi transfer informasi dari pelajar yang senior atau yang sudah berpengalaman kepada pelajar yunior atau yang belum berpengalaman. Komunikasi mereka terjadi dengan intensif di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam seminggu, mereka bersekolah selama 6 hari selama rata-rata 5-6 jam per hari, selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan juga menambah frekuensi komunikasi yang dilakukan. Jadi, tingginya frekuensi pertemuan mereka mendorong komunikasi mereka menjadi semakin intensif.
Preposisi 3
The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.
Tingginya frekuensi pertemuan, intensifnya komunikasi dan tumbuhnya rasa kekeluargaan mendorong timbulnya hubungan personal yang intim diantara pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Hubungan pertemanan berkembang menjadi solidaritas kelompok yang kuat dimana mereka merasa senasib sepenanggungan. Mereka akan semakin dekat seperti keluarga dan siap melakukan apa saja untuk membela keluarganya melawan sekolah lainnya sehingga mereka terdorong untuk belajar cara-cara membela diri dan keluarganya apabila menghadapi kelompok lainnya.
Hubungan personal yang intim tersebut mempercepat proses transfer informasi di antara pelajar-pelajar dalam kelompok tersebut. Transfer informasi berjalan dengan lancar dan berkembang dengan cepat seiring dengan semakin intimnya hubungan personal mereka sehingga mempercepat dan memperkuat proses pembelajaran yang terjadi dalam kelompok tersebut. Hal ini sangat mendukung terpeliharanya tradisi tawuran di kalangan pelajar tersebut.
Preposisi 4
When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.
Apabila kita melihat siaran televisi yang menyiarkan tawuran pelajar yang terjadi antara SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta, terlihat bahwa tawuran yang terjadi bukan secara spontan. Jelas terlihat bahwa tawuran terjadi secara terencana dengan menggunakan strategi, teknik dan pola-pola yang sudah disusun sebelumnya.
Dalam tawuran tersebut, ada seorang pimpinan yang mengatur ritme serangan, kapan saatnya maju dan kapan saatnya mundur serta mengatur pasukannya agar tidak terpecah-pecah pada saat menyerang ataupun bertahan. Kemudian terlihat susunan pasukan yang tertata dimana pasukan yang menggunakan kayu panjang dan rantai berada di posisi depan, sedangkan pasukan yang melempar batu berada di belakang.
Walaupun dengan menggunakan strategi sederhana dan tradisional, namun dapat dilihat bahwa tradisi tawuran pelajar ini merupakan suatu perilaku yang perlu dipelajari baik secara teknik, strategi dan pola-pola yang secara tradisi diturunkan maupun disempurnakan melalui proses komunikasi yang intensif dalam hubungan personal yang intim antara anggota kelompok pelajar tersebut. Keberanian dan sikap nekat para pelajar dalam terlibat dalam tawuran pelajar tersebut menunjukan bahwa terdapat suatu motivasi dan dorongan yang tinggi mengalahkan logika yang ada. Motivasi dan dorongan yang ada dalam suatu kelompok terjadi melalui doktrin-doktrin harga diri menjaga wibawa sekolah, setia kawan antar antar anggota kelompok dan kebersamaan dalam lingkungan kelompok.
Agar menjadi terorganisir seperti tayangan tersebut, mereka perlu mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baik teknis maupun taktis meliputi: siapa yang menjadi lawan dan kawan; cara melakukan tawuran, antara lain: alat dan sarana yang diperlukan dan digunakan, strategi penyerangan, cara penyelamatan diri, cara membantu kawan, pemahaman peran masing-masing dalam strategi kelompok, dan lain sebagainya; tahu apa yang akan diperolehnya di mata teman-teman di sekolahnya, seperti: ditakuti, disegani, dianggap setia kawan, dianggap “jagoan”, dan dihargai oleh senior-senior dan teman-temannya; konsekuensi yang akan diterima bila tertangkap polisi; tahu cara menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti, dan lain sebagainya.
Preposisi 5
The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who inveriably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes.
Pelajar dalam usianya dibawah 16 tahun tergolong ke dalam kategori anak, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak . Perlakukan yuridis terhadap anak berbeda dengan perlakukan yuridis terhadap orang dewasa. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding pendekatan yuridis dalam menyelesaikan perkara-perkara tawuran pelajar.
Secara umum penyelesaian perkara tawuran pelajar diselesaikan secara mediasi antar sekolah atau kelompok yang terlibat atau pembinaan terhadap pelajar yang terlibat. Sangat jarang pelaku tawuran pelajar yang diproses secara hukum, kecuali ada korban meninggal dunia dalam tawuran tersebut. Selain itu, polisi akan lebih intensif memproses para pelajar apabila terdapat barang bukti antara lain sajam atau senjata api dengan UU Darurat, namun apabila pada diri pelajar tidak ditemukan barang bukti, polisi akan lebih mengedepankan pembinaan terhadap mereka.
Lemahnya sanksi hukum sebagai konsekuensi apabila pelajar yang tawuran tertangkap polisi dan adanya peluang tidak diproses apabila tidak ditemukan barang bukti semakin mendorong mereka untuk yakin dan semangat dalam melakukan tawuran. Hal ini mereka pelajari dari kawan-kawannya yang pernah tertangkap atau diproses oleh polisi pada saat atau setelah tawuran. Para pelajar yang pernah tertangkap dan diproses segera membagi informasi dan pengalaman tersebut kepada pelajar-pelajar lainnya sehingga mereka bisa bersama-sama mengantisipasi jeratan-jeratan hukum yang dapat menjeratnya, misalnya: mempergunakan kayu dan gir besi dalam tawuran yang berdasarkan aturan bukan merupakan golongan senjata tajam.
Peluang ini yang dimanfaatkan oleh pelajar untuk lebih membesarkan motivasi dan semangat rekan-rekannya. Mereka cenderung tetap menjaga dan mempertahankan tradisi tawuran pelajar tersebut karena mereka beranggapan bahwa tindakan mereka masih dalam toleransi pelanggaran hukum dan mudah menghindar dengan menghilangkan atau menyamarkan barang bukti bila ditemukan sehingga rasa ketakutan terhadap sangsi hukum yang akan diterima akibat perilaku tawuran pelajar ini tidak ada atau lemah.
Preposisi 6
A person becomes delinquent because of an excess of defini¬tion favorable to violation of law over definitions unfavor¬able to violation of law.
Toleransi yuridis terhadap perkara tawuran pelajar menyebabkan pelajar perpandangan bahwa hukum tidak mudah menyentuh mereka. Bahkan pola pembinaan (wajib lapor, membuat surat pernyataan, jalan jongkok, push up dan lainnya) yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tawuran akan meningkatkan prestisius seorang pelajar di mata pelajar lain karena ada anggapan bahwa apabila seorang pelajar pernah berurusan dengan polisi, ia dianggap lebih jantan, jagoan, berani, semakin berwibawa dan disegani di mata rekan-rekannya.
Besarnya dampak yang diperoleh saat melanggar hukum (dipandang jagoan, disegani, dihormati dan berwibawa oleh rekan-rekannya) mengakibatkan pelajar akan cenderung melibatkan diri terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum agar semakin diakui dalam kelompok tersebut. Hukum dan sangsinya akan semakin dipandang sebagai sesuatu yang harus dilanggar dibanding harus ditaati karena akan berakibat positif terhadap dirinya dalam komunitas dimana ia berada.
Preposisi 7
Differention Association may vary in frequency, duration, priority and intensity.
Proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelompok pelajar pelaku tawuran bukan merupakan proses yang sederhana, namun merupakan proses yang bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas dalam komunikasi antarpersonal dalam hubungan yang intim antar pelajar tersebut mempengaruhi berapa banyak transfer informasi yang terjadi dan berapa cepat proses belajar dilakukan.
Semakin besar frekuensi, semakin lama durasi, semakin fokus prioritas (melakukan tawuran) yang dituju, dan semakin besar intensitas (kepentingan untuk melakukan tawuran) komunikasi, maka semakin intensif komunikasi dan semakin banyak informasi yang dapat ditranfer dan semakin cepat proses belajar terjadi, demikian pula sebaliknya.
Preposisi 8
The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns incloves all of the mechanism that are involved in any other learning.
Proses belajar mengenai tawuran pelajar berlangsung selama pelajar berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan pelajar senior atau yang telah memiliki pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan tawuran pelajar. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus secara intensif sehingga pelajar tersebut dapat belajar dengan baik, serta informasi yang dapat diperoleh, diterima dan dimengerti dengan baik oleh pelajar tersebut.
Preposisi 9
While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values.
Selama proses belajar, pelajar menemukan bahwa tawuran pelajar merupakan cara yang tepat untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki suatu kondisi dimana teman-temannya dapat menghargai, menghormati, segan dan tunduk kepadanya. Dengan melakukan tawuran, ia dapat memperoleh penghargaan, penghormatan, disegani dan ditakuti oleh teman-temannya tersebut. Dorongan itu menimbulkan hasrat yang besar dari pelajar tersebut untuk memilih melakukan tawuran sehingga angan-angannya tercapai.
Ia tidak melihat cara lain untuk mencapai keinginannya, terutama cara-cara yang legal atau tidak melanggar hukum, misalnya berprestasi dalam belajar atau olah raga. Interaksinya dengan para pelaku tawuran menyebabkan tawuran menjadi pilihan yang lebih menjanjikan dan menggiurkan daripada cara-cara lain tersebut. Oleh karena itu, ia lebih memilih tawuran sebagai sarana mencapai tujuan meskipun resiko dan konsekuensi yang mungkin diterimanya cukup besar dan dapat membahayakan dirinya.
Berdasarkan pembahasan di atas, selama terjadinya proses belajar dalam interaksi antara pelajar dengan pelajar-pelajar lain telah terjadi suatu transfer budaya dari generasi ke generasi di kalangan pelajar pelaku tawuran. Budaya yang ditransfer adalah budaya tawuran yang merupakan budaya yang berlaku secara umum di lingkungan sekolah tersebut sehingga budaya tersebut dapat tetap lestari dan terjaga dari generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan Teori Cultural Transmission dari penelitian yang dilakukan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay.
Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa ada korelasi antara tingkat kejahatan di suatu area dengan kecenderungan orang yang tinggal di area tersebut untuk ikut melakukan kejahatan. Semakin tinggi tingkat kejahatan di suatu area, maka semakin besar kecenderungan orang yang tinggal di lingkungan tersebut untuk melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kejahatan di suatu area, semakin kecil kecenderungan orang yang tinggal di lingkungan tersebut untuk melakukan kejahatan .
Cultural transmission dalam penelitian Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay berlaku pula dalam proses belajar mengenai tawuran. Pelajar yang belajar di sekolah yang sering terlibat tawuran akan cenderung lebih mudah untuk terlibat tawuran daripada pelajar yang belajar di sekolah yang tidak terlibat tawuran. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan sekolah yang sering terlibat tawuran banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelajar untuk memilih tawuran daripada tidak melakukan tawuran. Faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Mudahnya mereka mengakses pengetahuan mengenai tawuran melalui hubungan antarpersonal dengan teman-teman di sekolahnya;
b. Mereka langsung disajikan suatu fakta bahwa dampak melakukan tawuran lebih menguntungkan daripada tidak melakukan tawuran. Mereka dapat lebih dihargai, ditakuti dan disegani oleh teman-teman yang lain sebagaimana teman-teman yang telah melakukan tawuran sebelumnya;
c. Mereka dapat mengetahui bahwa resiko melakukan tawuran lebih kecil karena sistem hukum banyak memiliki toleransi dalam menangani tawuran, misalnya: pelaku tawuran tidak akan diproses bila tidak ada korban maupun barang bukti yang diperoleh; dan
d. Mereka lebih memilih melakukan tawuran karena merasa bahwa keuntungan yang diterimanya (penghargaan, penghormatan dan pengakuan dari kawan-kawannya) melebihi keuntungan apabila ia menempuh cara lain (berprestasi dalam belajar atau olah raga).

III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa fenomena tawuran pelajar dilihat dari perspektif Differential Association Theory terjadi melalui proses belajar dalam interaksi dengan lingkungan sekolah di mana pelajar tersebut berada. Proses belajar berlangsung secara intensif melalui proses komunikasi yang intensif antar anggota kelompok tersebut sehingga transfer budaya terjadi dan budaya tersebut dapat tetap dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi.
Oleh karena itu, disarankan bagi pihak terkait perlunya upaya memutuskan mata rantai transfer budaya tawuran dalam lingkungan sekolah sehingga proses tersebut tidak berjalan dengan baik dan tradisi tawuran dapat hilang dengan sendirinya. Pemutusan mata rantai tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas, durasi, prioritas dan intensitas dalam hubungan interaksi antar individu di sekolah tersebut, misalnya dengan mengatur jadwal masuk kelas antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dengan jadwal masuk pagi dan masuk siang sehingga proses interaksi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Anwar, Yasmin dan Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Nitibaskara, TB. Ronny, Catatan Kriminalitas, cet.1, Jayabaya University Press, Jakarta, 1999.
Nitibaskara, TB. Ronny, Bahan Perkuliahan Perkembangan Sosial dan Kepolisian, disampaikan dalam perkuliahan bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta pada Hari Selasa tanggal 29 November 2011.
Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Wofgang, Marvin, Savitz, Leonard and Johnston, Norman, The Sociology Of Crime And Delinquency, John Wiley and SMS Inc, New York, 1970.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3668 Tahun 1997.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

INTERNET
Kulsum, Kendar Umi, Tawuran Pelajar Tak Kunjung Surut, Litbang Kompas, tanggal 21 Oktober 2011, diakses melalui http://m.kompas.com/news/read/2011/10/21/02385365/Tawuran.Pelajar.Tak.Kunjung pada Hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011.
Suhendi, Adi, Polda Metro Imbau Sekolah Bentuk Sistem Anti Tawuran, Tribunnews.com, 22 September 2011, diakses melalui http://jakarta.tribunnews.com/mobile/index.php//2011/09/22/polda-metro-imbau-sekolah-bentuk-sistem-anti-tawuran pada Hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011.

Penelitian Polri terkait fenomena Tawuran pelajar

PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR

I. LATAR BELAKANG.

Konflik Sosial adalah suatu fenomena yang normal dan natural, konflik bagi terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam setiap perubahan akan selalu menimbulkan suatu konflik sosial. Konflik dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak enak, namun penting bagi pemecahan suatu masalah yang kreatif. Hal ini pada konflik sosial juga diartikan sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma, stabilitas lokal / global, pola keseimbangan, moral, hak milik, kekeluargaan, solidaritas, hidup rukun bertetangga, disiplin dan hukum formal. Hal ini dapat sebagai cerminan didalam suatu bentuk perkelahian antar pelajar, sebab ada beberapa bentuk perkelahian yang sangat berpengaruh didalam lingkungan masyarakat, yaitu :
1. Perkelahian individu, yaitu perkelahian pelajar yang tidak melibatkan orang lain dalam masalah pribadi, biasanya adanya suatu yang tidak senang terhadap pelajar satu dengan pelajar lainnya dan dilakukan di lingkungan sekolah.
2. Perkelahian kelompok, yaitu perkelahian pelajar yang melibatkan banyak orang untuk membantu melakukan perlawanan kepada pelajar yang lain dan dilakukan di luar sekolah, biasanya perkelahian tersebut bukan dengan teman satu sekolahan tetapi dengan sekolah lain.
Hal ini bisa terjadi karena adanya rasa tidak senang, disini bisa dilihat dalam kedekatan lokasi sekolah antara SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70 karena baik dari SMU 06 dengan SMU 70 sama-sama memiliki prestasi yang cukup bagus dalam meraih prestasi itu bisa dilihat dari banyaknya piala / penghargaan prestasi yang diraihnya di berbagai kegiatan, hal ini dapat membuat rasa tidak senang kepada salah satu sekolah yang memiliki prestasi yang sangat menonjol daripada sekolahnya. Rasa iri hati juga menjadi pedoman sebagai terjadinya suatu konflik sosial yaitu suatu perkelahian pelajar, hal ini juga bisa terjadi karena masalah status sosial dari salah satu sekolahan tersebut, misalnya untuk pelajar SMU 06 dalam status sosialnya lebih besar daripada status sosial pelajar SMU 70 hal ini sering terjadi diseluruh pelajar sebab pelajar yang status sosialnya rendah dia akan tersingkir untuk membentuk kelompok yang status sosialnya sama-sama rendah. Dan perasaan tidak puas dengan keputusan sesama pelajar juga menjadi salah satu terjadinya suatu perkelahian antar pelajar, sebab untuk keputusan tersebut seharusnya ada kesepakatan semua orang kalau salah satu saja ada yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil maka akan menjadikan keributan yang berkepanjangan kalau tidak segera di selesaikan.
Dampak dari perkelahian pelajar tersebut dapat berakibat kredibilitas dari sekolah tersebut akan menurun / jelek dilingkungan masyarakat, sebab apabila anaknya nanti masuk kesekolahan tersebut pasti akan ikut serta dalam aksi perkelahian bukannya untuk belajar sebagaimana layaknya para siswa persekolahan. Hal ini memberikan dampak yang serius dikalangan para orang tua murid yang akan memasukkan anaknya ke dalam SMU 06 maupun SMU 70.
Didalam konflik perkelahian pelajar tersebut banyak sekali kelompok-kelompok yang melibatkan para pelajar yang berbagai macam status sosialnya, hal ini disebabkan karena dari pergaulan yang bebas diluar rumah dan juga banyaknya pula yang memiliki masalah keluarga ( BROKEN HOME ). Untuk itu keterlibatan pelajar dari berbagai status sangat menunjang untuk membentuk kelompoknya menjadi besar (dalam hal ini untuk anggotanya). Dari pelajar SMU 06 dan SMU 70 dalam keterlibatannya kebanyakan mengikuti teman-temannya yang telah terlebih dahulu masuk didalam kelompok-kelompok tersebut.
Dalam perkelahian antar pelajar yang disebabkan terhadap adanya rasa tidak senang, rasa iri hati, dan rasa tidak puas terhadap keputusan sangat berpengaruh terhadap suatu kontrol dari guru maupun dari para orang tua murid itu sendiri, sebab kontrol dari para guru dan orang tua itu sangat penting artinya didalam meredam untuk tidak akan timbul masalah perkelahian tersebut. Kontrol itu bisa berupa : perhatian khusus kepada para pelajar dengan memberikan suatu kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan ekstra kurikuler yang mempersulit ruang gerak para pelajar akan melaksanakan suatu rencana kegiatan yang tidak baik, juga perhatian khusus para orang tua kepada anaknya tentang mengetahui jadwal kegiatan anaknya dari berangkat sekolah sampai pulang sekolahnya dan juga adanya peluang waktu untuk anaknya didalam rumah maupun diluar rumah untuk menjauhkan anaknya dari kegiatan – kegiatan yang tidak berguna.

II. ANALISA TEORI KONFLIK.
Dalam masalah perkelahian antar pelajar tersebut kita menggunakan teori dari CHARLES TILLY dalam hal REVOLUSI.
Menurut Charles Tilly , revolusi adalah perkembangan dari suatu gerakan kecil menjadi gerakan besar atau collective action, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
a. Organisasi ; semakin rapi organisasi maka collective actionnya akan semakin kuat, hal ini terjadi apabila organisasi-organisasi kecil bergabung / bersatu menjadi organisasi besar.
b. Mobilisasi ; yaitu adanya kemampuan memperoleh sumber-sumber seperti sumber alam, dana, modal dan lain-lain untuk organisasi.
c. Kepentingan bersama ; collective action akan menjadi semakin besar jika ada kepentingan bersama dalam organisasi tersebut.
d. Kesempatan ; jika muncul kejadian / momentum yang merupakan kesempatan, maka collective action akan terjadi.
Teori ini sangat berhubungan dengan masalah perkelahian antar pelajar yang sering terjadi, sebab teori CHARLES TILLY menerangkan suatu organisasi / kelompok yang memasukkan anggota kelompok bermacam-macam status sosial baik itu pelajar yang kaya maupun pelajar yang miskin tanpa memandang status sosial. Hal ini dengan cepat mengembangkan atau memperbanyak jumlah anggota dalam kelompok tersebut. Dan dalam teori tersebut juga menerangkan bahwa didalam kelompok tersebut itu akan dengan sendirinya memiliki rasa kebersamaan didalam kelompok tersebut.

III. USULAN REKONSILASI.
Pada penelitian tentang perkelahian antar pelajar tersebut dapat disimpulkan dengan memberikan suatu pertanyaan – pertanyaan kepada para pelajar SMU 06 dan SMU 70 yang sebagai tempat untuk mencari data-dat tentang masalah perkelahian tersebut.
Untuk semua responden yang kita berikan dalam masalah konflik sosial terhadap permasalahan perkelahian pelajar antara SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70 mendapat analisa bahwa perkelahian antara ke dua belah pihak memiliki indikasi atau penyebab dari permasalahan perkelahian tersebut. Untuk itu maka dari sindikat 1 binkam A mengumpulkan responden sebanyak 50 orang, yang terbagi dalam dua kelompok atau dalam dua SMU NEGERI di wilayah Bulungan Jakarta Selatan. Dan untuk responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para peneliti menghasilkan beberapa kriteria dalam permasalahan konflik sosial yang mengambil inti permasalahan seputar “KEIKUTSERTAAN DIDALAM SUATU KELOMPOK / GENG”, hal ini menghasilkan beberapa pendapat dalam keikutsertaan di dalam kelompok organisasi yang diluar organisasi sekolah ( OSIS ), antara lain adalah :
1. Pengetahuan adanya kelompok disekolahnya, para responden rata – rata mengetahui adanya kelompok-kelompok organisasi lain selain OSIS.
2. Kebanyakan para responden yang kita jadikan penelitian ini menjawab bahwa para responden tidak pernah masuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.
3. Para responden kebanyakan menjawab tidak mengetahui adanya suatu struktur yang jelas didalam kelompok tersebut.
4. Di dalam kelompok tersebut, para responden menjawab persaingan di dalam kelompok tersebut tidak ada.
5. Banyak para responden menjawab kalau masuk ke dalam suatu kelompok dikarenakan ikut teman.
6. Untuk aturan-aturan di dalam kelompok tidak pernah mengikat oleh para anggotanya.
7. Sangsi yang berlaku di dalam kelompok tersebut tidak ada kalau para anggotanya melanggar aturan yang berlaku di dalam kelompok tersebut.
8. Hubungan di dalam, antara kelompok dengan sekolah sangat baik itu di lihat dari banyaknya para responden menjawab pertanyaan tersebut.
9. Kebanyakan para responden di dalam kelompoknya tidak memiliki peranan penting, responden cuma hanya kebanyakan sebagai anggota kelompok tersebut.
10. Responden mengatakan untuk hubungan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok secara baik di dalam sekolah.
11. Untuk para orang tua kebanyakan tidak mengetahui kalau anaknya masuk dalam suatu kelompok diluar dari organisasi sekolah.
12. Para responden menjawab kalau dia tidak mengetahui untuk status dari ketua kelompoknya tersebut dari keluarga yang harmonis apa bukan.
13. Untuk pengguna minuman keras dan obat-obatan ( Narkoba ) di dalam kelompok, responden menjawab tidak pernah kelompok tersebut menggunakan minuman keras dan obat-obatan.
14. Untuk permasalahan terjadinya perkelahian, Para responden mengatakan bahwa permasalahan tersebut timbul karena adanya dendam antara SMU 06 dengan SMU 70 yang pernah dipukulnya.
15. Para responden mengatakan kalau dari pihak Kepolisian juga pernah memberikan suatu pengarahan tentang bahaya perkelahian pelajar tersebut.
Dari pernyataan diatas kami dari sindikat 1 binkam A memberikan contoh pertanyaan yang kita buat untuk para pelajar yang memberikan keterangan tentang bagaimana keterlibatan para pelajar SMU 06 dan SMU 70 tentang keikutsertaan didalam suatu organisasi pelajar yang diluar dari organisasi sekolah, antara lain sebagai berikut :

R E S P O N D E N : WARGA MASYARAKAT.

: SISWA SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70

V A R I A B E L : Pranata Sosial.

DI ISI OLEH PENELITI
No. Responden :
Hari / Tgl. Penelitian : RABU / 03 SEPTEMBER 2003.
Peneliti : SINDIKAT 1 BINKAM A

CARA MENJAWAB : Beri tanda X dalam kotak pada jawaban yang anda pilih !

P E R T A N Y A A N :

1. Apakah saudara tahu bahwa di sekolah saudara terdapat kelompok / geng ?

Tahu Tidak Tahu Ragu-ragu

2. Apakah saudara masuk dalam salah satu kelompok / geng di sekolah saudara ?

Ya Tidak

3. Apakah kelompok tersebut mempunyai organisasi yang jelas ?

Ya Tidak Ragu-ragu

4. Apakah kelompok tersebut ada persaingan antar kelompok di sekolah saudara ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

5. Apa yang mendasari saudara ikut dalam kelompok tersebut di sekolah saudara ?

Ikut Teman Dipaksa Suka Rela Takut

6. Apakah ada aturan-aturan tertentu dalam kelompok tersebut yang mengikat para anggotanya ?

Ya Tidak Tidak Tahu

7. Apakah ada sangsi apabila anggota kelompok tersebut melanggar aturan dari kelompok itu ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

8. Apakah ada tujuan-tujuan tertentu saudara ikut dalam kelompok tersebut ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

9. Apakah saudara merasa sekolah saudara lebih baik dalam segala hal ?

Ya Tidak Tidak Tahu

10. Bagaimanakah hubungan antar kelompok dalam sekolah saudara ?

Baik Tidak Baik Tidak Tahu

11. Apakah saudara mempunyai peran dalam kelompok saudara ?

Ya, sebagai ………………………………………..

Tidak.

12. Bagaimana peran saudara dalam kelompok tersebut ?

Sangat Aktif Aktif Biasa Saja Tidak Aktif

13. Bagaimana hubungan antar Individu dengan Kelompok ?

Sangat Baik Baik Biasa Tidak Baik

14. Bagaimana hubungan Kelompok dengan Kelompok lain di sekolah saudara ?

Sangat Baik Baik Biasa Tidak Baik

15. Apakah sekolah saudara mengijinkan kelompok tersebut eksis di dalam setiap kegiatan dalam sekolah ?

Ya Tidak Tidak Tahu

16. Apakah orang tua mengetahui dan berperan aktif dalam kelompok saudara ?

Ya Tidak

17. Apakah peran Ketua Kelompok sangat dominan dalam perannya ?

Ya Sedang-sedang Tidak

18. Apakah Ketua Geng dari keluarga yang harmonis ?

Ya Tidak Tidak Tahu

19. Apakah mata pelajaran atau jurusan pendidikan sebagai pilihan mereka ?

Ya Tidak Tidak Tahu

20. Apakah mereka dalam kelompok tersebut pengguna obat-obatan terlarang dan minuman keras ?

Ya Tidak Tidak Tahu

21. Apakah mereka secara bertahap diberikan bimbingan rohani / pendidikan agama ?

Ya Tidak Tidak Tahu

22. Apakah pernah mereka mendapatkan bimbingan dari pihak Kepolisian tentang bahaya perkelahian pelajar ?

Pernah Kadang-kadang Tidak Pernah

23. Apakah disekolah saudara mempunyai siswa perempuan ?

Ada Tidak Ada Ada, namun dominan laki-laki

24. Apakah siswa sekolah anda dengan siswa sekolah SMU 06 / 70, mempunyai dendam sebelumnya ?

Pernah ditodong Pernah dipukul Pernah di………

25. Apakah terjadinya persaingan antara SMU 06 dan SMU 70 karena adanya perebutan fasilitas umum ?

Tidak Ada Ada, Perebutan Halte Bus Ada, perebutan ………

26. Apakah ada persaingan dalam prestasi olah raga antara SMU 06 dan SMU 70 ?

Ada Tidak ada Selalu bersaing

IV. KESIMPULAN.
Konflik merupakan suatu paradoks, penuh kontradiksi dan pesan-pesan yang membingungkan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh para pelajar dalam menimbulkan permasalahan konflik antar pelajar. Untuk itu maka kita melakukan suatu penelitian permasalahan konflik di lingkungan pelajar SMU di Jakarta .
Hal-hal yang berkaitan dengan masalah diatas jelas semua ini adalah tanggung jawab semuanya baik dari guru, orang tua maupun dari diri kita sendiri. Beberapa pokok yang dapat menimbulkan suatu konflik diantara para pelajar, antara lain :
1. Kurangnya perhatian dari para orang tua murid yang selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada sekolah .
2. Adanya kekuasaan yang besar dilingkungannya baik disekolahnya maupun ditempat tinggalnya.
3. Adanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar atau sejalan.
Hal tersebut agar segera mungkin dapat di atasi yang dampaknya akan cepat meluas, sebab hal tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang buruk mengenai makna konflik di kalangan pelajar, maka harus ada seseorang yang mau memberikan suatu penjelasan yang sangat detail kepada para pelajar, agar para pelajar bisa memahami apa itu pemahaman tentang suatu organisasi.

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD
TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

Tugas utama Polri selaku Civilian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polri dituntut sedemikian rupa memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang diwajibkan oleh profesi mereka serta para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang dimana saja dan kapan saja
Bahwa tugas Polisi secara universal selaku Civilian Police di daerah bergejolak membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda secara metode teknis maupun strategi, menghadapi Pluralisme masyarakat Indonesia yang sangat heterogen serta rentan terhadap terjadinya konflik vertikal dan Horizontal membutuhkan suatu daya cipta, rasa dan Karsa yang berasaskan konsep Think Global and Act Local
Apa kemenangan yang paling mutlak ?…. adalah menang perang tanpa harus berperang ( TzunTzu , The Art Of War ), secara universal Polisi termasuk Polri tidak akan pernah terlibat Perang Konvesional kecuali terlebih dahulu sempat dideklarasikan sebagai Combatan menurut Konvensi Genewa . Polisi bukanlah pasukan tempur, kecuali dideklarasikan sebagai bagian dari militer. Penyebutan Polisi bukanlah pasukan tempur mengandung maksud bahwa operasi Kepolisian bukanlah operasi militer. Dalam konteks ini pembatasan model pendekatan polisi dan militer jelas berbeda, sekalipun diwilayah konflik bersenjata yang sama sehingga Polri bekerja tidak menjadi bagian militer.
Bagaimana dengan Pemolisian di NAD sebagai strategi dan falsafah Polri kekinian . ? Saat ini aceh memasuki suatu tahapan baru , setelah konflik melelahkan yang berlansung secara putus sambung selama lebih dari 30 tahun, adalah dengan melakukan perubahan pola Antagonis menjadi Pola peran Protagonis sebagai pembimbing, dan menjadi mitra yang didasari pemahaman bahwa Polri tidak akan mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dibutuhkan kerja sama dalam kesejajaran antara petugas Polri dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah social, tentunya dengan memperhatikan kekhasan dan nilai- nilai moral setempat.

Identifikasi terhadap kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata di NAD :
Profesionalisme Aparat TNI- Polri dalam penyelesaian konflik Aceh.
Tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat TNI –Polri merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).yang menimbulkan luka traumatis masyarakat dan menyuburkan dukungan bagi kelompok GAM , padahal penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Bentuk tindakan kekuatan berlebihan yang ditampilkan oleh Aparat TNI – Polri diwujudkan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti setelah terjadi serangan oleh kelompok GAM terhadap iring-iringan kendaraan maupun Patroli serta Kawasan Kantor dan Asrama serta fasilitas milik umum maupun pemerintah yang sering kali memicu terjadinya kekerasan berlebihan terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian baik berupa pemukulan , penghinaan dan terjadinya penembakan membabi-buta sebagai pelampiasan rasa kesal ataupun kemarahan Aparat saat diserang tak seorang masyarakatpun yang datang untuk menginformasikan rencana serangan. Selain itu juga ditemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain.
Tindakan kekerasan yang ditampilkan diatas memiliki hubungan dengan tingkat Profesionalisme personel yang ditugaskan didaerah konflik, kata profesionalisme yang menunjuk kepada kadar keahlian atau kemampuan setiap personel untuk melakukan dan bertindak secara benar menurut tugas dan tanggung jawab yang dimiliki .
Profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang benar dan tepat porsi serta materi , adanya dukungan terhadap perangkat lunak dan keras yang logis dan masuk akal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs Usman Kasminto saat menyusun Buku Tantangan Polri mengamankan Aceh ( 2003 ) menyebutkan bahwa Polri sebagai organisasi belum mampu menentukan standart kualifikasi kemampuan dan latihan yang harus dijalani setiap personil Polri yang melaksanakan tour of duty ke Aceh , Rekruitment ? juga perlu ditanyakan sudah tepat atau hanya sekedar melaksanakan perintah Mabes Polri?

Peran pers dan persepsi masyarakat .
Simpati masyarakat kearah GAM hal ini didukung oleh keahlian mereka dalam melancarkan PUS (Perang Urat Syaraf ) dan Public Opini setting , berupa tindakan intimidasi dan kontra opini melalui media massa Koran setempat sehingga fakta dilapangan sering kali menyimpang, GAM memahami kekuatan yang dimiliki Media Massa untuk mengontrol dan mencari dukungan rakyat, untuk berbalik membenci Pemerintah dan semua aparat Pemerintahan melalui media setting dengan menekan dan mengancam wartawan untuk dihabisi keluarganya apabila tidak memuat berita seperti yang GAM inginkan sedangkan keberadaan satgas Penerangan yang dikirim dari Mabes Polri , tidak lebih sekedar tukang foto tanpa kemampuan menulis konter opini melalui pemuatan berita di media massa.
Pola pendekatan yang berempati terhadap kebutuhan dasar Manusia
Tugas dan Kewajiban Polisi dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat merupakan entry point untuk mencapai keberhasilan keamanan , Polisi yang memahami kedudukannya ini ibarat seorang salesman yang menawarkan produk berupa KEAMANAN kepada market yakni masyarakat . Wajib dipahami keamanan ( safety, security, surety ,peace ) merupakan barang langka ditengah situasi keamanan yang serba sulit, merujuk kepada Minimanual Urban Guerilla oleh Carlos Marighella
“The role of the urban guerrilla, in order to win the support of the population, is to continue fighting, keeping in mind the interests of the people and heightening the disastrous situation within which the government must act. These are the conditions, harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.”

Taktik gerilya ? apa korelasinya dengan tugas Polisi ? , bahwa organisasi ( GAM ) tidak pernah melihat atau mau tahu dengan kedudukan Polri sebagai , Non-Combatan, Penegak Hukum dan bukan pasukan tempur, sekali dikategorikan “Aparat” ( TNI ,POLRI, Pegawai pemda, guru dan semua pegawai yang mendapat gaji dari NKRI ) adalah musuh, justru keberadaan sebagai anggota Polri merupakan primary target yang harus dihancurkan (culik kemudian dibunuh ) untuk menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat, serta menciutkan nyali dan memancing amarah petugas yang lain agar semakin bertindak represif.
Situasi kemanan yang dihadapi Polri saat itu, merupakan wujud terjadinya ketegangan dan konflik vertikal bersenjata dalam negeri antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda secara frontal berjuang dengan menggunakan senjata
Pengalaman perorangan,sebagai penentu pola Komunikasi & pendekatan terhadap masyarakat.
Frekuensi penugasan yang telah dijalani oleh rekan-rekan di Brimob dalam penugasan Operasi Pemulihan Keamanan berbagai wilayah konflik di Indonesia telah membangun kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang rawan. Rekan rekan kami di Brimob menyadari resiko tugas di daerah Konflik, bahwa kecerobohan dan tindakan arogansi justru akan memberikan pengaruh yang kontraproduktif terhadap keberhasilan tugas dalam rangka memberikan back-up satuan kewilayahan agar dapat melaksanakan kegiatan kepolisian secara optimal.yang menarik beberapa rekan personil Brimob yang kami kenal, menyunting gadis dari daerah Konflik untuk dijadikan Bhayangkari, sehingga sedikit banyak memberikan penilaian positif dan membuka pikiran masyarakat bahwa kedatangan mereka ke daerah- daerah tersebut justru untuk menjalin silaturahmi.Kesadaran yang harus terus menerus ditumbuhkan kepada personil Brimob bahwa tugas utama mereka untuk melindungi keamanan dan keselamatan Rakyat, dihidupkan dengan memberikan perintahtugas yang mengedepankan paradigma “ Apa yang terbaik bagi Rakyat adalah yang terbaik bagi Polri”
Upaya –upaya simpatik yang mengedepankan penghormatan terhadap budaya lokal setempat dalam merebut dan memenangkan hati rakyat sehingga dapat membatasi, menutup dan memutus dukungan rakyat terhadap GAM dilakukan dengan kegiatan counter Opini, developing good Public opinion, pelayanan masyarakat dan pendekatan Agama yang dilakukan di tiap- tiap pos keamanan yang kami miliki di beberapa Gampong dan setiap melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum maupun Operasi Pemulihan Keamanan.
Suatu pengalaman yang menarik adalah ketika rekan di Brimob menyapaikan bahwa” menjadi Dukun juga bisa Memenangkan Perang” bahwa pernah dalam suatu operasi Pemulihan Keamanan seorang anggota Brimob dgn inisial Bripda Y, karena kebetulan memiliki kemampuan pengobatan supranatural, berinisiatif membuka praktek pengobatan tradisional disekitar Pos Brimob di Gampong B di pedalaman Aceh.
Tanggapan awalnya masih biasa biasa saja, hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar Pos Gambong B yang mau datang untuk berobat, namun setelah sekian lama kunjungan masyarakat makin padat lagi, sehingga pengobatan yang biasanya dilakukan 2 kali seminggupun atas permintaan masyarakat dilaksanakan hampir sepanjang minggu .
Menurut penuturan rekan kami, berdasarkan informasi seorang pasien yang datang berobat, pihak GAM wilayah **** yang dipimpin oleh sdr. TGK Nyak XXX pernah melarang masyarakat untuk berobat ke tempat mereka, setiap orang yang datang ke tempat kami akan dicap CUAK dan diancam akan dibunuh.
Berkah bulan puasa datang kepada mereka , seseorang warga desa datang ketempat Brimob untuk berobat, namun tanpa diduga secara sembunyi sembunyi menyampaikan melalui secarik kertas bahwa pada sore hari nanti apabila akan hujan, seorang anggota GAM dari wilayah Gampong S akan melarikan diri dengan menumpang ojek, rencana pelarian akan dilaksanakan saat hujan, dengan harapan bahwa personil Brimob yang sering mengadakan sweeping kendaraan tidak akan memeriksa dirinya, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan beberapa anggota untuk melaksanakan penyergapan, dan Alhamdulilah informasi yang diperoleh dari pasien yang datang ke Pos brimob membuahkan hasil. Pada saat diinterograsi, awalnya tersangka tetap mengelak mengakui dirinya sebagai anggota aktif GAM yang diduga menyimpan 3 pucuk senpi jenis AK 47, sampai akhirnya pimpinan berinisiatif mengundang keluarga tersangka melalui perantara Geuchik Gampong M untuk mendatangkan orang tua dan kakak perempuannya.Upaya pendekatan dengan mendatangkan keluarga tersangka guna menyentuh hatinya awalnya semula gagal, karena masyarakat di daerah Gampong M, sangat trauma terhadap perilaku aparat TNI/Polri yang dulu pernah bertugas disitu, selain adanya intimidasi dari pihak GAM sendiri terhadap keluarga tersangka.
Berpacu dengan upaya opini setting yang dilakukan oleh GAM , pimpinan Brimob akhirnya meminta Bripda Y untuk berbicara langsung dengan keluarga tersangka, setelah keluarga tersangka mengetahui bahwa anaknya ditahan di pos Brimob serta diawasai langsung oleh Bripda Y yang selama ini dikenal sebagai seorang yang sering membantu melalui metode pengobatan tadisional masyarakat setempat, akhirnya keluarga tersangka mau datang dan menjeguk anaknya di Pos Brimob.
Setelah keluarga tersangka datang , maka pimpinan Brimob di pos menyampaikan bahwa putra mereka ditangkap karena terlibat GAM, dan disarankan untuk menunjukkan lokasi penimbunan senjata yang disimpan, pihak keluarga menyanggupi dan memahami apalagi setelah adanya jaminan keselamatan atas putranya.
Akhirnya berakhir sudah petualangan T alias Tengku M setelah semua senjata yang selama ini dipakai untuk menyerang dan meneror penduduk guna menarik pajak ditemukan di areal perkebunan Kelapa Gampong M, sebanyak 3 pucuk senpi ( 2 pucuk AK- 47, dan 1 pucuk M-16 , berikut sejumlah peluru ) sebagai barang bukti, tanpa perlu susah payah melakukan kontak senjata, tanpa perlu adanya pertumpahan darah dan tanpa mengeluarkan sebutir peluru. selanjutnya tersangka T kami serahkan kepada pihak Polsek M untuk dibina sebagai contoh anggota GAM yang telah menyerah secara sadar .
Da’i Brimob
Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai Daerah Serambi Makkah , menjadikan suasana kehidupan keagamaan secara Islam sangatlah kental,ini dipahami sebagai faktor yang dapat menguntungkan operasi pemulihan Keamanan, upaya penugasan Satgas Da’I Kamtibmas oleh Mabes Polri ,secara kasat mata dirasakan belum optimal, seperti diketahui sebagian personil Da’I Kamtibmas yang seharusnya berkunjung ke Meunasah, Pesantren, Masjid, pada faktanya hanya dikumpulkan di aula Polres, demi alasan keamanan dan keselamatan personil yang bersangkutan. ( sebagian anggota Da’I Kamtibmas yang ditugaskan merupakan korban dari penunjukan surat perintah saja, tanpa pelatihan yang cukup mengenai esensi Agama Islam serta kearifan budaya lokal Aceh ) , sehingga motivasi untuk bertugas demikian rendah serta bertugas tanpa dilengkapi alat beladiri yangmemadai.
Melihat kondisi tersebut, kepada setiap pos Brimob dalam jajaran untuk menggalakkan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Yasin secara bersama masyarakat lingkungan sekitar Pos setiap malam jumat, serta apabila memungkinkan melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid di sekitar Pos. Rupanya perintah tersebut ditanggapi secara positif, bahwa dalam jajaran personil Brimob ternyata memiliki banyak potensi “ Da’I Dadakan “ yang sering didaulat untuk memberikan ceramah serta mengajarkan baca tulis Quran kepada anak- anak di beberapa Meunasah yang ada di dekat Pos Brimob.
Tanggapan-tanggapan positif mulai tumbuh dengan ditandai masyarakat berani datang, sekedar ngobrol dengan anggota jaga di Pos, membantu membersihkan Pos, dan yang terpenting adalah informasi tentang dukungan dan kekuatan logistic yang selama ini diperoleh GAM dari warga masyarakat mulai berkurang, dan mereka ( GAM ) kini hanya memperoleh dukungan bersumber dari saudara / kerabat dekatnya saja.
Patroli simpatik
Selain melaksanakan penggiringan, pemutusan dan penangkapan terhadap target operasi yang berhasil diidentifikasi, metode Patroli simpatik dengan berjalan kaki maupun menggunakan ranmor dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Brimob selalu ada dan siap tugas, memberikan efek deterrent kepada GAM agar mobilitas diantara warga semakin terbatas .
Sering saat kami melaksanakan Patroli keluar masuk Kampung , warga masyarakat menanyakan identitas kami apakah berasal dari Pos Brimob di Gampong B, atau apakah kami rekan dari Bripda Y, sungguh suatu keuntungan bagi kami bahwa nama Bripda Y cukup dikenal sebagi seorang dukun yang cukup ampuh mengobati penyakit, manfaat lain yang dirasakan adalah selama 6 ( enam ) bulan bertugas, belum pernah sekalipun rombongan patroli jalan kaki, Kendaraan, Markas dan kegiatan kami diserang oleh GAM ,namun perolehan pucuk senjata milik GAM sebagai bukti eksistensi, juga tidak mengecewakan : 8 (delapan) pucuk senpi ( 1 pck M16, 6 pck AK-47, 1 pck pistol FN ) dan beberapa lembar dokumen serta perlengkapan logistik, diperoleh dari hasil penyergapan di beberapa lokasi.
Penutup
Guna mewujudkan sosok Polri selaku Polisi yang professional perlu adaya perubah kultur kerja organisasi Polri yang selama ini pendekatan dan totalitas pengabdian Bhayangkara lebih mendekati citra diri Militeristik dibandingkan citra diri polisi yang berwatak sipil. Citra diri militeristik ini yang selanjutnya termanifestasi pada sikap pelayanan yang kaku-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis.Padahal dalam pelaksanaan tugas Polri sangat berbeda dengan militer, petugas Polri memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menerapkan diskresi Kepolisia,dengan demikian penanaman jati diri militeristik bersifat kontradiktif dengan konstruksi sosiologi empirik dari fungsi-fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat civillian dalam melayani melindungi masyarakat.

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI Oleh : Chairuddin Ismail

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI
Oleh : Chairuddin Ismail *)

I. PENDAHULUAN
Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (maintaining law and order), penanggulangan kejahatan (fighting crime) dan perlindungan warga (protecting people) terhadap kejahatan (crime) dan bencana (disaster). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, didalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidak tertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.
Disamping itu, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarnya masyarakat itu sendiri. “Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah; bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum”; demikian tulis Charles Reith di dalam bukunya The Blind Eye of History.(Reith : 1942).
Kebijaksanaan pemeliharaan kamtibmas di negara kita, masih bertumpu pada strategi menangkalan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang telah cukup lama dioperasionalkan. Pola ini dalam realita mampu memelihara stabilitas keamanan dalam waktu yang cukup lama. Namun kitapun ditantang untuk menerima kenyataan bahwa ia begitu rentan (fragile) menghadapi tuntutan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Bangunan stabilitas kamtibmas yang katanya menjadi ujung terdepan stabilitas keamanan itu, menjadi porak poranda dilanda ketidaktertiban. kerusuhan. penjarahan dan pembunuhan massal. peledakan bom dan seterusnya.
Aparat keamanan, khususnya Polri, nampak kedodoran tidak berdaya dan keder. Sebahagian warga masyarakat menjadi cemas, namun sebahagian besar lagi tenggelam di dalam euphoria kebebasan seraya menikmati situasi yang serba kacau. Lantas, bagaimana seharusnya kita bersikap. Bagaimana memelihara kamtibmas pada kondisi seperti ini. Apakah strategi penangkalan dan pencegahan masih relevan, ataukah strategi penindasan (repression) yang perlu dikedepankan. Apakah strategi repressif mampu berhadapan dengan kejenuhan massa terhadap otoritas kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan ini, layak dibahas, dikaji bersama, yang pada akhirnya menggiring kita pada suatu kesepakatan, visi bersama menghadapi masa krisis yang belum nampak ujungnya sekarang ini.
Tulisan ini sebagai pengantar diskusi yang disajikan dihadapan peserta Seminar sehari yang bertemakan “Polri Menatap Perubahan”, yang meliputi perbincangan tentang doktrin, kebijakan dan strategi Binkamtibmas pada masa lalu, persoalan-persoalan krisis yang memberi andil pada instabilitas Kamtibmas; selanjutnya bagaimana format pemeliharaan kamtibmas pada masyarakat demokratis. Dari perbincangan tadi diharapkan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terdahulu; sekaligus menjadi masukan bagi kita didalam menatap persoalan bangsa, khususnya dibidang kamtibmas pada masa mendatang.

II. BINKAMTIBMAS DIMASA LALU.
Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi dinamis dan konstruktif untuk mempertahankan eksistensinya dan memelihara keamanan lingkungannya. Potensi yang merupakan proses sosial yang assosiatif ini seyogvanya dibangkitkan dan dimanfaatkan untuk menekan dan mengeliminir proses-proses sosial yang dissosiatif demi terpeliharanya stabilitas kamtibmas, sebagai ujung terdepan stabilitas nasional. Karena itu, Binkamtibmas merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional (national security] yang merupakan conditio sine quanon pembangunan nasional. Binkamtibmas lebih mengupayakan hidup dan berkembangnya peranan dan tanggung jawab masyarakat guna membangun dan meningkatkan daya tangkal, daya tanggap dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan serta dinamika sosial terutama yang berpengaruh terhadap Kamtibmas.
Pemahaman Kamtibmas lalu disepakati sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safely), dan perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Secara sederhana, Binkamtibmas dipersepsikan sebagai rangkaian kegiatan manajerial dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang favourable bagi lancarnya pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, “how to manage the society” dari kacamata social security approach. Dengan persepsi ini. maka permasalahan Kamtibmas dianggap sebagai bahagian dari permasalahan besar dalam arti realita keanekaragaman masyarakat dan karakteristik serta potensinya yang berbeda-beda didalam melangkahkan pembangunan nasional; sehingga sesungguhnya sarat dengan endapan-endapan akar-akar dan potensi ancaman terhadap stabilitas kamtibmas.
Berangkat dari pemahaman ini, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai faktor-faktor sosio struktural dan faktor korelatif kriminogen (FKK), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Police Hazard (PH). PH ini dapat muncul menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya. Dengan demikian, Binkamtibmas dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala repressif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (FKK), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah PH berkembang menjadi peristiwa (AF), sementara upaya-upaya repressif ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan konsepsi Binkamtibmas seperti ini, kebijaksanaan dan strategi penangkalan dan pencegahan sudah barang tentu akan lebih mengutamakan upaya-upaya yang berskala pre-emtif dan preventif, dengan melibatkan segenap warga masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersama-sama memelihara dinamika sosial yang kondusif bagi ketertiban dan keamanan bersama. Adapun upaya-upaya berskala repressif, akan dilakukan sebagai alternatif terakhir (in the last resort) oleh aparat keamanan, khususnya Kepolisian yang menurut undang-undang memang diberi kewenangan untuk melakukannya.
Di dalam tulisan-tulisan resmi, kebijaksanaan umum di dalam Binkamtibmas diarahkan untuk mampu membangun dan membina daya serta kekuatan tangkal masyarakat sehingga mampu menanggulangi setiap kerawanan dalam bentuk dan wujud apapun. Sedangkan sirategi yang dikembangkan adalah : pertama : mengutamakan upaya-upaya penangkalan dan pencegahan tanpa mengesampingkan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum di dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan Kamtibmas; kedua : meningkatkan kesadaran warga masyarakat secara terpadu untuk menumbuhkembangkan kepekaan dan daya tanggap terhadap masalah-masalah Kamtibmas dilingkungan masing-masing dalam suatu sistem Kamtibmas swakarsa.
Dengan demikian, Binkamtibmas oleh Polri meliputi upaya-upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang favourable bagi pembangunan nasional melalui :
Pertama : Penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara tetap tegaknya norma-norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD’45, baik melalui upaya-upaya penindakan maupun pencegahan.

Kedua : Perlindungun. Kegiatan dan upaya yang bertujuan memperkecil dan meniadakan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan setiap individu warga masyarakat.
Ketiga : Pengayoman. Kegiatan pemberian jaminan akan adanya kepastian hukum, bebas dari kekhawatiran, adanya rasa aman damai lahir batin didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keempat : Bimbingan. Kegiatan dan upaya untuk mengajak, mendorong, mengarahkan, merencanakan dan menata setiap prilaku warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar dapat dihindarkan kecenderungan yang merugikan derajat kualitas kamtibmas.
Sebagai suatu kebijaksanaan dan strategi, nampaknya konsep ini cukup komprehensif dan integralistik, namun ternyata kita dihadapkan kepada realita yang tak terbantahkan bahwa konsep ini tidak mampu menghadapi perubahan dan persoalan bangsa, ketika tuntutan reformasi total mulai bergulir kencang. Stabilitas kamtibmas, bahkan juga stabilitas nasional yang kita banggakan selama 3 (tiga) dekade ternyata cukup rentan (fragile), ketika rakyat sudah mulai jenuh dimobilisasi dan “dipasung” hak-hak sipilnya.
Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat serta lain-lajn kebebasan yang telah dibuka oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, ternyata justru lebih menambah rumit dan bahkan memperburuk kualitas Kamtibmas. Atas nama kebebasan (liberty) dan persamaan (egalitarian), otonomi massa menggeser otonomi negara; dengan berbagai perilaku yang sangat mengganggu ketertiban umum. Intervensi politik demikian keras dan luas merambah sektor-sektor hukum dan Perpolisian. Dan celakanya, setiap upaya penindakan (law enforcement) yang dilakukan oleh aparat keamanan dan membawa korban senantiasa dituding sebagai Pelanggar HAM. Karena itu, pekerjaan utama Kepolisian didalam membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining order), dan perlindungan warga dari kejahatan dan bahaya (protecting people) menjadi tumpul, tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan drastis di segenap kehidupan masyarakat ini.
Lantas, apa yang keliru terhadap konsepsi Binkamtibmas ini ? Apa yang keliru terhadap bangsa ini ? Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini.

III. PERMASALAHAN KAMTIBMAS PADA MASA TRANSISI.
Masa transisi dari kekuasaan otoritarian ke kekuasaan yang lebih demokratis, membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap situasi kamtibmas di Indonesia. Lengsernya Presiden Suharto, 21 Mei 1998, ternyata telah membawa perubahan-perubahan besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa fenomena yang dicatat oleh Eep Saifulloh Fatah antara lain : Semakin bertambah panjangnya daftar hak-hak Politik rakyat, semakin meledaknya partisipasi Politik rakyat, percaya diri publik menjadi surplus, melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan; dan bergesernya otonomi negara ke otonomi massa. Fenomena inilah yang secara awarn sering kita sebut sebagai euphoria politik maupun euphoria kebebasan, atas nama demokrasi.
Pada era orde baru hak-hak politik rakyat sangat terbatas, pendek, dan hanya sebatas formalitas belaka. Hak-hak ini hanya muncul menjelang Pemilu, melalui Parpol yang sudah dibatasi. Hak-hak bersuara, berbeda pendapat dengan kekuasaan ditabukan. Hak-hak berserikat digiring pada organisasi yang telah ditunjuk dan direstui oleh kekuasaan. Ketika kebebasan pers terbuka, maka hak-hak politik rakyat semakin bertambah panjang. Hak berdemonstrasi, hak mengajukan protes terhadap kebijakan umum, menjadi lazim, dan seringkali mengganggu Kamtibmas.
Terjadi ledakan partisipasi Politik rakyat, yang semula harus dilakukan hanya pada 3 parpol (PPP, PDI dan GOLKAR), kini menjadi semakin banyak. Lebih seratus Partai Politik di daftarkan menjelang Pemilu 1999, namun yang memenuhi syarat hanya 48 Partai, yang kemudian layak mengikuti PEMILU. Berbagai forum dan gerakan massa secara periodik turun kejalan dengan berbagai atribut seperti Forkot, Fordem, GPI, dll, mengklaim diri mewakili aspirasi rakyat; masih terus berlanjut hingga sekarang ini. Partisipasi seperti ini di suatu sisi memang menjadi ciri masyarkat demokratis. akan tetapi di sisi lain membawa pengaruh terhadap gangguan ketertiban umum, bahkan sering memicu bentrokan & kerusuhan. Setiap partai merasa berhak melakukan arak-arakan keliling kota di atas bus, sepeda motor sambil melambai-lambaikan bendera. mengganggu bahkan mengancam ketentraman warga lain.
Bersamaan dengan itu, percaya diri publik semakin surplus. Kelompok masyarakat atas nama publik ataupun massa cenderung menentang otoritas kekuasaan, yang didalam kehidupan sehari-hari dijalankan oleh Polisi, atau aparat Pemda. Terjadi penjarahan dan penyerobotan tanah pemerintah, pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum, gejala penghakiman oleh massa, merupakan bukti dari gejala ini. Sering terjadi bentrokan antara massa dengan petugas Polisi, kantor-kantor Polisi dibakar hanya karena alasan sepele yang tentunya lebih mempersulit pemeliharaan Kamtibmas.
Fenomena lain adalah melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan. Berbagai tindakan dan perilaku anarkhi didalam masyarakat, konflik horizontal antar penduduk, di Jakarta, Maluku, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya semakin marak, memberi bukti tentang adanya fenomena ini. Kredibilitas kekuasaan meluntur, hukum tidak lagi pada otoritas mengatur pergaulan hidup. Hukum tidak berdaya, dan penegakannya semakin carut marut.
Sementara itu otonomi negara telah tergeser oleh otonomi massa. Semua tindakan yang dilakukan atas nama massa sepertinya harus benar dan legal. Euphoria kebebasan massa semakin menjadi-jadi. Kumpulan orang-orang diluar kota dengan gampangnya memasang barikade di jalan raya dan meminta-minta sumbangan infak untuk pembangunan rnesjid. tanpa merasa risih telah mengganggu dan menghambat perjalanan orang lain. Kelompok orang-orang, bahkan juga anak-anak kecil di kota-kota besar berkumpul ditraffic-light, sekedar ngamen sambil mengharapkan uang dari pemakai jalan. Sebahagian dari mereka malahan melakukan pemerasan dan perampokan secara terang-terangan.
Inilah potret situasi Kamtibmas pasca lengsernya Pak Harto. Bahkan hingga sekarang inipun, ketika Presiden KH. Abdurachman Wahid dan Megawati Sukarno Putri tampil sebagai Presiden yang terpilih secara demokratis, gejala ini belum sepenuhnya mereda. Pertikaian elite Politik, justru mengipas semakin suburnya konflik horizontal, dan rakyat yang tidak berdosa selalu menjadi korban. Permasalahan Kamtibmas menjadi semakin rumit dan komplek. Karena berbagai limbah kegiatan dan proses reformasi politik, ekonomi dan hukum bermuara pada situasi ini.
Permasalahan Kamtibmas bukan lagi sekedar upaya-upaya repressif, preventif belaka, namun menuntut upaya-upaya pre-emptif agar berbagai pihak menyadari dan mau memperkecil akar-akar dan potensi gangguan Kamtibmas; dan tidak malahan menjadikannya sebagai komoditas Politik, atau bargaining power untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
Sementara itu, Polri telah berupaya berbenah diri untuk mewujudkan jati diri Polisi Sipil, semenjak 1 April 1999, setelah dipisahkannya dengan TNI. Akan tetapi upaya ini tidak serta merta akan terwujud, karena berbagai kegiatan dibidang penyidikan terhambat oleh intervensi politik. Berbagai kegiatan dibidang penertiban senantiasa berhadapan dengan otonomi massa. serta kegiatan-kegiatan penindakan yang dilakukannya senantiasa dituding sebagai melanggar HAM. Anggota Polri yang berhadapan dengan kerusuhan mengalami trauma, sama halnya juga pada prajurit TNI. Akibatnya, seringkali terjadi penerapan kekerasan berlebihan, atau bahkan diantara prajurit TNI dan Polri yang saling berhadapan berkelahi untuk hal-hal yang tidak berdasar. Inilah kondisi buruk yang harus ditanggung bersama oleh bangsa ini. Inilah sebahagian ongkos yang harus dipikul akibat penerapan kekuasaan sentralistik otoriter yang mendominasi rakyat dalam waktu yang cukup lama.
Lantas, bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita keluar dari kemelut ini ? Untuk itu pada bagian berikut akan kita diskusikan format pemeliharaan Kamtibmas pada masyarakat demokratis.

IV. PEMELIHARAAN SITUASI KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS
Secara ideal konsepsi binkamtibmas masa lalu. sebenarnya masih relevan dengan tuntutan masyarakat demokrasi. Sumber kekeliruan konsepsi ini dimasa lampau adalah penerapannya yang gemar menggalang kekuatan seraya mengabaikan jaringan (net work). Memobilisasi rakyat laksana massa dan bukan sebagai warga negara. Semua program kamtibmas Swakarsa, Siskamling dan sejenisnya sekedar kerumunan yang sebentar-sebentar bubar, menghilang, dan bukannya barisan yang ajeg. kokoh, berlandaskan preferensi. keinginan dari warga sendiri.
Dalam waktu yang cukup panjang, rakyat dilibatkan dalam simbol-simbol ritual dan upacara yang tidak memiliki kekuatan yang orisinil. Rakyat senantiasa dianggap tidak terdidik, tidak memiliki keinginan-keinginannya sendiri, sehingga semua yang dianggap baik harus digulirkan dari atas oleh sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Terjadilah penyeragaman disemua bidang kehidupan, yang tanpa disadari mencerabut rakyat dari akar-akar budayanya, sehingga program-program tersebut diterima sebagai sesuatu yang asing, tidak berakar dan tidak dirasakan manfaatnya pada kehidupan masyarakat lokalitas.
Karena itu, didalam semangat reformasi yang kini terus bergulir, pemeliharaan Kamtibmas menuntut pula penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian mendasar yang harus dilakukan adalah penyesuaian paradigma perpolisian yakni kedekatan antara Polisi dan warga didalam upaya mencegah, mengurangi akar-akar potensial kejahatan dan ketidaktertiban didalam suatu kampanye program crime prevention secara terpadu. Ini berarti Polisi mengabdi kepada rakyat dan bukan kepada penguasa. Polisi tidak lagi mengandalkan upaya-upaya repressif tetapi lebih persuasif. Tindakan repressif keras hanya dioperasionalkan sebagai alternatif terakhir; jika cara-cara lain tidak lagi mampu memberi solusi.
Dengan paradigma seperti itu, maka pengoperasionalan konsepsi Binkamtibmas masa lampau perlu pula penyesuaian-penyesuaian. Antara lain tentang institusi dan kelembagaannya, sumber daya yang rnendukungnya serta sistein kerja yang memadukannya. terutama pada tataran-tataran taktis. Konsep yang perlu diadopsi adalah Community Policing yaitu gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti meningkatkan resiprositas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian, prioritas-prioritas perpolisian tidak lagi ditentukan dari atas, dari pusat. Tetapi didesentralisasikan pada satuan-satuan kehidupan seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Karenanya nantinya akan terjadi tuntutan-tuntutan spesifik terhadap pelayanan perpolisian yang berbeda disuatu komunitas dengan komunitas yang lain. Selanjutnya, civilianisasi menjadikan perpolisian sebagai suatu yang bersifat personal. Melalui community policing, diusahakan agar warga masyarakat dapat merasakan adanya sentuhan-sentuhan yang bersifat personal, yang tidak terpenuhi melalui patroli bermotor yang selama ini lazim dilakukan.
Sebenarnya dalam tataran konsepsi community policing telah dioperasionalkan cukup lama di Indonesia, melalui Bintara Pembina Kamtibdesa, Siskamling, serta program-program lainnya seperti polisi sahabat anak. Namun suatu hal yang mungkin berbeda adalah prioritas yang dikendalikan dari atas, inisiatif warga dikaburkan, dengan dalih masyarakat masih kurang terdidik dan seterusnya. Kata “Pembinaan”, atau “Pembina” membawa konotasi adanya seseorang atau kelompok orang yang lebih tinggi atau lebih kuasa berhadapan dengan warga yang imferior dan tidak berdaya. Ketika sebahagian besar warga telah terididik, dan banyak yang keluaran perguruan tinggi, maka ia tidak dengan sendirinya menemna konsep ini. Mereka ingin dihargai kebebasannya, ingin diperlakukan setara dalam suatu komunitas yang demokratis. Akhirnya. konsep ini bertepuk sebelah tangan.
Konsep pemeliharaan situasi Kamtibmas pada masyarakat demokratis, yang berbasis community policing masih perlu didukung (support) oleh satuan-satuan Polisi yang responsif, terbuka dan akuntabel. Seirama dengan konsep otonomi daerah, maka community policing, mengembangkan aspirasi masyarakat lokalitas tentang prioritas perpolisian yang bertujuan melenyapkan sumber-sumber kejahatan dan ketidaklertiban (FKK) yang mengendap disegenap sisi kehidupan mereka. Pranata sosial yang ada difungsikan bersama, dipatuhi bersama dalam iklim persamaan dan kebebasan. Petugas-petugas Polisi penertib melakukan kontak personal secara langsung sehingga diperoleh kedekatan dalam suatu dinamika sosial yang wajar. Lembaga-lembaga NGO’S (Non Government Organizations) dan GRO’S (Grassroot Organizations) dibangkitkan, (bukan dimobilisasi) untuk ikut memikul tanggung jawab pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban ini. Kegiatan-kegiatan mereka dimonitor dan dikoordinasi oleh satuan-satuan Polisi terdekat; guna evaluasi dan peningkatan situasi Kamtibmas secara keseluruhan ditingkat Polres, karena kampanye program ini memang ditingkat masyarakat lokalitas.
Tentu saja upaya-upaya ini tidak akan dapat menghilangkan semua bentuk kejahatan dan ketidak tertiban. Karena itu, disiapkan setuan-satuan detektif bagi kejahatan-kejaha’tan konvensional di Polres, sementara untuk kejahatan dimensi baru ditangani oleh detektif-detektif ditingkat Polda. Khusus untuk kejahatan yang berkaitan dengan politik dan luar negeri ditangani oleh Mabes. Sementara itu satuan-satuan penindak seperti PHH, Jihandak, Gegana merupakan satuan-satuan khusus di BKO pada tingkat Polda; yang hanya digunakan untuk upaya-upaya repressif.
Adapun unit-unit penertiban seperti Perintis Sabhara dan Polantas, tetap diposisikan pada satuan-satuan terdekat dengan masyarakat lokalitas, yang bertugas mencegah agar PH tidak berkembang menjadi peristiwa, ditempat-tempat umum dan rawan gangguan Kamtibmas.
Format ini tidak mungkin terlaksana, apalagi berhasil tanpa dukungan dan partisipasi warga masyarakat. Karena kejahatan dan ketidak tertiban serta bencana pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban (“crime is the shadow of civilization”). Kemajuan teknologi pada millenium ke-3 ini menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang penuh risiko (the risk society); yang memerlukan pengamanan dan penertiban. Kita menghadapi risiko dibidang komunikasi ponsel, risiko penggunaan komputer, risiko dalam mengembangkan professi, karier, dan berbagai kehidupan modern. Karena itu pemeliharaan situasi Kamtibmas tidak mungkin dipikul oleh institusi Kepolisian sendiri. Lagi pula, pada masyarakat demokratis, perpolisian perlu memperoleh persetujuan warga, tentunya warga yang law abiding citizen. Pemeliharaan Kamtibmas seperti ini di Inggris dinamakan “Policing bv Consent”.
V. TANTANGAN DAN KENDALA.
Reformasi Polri telah dimulai sejak April 1999 dengan merumuskan perubahan-perubahan Polri pada aspek struktural yang meliputi institusi, organisasi, susunan dan kedudukan; perubahan pada aspek instrumental yang meliputi filosifi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi dan Iptek; serta perubhan-perubahan aspek kultural yang meliputi manajemen sumber daya, manajemen operasional dan system pengawasan oleh masyarakat. Perubahan-perubahan ini akan bermuara pada tata laku, etika dan budaya Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat madani. Pengguliran pemikiran-pemikiran tersebut ternyata tidak semulus harapan semula, Polri menghadapi tantangan dan kendala yang satu persatu secara bertahap harus ditangani secara tepat dan berwawasan kedepan. Tantangan dan kendala yang dihadapi polisi pada era reformasi khususnya dalam membangun kepolisian sipil dapat dilihat dalam tiga aspek : Yuridis, Institusional dan Sosiokultural.
Pada aspek yuridis misalnya, upaya Polri untuk menuangkan di dalam produk-produk undang-undang menghadapi jalur berliku-liku, dan alot, seperti halnya revisi Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1997 dan telah melahirkan Undang-undang No. 2 tahun 2002. Demikian pula penegakan hukum yang harus diterapkan pada masyarakat lokal dengan menggunakan Undang-Undang yang bersifat nasional juga tidak semulus yang diharapkan. Belum lagi masih banyaknya Undang-undang produk kolonial yang belum tuntas disesuaikan dengan tuntutan masyarakat sekarang ini. Tumpang tindih hukum formal juga masih ditemukan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Masih banyak lagi undang-undang yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya reformasi Polri yang sampai sekarang belum terwujud antara lain : Undang-undang status kepegawaian dan penggajiannya, Undang-undang tentang tataran dan kewenangan dibidang keamanan dalam negeri dan sebagai nya.
Pada aspek institusional, reposisi Polri menyongsong otonomi daerah dalam bentuk validasi organisasi Polri tingkat pusat maupun daerah, pengaturan logistik dan anggaran sejak pemisahan dari TNI, pembinaan personil dan pengendalian kariernya, pendelegasian kewenangan bidang operasional dan pembinaan pada tingkat Polda maupun Polres dan sebagainya masih memerlukan waktu dan pentahapan yang cermat serta sosialisasinya.
Pada aspek sosiokultural, misalnya upaya untuk mengoreksi perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh banyak pihak masih cenderung militeristik, Polri menghadapi kendala yang tidak kecil. Upaya kepolisian yang berintikan pekerjaan penyidikan dalam rangka fighting crimes, seringkali dihadapkan pada kentalnya intervensi politik. Begitu pula pekerjaan penerliban dalam rangka maintaining law and order senantiasa berhadapan dengan otonomi massa yang telah menggeser otonomi negara. Dan akhirnya, pekerjaan penindakan (enforcement) amat sering dituding sebagai pelanggar hak azasi manusia. Kendala internal Polri memang tidak dapat terlepas dari sosiokultural pada akselerasi reformasi, sehingga rasa ketidak adilan, rasa ketidak puasan dan rasa ketidak percayaan masyarakat sering kali diekspresikan dalam bentuk perlawanan verbal maupun dengan menggunakan alat kekerasan. penghujatan, penjarahan dan bentuk-bentuk pengrusakan lainnya. Karena itu, membangun Polri sesuai harapan masyarakat tidaklah segampang membalikan tapak tangan. Pembangunan yang memprioritaskan perubahan kultural menuntut perubahan-perubahan pula pada paradigma birokrasi kekuasaan negara; dan mentalitas masyarakat khususnya aspek kultural polisi, senantiasa berkaitan dengan watak sosial masyarakat warga (civics dispositions).

VI. PENUTUP.
Demikianlah perbincangan singkat ini, diajukan kepada para peserta seminar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama khususnya didalam upaya bangsa keluar dari masa transisi ini.

Jakarta, 27 Juni 2002

KEPUSTAKAAN

1. BAYLEY, DAVID H; Police For The Future: Oxford University Press, New York, 1994.
2. ERICSON, RICHARD V & KEVIN D. HAGGERTY ; Policing The Risk Society;. University of Toronto Press; Toronto and Buffalo, 1997.
3. FINLAY, MARK & UNGLEJESE ZVEKIC; Alternatif Gaya Kegiatan Polisi-Masyarakat. Tinjauan Kritis Budaya; Cita Manggel; Jakarta, 1998.
4. FATAH, EEP SAEFULLOH, Bangsa Saya yang Menyebalkan;.catatan tentang kekuasaan yang Pongah; ROSDAKARYA; Bandung, 1999.
5. GOLDSTEIN, Konflik-konflik dan Dilemma dalam Operasi Kepolisian. UK. Police Staff College, Bramshill, terjemahan Polri, 1984.
6. ISMAIL, CHAERUDDIN; Polisi : Demokrasi vs Anarki. Jakarta Citra: Jakarta. 2001.
7. OSBORNE. DAVID & TED GABLER: Mewirausahakan Birokrasi; Terjemahan: Abd. Rasyid. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 1996.
8. SAPTOKUNTORO & WAHYONO: E.d : Tuntutan Masyarakat Terbuka & Kesukaran Mewujudkan Masyarakat Demokratis; Ikatan Alumni ITB. Bandung, 1999