Manajemen Operasional kepolisian

kumpulan tulisan dari berbagai sumber tentang kepolisian, perpolisian dan pemolisian : personil sebagai pribadi, organisasi, kegiatan dan strategi

SRIKANDI BHAYANGKARA , TETAP TEGAR SANTUN DAN CANTIK DALAM HEMPASAN MASA

IMG_0049 - Copy
POLWAN

ada sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwa hubungan wanita dan pria dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon yang rindang dan menjulang dengan hamparan rumput menghijau dibawahnya, ketika pria dikonotasikan sebagai sebuah pohon maka tak pelak wanita disisi pria adalah padang hijau rerumputan yang menghampar, sebuah pertanyaan muncul kuat manakah rumput vs pohon?

secara apple to apple tampaknya tidak tepat membandingkan kedua konotasi tadi namun dapat ditarik sebuah wawasan bahwa manakala ujian datang berupa musim kemarau yang mengganas dan lama umumnya pohon akan mulai meranggas , menggugurkan daun -daunnya dan mengalami kekeringan sampai akhirnya mati, namun tidak demikian dengan rerumputan , manakala badai panas dan kemarau menghadang, rumputpun akan mengalami kekeringan, daun yang hijau perlahan akan menguning, coklat dan akhirnya hilang tak berbekas.
IMG_0016
ada suatu mukjizat alam , manakala hujan mulai jatuh ke bumi , hamparan tanah yang kering dan tandus serentak berubah kembali menjadi rerumputan yang hijau namun jarang hal demikian akan kembali kepada pohon yang rindang.

persamaan cerita diatas adalah tidak lebih dan tidak kurang menggambarkan sesungguhnya wanita memiliki ketangguhannya sendiri untuk menerima cobaan alam, terlepas dari sosok seorang wanita yang berprofesi sebagai Polisi atau POLWAN tampaknya kelembutan dan kesabarannyalah yang menjadi senjata utama dalam kelebihan yang dimiliki.
polwan2

polwan1

beberapa tragedi cerita pilu keterlibatan Srikandi Bhayangkara dalam beberapa peristiwa akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya Bagaimanakah sosok Polwan yang sebenarnya, dimana kenyataan tadi sangat bertolak belakang dengan cerita ketegasan namun santun serta kebal intervensi yang selama ini menjadi trade mark polwan, berapa penegemudi, sopir angkot, ojek bahkan pelaku kejahatan keras lainnya hanya bisa kecut dan salah tingkah bilamana Polwa sudah mengambil tindakan, jangankan bisa disogok atau diintervensi untuk sekedar ditakut-takuti atau intimidasi saja biasanya mental.

IMG_7374

IMG_7133

polwan3

sejarah Polwan dilihat dari beberapa situs internet memberikan informasi bahwa POLWAN lahir dan tumbuh tidak terlepas dari peran organisasi wanita saat itu, adanya kesadaran yang dilandasi pertimbangan intelektualitas tinggi yang mendorong srikandi bhayangkara eksis sebagai penjaga peradaban manusia, dalam laman http://sekolahpolisiwanita.com/?page=sejarah_polwan situs menyebutkanbahwa Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat tak kala pemerintah Indonesia menghadapi Agresi II pengungsian besar-besaran antara lain dari semenanjung Malaya yang sebagian besar kaum wanita. Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik Polisi pria.

Pemerintah Indonesia menunjuk SPN (Sekolah Polisi Negara) Bukit Tinggi untuk membuka “Pendidikan Inspektur Polisi” bagi kaum wanita , setelah melalui seleksi terpilih 6 (enam) orang gadis remaja yang kesemuanya dari ranah minang al; Mariana Saanin , Nelly Pauna , Rosmalina , Dahniar , Djasmainar dan Rosnalia. Ke enam gadis remaja tersebut secara resmi tanggal 1 September 1948 mulai mengikuti Pendidikan Inspektur Polisi di SPN Bukit Tinggi , sejak itu dinyatakan lahirlah Polisi Wanita yang akrab dipanggil Polwan. Ke enam Polwan angkatan pertama tersebut juga tercatat sebagai wanita ABRI pertama di tanah air yang kini kesemuanya sudah pensiun dengan rata-rata berpangkat Kolonel Polisi (Kombes).
Sekedar tambahan Kepolisian Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945, 6 hari setelah Indonesia Merdeka. Pada waktu itu Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto.
2013-10-08 10.06.53 (1)

20130130-210932.jpgpolwan4

Sejarah Polwan kemudian berlanjut dengan moment pada bulan Januari 1950 dengan adanya instruksi dari Kepala Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera, para Polisi Wanita itu berkumpul kembali di Bukittingi untuk melanjutkan pendidikan hingga dilantik pada tahun 1951. Bhayangkari sebagai anggota aktif Kongres wanita Indonesia, dalam Kongres II Kowani di Palembang pada bulan Maret 1955, memperjuangkan usulan tetang pendidikan polisi wanita dan bentuk peradilan anak-anak, yang kemudian di setujui oleh Kowani dan diajukan kepada pemerintah sebagai usul dari semua organisasi wanita yang bergabung dalam Kowani, sebagai tindak lanjut dari hasil Kongres III tersebut, tahun 1957 Kepala Kepolisian Negara mengirim 3 Bhayangkari yaitu Ny Soejono, Ny Waluyo Sugondo, Ny Haryaso ke Amerika Serikat. Selama tiga bulan, mereka mempelajari Pola pendidikan dan pembinaan Polisi wanita di negara tersebut.

Pada bulan Juni 1957 Kowani membentuk panitia yang bertugas memperjuangkan dibukanya kembali Pendidikan Polisi wanita. Akhirnya pada bulan maret 1968 Bhayangkari mendampingi delegasi Kowani yang dipimpin oleh ketuanya ibu Maria Ulfa Santoso, menghadap Kepala Kepolisian Negara dan membicarakan Pendidikan Polisi wanita tersebut, dan pada prinsipnya Kepala Kepolisian Negara setuju dan pendidikan Polisi Wanita akan dibuka meliputi pendidikan dari pangkat rendah sampai atas.

Diawal pembentukanya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisisan Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.
Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya. Bahkan di penghujung tahu 1998, sudah lima orang Polwan dipromosikan menduduki jabatan komando (sebagai Kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah 4 orang Polwan dinaikkan pangkatnya menjadi Perwira Tinggi berbintang satu.

Sejarah baru Polwan sebenarnya dimulai saat Jendral Anton Soedjarwo menjabat sebagai Kapolri dan Kapolda Jawa Timur dijabat oleh Mayjen Soedarmadji. Kedua pejabat Polri itu mengambil langkah berani dengan menempatkan beberapa orang Polwan Pilihan untuk menempati jabatan strategis, sejak saat itu Polwan bukan hanya di percaya sebagai pemegang bidang tugas pembinaan tetapi juga memegang komando bidang operasional di lapangan. Bersamaan dengan itu sejumlah Polwan berpangkat Perwira menengah dipercaya mengemban tugas kekaryaan fungsi sosial politik dilembaga legislatif.

polwan_pamobvit1

polwan_hormat
Awalnya Polisi Wanita didirikan dengan tujuan untuk membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Kini tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya terutama dalam menangani kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan. Dewasa ini adalah tantangan amat serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Hingga saat ini juga sudah ada Polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres, Kapolda, bahkan jabatan-jabatan strategis lainnya.

terlepas adanya beberapa oknum Polwan yang melakukan pelanggaran , namun tetesan darah , keringat dan airmata para Srikandi -Srikandi Bhayangkara ini patut diapresiasi, manakala kesempurnaan hanyalah milik DIA – Seru Sekalian Alam adalah layak kiranya masyarakat indonesia berterima kasih dan memberikan support , bahwa masyarakat Indonesia memebrikan ruang dan kesematan yang sama kepada mereka kaum wanita untuk berkarier dalam menjaga suatu peradaban.

polwan_polantas

polwan pamobvit

sumber tulisan : http://sekolahpolisiwanita.com/?page=sejarah_polwan

http://pustakadigitalindonesia.blogspot.com/2012/09/mengenal-sejarah-polisi-wanita-polwan.html

credit foto : faisal

SEDEKAH HATI , HARTA DAN ILMU PENGETAHUAN DARI BANG DA COSTA

KUMPULAN TULISAN -TULISAN YANG DIBUAT OLEH SALAH SEORANG REKAN , ORANGNYA CUKUP UNIK BAHKAN DIKATAN MULTI TALENTA, BERBAGI- BERBAGI DAN BERBAGI ITULAH SENANTIASA YANG DISAMPAIKAN KEPADA KHALAYAK, MEMANG TIDAK ADA PUTUS SEMANGAT DAN SENANTIASA MEMBARA , SETIAP PAGI MEMBAGIKAN SEKEDAR TULISAN YANG MENJADI SEMNAGT UNTUK MEMULAI HARI.

UNTUK LEBIH LENGKAPNYA , SAYA AKAN MENULISKAN KEMBALI APA YANG PERNAH DIBAGIKAN REKAN TADI KEPADA KHALAYAK ,SEMOGA KELAK BERGUNA BAGI SIAPA SAJA DAN BILAMA BERKENAN INGIN MENGENAL LEBIH JAUH SILAHKAN MENGHUBUNGI BELIAU.

Bapak ini gak mau kalah

Dacosta jaman Kompol
TERIMA KASIH BANG DA COSTA.
Peace be with you!

Selamat pagi dan salam hebat.

Salah satu elemen dari Delapan Lingkaran Kesuksesan yang merupakan sub topik kita hari ini adalah: “Re-charge and Up-Grade Your Life”.

Dalam diri kita ada berbagai elemen yg luar biasa banyaknya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang hal2 yang menginspirasi lahirnya komputer antara lain: Battery, RAM (Read Access Memory), Hard Disc dan Processor yang sangat diperlukan agar sebuah komputer dapat disebut komputer. Jika diri kita adalah model yang menginspirasi lahirnya Komputer, maka Enerji kita, otak kita, hati kita, perilaku, tabiat, jiwa dan semangat kita harus juga dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan perkembangan jaman dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Para Peacekeepers yang Hebat!

Kapankah kita terakhir kalinya me-refresh, re-charge atau meng-up grade komputer kehidupan kita? Materi apa saja yang dipakai untuk maintenance dan program baru apa yang dimanfaatkan bagi diri kita? Coba dipikirkan: terakhir kita sekolah. Lima tahun, sepuluh ataupun lima belas tahun yang lalu? Lalu, Otak, hati dan jiwa kita kita beri asupan apa saja selama ini? Cukup sehat? Tanpa bakteri atau virus? Kalo ada virus atau bakteri; anti virus apa yang kita pakai? Baik untuk melindungi diri kita ataupun untuk membersihkan hal2 negatif dalam diri kita.

Well, para Peacekeepers.
Berapa banyak yang kita baca setiap harinya? Berapa banyak yang kita dengar setiap harinya? Berapa banyak yang kita lihat setiap harinya?
Apakah semua itu membuat kita makin berkembang? Ataukah malah menumpuk enerji negatif?

Hanya para Peacekeepers yang tahu!

Saran saya, mulailah meng-up grade Komputer diri kita, install program2 bermanfaat dan bersihkan virus2 negatif yg sdh terlanjur ada, karena para kompetitor kita tidak tidur!

Salam dahsyat dari saya,
Don da Costa.
Life Coach, motivating and inspiring people for success!

Peace be with you!

Dear all.
Selamat siang.
Mohon maaf karena sejak pagi saya menemani anak2 SD Citra Berkat melakukan Outing Class di Godong Ijo, Sawangan Depok shg telat menyiapan Daily Motivation sebagaiman biasanya saya kirim pada pagi hari.

Salam Hebat.

Masih dalam Lingkaran Kesusksesan, sub topik kita hari ini adalah tentang “the Winning Spirit”.

Semangat pemenang ternyata harus kita miliki untuk menerapkan teori-teori yang telah kita pelajari kemarin.

Sub topik ini lebih menekankan hal teknis yaitu:
Bagainana memiliki keyakinan sebagai Pemenang (the Winner). How to create your believe system.
Rekan profesional,
Ketika kita sangat yakin akan apa yang kita upayakan maka impian kita tentu akan menjadi kenyataan. Dengan yakin saja, maka sudah 80 persen impian kita raih. Tapi ketika kita gak yakin, sangat gak mungkin impian bisa terwujud. Oke, Bagaimana cara agar kita mempunyai keyakinan yg bulat yg mendukung dream kita dapat tercapai? Ada tiga poin penting yaitu:
1. Temukan keraguan. Carilah Hal2 yg sering membuat kita ragu terhadap impian kita. Kalo sdh ketemu. Tanyakan pd diri sendiri. Apakah ada org lain yg sdh pernah meraih impian yg sama dgn yang kita idamkan? Jika iya, tanyakan lagi. Tahun ini berapa orang? Thn lalu berapa org? Dua tahun lalu berapa orang? Sepuluh tahun lalu berapa orang? Jika orang lain bisa, tentu saja kita juga bisa, utk meraih hal yg sama.
Tehnik ke-2, disebut Film Mental. Banyak orang sering menciptakan film2 negatif dalam imajinasinya shg hal ini sgt menghambat daya dorong utk bertindak maksimal. Misalnya; gimana ya, kalo sy gagal. Aduh, koq sulit ya. Ih, koq berat ya, supaya bisa lulus? Nah para Peacekeepers, mulai sekarang, rubahlah film2 negatif itu dengan imajinasi2 positif agar minat bertindak makin meningkat dan maksimal.
Tehnik Yang ke-3 adalah tehnik Terima Kasih. Kita imani. Kita yakini bahwa apa yg kita impikan telah kita raih. Apa buktinya? Jalan2 menuju pencapaian impian telah kita mulai. Kita sdg berada di jalan itu dan tinggal beberapa langkah akan tuntas. Bukankah sudah boleh kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan? Lakukan secara berulang. Maka sistim keyakinan akan semakin kuat dan besar.
Tehnik ke-4 disebut: Anker/ Jangkar. Duduklah dgn santai. Tarik nafas yg dalam. Ketahuilah bahwa Para ahli neuro sependapat bahwa bahagia dan sukses dapat dibuat jangkarnya. Akan sy jelaskan begini: bayangkan saat di mana anda merasa sgt powerful. Tentu saja saat meraih sebuah kesuksesan dan mendapat pujian. Enerji itu tetap tinggal dalam sub concious mind kita. Kembalilah pada suasana bathin yg anda rasakan pada saat2 tersebut maka anda telah memanggil kembali memory2 keberhasilan saudara. Cobalah pertemukan jari jempol kanan anda dengan ujung jari tengah anda dan katakan: aku bahagia dan sukses selalu.

Nah, para Peacekeepers, pelajari dan lakukan. Lihatlah hasilnya.

Salam dahsyat hanya untuk para Peacekeepers dari saya:
Don da Costa.
Life Coach, motivating and inspiring people for success.
INP Lt Col Don Gaspar Mikel da Costa, SH, Dipl Tr. MHQ Jakarta-Indonesia

Peace be with you!

Selamat pagi dan salam hebat, hanya bagi para Peacekeepers yang hebat!

Masih dalam Rahasia Delapan Lingkaran Kesuksesan, maka pagi ini saya akan menginpirasi para Peacekeepers dengan sub topik: ”Empat Jurus Kecil Menuju Sukses”.

Jika para Peacekeepers telah mempunyai Visi dan Misi, Kriteria Orang Hebat, Keseimbangan Hidup maka dibutuhkan cara atau jurus untuk masuk pada apa yang disebut rangkaian sukses.

Sub topik kita hari ini dielaborasi dalam empat cara sebagai berikut:

1. Kita harus bisa dipercaya dalam segala hal. Sehingga orang akan selalu merasa nyaman berbagi apa saja dengan kita. Jika kita gak bisa dipercaya maka kita akan selesai di ronde yang pertama. Ditinggal.

2. Harus memiliki nilai tambah (dalam bukunya Hermawan Kertadjaya, “STP” dapat kita temukan kalimat “value added”). Ini adalah sesuatu yang kita miliki tapi tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan atau oleh orang yang lain. Sederhanannya, untuk mengukur diri kita, mari kita asumsikan bahwa satker akan melakukan pengurangan anggota sebanyak 50 %. Apakah diri kita (Bripda, Briptu, Brigadir, Bripka, Aipda, Aiptu, Ipda, Iptu, AKP dan Kompol) merupakan 50% yang dipertahankan atau yang dimutasi? Oke, kita tanya lagi; jika dari 50% yang tersisa, mau dipotong lagi separuh, dimanakah posisi kita? Masih termasuk 50% yang inti? Atau digeser mengikuti kelompok yang tadi? Jawaban ini hanya para Peacekeepers yang tahu. Jikakita sudah merupakan 50% yang inti, saran saya; tingkatkan terus kualitas diri karena kompetitor kita tidak tidur. Jika masih termasuk dalam jumlah yang dimutasi ke tempat yang gak diinginkan, maka saya sarankan; perbanyaklah eksplorasi diri dan temukan value added masing-masing. Jangan lupa: Value added harus dapat diukur dengan pasti, positif dan diterima oleh pendapat umum!

3. Harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Misalnya? Memiliki Tatakrama yang pantas: tutur kata, tatapan mata, pengaturan suara, gerak tubuh, penampilan selalu cocok dengan tempat-waktu dan kegiatan, pengetahuan, disiplin, tepat waktu, mempunyai hubungan yang baik secara vertikal dan horisontal maupun dengan lingkungan tempat tinggal, dll.

4. Harus dikenal oleh orang yang tepat. Siapa orang tersebut? Dia adalah Pengambil Keputusan dalam pekerjaan dan karier kita. Jika sudah dikenal, maka tingkatkan produktifitasnya karena di dalam dunia bisnis dikenal istilah: penghasilan ditentukan oleh produktifitas. Penghasilan di sini, dapat saya artikan bukan “uang” namun feedback yang diterima, yang dapat membuka jalan bagi kita serta mengantar kita menuju posisi tertinggi sesuai kemampuan kita. Bagi yang belum dikenal oleh Pengambilan Keputusan, saran saya; mulailah melakukan apa yang disebut image making dan self marketing melalui kinerja yang maksimal.

Pahami empat jurus ini dengan baik. Lakukan dan lihatlah hasilnya. Keajaiban akan terjadi!

Salam dahsyat selalu dari saya, Don da Costa
Life Coach, motivating and inspiring people for success.

Simpati Indonesia: +62 81 344 133 344
Pin BB: 25CCB284
Email: dacosta15@un.org

“There are many things going wrong in this planet. Only few people have chance to fix it. You and Me are included in that few. Let’s do our best!”

ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Selamat datang General ,
Harapan baru dan semangat baru , beberapa hari yang lalu sertijab pimpinan terting Polri sukses dilaksanan, dengan upacara yang cukup sederhana namun penuh dengan kekhidmatan tidak terasa 1 jam upacara penyerahan Pataka Polri Tribtrata dari pejabat kapolri yang lama Jenderal Timur Pradopo kepada pejabat Kapolri yang baru Komjen Sutarman, satu hal sangat menarik adalah ketika Kapolri baru langsung tancap gas dengan menggelar Commader Wish sesaat setelah prosesi farewel parade berakhir , salah satu paparan Commander Wish beliu adalah berupa pemaparan VISI danMIsi serta Strategi yang dicanangkan oleh TB 1 dalam memimpin jajaran Bhayangkara sebagai peenjaga peradaban bangsa Indonesia , sekali lagi kami haturkan selamat bertugas Jenderal!!!!!!!!!!!!

IMG_7737

IMG_7738

IMG_7739

NASKAH COMMANDERWISH KAPOLRI (FINAL)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
YTH. – WAKAPOLRI
- IRWASUM POLRI
- PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
- PARA KAPOLDA BESERTA PEJABAT UTAMA POLDA
- ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN DIMANA PUN BERADA,
PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA BERSAMA-SAMA TIDAK HENTI-HENTINYAMEMUJI KEAGUNGAN ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG DIKARUNIAKAN KEPADA KITA,SEHINGGA DAPAT BERTATAP MUKA DAN BERSILAHTURAHMI PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DALAM SUASANA YANG PENUH KEBERKAHAN.
SEBAGAI PIMPINAN POLRI YANG BARU, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK
2
WAKAPOLRI, IRWASUM POLRI, PEJABAT UTAMA, PARA SENIOR DAN SELURUH ANGGOTA POLRI YANG TELAH MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES REGENERASI KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN POLRI. SECARA KHUSUS SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA JENDERAL POLISI DRS.TIMUR PRADOPO YANG TELAH MEMIMPIN PROSESREVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN GRANDSTRATEGI POLRI 2005-2025, SEHINGGA POLRI DAPAT MEMANTAPKAN DIRINYA DALAM MENYONGSONG TUGAS-TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEKS, KHUSUSNYA DALAM MENYONGSONG PEMILU 2014. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, PADA UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DI KOMISI III DPR RI TANGGAL 17 OKTOBER 2013 LALU, SAYA TELAHMENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KEBIJAKAN “PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”. KEBIJAKAN DIMAKSUD DIARAHKAN PADA PENGUATAN FUNGSI PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN KEPADA MASYARAKATSEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI.
LATARBELAKANG PEMIKIRANSAYADILANDASIBAHWA NEGARAKESATUANREPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA BESAR YANG MULTIKULTURAL, DIMANA PARA PENDIRI NEGARA (FOUNDING FATHERS) TELAH MENETAPKAN DASAR NEGARA PANCASILA DAN TATANAN
3
KENEGARAAN DALAM KONSTITUSI UUD 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA YANG HARUS DIPEDOMANI OLEH SELURUH RAKYAT DENGAN MENGGUNAKAN WAWASAN NUSANTARASEBAGAI LANDASAN VISIONAL DANKETAHANAN NASIONALSEBAGAI LANDASANKONSEPSIONAL DALAM RANGKAMENCAPAITUJUAN NASIONAL,YAITUMELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIADANSELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.RUMUSAN TUJUAN NEGARA INI HENDAKNYA DIPAHAMI DAN SEHARUSNYA MENJADI LANDASAN PROGRAM KERJA SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MENGARAHKAN SEGALA DAYA UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING, TERMASUK POLRI. UPAYA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUIPROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DIJABARKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN). SALAH SATU SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA (TERMASUK POLRI) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.
POLRI SEBAGAI SUB SISTEM PEMERINTAHAN, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA HARUS MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIRUMUSKAN DALAM
4
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025. UNTUK ITU, POLRI TELAH MENYUSUN RUMUSAN STRATEGI JANGKA PANJANG SEBAGAI PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN POLRI DENGAN MENETAPKAN GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025, YANG MENCAKUP 3 TAHAPAN YAITU, TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST BUILDING), TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DAN TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN (STRIVE FOR EXCELLENCE).
MENCERMATI SEJARAH PERJALANANPOLRI SEIRING PERJALANAN BANGSA INDONESIA, HASIL REFORMASI YANG BERGULIR TELAH BERDAMPAK PULA TERHADAP EKSISTENSI POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG CUKUP BESAR DENGAN MENEMPATKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI MANDIRI DAN MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAI ALAT NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN INI HARUS KITA JAWAB DENGAN BERUPAYA SEKUAT TENAGA MEMBUKTIKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA BAHWA POLRI LAYAK MEMPEROLEH KEPERCAYAAN TERSEBUT. POLRI HARUS MAMPU MENAMPILKAN KINERJA YANG BAIK SESUAI HARAPAN RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM DAN POLISI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MAMPU MENGEMBAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI YANG MENGAKIBATKAN RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI KEPADA POLRI, MAKA SANGAT MUNGKIN RAKYAT INDONESIA MELALUI KEPUTUSAN POLITIK AKAN MENARIK KEWENANGAN YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADA POLRI DAN MENGALIHKANNYA KEPADA INSTITUSI
5
LAIN. HAL INI HARUS MENJADI PERHATIAN KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP POLRI. PADA ERA PASCA REFORMASI SAAT INI, TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN HARUS DIWUJUDKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, DIMANA APABILA TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN MENIMBULKAN RASA KETIDAKPUASAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK POLRI ADALAH, MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH SAMPAI PADATAHAP II GRAND STRATEGI POLRI YANG AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT (PARTNERSHIP BUILDING). HAL TERSEBUT TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU II DIBIDANG KEAMANAN.
PENCAPAIAN KEBERHASILAN RENSTRA POLRI TAHUN 2005-2009 YANG DILANJUTKAN DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS SELURUH PERSONEL DENGAN DUKUNGAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH, DPR, MASYARAKAT, SERTA STAKE HOLDERS
6
LAINNYA. NAMUN PERLU DISADARI BAHWA KEBERHASILAN TERSEBUT MASIH DIRASAKAN ADA KEKURANGAN SEHINGGA BELUM SEPENUHNYA MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MENGAYOMI, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN PADA PELAKSANAAN RESTRA POLRI 2010-2014. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA YANG TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENUH TERHADAP CAPAIAN KINERJA YANG KITA RASAKAN SEPERTI SEKARANG INI. TENTU HAL INI MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BAIK UNTUK MENENTUKAN LANGKAH LEBIH LANJUT DENGAN RASA OPTIMISME YANG TINGGI DALAM RANGKA MEMBAWA POLRI YANG KITA CINTAI INI MENJADI LEBIH BAIK DAN DIPERCAYA MASYARAKAT. SEMUA CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” YANG TELAH DICANANGKAN OLEH KAPOLRI TERDAHULUJENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO.
HENDAKNYA CAPAIAN TERSEBUT TIDAK MEMBUAT KITA CEPAT BERPUAS DIRI DAN BERHENTI UNTUK MEMPERBAIKI DIRI, KARENA SAAT INI KITA MASIH DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERSEBUT
7
TELAH MENJADI FENOMENA YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI KARENA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI, DUNIA TELAH BERKEMBANG SEOLAH TANPA BATAS. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI YANG SANGAT PESAT DAN ISU GLOBAL LAINNYA, SEPERTI DEMOKRATISASI, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM, LINGKUNGAN HIDUP, PEMANASAN GLOBAL, KRISIS ENERGI, KRISIS KEUANGAN GLOBALMENGAKIBATKAN MOBILITAS ARUS INFORMASI, BARANG, JASA DAN MANUSIA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN SANGAT CEPAT. KONDISI INI BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEPERTI KORUPSI, TERORISME, PENCUCIAN UANG, CYBER CRIME, PENYELUNDUPAN MANUSIA, NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENYELUNDUPAN BARANG, MEMERLUKAN PERHATIAN KITA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN SECARA SERIUS DAN KOMPREHENSIP DENGAN BEKERJA SAMA ANTAR KEPOLISIAN NEGARA-NEGARA LAIN. DALAM HAL PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL, FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN IPOLEKSOSBUD DAN KEAMANAN PERLU MENJADI PERHATIAN KARENA BERPOTENSI DAPAT BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, TERUTAMABERKAITAN DENGAN KONFLIK SOSIAL, SEPARATISME, KEJAHATAN JALANAN, DAN GANGGUANAGENDA KEGIATAN PENTING YANG BERSKALA NASIONAL ANTARA LAIN PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN PEMILU 2014.
SELAIN DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL TERSEBUT, KITA PAHAMIBERSAMA BAHWA POLRI JUGA DIHADAPKAN PADA BANYAKNYA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KINERJA POLRI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM SELURUHNYA DAPAT KITA PENUHI.KITA MASIH
8
SERING MENDENGAR BAHWA MASYARAKAT MENUNTUT DAN MENGHARAPKAN AGAR POLRI MAMPU MEWUJUDKAN: 1. POSTUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, MANDIRI DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN); 2. KEBERADAANNYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM; 3. POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH; 4. PENAMPILAN YANG SIMPATIK, HUMANIS TAPI TEGAS, BERMORAL DAN MODERN; 5. POLRI YANG LEBIH TERBUKA (TRANSPARAN) DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABEL) DALAM SETIAP TINDAKAN; 6. FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MEMBERIKANEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) DALAM RANGKAMENGANTISIPASIDAN MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS; 7. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, JUJUR, BENAR DAN ADIL (TIDAK DISKRIMINATIF DAN MEMENUHI RASA KEADILAN), TERUTAMA TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT,YANG DIDUKUNG DENGAN TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA; DISAMPING BERBAGAI TANTANGAN TUGAS DAN HARAPAN TERSEBUT, PERLU SAYA INGATKAN ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PIDATO KENEGARAAN PADA HUT RI KE 68 YANG PADA INTINYA MENYAMPAIKAN 4 HAL PENTING YANG HARUS KITA PERHATIKAN SAAT INI, YAITU :
9
PERTAMA, TENTANG PENTINGNYA MENGELOLA EKONOMI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN DAN PELAMBATAN EKONOMI GLOBAL; KEDUA, TENTANG PENTINGNYA MEMELIHARA KERUKUNAN DAN TOLERANSI; KETIGA, TENTANG PENTINGNYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU 2014 DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN SECARA DEMOKRATIS; KEEMPAT, TENTANG PENTINGNYA KITA TERUS MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KEMUDIANPADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE 67 TANGGAL 1 JULI 2013, PRESIDEN RI MENYAMPAIKAN PESAN, HARAPAN DAN INSTRUKSI KEPADA SEGENAP JAJARAN POLRI YANG PERLU KITA PERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, JUNJUNG TINGGI KODE ETIK POLRI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, BAIK ITU ETIKA KEPRIBADIAN, ETIKA KELEMBAGAAN, ETIKA KENEGARAAN, MAUPUN ETIKA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT, YANG DILANDASI NILAI- NILAI PANCASILA, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA POLRI. KEDUA, BERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF DAN MAKIN PROFESIONAL. TUNTASKAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL POLRI. CEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI JAJARAN POLRI. SEMUA LANGKAH TERSEBUT PENTING UNTUK MAKIN MEMPERKOKOH KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JAJARAN KEPOLISIAN.
10
KETIGA, MAKSIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP AKSI-AKSI KEKERASAN DAN KONFLIK KOMUNAL. SECARA KHUSUS, DALAM MENANGANI AKSI-AKSI KEKERASAN, LAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS, SERTA CEGAH JATUHNYA KORBAN JIWA DI PIHAK MANAPUN. DENGAN RESPON YANG CEPAT DAN TEPAT, AKAN DAPAT DIHILANGKAN TUDUHAN SEJUMLAH KALANGAN BAHWA POLRI DAN NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN. PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MEMAK-SAKAN KEHENDAKNYA SENDIRI, DENGAN MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL PIHAK LAIN. BERANILAH BERSIKAP TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN YAKINKAN SETIAP MASALAH YANG TIMBUL DAPAT DILOKALISASI DAN DIATASI DENGAN CEPAT, AGAR TIDAK MELUAS DAN MENJADI PERMASALAHAN NASIONAL. KEEMPAT, TINGKATKAN KESIAP-SIAGAAN OPERASIONAL UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI YANG BERESKALASI SECARA CEPAT. SAYA TIDAK INGIN APARAT KEPOLISIAN TERKESAN TERDADAK, DAN TIDAK SIAP, BAIK DALAM MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, AKSI KRIMI-NAL, MAUPUN TINDAKAN ANARKIS;
KELIMA, TINGKATKAN TERUS KEMAMPUAN PERSONIL JAJARAN POLRI DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG
11
MEMADAI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS. LENGKAPI PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PROSEDUR TETAP YANG JELAS, DAN JUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEPOLISIAN; KEENAM, TINGKATKAN KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI ANTARA POLRI DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. PARA PENEGAK HUKUM HARUS SALING BERSINERGI, DAN BUKAN BERSAING SECARA TIDAK SEHAT, APALAGI SALING MEMPEREBUTKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MEMPERHATIKAN CAPAIAN KINERJA POLRI SAAT INI, DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TINGGINYA HARAPAN MASYARAKAT, SERTA ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI, DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBENAHAN POLRI, MAKA SAYA SELAKU PIMPINAN POLRI MENETAPKAN VISI SEBAGAI BERIKUT: “TERWUJUDNYA POSTUR POLRI SEBAGAI SOSOK PENOLONG,PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKATSERTA PENEGAK HUKUM YANG JUJUR, BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABELGUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAPDIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL”.SECARA SUBSTANSI, VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:
1. POLRI PENOLONGBERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG DENGAN SUKARELA MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN PENDERITAAN DAN KESULITAN MASYARAKAT; MELEPASKAN DIRI DARI BAHAYA DAN BENCANA YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
12
2. PELAYAN MASYARAKAT BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, IKHLAS DAN TANPA PAMRIH.
3. SAHABAT MASYARAKATBERMAKNA SOSOK POLRI YANG MAMPU MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI KAWAN ATAUTEMAN YANG SETARA DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT (SOLUTIF);
4. PENEGAK HUKUM YANG JUJUR BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERMAKNA SOSOK POLRI YANG LURUS HATI, TULUS IKHLAS, APA ADANYA, TIDAK BERBOHONG, TIDAK CURANG, BERPIHAK PADA KEBENARAN,TIDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK PILIH KASIH, TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
5. KAMDAGRI MANTAP BERMAKNA SUATU KEADAAN DI WILAYAH HUKUM NKRI YANG BEBAS DARI KONFLIK SOSIAL BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DAN BEBAS DARI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, BILA TERJADI BAHAYA BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN BESAR (MASS DISSASTER) DAPAT DIRESPON SECARA EFEKTIF SERTA BEBAS DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN MAUPUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
6. SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF BERMAKNA KEBERSAMAAN ANTAR UNSUR KOMPONEN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH MENDAHULUI BERPROSESNYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DENGAN MENYUSUN PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI ELIMINASI POTENSI GANGGUAN YANG MENGENDAP DIBERBAGAI PERMASALAHAN PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI;
7. KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERMAKNA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DAPAT MEWUJUDKAN RASA AMAN
13
MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, TERLINDUNGINYA HAK ASASI MANUSIA, KEPASTIAN HUKUMDAN KEADILAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AKAN LEBIH PERCAYA DIRI DAN NYAMAN MELAKUKAN AKTIVITAS UNTUK BEKERJA MELAKSANAKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL (TATA TENTREM KERTA RAHARJA).
UNTUKMEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, SELANJUTNYA TELAHDITETAPKAN KEBIJAKAN, YAITU”PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”.KEBIJAKAN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI SEBELUMNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 DAN GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025. DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI TERSEBUT, DITETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT:
1. MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS PRIORITAS MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI;
14
3. MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU ORGANISASI POLRI YANG HANDAL (STRIVE FOR EXCELLENCE)DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
4. MENINGKATKAN PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLMAS;
6. MEMPERKUAT SINERGITAS POLISIONAL BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF;
7. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
9. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
DARI VISI, MISI DAN KEBIJAKAN TERSEBUTDIJABARKAN MELALUI 4 (EMPAT) STRATEGI YAITU :
15
1. PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN;
2. PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL;
3. PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL DAN;
4. PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN;
KEEMPAT STRATEGI TERSEBUT, SELANJUTNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN UPAYA-UPAYA SEBAGAI BERIKUT:
1. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN
a. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA.
1) ASPEK PENYEDIAAN PERSONEL, MELALUI MEKANISME REKRUITMEN ANGGOTADIMULAI DARI TAMTAMA, BRIGADIR DAN PERWIRA DILAKSANAKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABELDENGAN MELIBATKAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (LSM, KALANGAN AKADEMISI, TOKOH MASYARAKAT DAN PIHAK KELUARGA CALON). HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENDAPATKAN ANGGOTA POLRI YANG BERKUALITAS SESUAI YANG DIBUTUHKAN DAN TIDAK ADA LAGI PRAKTEK SUAP TERHADAP PANITIA REKRUITMEN, PRAKTEK PERCALOAN DAN PENIPUAN TERHADAP CALON ANGGOTA POLRI. SELAIN ITU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DI DAERAH TERPENCIL UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI YANG NANTINYA DITEMPATKAN DI WILAYAH TERSEBUT;
2) ASPEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MELALUI OPTIMALISASI KOMPONEN PENDIDIKAN YANG DIDESAIN PADA KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DIANTARANYA
16
BERISI MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KODE ETIK PROFESI, MORALITAS DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN YANG MELIPUTI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS) DAN PENEGAKAN HUKUM (BIDANG TP. KORUPSI, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), SERTA BIDANG KEHUMASAN TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT. LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI ADALAH TEMPAT UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI IDEALISME, PROFESIONALISMEDAN BUDAYA ANTI KORUPSI. OLEH KARENA ITU, LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI HARUS MEMBERSIHKAN DIRIDARI PRAKTEK PUNGLI ATAU PEMBEBANAN TERHADAP PESERTA DIDIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SERTAMENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK;
3) ASPEK PENGGUNAAN PERSONEL, DILAKUKAN MELALUI POLA PEMBINAAN KARIR DENGAN MEMPEDOMANI MERIT SYSTEMYANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN SIKAP KETELADANAN DAN MELAYANIDALAM RANGKA MEMBANGUN INTERNAL TRUST MAUPUN PUBLIC TRUST. PEDOMANI DAN TAATI SISTEM YANG BERLAKU PADA MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA SECARA OBYEKTIF, BERDAYAKAN: PERAN KASATKER SEBAGAI PENILAI KINERJA, BAGIAN
17
PENILAIAN KOMPETENSI, BIRO PSIKOLOGI, DAN DIVISI PROPAM UNTUK MENILAI KUALITAS MAUPUN REKAM JEJAK INDIVIDU PERSONEL POLRI SECARA KOMPREHENSIF DAN OBYEKTIF;
4) ASPEK PERAWATAN PERSONEL, DILAKSANAKAN MELALUI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TERUTAMA PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI)YANG PROPORSIONAL DAN DIHARAPKAN LEBIH TINGGI ATAU MINIMAL SAMA DENGAN APA YANG DITERIMA OLEH TNI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KINERJA,TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI PERSONEL DAN PNS POLRI;
5) ASPEK PENGAKHIRAN DINAS,MEMPERSIAPKAN PERSONEL YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DENGAN MEMBERIKAN KETERAMPILAN KHUSUS DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN MASA AKHIR KEDINASAN;
b. PROGRAM SISTEM ANGGARAN
1) PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN MELALUI MEKANISME BUTTOM UP YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN;
2) BERPEGANG PADA PRINSIP EFISIENSI, PRIORITAS DAN KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN;
3) PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SECARA KONSISTEN;
4) TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.
c. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
18
1) SECARA BERTAHAP MENCUKUPI ALAT UTAMA DAN KHUSUS PERORANGAN SERTA SATUAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN (SEPERTI BORGOL, TONGKAT POLISI, ROMPI ANTI PELURU, SENPI, RANTIS, RAN PENGURAI MASSA) TERUTAMA TERKAIT ERAT DENGAN KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014;
2) PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN DUKUNGAN TEKNIS KEPOLISIAN (SEPERTI PERALATAN LABFOR, IDENTIFIKASI, CYBER LAB DAN DVI);
3) PENGEMBANGAN DUKUNGAN LOGISTIK, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KEPOLISIAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN MELALUI E-PROCUREMENT (LPSE).
d. PROGRAM PENATAAN SISTEM DAN METODE, MELALUI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI:
1) PENATAAN DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA;
2) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASTERUTAMA DIARAHKAN PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF;
3) PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KEPOLISIAN;
4) PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK
19
MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PPID DAN PUSIKNAS;
5) PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 DAN MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT POLRI;
6) PENERAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR YANG KONSISTEN DENGAN DIDUKUNG MEKANISME PENGAWASAN MELEKAT SECARA BERJENJANG.
2. STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL.
a. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS.
1) MENGAWAL PROSES DEMOKRASI DAN MENGAMANKAN AGENDA PEMILU 2014 DALAM RANGKA MEMANTAPKAN SITUASI KAMTIBMAS UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MENGEDEPANKAN DETEKSI DINI, UPAYA PREVENTIF DAN KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTORAL;TERKAIT DENGAN KESIAPANADMINISTRASI OPERASI, PERSONEL PENGAMANAN, POSKO OPERASI, GIAT PRA OPERASI, SITUASI KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, PARTISIPASI MASYARAKAT, DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN, POSKO GAKKUMDU;
2) MENINGKATKAN PERAN FUNGSI INTELIJEN DALAMEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING
20
(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT;
3) MEMPERKUAT POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI DAN UNIT PELAYANAN POLRI TERDEPAN;
4) MENGUATKAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MASYARAKAT SERTA MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM POLRI KEPADA MASYARAKAT;
5) PENGEMBANGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MENJANGKAU SELURUH KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA MEMELIHARA DAN MEMANTAPKAN KAMTIBMAS;
6) PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN MAUPUN PATROLIDIALOGISSERTA PATROLI PERAIRAN HINGGA MENYENTUH DAERAH PERBATASAN NEGARA (PULAU-PULAU TERLUAR DAN TERPENCIL) DENGAN MENGHADIRKAN ANGGOTA POLRI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PADA SAAT DIBUTUHKAN DAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);
7) PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL;
8) MENGAMANKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PARIWISATA NASIONAL;
9) PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SEGENAP POTENSI MASYARAKAT UNTUK MENUMBUHKANKESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS;
21
10) MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN, ARUS LALU LINTAS BARANG DAN ORANG DALAM SENDI KEHIDUPAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI KAMPANYE KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PEMECAHAN PERMASALAHAN KEMACETAN DAN KECELAKAAN;
11) MENINGKATKAN UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SECARA TERPADU SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 TH 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN (TIDAK TERJADI KONFLIK SECARA TERBUKA) DI SAMPING MEMPERSIAPKAN UPAYA PENGHENTIAN KONFLIK DAN PENANGANAN PASCA KONFLIK.
b. PROGRAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM
1) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI KASUS PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN SERTA STAKE HOLDER LAINNYA;
2) MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENYELIDIK MAUPUN PENYIDIK DENGAN MENGACU PADA ASPEK INTEGRITAS (MENTAL KEPRIBADIAN, KEJUJURAN, KEARIFAN),ASPEK PROFESIONALISME (SKILL, KNOWLEDGE, ATTITUDE) UNTUK MENJAMIN RASA KEADILAN MASYARAKAT, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 DAN
22
PERATURAN KAPOLRI TENTANG REKRUITMEN PENYIDIK POLRI;
3) PEMBERDAYAAN LABORATORIUM FORENSIK,CYBER LAB, INAFIS, PSIKOLOGI FORENSIK DAN KEDOKTERAN FORENSIK UNTUK MENDUKUNG PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMBUKTIAN ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KRIMINAL NASIONAL;
4) MEMANTAPKAN PROGRAM TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERAN ATASAN PENYIDIK, PENGAWAS PENYIDIKAN DAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI (INSPEKTORAT, PROPAM DAN WASSIDIK) DI SETIAP LEVEL;
5) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
6) MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI DENGAN BNPT;
23
c. PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN
1) MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN CALL CENTER, MENDEKATKAN SENTRA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
2) MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI SETIAP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DENGAN MENGEMBANGKAN BUDAYA MELAYANI YANG DIDASARI DENGAN SIKAP RAMAH, PEDULI, PROAKTIF, SOPAN, TANPA PAMRIH DAN BERORIENTASI KEPADA KEPUASAN MASYARAKAT;
3) PENYEDERHANAAN BIROKRASI PELAYANAN MELALUI PRINSIP MUDAH, CEPAT, PASTI, NYAMAN DAN TRANSPARAN (PELAYANAN PRIMA), DENGAN TIDAK MENGABAIKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN;
4) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
5) PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
3. STRATEGI PENGUATANSINERGI POLISIONAL a. PROGRAM KERJA SAMA DALAM NEGERI
1) PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN KPK, KEJAKSAAN, PPATK, BPK, BPKP DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERUTAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYIDIK DAN OPTIMALISASI KOORDINASI SUPERVISI KPK;
2) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK
24
SOSIAL DAN PEMULIHAN SITUASI KAMTIBMAS PASCA KONFLIK MELALUI MoU DAN PELATIHAN BERSAMA;
3) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA(KPU, BAWASLU, KEJAKSAAN AGUNG) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
4) PENGUATAN KERJASAMA DI BIDANG CRIMINAL JUSTICE SYSTEM(KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT MENJAMIN RASA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN;
5) PENGUATAN KERJASAMA DENGAN TNI DALAM RANGKA PENGAMANAN OBJEK VITAL, PENGAMANAN PERBATASAN, TUGAS-TUGAS KEMANUSIAAN, PENANGGULANGAN TERORISME, PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEPARATISME DAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN BADAN SARNASIONAL DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA;
b. PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI
1) PENGIRIMAN PERSONEL POLRI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS MISI PERDAMAIAN INTERNASIONAL;
2) KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM INTERNASIONAL (MELALUI FORUM ASEANAPOL,ASEAN MINISTER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(AMMTC), SENIOR OFFICER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(SOMTC), INTERNATIONAL CRIMMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO INTERPOL), UNITED NATION ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), DLL);
25
3) PENINGKATAN KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN LEMBAGA KEPOLISIAN LUAR NEGERI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN LINTAS NEGARA;
4) PEMBANGUNAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC), INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA), FEDERAL BERAU INVESTIGATION (FBI), JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY(JICA), BUNDEST KRIMINAL AMT(BKA)DLL).
4. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN
a. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OBYEKTIF DAN EDUKATIF DENGAN MEMPEDOMANI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN (SPIP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE;
b. PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN MELEKAT YANG DIMULAI DARI DIRI SENDIRI, PARA ATASAN, PERAN PENGAWAS INTERNAL (FUNGSIONAL) DAN KOORDINASI PROAKTIF DENGAN PENGAWAS EXTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN MELAKUKAN KOREKSI SEJAK DINI;
c. PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI SECARA TEGAS DAN KONSISTEN;
d. PROGRAM PENERAPAN REWARD-PUNISHMENT SECARA TEGAS, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;
26
e. PROGRAM MEMBUKA AKSES LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PENGAWASAN MELALUI OPTIMALISASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT.
PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MENCERMATI TANTANGAN AKTUAL YANG SEDANG DAN AKAN DIHADAPI, MAKA SAYATETAPKAN12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:
1. PENGAMANAN PEMILU 2014 YANG DIWUJUDKAN MELALUI PEMANTAPAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN MENJAMIN NETRALITAS (TIDAK MEMIHAK) DAN TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTISBAGI SELURUH ANGGOTA POLRI;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI SASARAN PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK RI, KEJAKSAAN DAN STAKE HOLDERS LAINNYA;
3. MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISMESERTA PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI, KHUSUSNYA UPAYA PENGUNGKAPAN KASUS PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DISAMPING ITU UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG TERKOORDINASI DENGAN BNN;
4. PENGUATAN INTEGRITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK,PERAN MAUPUN FUNGSISECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERUTAMA PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG
27
EFEKTIF DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
5. PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DENGAN MENINGKATKAN EARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN FUNGSI INTELIJEN DAN PENGUATAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA SERTAMEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS;
6. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
7. PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TERUTAMA DIARAHKAN PADA PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
8. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS UNTUK MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERINTEGRITAS
28
DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DAN MELAYANI GUNA MEMBANGUN INTERNAL TRUST DAN PUBLIC TRUST ;
9. PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS), PENEGAKAN HUKUM (BID TIPIKOR, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
10. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
11. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
12. PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 SERTA MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019 DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TUGAS POLRI.
UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA 12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT AGARDAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN, MAKA DALAM PELAKSANAANSELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2013-2015, AKAN SAYA BAGI KE DALAM3 (TIGA) PERIODE WAKTU SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
29
1. TAHAP KESATU(BULAN NOVEMBER 2013-JANUARI 2014)MENYELENGGARAKAN KESELURUHAN PROGRAM PRIORITAS SECARA SIMULTAN DEMI TERCIPTANYA KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN KAMPANYE PEMILU 2014.
2. TAHAP KEDUA (TAHUN 2014)
PADA TAHAPAN INI KESELURUHAN PROGRAM MASIH TETAP DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTANDAN BERSAMAAN DENGAN PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU 2014. DIHARAPKAN TARGET PROGRAM PRIORITAS PENGAMANAN PEMILU 2014, PENGUATAN INTEGRITAS, PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENGUATAN KERJA SAMA, PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KEPOLISIAN TELAH TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN 2014.
3. TAHAP KETIGA (TAHUN 2015)
PADA TAHAPAN INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM SECARA BERKELANJUTAN YANG MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN, PENINGKATAN PENANGGULANGAN TERORISME, PENINGKATAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN, DAN PENGUATAN INSTITUSI SERTA PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT LEBIH DIUTAMAKAN PADA:
1. KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 MELALUI
30
KESIAPAN PERSONEL PENGAMANAN, KESIAPAN ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA, KESIAPAN OPERASIONAL, KESIAPAN MASYARAKAT DAN KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU;
2. TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT, SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONG YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIALAMI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN BHABINKAMTIBMAS DAN MENGOPTIMALKAN TURJAGWALI;
3. PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT SEPERTI PREMANISME ATAU KEJAHATAN JALANAN DAN PERJUDIAN SERTA MEMPRIORITASKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, DAN TERORISME;
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA, BAIK DENGAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN DIRI SETIAP INDIVIDU MAUPUN MELALUI PENGAWASAN FUNGSI KESATUAN BERUPA PENGAWASAN MELEKAT OLEH ATASAN SECARA STRUKTURAL DAN PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL.
MELALUI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM YANG SAYA SAMPAIKAN TERSEBUT, SAYA BERHARAP POLRI KE DEPAN DAPAT MENAMPILKAN SOSOK SEBAGAI PENOLONG, PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKAT, MENJADI TELADAN DAN PENEGAK HUKUM YANG TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN. DENGAN DEMIKIAN,
31
POLRI MAMPU MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANNYA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA POLRI DAPAT SEMAKIN DIPERCAYA DAN DICINTAI MASYARAKAT. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT TIDAK AKAN DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT APABILA HANYA KONSEP YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI DENGAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN OLEH SELURUH ANGGOTA POLRI. OLEH SEBAB ITU, UNTUK MENINDAKLANJUTI ARAHAN INI, SAYA MEMINTA ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN, ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI BAWAH KOORDINASI WAKAPOLRI DAN IRWASUM POLRI AGAR MENJABARKAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DALAM RENCANA-RENCANA AKSI SEBAGAI PEDOMAN SATUAN KERJA DAN POLDA-POLDA MENGIMPLEMENTASIKANNYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS. SUSUN RENCANA AKSI YANG SEDERHANA DAN MUDAH DIMENGERTI OLEH ANGGOTA KITA, NAMUN BERISI KEGIATAN-KEGIATAN YANG LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH MASYARAKAT. SINKRONISASIKAN DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN MAUPUN RENCANA KERJA YANG AKAN DISUSUN NANTINYA SEHINGGA DAPAT DIHINDARI PROGRAM-PROGRAM YANG TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN KARENA JUSTRU AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN PENYIMPANGAN YANG MENGARAH TINDAK PIDANA KORUPSI. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,
SAYA MENYADARI BAHWA KEBERHASILAN SELURUH PROGRAM SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN, HANYA DAPAT
32
TERLAKSANA APABILA DIIKUTI DENGAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN PIMPINAN POLRI, YANG DIDUKUNG OLEH SELURUH PERSONEL POLRI BESERTA SELURUH KOMPONEN BANGSA LAINNYA. UNTUK ITU SAYA SAMPAIKAN BEBERAPA PENEKANAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, SADARI SEPENUHNYA BAHWA SAAT INI KITA DALAM PROSES PERUBAHAN. OLEH KARENA ITU, KEPADA SELURUH PERSONEL AGAR MENUMBUHKAN SEMANGAT YANG KUAT UNTUK BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK, MULAI DARI SEKARANG DAN MULAI DARI DIRI SENDIRI; KEDUA, JAGA INTEGRITAS DENGAN MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, KEBENARAN, KETERBUKAAN DAN RASA TANGGUNGJAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN; KETIGA, JAGA SOLIDITAS DAN KOMITMEN YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI POLRI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA, TRIBRATA, CATUR PRASETYA DAN KODEETIK PROFESI POLRI YANG DILANDASI KEBANGGAANTERHADAP INSTITUSI, SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN,KEKELUARGAAN DAN KERELAAN UNTUK BERKORBAN DEMI MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT POLRI; KEEMPAT, JAGA NETRALITAS DENGAN MENUNJUKKAN SIKAP DAN TINDAKAN YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA PARTAI POLITIK APAPUN DAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS;
KELIMA, TINGKATKAN DISIPLIN YANG DILANDASI KESADARAN YANG TINGGI UNTUK BERSIKAP DAN BERTINDAK SESUAI DENGAN
33
ETIKA, NORMA, PROSEDUR, HUKUM DAN SISTEM YANG BERLAKU; KEENAM, TAMPILKAN SIKAP KEPEMIMPINAN YANG DAPAT DITELADANI DALAM KETAQWAAN, KESEDERHANAAN, DEDIKASI, TANGGUNGJAWAB TERHADAP TUGAS, DAN MENUMBUHKAN BUDAYA MELAYANI SERTA KONSISTEN DAN TAAT TERHADAP NORMA DAN ASAS YANG BERLAKU; KETUJUH, CEGAH DAN HINDARI PENYIMPANGAN/PELANGGARAN SEKECIL APAPUN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEBENCIAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI; KEDELAPAN,TERKAIT DENGAN RESIKO TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, AGAR PIMPINAN DI SETIAP STRATA BERTANGGUNGJAWAB MENJAMIN KESIAPAN PERSONEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN MELATIH, MEMOTIVASI, MENGECEK PERALATAN, DAN MEMBERIKAN BRIEFING CARA BERTINDAK YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
PADA KESEMPATAN INI, SAYA JUGA INGIN MENGINGATKAN KEMBALI TENTANG KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN RAKYAT MELALUI DPR YANG TERTUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG BEGITU BESAR KEPADA POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN TERSEBUT HARUS KITA SIKAPI DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB YANG DITUNJUKKAN DENGAN KINERJA YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KITA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
34
MENEGAKAN HUKUM, MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MENJALANKAN KEPERCAYAAN INI DENGAN BAIK DAN TIDAK MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN SECARA BENAR, MAKA BUKAN TIDAK MUNGKIN RAKYAT AKAN MENARIK KEMBALI KEPERCAYAAN ITU DAN MENGALIHKAN KEPERCAYAANNYA KEPADA INSTITUSI LAIN. OLEH KARENA ITU SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP PERWIRA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI UNTUK BERSAMA-SAMA MENGEMBAN AMANAH DAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB.
SAYA YAKIN DAN PERCAYA BAHWA NIAT BAIK KITA BERSAMA UNTUK MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA AKAN SELALU MENDAPATKAN BIMBINGAN, PERLINDUNGAN, DAN RIDHO ALLAH S.W.T.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
JAKARTA, OKTOBER 2013 KAPOLRI
DRS SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI
35
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

WE ARE PEACE KEEPER

DSC_7179DSC_7162NCB Anung budi.JPEG

We are ready
MIMPI MENJADI BAGIAN DARI PASUKAN PERDAMAIAN PBB BAIKDALAM MISI PERORANGAN ( POLICE ADVISER ) MAUPUN DALAM IKATAN SATUAN SEPERTI FPU, KONTRIBUSI NKRI DALAM PERAN SERTA AKTIF MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA TERNYATA TAK SEMERIAH YANG DIBAYANGKAN ,BAHKAN INDONESIA TIDAK TERMASUK 20 BESAR NEGARA KONTRIBUTOR PASUKAN PERDAMAIAN PBB, SEHINGGA TIDAK HERAN DAYA TAWAR ATAUPUN BARGAINING POWER BANG BANGSA INDONESIA KURANG MENGGEMA DAN MENGGENTARKAN.
IMG_7819

IMG_7827

IMG_7829

MANFAAT YANG DIRASAKAN BAGI PRIBADI-PRIBADI KEPOLISIAAN, MAUPUN TNI YANG PERNAH BERTUGAS DALAM MISSI PBB ADALAH SETIDAKNYA MEREKA MEMILIKI PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN BAHWA BEKERJA SECARA PROFESIONAL DENGAN STANDAR ATURAN YANG KETAT DITENGAH IKLIM YANG DEMOKRATIS DAN MENGEDEPANKAN HAM TENTUNYA AKAN MEMBERI WARNA TERSENDIRI DIANTARA REKAN -REKAN LAINNYA, SECARA GLOBAL MANFAAT NKRI MENGIRIM PAASUKAN PERDAMAIAN DALAM MISSI PBB TENTUNYA UNTUK MENUNJUKKAMN EKSISTENSI BANGSA KITA INI SEBAGAI BANGSA BERDAULAT YANG MEMILIKI PERAN VITAL SECARA STRATEGIS DAN TAKTIS DILINGKUNAG GLOBAL DAN REGIONAL, OUTCOMENYA ADALAH DUNIA TAHU DAN PAHAM BAHWA KITA BESAR, KUAT DAN TELADAN.

SELAMAT BERTUGAS INDONESIAN PEACE KEEPER, BON VOYAGE

IMG_7790

IMG_7792

IMG_7793

IMG_7797

IMG_7801

IMG_7802

IMG_7803

IMG_7815

IMG_7818

IMG_7830

IMG_7833

BERIKUT CONTOH LATIHAN TES UNSAT YANG KERAP DIUJIKAN KEPADA CALON POLICE ADVISER , BUKAN SEBAGAI BOCORAN NAMUN SEKEDAR CONTOH SOAL DAN LATIHAN SEMATA.

20-Jan-05

AUDIO TAPE TEST # ONE

INDEX PAGE

Page 1. Index

Page 2. Narrative

Page 3-4 Conversation

Page 5. Listening Test, Question paper A

Page 6. Listening Test, Question Paper B

Page 7. Listening Test, Question Paper C

Page 8. Listening Test, Answer paper A

Page 9. Listening Test, Answer Paper B

Page 10. Listening Test, Answer Paper C

Page 11 Report Writing, Key Facts

AUDIO TAPE TEST # ONE

“UNMIL RADIO”

You will hear an audio script concerning a mission-related topic. This script will be followed by a conversation between two persons. This conversation will relate to the script, you will hear the tape only once. You will make notes of the script and of the conversation. From these notes you will be instructed either to answer 10 (ten) questions or complete a written report of the incident. Good Luck.
PAUSE

AUDIO TAPE TEST #ONE

People around the world like to listen to the radio. People listen to the radio at home, at work, in the car and in the streets. People listen to the news, weather forecast and like to listen to the music. Liberians are no exception to this common tradition. The Civil war in Liberia was over in 2003. People’s lives and hopes turned to good. More Liberians began walking with a radio in their hands listening to the news and music. There are three main radio stations in Monrovia operating on FM frequency: Music radio on frequency 90, 2. Official radio of the United Nations Mission in Liberia on frequency 91, 5; and World news radio station on frequency 103. The transmission of these radio stations is also well heard in neighboring countries like Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.
A young Liberian man called John was listening to the UNMIL radio. He heard that the nationwide campaign on Disarmament was launched on 3-d of December 2003. He also heard that the campaign was coordinated by the UNMIL radio with intention to inform combatants and communities in Liberia about this program.
John is a 28 year old Liberian citizen; he has been married for 10 years and has three kids: two sons and a daughter. The daughter is 9 years old, the oldest son is 7 and the youngest is 5. John and his family still currently live at his father’s house in Monrovia. John finished high school in May 1993 and received his certificate upon completion. During the war he was unemployed and now he is still looking for a job. Like many Liberians he usually played football on weekends and was listening to the radio. His favorite radio station is the Music radio.
On 21st of December 2004, John went to the center of Monrovia to look for a job as a security officer at the shop. He walked into a supermarket which was trading electronic goods. While he was waiting for a manager of the supermarket to ask him if he would hire him, John heard an announcement on the UNMIL radio about recruitment of police officers for the Liberian National Police Service. John left the supermarket without even having a response from the manager. John decided to become a police officer. Walking home John saw a poster on the wall of the Police station located in the center of Monrovia and read that applicants, who successfully meet basic criteria in fitness, writing, psychological and medical tests would be invited for interview at the Police HQ.
When John came home he spoke with his father about his intention to become a police officer. His father said that he would be proud if John was a police officer. John successfully passed all necessary tests and on Monday, 17th of January 2005 he was invited to come to the police Headquarters for interview.
The following conversation is the dialogue between a police officer and John.
CONVERSATION

Police Officer: Thank you for coming to the Police Head Quarters. I need to ask you
some questions. My first question is: Are you a citizen of Liberia?
John: Yes, I am. I am a citizen of Liberia.

Police Officer: How old are you?
John: I am 28 years old.

Police Officer: What is your education?
John: I finished high school in Monrovia in May 1993.

Police officer: Have you ever been abroad from Liberia?
John: No, I have spent all my life in Liberia

Police Officer: Do you have any document, proving, that you have finished high school?
John: Yes I do. I have a certificate.

Police officer: Please, name countries that share borders with Liberia.
John: Three countries share boarders with Liberia, these countries are:
Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Police Officer: What kind of tests have you passed before coming for interview?
John: I have passed physical, written, medical and psychological tests.

Police officer: Are you married? If “yes” for how long have you been married?
John: I am married and have been married for 10 years.

Police Officer: How many children do you have?
John: I have three kids: two sons and a daughter. My daughter is 9 years old, my
older son is 7 and the younger is 5.

Police Officer: Do you own a house or do you live with your parents?
John: My family and I live in my father’s house.

Police officer: What is your occupation?
John: So far I am unemployed.

Police Officer: How do you usually spend your weekends?
John: I like listening to the radio and playing football on week ends.

Police Officer: What is your favorite radio station?
John: Music Radio on frequency 90. 2.

Police officer: Where and when did you learn about recruitment of candidates for the
Liberian National Police?
John: On 21st of December 2004 I was looking for a job as a security officer at
the Electronic Goods Supermarket. While I was waiting for the manager I
heard an announcement on UNMIL Radio about recruitment of
candidates for the Liberian National Police.

Police officer: Did you manage to speak with the manager of the supermarket regarding
your employment.
John: No, when I heard this announcement on the radio I decided to
become a Police Officer. So, I left the supermarket without even speaking
with the manager.

Police officer: We also distributed posters abut recruitment of candidates for the Liberian
National Police service. Have you seen these posters?
John: Yes, I saw and read a poster about it on the wall of the Police station in the
center of Monrovia

Police officer: Do you often listen to the UNMIL Radio?
John: Not really. I just do it some times.

Police officer: Do you know on which frequency this radio station is working?
John: Every Liberian knows that this radio is on frequency 91, 5.

Police officer: Do you remember when the campaign on Disarmament began?
John: The nationwide campaign on Disarmament was launched on 3rd of
December 2003.

Police officer: What was the role of UNMIL Radio in promoting this campaign?
John: I know, that the campaign on Disarmament was coordinated by
UNMIL Radio with the purpose of informing combatants and
Communities in Liberia about the program.

Police Officer: Did you share your thoughts with any family member about your wish to
become a Police officer?
John: I spoke with my father about it and he said he would be proud if I became
a police officer.

Police officer: Thank you for coming. The interview is over. Please, sign here and put
today’s date: Monday, 17th of January 2005. Please, be in touch. You will
be informed of the results of the interview. Good bye.
John: Thank you. I will be in touch with you. Good bye.

AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “A”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. What was John’s citizenship?


Q2. How was John usually spending his weekends?


Q3. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q4. When was the campaign on Disarmament launched?


Q5. How old was John’s oldest child?

———————————————————————————————————————————-Q6. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?


Q7. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?


Q8. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

———————————————————————————————————————————-Q9. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q10. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP

AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “B”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q2. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q3. What was John’s citizenship?


Q4. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?


Q5. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

———————————————————————————————————————————-Q6. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?


Q7. How old was John’s oldest child?


Q8. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?

———————————————————————————————————————————-Q9. How was John usually spending his weekends?


Q10. When was the campaign on Disarmament launched?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP
AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “C”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. When was the campaign on Disarmament launched?


Q2. How old was John’s oldest child?


Q3. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?


Q4. What was John’s citizenship?


Q5. How was John usually spending his weekends?

———————————————————————————————————————————-Q6. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q7. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q8. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

———————————————————————————————————————————-Q9. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?


Q10. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “A”

Q1. What was John’s citizenship?

Liberian

Q2. What was John usually spending his weekends?

Playing Football and listening to the radio.

Q3. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q4. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

Q5. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q6. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?

UNMIL radio

Q7. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

No response.

Q8. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

Q9. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q10. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

He would be proud.

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “B”

Q1. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q2. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q3. What was John’s citizenship?

Liberian

Q4. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

He would be proud.

Q5. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?
No response.
———————————————————————————————————————————-Q6. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

Q7. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q8. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?
UNMIL radio
———————————————————————————————————————————-Q9. How was John usually spending his weekends?

Playing Football and listening to the radio.

Q10. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “C”

Q1. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

Q2. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q3. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated ?

UNMIL radio

Q4. What was John’s citizenship?

Liberian

Q5. How was John usually spending his weekends?
Playing Football and listening to the radio.
———————————————————————————————————————————-Q6. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q7. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q8. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?
He would be proud.
———————————————————————————————————————————-Q9. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

No response.

Q10. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

KEY FACTS. REPORT WRITING TEST # 1

  1. Civil war in Liberia was over in 2003.
  2. Three main radio stations in Monrovia operating on FM frequency:
  3. Music 90, 2. Official radio of the UNMIL 91, 5; World news frequency 103
  4. Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.
  5. Program on Disarmament was launched on 3-d of December 2003
  6. John was a 28 years old Liberian citizen.
  7. Married for 10 years.
  8. Three kids: two sons and a daughter
  9. Daughter was 9, the oldest son was 7 and the youngest was 5.
  10. John and his family lived in his father’s house in Monrovia.
  11. Finished high school in May 1993 and received certificate.
  12. He was unemployed
  13. Played football on his weekends and was listening to the radio.
  14. Looking for a job as a security officer at the electronic goods shop.
  15. Heard an announcement on the UNMIL radio.
  16. Recruitment of police officers.
  17. Poster on the wall of the Police station.
  18. Fitness, written, psychological and medical tests.
  19. Spoke with his father about his intention to become a police officer.
  20. 17 January 2005 he was invited for interview.

TIGA PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN DI NEGARA DEMOKRATIS

TIGA PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN DI NEGARA DEMOKRATIS

System Kepolisian yang dianut oleh suatu negara akan dipengaruhi oleh system politik termasuk system pemerintahan, sejarah serta kontrol sosial yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Pada awalnya system Kepolisian ada yang mengacu kepada model Eropa kontinental bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik atau model Anglo saxon yang memandang Kepolisian adalah suatu lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat, bukan nasioanal sehingga lembaga Kepolisiannya tersusun secara desentralistik.
Namun dalam perkembangannya ternyata kedua model tersebut tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun negara yang bersangkutan sehinga muncul modifikasi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan oleh karenanya pada kenyataannya hampir tidak ada lagi model sentralistik maupun desentralistik yang diterapkan secara murni.
Penerapan Sistem Kepolisian di negara Demokratis harus memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Ketatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan sistem, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya Abuse of Power dari Badan Kepolisian.
Tidak seperti halnya di negara Totaliter yang lebih menonjolkan Force dan Power, (kekuatan dan kekuasaan) aparat Kepolisian sebagai Alat Penguasa. Terdapat tiga paradigma Sistem Kepolisian di Negara Demokratis dan dalam penerapan system Kepolisian ini ditemukan hal-hal yang dianggap sebagai kelebihan ataupun kelemahannya yaitu :
Fragmented System of Policing (Sistem Kepolisian terpisah atau berdiri sendiri), Juga disebut sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Dimana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi Polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan Polisi. Negara – negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Zwistzerland dan Amerika Serikat (Beveley, 1985; Becker, 1980). Contoh Polisi Amerika Serikat yang mempunyai 3 (tiga) ciri utama yaitu : Kewenangan terbatas, Pengawasan lokal, Penegakan hukum terpisah / berdiri sendiri.
Kelebihan dari Fragmented System of Policing adalah : Relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang membuat aturan untuk ditaati mereka sendiri, termasuk didalamnya bahwa kepolisian yang ada tersebut dibentuk oleh masyarakat setempat, dengan lingkup tanggung jawab pada wilayah tersebut. Dengan demikian Sistem Kepolisian yang terbentuk merupakan bagian dari masyarakat setempat, sehingga Sistem Kepolisian tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Ini terjadi karena Polisi yang dibentuk oleh masyarakat setempat diberikan kewenangan otonom untuk mengatur segala kegiatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat dan tidak tergantung kepada pemerintahan pusat. Dengan demikian Polisi yang otonom pun dapat mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakat dilingkungan tugasnya.
Kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan Organisasi Polisi oleh Penguasa secara nasional. Mengingat sistem Kepolisian ini tidak tergantung / tidak tunduk kepada pemerintahan pusat, dan mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur segala kegiatan di lingkungan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, maka kemungkinan penyalahgunaan Organisasi oleh Penguasa nasional sangat kecil.
Lebih pendek birokrasinya dalam usulan dana karena langsung ditujukan kepada Pemerintah daerah setempat. dengan otonomi yang dimiliki dalam segala kegiatan baik menyangkut pembuatan perundang – undangan, administrasi dan operasional (termasuk didalamnya adalah masalah anggaran) yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat, maka tentu saja akan memperpendek birokrasi dalam pengajuan usulan karena langsung ditujukan kepada Pemerintah setempat.
Kelemahan dari Fragmented System of Policing adalah : Penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri yang dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain. Mengacu otonomi yang dimiliki oleh kepolisian yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat, maka penegakan hukumnya pun terpisah atau berdiri sendiri dan dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum diluar daerah kewenangannya serta tidak ada campur tangan dari kepolisian ditingkat pusat.
Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada. Mengingat sistem kepolisian yang ada dibentuk oleh masyarakat setempat berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang dibentuk sendiri oleh masyarakat setempat, maka kewenangan yang dimiliki pun terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada.
Tidak ada standart profesionalisme masing – masing daerah. Dengan sistem kepolisian yang dibentuk sendiri oleh masing – masing wilayah atas kehendak / keinginan masyarakat setempat, yang berbeda ketentuan perundang – undangan yang mengaturnya, maka akan timbul kebijakan / aturan kepolisian yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya dimasing – masing wilayah, sehingga tidak ada standart profesionalisme masing – masing daerah.
Pengawasan yang sifatnya lokal. Sistem kepolisian yang memiliki kewenangan otonomi atas wilayahnya sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah / kepolisian tingkat pusat, maka untuk menjaga agar kredibilitasnya terkait pelaksanaan tugasnya tetap terpelihara dan terjamin dengan baik, diperlukan adanya pengawasan yang sifatnya lokal yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, pemerintah setempat serta parat penegak hukum lainnya diwilayah tersebut untuk mengontrol pelaksanaan tugasnya agar tetap sesuai ketentuan yang ada.
Centralized System of Policing (Sistem Kepolisian Terpusat / Sentralisasi)
Sistem Kepolisian ini berada dibawah kendali atau pengawasan langsung oleh Pemerintah, sistem ini tidaklah asing pada Pemerintahan rezim totaliter seperti negara Jerman pada era Nazi. Negara – negara yang menganut sistem ini : Indonesia, Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia (Berkley, 1976; Interpol 1987). Contoh : Sistem Kepolisian Perancis di organisasikan kedalam dua sistem terpisah yaitu :
Police Nationale, adalah Departemen sipil dibawah Menteri Dalam Negeri yang berkekuatan 150.000 personil dan Gendermerie, Nationale, yang memiliki kewenangan diseluruh negeri. Gendermerie dibawah Menteri Pertahanan dengan kekuatan sekitar 90.000 personil.
Kelebihan dari Centralized System of Policing adalah : Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, karena Sistem Kepolisian ini berada dibawah kendali atau pengawasan langsung oleh Pemerintah, maka tentu saja kewenangan yang dimiliki meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup negara tersebut, sehingga wilayah kewenangan hukumnya lebih luas jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Lebih mudah Sistem Komando dan Pengendalian. Dengan sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka sistem komando (perintah) dan pengendalian akan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Kecenderungan terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional.Karena sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah maka segala kegiatan yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional tugas kepolisian secara umum, cenderung dapat dilakukan standarisasi terhadap bagaimana pemberian pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat (publik) baik yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional, sehingga akan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan profesionalisme kepolisian.
Pengawasan lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, Mengingat sistem kepolisian terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah yang memiliki kewenangan diseluruh wilayah yang masuk dalam lingkup negara tersebut, maka diperlukan pengawasan / kontrol yang lebih luas baik dari Pemerintah, aparat penegak hukum yang lain serta seluruh masyarakat pada negara tersebut, untuk menjamin bahwa kepolisian yang ada dapat tetap melaksanakan tugas secara propesional.
Kelemahan dari Centralized System of Policing adalah : Cenderung dijauhi masyarakat atau kurang mendapat dukungan masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Mengingat sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kredibilitas kepolisian tersebut, masyarakat akan cenderung menjauhi atau kurang mendukung terhadap pelaksanaan tugas kepolisian karena mereka menganggap bahwa pihak kepolisian lebih memihak kepada penguasa.
Birokrasi terlalu panjang. Dengan kondisi Sistem Kepolisian terpusat / sentralisasi yang memiliki kewenangan di seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup negara tersebut, maka birokrasi yang dimiliki pun akan terlalu panjang jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Mengingat kewenangan yang dimiliki sistem kepolisian ini meliputi seluruh wilayah negara, maka tentu saja pihak kepolisian yang ada tidak dapat mengetahui situasi dan kondisi spesifik dari masyarakat tertentu, sehingga yang terjadi pihak kepolisian kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat setempat / tertentu secara khusus.
Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi, kewenangan Kepolisian untuk kepentingan penguasa. Karena sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa sistem kepolisian tersebut sangat rentan terhadap intervensi penguasa, sehingga akhirnya akan menimbulkan penyalahgunaan organisasi serta kewenangan kepolisian demi untuk kepentingan penguasa.
Integrated System of Policing (Sistem Kepolisian Terpadu), disebut juga sebagai sistem Desentralisasi moderat atau sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977) yaitu merupakan sistem kontrol / pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi Nasional, serta agar lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan (dari sistem negara terpisah). Negara – negara yang menganut sistem ini adalah : Jepang, Australia, Brasilia dan Inggris (Bayley, 1985).
Contoh : Polisi di Inggris, Jepang, diorganisasikan sejak tahun1829 oleh Sir Robert Pell yang membentuk Polisi Metropolitan untuk menyediakan pelayanan Polisi didalam kota Westminister dan area sekitarnya. Sistem Kepolisian Inggris terdiri dari 43 dinas Polisi Rural, mereka memiliki kerjasama yang baik antara berbagai dinas Polisi tersebut. Polisi Metropolitan banyak memberikan dukungan kepada dinas Polisi lainnya yang meminta (Terri, 1984; Stead, 1985; Interpol 1987).
Kelebihan dari Integrated System of Policing adalah : Birokrasi relatif tidak panjang karena adanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Dengan sistem Kepolisian yang terpadu yangmana sistem kontrol / pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah pun mempunyai kewenangan dibidang administrasi maupun operasional kepolisian, sepanjang demi kemajuan dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, sehingga birokrasi yang terjadi pun relatif tidak panjang karena adanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme, efisiensi, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional, Mengingat kontrol / pengawasan sistem kepolisian terpadu dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka segala kegiatan yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional tugas kepolisian secara umum, cenderung dapat dilakukan standarisasi (penyeragaman) terhadap peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat (publik), sehingga akan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan profesionalisme kepolisian.
Pengawasan dapat dilakukan secara Nasional, Disamping pengawasan / kontrol dilakukan oleh Pemerintah daerah / lokal, maka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian tersebut dapat dilakukan secara nasional oleh Pemerintah Pusat.
Lebih mudah koordinasi tiap – tiap wilayah karena adanya komando atas, Dengan sistem kepolisian terpadu diseluruh wilayah negara yang dapat dilakukan pengawasan / kontrol oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka koordinasi dari kepolisian di tiap – tiap wilayah pun akan lebih mudah dilakukan karena adanya komando secara terpusat dari atas (kepolisian ditingkat pusat).
Kelemahan dari Integrated System of Policing adalah : Penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum, Walaupun sistem kepolisian ini menganut sistem yang terpadu (bekerjasama) diantara masing – masing fungsi / bagian, namun dari tiap – tiap bagian / fungsi dalam sistem kepolisian yang terbentuk dalam hal penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri, artinya bahwa masing – masing fungsi kepolisian tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain yang bukan termasuk dalam lingkup tugasnya dalam menegakkan hukum.
Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada atau bertugas. Demikian pula halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing – masing bagian / fungsi kepolisian dalam sistem kepolisian ini, juga memiliki kewenangan yang terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada atau bertugas. Akan tetapi jika dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan bantuan / dukungan dari fungsi kepolisian maka fungsi yang lain dapat memberikan dukungan untuk mengemban tugas tersebut secara terpadu.

NARASI LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013

IMG_2038

IMG_2096

ASSALAMULAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI
YANG KAMI HORMATI PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

PADA PAGI YANG CERAH INI KITA IKUTI BERSAMA SATU RANGKAIAN KEGIATAN PERAGAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM RANGKA LATIHAN LAPANGAN APEL KASATWIL TAHUN 2013.

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENJAMIN KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG KUAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL, DEMOKRATIS, DAN BERDASARKAN HUKUM.

PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT MERUPAKAN SARANA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT GUNA MENGHASILKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SESUAI UNDANG UNDANG PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LIMA TAHUN KEDEPAN DENGAN CARA LANGSUNG UMUM,BEBAS,RAHASIA,JUJUR DAN ADIL.

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AMANAT TERSEBUT DIATAS DAN AGAR PEMILU TAHUN 2014 BERJALAN DENGAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF MELALUI POLA-POLA PENGAMANAN YANG PERLU DIGELAR OLEH POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU YANG TELAH DIAGENDAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT NASIONAL, MANDIRI DAN INDEPENDEN SERTA NONPARTISAN.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT YANG DILAKSANAKAN BERSAMA SATGAS OPERSI PUSAT (MABES POLRI) DAN SATGAS OPERSI DAERAH (POLDA) YANG DIBANTU TNI, INSTANSI TERKAIT SERTA MITRA KAMTIBMAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN RANGKAIAN PEMILU 2014.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA
PERAGAAN YANG AKAN KITA SAKSIKAN PADA PAGI HARI INI BUKAN SEPERTI PERAGAAN PADA ACARA-ACARA ULANG TAHUN MAUPUN ATRAKSI-ATRAKSI YANG MENAMPILKAN KEMAMPUAN DAN KEHEBATAN KETRAMPILAN BAIK PERORANGAN MAUPUN SATUAN NAMUN PERAGAAN PADA KALI INI ADALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN BAIK PERORANGAN MAUPUN SATUAN DIDALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENGAMANKAN JALANNYA TAHAPAN PEMILU.
IMG_2076

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

KITA SAKSIKAN BERSAMA-SAMA PETUGAS POLRI MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN LOGISTIK PEMILU DARI TEMPAT PERCETAKAN MENUJU KPUD. TERLIHAT IRING-IRINGAN KENDARAAN PENGANGKUT LOGISTIK PEMILU YANG BERISI SURAT SUARA, TINTA DAN SEGEL.DALAM PERJALANAN DARI PERCETAKAN MENUJU KPUD SALAH SATU KENDARAAN MENGALAMI KERUSAKAN AKHIRNYA IRING-IRINGAN PENGANGKUT LOGISTIK PEMILU BERHENTI UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN KENDARAAN YANG RUSAK.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

KITA SAKSIKAN BERSAMA PETUGAS POLRI YANG MELAKUKAN PENGAWALAN LOGISTIK TETAP MELAKSANAKAN PENGAMANAN TERHADAP KENDARAAN DAN MUATANNYA, KENDARAAN DILAKUKAN PERBAIKAN HINGGA SELESAI SELANJUTNYA PENGAMANAN DAN PENGAWALAN KENDARAAN PENGANGKUT LOGISTIK DAPAT DILANJUTKAN KEMBALI MENUJU KPUD.

YANG TERHORMAT BAPAK KAPOLRI, PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI DAN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

SESUAI DENGAN TUGAS PUSDOKKES POLRI YG TERGABUNG DI DALAM SATGAS VVIP MELAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN KEPADA CAPRES SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN OLEH PANITIA.

DAN SAAT INI UNIT JIBOM SESUAI BUDOMLAK JIBOM SEDANG MELAKUKAN STERILISASI DI LOKASI YANG AKAN DIGUNAKAN KAMPANYE

• TEAM STERILISASI INI TERGABUNG DALAM SATGAS TINDAK KORBRIMOB, DENGAN KEKUATAN PERSONIL SEBANYAK 10 ORANG DENGAN DILENGKAPI DENGAN PERALATAN DETEKSI, PROTEKSI DAN PENJINAK.
UNTUK…
• UNTUK MEMBENTUK UNIT JIBOM DIPERLUKAN PERSONIL YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, MENTALITAS, KESABARAN, KETRAMPILAN DAN INTELEJENSI YANG TINGGI SERTA KESETIAAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

UNIT JIBOM BRIMOB TELAH MEMPUNYAI REPUTASI DALAM MENANGANI DAN MENGUNGKAP KASUS PELEDAKAN BOM DIBERBAGAI DAERAH DI TANAH AIR.

PARA HADIRIN SEKALIAN DIDEPAN KITA MELINTAS ROMBONGAN CAPRES YANG AKAN MELAKSANAKAN KAMPANYE DIBAWAH PENGAWALAN TEAM VVIP.
• TEAM VVIP DARI DIR PAM OBSUS POLRI SELAKU PEMBINA FUNGSI PENGAMANAN VVIP DAN VIP YANG BERSEKALA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DENGAN WASPADA DAN SETIA MENDAMPINGI CAPRES YANG DIKAWALNYA.
• TEAM VVIP DILENGKAPI DENGAN 4 UNIT KR2 LANTAS, 2 UNIT KR4 LANTAS, 2 UNIT KR4 VVIP, 1 UNIT KR4 WALPRI, 1 UNIT KR 4 KANIT PAM OBSUS DAN 1 UNIT AMBULANCE.

SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN KA TIM PAM VVIP SELALU MELAKUKAN APP DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN ROMBONGAN (RANGKAIAN KONVOI) YG AKAN DI GUNAKAN OLEH CAPRES DALAM KEGIATANNYA.

TERNYATA DALAM PERJALANAN ROMBONGAN CAPRES MENDAPAT SERANGAN DARI KELOMPOK TAK DIKENAL MENGGUNAKAN SENJATA API DAN BOM.
• DALAM PERJALANAN ROMBONGAN MENDAPAT SABOTASE DENGAN TEMBAKAN DAN LEMPARAN BOM DARI KELOMPOK ORANG YANG TIDAK DIKENAL.
• DENGAN SIGAP TEAM PAM VVIP DAN WALPRI MENGAMANKAN CAPRES, UNTUK MENUJU KETEMPAT KAMPAYE MELALUI RUTE ALTERNATIFE.
• TEAM PAM VVIP MELAKUKAN PERLAWAN DENGAN MEMBALAS TEMBAKAN DAN BERUSAHA MENANGKAP PARA PELAKU PENGHADANGAN.
• DIBAWAH PERINTAH KANIT PAM WALPRI MELAKSANAKAN ESCAPE UNTUK MENYELAMATKAN CAPRES DENGAN TEKNIK MEKAR KODE KEMBALI.

SETELAH MELAKUKAN SERANGAKIAN PERLAWANAN DAN PENYELAMATAN AKHIRNYA CAPRES DAPAT DISELAMATKAN TANPA MENGALAMI CIDERA.

SETELAH SELAMAT DARI SOBOTASE CAPRES DIBAWA KE TEMPAT KAMPANYE MELALUI JALAN ALTERNATIFE YANG DITENTUKAN, NAMUN DIJALAN ALTERNATIFE TERSEBUT JALAN MACET TOTAL DISEBABKAN OLEH BANYAKNYA PESERTA PEMILU YG AKAN MENUJU TEMPAT KAMPANYE PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERTIB, SEPERTI NAIK MOTOR BERBONCENGAN 3, NAIK MOBIL BARANG, BERGANTUNGAN DIPINTU MOBIL DAN PENUMPANG YANG NAIK DI ATAS KAP MOBIL, SERTA BANYAK PENGENDARA KENDARAAN YANG TIDAK MEMATUHI RAMBU-RAMBU JALAN.

SETELAH MENDAPAT LAPORAN DARI PETUGAS LANTAS YANG PAM RUTE BAHWA TELAH TERJADI KEMACETAN YANG PARAH SEHINGGA MENGHAMBAT ROMBONGAN CAPRES YANG AKAN MELAKSANAKN KAMPANYE MAKA UNIT LANTAS MENURUNKAN TEAM QUICK RESPONNYA.
• LALU LINTAS MENURUNKAN TEAMNYA DAN DI BANTU OLEH UNIT PATROLI SAMAPTA UNTUK MENGURAI KEMACATAN TERSEBUT.
• EMPAT ORANG POLWAN TURUN DARI HELYCOPTER DENGAN MENGGUNAKAN REFLING DAN FAST ROOP

SETELAH DIATUR OLEH POLANTAS DAN SAMAPTA DENGAN SIKAP YANG RAMAH, BERSAHABAT, TEGAS DAN HUMANIS SITUASI LALU LINTAS DAPAT BERJALAN LANCAR KEMBALI DAN ROMBONGAN CAPRES DAPAT MELANJUTKAN PERJALANAN MENUJU TEMPAT KAMPANYE .

HADIRIN YANG KAMI HORMATI, SEKARANG KITA SAKSIKAN ORASI DARI CAPRES DI DEPAN PARA PENDUKUNGNYA.

NAMUN PADA SAAT CAPRES SEDANG BERORASI TIBA-TIBA ADA SALAH SEORANG PESERTA KAMPANYE YANG MELAKUKAN PENYERANGAN TERHADAP CAPRES,DENGAN SIKAP YANG CEPAT DAN TEPAT TIM WALPRI YANG MERUPAKAN PENGAWAL MELEKAT CAPRES MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENGAMANKAN PELAKU DAN MENYELAMATKAN CAPRES

DENGAN KEMAHIRAN TEAM WALPRI SEHINGGA DENGAN CEPAT DAPAT MENGAMANKAN CAPRES DAN MENANGKAP PELAKU PENYERANGAN TERSEBUT UNTUK SELANJUTNYA DI SERAHKAN KEPADA SATUAN WILAYAH UNTUK DIPERIKSA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

KAMPANYE DAPAT BERJALAN LANCAR KARENA PETUGAS DENGAN SIGAP MENYELESAIKAN SETIAP ANCAMAN.

DARI INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA PETUGAS PATROLI BAHWA TELAH TERJADI KERIBUTAN ANTAR DUA PENDUKUNG CAPRES YANG BERBEDA

DALAM PERJALANAN PULANG PARA PENDUKUNG PASANGAN CAPRES/CAWAPRES X DI JALAN BERPAPASAN DENGAN PENDUKUNG PASANGAN CAPRES Y YANG JUGA BARU KEMBALI DARI MENGIKUTI KAMPANYE, TERJADI KERIBUTAN ANTARA DUA PENDUKUNG CAPRES YANG BERBEDA INI , NAMUN DENGAN QUICK RESPON UNIT PATROLI SAMAPTA SEGARA TIBA DI TKP KERIBUTAN DAN DENGAN SIKAP YANG TEGAS DAN HUMANIS, KERIBUTAN ANTARA DUA PENDUKUNG CAPRES DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK DAN KEDUA BELAH PIHAK DAPAT MENERIMA DAN KEMBALI MELANJUTKAN PERJALANANNYA KEMBALI KERUMAHNYA MASING-MASING.

PADA MALAM HARI PUKUL 22.00 WIB DI SALAH SATU STATSION TV SWASTA YAITU TERATAI TV, SEDANG DIADAKAN KAMPANYE TERBATAS MELALUI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DARI SALAH SATU CALON CAPRES DIMANA DALAM KAMPANYE INI DIHADIRI OLEH CAPRES , PARA TEAM SUKSES DAN BEBERAPA SIMPATISANNYA.

TERNYATA ADA KELOMPOK TAK DIKENAL MENYUSUP KEDALAM SIMAPATISAN UNTUK MELAKUKAN SABOTASE DAN PENCULIKAN TERHADAP CAPRES.
NAMUN KARENA KETATNYA PENJAGAAN DAN PENGAWALAN CAPRES OLEH PETUGAS KEPOLISIAN, MAKA PARA PELAKU PENCULIKAN MENGALIHKAN SASARAN PENCULIKAN, YANG DI CULIK ADALAH DUA ORANG TIM SUKSES YANG PALING BERPENGARUH

SETELAH MENERIMA BERITA TELAH TERJADI PENCULIKAN DI SALAH SATU STATSION TV SWASTA DENGAN QUICK RESPON UNIT IDENTIFIKASI, LABFOR DAN PENYIDIK DARI SATGAS GAKKUM SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK MELAKUKAN OLAH TKP

USAHA KALI INI BERHASIL KELOMPOK PENCULIK MEMBAWA LARI DUA ORANG TIM SIUKSES CAPRES DISUATU TEMPAT YANG MASIH RAHASIA.

SAMBIL MENUNGGU HASIL PENYELIDIKAN DARI SATGAS INTEL DAN GAKKUM KAOPS PUS MENGUMPULKAN SELURUH SATGAS PUS UNTUK KOORDINASI LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL BERKAITAN DENGAN PENYANDERAAN TERSEBUT.

SETELAH MENDAPAT INFORMASI DARI SATGAS INTEL KAOPS PUS MEMERINTAHKAN SELURUH SATGAS PUS UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PEMBEBASAN SANDRA SESUAI DENGAN TUGAS MASING-MASING SATGAS .
• KITA SAKSIKAN DENGAN GERAKAN TAKTIS SECARA BERSAMAAN SEMUA UNIT DARI WANTERROR MENUJU TEMPAT PENYANDERAAN.
• UNIT WANTEROR YANG DIMILIKI SATUAN BRIMOB MENGGUNAKAN PERSENJATAAN SEBAGAI BERIKUT, SEJATA GENGGAM SIG SAUR YANG PEGANG OLEH DAN UNIT, SENJATA LARAS PANJANG MP-5 YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT BIDIK DAN INFRA MERAH DAN ALSUS WANTEROR.

KANIT MELAKUKAN NEGOSIASI DENGAN PENYADERA AGAR MENYERAHKAN SANDERA DAN PELAKU MENYERAHKAN DIRI TETAPI PELAKU TIDAK MAU DAN MELAWAN PETUGAS.
ATAS PERINTAH KANIT DILAKUKAN PENYERBUAN UNTUK MEMBEBASKAN SANDERA TERNYATA USAHA DARI TEAM WANTEROR UNTUK MEMBEBASKAN SANDERA BERHASIL, PETUGAS MENGAMANKAN DUA ORANG TIM SUKSES DAN MENANGKAP PELAKU DAN MENGAMANKAN BARANG BUKTI.

DARI LAPORAN PETUGAS WANTEROR TERNYATA TERORIS MENINGGALKAN BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM. ADA SATU ORANG TERORIS TERLUKA YANG CUKUP SERIUS DAN HARUS SEGERA DIEVAKUASI DENGAN HELICOPTER.

TEAM JIBOM DARI BRIMOB SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK MELAKUKAN STERILISASI GUNA MENEMUKAN BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM, TERNYATA BENDA YANG DIDUGA SEBAGAI BOM DAPAT DITEMUKAN DAN SETELAH DITELITI BOM TERSEBUT MENGANDUNG BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIO AKTIF.

SELANJUTNYA KASATGAS TINDAK MEMERINTAHKAN UNIT KBR MENUJU KE TKP ATAS PERINTAH KANIT ANGGOTA KBR MELAKUKAN DETEKSI GUNA MENENTUKAN BATAS UNTUK PEMASANGAN GARIS POLISI.

SETELAH SELESAI KA TEAM KBR MELAPORKAN KEPADA KASATGAS UNTUK SEGERA MENGEVAKUASI PENYANDERA YANG SEDANG KRITIS.
KASATGAS SEGERA MENGHUBUNGI TEAM KESEHATAN UNTUK SEGERA MENGEVKUASI KORBAN YANG KRITIS.

TERJADI PENGRUSAKAN TANDA GAMBAR YANG DILAKUKAN OLEH SIMPATISAN SALAH SATU PESERTA PEMILU TERHADAP TANDA GAMBAR PESERTA PEMILU LAINNYA, NAMUN PENDUKUNG DARI YANG TANDA GAMBARNYA DI RUSAK TIDAK TERIMA SEHINGGA MENIMBULKAN KETEGANGAN ANTAR WARGA MASYARAKAT.

PETUGAS PATROLI YANG BERADA DISEKITAR LOKASI KEJADIAN SEGERA MENDATANGI TKP UNTUK SELANJUTNYA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF

ORANG YANG MELAKUKAN PERUSAKAN SELANJUTNYA DIBAWA KE KANTOR POLISI UNTUK MENJALANI PEMERIKSAAN.
SITUASI DAPAT DIKENDALIKAN BERKAT KESIGAPAN PETUGAS PATROLI DI LAPANGAN.

PARA HADIRIN DIASUMSIKAN PADA SAAT INI KITA TELAH MEMASUKI MASA TENANG, PADA MASA TENANG INI MASYARAKAT DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN KAMPANYE MAUPUN MEMASANG TANDA GAMBAR CAPRES.

NAMUN MASIH ADA SALAH SATU CAPRES YANG MASIH MELAKUKAN KEGIATAN BERUPA RAPAT GELAP, POLRI YANG MENERIMA INFORMASI DARI INTEL BAHWA ADA RAPAT GELAP YANG DILAKUKAN SALAH SATU CAPRES DI SALAH SATU RUMAH MILIK TIM SUKSESNYA, MAKA DENGAN QUICK RESPON PETUGAS SAMAPTA YANG MENERIMA INFORMASI TERSEBUT SEGERA MENDATANGI TEMPAT DILAKSANAKANNYA RAPAT GELAP, DENGAN SIKAP YANG PROFESIONAL DAN HUMANIS PETUGAS SAMAPTA MEMBUBARKAN RAPAT GELAP TERSEBUT.

SELANJUTNYA DIASUMSIKAN KITA PADA SAAT INI TELAH MEMASUKI MASA PEMUNGUTAN, DALAM PERAGAAN KALI INI DIDAHULUI DENGAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN SURAT DAN KOTAK SUARA DARI KECAMAN MENUJU KE TPS.

PENGIRIMAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK INI BANYAK MENGUNDANG KERAWANAN. UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA SABOTASE TERHADAP PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU MAKA POLRI SELALU MENGAWAL DAN MENJAGA LOGISTIK TERSEBUT.

SEPERTI YANG SAAT INI MELINTAS DIHADAPAN HADIRIN ADALAH PENGAWALAN KOTAK SUARA PEMILU OLEH PETUGAS SAMAPTA POLRI DARI KANTOR KECAMATAN MENUJU TPS-TPS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN R4.

PADA SAAT INI DIASUMSIKAN KITA MEMASUKI MASA PENGHITUNGAN SUARA, INI MERUPAKAN MASA YANG RAWAN KARENA BANYAK MASA YANG BERKUMPUL DI TPS UNTUK MENYAKSIKAN DAN MENDENGARKAN JALANNYA PENGHITUNGAN SUARA.

PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPPS TIBA-TIBA ADA KELOMPOK MASSA PENDUKUNG SALAH SATU CAPRES YANG TIDAK PUAS DAN MERASA DIRUGIKAN DENGAN KEPUTUSAN KPPS YANG MENYATAKAN TIDAK SAH TERHADAP SALAH SATU KARTU SUARA.
PAM TPS DAN KPPS BERUSAHA MEREDA KETEGANGAN TERSEBUT, KERIBUTAN DI TPS DAPAT DIATASI NAMUN MENINGGALKAN RASA KEKECEWAAN TERHADAP KELOMPOK YANG TIDAK PUAS TERSEBUT.

DARI AKOMULASI KEKECEWAAN TERSEBUT BERKEMBANG MENJADI LUAS, MEMUNCULKAN DUGAAN BAHWA PILPRES DIWARNAI DENGAN KECURANGAN. AKHIRNYA MASSA YANG TIDAK PUAS TERSEBUT MENGADAKAN DEMO DI KPU.
BERDASARKAN INFORMASI DARI INTEL DILAPANGAN BAHWA
ADA KELOMPOK MASSA MELAKUKAN DEMO DIDEPAN KPU DENGAN TUNTUTAN MENOLAK HASIL PILPRES DAN MENUNTUT DIGELARNYA PILPRES ULANG.
KEMUDIAN KAOPSDA MEMERINTAHKAN SATGAS PREVENTIF UNTUK MENGAWAL DAN MENGAMANKAN AKSI DEMO TERSEBUT BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA.

SATU KOMPI DALMAS BERIKUT NEGOSIATORNYA MENUJU KE TKP.
KOMPI DALAMAS SEGERA MENGGELAR KEKUATAN SESUAI DENGAN PROSEDUR.
DALAM MENANGANI AKSI DEMO INI ADA PETUGAS POLISI YANG TERPANCING EMOSINYA UNTUK MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN MAKA ANGGOTA POLISI TERSEBUT DIAMANKAN OLEH PETUGAS PROPAM YANG ADA DI LAPANGAN.

KEMUDIAN TEAM NEGOSIASI SEGERA MENDEKATI KORLAPNYA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI.

SETELAH DILAKUKAN NEGOSIASI TERNYATA PERWAKILAN MASA INGIN BERTEMU DENGAN KETUA KPU, SETELAH DIBERI PENJELASAN BAHWA YANG BERWENANG MENYELESAIKAN MASALAH INI ADALAH MAHKAMAH KONSTITUSI. MASA MEMBUBARKAN DIRI DENGAN DAMAI.

MASALAH KECURANGAN YANG TERJADI AKHIRNYA DIBAWA KE MK, SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN DARI MK SITUASI CUKUP KONDUSIF.

TERNYATA KEPUTUSANNYA TETAP DIMENANGKAN OLEH PASANGAN CAPRES X
MASA YANG KECEWA KARENA CAPERS YANG DIDUKUNG TIDAK MEMENANGAN PILPRES, MASA PENDUKUNGNYA BERENCANA MENGGAGALKAN JALANYA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PERSIDEN TERPILIH.

DALAM ASUMSI PADA SAAT INI KITA TELAH MEMASUKI MASA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH.
DARI HASIL PEMANTAUAN PETUGAS INTEL DIDEPAN GEDUNG DPR DILAPORKAN BAHWA ADA SEKELOMPOK MASSA YANG AKAN MELAKUKAN UNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG DPR.

• KASATGAS PREVENTIF MEMERINTAHKAN DALMAS AWAL DAN NEGOSIATOR MENUJU GEDUNG DPR UNTUK MENGAMANKAN UNRAS BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 8.
• SATUAN DALMAS AWAL MEMBENTUK FORMASI BERSAF LURUS DENGAN MEMEGANG TALI DIBELAKANG NEGOSIATOR.
• TEAM NEGOSIATOR MENDATANGI KOORDINATOR LAPANGAN UNTUK MENENANGKAN SITUASI DI LOKASI UNJUK RASA.

MOBIL PUBLIC ADDRES BERADA DIBELAKANG DALMAS AWAL DAN MEMBERIKAN HIMBAUAN.

BERDASARKAN INFORMASI DARI PETUGAS DILAPANGAN BAHWA MASA MAKIN BERTAMBAH.

KOMANDAN LAPANGAN SEGERA MENGHUBUNGI KAOPSDA UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN DALMAS LANJUT BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 9.
HIMBAUAN DARI UDARA TERUS DILAKUKAN SELAMA BERLANGSUNG UJUK RASA.
• PARA PENGUNJUK RASA DIMINTA TERTIB
• TIDAK TERPROPOKASI
• MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
• TIDAK BERBUAT MELANGGAR HUKUM

DALMAS LANJUT SEGERA MELAKASANAKAN LINTAS GANTI DENGAN DALMAS AWAL.

NAMUN SITUASI SEMAKIN TAK TERKENDALI MASA YANG DATANG MAKIN BERTAMBAH, DEMIKIAN JUGA TINDAKANNYA SEMAKIN BRUTAL, MENDORONG PETUGAS, MELEMPARI PETUGAS MULAI MERUSAK FASILITAS UMUM YANG ADA DISEKITAR LOKASI UNRAS.

MELIHAT SITUASI DILAPANGAN MAKIN TAK TERKENDALI KAOPSDA SEGERA MELAPORKAN SITUASI KEPADA KAOPS UNTUK SEGERA MENGIRIM SATGAS TINDAK BRIMOB UNTUK MENGENDALIKAN SITUASI BERDASARKAN PERKAP NO. POL. : 16 TAHUN 2006 TANGGAL 5 DESEMBER 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA PASAL 10.

PHH BRIMOB YANG TIBA DILOKASI SEGERA MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISISAN MULAI DARI :
• HIMBAUAN KEPOLISIAN
• GERAKAN DORONG
• PELEMPARAN GAS AIR MATA
• PENAGKAPAN PROVOKATOR
• PEMADAMAN API
• PENGGUNAAN IFEX
• EVAKUASI KORBAN
• PENYEMPROTAN AIR DARI WATERCANON

DEN PHH BRIMOB INI JUGA DILENGKAPI DENGAN TAMENG SEKAT DAN TONGKAT SODOK UNTUK MENDORONG MASSA YANG AKAN MEREBUT PERALATAN PETUGAS.

DENGAN DITURUNKANYA DEN PHH BRIMOB SITUASI DAPAT SEGERA DIATASI MASA YANG SUDAH MULAI BERINGAS SUDAH MULAI TENANG DAN MEMBUBARKAN DIRI.

DARI LAPORAN INTEL DI LAPANGAN DILAPORKAN BAHWA
SEKELOMPOK MASSA YANG TELAH SELESAI MELAKUKAN UNJUK RASA DALAM PERJALANAN PULANG MEREKA MELAKUKAN PENGHADANGAN DAN PEMBAKARAN TERHADAP KENDARAAN YANG MELINTAS SERTA MENJARAH TOKO-TOKO, MEMBAKAR, MENGANIAYA ORANG YANG DITEMUI.
KEMUDIAN KASATGAS TINDAK SEGERA MENGERAHKAN DETASEMEN ANTI ANARKIS BRIMOB.
DAN SEGERA MELAKUAN TINDAKAN SESUAI PROSEDUR, DETASEMEN ANTI ANARKIS BRIMOB DILENGKAPI DENGAN :

• APC BESERTA KRU MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU PENJARAHAN DAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN PELURU HAMPA DAN KARET KEPADA PELAKU YANG TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAH PETUGAS.
• APC MELAKUKAN EVAKUASI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN.
• WATERCANON MELAKUKAN PENYEMPROTAN TERHADAP MASSA YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN
• UNIT RESMOB DENGAN RANMOR R2 MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI YANG TIDAK DAPAT DIJANGKAU APC
• HELICOPTER MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DARI UDARA.
• UNIT JIBOM MELAKUKAN STERILISASI
• PEMADAM MEMADAMKAN KEBAKARAN YANG TERJADI
• PLN MEMBETULKAN JARINGAN LISTRIK YANG RUSAK
• TELKOM MENGAKTIFKAN JARINGAN YANG RUSAK
• AMBULANCE MENGEVAKUASI PARA KORBAN.

PARA PENJARAH DAPAT DILUMPUHKAN BERSAMA DENGAN BARANG BUKTI YANG ADA DI TKP, SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA SATUAN WILAYAH UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN HUKUM.

MASSA SUDAH DAPAT DIKENDALIKAN PENGANIAYAN, PENJARAHAN, PERUSAKAN DAN PEMBAKARAN DAPAT DIHENTIKAN PELAKU SUDAH DITANGKAP BARANG BUKTI SUDAH DIAMANKAN, SITUASI DAPAT DIKENDALIKAN.
MAKA KAOPS PUS SEGERA MEMERINTAHKAN KEPADA SELURUH PASUKAN UNTUK MENGADAKAN KONSULIDASI.

DEMIKIANLAH SEMOGA APA YANG KAMI TAMPILKAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN LEBIH JELAS KEPADA PIMPINAN TENTANG LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH.

SKENARIO LATIHAN LAPANGAN DALAM RANGKA APEL KASATWIL TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum yang profesional melalui pelaksanaan Operasi “Mantap Brata-2013″ bertugas mengamankan Pemilu tahun 2014 agar dapat berjalan lancar, tertib dan aman.
c. Untuk mewujudkan sosok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum yang mahir, terpuji, patuh hukum dan dipercaya masyarakat, maka Polri dituntut untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan akuntable dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014, sehingga perlu adanya pelatihan secara terpadu antar fungsi yang telah dilaksanakan oleh masing masing fungsi.
d. Agar Pelatihan secara terpadu antar Fungsi dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna maka perlu dibuat Skenario latihan lapangan
dalam rangka apel kasatwil tahun 2013

II.GAMBARAN…
II. GAMBARAN SKENARIO ( ASUMSI KASUS )
2. Tahap pendistribusian logistik pemilu
Petugas Polri melakukan pengamanan logistik pemilu dengan cara mengawal mulai dari percetakan sampai ke KPU. Sebuah kendaraan Truck pengangkut logistik Pemilu dari percetakan menuju KPU mengalami kerusakan mesin dan harus berhenti untuk perbaikan, petugas Polri yang melakukan pengawalan tetap melaksanakan pengamanan kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan selesai diperbaiki dan dapat melanjutkan perjalanan menuju ke KPU yang dituju.

III. TAHAP KAMPANYE
3. Prosedur Medic dan Food Securty
Sebelum melaksanakan kegiatan kampanye petugas medik dan Food Security melakukan pemeriksaan kesehatan Capres X serta makanan yang akan disajikan oleh panitia.
4. Sterilisasi oleh Unit Jibom
Sebelum Capres X melakukan kegiatan ditempat kampanye unit Jibom dari Satgas tindak melakukan Sterilisasi di panggung yang akan digunakan untuk Kampanye sesuai dengan prosedur.
5. Pengawalan dan Pengamanan Capres X
Pengamanan dan Pengawalan Capres X dimulai dari kediaman untuk menuju tempat kampanye yang telah ditentukan. Tim Pam VVIP melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Capres X menuju tempat kampanye sesuai prosedur pengawalan VVIP. Pada saat iring-iringan mobil Capres X berjalan menuju tempat kampanye tiba – tiba terjadi penghadangan oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api dan bom. Tim Pam VVIP melakukan tindakan penyelamatan / escape terhadap Capres X dengan mencari jalur alternatif untuk menuju ke lokasi kampanye.

6.Pengamanan…
6. Pengamanan dan Pengaturan oleh Lalu Lintas
Massa Pendukung Capres X menuju tempat kampanye dengan mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 dengan tidak tertib (sepeda motor berboncengan tiga, bergelantungan di pintu, naik kendaraan angkut barang dan naik di atas kap kendaraan, menerobos lampu merah). Mengakibatkan kemacetan di beberapa simpul jalan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut petugas polisi lalu lintas dengan segera mendatangi lokasi kemacetan (Quick respon) mengunakan tehnik refling/fastroof dan Patroli Samapta dengan mengunakan roda 4 ikut membantu untuk membantu melakukan pencairan kemacetan.
DSC_0157
7. Pengamanan Capres X dan Escape
Capres X tiba dilokasi kampanye terbuka dengan selamat, pada saat Capres X melakukan orasi (pidato) tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang menyamar menjadi simpatisan melakukan tindakan penyerangan dengan senjata tajam kepada Capres X yang sedang orasi (Pidato), dengan prosedur pengamanan Walpri melakukan pengamanan dan mengamankan serta menangkap pelaku dan barang bukti, selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan pada satuan kewilayahan untuk diperoses lebih lanjut. Capres X diamankan ke tempat yang sudah ditentukan.
8. Quick Respon
Rombongan pendukung pasangan Capres X kembali dari mengikuti kampanye terbuka, dalam perjalanan pulang rombongan tersebut melalui daerah yang mayoritas/basis pendukung dari pasangan Capres Y, terjadi pelemparan terhadap iring-iringan rombongan pendukung pasangan Capres X, yang dilakukan oleh pendukukng Capres Y, dengan kecepatan petugas patroli dari samapta yang merespon laporan dari masyarkat dengan segera mendatangi lokasi kejadian (TKP) dengan sikap yang tegas dan humanis petugas patroli dapat mengantisipasi keributan yang lebih besar dan tidak menjadi meluas dan masalah tersebut diselesaikan dengan baik, rombongan pendukung pasangan Capres X kembali melanjutkan perjalanan.
9.Penyusupan…
9. Penyusupan, Sabotase dan Penyanderaan
Pada hari berikutnya pukul 22.00 wib Capres X, Tim sukses Capre X beserta pendukungnya mengadakan rapat pada suatu tempat, diantara peserta rapat ada sekelompok orang yang menyamar sebagai peserta rapat yang telah bergabung dengan peserta rapat lainnya , dari salah satu kelompok tersebut melakukan sabotase dengan memutus aliran listrik yang mengakibatkan lampu padam dan situasi gelap. Pada saat itu terjadi penculikan /penyanderaan terhadap salah satu anggota Tim sukses Capres X tersebut, yang kemudian dibawa oleh kelompok orang yang tidak dikenal ke suatu tempat. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada satuan kewilayahan. Berdasarkan laporan tersebut mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dari hasil olah TKP ditemukan dompet yang diduga milik salah satu pelaku penculikan.
10. Penyelidikan oleh Intel dan Pembebasan Sandera.
Berdasarkan hasil penyelidikan Intel bahwa salah seorang tim sukses yang diculik dan disandera berada dalam gedung disuatu pulau selanjutnya atas permintaan Kasatgasda kepada Kaops Pus untuk permintaan bantuan dalam pembebasab sandera, setelah menerima perintah dari Kasatgas tindak untuk segera melakukan tindakan pembebasan sandera. Sandera dapat dibebaskan dan berdasarkan laporan dari Unit Wanteror telah ditemukan beberapa bahan peledak digedung selanjutnya Unit Jibom melakukan penanganan bom sesuai dengan Prosedur. Salah satu pelaku penyanderaan mengalami luka serius, yang perlu segera diberikan pertolongan medis melalui evakuasi udara dengan tehnik hois sesuai dengan prosedur. Hasil analisa Unit Jibom ternyata ada bahan Peledak yang mengandung Kimia , Biologi dan Radioaktif , dari hasil informasi tersebut unit KBR mendatangi TKP untuk melakukan penanganan Kimia , Biologi dan Radioaktif sesuai dengan Prosedur.

DSC_0125

DSC_0129

DSC_0163

IV. MASA TENANG
Ada sekelompok masyarakat yang tidak dikenal melakukan pengerusakan terhadap gambar salah satu partai peserta pemilu yang belum dilepas dan letaknya dekat dengan TPS, ada ketegangan antara kelompok masyarakat yang melepas tanda gambar tersebut dengan simpatisan dari partai yang dilepas gambarnya, petugas patroli Samapta yang mengetahui kejadian tersebut langsung menangani dengan tegas dan humanis dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan mengamankan para pelaku perusakan, dan diserahkan kepada satuan kewilayahan untuk dilakukan proses selanjutnya.

V. MASA PEMUNGUTAN SUARA
11. Pengawalan Kotak Suara
Petugas Kepolisian dan Linmas sedang melakukan pengawalan kotak suara dari kantor Kecamatan menuju ke TPS dengan menggunakan kendaraan kendaraan roda 4.
12. Penghitungan Suara di TPS
Setelah proses pemilihan selesai dilanjutkan dengan proses penghitungan oleh KPPS dan anggota, pada saat penghitungan Terjadi keributan di TPS, karena adanya kecurangan dari salah satu peserta Pemilu, petugas Pam TPS bersama-sama KPPS melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi.
13. Unras di KPU
Dari pasangan Capres/Cawapres Y yang kalah dalam Pilpres merasa tidak puas karena banyak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pendukung pasangan Capres/Cawapres Y yang kalah dalam pilpres, mereka mendatangi KPU dan melakuan ujuk rasa untuk menuntut dibatalkannya hasil pemilu dan digelarnya pemilihan ulang, setelah memperoleh penjelasan dari ketua KPU agar mereka membawa masalah ini ke MK.
Pada saat menangani unjuk rasa ini ada seorang petugas Polisi yang terpancing emosinya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka petugas tersebut diamankan oleh Propam untuk diganti petugas yang lain. Aksi unjuk rasa berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
14. Keputusan Mahkamah Konstitusi
Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Capres /Cawapres X dari Parpol X sebagai pemenang pemilu, berdasarkan informasi Intel bahwa kelompok massa yang kalah tidak puas dan akan melakukan penggagalan pada saat pelantikan Capres/Cawapres.
DSC_0341
VI. MASA PELANTIKAN
15. Menggagalkan Pelantikan Persiden dan Wakil Persiden.
Dengan keputusan mahkamah konstitusi yang memenangkan pasangan Capres/Cawapres X dari Parpol X sebagai pemenang pemilu, kelompok yang kalah tidak puas dan akan melakukan penggagalan pada saat pelantikan Capres dan Cawapres. Masa yang kalah tidak puas melakukan unras ke gedung DPR saat dilaksankan pelantikan Persiden dan wakil Presiden.

VII. SITUASI HIJAU/AMAN
16. Massa pendukung dari Capres / Cawapres yang kalah mendatangi gedung MPR/DPR, Petugas Ka Pam Obyek melaporkan kepada Kopsda agar dilakukan pengamanan unjuk rasa didepan gedung MPR/DPR.
17. Melihat massa yang datang dikantor MPR/DPR, petugas satgas intelda melaporkan kepada Kopsda agar segera dilakukan pengamanan unjukrasa di depan gedung MPR/DPR.
18. Kasatgas preventifda memerintahkan negosiator dan dalmas awal untuk mengamankan unras didepan gedung MPR/DPR sesuai dengan prosedur.

VIII. SITUASI KUNING/RAWAN I
19. Situasi massa semakin tidak terkendali dan tidak menghiraukan himbauan Kepolisian yang disampaikan oleh Komandan lapangan ,bahkan cenderung tidak mengindahkan perintah petugas.
20. Jumlah massa semakin bertambah banyak dan kegiatan semakin meningkat dan terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dengan petugas,sehingga situasi semakin memanas
21. Massa dari kelompok lain berjumlah lebih kurang 500 orang bergabung dengan kelompok massa yang sedang melakukan unjukrasa dan massa makin tidak tertib.
22. Ka Pam Obyek melaporkan kepada Kaopsda tentang perkembangan situasi bahwa adanya penambahan massa yang lebih besar agar dikirimkan bantuan DALMAS LANJUT.
23. Meskipun situasi memanas, Ka Pam Obyek beserta Tim Negosiator berupaya melakukan negosiasi dengan Korlap massa, namun tidak ada kata sepakat, bahkan massa semakin tidak tertib dan tidak mengindahkan perintah petugas serta cenderung memperlihatkan perilaku yang menyimpang.
24. Mengingat situasi massa yang semakin memanas diikuti teriakan–teriakan dan aksi dorong-mendorong dengan petugas, maka Komandan Pasukan di lapangan memberikan peringatan / himbauan Kepolisian.
25. Satuan DALMAS LANJUT berdasarkan perintah Kaopsda melaksanakan lintas ganti dengan DALMAS AWAL dan melakukan tindakan mengurai massa sesuai dengan prosedur.

IX. SITUAS MERAH
26. Massa semakin beringas melempari petugas menggunakan benda-benda keras, maupun melakukan pemukulan menggunakan pentungan bahkan ada sebagian, menggunakan benda tajam lainnya untuk melawan aparat.
27. Atas permintaan Kaopsda kepada Kaops Pus agar dilakukan lintas ganti denga Detasemen PHH Brimob Polri. Selanjutnya Detasemen PHH Brimob melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjut.
28. Massa yang berhasil dibubarkan oleh Detasemen PHH Brimob pada saat pulang tidak mendapatkan kendaraan umum, selanjutnya mereka melakukan penghadangan.
29. penjarahan setiap kendaraan yang lewat sehingga terjadi keributan, dan situasi massa menjadi anarkis.
30. Atas permintaan Kaopsda kepada Kaops Pus untuk mengirimkan Detasemen Anti Anarkis Brimob Polri untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penjarahan, pembakaran dan menangkap pelakunya.
31. Situasi dapat dikendalikan, pelaku penjarahan, dan pembakaran ditangkap selanjutnya diserahkan kepada Kaopsda untuk dilakukan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pelantikan dan Pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden X yang terpilih dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Penumpang gelap dan konteks power of money

1. PENUMPANG GELAP DALAM AKSI ANARKHISME WARGA BINAAN RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN

2. Fakta2

Pada tanggal telah terjadi aksi perusakkan dan pembakaran terhadap fasilitas Lapas kelas 1 Tanjung Gusta ( TG) ! Aksi pembakaran yg dilakukan oleh warga binaan rutan juga menyebabkan kaburnya 212 orang dari dalam rutan , walaupun akhirnya secara bertahap warga binaan yg berhasil kabur satu persatu berhasil dikembalikan ke balik jeruji besi.

Peristiwa anarkhisme berupa perusakkan bahkan pembakaran rutan maupun lapas seperti yg terjadi di Lapas TG adalah bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Beberapa peristiwa perusakkan dan pembakaran fasilitas Rutan dan Lapas yg pernah terjadi di indonesia adalah.
1. Pembakaran Lapas Super maksimum Security / SMS yang terjadi sebelum pelaksanaan eksekusi mati terhadap 2 terpidana mati asal nigeria yg didakwa dalam kasus narkotika , akibat provokasi dari kawan kawan
Terpidana khususnya yg berasal dari kawasan afrika maka upaya jaksa eksekutor untuk menjemput terpida menjadi berantakan .

Pada tanggal 24 juni 2008 akhirnya 1 ssk brimob Banyumas dan jajaran polres Cilacap harus berjuang memadamkan api yg hampir membakar habis lapas SMS. Termasuk menenangkan dan memindahkan sebagian warga binaan yg dinilai sebagai provokator ke beberpa lapas disekitar SMS.

2 Pembakaran dan kerusuhan di lapas
Kerobokan , 21 Februari 2012, diawali dengan salah paham antar pribadi sesama warga binaan akhirnya meluas menjadi perkelahian antar kelompok yg lebih besar dengan korban luka luka di kedua pihak.

3 kerusuhan dan saling serang antar kelompok Napi di lapas Salemba pada hari senin tanggal 21 Januari 2013, masalah ejekan antar sesama napi berkembanh jadi saling serang antar blok dan berakhir dengan penusukan salah satu napi dari kelompok yang menjadi lawannya.

3. Analisa

Beberapa catatan sejarah terkait aksi anarkhisme di lapas daan Rutan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan latar belakang , kondisi dan akibat yag ditimbulkan .

Latar belakang dalam hal ini issue yang memicu terjadinya konflik terbuka dalam bentuk aksi anarkisme seperti pembakaran adalah perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan , kelemahan sistem pengawasan dan keterbatasan sarana dan prasarana
Menjadi pemicu munculnya aksi anarkhisme.

Faktor kekerasan secara kolektif dengan identitas primordialisme yang sangat mengakar menjadi in group dan out group sesama napi makin menguatkan akar permasalahan konflik yang berujung kepada aksi anarkhisme .

Aspek jiwa massa para napi yang bergerak secara kolektif dengan adanya kesadaran bahwa kekerasan yang dilakukan asalakan secara massif dan bersama sama nantinya mampu menumpulkan upaya penegakkan hukum.

tidak dipungkiri adanya perlakuan yg kurang sesuai dengan harapan maupun perlakuan yang kurang manusiawi yang berangkat dari segala keterbatasan lapas secara struktural di indonesia , masalah lapas atau rutan overkapasitas pada akhirnya menjadi alasan benar yang dibenar benarkan sebagai sebuah permakluman, dan saling menyalahkan.

Terdapat temuan menarik khususnya terkait dengan pembakaran Rutan TG beberapa hari yang lalu , pasca kejadian tersebut dibeberapa media massa yang mencuat justru. adalah diskusi dalam bentuk statement saling bersahutan terkait implementasi PP 99 tahun 2012.

Implementasi bentuk PP 99 tahun 2012, pada akhirnya memberikan pembatasan terhadap gerak gerik narapidana ( Terorisme , Korupsi , Narkoba dan Illegal Loging ) TKNI.

Harapan untuk mendapatkan remisi sebagai hak para napi yg memenuhi syarat ,walaupun dengan segala cara, maka secara khusus akan dianulir atas pertimbangan hukum tertentu .

Urgensi untuk melihat bagaimana issue PP 99 tahun 2012 ini dalam konteks pembakaran Rutan TG adalah tidak terlepas dari fakta yg menunjukkan bahwa napi TKNI umumnya memiliki jejaring yang sangat kuat dari segi keuangan , politik dan basis massa.

Menjadi fenomena umum yang dapat menjelaskan bagaimana jejaring pendukung yg berada di luar lapas telah menggunakan kekuatan Uang , politik dan basis massa untuk melakukan pengkondisian kedalam lapas sendiri maupun di luar lapas.

Sebagai sebuah rujukan adalah bagaimana perilaku kehidupan dalam tahanan yang menurut TB Nitibaskara dalam buku “ketika kejahatan berdaulat ” adalah suatu bentuk kehidupan yang keras, adanya penguasaan napi senior intimidasi terhadap napi yang lemah, seolah olah lenyap dan terbantahkan ditangan dingin BS semasa berada dalam masa tahanan di Nusa Kambangan dengan “membeli” perlakuan hormat dan segan lewat program padat karya produksi batu akik, dan tani ternak bagi sesama napi lainnya di NK

Pengaruh uang , politik dan basis massa secara terbuka maupun tersamar muncul dalam beberapa fakta antara lain :
bagaimana jaringan narkotika mampu menjebak dan memperdaya seorang oknum kalapas batu di NK untuk mengamini transaksi narkoba yang dilakukan dari dalam jeruji besi.

fakta lainnya adalah bagaimana pengaruh radikal jaringan terorisme Indonesia dengan mudah menular kepada sesama napi bahkan kepada petugas lapas sehingga dengan sukarela menyelundupkan laptop kepada Imam Samudera LP kerobokan Bali.

Secara tersamar atas nama tugas mewakili kepentingan masyarakat , pemimpin suatu basis massa dengan jumawa melakukan sidak atau kunjungan khusus kedalam sel, padahal sebagaimana diketahui beberapa napi TKNI khususnya napi korupsi adalah merupakan kerabat, kolega, rekan dan handai taulan dekat dari para pembuat statemen yg menetang penerapan pp 99 tahun 2012.

Sudah jamak beberapa pejabat karir negara maupun berlatar belakang partai politik, saat ini banyak yang terjerat kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah , sistematis dan tanpa malu-malu.

Dukungan keuangan yang sedemikian kuat , dukungan massa yang dikemas dalam statement berbau politis cukup menjadi munisi tambahan yang tinggal menunggu waktu untuk diledakkan .

Kritisasi perlu dilakukan terhadap statement yang mengatakan bahwa pembakaran lapas TG sebagai akibat diskriminasi dan ketidak pastian atas implementasi PP 99 tahun 2012 adalah menimbulkan pertanyaan sekaligus rasa ingin tahu mengapa hanya di TG issue tersebut muncul dan mengemuka.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa lapas dan rutan lainnya di Indonesia dikenal sebagai rumah pembinaan bagi napi TNKI, nama LP sukamiskin yang dikhusukan sebagai LP narkokita dan Lapas lain dengan predikat khusus bagi napi TKNI sementara ini masih adem ayem .

Keberadaan napi TNKI yg berada di Rutan TG hanyalah merupakan bagian kecil semata, dari sejumlah tahanan yang melarikan diri pasca kerusuhan menunjukkan seluruh napi teroris ( 13 orang ) memilih langsung kabur meninggalkan lapas sedangkan sisanya adalah para Napi yang terkait TP umum saja.

Issue diskriminasi yang dipertentangkan dalam implementasi pp 99 tahun 2012 perlu menjadi perhatian,dengan atas nama kepentingan umum PP tersebut akan tetap memasung hak napi TKNI untuk dapat menikmati remisi dan kebebasan lebih cepat dari seharusnya, dimana hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi para napi TKNI

Masalah keterbatasan air bersih dan listrik serta masalah overkapasitas yang mendera para warga binaan dalam lapas selama ini adalah merupakan issue utama yang pada akhirnya dikesampingkan dengan ditunggani oleh kepentingan penumpang gelap yang memunculkan kritisasi implementasi PP 99 thn 2012 .

Kekuatan uang , politik dan basis massa dapat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran masyarakat lewat hingar bingar silang pendapat beberapa tokoh nasional dii media massa.

4. Prediksi

Bahwa kekuatan keuangan , politik dan basis massa yang umumnya dimiliki oleh napi TKNI diyakini akan terus digalang untuk memunculkan wacana menolak implementasi PP 99 tahun 2012, hal ini adalah merupakan konsekuensi logis perlawanan atas hilangnya secara tiba-tiba dari harapan untuk memperoleh remisi dan kebebasan lebih cepat dari napi TKNI.

Bahwa anarkhisme berupa pembakaran dan lainnya tidak akan berhenti sampai kasus TG saja, selama kondisi pra konflik seperti masalah overkapasitas dan masalah hak -hak manusiawi para warga binaan belum diperbaiki.

Isue diskriminasi dari implentasi PP 99 tahun 2012 akan terus dimunculkan ke media dan masyarakat umum di luar lapas oleh jejaring napi TKNI, sedangkan issue perlakuan yang kurang manusiawi akan ditumbuh kembangkan dikalangan sesama warga binaan di dalam lapas oleh napi TKNI itu sendiri maupun sesama napi yang direkrut dengan motivasi tertentu.

5. Rekomendasi

Perlu diadakan upaya penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap bagaimana jejari. Napi TKNI memanfaatkan sumda keuangan , politik dan basis massa yang dimiliki untuk mempengaruhi publik agar menolak pelaksanaan pp 99 tahun 2012.

1. Langkah taktis adalah dengan melakukan penyelidikan secara terbuka atas pembakaran TG dengan mengungkap pelaku , provokator dan motif yang mendorong aksi anarkhisme di dalam lapas.
2.Memberikan pembatasan secara fisik dan pemantauan terhadap akses komunikasi para napi TKNI terhadap keluarga, pendukung dan basis massa yang dimiliki.
3. Upaya memiskinkan dengan membekukan semua asset yg dimiliki napi TKNI akan memperkuat kemampuan negara untuk menanggulangi tindak pidana TKNI di Indonesia.

Rekomendasi kedua terhadap prediksi bahwa peristiwa serupa akan terjadi di lokasi rutan dan lapas lainnya di Indonesia adalah dengan :
1. Memasukkan masalah pengamanan lapas dan Rutan sebagai bagian dalam manajemen sistem pengamanan kota yang dimiliki polri, maupun dalam manajemen penanggulangan bencana daerah yang dimiliki pemda.
2. Membangun kerjasama antara kepolisian , Tni , Pemda dan Lapas untuk membuat MOU dan SOP penangulangan keadaan darurat dalam pengamanan Lapas termasuk penyebaran database Tahanan TKNI, informasi desain bangunan dan daya tampung lapas yang berada di wilayah masing-masing.

Rekomendasi terkait adanya issue diskriminasi pelaksanaan pembatasan remisi bagi napi TKNI adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terhadap urgensi pembatasan remisi sebagai upaya nyata pemerintah dalam efektifitas perlindungan hajat hidup orang banyak.

Pelaksanaan rekomendasi untuk memberikan pemahaman atas urgensi penerapan PP 99 tahun 2012 adalah dapat dilakukan dengan :

1. Pemerintah mengambil inisiatif melakukan sosialisasi lewat debat publik untuk menunjukkan bahwa tindak pidana TKNI merupakan musuh bersama yang harus dilawan dengan tidak bertoleransi memberikan keringanan berupa remisi ketika pemberian keringan seperti remisi seperti yang sudah pernah diberikan ternyata tidak sejalan dengan semangat untuk melindungi kepentingan hajat hidup masyarakat.
2. Mengagas peran serta aktif masyarakat dan LSM dengan mengedepankan asosiasi korban kejahatan tindak pidana TKNI di Indonesia, untuk menangkal penggunaan issue diskriminasi PP 99 tahun 2013 sebagai penumpang gelap dalam urusan memasyarakatkan kembali manusia yang tersesat di lapas selama ini.

Saya menulis, maka saya ada.

US Army Ranger Handbook, panduan tugas para komandan pasukan

METT-TC

Parasut

Mission ( Tugas )

Pahami apa yang menjadi tugas anda atau bagaimana skenario pelaksaannya nanti , buatlah gladi posko maupun lapangan ! Termasuk gelar peta dan bak pasir bila memungkinkan , pemahaman atas tugas secara mutlak adalah bagian dari perencanaan dan persiapan yang matang.

Setiap penyusunan perencanaan yang optimal akan mempengaruhi keberhasilan mission yang akan anda lakukan

Buatlah catatan tertulis atas siapa yang memberikan perintah ( 1 sampai 2 tingkat ) diatas anda , kemudian siapa yang boleh mengetahui isi misi ini , hal ini digunakan sebagai landasan pertanggung jawaban yang akan diminta pada akhir mission khususnya pada fase konsolidasi.

Enemies

Pahami siapa musuh yang harus dihancurkan , bagaimana tatik yang biasa mereka gunakan , dimana titik perkuatan utama dan sebaran titik perkuatan musuh , apa senjatanya , apa seragam dan identitasnya , siapa pemimpin lapangan dan siapa pengikutnya , pahami betul SBM ( susunan bertempur musuh )

Troop available

Carilah informasi selengkap-lengkapnya kira kira siapa pasukan kawan terdekat , apa kualifikasinya , bagaimana HTCKnya , siapa pemimpinya dan apa jalur komunikasi yang digunakan
38 Vijay.jpeg
Terrain
Aspek medan harus diperhitungkan , karena hal ini sangat berpengaruh terhadap : Daya Gempur , Daya Tembak dan Daya Gerak ( manuver)

Aspek medan meliputi OCOKA ( Observation of field and fire = Lapangan tembak dan Lapangan tinjau ), ( Cover and Concealment = Lindung tembak dan Lindung tinjau ) , ((Obstacle =Rintangan alam maupun buatan ) , ( Key terrain =Medan kritis sebagai titik yang menentukan apabila dikuasai lawan akan melemahkan kita , sebaliknya bila dapat diduduki akan menguntungkan kita ) , (Avenue =Jalur pendekat termasuk jalur tikus disekitar titi serangan )

Lakukan orientasi peta dengan mencocokan sistem penghitungan yang dipakai pada peta lapangan para komandan ( MGRS ,LCO atau Geografis ) dengan peta yang berada pada pengendali pusat termasuk peta yang digunakan oleh satuan penerbang maupun bantuan tembakan lintas lengkung

Menpor
Time
Pemilihan waktu yang tepat disesuaikan dengan keunggulan yang bisa dieksploitasi ( diperbesar ) atas Speed , Surprise dan Violence of Action yang digunakan .

Waktu juga sangat berpengaruh terhadap jenis mobilitas yang digunakan , sangat riskan melakukan penerjunan maupun helly rapelling pada saat terang tanah, termasuk pendaratan menggunakan renang rintis dan LCR ( Light Craft Rubber ) perhatikan kapan terang tanah , terbit dan tenggelam bulan , pasang dan surutn termasuk jam-jam terkait aktivitas penduduk ( hari pasar , jam sibuk maupun jadwal pesawat udara yang melintas diatas sasaran )

Civilian

Pahami bahwa operasi lawan insurgency ( OLI ) sangat menabukan adanya korban di pihak masyarakat , yakinkan bahwa perencanaan yang anda lakukan sudah memasukkan ciri-ciri musuh dan identitas masyarakat umum .

Bilamana diperlukkan pelajari adat istiadat masyarakat setempat , (cara berpakaian , logat , bahasa dan kebiasaan ) , sedapat mungkin larut dalam masyarakat sehingga OLI dapat berhasil .
Saya menulis, maka saya ada.