KEJAHATAN

Penembakan terhadap anggota Polri ( lagi ……dan lagi )

Sepanjang bulan juli sampai Agustus tahun 2013 yang kebetulan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan , telah tercatat beberapa kali kasus kejahatan dengan kekerasan termasuk penggunaan senjata api oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan sasaran anggota Polri.

Aksi penembakan yang terjadi dalam waktu berdekatan ini tercatat pada. Sabtu 27 juli 2013 , Aipda Patah. Anggota Polsek Gambir. Tertembak pada dada sebelah kiri. Saat dalam perjalanan menuju tugas , kemudian pada Rabu 7 Agustus 2013 Aiptu Dwiyatna , tertembak pada bagian kepala , saat melintas di jalan Otista Raya Ciputat , sesaat akan berangkat tugas.

Terlepas dari upaya -upaya penyelidikan yang kini digelar oleh kepolisian untuk mengungkap siapa eksekutor dan dalang dibalik peristiwa penembakan terhadap agt polri diatas untuk dapatnya segera diajukkan ke muka hukum adalah bagaimana Polri mengambil sikap sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan peristiwa yang sama dikemudian hari , termasuk didalamnya adalah bagaimana kemudian Polri mampu membina dan mempertahankan stabilitas kamtibmas secara luas ditengah masyarakat.

Dengan tidak menunjuk suatu kelompok ataupun jaringan pelaku kejahatan yang selama ini kerap beraksi dengan menggunakan kekerasan berupa aksi pemboman dan penembakan dan juga dikandung maksud agar tidak menimbulkan bias atas penyelidikan ilmiah yang kini tengah dilakukan pihak kepolisian.

Aksi kekerasan secara sistematis. Dengan sasaran terpilh , menggunakan momentum suatu peristiwa termasuk adanya maksud untuk menimbulkan ketakutan yang menjalar ditengah masyarakat adalah sesungguhnya merupakan konsep dari terorisme itu sendiri.

Ketika aksi teror dilakukan dengan tujuan untuk menebarkan ketakutan yang meluas dalam masyarakat dan khususnya pihak yang menjadi lawan , maka suatu pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk melawan. Dan atau menanggulangi eksistensi teror itu sendiri.

Sebagai sebuah strategi dalam penanggulangan teror , setidaknya terdapat beberapa bentuk strategi yang pernah dan masih diterapkan oleh beberapa negara dengan melihat latar belakang kebijakan negara tersebut dalam menyikapi dan meyakini suatu startegi menanggulangi terorisme setidaknya terdapat 3 macam pendekatan :

pendekatan dalam strategi penanggulangan terorisme antara alain adalah : pendekatan “war on terrorism ” dengan pendekatan totalitas perang dengan gelar militer secara massif.
Pendekatan ” War on Terorrism” digelar dengan 2 pola yaitu : dilakukan secara reaktif , yang berarti menunggu eksistensi teror muncul lebih dahulu baru setealah dilakukan penggebukan secara totalitas sampai ke akar-akarnya.
Pola kedua adalah dengan pelaksanaan yang lebih kepada pre emptive strike ! Yakni suatu entitas mendahului menyerang pihak lawan , sebelum pijak lawan sempat menyerang, menyerang dan menghancurkan lawan jauh diluar pagar wilayah kedaulatan entitas yg seharusnya menjadi sasaran aksi teror.

Praktek. War on terror. Dengan gelar kekuatan militer secara besar-besaran pernah diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya menggulung perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh di dalam negeri seperti aksi penggranatan di di cikini 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke Perguruan Cikini (Percik), tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. Sembilan orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DI/TII.

pada 14 Mei 1962, seseorang yang bernama Bachrum berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baiturahim, tepat ketika presiden Soekarno hendak sholat tiba tiba terdebar letusan pistol yang ternyata ditembakkan oleh Bachrum, Pemberontakan makin memuncak dengan proklamasi pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Pebruari 1958 oleh Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Jombek dan Kolonel Simbolon. Kemudian untuk mengatasi pernberontakan tersebut pemerintah bersikap tegas dengan melakukan Operasi militer.

Operasi gabungan yang dilaksanakan yaitu Operasi Tegas (Untuk Daerah Riau), Operasi 17 Agustus (Untuk Sumatera Barat), Operasi Sapta Marga (untuk Sumatera Timur) dan Operasi Sadar (untuk Sumatera Selatan). Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ditujukan kedaerah Sumatera Barat dengan sasaran merebut pusat militer lawan di Padang dan pusat pernerintahan di Bukit Tinggi. Dari Kodam VII/ Diponegoro mengiriinkan Yon ‑ 438 dan Yon ‑ 440. Dengan operasi tersebut maka kota Padang dan Bukit Tinggi dapat dikuasai dan diduduki. Dengan jatuhnya Bukit Tinggi selesailah operasi pembersihan dan teritorial.

Nama sandi Operasi jaring merah digelar pasca beberapa aksi teror berupa penculikan dan diikuti pembunuhan terhadap aparat pemerintah seperti kepada Mayor Marinir Edianto (Komandan Satgas Marinir Lhokseumawe) yang diculik dekat Lhokseumawe, 29 Desember 1998, Perwira muda itu ditemukan tewas dibunuh bersama Serka Syarifuddin (anggota Kodim 0103/Aceh Utara). Mayat keduanya yang masih berseragam loreng ABRI ditanam berhimpitan satu liang dalam kebun kelapa kawasan Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Dua, 22 Km barat Lhokseumawe. Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998 atau juga disebut Operasi Jaring Merah adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM

Ketika terorisme sebagai sebuah perang yang asimetrik , dilawan dengan pola simetris , dengan menggelar kekuatan militer secara besar-besaran kadangkala justru menimbulkan banyak kecaman dan akan memancing perlawanan-perlawanan sporadis yg makin meluas, saling berbalas dengan kepastian adalah masyrakat yang menjadi korban.

pemerintah Amerika sendiri getol dengan pola pre emptive strike, lewat operasi enduring freedom yang digelar untuk mengejar pelaku dan dalang aksi serangan 911 , Amerika pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban di Afganistan termasuk pemerintahan Sadam Hussein di irak, namun keberhasilan pre emptive strike yang dilakukan Amerika juga memerlukan pengorbanan material dan immaterial yg terbilang banyak.

Penggelaran strategi ” war on terror ” dengan melawan pola peperangan yg aslinya adalah Asimetrik warfare dengan kekuatan militer massif memerlukan berbagai pertimbangan yang sangat teliti. Ketika masyarakat di lokasi peperangan adalah bersifat netral , dengan diibaratkan sebagai pendulum yang bergerak bebas mengikuti polarisasi keuatan yang eksis , maka timbulnya collateral damage di lingkungan masyarakat nantinya akan berpengaruh kemana masyarakat akan menggeser dukungannya , semakin banyak korban ikutan yg timbul di masyarakat maka semakin berkuranglah dukungan masyarakat bagi suatu pihak.

Unsur kehati-hatian dan pertimbangan kemungkinan munculnya collateral damage inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi beberapa pemerintah untuk tidak dengan mudah menggelar peperangan walaupun dengan atas nama menjaga kedaulatan.

Catatan sejarah atas tragedi simpang KKA dan tragedi Beutong Ateuh akhirnya memaksa pemerintah Indonesia untuk menggunakan opsi lain dalam menanggulangi eksistensi teror yang dihadapi, dengan juga dengan Amerika , adanya pengalaman salah sasaran akibat salah tembak rudal yg dibopong UAV predator, yang dipersiakan untuk menghajar pimpinan Taliban dan AlQaeda malah justru meluluh lantakan sekolah dan madrasah yg berisikan anak-anak tidak berdosa.

Kegagalan Pendekatan War on Terror dengan memaksakan menghadapi irregular warfare , asymmetric Warfare dengan pola Symmetric Warfare, telah memaksa beberapa negara mengubah pola pendekatannya kepada Pendekatan yang lebih soft dengan aksi-aksi low profile, diikuti perang opini , terselubung dan aksi aksi pengalihan dan pengelabuan adalah merupakan ciri-ciri khas dari operasi Intelijen yang kerap digelar beberapa negara dalam melawan eksistensi teror.

Ketika pendekatan War on Teror. Lebih menitik beratkan kepada pelaku dan dalang yang harus diberangus , maka pendekatan operasi intelijen lebih menyasar kepada ideologi dan perilaku dari anggota dan jaringan terorisme, maka Deradikalisasi dan Dissangement adalah sebagai bentuk kegiatan penggalangan intelijen dengan menyasar kepada akar permasalahan berupa ideologi yang ditanamkan secara radikal dan perilaku radikal yang diwujudkan dengan aksi teror.

Kecerdasan sebagai akar kata intelligent adalah ruh operasi yg dilakukan dengan kelembutan merangkul , memeluk untuk akhirnya dibuat bertekuk lutut sehingga Ops intelijen akhirnya seperti dua sisi mata uang, ketika kecerdasan dan kelembutan ditampilkan , secara otomatis wajah garang dan bengis juga bersiap untuk ditampilkan.

Adalah merupakan suatu keniscayaan penggunaan kekuatan adalah juga merupakan jalan untuk dapat merangkul dan memeluk suatu pihak lawan
Wajah bengis ops intelijen seperti yang ditampilkan oleh israel lewat agen Mossad dalam pengejaran terhadap dalang aksi black september dan tragedi olimpiade Munich 5 September 1972.

Lewat operasi penutut balas yang digagas PM Golda Meir untuk menghajar pentolan Black September seperti : Mohammad Yusuf El-Najjar , Kemal Adwan dan Ali Hasan Salameh dengan Berbekal kecerdikan dan kenekatan agen agen mossad melancarkan operasi Intelijen untuk menghajar ketiga tokoh pentolan Black September, sehingga pada 9 april 1973 pukul 01.30 pagi sekelompok pasukan komando israel berhasil menyusup ke libanon dan langsung membunuh Mohammad Yusuf El Najjar dan Kemal adwan di dalam markas terkuat PLO .

OPS intelijen juga berisiko menjadi bumerang sekaligus memalukan bagi dinas inteljen suatu bangsa , adalah ketika rangakaian operasi penuntut balas yang digelar Mossad dalam memburu Ali Hassan Salameh harus berakhir dengan kegagalan total ketika terjadi salah sasaran dan penangkapan oleh kepolisian Oslo Norwegia.

Sudah menjadi suratan takdir intelijen adalah ketiga berhasil tidak dipuji , maka ketiga gagal akan dicaci maki , termasuk apabila hilang tidak akan dicari serta lebih parahnya adalah bila tertangkap maka tidak akan diakui, Dengan konteks yang sama ketika pada tanggal 10 November 2001 , terjadi penculikan dan disertai pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay pasca dirinya memimpin Dekrit Papua Merdeka. Tanggal 1 Desember 1999, nama salah satu satuan akhirnya menjadi tercoreng dan dipersalahkan.

Dinamika menghadapi aksi teror yang berlandaskan ideologi radikal haruslah dibangun dari suatu keyakinan bahwa ideologi tidak bisa dimatikan , yang ada ideologi akan terus hidup atau setidaknya akan berhibernasi sementara menunggu faktor internal dan eksternal yangmemungkinkan bagi suatu ideologi menguat dan mengakar kembali serta menular ke khalayak untuk kemudian secara total membangun kekuatan.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat membangkitkan ideologi yang sedang tidur ,menjadi bangkit. Dukungan dana sebagai suatu sumber daya yang memadai, adanya aktor berupa simpatisan , supporter dan leader dari suatu organisasi, adanya Network atau jejaring ideologi Global yang saling membantu secara politik ,
Serta dibumbui oleh stabilitas kamtibmas ,IPOLEKSOSBUD HANKAM dalam negeri.

Sebagai suatu upaya melawan dan menanggulangi eksistensi teror dalam tahapan ketiga adalah dengan pola pendekatan Penegakkan Hukum ” Law enforcement” , ketika pendekatan war on teror dan ops intelijen memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri makan pola penegakkan hukum adalah suatu pendekatan yang hadir untuk melengkapi.

Pola penegakkan hukum dengan menyasar kepada Subyek Hukum , perbuatan Hukum dan akibat Hukum dari aksi teroris pada akhirnya menempatkan teror sebagai suatu perbuatan kriminalitas seperti kejahatan lainnya yang memelukan produk hukum dan perangkat hukum yang mumpuni dan paham bahwa perbuatan teror adalah perbuatan melawan hukum semata namun juga suatu perbuatan melawan hukum yang luar biasa.

Keluar biasaan dari aksi teror sebagai perbuatan melawan hukum ini dilihat dari keberlangsungan aksi yang terus menerus akibat dukungan dana dan simpati yang terus ada, praktek kaderisasi secara pasti , korban yang tidak pandang bulu, dan adanyaketakutan yang meluas ditengah masyarakat.

Keberhasilan teror dan terorisme dalam menyuarakan perjuangan yang diyakini dapat diukur dari bagaimana reaksi dari mereka yang didefenisikan sebagai sasaran, semakin panik , semakin panas dingin dan takut maka semakin berhasil pula pola teror yang dijalankan.

Upaya penegakan hukum memberikan peluang yang lebih luas, tidak seperti pendekatan war on terror dan intelijen ! Aktor negara yang terlibat secara langsung akan lebih banyak, sehingga semakin banyak aktor negara yag terlibat maka persepsi bahwa teroris sebagai musuh bersama kemanusiaan dapat dibangun lebih cepat.

Sebagai suatu perbuatan pidana , aksi terorisme dapat diberangus dengan menggunakan undang- undang anti pendanaan kegiatan terorisme, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tindak pencucian uang , Undang-undang keimigrasian dan produk hukum lainnya yang sifatnya pencegahan maupun penindakan terhadap aksi perkembangan terorisme

Produk hukum dibutuhkan untuk mencegah secara dini setiap faktor yang menyuburkan perkembangan terorisme , dengan membekukan aliran dan sumber dana , menghentikan praktek kaderisasi , menutup akses komunikasi secara online maupun offline guna menyebarkan paham -pham radikal, termasuk untuk mengembalikan kembali mereka mantan teroris ke tengah masyarakat. Dan menghentikan daur balas dendam yang ada.

Kelemahan sekaligus tantangan dalam pendekatan hukum melawan aksi teror adalah upaya penegakkan hukum itu sendiri harus dilakukan secara legal dan proporsional , hukum tidak boleh ditegakkan dengan justru melawan hukum , sehingga syarat formal dan material hukum harus dipenuhi lebih dahulu sehingga seserang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum di depan pengadilan.

Pendekatan hukum juga membatasi upaya penegak hukum agar tidak sewenang wenang menggunakan kekuatan yang dimiliki , sehingga sekedar laporan intelijen semata ataupun sebuah pengakuan saja masih memerlukan proses pengumpulan alat bukti lain yang sah dan lengkap sehingga Hakim akan memiliki keyakinan yang kuat untuk memimpin sidang pengadilan.

Tidak jarang kesan yang muncul adalah pendekatan dengan penegakkan hukum adalah lemah , terlalu toleran dan mencederai keadilan itu sendiri atas nama legalitas hukum dan demokrasi. Kesan lainnya adalah pendekatan hukum menjelma seolah olah menjadi tugas aparat penegak hukum semata , antara. Polisi , jaksa , hakim dan Penasehat hukum saja ,beberapa aktor negara akan cenderung gamang untuk memposisikan dirinya dalam kontes bagaimana ikut mengambil bagian dalam upaya penanggulangan teror lewat pendekatan hukum.

Kembali kepada judul tulisan ini adalah dengan melihat bahwa eksekusi penembakan terhadap beberapa anggota Polri dan termasuk anggota Lapas dilakukan dengan tempo acak , namun menggunakan modus operandi sama , serta sasaran dalam konteks yang sama ( penegak hukum ) tetntunya menyisakan pertanyaan , apakah pelaku dan dalangnya sama ataukah berbeda , apakah suatu kebetulan atau memang serangan yang sistematis.

Ketika ketakutan mulai menjalar khususnya dilingkungan aparat penegak hukum akibat serangan sporadis yang terjadi dalam kurun waktu hampir berdekatan , tentunya membutuhkan suatu pemikiran yang startegis namun praktis menghadapi ketakutan yang menggejala adalah keinginan dari pelaku teror maka resep yang paling mujarab adalah dengan mengubah ketakutan tadi menjadi suatu kehati-hatian dan kewaspadaan

Kehati-hatian dan kewaspadaan secara otomatis akan terbangun dengan pemahaman diri tiap -tiap anggota Polri dan lainnya bahwa tugas mereka sangat berbahaya sehingga diperlukan upaya defensif secara pasif maupun aktif.

Membiasakan diri untuk bertugas secara prosedural dan profesional , dengan mengedepankan pencegahan sebagai pola antisipasi.Taktis dan teknis kepolisian dasar berupa prosedur pengamanan pribadi dan keamanan tugas kembali digalakkan dan dilatihkan termasuk membiasakan membawa dan menggunakan alat perlindungan diri secara efektif saat bertugas.

Upaya lainnya adalah dengan desain lingkungan markas maupun pos-pos pelayanan, adalah suatu apresiasi patut ditujukan kepada jajaran Polres Poso dengam inisiatif menambahkan karung pasir sebagai perkuatan pos guna mengantisipasi kemungkinan serangan teror berupa penembakan dan pelemparan granat yang peluangnya sangat besar terjadi di wilayah Poso.

Back to basic terhadap taktik dan teknis kepolisian serta mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan adalah pilihan- pilihan yang paling rasional untuk menangkal aksi teror yang menyasar kepada anggota polri dilapangan.

20130808-135140.jpg

20130808-135617.jpg

20130808-135630.jpg

20130808-135638.jpg

20130808-135644.jpgfoto milik detik.com

contoh membuat Rencana penelitian tentang :Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban Di Polres Langkat

Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban
Di Polres Langkat

beberapa referensi berikut dapat dijadikan acuan dalam penulisan naskah karya perorangan
akuntabilitas dan pemolisian masyarakat

anton tabah reformasi polri

perkap 07 thn 2008 tentang polmas

rekomendasi arah kebijakan polri

KEARIFAN LOKAL

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK

I. Latar Belakang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain. Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Karena Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
Proses reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 hingga saat ini untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Polri yang saat ini telah melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) atau masyarakat sebagai obyek pelaksanaan tugasnya, berubah menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Sehingga perubahan ini melahirkan model-model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing, Community Based Policing dan Naighbourhood Policing dan akhirnya popular dengan sebutan Community Policing (Perpolisian Masyarakat).
Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Farouk Muhammad, kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup tiga pilar utama yaitu Polri, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat dicerminkan melalui mekanisme FKPM. Selanjutnya unsur Pemerintah Daerah direpresentasikan oleh perangkat pemerintah desa khususnya kepala desa atau lurah. Masing-masing komponen tersebut mempunyai peran dalam mengoperasikan Polmas.
Perpolisian Masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Babinkamtibmas. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Sehingga dengan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.

II. Permasalahan Penelitian
Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra masyarakat. Memahami atau cocok dengan masyarakat, membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga Polri melalui peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polres Langkat, mampu membangun interaksi sosial yang signifikan dengan masyarakat baik dalam tataran manajemen maupun operasional.
Peran Babinkamtibmas dalam tataran manajemen harus mampu memahami bidang manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan perpolisian masyarakat. Sedangkan dalam tataran operasional, peran Babinkamtibmas harus mampu memberikan masukan setiap keputusan dalam persoalan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan solusi sebagai bentuk pelayanan terbaik yang efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Babinkamtibmas sebagai implementasi perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
2. Bagaimana implementasi perpolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat ?
3. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat ?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas pada tataran manajemen maupun operasional. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan suatu strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala implementasi perpolisian masyarakat di Polres Langkat.
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap pimpinan satuan wilayah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan peran Babinkamtibmas sebagai bentuk implementasi Perpolisian Masyarakat dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Kepolisian dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.
IV. Kajian Kepustakaan Konseptual
Menurut Cooper sebagaimana dikutip John W. Creswell, tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto Siagian, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Ilmu Kepolisian tahun 2010 dengan judul tesis “Kemampuan Petugas Polmas Dalam Melaksanakan Tugas Pemolisian Di Polres Simalungun”.
Kemudian untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan serta pengumpulan data di lapangan dalam memperoleh literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan sebagai berikut :
a. Teori
1) Peran dan status.
Menurut Paul B. Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Kaitannya dengan tugas Polri khususnya Babinkamtibmas yaitu dalam memahami tokoh masyarakat perlu diketahui peran dan statusnya dalam masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
2) Interaksi sosial
Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan inti dari proses sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, sosial, hukum dan Hankam. Interaksi sosial secara sederhana berarti proses hubungan timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan kelompok. Bila dikaitkan dengan tugas polisi, terkadang cukup sulit menggabungkan dengan pola interaksi yang nyata terhadap pola interaksi yang dikehendaki oleh norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Bila telah terjadi interaksi tersebut, petugas dihadapkan pada suatu pilihan pola interaksi yang sering bertentangan dengan yang diharapkan.
3) Kerjasama
Menurut Roucek dan Warren sebagaimana dikutip Abdul Syani, kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing. Anggota polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4) Komunikasi
Menurut Harold Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melaui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Berkaitan dengan tugas polisi, kemampuan komunikasi sangat penting terutama dikaitkan dengan tugas Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan dan membangun kemitraan dengan para tokoh, masyarakat sekitar dan instansi lainnya. Keberhasilan tugas sangat ditentukan kemampuan dalam membangun komunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam organisasi sendiri. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan serta antar anggota sangat menentukan dalam keberhasilan tujuan organisasi.

b. Konsep
1) Implementasi
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.
2) Perpolisian Masyarakat
Dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perpolisian Masyarakat diterjemahkan sebagai community policing. Dalam Pasal 1 angka 7, perpolisian masyarakat adalah penyelenggara tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapoat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
Perpolisian Masyarakat merupakan konsep yang menekankan kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk permasalahan yang muncul di masyarakat. Babinkamtibmas selaku pengemban tugas Perpolisian Masyarakat harus mampu menerima dan memberikan solusi terhadap segala keluhan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3) Diskresi Kepolisian
Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip DPM. Sitompul, diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Diskresi sangat dibutuhkan oleh petugas kepolisian, khususnya Babinkamtibmas yang bertugas di lapangan dalam menghadapi masyarakat yang banyak permasalahan kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskresi adalah pendidikan petugas, pengalaman bertugas, mental petugas, kelelahan petugas dan sikap perilaku dari si pelanggar hukum.
Diskresi merupakan pilihan tindakan bagi seorang petugas polisi dalam menghadapi suatu situasi yang menghendakinya melakukan suatu tindakan. Diskresi merupakan suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar dilakukan oleh petugas kepolisian untuk melakukan atau tidak melakukan kewajiban/tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karenanya diskresi selau berkaitan denganpengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat dipertangungjawabkan. Sehingga tindakan diskresi bagi anggota Babinkamtibmas sangat penting dilaksanakan dan harus didasari dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4) Keamanan dan ketertiban
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengdung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

V. Metode Penelitian
Untuk mendekati pada objek yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam terhadap peran Babinkamtibmas sebagai implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di Polres Langkat.
Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelian dengan metode kuantitatif. Sehingga penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang berisikan laporan penelitian yang mendalam dan lengkap mengenai objek penelitian tentang implementasi Perpolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.

VI. Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap petugas Babinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau yang disebut unit analisis sebagai berikut :
a. Kapolres Langkat.
b. Wakapolres Langkat.
c. Kabagops Polres Langkat.
d. Kasat Binmas Polres Langkat dan para Perwira Binmas Polres Langkat.
e. Para Kapolsek Sejajaran Polres Langkat
f. Para Personel Babinkamtibmas.
g. Pejabat pemerintah daerah.
h. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat lainnya.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Babinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Babinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Babinkamtibmas dan diketahui partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.
Wawancara yang akan dilakukan penulis terhadap unit analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui kebijakan dan pemahaman yang diberikan oleh pimpinan Polres kepada jajarannya terkait pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, sehingga akan diketahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki khususnya petugas Babinkamtibmas. Sedangkan wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat diharapkan akan diketahui pemahaman, partisipasi dan penilaian masyarakat atas implementasi Perpolisian Masyarakat.
Pemeriksaan dokumen yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa produk-produk aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Mabes Polri terhadap jajarannya berkaitan dengan implementasi Perpolisian Masyarakat. Kemudian dokumen tersebut dipelajari untuk mengetahui apakah aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan telah diimplementasikan pada tingkat satuan dibawahnya, khususnya Polres Langkat dan jajarannya.
Tehnik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan manganalisis hasil wawancara para narasumber melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Daftar Pustaka

Buku :
Abdul Syani, Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Cetakan kedua, Divisi Binkum Polri, Jakarta, 2004.
Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial, PTIK Press, Jakarta, 2005.
John W. Creswell, Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek, Rosda Karya, Bandung, 1998.
Paul B. Horton, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1987.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Bahan Perkuliahan :
Farouk Muhammad, Menjawab Perkembangan Situasi Keamanan Dengan Mengefektifkan Polmas, Bahan Materi Kuliah Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIK-PTIK Angkatan I, tanggal 10 Januari 2012.

Internet :
Forumkami.net, Pengertian Implemantasi Menurut Para Ahli, diakses dalam http://www.forumkami.net/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 24 April 2012.

FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

FENOMENA TENAGA KERJA WANITA
SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
oleh :
depri

Pendahuluan
Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Maraknya issue perdagangan orang diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun wanita bahkan anak-anak yang tidak luput berkeinginan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok besar dan kecil (terorganisir), baik yang terjadi di dalam suatu negara maupun yang melintasi batas negara. Hal ini disebabkan perdagangan orang kini merupakan industri paling menguntungkan diantara berbagai kejahatan transnasional lainnya, yaitu trafficking of drugs and arms. Sehingga PBB melakukan pembentukan instrumen Internasional pada tanggal 15 November 2000 di Palermo yang menghasilkan protokol PBB untuk melawan kejahatan terorganisir tersebut.
Perdagangan Orang adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi aspirasi dari mimpi-mimpi mereka yang tidak berdosa, maka tidak akan terjadi kekurangan calon korban, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang. Kondisi seperti ini dimamfaatkan oleh sindikat kejahatan perdagangan orang menjadi suatu bisnis yang illegal karena adanya anggapan, bahwa korban tidak seperti halnya barang yg habis sekali dipakai seperti narkoba. Korban layaknya merupakan komoditi manusia yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan marjin keuntungan.
Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia adalah TKI yang umumnya adalah kaum wanita tidak memiliki keterampilan, berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak banyak memiliki pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Namun para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia maupun negara tujuan. Karena para tenaga kerja wanita ini bekerja di rumah pribadi para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan masyarakat, maka keadaan mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi.
Sejumlah studi menemukan bahwa dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, jumlah tenaga kerja Indonesia yang mengalami praktek perbudakan dan perdagangan orang mencapai intensitas lebih tinggi. Tenaga kerja Indonesia umumnya dikenakan biaya yang sangat tinggi oleh badan penyalur tenaga kerja swasta maupun pemerintah, yang mencapai 30%-50% dari total pendapatan dengan masa kontrak selama dua tahun. Tingginya biaya ini menyebabkan rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia karena harus melunasi hutang yang terhitung sejak penerimaan hingga pengiriman. Lebih lanjut karena para tenaga kerja tidak mendapatkan informasi yang cukup, tidak mendapatkan pelayanan dan pelatihan dalam tugas mereka ke luar negeri, walaupun hal tersebut disertakan dalam biaya yang harus mereka bayar. Sehingga tahun 2005, ILO Global Report on Forced labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih disetengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik.
Perdagangan orang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO). Lahirnya Undang-undang PTPPO ini diharapkan membawa harapan baru dan tantangan bagi aparatur penegak hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan system perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.
Akibat dari karakteristik tindak pidana perdagangan orang tersebut yang didukung dengan produk undang-undang, faktanya bahwa kasus-kasus seperti ini bagaikan fenomena gunung es dan sulit ditegakkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama UU PTPPO memiliki konsekuensi yuridis yang luas (terikat banyak undang-undang), seperti UU Perlindungan Anak, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Sistem Administrasi dan Kependudukan, UU Penempatan TKI di Luar Negeri dan lain-lain. Kedua, pemahaman yang kurang dan tidak seragam diantara aparat penegak hukum. Ketika kejadian antar wilayah, persoalan lokus kejadiannya yang menjadi hambatan. Dan ketika peristiwa dalam satu wilayah dianggap tidak ada perpindahan, padahal ada jelas perpindahan dan transportasi. Sehingga pelaku tidak terlibat dalam seluruh proses perdagangan yaitu merekrut, memindahkan, menampung dan menerima. Akibatnya agenda penanganan sangat ditujukan kepada para penegak hukum dan instansi terkait secara komperhensif dan integral dalam mencegah dan melindungi kejahatan perdagangan orang. Sehingga tulisan ini mencoba menguraikan tentang bagaimana fenomena tenaga keja Indonesia sebagai obyek perdagangan orang dengan merujuk pada munculnya berbagai fenomena diatas dan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya Polri.
Instrumen Hukum Yang Berhubungan Dengan Perdagangan Orang
Sebelum undang-undang tindak pidana disahkan beberapa waktu lalu, pengertian tindak pidana orang yang paling umum dan paling banyak digunakan adalah pengertian dari protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang menurut protokol PBB pada Convention Against Transnational Organized Crime yang diselenggarakan di Palermo Italy tahun 2000 adalah “the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”
Sedangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protocol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengankutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau memfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Pengertian diatas tidak hanya menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait ke dalam orang yang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan, yaitu ;
a. Proses tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
b. Cara, yaitu menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
c. Tujuan atau maksud, yaitu tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya ekspolitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Penjelasan unsur-unsur perdagangan orang yang dimaksud adalah 1). Proses, apakah seorang yang menjadi korban perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan. 2). Cara, apakah seorang korban tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa, diculik, korban pemalsuan, ditipu atau menjadi Korban penyalahgunaan kekuasaan. 3). Tujuan (eksploitasi), apakah korban tereksploitasi seperti pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan, atau Pengambilan organ-organ tubuh. Sehingga berdasarkan uraian pada unsur-unsur diatas, jika salah satu faktor dari ketiga unsur diatas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut dikesampingkan (diabaikan) dan tidak berarti, bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan.
Dalam Pasal 1 butir (7) UU No. 21 tahun 2007, eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Makna tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi masih membingungkan dikalangan para ahli hukum pidana karena tidak relevan lagi dengan dengan cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi diatas. Kemudian sering terjadi alasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang bahwa para korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut. Sehingga dipertegas dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTTPO bahwa persetujuan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana tersebut. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.
Inti dari tindak pidana perdagangan orang ini, hampir sering disalahartikan dengan penyelundupan manusia. Padahal secara substansi maupun perbuatan memiliki karakter yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan, eksploitasi, lintas batas negara dan keuntungan komersial yang diperoleh. Perbedaan perdagangan orang (Human Trafficking) dan penyelundupan orang (People Smuggling), yaitu :
Perbedaan Perdagangan orang Penyelundupan orang
Persetujuan Tidak adanya persetujuan korban. Migran sadar dan setuju untuk diselundupkan ke luar negeri.
Eksploitasi Hubungan antara trafficker dan korban terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan bagi trafficker. Hubungan antara smuggler dan migran berakhir setelah mogran memasuki wilayah tujuan.
Lintas Batas Negara Tidak selalu berupa upaya melintasi batas negara (bisa juga terjadi di dalam negeri). Selalu berupa upaya melintasi batas negara secara illegal.

Keuntungan Komersial Keuntungan trafficker bersumber dari eksploitasi atas korban. Keuntungan smuggler berasal dari pembayaran migran untuk mengantarkan mereka.

Fenomena terjadinya perdagangan orang
Perdagangan orang merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) berupa penderitaan fisik dan mental korban, tertular penyakit menular dan menghilangkan masa depan. Perdagangan orang merupakan tindakan tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar Negara, pemindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan acara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun illegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta eksploitasi lainnya, atau untuk tujuan lain yang sejenis dengan untuk maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan atau kelompok orang tertentu.
Maka beberapa akar masalah diatas menjadi fenomena dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dikategorikan sebagai perbuatan illegal. Tetapi para pelaku karena hanya mementingkan perolehan keuntungan yang sangat besar dan adanya pemikiran pelaku bahwa korban tidak pernah kadaluarsa (mengenal habis pakai), telah membuka celah merebaknya kejahatan perdagangan orang. Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong kaum perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan di kota bahkan sampai ke luar negeri. Kurangnya pendidikan dan terbatasnya informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.
Faktor-faktor yang membawa terjadinya perdagangan orang sangat berkaitan antara satu sama lainnya sesuai dengan adanya permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Namun penyebab dari perdagangan orang tersebut berdasarkan teori ekonomi klasik yaitu adanya permintaan dan penawaran, dimana penawaran tersebut merupakan penyedia korban. Adapun faktor-faktor terjadinya perdagangan orang tersebut sebagai berikut :
a. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yangtidak ada atau tidak memadai dengan banyaknya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar daerah asalnya atau bahkan ke luar negeri dengan resiko yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang korban perdagangan orang.
Namun kemiskinan bukan satu-satunya indikator penyebab kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang. Bahkan sebaliknya, ada juga penduduk Indonesia yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan penduduk tersebut ingin mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi ingin memperbaiki keadaan dan menambah kekayaan secara materiil yang membentuk pola hidup materialistis dan konsumtif. Biasanya para orang tua yang tergolong materialistis, maka terhadap anak perempuannya yang telah dibesarkan merupakan cara yang ditempuh sebagai balas jasa atau dianggap suatu bentuk pengabdian kepada orang tuanya. Ketika dianggap lazim, maka anak tersebut akan menjadi korban perdagangan orang.
Persoalan ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perdagangan perempuan. Seperti yang dikutip Sulistyowati Irianto terhadap yang diungkapkan oleh Datu Tumenggung (dalam wieringa) bahwa “kondisi ekonomi, perceraian sepihak dan poligami telah mendorong perempuan jatuh ke pelukan tangan-tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis-gadis yang lugu.”

b. Faktor ekologis
Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah keluarga miskin dari daerah pedesaan atau kawasan kumuh di perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah hingga ke luar negeri untuk bekerja walaupun berbekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi yang terbatas.
Kepadatan penduduk di Indonesia yang sangat bervariasi, terdapat daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti di daerah pulau Kalimantan, Papua (Irian Jaya), Sulawesi dan lain-lain dimana penduduknya masih mencari nafkah sebagai petani, berladang dan nelayan. Kemudian didukung letak Indonesia yang sangat strategis dan mendukung dalam kegiatan perdagangan orang karena banyak terdapat pelabuhan kapal laut dan pelabuhan udara serta berbatasan dengan negara lain. Sehingga keinginan mencari pekerjaan dengan hasil yang lebih baik menyebabkan para penduduknya rela mencari pekerjaan dengan bentuk apapun.
c. Faktor Sosial Budaya
Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi. Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak menimbulkan konflik kebudayaan yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu itu berada. Dalam suatu masyarakat yang homogenyang sehat, hal tersebut dilakukan dalam jalur hokum dan ditegakkan oleh anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Bila hal ini tidak terjadi, maka akan timbul konflik budaya.
Tidak saja konflik budaya, kejahatan juga akan muncul yang disebabkan oleh faktor sosial. Seperti konflik sosial yang terjadi di daerah Papua antara masyarakat dengan pemerintah pusat akibat adanya kebijakan transmigrasi yang mengakibatkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Maka konflik tersebut mengakibatkan kekerasan dan terusirnya penduduk transmigran dari tempat mereka. Oleh karena itu, penduduk transmigran yang tadinya mempunyai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan kekuasaan yang kecil, mungkin lebih rentan terhadap perdagangan orang. Karena dalam praktiknya, proses migran ini dilakukan dalam berbagai bentuk modus penipuan yang selanjutnya dibawa ke Negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai dengan ancaman kekerasan.

d. Ketidakadaan keseteraan gender
Banyak penelitian yang dilakukan bahwa banyak wanita yang menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan wanita dalam masyarakat terjadi perkawinan dalam usia muda yang dijadikan cara oleh orang tua untuk keluar dari kemiskinan.perkawinan di usia muda tersebut mendorong wanita memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan seperti ini sangat tinggi yang akibatkan perceraian, sehingga harus mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak berbekal pendidikan dan keterampilan, akhirnya cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang potensial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya rentan terhadap perdagangan orang yang akan menimpa wanita tersebut. Kedua, pernikahan usia muda mengakibatkan ketidaksiapan seorang wanita menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan tidak mendapat perhatian karena sang ibu telah tereksploitasi guna mencukupi kebutuhan si anak tersebut. Akibatnya sang anak yang telah beranjak remaja, juga rentan terhadap eksploitasi seks komersial. Ketiga, adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita yang membuat wanita terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Contohnya, wanita yang mengalami perkosaan maka sikap dan respon masyarakat umumnya tidak berpihak kepada wanita tersebut. Perlakuan seperti ini membuat wanita terdorong memasuki dunia eksploitasi seks komersil.
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik bagi wanita hanya dirasakan oleh golongan menengah ke atas, sementara golongan bawah yang berada di pedesaan atau pemukiman kumuh masih terbatas. Kondisi ini ditambah dengan masih adanya pemahaman di masyarakat kalau wanita tidak udah sekolah yang tinggi karena pada akhirnya harus mengurus suami dan anak, bekerja di dapur, bahakan juga bekerja sampingan sebagai tukang cuci atau pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

e. Faktor Penegakan Hukum
Penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hokum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hokum. Penegakan hokum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Sehingga permasalahan dalam penegakan hokum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :
1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO belum ada mengatur tentang perlindungan korban yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban sebagai akibat dari perdagangan orang. Sehingga terjadi keberpihakan hokum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka.
2) Faktor penegak hukum, penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak percayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas, kurangnya pelatihan para penegak hukum mengenai perdagangan orang, ketiadaan prosedur baku yang khusus dalam menangani tindak pidana ini, sehingga tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum.
4) Faktor masyarakat, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hokum dan aparat penegak hokum. Karena pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang masih sangat rendah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat sindikat yang sedang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan masyarakat tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.

Faktor-faktor yang telah diuraikan diatas merupakan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lainnya hingga menghasilkan kejahatan.
Para pelaku perdagangan orang melakukan berbagai bentuk modus operandi dalam melakukan aksinya, yang pada akhirnya secara tidak sadar korban telah dikenakan tipu muslihat dari pelaku yang mencari keuntungan demi memenuhi target yang mereka. Modus operandi yang mereka pakai adalah dengan mengiming-imingi mereka untuk bekerja sebagai pelayan toko, pekerja rumah tangga, bekerja dipabrik dengan upah yang besar, bahkan ada juga calo yang berkedok sebagai duta pertukaran kebudayaan antar bangsa. Modus operandi yang terakhir ini biasanya mencari perempuan muda yang tertarik dibidang kesenian, seperti menari dan menyanyi. Mereka menjanjikan kepada calon korbannya untuk tampil dibeberapa negara sebagai duta kesenian. Untuk kasus-kasus seperti ini, seringkali mereka akan berakhir ditempat-tempat prostitusi.
Kemudian sarana yang di gunakan oleh para pelaku perdagangan orang antara lain : menggunakan jalur udara dengan pesawat, jalur laut dengan menggunakan kapal laut, jalur darat dengan kereta api, mobil, bus, truk, sampai ada yang berjalan kaki. Sedangkan metode dalam melakukan aksinya tersebut, mereka menggunakan metode secara terang-terangan (Overt) dan sembunyi-sembunyi (covert). Metode Covert yaitu menggunakan sarana kendaraan, kereta, perbatasan tanpa penjagaan (melalui jalan-jalan tikus, pelabuhan kecil dll). Metode Overt yaitu menggunakan sarana identitas atau dokumen perjalanan asli atau dipalsukan (visa palsu). Selain itu terdapat rute perjalanan tindak pidana perdagangan orang yang telah berhasil dipetakan mulai dari tempat (sumber asal korban), jalur transit dan jalur pemberangkatan, seperti yang dapat dilihat pada peta perdagangan orang berikut ini :

Sumber : Dr. Tubagus Rachmat Sentika, Spa, MARS.
Dari Rute diatas, diketahui tentang pergerakan perdagangan orang yang berasal Indonesia adalah dari daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Tanjung Balai Karimun, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Utara (Manado). Selanjutnya para calon korban di transitkan sementara di daerah Medan, Batam, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Makassar, sebelum mereka dikirim ke negara tujuan seperti Australia, Singapore, Malaysia, Brunai, Thailand, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia, & Eropa. Selain dikirim ke luar negeri, banyak juga diantara para korban yang di kirim ke daerah-daerah tujuan yang berada di dalam negeri seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan .

Jenis-jenis trauma perempuan korban perdagangan
Korban-korban perdagangan perempuan biasanya mengalami trauma akibat kejadian-kejadian yang telah mereka hadapi. Berbagai tindakan seperti pemaksaan, penyekapan dan penyiksaan yang selama ini mereka hadapi tentu saja menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan psikologi mereka. Trauma lebih dari sekedar perasaan stress atau tertekan yang dialami pada serangkaian peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba, diluar kendali korban, menghina martabat dan harkat diri korban, dan sekaligus mengancam jiwa atau kehidupan dirinya. Beberapa peristiwa traumatis yang dialami korban perdagangan perempuan sebagai berikut :

a. Pada saat perekrutan :
1) Sebagian korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat pemukulan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Korban juga mungkin terguncang ketika mengetahui suami, atau pacarnya mengkhianati dirinya. Kekerasan inilah yang menyebabkan perempuan lari dari rumah.
2) Perempuan sebagai korban tiba-tiba harus dibawa jauh pada suatu tempat yang tidak ia ketahui, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mereka kenali, dan disekap dalam sebuah tempat yang terisolasi.
3) Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa setelah calo atau agen yang biasanya adalah orang-orang dekat bahkan keluarganya sendiri, ternyata menelantarkan dan menjerumuskan dirinya.

b. Pada saat pemindahan atau pengiriman :
1) Biasanya mereka diangkut dengan alat transportasi yang jauh dari nyaman. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pada waktu yang tidak lazim (tengah malam atau menjelang fajar), dan melalui perjalanan yang sangat berat.
2) Selama perjalanan mereka tidak diberi makanan, obat, atau kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, apalagi yang menyangkut dengan kepentingan reproduksi perempuan.
3) Selama perjalanan mereka dilarang berkomunikasi satu sama lain. Diantara mereka diciptakan suasana saling curiga dan tidak percaya. Mereka dilarang berkomunikasi dengan orang luar yang tidak mereka kenali.

c. Pada saat penempatan/bekerja :
1) Mereka kehilangan harga dirinya karena harus menjalani perkosaan demi perkosaan.
2) Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan tamu yang gemar memukuli, memiliki gangguan kejiwaan seksual, atau memiliki penyakit-penyakit kelamin yang dapat menulari bahkan membahayakan hidup dirinya.
3) Mereka menemukan dirinya dalam keadaan terjerat hutang yang sangat banyak. Mereka terpaksa harus mengorbankan tubuhnya dieksploitasi untuk membayar hutang.
4) Mereka juga harus berhadapan dengan tukang pukul atau centeng yang tak segan menyiksa jika diketahui memiliki niat untuk melarikan diri.
5) Tak ada lagi orang yang dapat mereka percaya. Terutama ketika mereka mengetahui aparat negara atau penegak hukum yang seharusnya melindungi dirinya ternyata telah menjadi bagian dari kejahatan.

d. Pada saat pemulangan :
1) Saat pemulangan sebagai akibat dari ketidaktahuan mereka, mereka kembali terjebak oleh calo-calo. Sehingga trauma yang dirasakan oleh korban akan semakin berat.
2) Sampai di tempat asalnya, mereka menghadapi stigma yang diberikan oleh masyarakat sebagi pelacur atau orang kotor. Sehingga tak jarang mereka diusir dari tempat asal tersebut karena dianggap telah mencemari nama baik desa.

Upaya Penanggulangan TPPO Oleh Polri Melalui Pemberdayaan Polwan
Awalnya sistem peradilan pidana diperuntukkan untuk mempertahankan kontrol sosial terhadap kejahatan, memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum pidana dan menetapkan keteraturan karena kejahatan dipandang sebagai pelanggaran bagi ketertiban sosial dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun setelah era 1960an, hal ini mengalami pergeseran paradigma, dimana kejahatan tidak hanya memandang terhadap konteks pelakunya tetapi berorientasi pada korban dari suatu peristiwa kejahatan tersebut. Sehingga kebutuhan untuk menyediakan perlindungan bagi korban mendapat perhatian khusus.
Dukungan dan proteksi merupakan hal yang penting bagi korban kejahatan manapun, khususnya korban perdagangan manusia. Namun dengan memandang bahwa korban perdagangan manusia lebih rentan, maka dukungan dan proteksi tersebut menjadi utama. Manusia yang diperdagangkan adalah korban sekaligus saksi yang dianggap sebagai sumber terpenting bagi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Tanpa adanya korban tersebut, mustahil bukti-bukti kejahatan akan terdukung bahkan sulit didapat.
Penanganan kasus perdagangan orang atau trafficking selama ini oleh polisi tampaknya tidak cukup hanya sebatas terbongkarnya sindikat perdagangan tersebut. Justru penanganan kasus trafficking ini dibutuhkan pada pasca terbongkarnya sindikat perdagangan orang, yaitu khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban. Bagi perempuan dan anak korban trafficking, hal ini berdampak pada trauma psikologi yang tinggi. Tentu dalam hal ini, penanganan korban juga tidak mudah, karena yang dihadapi adalah masalah psikologis yang membutuhkan waktu dan ketrampilan penanganan yang baik.
Penanganan korban perdagangan orang baik perempuan dan anak sebagai korban, bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mendukung upaya pencegahan, masih berjatuhan dan meningkat jumlahnya. Dari data Bareskrim Mabes Polri tahun 2009, kasus TPPO dari tahun 2004 hingga 2009 mengalami kenaikan secara terus menerus.
REKAPITULASI DATA PENANGANAN TPPO TAHUN 2004-2009
No Tahun Jumlah Korban
Dewasa Jumlah Korban
Anak %
Korban Anak Jumlah
Kasus Proses
1. 2004 103 10 9% 76 45 : P21
2. 2205 125 18 13% 71 40 : P21
3. 2006 486 129 21% 84 57 : P21
4. 2007 334 240 42% 177 88 : P21
5. 2008 519 88 15% 199 107 : P21
6. 2009 145 53 27% 102 41 : P21
Sumber : Bareskrim Mabes Polri.
Lahirnya UUPTPPO hingga saat ini, berdasarkan sepengetahuan penulis belum mampu menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Beberapa hal yang menyebabkan tidak maksimalnya penanganan oleh Polri adalah 1). Karakteristik tindak pidana perdagangan orang melintasi batas-batas negara dilakukan oleh organisasi tertutup. Sehingga kondisi ini menyulitkan polisi melakukan pengawasan baik dalam proses perekrutan hingga jalur lalulintasnya. 2). Penyidik yang belum memiliki SDM yang cukup profesional dan berlandaskan pada UUPTPPO, sehingga trafficker terhindar dari tuntutan dan jeratan hukum. 3). Kurangnya kesadaran masyarakat atau korban untuk mau melaporkan ke pihak yang berwajib atas peristiwa yang dialaminya akibat minimnya pengetahuan tentang perdagangan orang. 4). Adanya oknum aparat baik Polri maupun instansi lain yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperlancar terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga kondisi ini akan mendukung kesempatan para pelaku dan memunculkan pelaku baru untuk melakukan aksinya. 5). Masih tidak adanya satu persepsi diantara penegak hukum berkaitan dengan pasal demi pasal yang termuat dalam UUPTPPO.
Polri telah mengakomodir dalam penanganan korban trafficking yaitu dengan dibuatnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan anak dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Satuan Reserse Kriminal yang umumnya diawaki oleh Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas khusus dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan perempuan dan anak. Keberadaan Polwan disini sangat dibutuhkan karena kecenderungan psikologis perempuan dan anak korban perdagangan bisa lebih dekat untuk menceritakan kasus yang menimpa dirinya. Namun pada Perkap ini tidak mengatur secara khusus tentang penanganan korban berkaitan dengan kondisi psikologisnya. Sehingga penyidik Polwan masih secara kaku dalam melakukan interogasi terhadap korban kejahatan khususnya korban perdagangan perempuan dan anak. Pemberdayaan Polwan melalui unit PPA ini perlu dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya bekerjasama dengan Bagian Psikologi Polda yang dapat membantu kinerja Polwan di Unit PPA dalam menangani korban perdagangan perempuan dan anak.
Pemberdayaan Polwan melalui Unit PPA dalam mengurai persoalan psikologi dan benang kusut di jaringan perdagangan perempuan dan anak merupakan hal yang berbeda dengan peranan sebelumnya. Kondisi di unit PPA saat ini, dengan banyaknya kasus-kasus dan pengaduan-pengaduan yang masuk setiap harinya, ketika proses penyidikan yang dilakukan menghadapi kendala, maka diselingi intimidasi dengan suara gertakan-gertakan. Sedangkan para penyidik yang juga sedang memeriksa tidak mengetahui keberadaan dan kondisi korban. Karena cara berpikirnya adalah bagaimana mengejar penyelesaian perkara, yaitu proses penyidikan tidak ada hambatan, bukti-bukti dengan mudah didapat, pemberkasan selesai kemudian diserahkan ke JPU.
Di sini terlihat betapa berbedanya pendekatan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga diperlukan peran psikolog dalam mengetahui kondisi psikologi korban. Pengetahuan ini sangat diperlukan karena hal ini seringkali membuat penyidik salah tingkah dan tidak tahu seperti apa yang harus dihadapi korban yang saat itu sedang diinterogasi. Di satu sisi, penyidik harus tetap menjaga kesejahteraan psikologis klien yang sedang diperiksa dengan tetap menghormati dan bersikap sopan terhadapnya serta senantiasa mempraktekkan kemampuan empati yang memang senantiasa diinginkan oleh penyidik. Namun di sisi lain, kegunaan pengetahuan psikologis bagi penyidik juga dapat diketahui apakah kronologi peristiwa yang diceritakan korban bisa saja dibuat-buat dan diceritakan dengan cara yang sangat manipulatif. Sehingga dengan mengetahui kondisi psikologis korban perdagangan perempuan dan anak tersebut, selain dapat memperlancar dan mengantisipasi proses penyidikan, juga dapat membantu dan mengetahui hak-hak korban dalam pemulihan kondisi traumatisnya.

Kesimpulan
Pada tataran politis pemerintah telah menunjukkan keseriusan untuk menghapus perdagangan orang melalui telah diratifikasinya protokol PBB dan menuangkannya ke dalam peraturan nasional yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam tataran praktis masih memberikan celah kepada para pelaku perdagangan orang. Celah tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara substansi masih belum jelas dan tegas tentang upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang tersebut. Belum lagi penegakan hukumnya yang masih dilakukan secara partial/sektoral, sehingga dibutuhkan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanggulangannya.
Pemerintah dipandang perlu untuk memperikan pengetahuan tentang perdagangan orang yang dimulai dari bidang pendidikan pada setiap tingkatan sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sebagai bekal saat menempuh dunia pekerjaan. Sehingga perempuan yang umumnya saat ini menjadi obyek perdagangan orang dapat diminimalisir dari segi kuantitasnya.

Daftar Pustaka

Departeman Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan orang dan undang-undang Ketenagakerjaan : Strategi Penuntutan yang Efektif, 2008.
Dr. Irawati Harsono, LBPP DERAP Warapsari, Perdagangan Orang, Gambaran Umum Perdagangan Orang di Tingkat Global dan Indonesia, Materi perkuliahan dalam Mata Kuliah Trafficking in Person untuk Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I,
Dr. Tubagus Rachmat Sentika, Spa, MARS, Materi perkuliahan dalam Mata Kuliah Trafficking in Person kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan I, Jakarta, Juni 2012.
Dr. Petrus Reinhard Golose, bahan materi kuliah Transnational crime dan Radikalisme pada Mahasiswa S2 STIK Angkatan I, Rabu tanggal 25 januari 2012
Emmy LS, 2010, Implementasi UU Pembaerantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Anak Korban Perdagangan, Jakarta, Jurnal Perempuan 68 (Trafficking dan Kebijakan).
Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Rachmat Syafaat, 2003, Dagang orang, Cetakan 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama,.
Sulistyowati Irianto dkk, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,.
Syafira Hardani, 2004, Pentingnya Peran Negara Dalam Proses Pemulihan Korban, Jurnal Perempuan Edisi 36, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2008, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, New York, USA : United Nations.

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP
KEJAHATAN KORPORASI
by : DEPRI

Pendahuluan
Pemberantasan korupsi sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara mengingat korupsi bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; korupsi bisa merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karenanya, korupsi menjadi issu penting bagi setiap pemimpin negara – negara maju dalam setiap agenda politiknya, agar mendapat dukungan baik dari rakyat maupun partai politik.
Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Kesibukan negara kita untuk menciptakan good governance mulai nyata kelihatan, dengan ditandai bersemangatnya lembaga – lembaga negara seperti PPATK dan KPK dalam memerangi korupsi. Penegakan hukum kasus korupsi perlahan juga menunjukkan kemajuan secara kwalitas, dengan dibongkarnya kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh elit politik maupun melibatkan korporasi. Yang terkini adalah kasus korupsi Wisma Atlit.
Kasus Wima Atlit menjadi hangat dibicarakan karena melibatkan Nazaruddin, yang merupakan bendahara umum Partai Demokrat, sehingga memunculkan dugaan, bahwa korupsi tersebut berkaitan dengan pemenangan pemilu legislative dan pemilu presiden 2009. Dalam melakukan korupsi yang merugikan keuanagan negara tersebut, tentunya Nazarudin tidak bekerja sendiri. Menurut penulis ada suatu piranti atau tool of crime yang digunakan Nazarudin untuk mencuri uang negara, yaitu: Pertama, ada proyek yang digunakan untuk pengucuran keuangan negara. Kedua, ada organisasi yang digunakan untuk managemen korupsi. Ketiga, adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan, dan Keempat, ada korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut. Sehingga korupsi yang dilakukan Nazaruddin terlihat terstruktur dan termasuk dalam kategori grand korupsi. Namun yang perlu digaris bawahi, hingga saat ini penegak hukum belum menindak korporasi jahat yang terlibat dalam pidana itu, sehingga dikawatirkan bisa merusak kewibawaan negara, sebab negara dianggap tidak berdaya melawan korporasi.
Dalam kajian teoritis, Koruptor bukan saja harus dihukum tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta penegakan hukum yang telah dilakukan nantinya akan lebih adil dan memberi manfaat bagi rakyat. Sepintas, kasus korupsi Wisma Atlit tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena dilakukan korporasi. Clinard dalam Koesparmono mengatakan, bahwa kejahatan korporasi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara, tanpa mengindahkan apakah dihukum berdasarkan hukum administratif, hukum perdata, atau hukum pidana. Selain memiliki perluasan sanksi, kejahatan korporasi juga unik karena dilakukan oleh orang kaya, terpelajar atau corporate executive yang oleh Koesparmono dikatakan melampaui hukum pidana. Oleh karena itu kiranya kajian kejahatan korporasi dalam kasus korupsi Wisma Atlit menjadi bahasan yang menarik.

Kronologis Kasus Wisma Atlit
Korupsi Wisma Atlit terbongkar setelah dilakukan penyadapan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan diketahui kronologis kasus sebagai berikut: Nazaruddin selaku anggota DPR RI telah mengupayakan agar PT Duta Graha Indah Tbk menjadi pemenang yang mendapatkan proyek pembangunan wisma atlet dengan mendapat jatah uang sebesar Rp4,34 miliar dengan nilai kontrak senilai Rp 191.672.000.000. jatah Nazarudin diberikan dalam bentuk empat lembar cek dari PT DGI yang diberikan oleh Idris. Idris yang mempunyai tugas mencari pekerjaan (proyek) untuk PT DGI, bersama-sama dengan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI. Nazaruddin sendiri lalu bertemu dengan Sesmenpora Wafid Muharam dengan ditemani oleh anak buahnya Rosa. Dalam pertemuan yang terjadi sekitar Agustus 2010 di sebuah rumah makan di belakang Hotel Century Senayan itu, Nazaruddin meminta Wafid untuk dapat mengikutsertakan PT DGI dalam proyek yang ada di Kemenpora. Singkat cerita, setelah mengawal PT DGI Tbk untuk dapat ikut serta dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, Rosa dan Idris lalu sepakat bertemu beberapa kali lagi untuk membahas rencana pemberian success fee kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet. Pada Desember 2010, PT DGI Tbk pun akhirnya diumumkan sebagai pemenang lelang oleh panitia pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet. Kemudian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Mindo Rosalina Manulang, eks direktur marketing Permai Group, perusahaan Nazaruddin mengatakan bahwa Angelina Shondak dan I Wayan Koster juga menerima uang suap senilai Rp 5 miliar karena juga termasuk pihak-pihak terkait dalam pemenangan tender.

Korupsi Wisma Atlit Dalam Pandangan Konsep Kejahatan Korporasi
Korupsi Wisma Atilt merupakan kejahatan white-colar crime dimana pelaku – pelakunya merupakan orang cerdik pandai dan bukan orang miskin. Istilah white-colar crime pertama kali dikemukakan oleh Sutherland, yang merujuk pada pelaku kelahatan dengan tipe pelaku berasal dari orang – orang sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap hukum. Pengertian kreteria pelaku kejahatan, dalam kasus korupsi Wisma Atilt nampaknya sama dengan pengertian pelaku kejahatan white-colar crime dari Sutherland yaitu dilakukan oleh kelompok eksekutif.
Konsep kejahatan korporasi atau white-colar crime berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam konsep kejahatan konvensional yang dikatakan sebagai penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung, sedangkan pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah korporasi yang melakukan pelanggaran. Walaupun sebetulnya pelakunya juga orang – orang dalam korporasi. Oleh karena itu, tidak gampang menentukan pelaku dalam kasus tersebut, mengingat korupsi tersebut dilakukan oleh banyak pihak, terstruktur dan melibatkan birokrasi. Selain itu hukum pidana kita juga terbiasa hanya menjerat pelaku langsung dimana biasanya orang-orang di belakang yang mengatur terjadinya kejahatan sulit tersentuh oleh hukum.
Korporasi yang melakukan kejahatan korupsi melakukan praktek-praktek illegal sebagai sarana untuk melakukan korupsi, misalnya dengan melakukan penyuapan kepada pajabat negara atau pemegang kebijakan lelang, Mark up nilai proyek, pengurangan kwalitas produk dan sebagainya. Kejahatan – kejahatan tersebut sulit diketahui oleh masyarakat karena memang kejahatan yang terselubung (invincible crime) dan dibungkus dengan aturan – aturan yang bisa dicari alasan pembenarnya. Kejahatan tersebut baru bisa dikekahui bila ada orang dalam atau seseorang yang membocorkannya kepada public. Kemudian penegak hukum melakukan penyelidikan dengan melibatkan auditor keuangan, sehingga kejahtan tersebut menjadi terang.
Menurut Koesparmono, suatu kejahatan diangap sebagai kejahatan korporasi jika mengandung unsur – unsur sebagi berikut: (1), Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. (2), Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. (3), Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
Lebih lanjut Koesparmono juga mengatakan bahwa, berdasarkan rumusan unsur pertama, yang disebut kejahatan korporasi tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tetapi juga yang dilakukan oleh orang – orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi, misalnya staf atau tenaga kontrak yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi. Oleh karena itu jika kita memfonis bahwa kejahatan korupsi Wisma Atlit sebgai kejahatan korporasi, maka unsur – unsur kejahatan atau pidana kejahatan tersebut harus masuk dalam kreteria unsur – unsur kejahatan korporasi. Kemudian berkaitan dengan unsur ketiga, maka selain pertanggung jawaban perorangan, tanggung jawab hukum kejahatan korupsi Wisma Atlit juga bisa dibebankan kepada korporasi yang terlibat. Namun poin ini belum dilakukan oleh penyidik KPK atau penegak hukum lainnya.
Berdasarkan sumber yang telah diperoleh, kasus korupsi Wiama Atlit dilakukan secara terstruktur dalam wadah perusahaan dan melibatkan penyelenggara negara. Kasus penyuapan yang terjadi merupakan upaya memuluskan agar tender jatuh kepada perusaan tertentu. Penulis meyakini semua rumusan unsur dalam definisi kejahatan korporasi singkron dengan kejahatan korupsi Wisma Atlit dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama Tindak pidana dilakukan oleh orang –orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korposari tersebut baik sendiri – sendiri atau bersama – sama. Pemikirannya adalah, bahwa proyek tersebut merupakan proyek besar yang memakan biaya senilai Rp 191.672.000.000 yang tidak mungkin struktur tertinggi dalam korporasi tidak mengetahui jika PT DGI bagi-bagi Suap Wisma Atlet. Bukti tersebut sebetulnya sudah cukup kuat untuk membuat dugaan bahwa, apa yang dilakukan PT DGI dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena bagi-bagi uang suap kepada beberapa pihak diketahui oleh petinggi-petinggi PT tersebut, seperti Direktur Utama Dudung Purwadi. Bukan hanya itu, fakta lain yang mendukung tuduhan itu adalah cek yang diberikan PT DGI ke pada pihak – pihak terkait pemenangan tender termasuk yang diberikan kepada Wafid Muharram ditandatangani bagian keuangan PT DGI.
Kemudian untuk unsur Kedua yaitu: bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Dimana Analoginya adalah proyek tersebut adalah proyek negara, yang tidak mungkin diberikan kepada perusaan yang tidak legal. Perusahaan yang di menangkan dalam tender oleh Kementrian Pemuda dan olahraga pasti mempunyai spesifikasi sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk yang menyangkut masalah kelengkapan administrasi perusahaan.
Olehkarena itu, rumusan unsur Ketiga yaitu pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya dapat diterapkan dalam kasus ini. Mengacu pada asumsi demikian, penulis memiliki pemikiran bahwa seluruh pihak terkait kasus tersebut, dapat dikenakan pidana berdasarkan rumusan delik pada KUHP atau dengan Undang-Undang KPK sesuai dengan perannya masing masing. Kemudian untuk korporasi yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai aturan dalam kejahatan korporasi misalnya digugat perdata ataupun penutupan opersional perusahaan. Sehingga, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memeriksa para saksi dan tersangka kasus suap wisma atlet dalam kapasitas sebagai individu, tetapi sebagai pengurus korporasi agar korporasi juga bisa dijatuhi sanksi karena bentuk penjatuhan sanksi kepada korporasi merupakan bagian kontrol pemerintah kepada korporasi.
Dalam konteks negara, seharusnya keseriusan negara dalam memberantas korupsi juga harus dipertanyakan, dimana kejahatan tersebut banyak melibatkan penyelenggara negara serta kebijakan – kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh negara kerap membuat celah terjadinya korupsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa negeri ini belum mampu membuat regulasi dan sistem yang kebal terhadap korupsi. Romany mengatakan, seharusnya negara dengan kekuasaan politiknya, bisa menjamin terselenggaranya kebijakan dan kinerja yang efektif bersih, bukan sebaliknya, melalui pejabat publiknya dan jajarannya bertindak melawan hukum dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kendati demikian, negara bukan termasuk korporasi yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban layaknya korporasi, namun pejabat – pejabatnya yang terkait kejahatan bisa dipidana.

Penutup
Kejahatan korupsi merupakan extra-ordinary crime, berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas kepada menghukum koruptor saja, tetapi juga harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta menindak korporasi yang terlibat. Sehingga supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum yang merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dapat dicapai.
Kemudian, berdasarkan fakta yang ada dan dikaitkan dengan konsep kejahatan korporasi, maka penulis berpendapat bahwa, kejahatan korupsi Wisma Atlit masuk dalam kategori kejahatan korporasi. Oleh karena itu penanganannya tidak cukup kepada individu – individu yang melakukan pidana melainkan perusahan yang terlibat dalam praktek tersebut harus dikenai sanksi baik sanksi berkaitan dengan administrasi maupun keperdataan agar kewibawaan negara dapat terjaga.

baca lebih lanjut teori terkait kejahatan korporasi dibawah ini:

law as a tool of crime ( hukum sebagai alat kejahatan) sebagai sebuah fenomena penegakkan hukum terhadap bentuk kejahatan white collar crime.
Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuataan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.
Menurut Marshaal B. Clinard kejahatan korporasi adalah merupakan kejahatan kerah putih namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik. Ia lebih mendekati kedalam bentuk kejahatan terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam suatu tangan. Ia juga dapat berbentuk korporasi yang merupakan perusahaan keluarga, namun semuanya masih dalam rangkain bentuk kejahatan kerah putih.
Kejahatan korporasi yang lazimnya berbentuk dalam kejahatan kerah putih (white-collar crime), biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup. Kejahatan korporasi tidak hanya dilakukan oleh satu korporasi saja, tetapi dapat dilakukan oelh dua atau lebih korporasi secara bersama-sama.
Karena sebuah korporasi memiliki demikian kuat kekuatan dan posisi selaku pemilik modal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak maka korporasi dapat juga memberikan pengaruh kepada legislatif , eksekutif bahkan yuidikatif untuk merumuskan, merubah, mengganti bahkan membatalkan sebuah regulasi demi memuluskan kepentingan sebuah korporasi dalam mencariu keuntungan, bentuk intervensi korporasi dengan memanfaatkan hukum dan celah celah yang dimiliki hukum adalah dengan :
Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Sebagian besar masyarakat belum dapat memandang kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang nyata walaupun akibat dari kejahatan korporasi lebih merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat dibandingkan dengan kejahatan jalanan.
Aparat penegak hukum seringkali gagal dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang.
Pada pengadilan atas tindakan kriminalirtas korporasi, keputusan mengenai hukuman dan sanksi, selalu menjadi hal terakhir untuk diputuskan. Setiap tuntuan yang terjadi atas kejahatan korporasi selalu dipersulit sehingga sering tidak dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa hukum pun masih tidak dapat diandalkan untuk menindak lanjuti masalah kejahatan korporasi. Suatu tindakan kejahatan, terjadi karena korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatan yang dilakukannya.
Korporasi, sebagai suatu badan hukum, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan selalu merugikan berbagai pihak. Dikatakan “besar”, oleh karena kompleksnya komponen-komponen yang bekerja dalam satu kesatuan korporasi, sehingga metode pendekatan yang dilakukan terhadap korporasi tidak bisa lagi dengan menggunakan metode pendekatan tradisional yang selama ini berlaku dan dikenal dengan metode pendekatan terhadap kejahatan konvensional, melainkan harus disesuaikan dengan kecanggihan dari korporasi itu sendiri, demikian pula dengan masalah yang berkenaan dengan konstruksi yuridisnya juga harus bergeser dari asas-asas yang tradisional kearah yang lebih dapat menampung bagi kepentingan masyarakat luas, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Daftar Pustaka

Adrianus Meliala, Viktimologi, Bunga rampai kajian tentang korban kejahatan, FISIP UI, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Perkembangan Kejahatan, Materi Perkuliahan S2 STIK, Jakarta, 2011.

Chiruddin Ismail, Pidana Harta Kekayaan, Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi, Merlin Press, Jakarta, 2009.

Koesparmono Irsan dan Nian Syaifidin, Kejahatan Korporasi, STIK, Jakarta, 2011.

Muhammad Mustofa, Kriminologi, Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum, Sari Ilmu Pratama, Jakatra, 2010, halaman 193.

Internet, Inilah.com, Kasus Wisma Atlet: Inilah Kronologi Suap Nazaruddin, Oleh Marlen Sitompul, Inilah – Rab, 13 Jul 2011, Diakses senin 19 Maret 2012.

Internet, Detik.com, Kasus Suap Wisma Atlet, Diakses senin 19 Maret 2012.

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI

ATAS KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)

by : Depri

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. A.           Latar Belakang

Perbankan nasional kembali diguncang kasus. Adalah Bank Century yang pada akhir November 2008 diselamatkan pemerintah, karena dianggap berpotensi memicu krisis sistemik, menyusul kalah kliring yang dialaminya. Mengenai masalah gagal kliring Bank Century, Boediono (Gubernur BI) waktu itu menegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, keputusan menyelamatkan Bank Century pada tanggal 21 November 2008 adalah untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari 1998, dengan meminimalkan ongkosnya dan dikelola oleh manajemen yang baik maka Bank Century punya potensi untuk bisa dijual dengan harga yang baik. Maka, mulai hari jumat 21 November 2008 PT. Bank Century telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk selanjutnya tetap beroperasi sebagai Bank Devisa penuh yang melayani berbagai kebutuhan jasa erbankan bagi para nasabah. Pengambilalihan Bank tersebut oleh Lembaga Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan bagi para nasabah. Tim manajemen baru yang terdiri dari para professional telah ditunjuk hari itu juga untuk mengelola dan meningkatkan Kinerja Bank.

Meskipun sudah diambil alih pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank yang membukukan laba Rp 139 miliar per semester pertama 2009 tersebut, kini disoroti DPR dan public. Pangkal persoalannya adalah kucuran dana talangan hingga mencapai Rp 6,762 trilliun yang dianggap terlampau besar dan tidak procedural, serta adanya potensi moral hazard demi melindungi dana milik deposan kakap yang disimpan di bank itu.

Bank hasil merger Bank Pikko, Bank Danpac, serta Bank CIC pada 2004 tersebut mengalami kemunduran kinerja secara kronis, sehingga perlu dana talangan. Berdasarkan data LPS, pada rentang waktu 20-23 November 2008, suntikan dana mencapai Rp 2,776 triliun, untuk menutup kebutuhan modal agar rasio kecukupan modal terdongkrak hingga 10 persen. Tak lama berselang, yakni pada 5 Desember 2008, kembali disuntik Rp 2,201 triliun. Dengan demikian dalam rentang 15 hari total dana talangan yang disuntikan mencapai Rp 4,977 triliun. Tak berhenti disitu, dana talangan terus mengucur yakni pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,155 triliun, disusul pada 21 Juli 2009 sebanyak Rp 630 miliar. Total dana suntikan (bailout) menjadi Rp 6,726 triliun. Suatu jumlah yang fantastis dan tidak mengherankan jika kini disoroti, dan DPR menuntut pertanggungjawaban pemerintah, LPS dan Bank Indonesia (BI).

Mengurai persoalan yang kini menghangat kita harus menengok ke belakang. Perlu diketahui, pemegang saham pengendali Bank Century adalah Rafat Ali Rizvi dan Hesyam Al Warraq. Adapun pemegang saham mayoritasnya Robert Tantular. Setelah merger ternyata tidak ada perbaikan. Sejak 2005 hingga 5 November 2008, bank itu bolak balik masuk pengawasan intensif BI. Penyebabnya adalah exposure pada surat berharga valuta asing (valas) bodong atau tidak berperingkat senilai US$ 203 juta, serta asset tidak produktif senilai Rp 477 miliar, yang menekan modal bank.

Sebagai tindak lanjut pengawasan intensif BI meminta bank menjual tunai surat berharga valasnya paling lambat akhir Desember 2005. Namun, bank mengajukan proposal penyelesaian melalui skema penjaminan tunai (assets management agreement/ AMA), dan disetujui BI pada 21 Februari 2006. Kemudian BI juga meminta bank menambah modal Rp 500 miliar. Permintaan ini dipenuhi pemilik bank sebesar US$ 10,5 juta dan US$ 14,85 juta. Terakhir bank melakukan right issue dan meraup dana Rp 442 miliar.

Namun semua itu sia-sia, Bank Century semakin terperosok sehingga masuk status pengawasan khusus pada 6 November 2008. Berdasarkan pemeriksaan berjalan (assessment) BI per 30 September 2008, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun ke posisi 2,35 persen. Kondisi ini juga diperburuk oleh turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, khususnya deposan besar, seperti Sampoerna dan PT Timah, yang menarik depositonya pada juli 2008, dan berlanjut menjadi penarikan dana besar-besaran (rush). Dalam rentang November hingga Desember 2008, total simpanan yang ditarik mencapai Rp 5,67 triliun.

  1. B.   Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang kasus tersebut di atas penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah dampak dari kasus bank Century terhadap perekonomian?
  2. Bagaimanakah tinjauan hukum (aspek pidana) kasus bank Century tersebut?
  3. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di bidang perbankan?

 


 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.   Dampak Dari Kasus Bank Century Terhadap Perekonomian

Bank Indonesia (BI) membeberkan alas an terkait keputusan BI saat memberikan predikat bank gagal dan berpotensi sistemik, sehingga harus diserahkan kepada LPS. Akibatnya LPS harus meraguh kocek hingga Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut.

Ada 5 (lima) criteria bank century masuk kategori sistemik antara lain :

  1. Menimbulkan dampak terhadap sector riil jika bank century ditutup. Dalam parameter pertama itu Bank century yang memiliki 65 ribu nasabah tersebut memang tidak berdampak luas. Istilahnya low impact. Tapi ini hanya salah satu parameter.
  2. 2.    Menimbulkan dampak terhadap bank-bank lain jika Bank Century ditutup. Dalam parameter tersebut BI menilai imbasnya bias sangat besar. Sebab data BI menunjukkan saat Bank Century sekarat (November 2008), ada beberapa bank kecil yang memiliki exposure besar di Bank Century. Artinya, dana bank-bank tersebut kecantol di Bank Century melalui fasilitas Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Berdasarkan kalkulasi BI jika dana bank-bank tersebut tidak bias kembali, bank-bank itu bakal mengalami kesulitan likuiditas, rasio kecukupan modal (CAR)-nya turun, dan akhirnya harus masuk dalam pengawasan khusus. Jika bank-bank tersebut masuk pengawasan khusus, bank-bank lain yang memiliki exposure juga akan demikian. Karena itu, bisa menimbulkan efek berantai ke seluruh perbankan.
  3. 3.    Menimbulkan dampak pada pasar keuangan yakni pasar obligasi pemerintah dan bursa saham. Kalau century ditutup, ada bank lain bermasalah. Karena bank lain itu mempunyai exposure SUN cukup besar, sehingga SUN harus dijual. Itu akan menggoyangkan pasar SUN karena terjadi penjualan besar-besaran. Kalau bank-bank tadi adalah listed company ( perusahaan tercatat dibursa saham ) itu akan menggoyang pasar saham.
  4. 4.    Menimbulkan dampak kepada system pembayaran antar bank. Kalau ditutup, bank-bank lain yang memiliki tagihan ke Bank Century sulit menagih dan ini tidak dijamin. Ini bisa mengakibatkan system pembayaran chaos. Dalam artian adanya imbas psikologis masyarakat jika Bank Century ditutup. Semua menunjukkan imbasnya mulai medium to high impact hingga high impact.
  5. 5.    Sejak pertengahan 2008, saat krisis ekonomi global mulai menghebat system keuangan di Indonesia mengalami tekanan hebat. Dana perbankan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang biasanya mencapai Rp 200 triliun tiba-tiba menyusust tinggal Rp 89 triliun.

Artinya ada indikasi penarikan dana masyarakat dari bank dalam jumlah besar. Untuk membayar itu, bank harus mencairkan dana mereka yang disimpan di SBI.
Indikator lain anjloknya dana deposito masyarakat. Akibatnya untuk menarik dana masyarakat bank mulai menaikkan suku bunga simpanan hingga terjadi perang suku bunga. Bahkan bank-bank besar yang sebelumnya menjadi supplier dalam fasilitas Pasar Uang Antar Bank (PUAb) mulai menahan dana. Hal itu mengakibatkan bank-bank kecil dan menengah mengalami kesulitan likuiditas. Saat itu PUAB sangat tegang. Selain itu resiko gagal kredit ( credit default swap) Indonesia melonjak dari angka normal 200 basis poin (bps) menjadi 1.400 bps. Ditambah pencairan dana investor asing sekitar USD 6 miliar. Intinya ada tekanan besar di pasar uang.

 

  1. B.  Tinjauan Hukum (Aspek Pidana) Kasus Bank Century.

1.   Tindak Pidana Penggelapan

Penyebab lain ambruknya Bank Century adalah penipuan oleh pemilik dan manajemen dengan menggelapkan uang nasabah. Mereka adalah Robert Tantular, Anggota Dewan Direksi Dewi Tantular, Hermanus Hasan Muslim dan Laurance Kusuma serta pemegang Saham yaitu Hesham Al Warraq Thalat dan Rafat Ali Rijvi. Pengelapannya dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, memanfaatkan produk reksa dana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Century. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif. Ketiga, menerbitkan letter of Credit ( L/C ) Fiktif. Modusnya yaitu pemilik Bank Century membuat perusahaan atas nama orang lain untuk kelompok mereka. Lantas mereka mengajukan permohonan kredit, tanpa prosedur semestinya serta jaminan yang memadai mereka dengan mudah mendapatkan kredit. Bahkan ada kredit Rp. 98 Milyar yang cair hanya dalam 2 (dua ) jam. Jaminan mereka tambahnya hanya surat berharga yang ternyata bodong.

Selain itu Robert Tantular juga menyalahgunakan kewenangan memindah bukukan dan mencairkan dana deposito valas sebesar Rp. 18 Juta Dollar AS tanpa izin sang pemilik dana, Budi Sampoerna. Robert juga mengucurkan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rezeki Rp. 121 Milyar dan PT Accent Investindo Rp. 60 Milyar. Pengucuran dana ini diduga tidak sesuai prosedur. Robert Tantular juga melanggar Letter Of Commitmen dengan tidak mengembalikan surat – surat berharga Bank Century di luar negri dan menambah modal Bank.

2.   Permasalahan yang mencuat 

a.   Bahwa masalah di Bank Century disebabkan lemahnya Bank Indonesia mengawasi pengoperasian perbankan nasional, sehingga merugikan keuangan Negara. BI dinilai lalai dalam pengawasan, sehingga direksi dan pemilik Bank Century sejak 2005 leluasa melarikan dana milik nasabah ke luar negri melalui penerbitan Obligasi bodong.

b.   DPR merasa dilangkahi pemerintah, karena pemerintah dan DPR hanya bersepakat mengeluarkan dana rekap sebesar 1,3 Trilyun, nyatanya 6,7 trilyun.

c.   Pengambilalihan Bank Century oleh pemerintah melalui LPS tidak memiliki konsep yang jelas dan akan menimbulkan kerugianyang cukup besar.Dana yang dikeluarkan LPS dalam upaya penyehatan Century yang mencapai Rp. 6,77 Trilyun dapat dipastikan tidak akan bisa kembali. Dan akan menimbulkan kerugian yang besar, artinya upaya LPS memperetahankan deposan – deposannya tidak lari gagal.

d.   Saat ini muncul dugaan dana rekap Bank Century bukan hanya 6,7 trilyun tetapi mencapai hingga 9 Trilyun.

3.  Penyelesaian  

a.    Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas. Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional. Misteri itulah yang ditindaklanjuti komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank. Tidak hanya KPK, DPR pun minta KPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada tanggal 18 Desember 2008 telah menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sector keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

b.    Pemerintah terus memburu asset Robert Tantular dan pemegang saham lainnya di luar negeri dengan membentuk tim pemburu asset. Tim ini beranggotakan staf Departemen Keuangan, Markas Besar Polri, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, serta Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia. Untuk di dalam negeri jumlah asset yang disita polisis terkaitb kasus tindak pidana perbankan di Bank Century sebesar Rp 1,191 miliar. Sementara di luar negeri, polisis berhasiul menemukan dan memblokir asset milik Robert Tantular senilai 19,25 Juta dolar AS atau setara Rp 192,5 Miliar. Uang sebesar itu antara lain terdapat di USB AG Bank Hongkong senilai 1,8 juta dolar AS, PJK Jersey sejumlah 16,5 juta dolar AS, dan British Virgin Island ( Inggris ) sebesar 927 ribu dolar AS. Selain itu polisisjuga menemukan dan memblokir aset Hesham Al Warraq \talaat serta Rafat Ali Rizvi senilai Rp 11,64 triliun. Aset itu tersebar di UBS AG Bank sejumlah 3,5 juta dolar AS, Standard Chartered Bank senilai 650 ribu dolar AS dan sejumlah SGD 4.006, di ING Bank sebesar 388 ribu dolar AS.

c.     Dalam proses hukum bank Century, pemilik bank century Robert tantular beserta pejabat bank century telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penggelapan dana nasabah. Bahkan manajemen Bank Century telah terlibat dalam memasarkan produk reksadana PT Antaboga Sekuritas yang jelas-jelas dalam pasal 10 UU Perbankan telah dilarang. Prinsip the five C’s of credit analysis yang menjadi dasar pemberian dana talangan rupanya tidak diterapkan oleh LPS. LPS harusnya meneliti Character (kejujuran pemilik bank), collateral (jaminan utang bank), capital (modal), capacity ( kemampuan mengelola bank ) dan condition of economy sebelum bailout diberikan. Artinya dari segi the five C;s of credit analysis Bank Century sebenarnya tidak layak sama sekali mendapatkan dana talangan dari LPS. Ironisnya LPS justru mengucurkan dana sampai 6,7 triliun ke bank itu.

d. Solusi untuk mengatasi bank-bank bermasalah bukan dengan memberikan penjaminan penuh ( blanket guarantee atau bailout ) seperti yang diberikan ke Bank Century. Hal itu berdasar pengalaman krisis keuangan 1998 yang akhirnya mengakibatkan munculnya bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp 600 triliun.

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perbankan

1.  Kejahatan Korporasi

Dalam perjalanannya pemikiran mengenai corporate crime, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin ”universitas delinquere non potest” (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus) atau dikenal dengan ”actus non facit reum, nisi mens sit rea”.

Namun masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran corporate crime. Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat beliau, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi”. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasikan (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader) . Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai keasalahan korporasi.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah doctrine of strict liability dan ”doctrine of vicarious liability”. Berdasarkan ajaran strict liability pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa disyaratkannya adanya kesalahan sedangkan menurut ajaran vicarious liability dimungkinkan adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.

Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematik dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti ”keseluruhan syarat untuk adanya pidana ”(der inbegriff dervoraussetzungen der strafe), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipiil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader).

Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku.

Bagaimanakah harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi ?. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya ?. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau dolus atau kealpaan atau culpa)?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (verwijtbaarheid; blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau psyche pelaku. Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi ?.

Dalam kenyataan diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan ini menjadi lebih sulit apabila difahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu : bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan)[1] 

Merujuk pada pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dalam menganalisis kasus bank century dalam konteks pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di bidang perbankan, bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen dengan cara menggelapkan uang nasabah sehingga menimbulkan ambruknya Bank century. Proses penggelapannya dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Pertama, memanfaatkan produk reksa dana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Century. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif. Ketiga, menerbitkan letter of Credit ( L/C ) Fiktif. Dalam hal ini perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Oleh karena itu mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam system peradilan pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Namun hingga saat ini kasus tersebut masih belum jelas. Seingga pada kesempatan yang lalu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan meningkatkan status hukum kasus Bank Century dari penyelidikan menjadi penyidikan pada tahun ini sesuai dengan rekomendasi DPR pada rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR. “KPK akan berusaha meningkatkan status hukum kasus Bank Century dari penyelidikan menjadi penyidikan pada tahun ini, tapi waktunya tidak bisa terlalu cepat,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/2).

 

BAB III

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

Pemberian bailout atau dana talangan oleh pemerintah kepada bank century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun dari semula 1,3 triliun harus menjadi bahkan pembicaraan dan perdebatan seru. Bukan hanyua dimedia massa dikalangan para ahli dan birokrasi pemerintah, tapi juga departemen karena hal ini menyangkut dua aspek yaitu politik dan hukum.

Pemberian dana bailout century yang sekarang terus diperjualkan bisa berakibat buruk terhadap bank tersebut. Dimana akan mengurangirasa percaya nasabah pada dunia perbankan.

Kasus Bank Century mencerminkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral terhadap bank umum. Bank-bank umumnya hendaknya mendapat pengawasan ketat dari bank Central.

Ambruknya Bank Century telah menimbulkan dampak negative terhadap citra perbankan dan berdampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia jika dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu KSSK telah mengambil langkah-langkah untuk mengambil alih dan menyuntik sejumlah dana untuk menyehatkan kembali meskipun pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah.

Dari kaca mata hukum, kasus bank Century telah terdeteksi adanya pelanggaran tindak pidana oleh pemilik dan manajemen dengan cara penggelapan dana nasabah. Oleh pendapat para ahli kegiatan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan korporasi, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi.

B. Saran

  1. Dalam menghadapi kasus bank Century perlunnya kerjasama dengan baik antara pemerintah, DPR-RI dan Bank Indonesia
  2. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada nasabah Bank Century agar bisa uangnya dicairkan.
  3. Harus ada trasparansi public dalam menyelesaikan kasus Bank century sehingga tidak terjadi korupsi
  4. Audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas dan dibantu oleh Polri, kejaksaan, KPK, Bank Indonesia.

 

 


[1] Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, Hal 102.

 

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

POLISI DAN HAK ASASI MANUSIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk mengawasi masyarakat yang melanggar aturan masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan kehadiran Polri, diharapkan ketertiban dan rasa aman dapat terjamin sebagaimana mestinya. Fungsi utama dari Polri adalah penegakan hukum dan pengayom seta pelindung masyarakat.
Menurut Walter Reckles pada tahun 1973 sebagai seorang perwira polisi dan ahli dalam bidang Kepolisian, didalam bukunya THE CRIME PROBLEM, dia menempatkan keberadaan polisi sebagai syarat mutlak terhadap pendisiplinan suatu bangsa dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal itu Polri memegang peranan yang sangat penting sebagai alat negara penegak hukum untuk mencegah gangguan dalam masyarakat yang mana didalam prakteknya polisi ditugaskan untuk mengatasi dan mencegah kejahatan itu sendiri.
Dahulu didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia, ditetapkan Polri sebagai Aparat Penegak Hukum bertugas memelihara Keamanan dalam negeri sebagai agen pertama dalam proses peradilan pidana. Polri juga mempunyai kewenangan sebagai tahap awal proses peradilan pidana dalam rangka penangkapan dan penyidikan orang yang diduga telah melaksanakan kejahatan serta melaksanakan penahanan sementara terhadap tersangka untuk selanjutnya diproses kedalam tahap berikutnya.
Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1997, yang berkaitan dengan masalah HAM secara jelas dinyatakan dalam Pasal pasal 2 (dua) undang-undang tersebut dinyatakan : bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk manjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan alam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan kemanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan mejunjung Hak Asasi Manusia. Penjelasannyalebih rinci dinyatakan:
Hak Asasi manusia adalah hak dasar secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Right 1948 dan Konvensi Internasional lainnya.

Selanjutnya didalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang no 28 tahun 1997, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum,mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Polri tersebut tampak jelas menyatakan bahwa pemerintahan kita, memberikan kewenangan polisi yang lebih besar, para ahli mengatakan sayangnya kewenangan yang besar itu tidak diimbangi oleh kontrol sosial yang memadai sebagai pertanggungjawaban yang dilaksanakan Polri. Berkaitan dengan konteks diatas menurut Broom and Selnick terdapat lima fungsi sosial hukum :
1.Hukum berfungsi menegakan hak dan kewajiban
2.Hukum berfungsi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat
3.Hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat
4.Hukum berfungsi menggabungkan standar moral
5.Hukum memberikan legitimasi
Disamping itu Fungsi Hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (social control) dan bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.
Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi Polri dalam melaksanakan kegiatannya atau dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum. Kita tahu bahwa didalam masyarakat banyak terdapat nilai-nilai sosial, nilai utama diangkat sebagai moral sehingga perbuatan yang tidak disukai masyarakat dinamakan sebagai perbuatan yang immoral. Moral adalah standard ditiap-tiap masyarakat. Kepemilikian nilai utama untuk melindungi kepemilikan ada norma hukum berfungsi menghubungkan standard moral. Menurut Paul M. Mulyono, seorang pendiri Kriminologi Indonesia, fungsi yang paling utama dari fungsi sosial hukum adalah memberikan perlindungan kepada yang lemah karena mereka yang tidak berdaya dan berada diurutan bawah.
Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan,yang didialam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.1
Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda.2 Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantias loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur. Benarkah hal itu dikatakan sebagai kesalahan prosedur ataukah ada alasan lain yang lebih mendasar yang sebenarnya memang terjadi pelanggaran tersebut.
Masyarakat mengklaim bahwa polri merupakan lembaga yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang profesional untuk melaksanakan tuntutan tugasnya. Klaim masyarakay dapat dimengerti karena bagaimana tidak hal itu terjadi. Sebagi bahan pemikiran bahwa pelaksana-pelaksana Polri dilapangan adalah tamtama dan Bintara, smentara mereka tidak pernah mengetahui bahkan mempelajari mengenai hak Asasi manusia it sendiri, sperti disampaikan tadi barangkali hal itu bisa dijadikan bahan pemikiran bagi Polri. Dewasa ini meskipun HAM telah menjadi isu yang kontroversial namun sampai saat ini Ham massih merupakan pengetahuan yang berada dalam tataran kaum intelektual. Dikatakan demikaian karena masyarakat Polri secara umum belum mengetahui secara jelas esensi yang terkandung didalam HAM yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian Umum. Secara khusus HAM tidak terdapat dalam kurikulum pengajaran yang diberikan kepada para Siswa calon tamtama atau bintara yang nantinya sebagai petugas pelaksana dilapangan.
Menurut Kunarto, bahwa pandangan masyarakat perlu dikajisecara jujur, hampir keseluruhan mengandung kebenaran. Polri dalam menjalankan tugasnya selalu menghadapi kerancuan dan hambatan serta seiring melalaikan ketentuan-ketentuan mendasar dari aturan yang mengikat dirinya, hal ini memang sering terjadi; Pertama belum mempunyai cukup kemampuan, atau tepatnya tidak diberdayakan untuk berkemampuan menangani semua aspek keamanan danpenegakan hukum, disamping polri memang sering lalai untuk memagari dengan kokoh serta menggarap lahan tugasnya dengan baik, sehingga orang lain dengan mudah memasuki areal tugasnya. Kedua, Polri sering tidak mengerti adanya perkembangan dan penambahan berbagai aturan, karena pemasyarakatan dilingkungan polri atas aturan yang ada tidak pernah bersifat intensif. Ketiga, karena tekanan tugas yang sangat besar, selalu terabaikan upaya-upaya untuk selalu meng Up date pengetahuan dan keterampilan, khusunya masalah hukum dan etika, sehingga Polisi yang melek hukum secara luas dan mendalam serta berbuat etis dalam bertugas menjadi semakin langka. Keempat, unsur pimpinan yang seharusnya memprakarsai, bertanggungjawab dan mengendalikan kecerdasan Polri, rata-rata tidak melaksanakan tugas pimpinan itu dengan baik, akibatnya memang lalu tidak cukup mudah menemukan polisi yang mempunyai kepedulian yang tinggi pada masyarakat, mampu melaksanakan tugas seperti yang diharapkan dan dituntut masyarakat, khususnya dalam menghormati HAM. 3
Seperti telah diuraikan diatas bahwa keberadaan Polri sebagai lembaga dan kurang didukung sumber daya profesional dan dijustifikasi dengan berbagi pandang dari pimpinan polri maka hal tersebut merupakan salah atau yang menyebabkan polri sangat rentanterhadap pelanggaran HAM. Faktor lain yang menyebabkan Polisi melanggar Hak Asasi Manusia yakni Pemahaman yang minim terhadap KUHAP dan adaya tuntuatan pengakuan atas tuduhan pada tersangka sebagimana yang termuat secara implisit didalam pasal 184 KUHAP. Faktor ini berpengaruh terhadap pemahaman dan realisasi hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Disisi lain baharudin Lopa mengatakan dalam sebuah dialog Nasional Evaluasi pelaksanaan HAM yang digelar oleh CIDES (Centre of Information and Development Studies, di Jakarta, menyatakan bahwa terdapat persoalan dimana salah satu pihak berada pada posisi yang lebih kuat-karena atribut dan kekuasaannya- sementara pihak lain berada dalam posisi yang lemah, hal ini sangat menimbulkan penekanan oleh sikuat terhadap si lemah. Terdapat prasayarat yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan si lemah terhadap sikuat. Didalam konetks politik, wujudnya adalah bentuk kekuasaan yang bisa dikontrol oleh kekauatan masyarakat, yang selanjutnya disebut kedaulatan rakyat. Prasyarat lain adalah sistem hukum yang kuat dan bebas tekanan dari manapun. Dengan hukum beserta alatnya yang kuat, kontrol terhadap kekeuasan bisa dilakukan.4

POLISI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM
Didalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan bahwa Polri dalam proses Pidana mempunyai wewenang yang ada kaitannya dengan hak asasai manusia, yaitu :
1)Melakukan penangkapan
2)Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3)Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4)Menyuruh berhenti orang yang dicurigai danmenanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5)Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6)Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7)Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8)Mengadakan penghentian penyidikan.
9)Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10)Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Beberapa pasal dalam KUHAP menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap tersangka dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena undang-undang tersebut merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal-pasal yang mengatur masalah tersebut diantaranya yaitu :

1)Pasal 50, Hak segera dilakukan mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan kepengadilan dan segera untuk diadili di pengadilan.

Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri adalah untuk mentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini juga polri mengupayakan mendapatkan keterangan atau penjelasan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka pada suatu peristiwa kejahatan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri hendaknya memperhatikan keberadaan tersangka sebagai manusia yang memiliki kebutuhan sebagai manusia pada umumnya. Diantaranya yaitu tidak perlu memaksakan kehendak polri dengan mengharapkan pengakuan yang didapatkan dari tersangka, dengan cara-cara pemaksaan atau kekerasan. Hendaknya digunakan tehnik-tehnik yang diajarkan dalam psikologi pemeriksaan, implikasinya hal ini diperlukan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kearah itu.

2)Pasal 51, Hak untuk mengetahui apa yang dipersangkakan kepadanya dan menyiapakan pembelaan sesuai yang dituduhkan kepadanya.

3)Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atu terdakwa berhakmemberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun hakim. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya yaitu :
a)tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab peetanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepdanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
b)Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan tau didakwakan kepadanya disemua tingkat pemeriksaan.
c)Tidak boleh dipergunakan sebaga bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secar fisik maupun secara psikis:
Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana oleh pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. 5

4)Pasal 53, Pada tingkat penyidikan dan peadilan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa.
Dalam bagian ini dinyatakan bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan interpreter atau juru bahasa sesuai dengan bahasa yang difahaminya, sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada tersangka dalam kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan.

5)Pasal 54, Berhak mendapatkan bantuan hukum
Bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka pada tingkat pemeriksaan awal adalah sebagai upaya untuk menciptakan tertib hukum , kepastian hukum dan upaya melindungi hak-hak tersangka itu sendiri, dengan demikian dapat diminimalissir segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka itu sendiri sehingga dengan hal itu diterapkan maka akan mengurangi citra polri yang selama ini dianggap melangar HAM. Implementasi aktual yang dilakukan oleh polri adalah dengan upata mewujudkan prinsip persumption of innocent (asas praduga tak bersalah) dimana semua tersangka pada tahap upaya paksa dan belum mendapat satu keputusan yang tetap maka diwajibkan untuk tidak dipersangkakan salah kepadanya. Pada kenyataan nya harus disadari oleh anggota polri bahwa kadangkala hal itu jauh dari kenyataan, faktanya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan asas dimaksud.

6)Pasal 55, Berhak untuk mendapatkan penasehat hukum dengan memilih sendiri penasehat hukumnya
7)Pasal 56, Berhak mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk untuk kasusnya
8)Pasal 57, Berhak menghubungi penasihat hukum apabila dilakukan penahanan terhadap dirinya.
Hak untuk mendapatkan bantan hukum ini adalah sebagai implikasi adanya pemberlakuan asas praduga tak bersalah. Dengan kata lain bahwa asas praduga tak bersalah memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atas segala tuduhan yang disangkakan kepadanya.
Hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangka diantaranya :
a)Pasal 69 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/diatahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tat cara yang ditentukan dalam Undang-undang
b)Pasal 70 KUHAP
Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya

c)Pasal 72 KUHAP
Penasihat hukum/tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya

d)Pasal 73 KUHAP
Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka

Namun demikian berdasarkan hak yang dimiliki oleh penasehat hukum terhadap tersangkaya pada setiap tingkat penyelidikan memiliki pembatasan-pembatasan yang juga diatur lebih lanjut dalam pasal 71 KUHAP diantaranya bahwa penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum (jaksa) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan yang dilakukan dan dalam hal kejahatan terhadap keamnan negara maka pejabat tersebut dapat mendengarkan isi percakapan yang ada.
Apabila terjadi penyalahgunaan dengan apa yang dilakukan oleh penasihat hukum maka pembatasan dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap dari yang ringan sampai yang berat yaitu :
1.Pemberian peringatan kepada penasihat hukum
2.Dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan
3.Dan hubungan yang selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. 6
Berkaitan dengan hubungan tersangka dengan penasihat hukum perlu diwaspadai adanya akibat buruk yang mungkin ditimbulkan dari hubungan tersebut, kemungkinannya adalah :
(1)Tersangka akan menjawab sebagian atau seluruhnya pertanyaan tentang apa yang dilihat dan dialaminya sendiri tergantung kepada pengarahan dan anjuran yang diberikan oleh penasihat hukumnya.
(2)Tersangka tidak menjawab sebagian atau seluruhnya, apabila materi pertanyaan mengarah kepada pencapaian pembuktian kepada unsur-unsur pidana yang dilakukannya.
(3)Tersangka bersifat tidak akan menjawab sama sekali atau bngkam terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
(4)Tersangka akan menunjuk kepad orang lain untuk menutupi perbuatannya.5

9)Pasal 58, Berhak mendapatkan kunjungan dari dokter pribadinya
10)Pasal 59, Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
11)Pasal 60, Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarganya
12)Pasal 61, Berhak menerima kunjungan dari sanak keluarganya dalam hal untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya, secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya.
13)Pasal 62, Berhak menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukumnya atau sanak keluarganya
14)Pasal 63, Berhak mendapatkan kunjungan rohaniawan
15)Pasal 68, Berhak meminta ganti kerugian dan memperoleh rehabilitasi.
Tersangka, berhak menngajukan ganti kerugian karena diatankap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang yang berdasarkan dengan undang-undang atau karena kekliruan terhadap orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan “dikenakan tindakan lain”, menurut penjelasan KUHAP adalah akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak syah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.
Disamping tindakan–tindakan yang telah dilakukan diatas, Polri juga memiliki kewenangan lain yang berkaitan dengan wewenang dan hak dari Polisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan 7, disamping melakukan upaya paksa maka Polri dapat melakukan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” yang selanjutnya dikenal dengan Diskresi kepolisian yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :
a.Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum yang berlaku
b.Selaras dengan kewajiban hukum mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
c.Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d.Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
e.Menghormati hak asasi manusia.

POLISI DAN PRA PERADILAN
Terlepas dari segala ketentuan yang ada terdapat harapan masyarakat, bersamaan dengan dilaksanakan penahanan yang dilakukan oleh polisi adalah muncul perlindungan hak tersangka, pada tahap penyelidikan. Karena kalau direnungkan dalam salah satu asas praduga tidak bersalah, tersangka yang ditahan dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan. Kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan oleh Polri berimplikasi terhadap masalah-masalah lain yang akan timbul seiring dengan keberadaan HAM itu sendiri.
Pada jaman Romawi sudah terdapat yang dikenal dengan Habeas Corpus. Dalam hal ini yang menjadi hak dari Habeas Corpus adalah agar penahanan yang dilakukan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka setiap penahanan yang dilakukan oleh Polisi harus disertai surat dari pengadilan/hakim, untuk melihat apakah perlu atau tidaknya seseorang dilaksanakan penahanan. Habeas Corpus juga adalah merupakan upaya hukum untuk menentang dilaksanakan secara semena-mena terhadap tersangka. Habeas Corpus banyak dipraktekan di Amerika. Di Belanda menurut Rechte Comissaris adalah suatu lembaga yang mengawasi apakah upaya paksa termasuk penahanan di laksanakan secara paksa atau tidak.
Di Indonesia ada suatu Lembaga Pra Peradilan (Heaber Corpus), tetapi nyatanya lembaga pra peradilan tidak pernah dilakukan untuk orang kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat menrima haknya dengan benar dan apabila dibiarkan akan ada bahaya yang besar di masyarakat yang akan melihat hukum hanya artifisial atau hanya formal saja, yang pada akhirnya masyarakat bersikap skeptis pada Penegakan hukum, misalnya menjai memiliki perilaku masyarakat main hakim sendiri. Yang diharapkan dari lembaga pra peradilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dan ganti rugi dan relabilitasi.
Menurut Mardjono Reksodiputro, Negara harus melindungi setiap warga negara dari segala kemungkinan pelanggaran yang dilaksanakan oleh siapa saja baik perorangan maupun lembaga termasuk pelanggaran dari negara atau aparat negara itu sendiri.
Didalam KUHAP ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum :
1.Kepentingan masyarakat yaitu bahwa seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya karena telah mengganggu kamtibmas.
2.Kepentingan seseorang yang dituntut yaitu dia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah mendapat hukuman.
Praperadilan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia, merupakan sarana bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap masalah tindakan penegak hukum dalam proses pemeriksaan pendahuluan. 6 Didalam KUHAP , masalah Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Pasal 77 menyebutkan :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang :
a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Ketentuan-ketentuan yang ada merupakan jalan dan aturan yang harus dipatuhi oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat negara penegak hukum.

Walaupun hak seseorang sudah di berikan oleh KUHAP ternyata hingga saat ini penyiksaan terus berlangsung, mengapa ? Karena KUHAP tidak memberikan perlindungan atau sangsi terhadap perbuatan yang diwarnai penyiksaan tadi.
Yang bahaya adalah kasus penyikasaan bertambah banyak dan bahayanya kepastian akan hilang dalam masyarakat, padahal kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi terciptannya ketertiban masyarakat.

HERBERT PARKER (Limit Of Criminal Sanctio)
DPM yaitu dua proses model
CCM yaitu crime control model
DPM terbagi menjadi dua yaitu :
1.Adanya kebebasan sebagai pemerintah membatasi kesewenangan pengeuasa, tersangka dianggap tidak realiable.
2.Uji kemampuan aparat gakkum dalam menggiring tersangka ke p[roses berikutnya, tidak efisiensi yang penting kebenaran (realiable).
CCM terbagi menjadi tiga yaitu :
1.Memberikan tekanan pada kekuasaan aparat gakkan, besar kemungkinan tersangka bersalah yaitu condong pada asas praduga tak bersalah.
2.Asumsi fungi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, menekannkan pada prinsip efisien yang artinya dalam surat perintah penahanan jumlah perkara yang masuk sama dengan jumlah perkara yang keluar.
Efisien, berarti sudah realible.
Menurut Rustan Saleh yaitu yang menjadi hak warga negara adalah hak membela diri dan persamaan kedudukan dimuka hukum melalui hukum yang adil dan tidak memihak
Kebebasan dan kemerdekaan manusia adalah hak setiap individu yang dijunjung olehpemerintah Republik Indonesia. Mengapa ? Karena kalau pemerintah tidak junjung tinggi ham, pemerintah akan kehilangan otoritas pemerintahannya.
Yang dicanangkan oleh pemerintah dituangkan dalam UU Kehakiman, UU Kejaksaan, UU Polri. Kesimpulan dari UU tersebut mengatakan tiada seorang juapun dapat di kenakan penangakapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara-cara yang diatur oleh UU.
Menurut materi UU tersebut penyeledik dan atau penyidik dituntut senantiasa mengindahkan norma-norma agama, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

dKESUKSESAN DAN KEGAGALAN : EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI

Beberapa argumentasi mengenai “kebenaran” kompensasi tergantung kepada model bantuan secara financial yang dibutuhkan untuk membantu korban kejahatan dan asumsi mengenai kemampuan program untuk melihat kebutuhan tersebut. Sekarang banyak program yang telah dioperasikan diberbagai negara sekitar 13 tahun atau mungkin lebih. Hal yang substansial dari tubuh data yang ada menjadi mungkin untuk dianalisis. Studi mengenai evaluasi dapat menentukan tinggi rendahnya kebutuhan atas justifikasi atau prosedur peraturan baru yang dikeluarkan disamping perminataan untuk kelebihan dana dan penilaian efisiensi praktek kontribusi admministratif dalam mendukung atau membantu mengeleminir penundaan atau keterlambatan-keterlambatan, meminimalisir dan mengatasi ketidakadilan. Evaluasi diartikan juga dalam upaya mengembangkan pelayanan adalah menjadi hal yang penting secara khusus selama periode berjalan

REVEALING HOW PROGRAMS WORK
Pusat proses evalaluasi didalam operasi program internal menganalisa beberapa variabel-variabel seperti volume kerja, indikasi dengan melihat angka penyelidikan yang diterima, menelaah aplikasi, dan garansi hadiah; produktivitas, sehingga teratur dalam jumlah keputusan, waktu proses rata-rata dari sebuah klaim, ukuran dan jaminan klaim yang belum dilunasi dan dari waktu yang ditentukan untuk keputusan pembayaran;biaya pengeluaran tambahan, kalkulasi dari pengeluaran belanja per klaim atau per hadiah/penghargaan dan rasio biaya administrasi untuk membayar keuntungan dan keputusan membuat pola, yang mengungkapkan type membuat pembayaran kembali. Serta alasan untuk menghindari klaim. Proses evaluasi juga melibatkan pengembanan profil dari type tuntutan dan resipan dalam arti jenis kelamin, race, umur, pendapatan dan atribut lainnya.
Analisa dara bearing dalam menjawab pertanyaan evaluator untuk menyediakan pengunaan latarbelakang kepada administrator dan papan anggota (kartu anggota) mengenai trend dan pola karakteristik yang mendukung. Kebanyakan alasan frekuensi pengingkatan untuk melakukan pembayaran kembali bahwa aplikasi gagal untuk mewajibkan membocorkanlatarbelakang data mengenai pendapatan dan ongkos dan tipe kehilangan yang tidak dapat dilindungi oleh program. Bagian terpenting dari pembayaran benefit untutk korban dependent yang meninggal dari their wounds untuk menukung daripada untuk pemakaman dan penguburan.

DETECTING THE EFFECT OF PROGRAMS
Pengaruh evaluasi menjelaskan konsekuensi program terhadap klien dan masyarakat. Studi ini membandingkan waktu dengan penyelesaian yang aktual. Untuk menilai pengaruh program dalam partisipasi dari kompensasi korban dalam sistem peradilan pidana. Yang menerima dan tidak menerima bantuan akan dibandingkan dengan baik pada rata-rata kehadiran sebagai saksi pada jalur kepolisaian dan peradilan. Perbedaan yang berlaku dari struktur dan prosedur dalam program perbedaan negara menyediakan kesempatan untuk melakukan tes yang menyusun pekerjaan terbaik dibawah beberapa kondisi.
Penemu dari penelitian dan studi akan memiliki konsekuensi penting terhadap kompensasi dimasa yang akan datang. Beberapa persiapan mempengaruhi evaluasi program kompensasi telah menghasilkan penemuan bahwa menjadi pembatalan perjanjian dari adminastrator. Hal itu diharapkan merupakan prospek dari pembayaran kembali akan mengembangkan tingkat kerjasama publik dengan penegakan hukum. Tetapi studi melaporkan rata-rata untuk kejahatan kekerasan dinegara membandingkan korban dengan negara tanpa program, tidak menunjukan perbedaan yang cukup besar dalam tingkat korban dalam kota mengatakan bahwa polisi tentang ketidak beruntungan mereka (Doerner, 1978) Penelitian mengenai perilaku penuntut di florida yang dapat penghargaan dibandingkan dengan permintaan yang ditolak mengungkapkan bahwa mendapatkan pembayaran secara tidak signifikan mengembangkan perilaku korban terhadap polisi, prosecutor atau hakim (Doerner, 1980)
Dalam evaluasi dari program New York dan New Jersey berkesimpulan bahwa penuntut lebih menjauhkan diri dari sistim peradilan pidana setelah memohon untuk kompensasi daripada bukan tuntutan. Malahan dari pelayanan berarti penurunan ketidakpuasan publik dengan polisi dan pengadilan kompensai program diprovokasi prustasi tambahan. Pengundangan dari program kompensasi terhadap korban dapat diliat sebagai latihan dalam “symbolic politics” (Elias 1983b). Tidak menyadari bahwa mayoritas dari penuntut mengingatkan ketidakpuasan secara luas dengan tingkat dari pembayaran, publik dibimbing untu percaya bahwa efektif “safety net” telah dikonstruksi untuk menyangga kejahatan kekerasan.

A N A L I S A :
Dalam hal kompensasi di Indonesia berbeda dengan yang disampaikan diatas, di Indonesia ganti kerugian dan rehabilitasi diatur secara tersendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana mengatur prodesur permintaan ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang syah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kemudian selanjutnya kepada siapakah tuntutan tersebut ditujukan dan diajukan. Apabila perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, jadi hanya disampaikan pada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja maka tuntutan ganti rugu kerugian harus diajukan kepada lembaga peradilan. Namun bila perkara yang diperiksa itu diajukan sampai pada tingkat peradilan, jadi diperiksa oleh pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepengadilan negeri. Sementara rehabilitasi diberikan kepada seseorang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kepada siapakah permintaan rehabilitasi itu harus diajukan? jikalau perkaranya diperiksa dipengadilan negeri maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jikalau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, jadi hanya disampaikan kepeda tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan saja maka permintaan rehabilitasi maka permintaan harus ditujukan kepada lembaga pra peradilan.

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI
(ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.
Dalam perkembangan situasi dan kemajuan ilmu dan teknologi pada saat sekarang ini, juga ditandai dengan semakin berkembangnya jenis kejahatan yang terjadi sehingga perlu penanganan yang lebih khusus dan ditangani dengan kemampuan khusus sehingga untuk menuju kearah penanganan tersebut maka dibuat pembagian tugas terhadap penanganan tindak pidana tersebut.
Tindak Pidana Pemalsuan Merk merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi momok bagi para pengusaha dan juga menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi aparat penegak hukum terutama Kepolisian.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas dengan adanya keberhasilan Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap salah satu Tindak Pidana Pemalsuan Merk “SONNY” yang menjadi awal bagi kepolisian dalam mengungkap perkara-perkara lainnya yang kita yakini masih banyak yang belum tersentuh hukum maka perlu adanya diadakan analisa terhadap pengungkapan perkara tersebut.

2.Dasar.
Dasar daripada penulisan ini adalah perintah lisan dari Asisten Dosen Tindak Pidana Khusus untuk menambah pengetahuan tentang Tindak Pidana Kusus, bagaimana permasalahannya dan bagaimana penanganannya.

3. Maksud Dan Tujuan.
(i) Maksud.
Maksud daripada penulisan ini adalah untuk dapat menganalisa kasus-kasus yang terjadi yang merupakan sub bagian dari Tindak Pidana Khusus.

(ii) Tujuan.
Tujuan daripada penulisan ini adalah :
(a)Untuk melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Asisten Dosen mata kuliah Tindak Pidana Khusus.
(b)Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang materi Tindak Pidana Khusus terutama Tindak Pidana Pemalsuan Merk.
(c)Memperoleh gambaran tentang cara mengatasi kasus-kasus serupa sehingga diperoleh methode yang tepat sehingga dapat dikembangkan untuk mengungkap kasus-kasus lain yang belum tersentuh dalam rangka meningkatkan keamanan berusaha dinegara kita sebagai jaminan dalam mengembangkan perekonomian negara.

II. PEMBAHASAN
1.Contoh Kasus.
Pada hari Jumat, tanggal 16 April 1998 sekitar pukul 04.00 Bbwi telah berahsil diungkap salah satu kejahatan di bidang Merk di Perumahan Sunter Garden Blok B.7/12 G Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh Saudara AKING dan dibantu oleh salah seorang karyawannya An. Zaenudin Al.Zeni dengan cara membeli VCD Player Merk KCL dari Sdr.YOU HO, kemudian merubah Merk pada VCD Player tersebut dengan Merk SONNY dan dikemas dengan kemasan baru ber-Merk SONNY sehingga sama pada keseluruhannya dan atau sama pada pokoknya dengan merk terdaftar SONNY yang selanjutnya barang tersebut di jual kepada beberapa toko/konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga SONNY yang sebenarnya dan dari penjualan tersebut Sdr.AKING memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut namun menimbulkan kerugian bagi pemilik Hak Atas Merk SONNY
2.Analisa Kasus
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh yang berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka dan barang bukti maka dapat diduga :
Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 1999 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk bulan April 1999 bertempat dirumah tersangka AKING di Perumahan Sunter Garden Blok B.7/12 G Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Merk yang mengakibatkan kerugian bagi pihak SONNY sebagai pemegang Hak Atas Merk SONNY.
Bahwa tindak pidana tersebut dapat diketahui berawal dari tertangkapnya Sdr.ZAEUNUDIN pada saat Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan Operasi Kilat Jaya yang hendak mengantar pesanan barang berupa VCD Player Merk SONNY yang dipalsukan kepada pemesan Sdr.HENDRA yang memiliki toko di pasar Glodok Jakarta Barat.
Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan cara memesan Vcd Player Merk KCL dari Sdr.YOU HO yang bertempat tinggal di Jl.Parang Teriritis Kel.Ancol Jakarta Utara yang menurut keterangan saksi Sdr.YUO HO barng tersebut di import dari RRC selanjutnya barang yang telah dibeli dari Sdr.YOU HO dibawa kerumah Sdr.AKING dengan menggunakan Mobil BOX dan selanjutnya dengan dibantu Sdr.Zaenudin Merk KCL dilepas dan diganti dengan Merk SONNY termasuk kemasan VCD Player KCL dirubah menjadi VCD Player SONNY.
Bahwa barang tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga Merk SONNY sebenarnya yakni Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp.520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga tersangka AKING me peroleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
Dari keterangan tersangka AKING dan tersangka Zaenudin mengakui telah melakukan kejahatan tersebut untuk mendapat keuntungan pribadi.
3.Analisa Yuridis.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Merk yang dapat dikenakan pasal primer pasal 81, 82 UU No.14 Tahun 1997 jo UU No.9 Tahun 1999 tentang Merk Subsider pasal 84 UU No.14 Tahun 1997 jo UU No.9 Tahun 1999 tentang Merk.
Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merk dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.Pasal 81 UU No.14 Tahun 1997 tentang Merk.
Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
(i)Barang siapa.
(ii)Menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya pada merk yang terdaftar.
(iii)Milik orang lain atau badan hukum.
(iv)Diperoduksi dan atau diperdagangkan.
b.Pasal 82 UU No.14 Tahun 1997 tentang Merk.
Unsur-unsurnya adalah sebagi berikut :
(i)Barang siapa.
(ii)Menggunakan Merk yang sama pada pokoknya pada merk yang terdaftar.
(iii)Milik orang lain atau badan hukum.
(iv)Diproduksi dan atau diperdagangkan.
c.Pasal 84 UU No.14 tahun 1997 tentang Merk.
Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
Ayat (1) (i) Barang siapa.
(ii) Memperdagangkan barang dan atau jasa.
(iii) Diketahui atau patut dikatahui merupakan hasil paelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82B.
Ayat (2) (i) Tindak pidana tersebut ayat (i) adalah pelanggaran.
Pembahasan unsur-unsur adalah sebagai berikut :
(i)Saksi-saksi menjelaskan bahwa mereka membeli barang berupa VCD Player merk SONNY dari Tersangka (1) AKING yang selalu diantar ketempat oleh tersangka (2) Zaenudin.
(ii)Tersangka (1) AKING menjelaskan bahwa benar dia telah menjual VCD Player Merk SONNY kepada para saksi dengan dibantu oleh Tersangka (2) ZAENUDIN.
(iii)Tersangka (1) AKING mengakui bahwa VCD Player yang dijual kepada para saksi tersebut adalah sebenarnya VCD Player Merk KCL yang dirubah Merk dan Kemasannya sehingga menyerupai Merk SONNY.
(iv)Saksi ahli membenarkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Hak Atas Merk SONNY yang dilakukan oleh Tersangka (1) AKING dengan dibantu oleh Tersangk (2) ZAENUDIN.
(v)Tersangka (1) AKING dan Tersangka (2) ZAENUDIN mengakui bahwa barang tersebut dijual untuk mendapat keuntungan dan dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya.

III. PERMASALAHAN
Dari uraian kasus dan analisa kasus tersebut diatas dapat ditentukan dengan jelas bagaimana tindak pidan terjadi dan siapa yang menjadi tersangka namun bagi penyidik ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan sampai perkara tersebut diputuskan disidang pengadilan antara lain :
1.Terhadap tersangka (2) ZAENUDIN memang secara formil dan materil memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai tersangka dan patut dihukum atas perbuatannya namun jika ditilik statusnya yang hanya sebagai karyawan dengan gaji sebagai seorang karyawan, dari sudut kemanusiaan apakah hukuman tersebut layak atau tidak ?
2.Terhadap barang-barang yang telah terjual dan digunakan oleh para konsumen tentu secara tidak sadar telah tertipu dengan menggunakan CD Player SONNY yang sebenarnya adalah VCD Player Merk KCL. Bagaimana proses hukum yang pantas bagi terlindungnya para Konsumen dari Tindak Pidana serupa ?
3.Bagaimana proses hukum bagi para saksi yang semuanya adalah pedagang Elektronik sebagai orang yang patut diketahui mengetahui atau minimal dapat membedakan barang yang asli atau bukan ?

KESIMPULAN

1.Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Merk yang dilakukan oleh Tersangka (1) AKING dengan dibantu Oleh Tersangka (2) ZAENUDIN di rumah tersangka (1) AKING di Perumahan Sunter Garden Blok B.7/12 G Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.
2.Terhadap kedua tersangka dapat dikenakan pasal primer pasal 81, 82 UU No.14 Tahun 1997 jo UU No.9 Tahun 1999 tentang Merk Subsider pasal 84 UU No.14 Tahun 1997 jo UU No.9 Tahun 1999 tentang Merk.

REVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING TEORI DAN STUDI KASUS

RIVIEW BUKU SEPUTAR KEJAHATAN HACKING
TEORI DAN STUDI KASUS

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan sistem jaringan komputer dan tekonologi informasi adalah hacking, dapat diartikan sebagai perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Hacking adalah jenis kejahatan yang merupakan bagian dari cybercrime.n Perkembangan komputer terdiri dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1933 dipelopori oleh Universitas Cambridge Inggris, Universitas Harvard Amerika Serikat, dan Universitas Pennsylvania dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program, mengolah dan menyimpan data dalam organisasi bisnis; generasi kedua tahun 1959 dengan kemampuan komputer mengolah aplikasi ilmiah yang diperlukan di lingkungan akademis serta aplikasi komersial atau umum untuk lembaga pemerintahan dan perusahaan; generasi ketiga tahun 1964 yang dikembangkan oleh IBM (International Business Machine) Corporation dengan Sistem 360 dimana komputer yang diciptakan dapat melakukan berbagai pekerjaan, data digital menggunakan media magnet (floopy disk), serta mulai muncul masalah hukum yang berkaitan dengan data, program komputer dan pengoperasian komputer; generasi keempat pada tahun 1970-an dengan kemampuan komputer menggunakan teknologi chip dan large scale sampai very large scale integrated circuits, sehingga komputer dapat melakukan berbagai pemrosesan sekaligus, terjadi perkawinan antara teknologi komputer dengan komunikasi yaitu telematika; generasi kelima yang menekankan pada pemrosesan parallel yang memungkinkan komputer dapat melakukan pemrosesan beberapa aplikasi secara bersamaan, lebih cepat mencapai triliunan operasi per detik, terdapat kecerdasan buatan (Arificial Intelligence).
Perkembangan komputer berakses pada munculnya masalah-masalah hukum yaitu cybercrime, yang dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Karakteristik cybercrime berbeda dengan kejahatan konvensional, yaitu :
1. karena kecanggihan cyberspace, kejahatan dapat dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik
2. karena cyberspace tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap ilegal diluar dunia cyber dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia cyber
3. karena dunia cyber yang universal memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mempublikasikan idenya termasuk yang ilegal seperti munvul bentuk kejahatan baru misalnya cyber terrorism
4. karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur.
Kategorisasi cybercrime dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. cybercrime dengan menggunakan kekesaran atau secara potensial mengandung kekerasan seperti cyberterorism, assault by threat (serangan dengan ancaman), cyberstalking (penguntitan di internet), dan child pornography
2. cybercrime tanpa kekerasan yang meliputi cybertrespass (memasuki jaringan komputer tanpa otorisasi atau wewenang tetapi tidak merusak data di jaringan komputer tersebut), cyberfraud (penipuan di internet), destructive cybercrimes (kegiatan mengganggu jaringan pelayanan), dan other nonviolent cybercrimens yang meliputi misalnya iklan internet prostitusi, perjudian di internet, penjualan obat dan narkotika di internet, penggunaan internet untuk menyembunyikan uang (cyberlaundering), dan pelarangan pengiriman data untuk dimiliki masyarakat luas (cybercontraband).
Pelaku cybercrime dalam bentuk hacking disebut hacker, biasanya mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus di bidang komputer dan internet, memiliki pula 3 sifat yaitu black hat (hacker untuk kejahatan), grey hat (hacker abu-abu, tujuannya belum jelas, terkadang untuk tujuan jahat, dan terkadang untuk tujuan baik) dan white hat (hacker yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam suatu sistem komputer). Proses hacking dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, menyusup dan menyadap password, dan menjelajahi sistem komputer untuk kemudian menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan (sniffing).
Beberapa produk undang-undang yang dapat digunakan untuk menindak para pelaku hacking di Indonesia antara lain adalah :
1. KUH Pidana
a. Pasal 167 “Tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain”, perlu ada pendekatan baru untuk memperluas makna ruangan atau pekarangan tertutup tidak hanya pada objek bersifat fisik, namun juga objek di dunia maya seperti website.
b. Pasal 406 “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan barang”, perlu ada perluasan makna barang tidak hanya yang bersifat fisik namun juga misalnya teradap program, data yang ada di dunia maya. Contoh kasus, penyidik menginterpretasikan bahwa website Partai Golkar yang dirusak adalah barang.
2. Undang-Undang Telekomunikasi
a. Pasal 50 jo Pasal 22 “manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi atau illegal access.”
b. Pasal 55 jo Pasal 38 “menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi atau data interference.”
c. Pasal 56 jo Pasal 40 “menyadap informasi melalui jaringn telekomunikasi atau illegal interception in the computer, systems and computer networks.”
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam pasal 26 – pasal 30. Contoh bunyi pasal 30 yaitu :
a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan hacking, penyidik harus menghadapi beberapa tantangan ke depan, antara lain adalah :
1. Dalam proses penyidikan tindak pidana hacking, penyidik dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyidikan harus mulai, karena kejahatan tersebut dapat diketahui hanya melalui layar monitor komputer yang terhubung denan jaringannya melalui koneksi internet. Penyidik harus fokus pada alat bukti berupa komputer, sistem komputer, server komputer, log files dan IP Adress. Bermula dari analisa alat bukti, penyidik dapat mengingkatkan proses penyidikannya dengan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Eksistensi bukti digital dalam penyidikan, dimana sampai saat ini belum ada ketentuan khusus tentang alat bukti yang mengakui bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah disertai dengan ketentuan tentang prasyarat dan kriteria yang harus dipenuhi tentang akurasi dan kebenaran alat bukti tersebut. Penyidik masih berpegan pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
3. Penanganan TKP tindak pidana hacking, yaitu selain tempat pelaku melakukan perbuatannya, juga tempat-tempat dimana korban menderita akibat perbuatan hacking. Berkaitan dengan TKP, penyidikan forensik komputer menjadi hal penting dalam proses penyidikan yang meliputi kegiatan memperoleh dan menganalisa informasi digital yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti.
4. Masalah yuridis hukum, dimana sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum cukup memadai untuk menjangkau kasus kejahatan transnasional yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.
Penulis menyajikan proses penanganan kasus hacking yang ditangani oleh Polri pada tahun 2004 dengan modus mengganti nama-nama partai peserta Pemilu sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pelaporan dan penyidikan
Pada hari Sabtu, 17 April 2004 telah terjadi serangan terhadap website KPU (Komisi Pemilihan Umum), diketahui oleh anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang melakukan pengamanan di Hotel Borobudur dimana tampilan pada website http://tnp.kpu.go.id dan nama-nama partai peserta Pemilu mengalami perubahan. Tanggal 18 April 2004, diadakan rapat pembahasan secara terbatas oleh Satuan Cybercrime, kemudian dibuatkan laporan polisi sebagai dasar penyidikan dengan dugaan pelanggaran tanpa hak memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan atau menghancurkan atau merusak barang, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22 jo Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subs Pasal 406 KUHP. Penyidikan awal menemukan bahwa log file dari IIS bernisial Xnuxer, kemudian diperoleh nama Xnuxer alias Schizoprenic alias Dani Firmansyah. Laporan polisi ditindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi dari KPU, PT. Danareksa, APJII dan Warna Warnet. Pada tanggal 22 April 2004, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, Dani Firmansyah dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah tersangka yang berada di Jogjakarta dan kantor tersangka di PT. Danareksa, dilanjutkan dengan penyitaan komputer, CD, telepon genggam dari tersangka.
2. Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
Kasus Dani Firmansyah akhirnya dilimpahkan ke penuntut umum, dengan surat dakwaan berlapis. Pertama, tersangka diangap melanggar Pasal 22 huruf a jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Kedua, tersangka dianggap melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Ketiga, tersangka melanggar Pasal 22 huruf c jo Pasal 50 UU Telekomunikasi; Keempat, tersangka melanggar Pasal 38 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi. Dalam persidangan terungkap beberapa keterangan saksi dan ahli yang penting antara lain :
a. benar telah terjadi perubahan pada layar tabulasi nasional dengan pergantian nama-nama partai oleh pelaku
b. hacker meninggakan identitas Xnuxer, alamat IP, SQL Injection dan dengan membuka website http://www.dnstuff.com diketahui bahwa pemiliknya adalah CBN-Danareksa-Netblock, IP adress milik Loxley Place, kemudian diketahui pelaku bernama Dani Firmansyah, ahli komputer dan mempunyai warnet di Jogjakarta bernama Warna Warnet, bekerja di PT. Danareksa di Jakarta
c. penyelidikan untuk mengetahui posisi Dani Firmansyah kemudian dilakukan pelalui chatting dengan kalangan underground melalui mIRC dengan teknik undercover dan masuk ke chattroom #xnuxer, tersambung dengan DALnet yang adalah teman dekat pelaku. Dari DALnet diketahui informasi lebih jauh tentang pelaku yang saat itu telah bekerja sebagai konsultan di PT. Danareksa
d. pada tanggal 22 April 2004, dilakukan penangkapan terhadap Dani Firmansyah
e. tipe serangan yang dilakukan oleh pelaku adalah SQL Injection terhadap jaringan privat/jaringan khusus milik KPU, kemudian masuk ke website KPU dan mengubah tampilan nama-nama partai
f. hacker berusaha masuk ke dalam sistem IT namun tidak berhasil karena dapat dihadang oleh sistem berupa firewall
g. akibat perbuatan hacker, KPU mengalami kerugian berupa terhentinya seluruh kegiatan tabulasi nasional pada tanggal 17 April 2004 dan tertundanya kegiatan pusat tabulasi nasional pada tanggal 18 April 2004; terhentinya seluruh kegiatan website tampilan perhitungan suara sementara yang ada di URL antara jam 18.30 Wib sampai 22.30 Wib; perbaikan kerusakan aplikasi yang diakibatkan hacker
h. KPU sesaat setelah mendapat serangan melakukan langkah-langah preventif, misalnya memutus koneksi secara fisik antara pusat data dan pusat pemulihan bencana, meminta bantuan ahli untuk melakukan konfigurasi yang dibutuhkan, memutuskan koneksi baik secara fisik dan logic, memastikan backup tape terakhir dalam keadaan baik dan dapat direstore, memastikan bahwa raw data di database dalam keadaan aman dan intact, serta melakukan analisis log atas firewall
i. ahli hukum menjelaskan bahwa yang diselenggarakan KPU termasuk pada jasa telekomunikasi multimedia, serta tindakan hacker dikategorikan sebagai tindakan mengakses dan mengubah tanpa hak dengan memanipulasi jaringana sehingga dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi
j. ahli hukum lainnya menjelaskan bahwa hacker melakukan perbuatan mengubah nama partai tanpa bermaksud melakukan perusakan terhadap website KPU
k. ahli hukum lain juga mengatakan bahwa perbuatan hacker memenuhi unsur Pasal 22 UU Telekomunikasi
Selain keterangan saksi, di dalam persidangan juga diungkapkan keterangan terdakwa yang penting, antara lain :
a. terdakwa memiliki keahlian pemrograman, jaringan, securitiy knowledge, aplikasi server, aplikasi database, aplikasi firewall, aplikasi instrusion detection system yang diperoleh dengan membaca buku, artikel, dan bahan di internet
b. terdakwa mengakui telah melakukan inject di website KPU tanggal 14 April 2004 dengan menggunakan IP Public PT Danareksa dan Proxy
c. terdakwa menggunakan nick chat schizophrenic scripting
d. tanggal 17 April 2004, terdakwa melakukan SQL Injection dan melakukan browser ke website KPU, membuka halamannya kemudian men-trace nama-nama partai dan diubah sesuai dengan keinginan terdakwa
3. Keputusan Hakim
Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan satu, dua, dan empat tidak terbukti, sedangkan dakwaan ketiga terbukti yaitu sesuai dengan Pasal 22 huruf c UU Telekomunikasi dengan unsur-unsur :
a. setiap orang, yang dimaksud adalah Dani Firmansyah
b. dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi, yaitu terdakwa telah melakukan update tabel nama-nama partai pserta Pemilu
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dimana website KPU termasuk dalam jaringan telekomunikasi khusus karena ketika itu sedang berlangsung penyelenggaraan Pemilu
Hakim berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan kemudian memutuskan :
a. menyatakan bahwa terdakwa Dani Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus
b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Firmansyah dengan pidana penjara selama 6 bulan 21 hari
c. menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
d. menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
e. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

Selain kasus di atas, penulis juga menyajikan proses penanganan kasus hacking pada tahun 2006 dengan modus mengganti tampilan muka website Golkar menjadi gambar gorilla putih sebagai bahan pembelajaran, dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pelaporan dan Penyidikan
Pada tanggal 8 Juli 2006 telah terjadi penggantian tampilan muka website Partai Golkar, http://www.golkar.or.id, yang semula wajah tokoh-tokoh Partai Golkar menjadi gambar gorilla putih yang sedang tersenyum, disertai tulisan Bersatu Untuk Malu. Tanggal 17 Juli 2006, Partai Golkar melalui kuasa hukumnya menyampaikan laporan polisi ke Polda Metro Jaya, diikuti dengan pembuatan surat perintah penyidikan, rangkaian pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik. Penyerangan dilakukan dari Bandung, Jakarta, Medan, Bekasi dan Batam, bahkan ada juga serangan dari luar negeri seperti Malaysia, Turki, Amerika Serikat, Brasil dan Rumania. Penyidik menemukan bahwa dari Jakarta, Batam dan Bandung, serangan ke website Partai Golkar lebih banyak, sehingga penyidik melakukan undercover dalam chatting e-mail sampai akhirnya diketahui bahwa pelaku adalah Iqra Syafaat alias Nogra alias singapore_bm@yahoo.com. Tanggal 2 Agustus 2006, penyidik mendapat tersangka di Warnet Barelang, kemudian dilakukan penangkapan dengan penerapan Pasal 22 jo Pasal 50 UU Telekomunikasi subside Pasal 406 KUHP. Tanggal 3 Agustus 2006, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka, dan menyita barang berupa laptop dan CPU rakitan. Tersangka kemudian ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2006.
2. Proses Pelimpahan Berkas Perkara dan Persidangan
Dari persidangan diperoleh beberapa informasi penting yaitu :
a. terjadi sebanyak 5 kali serangan ke website Partai Golkar sejak tanggal 8 Juli 2006, dihalaman depan diganti foto seronok artis Hollywood dengan tulisan Bersatu Untuk Malu, tanggal 9 Juli 2006 tampilan diganti dengan tulisan Hidup Indonesia Merdeka oleh Batam Hackerindo, tanggal 10 Juli 2006, halaman depan diganti dengan foto gorilla putih dengan tulisan yang sama, sehingga Partai Golkar mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000
b. terdakwa bernama Iqra Syafaat adalah pelanggan pada warnet Barelang, mengakses komputer di warnet tersebut dari tanggal 7 Juli 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006
c. ahli menerangkan bahwa terdakwa melakukan deface atau perubahan tampilan dengan cara mencari kelemahan dalam sistem operasi yang digunakan atau mencari bug dalam program aplikasi tersebut karena terdakwa tidak memiliki password atau bukan orang yang berwenang melakukan perubahan, sehingga melanggar Pasal 22 huruf b jo Pasal 50 UU Telekomunikasi.
Dari keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan, diperoleh informasi penting yaitu :
a. terdakwa memasuki website Partai Golkar pertama kali tanggal 8 Juli 2006 dengan cara mencari bug (kelemahan) baru, melakukan searching untuk mencari website, dan mengganti URL website
b. terdakwa pada tanggal 9 Juli 2006 mengganti tampilan muka pada website Partai Golkar dengan gambar gorila putih sedang tersenyum dari warnet Barelang
c. terdakwa pada tanggal 10 Juli 2006 mengganti tampilan muka website Partai Golkar dengan gamber wanita cantik seksi sedang memegan buah dada disertai tulisan Bersatu Untuk Malu
3. Keputusan Hakim
Dari hasil pemeriksaan di depan pengadilan, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, tidak sah memanipulasi akses jaringan telekomunikasi, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan kepada terdakwa dan menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara.

membuka sekelumit cybercrime sebagai kejahatan transnasional

Cybercrime
Kejahatan Cyber memiliki karaktersitik yang sangat khusus sehingga perlu diikuti dengan dinamisasi Struktur, Substansi dan Budaya hukum yang cepat mengikuti perkembangan Cyber dan Cybercrime , adapau kekhususannya dipengaruhi oleh kecepatan kejahatan yang hanya berlangsung sangat singkat dalam hitungan detik , adanya interaksi individu maupun kelompok sehingga pemikiran, ide , maupun pesan yang illegal di luar dunia Cyber itu sendiri dapat tersebar dan menjangkiti masyarakat dalam skala luas dan cepat, Universalitas dunia cyber merupakan jaminan kebebasan bagi seseorang untuk memplubikasikan ide , pesan dan niatan bahkan untuk sesuatu yang sangat membahayakan seperti terrorism dalam cyberterrorism , kemudian Cyber space tidak dalam keadaan ragawi atau fisik sehingga konsep hukum yang digunakan menajdi kabur seperti dalam hal upaya pembuktian , pengumpulan alat bukti serta yuridiksi yang berwenang.
Pemikiran pembentukan hukum cyber untuk mengantisipasi dinamika perkembangan cyber khususnya cyber crime , dilakukan melalui perumusan cyber law itu sendiri, di Indonesia terdapat ebebrapa rumusan tentang cyberlaw , salah satunya konsep Hukum Telematika yang dirumuskan dalam Makarim,2005 sebagai hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu system elektronik , baik yang terkoneksi melalui internet maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.
Shinder dalam Golose, 2008,p.29 menyebutkan bahwa cybercrime terdiri dari 2 ( dua ) golongan antara lain :Pertama; Cybercrime with Violence seperti :Cyberterrorism, Assault by threat, Cyberstalking, Child pornography, sedangkan yang kedua; Cybercrime without Violence seperti : Cybertresspass, cybertheft, cyberfraud, destructive cybercrimes, dan other nonviolent cybercrimes.
Penerapan hukum cyber harus melihat kepada cakupan Juridiksi dalam Cyberspace yang meliputi :
1. Subjective territoriality : yang menekankan bahwa keberlakuan ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain.
2. Objective Territoriality : bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibata utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
3. Nationality : bahwa Negara mempunyai juridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kearganegaraan pelaku.
4. Passive Nationality : bahwa penekanan juridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle : menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
6. Asas Universality merupakan asas yang menyatakan bahwa adanya perhatian khusus terkait engan penanganan hukum kasus- kasus cyber . asas ini disebut sebagai “ Universal Interest Jurisdiction” pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan ( sea priracy), kemudian asas ini mulai diterapkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against Humanity ), seperti penyiksaan , genosida, pembajakan udara , yang mana terdapat kemungkinan kelak asa ini diterapkan kepada kejahatan internet piracy seperti computer, Cracking hacking , viruses dll. Namun perlu adanya pertimbangan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.
Eksistensi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Cyberlaw di Indonesia mengatur antara lain : Transaksi elektronik atau e-commerce, hak cipta ( property right), pemanfaatan tanda tangan digital ( Digital Signature) dan ( Certification Authority ), perbuatan pidana ( cybercrime) dan pemanfaatan alat bukti digital ( Digital Evidence).
Beberapa isu terkait Property Right atau hak cipta terkait dengan pengakuan dan persepsi pengguna computer terhadap pilihan Copy Right dan Copy Left, Free Software maupun Open Source Software.
Landasan hukum Internasional yang mengatur kejahatan Cyber seperti yang dimaksud dalam Convention On Cybercrime , Budapest, 23 November 2001 selanjutnya dikenal sebagai Konvensi Budapest menyebutkan tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan Cyber antara lain :
1. Kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan system computer ( offences against the confidentially, integrity and availiablity of computer data and systems), yang meliputi : illegal access ( Mengakses tanpa Hak), illegal interception(Tanpa Hak menyadap), data interference ( Merusak data), system interference (merusak system), misuse of device(menyalahgunakan alat).
2. Kejahatan yang berhubungan dengan Komputer ( Computer related Offences) , yang meliputi antara lain : Computer related Forfery ( pemalsuan), computer related fraud ( penipuan ) ,
3. Kejahatan terkait isi atau muatan ( Content related offences), seperti kejahatan dengan muatan pornografi anak ( Offences related To child Pornography).
4. Kejahatan yang berhubungan dengan HAKI ( Offences related to Infringements of copyright and related rights )
Tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi Cybercrime adalah :
1. Skala kejahatan yang dapat dilakukan semua golongan manuasia , kapan saja , dari mana saja , secara lintas batas dan antar juridiksi,
2. Aksestabilitas yang sangat mudah , ketika jaringan internet tersedia bahkan gratis , pernagkat keras dan lunak yang murah dan terjangkau, pengetahuan masyarakat terkait teknologi berbasis computer semakin canggih.
3. Anonimitas , bahkan penggunaan IP addres sebagai alamat / kotak pos yang mengakitkan pengguna dan dunia maya dapat saja diganti maupun dirubah, kecenderunagn anonimitas terkait dengan kemudahan akses yang dilakukan .
4. Portability and Transferability , bahwa keunggulan teknolgi digital adalah kemapuan menyimpan, mengubah bahkan memindahkan sejumlah data dengan ukuran sangat besar dalam bentuk fisik menjadi sekelompok data elektronik yang demikian kecil , ringkas dan mudah untuk dipindahkan , disebarkan dan disembunyikan.
5. Global reach , adalah sebagai sarana yang menghilangkan batas “Borderless” manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja dari mana saja secara real time, yang tentunya hal ini akan makin mempersulit ketika seranagn dilakukan , dan kejahatan terjadi dilakukan tanpa adanya juridiksi yang sama .
6. Absence of capable Guardians , sifat khas data elektronik membutuhkan tenaga penyidik yang ahli atau didukung tenaga foresik digital yang memadai , bahwa tidak setiap penegak hukum mapu melakukan penyidikan , termasuk kemampuan bekerja lintas yuridiksi , dan lintas Negara.

Upaya penyidikan terhadap cybercrime selain menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan secara umum seperti yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, juga dilakukan dengan mengumpulkan, mengamankan dan mengajukan bukti bukti Digital , beberapa sumber hukum positif di Indonesia yang menjadi landasan penggunaan Bukti bukti Digital adalah :
1. Pasal 184 ayat 1 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan.
3. Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahuin1999 tentang pemberantsan tipikor.
4. Pasal 38 UU No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang.
5. Pasal 44 ayat 2 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.
6. Pasal 27 perpu Ri No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003.
7. Pasal 29 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
8. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
Penggunaan Digital evidence dilakukan dengan melihat kepada “Types of evidence for computer crime “ yaitu : Digital Evidence ( berupa informasi berkaitan dengan kasus kejahatan yang tersimpan atau disebarkan dalam bentuk digital ).kedua ; Data Objects merupakan informasi terkait kasus criminal dalam bentuk benda fisik.Ketiga ; Physical items merupakan media fisik yang menjadi tempat penyimpanan infromasi digital atau yang digunakan untuk mengirim atau menyebarluaskan.
Selain terkait dengan types of evidence bahwa terdapat pertimbangan kalasifuksi bukti digital “ Classification of Digital Evidence yang meliputi :
1. Original Digital evidence sebagai physical items, data objects, yang terkait dengan kejahatan dimana langsung diperoleh pada saat penyitaan.
2. Duplicate digital evidence sebagai reproduksi akurat dari semua obyek data yang diperoleh.
3. Demonstrative evidence merupakan hasil rekonstruksi dari suatu peristiwa, kejadian yang memungkinakan ditampilak kehadapan sidang dengan menggunakan visualisasi, table dan grapis.
4. Documentary evidence merujuk kepada document tertulis seperti bukti pada umumnya.
Pengumpulan , pengamanan dan penyajian bukti digital sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 5 ( lima ) aturan pokok antara lain :
1. Admissible : bahwa bukti digital dapat dihadirkan dan digunakan sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat sidang di pengadilan.
2. Authentic : bahwa bukti yang dihadirkan memang memiliki kaitan langsung, relevan terhadap kejahatan yang terjadi.
3. Complete : bahwa bukti yang dikumpulkan bukan hanya dalam perspektif pelaku melakukan kesalahan di suatu situs namun juga mampu menunjukan keberadaan orang lain di situs yang sama namun tidak melakukan kejahatan.
4. Realiable : bahwa bukti yang dikumpulkan masuk akal dan tidak sahih karena dalam proses pengumpulan, pengamanan dan penyajian menggunakan metode dan prosedur standar yang benar dan sah.
5. Believable : dapat dengan mudah dipahami dan diyakini oleh disajiukan dalam bentuk dan penjelasan yang umum dimengerti awam dan pengadilan sehingga keyakinan atas kepastian bukti tersebut dapat menguatkan hakim.

HACKER, HACKING DAN KEGALAUAN POLRI DI TIMBUKTU

HACKER, HACKING DAN KEGALAUAN POLRI DI TIMBUKTU
Perkembangan teknologi informasi tidak ubahnya seperti pedang bermata dua, disatu sisi kecangguhan teknologi informasi telah berhasil menghapuskan sekat sekat geografis antar wilayah bahkan negara, seseorang cukup duduk didepan sebuah laptop yang tekoneksi melalui jaringan internet untuk melakukan pembicaraan tatap muka langsung secara real time dengan lawan bicara yang berada ribuan mil jauhnya, namun demikian kemungkinan yang sama terjadi manakala pembicaaraan via layanan komunikasi internet tersebut ternyata digunakan untuk melakukan kejahatan lintas negara yang memiliki kedaulatan dan yuridiksi berbeda.
Sejarah kejahatan dalam dunia maya merupakan salah satu isu penting dalam hukum dunia maya ( cyber law), sehingga dalam sudut pandang praktis terhadap cakupan kejahatan dunia maya terhadap sistem komputer tentunya berkisar dari masalah akses tanpa ijin, perusakkan data atau program komputer, penyisipan data tanpa ijin terhadap, dari atau dalam sistem atau jaringan termasuk didalamnya kegiatan spionase komputer, sedikit berbeda tentunya manakala kejahatan dunia maya difokuskan kepada sebagai suatu definisi kejahatan apapun yang dilakukan melalui internet dan sistem komputer sebagai suatu kejahatan yanglebihluas termasuk sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi kejahatan Dunia maya : Penipuan yang berkaitan dengan komputer, Pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan keamanan jaringan .
INTERNET SEBAGAI PUBLIC DAN GLOBAL GOOD
Kemanfaatan jaringan Internet untuk kehidupan manusia perlu mendapat perhatian yang serius , hal ini disebabkan karakteristik Internet itu sendiri sebagai suatu jaringan yang sifatnya Publik dan Global pada dasarnya adalah tidak aman , perencanaan dan implementasi perlindungan berupa sistem keamanan Internet senantiasa diperlukan dan dikembangkan , Internet sebagai sarana untuk memudahkan kehidupan manusia memerlukkan manusia itu sendiri untuk mengelola jaringan, tinggal bagaimana niat dan tujuan penggunaan , apakah untuk hal positif atau untuk kejahatan yang kerap kemudian disebut Hacker Hitam / Cracker.
Makna harafiah Hacker,Hacking dan Cracker adalah merujuk kepada orang , atau sekelompok orang dengan kemampuan tertentu dibantu jaringan dan peralatan Komputer melakukan penyusupan dan kemudian melakukan perusakkan dengan maksud untuk sekedar mengetahui kelemahan suatu sistem keamanan lantas berkeinginan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan maupun memang bertujuan untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Bila Hacker merujuk kepada pelaku dan Hacking merujuk kepada perbuatan maka Cracker merujuk kepada pelaku “Hacker” yang melakukan perbuatan dengan motivasi kejahatan.
Pemikiran terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hacker yang berkembang menjadi Cracker sebagai suatu keharusan negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan. Manakala bentuk serangan hacker yang berkembang menjadi kejahatan serius, telah berkembang lebih dari sekedar kegiatan kreatif untuk menguji level dan ketahanan suatu sistem keamanan Komputer, menjadi suatu kejahatan yang merugikan kepentingan dan hak individu-individu maupun masyarakat dan eksistensi kedaulatan suatu negara, sebagai sebuah karakteristik jaringan Internet adalah sebuah Public dan Global Good mensyaratkan kerjasama lintas negara, lintas penegak hukum dan pengampu kepentingan dan kesamaan persepsi sesama pemangku kepentingan (penegak hukum) terhadap landasan dan kewenangan hukum yang melingkupi kejahatan dunia maya sebagai ulah Hacker, Hacking dan Cracker.
Fenomena kebutuhan kerjasama dan persamaan persepsi hukum, didukung oleh pendapat Niniek Suparni yang menyebutkan bahwa Problematika dan permasalahan yang muncul seiring penggunaan Internet dan tindakan Hacking yang dilakukan Hacker dan atau Cracker menimbulkan implikasi sebagai berikut : pertama Problematika Substansif, yakni permasalahan yangterkait dengan keaslian data masage, Keabsahan ( Validity), kerahasiaan ( Confidentality/ Privacy), keamanan ( Security), dan ketersediaan ( Availibility) kedua , terkait problematika Prosedural yaitu pengakuan dan daya mengikat putusan hakim suatu negara lain untuk diberlakukan dan dilaksanakan di negara lawan, sekalipun terdapat instrumen –instrumen Internasional .
Polri selaku alat negara penegak hukum diberikan tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakkan hukum di Indonesia,tercatat beberapa prestasi Polri terkait upaya penegakkan hukum terhadap kejahatan Dunia maya baik dalam konsepsi praktis maupun kejahatan dunia maya dalam konteks segala kejahatan yang dilakukan melalui internet dan sistem komputer namun bagaimana ketika Polri sebagai suatu organisasi dalam mengelola jumlah dan kemampuan Sumber daya Manusia yang ada dan bervariatif, Sumber Anggaran yang harus akuntabel dan bentang Geografi Nusantara, akankah mampu mewujudkan suatu Kepastian Hukum melalui upaya penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan terhadap kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh hacker maupun Cracker.
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KEJAHATAN DUNIA MAYA
Yuridiksi !, setiap Penyidik Polri yang kebetulan mengahdapi atau menerima laporan kejahatan dunia maya setidaknya harus memperhatikan 3( tiga) pertimbangan utama dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya: pertama ,Yuridiksi Prosedural , kedua : Yuridiksi Substantif , aturan mana yang akan di terapkan, ketiga: Yuridiksi penegakkan, bagaimana menerapkan kepusan pengadilan terhadap sebuah penyidikan kejahatan dunia maya.
Pengadilan atau negara manakah yang mempunyai kewenangan yang tepat untuk melakukan tindakan berdasar hukum, Produk Hukum apakah yang tepat digunakan dalam kriminalisasi kejahatan dunia maya dan siapa yang berwenangt untu7k melakukan proses penyidikan , bagaimana prosedur dan apa yang bisa dilakukan terhadap eksekusi keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai gambaran bilamana kejahatan yang dilakukan oleh Hacker/ Cracker dilakukan antar wilayah yang memiliki kewenangan berdasar locus delicti apakah dapat dikembangkan pengertiannya menjadi tempat dimana kejahatan dilakukan, tempat dimana akibat kejahatan tersebut dirasakan atau tempat dimana kejahatan tersebut digagas dan dipersiapkan.
Ketika locus delicti sedemikian penting menjadi pertimbangan apakah penyidik Polri di Polres atau Polsek Timbuktu dapat serta merta menerima kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait laporan masyarakat, dan untuk mencegah Penyidik Polri menolak Laporan Masyarakat dengan alasan bukan dalam lingkup yuridiksi tugas dan kewenangannya maka pertimbangan sebagai berikut dapat menjadi pedoman untuk menyikapi peliknya permasalahan untuk menetukan siapa yang paling berhak menerima dan melakukan peyidikan.
Kejahatan Dunia Maya sebagai kejahatan yang terjadi secara lintas negara ( wilayah ) memerlukan pemahaman yang mendalam bagi setiap otoritas penegak hukum untuk setidaknya memahami beberapa asas yang dapat dipergunakan , yaitu : pertama ; Subjective territoriality dimana menekankan bahwa berlakunya hukum pidana adalah didasarkan kepada dimana perbuatan pidana dilakukan walaupun akibat yang ditimbulkan berada di wilayah lain, kedua; adalah Obyective Territoriality yang menyatakan hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan kejahatan dirasakan, ketiga ; nationality adalah yuridiksi didasarkan kepada kewarganegaraan pelaku tindak pidana dunia maya, Keempat ; adalah passive nationality , adalah yuridiksi diberlakukan menurut kewarganegaraan korban kejahatan , kelima; Protective principle yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, keenam; asas universality sebagai asas universal interest juridisdiction maknanya memperoleh perluasan bahwa setiapnegara berhak menangkap dan menghukum pelaku lintas negara khususnya kejahatan dunia maya seperti terhadap pelaku kejahatan pembajakan, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Bukti dan Pembuktian dalam Kejahatan Dunia Maya
Bayangan pertama dalam benak penyidik Polri manakala menerima laporan terkait Kejahatan Dunia maya , seperti ketika seseorang yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari sebuah kegiatan transaksi online , sebagai seorang hacker/ Cracker anonimitas identitas merupakan kesulitan tersendiri sebelum penyidik Polri dapat dengan melakukan suatu penyidikan atas laporan masyarakat.
Penyidikan yang mengacu kepada KUHAP tidak mengatur tentang bukti bukti elektronik adalah bukan merupakan suatu dalih yang lantas bisa membebaskan Hacker/ Cracker untuk melenggang dari jeratan Hukum.upaya upaya penelusuaran bukti yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dapat dikenakan delik- delik Konvensional agar lebih tegas , artinya Penyidik Polri tidak perlu ragu-ragu menggunakan dan menggupayakan mencari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, walaupun secara praktek adalah sangat sulit menemukan seorang yang berkualifikasi ahli dibidang Komputer dan jaringan Internet yang dapat secara sah memberikan keterangan , apalagi bagi penyidik Polri di pedalaman.
Penggunaan pasal 184 KUHAP mampu diterapkan dalam kasus kejahatan dunia maya untuk sistem pembuktian dan alat alat bukti, demikian halnya dengan surat elektronik ( e-mail) juga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf d KUHAP, pergeseran bentuk surat dari paper based menjadi elektronic based apalagi yang didukung dengan oleh alat bukti lain maka kedudukannya akan lebih meyakinkan kedudukannya sebagai alat bukti dalam perkara cyber crime, walaupun secara eksplisit belum diatur dalam KUHAP.
Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili Cybercrime terhadap komputer dan program komputer adalah keterangan ahli, Surat dan Petunjuk, ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal dibandingkan keterangan saksi( korban maupun saksi lain ) dan keterangan terdakwa.

SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM
Ketika penegakkan hukum berupa upaya penyidikan dan penjatuhan Sanksi pidana berhadapan dengan dinamika Struktur , Substansi dan Budaya hukum yang demikian relative , sehingga bagi sebagian masyarakat keinginan melapor adanya suatu kejahatan dunia maya , maupun inisiatif Polri melakukan penyidikan sering terkendala. Kesulitan menghadirkan saksi ahli, biaya penyidikan yang relatif belum mencukupi maupun dugaan kerugian yang bisa saja demikian kecil secara material merupakan suatu keuntungan bagi Hacker dan Cracker untuk terus melakukan aktifitasnya, sehingga terobosan upaya penegakkan hukum sebagai ultimum remidium (pilihan terakhir ) perlu disikapi oleh masyarakat dan pengelola jaringan internet untuk pandai pandai melakukan pencegahan secara aktif maupun pasif agar terhindar menjadi korban kejahatan dunia maya, pun demikian kepada pengelola jasa layanan Internet untuk sedapatnya memeberikan perlindungan kepada konsumen pemakai jasa Internet untuk melakukan blokir ataupun memberikan peringatan atas konten yang diduga digunakan secara ileggal maupun melanggar huku yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen, layan laporan penyalah gunaan dan komplain terhadap jasa jaringan Internet menjadi kewajiban semua pihak.

Daftar Pustaka
1. Niniek Suparni,S.H.,M.H. Cyberspace; Problematika dan Antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, 2009.
2. Agus Raharjo,S.H.,M.Hum. Cybercrime; Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
3. Jovan Kurbalija, Sebuah Pengatar Tentang Tata Kelola Internet, Diterjemahkan oleh Andreas Adianto dan Swastika Nohara, APJII, 2010.
4. Drs.H.Sutarman,M.H., Cyber Crime; Modus Operandi dan Penaggulangannya, LaksBang PRESSindo, Jogjakarta,2007.