uji coba pengetahuan umum kepolisian

 

 

SPIMMENCERDAS

SPIMMEN-PERSONAL

 

 

 

  1. B – S Reserse Mobil adalah suatu bentuk kemampuan yang terdapat pada Satuan Brimob, dengan mengedepankan kemampuan teknis dan taktis tempur.
  2. B – S Di dalam melaksanakan tugas operasional Tim Resmob dibantu oleh Kepolisian wilayah dalam menangani setiap kasus yang berintensitas tinggi.

  3. B – S Yang dimaksud dengan laporan berdasarkan KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

  4. B – S Yang dimaksud TKP yaitu berupa rumah atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan penyitaan barang-barang bukti dapat disebut melakukan penggeledahan rumah, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

  5. B – S Kegiatan Komunikasi berisi keterangan keterangan, gagasan-gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak, menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan Juru Penerang (komunikator) disebut Penerangan Lalu Lintas.

  6. B – S Dalam hal barang bukti akan dilelang maka sebagaian kecil disisikan untuk keperluan pembuktian disidang pengadilan, hasil lelang disimpan untuk pengantian barang bukti proses lelang mengacu pada pasal 45 KUHAP.

  7. B – S Tersangka dapat diperiksa dirumah/tempat kediamannya dalam hal tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetap tidak datang karena alasan patut dan wajar diatur dalam pasal 113 KUHAP.

  8. B – S Penindakan merupakan upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.

  9. B – S Berdasarkan sistimatikanya, maka KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu buku pertama mengatur tentang aturan umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran.

  10. B – S Yang dimaksud “Pengaduan” adalah Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan yang telah merugikan diri sendiri.

  11. B – S Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan Polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat.

  12. B – S Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban msyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

  13. B – S Seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan dan terhadap pelanggaran peraturan itu diancam dengan pidana. Dalam pembagian Hukum Pidana, pengertian diatas lebih dikenal sebagai Hukum Pidana Subjektif atau Jus Poeniendi.

  14. B – S Data Registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan forensic Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  15. B – S Pengawalan lalu lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pengamanan bergerak di jalan dalam rangka melindungi keselamatan jiwa manusia, harta benda, kegiatan-kegiatan VVIP/VIP/kenegaraan secara terus menerus selama perjalanan dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

  16. B – S PETN singkatan dari Pentra Eritrate Tentra Nitrate.

  17. B – S Ledakan Bom adalah peristiwa pelepasan energy secara tiba-tiba dari sebuah bom.

  18. B – S Yang dimaksud dengan CQB (Close Quarter Battle) adalah suatu satuan unit kecil lawan teror yang mampu merespon segala kejadian dengan cepat.

  19. B – S Tugas Tim Pendahulu, dalam situasi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Teroris adalah mendirikan THA, berkoordinasi dengan petugas satuan wilayah setempat, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, laporkan ke komandan.

  20. B – S SMC adalah istilah untuk kemampuan untuk memberikan pertolongan medis awal terhadap korban dalam SAR.

  21. B – S Indikasi-indikasi awal bagi keberhasilan Polmas ini merupakan suatu awalan bagi indikator lainnya, yang ada pada akhirnya bermuara pada suatu indikator utama, yaitu adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

  22. B – S PHH Brimob Polri melakukan lintas formasi untuk memback up Dalmas Polresta/Polda.

  23. B – S Sebagai tindak lanjut MOU Kapolri dan Mendagri tahun 2002 tentang Koordinasi Polri dan Satpol PP dalam menegakkan Perda maka dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PK 5) Polri ikut berperan aktif membantu Satpol PP membongkar paksa dan mengangkut barang-barang milik PK 5.

  24. B – S Kriteria pelayanan Polri kepada masyarakat yang baik pada waktu ada bencana alam :
    a. Dapat datang ketempat kejadian dengan cepat.
    b. Barang-barang milik korban dapat diselamatkan/diamankan.
    c. Dapat menyelamatkan korban.

  25. B – S Perpanjangan penahanan selama 40 hari sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) KUHAP merupakan kewenangan Polri walaupun proses permintaannya melalui penuntut umum.

  26. B – S Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan pemerintah akan adanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang mendukung produktivitas yang mensejahterakan warga masyarakat.

  27. B – S Kata melindungi dan mengayomi dalam terimplementasikan, hal ini di indikasikan penyebabnya karena masih cukup mencoloknya perilaku anggota yang melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan kepada masyarakat.

  28. B – S Program Polmas tidak memperhatikan dari sudut pandang gender mainstreaming.

  29. B – S Konsepsi pembentukan Polmas yang berangkat dari Siskamswakarsa, masih mengedepankan state security dari pada human security.

  30. B – S Terwujudnya kerjasama Polisi dan masyarakat local (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan ringan dan ketertiban sosial dalam rangka menciptakan Kamdagri setempat.

  31. B – S Quick Win dalam fungsi lalu lintas : mendatangi TKP Lantas dengan cepat dan segera memecahkan masalah lalu lintas.

  32. B – S Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian terdiri dari : a. penetapan system, b. penentuan cara bertindak, c. pelibatan kekuatan, dan d. pengawasan dan pengendalian.

  33. B – S Pola Operasi Intelijen, mempunyai dua type, yaitu : Service Type Operation adalah kegiatan operasional intelijen yang dilaksanakan secara rutin dengan menggunakan jaringan atas maupun di bawah permukaan, dan Mission Type Operation adalah kegiatan oprasional intelijen dalam bentuk gerakan operasi yang dilaksanakan terhadap sasaran tertentu, pada jangka waktu tertentu.

  34. B – S Polisi bersama-sama dengan masyarakat mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat melalui pendekatan penegakan hukum yang konsisten.

  35. B – S Syarat-syarat PHH Brimob melakukan lintas ganti setelah massa sudah berbuat brutal dan tidak terkendali.

  36. B – S Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, selanjutnya wajib segera melapor kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

  37. B – S Tempus Deliciti adalah tempat kejadian perkara dan berhubungan dengan pengadilan wilayah mana yang harus menangani.

  38. B – S Pengadilan HAM berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh bukan Warga Negara Indonesia.

  39. B – S Patroli Udara Kepolisian meliputi :

  40. Patroli penjagaan.
  41. Patroli penyelidikan.
  42. Patroli pengawalan.

  43. B – S Setiap Operasional pesawat udara diawaki oleh pilot, copilot dan mekanik dan dalam operasional ditunjuk pilot sebagai penanggung jawab.

  44. B – S Tanah Negara Cq Polri apabila diproses pensertifikatannya maka hak yang didapat adalah hak pakai.

  45. B – S Pengaturan pengadaan barang/jasa pada Keppres 80/2003 bertujuan agar pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel.

  46. B – S Strategi Polmas merupakan implementasi pemolisian reaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara Polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan dan pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

  47. B – S Pembinaan terhadap anggota Satuan Pengamanan (Satpam) sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas oleh Polri, di samping legalitas dan kompetensi, juga termasuk kesejahteraannya.

  48. B – S Bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas dalam FKPM antara lain menerapkan alternative dispute resolution atau pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non legitasi misalnya melalui upaya perdamaian.

  49. B – S Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat tersangka mengakui semua perbuatannya.

  50. B – S Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang, bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana.

  51. B – S Yang dimaksud 2 orang saksi dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP adalah siapa saja yang penting jumlahnya 2 orang.

  52. B – S Korban berhak menerima semua pelayanan hukum, materi kesehatan, psikologis dan sosial yang diperlukan dan harus diinformasikan mengenai semua pelayanan tersebut.

  53. B – S Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil untuk di dengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi tersebut tetap dilakukan oleh Penyidik yang bersangkutan.

II.
P
PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR PADA LEMBAR JAWABAN KOMPUTER YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN MENGARSIR PADA JAWABAN “ A,B,C, ATAU D”.
51. Bagi seseorang atau kelompok masyarakat yang akan berunjuk rasa sesuai Undang-undang berkewajiban ;……
A. Minta Ijin Pada Kantor Polri terdekat C. Minta Ijin Kepada Pemda
B. Memberitahukan Pada Polri D. Tidak Perlu Minta Ijin

  1. Jumlah personel unit sterilisasi pada peleton Represif berdasarkan perannya adalah
    A. K-9 a 5 ekor anjing dan 6 orang Gegana
    B. K-10 a 5 orang dan 1 ekor anjing serta 2 orang Gegana
    C. K-9 a 10 orang dan 2 ekor anjing
    D. K-9 a 6 orang dan 2 ekor anjing serta 6 orang Gegana
  2. Azas yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana terdapat dalam KUHAP, kecuali :
    A. Azas persamaan hukum C. Azas peradilan cepat
    B. Azas praduga tidak bersalah D. Azas memperoleh bantuan hukum
  3. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, jika niat tersebut telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal :
    A. Pasal 53 KUHP C. Pasal 50 KUHP
    B. Pasal 51 KUHP D. Pasal 51 ayat (1) KUHP
  4. Siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 :
    A. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai Komandan militer
    B. Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya
    C. Pasukan atau bawahan dibawah komando atau pengendalian atasan
    D. Semuanya benar

  5. Usaha yang diambil agar tidak berkembang menjadi suatu gangguan kamtibmas maka dilakukan kegiatan :
    A. Bimbingan masyarakat C. Patroli
    B. Penjagaan D. A,B,C semuanya benar

  6. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang :
    A. Melanjutkan Penyidikan C. Melakukan upaya paksa
    B. Melakukan Penggeledahan D. Melaksanakan penetapan hukum

  7. Peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan, siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggar :
    A. Hukuman administrasi Negara C. Hukum tata Negara
    B. Hukuman pidana materiil D. Hukum pidana formil

  8. 1 (satu) peleton PHH terdiri dari…..personil
    A. 30 C. 32
    B. 31 D. 33

  9. Ketrampilan untuk melintasi rintangan ala pegunungan menggunakan peralatan tali temali dan alat bantu lainnya untuk mencapai lokasi yang sulit dengan arah gerakan vertical dan horizontal disebut
    A. Pioneer C. Rappeling
    B. Mountenering D. Survival

  10. Dalam pemeriksaan kapal ada terdapat bukti-bukti / petunjuk kuat telah terjadi suatu pelanggaran / tindak pidana, maka :
    A. Kapal tidak diijinkan melanjutkan pelayaran
    B. Meminta pengesahan dan tanda tangan tentang gambar situasi pengejaran dan penghentian (GSPP) kepada Nakhoda
    C. Dan kapal pemeriksa (Kapal Polisi) menerbitkan Adhoc kepada kapal yang diperiksa untuk dibawa kepelabuhan yang ditunjuk sesuai yang diperintahkan
    D. Semuanya benar

  11. Apa yang harus dilakukan pejabat pembuat komitmen apabila dalam dokumen anggaran tidak tersedia biaya pengumuman pelelangan :
    A. Tetap melakukan pelelangan umum yang pengumumannya hanya dilakukan dipapan pengumuman resmi
    B. Tetap melakukan pelelangan umum tanpa melakukan pengumuman
    C. Pengadaan dilakukan dengan pemilihan langsung
    D. Melakukan revisi dokumen anggaran untuk menambah biaya pengumuman

  12. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila :
    A. Jumlah persyaratan minimal yang dimiliki tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan
    B. Waktu penyerahan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
    C. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
    D. Personel yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya

  13. Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam pengadaan barang adalah :
    A. Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
    B. Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab
    C. Efisien dan efektif
    D. Efisien, Efektif, akuntabel bertanggung jawab tidak diskriminatif

  14. Penahanan Dalam Dinas Kepolisian (PDK) adalah mempertahankan seseorang anggota Polri untuk tetap dinas aktif, walaupun yang bersangkutan telah berakhir masa dinas Kepolisiannya guna mencukupi kebutuhan organisasi Polri yang dilaksanakan secara selektif. Adapun ketentuan dalam proses pelaksanaan PDK adalah :
    A. PDK diberikan hanya kepada anggota Polri yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahlian
    B. PDK dilaksanakan secara selektif dan bertahap setiap dua tahun
    C. Bagi anggota Polri yang telah selesai melaksanakan PDK II tidak secara langsung mengajukan pensiun
    D. Anggota Polisi yang telah melaksanakan MPP tidak dapat dilanjutkan dengan mengajukan pensiun sesuai ketentuan yang berlaku

  15. Dalam melakukan pendekatan semua bentuk komunikasi yang disampaikan, ditampilkan hendaknya bersifat :
    A. Kemitraan C. Relevan
    B. Fleksibel D. Informatif, persuasif, motifatif dan komunikasi

  16. Patroli yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dengan jangkauan luas dan patroli wijk disebut
    A. Patroli Blok C. Patroli antar kota
    B. Patroli Jarak Jauh D. Patroli wijk

  17. ” Ikut serta dalam kegiatan event nasional dan internasional”, meupakan peranan samapta tingkat ?
    A. Mabes C. Poltabes
    B. Polda D. Polsek

  18. Tujuan pembuatan garis polisi (Police Line )
    A. Membuat status quo C. Mempertahankan status quo
    B. Melakukan status quo D. Memproses status quo

  19. Prinsip dasar pelayanan unjuk rasa terdiri dari :
    A. 6 butir C. 8 butir
    B. 7 butir D. 5 butir

  20. Apa yang dimaksud dengan kepabeanan :
    A. Segala hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelundupan
    B. Segala hal yang berkaitan dengan keluar masuknya barang ke Indonesia
    C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalulintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar
    D. Segala hal yang berhubungan dengan impor atau ekspor barang yang dalam pengawasan instansi bea cukai

  21. Suatu atau tingkat keadaan suatu daerah yang diukur atau ditentukan oleh banyaknya atau tidaknya Faktor Korelatif Kriminogen/potensi gangguan, Police hazard/ambang gangguan, dan Ancaman Faktual/gangguan nyata tersebut, dinamakan dengan?
    A. Kalender Kamtibmas C. Sasaran Selektif
    B. Kerawanan Daerah D. Karakteristik

  22. Indikator keberhasilan seorang anggota Brimob dalam hal pengendalian diri adalah, kecuali:
    A. Mampu bersikap sabar, tidak mudah marah, sakit hati atau terpancing emosi
    B. Mampu bersikap empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang di rasakan orang lain
    C. Mengutamakan aspek hasil dari pada proses
    D. Mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, rasional dan positif

  23. Sebagai bagian integral dari Polri, Brimob tidak terlepas dari tugas dan fungsi sesuai jati diri Polri. Sikap yang bukan merupakan bagian dari aktualisasi didalam melaksanakan tugas bagi setiap anggota Brimob selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat adalah, kecuali
    A. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah kemanusiaan di masyarakat dan lingkungannya
    B. Bersikap aktif, agresif, destruktif dalam menyikapi berbagai permasalahan masyarakat
    C. Mengutamakan pelayanan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan, dengan penuh semangat, kesungguhan, kedisplinan, keikhlasan, dan pengabdian tanpa pamrih
    D. Menjadi pelopor dalam setiap bentuk perlindungan,pengayoman, dan pelayanan masyarakat

  24. Ada berapa Bab dan berapa pasal UURI No. 2 Th 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :
    A. IX Bab 45 pasal C. X Bab 44 pasal
    B. XII Bab 46 pasal D. XIII Bab 47 pasal

  25. Dalam memilih cara bertindak perlu dipertimbangkan tentang :
    A. Utamakan kebersamaan C. Membuat langkah lain
    B. Hindari kegagalan D. Mengkalkulasi resiko kegagalan

  26. Polmas sebagai penyelenggaraan tugas Polri adalah sebagai filosofi, kebijakan dan strategi organisasional yang mendorong terciptanya
    A. Suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi
    B. Kondisi kamtibmas yang kondusif
    C. Profesionalitas Polri
    D. Kebersamaan baru Polri

  27. Delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, disebut
    A. Delik formal C. Delik commissionis
    B. Delik materiil D. Delik omissionis

  28. Kegiatan Turjawali yang tercantum dalam DIPA terdapat dalam pogram :
    A. Pelayanan publik atau birokrasi
    B. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
    C. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
    D. Dukungan operasional Kepolisian

  29. Membangun saling percaya kedua belah pihak, menciptakan kejernihan dengan komunikasi yang baik adalah merupakan :
    A. Prinsip dasar negoisasi C. Tujuan negoisasi
    B. Situasi negoisasi D. Asas negoisasi

  30. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dan dituntut partisipasinya dalam pembinaan Kamtibmas secara swakarsa ?
    A. Adanya dalil bahwa kejahatan adalah produk masyarakat itu sendiri
    B. Masyarakat baik diri dan harta bendanya selalu menjadi obyek gangguan Kamtibmas
    C. Keterbatasan sumber daya manusia Polri untuk menutup luasnya wilayah
    D. Semuanya benar

  31. Selain Polri, pengemban fungsi Kepolisian lainnya adalah :
    A. Kepolisian Khusus C. Satuan Pengamanan
    B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil D. Semuanya benar

  32. Asas dan prinsip dalam Sistem Operasional Polri, kecuali :
    A. Legalitas, kewajiban, preventif, partisipasi, subsidiaritas, mengutamakan pencegahan
    B. Proaktif, kenyal, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif
    C. Kerahasiaan, integratif, proporsional, efektif dan efisien
    D. Manfaat, transparansi, insubordinasi, dan akuntabilitas

  33. Polri mengirimkan pasukan perdamaian dalam memelihara keamanan dunia, seperti FPU ke Sudan merupakan salah satu bentuk operasi yang diberikan oleh Polri dalam mendukung kebijakan negara dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia. Operasi ini termasuk dalam :
    A. Operasi Rutin C. Operasi Kepolisian
    B. Operasi Khusus D. Operasi Kemanusiaan

  34. Tataran kewenangan dan tanggung jawab yang bukan pada operasi Kepolisian sebagai berikut:
    A. Kepala Kesatuan Penyelenggaraan Operasi berwenang menetapkan sasaran operasi, cara bertindak pelaksana operasi, komposisi, dan seluruh kekuatan personelnya serta segenap komponen dukungan materiil/logistik maupun anggaran yang dituangkan dalam rencana operasi
    B. Kepala Kesatuan penyelenggaraan operasi berwenang memberi dan atau mencabut sewaktu-waktu mandat untuk memimpin operasi kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah
    C. Kepala pelaksana operasi berwenang memobilisasi seluruh kekuatan personel dan segenap dukungan yang berada di bawah kendalinya dalam rangka mencapai sasaran operasi dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam rencana operasi.
    D. Kepala pelaksana operasi berwenang mengubah sasaran operasi dan atau cara bertindak sesuai dengan pertimbangan dan perkembangan situasi di daerah operasi dengan melaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada kepala kesatuan penyelenggara operasi untuk memperoleh persetujuan tertulis atau lisan

  35. Penerbang dilarang terbang, kecuali :
    A. Masih adanya jangka waktu berlakunya Medical Fitness
    B. Dalam jangka waktu 24 jam setelah memberikan darahnya lebih dari 200 cc
    C. Dalam jangka waktu 24 jam mengalami decompressionexperience
    D. Dalam waktu 12 jam sebelum waktu terbang ia minum – minuman beralkohol

  36. Pada seluruh pesawat mempunyai karakter gerak tertentu, dasar utama gerak pesawat terdapat pada, kecuali :
    A. Sayap ( Wing ) C. Ekor ( Empenage )
    B. Badan ( Fuse Lage ) D. Mesin ( Engine )

  37. Dalam pelaksanaan penanganan TKP (khususnya dalam pengolahan TKP), kapan petugas Identifikasi Kepolisian dan atau petugas Labfor dan atau Petugas Kedokteran Forensik mendatangi TKP dan atau menangani TKP ?
    A. Segera setelah ada permintaan penyidik
    B. Segera setelah mendapat informasi tentang terjadinya peristiwa yang diduga
    C. Segera setelah mendapat perintah dari atasan tindak pidana
    D. Tergantung situasi TKP, apakah perlu kehadiran ahli apa tidak

  38. Berdasar ketentuan KUHAP, kewenangan Penyidik melakukan penangkapan dibatasi hanya dalam waktu 1 ( satu ) hari, Apabila ternyata tersangka yang akan ditangkap berada disuatu daerah yang jaraknya membutuhkan waktu tempuh lebih dari 1 (satu) hari, selaku penyidik tindakan apa yang akan saudara lakukan sehingga tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara juridis ?
    A. Dibuatkan Surat Perintah Penangkapan kepada Penyidik dengan mengkosongkan waktu berlakunya Surat Perintah tersebut
    B. Kepada Penyidik dibuatkan Surat Perintah Membawa dan Surat Perintah Penangkapan
    C. Dilakukan penangkapan bersama-sama dengan penyidik setempat
    D. Kepada Penyidik dibuatkan Surat Perintah Membawa dan menghadapkan tersangka

  39. Marka jalan sesuai dengan fungsinya terdiri dari :
    A. Marka terputus, tidak terputus , serong, lainnya
    B. Marka lambang, membujur, serong
    C. Marka membujur, serong, melintang, lambang dan lainnya
    D. Marka membujur, serong, melintang, terputus, tidak terputus, lambang dan lainnya

  40. Kegiatan Peralihan kendali dari Satuan Kompi Dalmas lanjut kepada Satuan kompi penanggulangan huru hara Brimob, disebut :
    A. Lintas ganti C. Dalmas awal
    B. Lapis ganti D. Alih kendali

  41. Pertolongan korban dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara agar tetap dalam “status QOU” merupakan salah satu dati tujuan ?
    A. Tujuan Patroli C. Tujuan Pengamanan
    B. Tujuan TPTKP D. Semua Salah

  42. Persiapan apa saja yang bukan diperlukan dalam patrol ?
    A. Membuat daftar nama-nama barang C. Memberikan APP
    B. Menentukan tugas patrol minimal 2 orang D. Mengadakan pengecekan perlengkapan

  43. Blangko Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring/Penegakan Perda/Non KUHP untuk satuan atas penyidik adalah
    A. Warna Kuning C. Warna Merah
    B. Warna Biru D. Warna Putih

  44. Perwabku untuk kegiatan patroli yang harus diantaranya, yaitu :
    A. Sprin dan laporan hasilnya C. Nota dari pihak ketiga
    B. Surat Perintah Kerja D. Faktur pajak

  45. Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat berbentuk padat,cair,gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu katalis berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagaian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang tinggi terdapat pada :
    A. Keppres Nomor 125 Tahun 1999, Pasal 1, ayat (1).
    B. Keppres Nomor 127 Tahun 2001, Pasal 2, ayat (2).
    C. Keppres Nomor 125 Tahun 1999, Pasal 1, ayat (2).
    D. Keppres Nomor 36 Tahun 2007, Pasal 2, ayat (1).

  46. Dasar Hukum pelaksanaan tugas Unit Lawan terror adalah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tercantum dalam :
    A. UU No. 12/2002 C. UU No. 14/2002
    B. UU No. 13/2002 D. UU No. 15/2002

  47. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Koprs Brimob Polri No. Pol. : Skep/121/VIII/2007 adalah
    A. Perbuatan menakuti-nakuti orang lain
    B. Perilaku mengancam orang lain tanpa sebab
    C. Perbuatan sesorang/kelompok yang memenuhi unsur Tindak Pidana Terorisme sesuai perundang-undangan yang berlaku
    D. Perbuatan yang melanggar aturan

  48. Dibawah ini standar kemampuan yang harus dimiliki oleh penyidik tipiring, kecuali :
    A. Mampu melaksanakan patroli
    B. Mampu dalam menggunakan komputer
    C. Mahir berkomunikasi serta menguasai teknik pemeriksaan (mempunyai SKEP penyidik)
    D. Menguasai perundang-undangan yang berkaitan dengan TIPIRING maupun perda setempat

  49. Saksi adalah :
    A. Orang yang melihat,mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana
    B. Pendapat maupun rekaan yang diperolah dari hasil pemikiran orang bukan merupakan keterangan saksi
    C. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai kebenaran apabila memiliki persesuain
    D. Orang yang mendengar, mengetahui suatu tindak pidana dari orang lain

One comment

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s