Month: September 2012

Penelitian Polri terkait fenomena Tawuran pelajar

PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR

I. LATAR BELAKANG.

Konflik Sosial adalah suatu fenomena yang normal dan natural, konflik bagi terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam setiap perubahan akan selalu menimbulkan suatu konflik sosial. Konflik dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak enak, namun penting bagi pemecahan suatu masalah yang kreatif. Hal ini pada konflik sosial juga diartikan sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma, stabilitas lokal / global, pola keseimbangan, moral, hak milik, kekeluargaan, solidaritas, hidup rukun bertetangga, disiplin dan hukum formal. Hal ini dapat sebagai cerminan didalam suatu bentuk perkelahian antar pelajar, sebab ada beberapa bentuk perkelahian yang sangat berpengaruh didalam lingkungan masyarakat, yaitu :
1. Perkelahian individu, yaitu perkelahian pelajar yang tidak melibatkan orang lain dalam masalah pribadi, biasanya adanya suatu yang tidak senang terhadap pelajar satu dengan pelajar lainnya dan dilakukan di lingkungan sekolah.
2. Perkelahian kelompok, yaitu perkelahian pelajar yang melibatkan banyak orang untuk membantu melakukan perlawanan kepada pelajar yang lain dan dilakukan di luar sekolah, biasanya perkelahian tersebut bukan dengan teman satu sekolahan tetapi dengan sekolah lain.
Hal ini bisa terjadi karena adanya rasa tidak senang, disini bisa dilihat dalam kedekatan lokasi sekolah antara SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70 karena baik dari SMU 06 dengan SMU 70 sama-sama memiliki prestasi yang cukup bagus dalam meraih prestasi itu bisa dilihat dari banyaknya piala / penghargaan prestasi yang diraihnya di berbagai kegiatan, hal ini dapat membuat rasa tidak senang kepada salah satu sekolah yang memiliki prestasi yang sangat menonjol daripada sekolahnya. Rasa iri hati juga menjadi pedoman sebagai terjadinya suatu konflik sosial yaitu suatu perkelahian pelajar, hal ini juga bisa terjadi karena masalah status sosial dari salah satu sekolahan tersebut, misalnya untuk pelajar SMU 06 dalam status sosialnya lebih besar daripada status sosial pelajar SMU 70 hal ini sering terjadi diseluruh pelajar sebab pelajar yang status sosialnya rendah dia akan tersingkir untuk membentuk kelompok yang status sosialnya sama-sama rendah. Dan perasaan tidak puas dengan keputusan sesama pelajar juga menjadi salah satu terjadinya suatu perkelahian antar pelajar, sebab untuk keputusan tersebut seharusnya ada kesepakatan semua orang kalau salah satu saja ada yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil maka akan menjadikan keributan yang berkepanjangan kalau tidak segera di selesaikan.
Dampak dari perkelahian pelajar tersebut dapat berakibat kredibilitas dari sekolah tersebut akan menurun / jelek dilingkungan masyarakat, sebab apabila anaknya nanti masuk kesekolahan tersebut pasti akan ikut serta dalam aksi perkelahian bukannya untuk belajar sebagaimana layaknya para siswa persekolahan. Hal ini memberikan dampak yang serius dikalangan para orang tua murid yang akan memasukkan anaknya ke dalam SMU 06 maupun SMU 70.
Didalam konflik perkelahian pelajar tersebut banyak sekali kelompok-kelompok yang melibatkan para pelajar yang berbagai macam status sosialnya, hal ini disebabkan karena dari pergaulan yang bebas diluar rumah dan juga banyaknya pula yang memiliki masalah keluarga ( BROKEN HOME ). Untuk itu keterlibatan pelajar dari berbagai status sangat menunjang untuk membentuk kelompoknya menjadi besar (dalam hal ini untuk anggotanya). Dari pelajar SMU 06 dan SMU 70 dalam keterlibatannya kebanyakan mengikuti teman-temannya yang telah terlebih dahulu masuk didalam kelompok-kelompok tersebut.
Dalam perkelahian antar pelajar yang disebabkan terhadap adanya rasa tidak senang, rasa iri hati, dan rasa tidak puas terhadap keputusan sangat berpengaruh terhadap suatu kontrol dari guru maupun dari para orang tua murid itu sendiri, sebab kontrol dari para guru dan orang tua itu sangat penting artinya didalam meredam untuk tidak akan timbul masalah perkelahian tersebut. Kontrol itu bisa berupa : perhatian khusus kepada para pelajar dengan memberikan suatu kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan ekstra kurikuler yang mempersulit ruang gerak para pelajar akan melaksanakan suatu rencana kegiatan yang tidak baik, juga perhatian khusus para orang tua kepada anaknya tentang mengetahui jadwal kegiatan anaknya dari berangkat sekolah sampai pulang sekolahnya dan juga adanya peluang waktu untuk anaknya didalam rumah maupun diluar rumah untuk menjauhkan anaknya dari kegiatan – kegiatan yang tidak berguna.

II. ANALISA TEORI KONFLIK.
Dalam masalah perkelahian antar pelajar tersebut kita menggunakan teori dari CHARLES TILLY dalam hal REVOLUSI.
Menurut Charles Tilly , revolusi adalah perkembangan dari suatu gerakan kecil menjadi gerakan besar atau collective action, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
a. Organisasi ; semakin rapi organisasi maka collective actionnya akan semakin kuat, hal ini terjadi apabila organisasi-organisasi kecil bergabung / bersatu menjadi organisasi besar.
b. Mobilisasi ; yaitu adanya kemampuan memperoleh sumber-sumber seperti sumber alam, dana, modal dan lain-lain untuk organisasi.
c. Kepentingan bersama ; collective action akan menjadi semakin besar jika ada kepentingan bersama dalam organisasi tersebut.
d. Kesempatan ; jika muncul kejadian / momentum yang merupakan kesempatan, maka collective action akan terjadi.
Teori ini sangat berhubungan dengan masalah perkelahian antar pelajar yang sering terjadi, sebab teori CHARLES TILLY menerangkan suatu organisasi / kelompok yang memasukkan anggota kelompok bermacam-macam status sosial baik itu pelajar yang kaya maupun pelajar yang miskin tanpa memandang status sosial. Hal ini dengan cepat mengembangkan atau memperbanyak jumlah anggota dalam kelompok tersebut. Dan dalam teori tersebut juga menerangkan bahwa didalam kelompok tersebut itu akan dengan sendirinya memiliki rasa kebersamaan didalam kelompok tersebut.

III. USULAN REKONSILASI.
Pada penelitian tentang perkelahian antar pelajar tersebut dapat disimpulkan dengan memberikan suatu pertanyaan – pertanyaan kepada para pelajar SMU 06 dan SMU 70 yang sebagai tempat untuk mencari data-dat tentang masalah perkelahian tersebut.
Untuk semua responden yang kita berikan dalam masalah konflik sosial terhadap permasalahan perkelahian pelajar antara SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70 mendapat analisa bahwa perkelahian antara ke dua belah pihak memiliki indikasi atau penyebab dari permasalahan perkelahian tersebut. Untuk itu maka dari sindikat 1 binkam A mengumpulkan responden sebanyak 50 orang, yang terbagi dalam dua kelompok atau dalam dua SMU NEGERI di wilayah Bulungan Jakarta Selatan. Dan untuk responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para peneliti menghasilkan beberapa kriteria dalam permasalahan konflik sosial yang mengambil inti permasalahan seputar “KEIKUTSERTAAN DIDALAM SUATU KELOMPOK / GENG”, hal ini menghasilkan beberapa pendapat dalam keikutsertaan di dalam kelompok organisasi yang diluar organisasi sekolah ( OSIS ), antara lain adalah :
1. Pengetahuan adanya kelompok disekolahnya, para responden rata – rata mengetahui adanya kelompok-kelompok organisasi lain selain OSIS.
2. Kebanyakan para responden yang kita jadikan penelitian ini menjawab bahwa para responden tidak pernah masuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.
3. Para responden kebanyakan menjawab tidak mengetahui adanya suatu struktur yang jelas didalam kelompok tersebut.
4. Di dalam kelompok tersebut, para responden menjawab persaingan di dalam kelompok tersebut tidak ada.
5. Banyak para responden menjawab kalau masuk ke dalam suatu kelompok dikarenakan ikut teman.
6. Untuk aturan-aturan di dalam kelompok tidak pernah mengikat oleh para anggotanya.
7. Sangsi yang berlaku di dalam kelompok tersebut tidak ada kalau para anggotanya melanggar aturan yang berlaku di dalam kelompok tersebut.
8. Hubungan di dalam, antara kelompok dengan sekolah sangat baik itu di lihat dari banyaknya para responden menjawab pertanyaan tersebut.
9. Kebanyakan para responden di dalam kelompoknya tidak memiliki peranan penting, responden cuma hanya kebanyakan sebagai anggota kelompok tersebut.
10. Responden mengatakan untuk hubungan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok secara baik di dalam sekolah.
11. Untuk para orang tua kebanyakan tidak mengetahui kalau anaknya masuk dalam suatu kelompok diluar dari organisasi sekolah.
12. Para responden menjawab kalau dia tidak mengetahui untuk status dari ketua kelompoknya tersebut dari keluarga yang harmonis apa bukan.
13. Untuk pengguna minuman keras dan obat-obatan ( Narkoba ) di dalam kelompok, responden menjawab tidak pernah kelompok tersebut menggunakan minuman keras dan obat-obatan.
14. Untuk permasalahan terjadinya perkelahian, Para responden mengatakan bahwa permasalahan tersebut timbul karena adanya dendam antara SMU 06 dengan SMU 70 yang pernah dipukulnya.
15. Para responden mengatakan kalau dari pihak Kepolisian juga pernah memberikan suatu pengarahan tentang bahaya perkelahian pelajar tersebut.
Dari pernyataan diatas kami dari sindikat 1 binkam A memberikan contoh pertanyaan yang kita buat untuk para pelajar yang memberikan keterangan tentang bagaimana keterlibatan para pelajar SMU 06 dan SMU 70 tentang keikutsertaan didalam suatu organisasi pelajar yang diluar dari organisasi sekolah, antara lain sebagai berikut :

R E S P O N D E N : WARGA MASYARAKAT.

: SISWA SMU NEGERI 06 dengan SMU NEGERI 70

V A R I A B E L : Pranata Sosial.

DI ISI OLEH PENELITI
No. Responden :
Hari / Tgl. Penelitian : RABU / 03 SEPTEMBER 2003.
Peneliti : SINDIKAT 1 BINKAM A

CARA MENJAWAB : Beri tanda X dalam kotak pada jawaban yang anda pilih !

P E R T A N Y A A N :

1. Apakah saudara tahu bahwa di sekolah saudara terdapat kelompok / geng ?

Tahu Tidak Tahu Ragu-ragu

2. Apakah saudara masuk dalam salah satu kelompok / geng di sekolah saudara ?

Ya Tidak

3. Apakah kelompok tersebut mempunyai organisasi yang jelas ?

Ya Tidak Ragu-ragu

4. Apakah kelompok tersebut ada persaingan antar kelompok di sekolah saudara ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

5. Apa yang mendasari saudara ikut dalam kelompok tersebut di sekolah saudara ?

Ikut Teman Dipaksa Suka Rela Takut

6. Apakah ada aturan-aturan tertentu dalam kelompok tersebut yang mengikat para anggotanya ?

Ya Tidak Tidak Tahu

7. Apakah ada sangsi apabila anggota kelompok tersebut melanggar aturan dari kelompok itu ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

8. Apakah ada tujuan-tujuan tertentu saudara ikut dalam kelompok tersebut ?

Ada Tidak Ada Tidak Tahu

9. Apakah saudara merasa sekolah saudara lebih baik dalam segala hal ?

Ya Tidak Tidak Tahu

10. Bagaimanakah hubungan antar kelompok dalam sekolah saudara ?

Baik Tidak Baik Tidak Tahu

11. Apakah saudara mempunyai peran dalam kelompok saudara ?

Ya, sebagai ………………………………………..

Tidak.

12. Bagaimana peran saudara dalam kelompok tersebut ?

Sangat Aktif Aktif Biasa Saja Tidak Aktif

13. Bagaimana hubungan antar Individu dengan Kelompok ?

Sangat Baik Baik Biasa Tidak Baik

14. Bagaimana hubungan Kelompok dengan Kelompok lain di sekolah saudara ?

Sangat Baik Baik Biasa Tidak Baik

15. Apakah sekolah saudara mengijinkan kelompok tersebut eksis di dalam setiap kegiatan dalam sekolah ?

Ya Tidak Tidak Tahu

16. Apakah orang tua mengetahui dan berperan aktif dalam kelompok saudara ?

Ya Tidak

17. Apakah peran Ketua Kelompok sangat dominan dalam perannya ?

Ya Sedang-sedang Tidak

18. Apakah Ketua Geng dari keluarga yang harmonis ?

Ya Tidak Tidak Tahu

19. Apakah mata pelajaran atau jurusan pendidikan sebagai pilihan mereka ?

Ya Tidak Tidak Tahu

20. Apakah mereka dalam kelompok tersebut pengguna obat-obatan terlarang dan minuman keras ?

Ya Tidak Tidak Tahu

21. Apakah mereka secara bertahap diberikan bimbingan rohani / pendidikan agama ?

Ya Tidak Tidak Tahu

22. Apakah pernah mereka mendapatkan bimbingan dari pihak Kepolisian tentang bahaya perkelahian pelajar ?

Pernah Kadang-kadang Tidak Pernah

23. Apakah disekolah saudara mempunyai siswa perempuan ?

Ada Tidak Ada Ada, namun dominan laki-laki

24. Apakah siswa sekolah anda dengan siswa sekolah SMU 06 / 70, mempunyai dendam sebelumnya ?

Pernah ditodong Pernah dipukul Pernah di………

25. Apakah terjadinya persaingan antara SMU 06 dan SMU 70 karena adanya perebutan fasilitas umum ?

Tidak Ada Ada, Perebutan Halte Bus Ada, perebutan ………

26. Apakah ada persaingan dalam prestasi olah raga antara SMU 06 dan SMU 70 ?

Ada Tidak ada Selalu bersaing

IV. KESIMPULAN.
Konflik merupakan suatu paradoks, penuh kontradiksi dan pesan-pesan yang membingungkan masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh para pelajar dalam menimbulkan permasalahan konflik antar pelajar. Untuk itu maka kita melakukan suatu penelitian permasalahan konflik di lingkungan pelajar SMU di Jakarta .
Hal-hal yang berkaitan dengan masalah diatas jelas semua ini adalah tanggung jawab semuanya baik dari guru, orang tua maupun dari diri kita sendiri. Beberapa pokok yang dapat menimbulkan suatu konflik diantara para pelajar, antara lain :
1. Kurangnya perhatian dari para orang tua murid yang selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada sekolah .
2. Adanya kekuasaan yang besar dilingkungannya baik disekolahnya maupun ditempat tinggalnya.
3. Adanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar atau sejalan.
Hal tersebut agar segera mungkin dapat di atasi yang dampaknya akan cepat meluas, sebab hal tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang buruk mengenai makna konflik di kalangan pelajar, maka harus ada seseorang yang mau memberikan suatu penjelasan yang sangat detail kepada para pelajar, agar para pelajar bisa memahami apa itu pemahaman tentang suatu organisasi.

Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. ( diterjemahkan dari buku DSS)

Pendahuluan

Decision Support System merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penunjang keputusan. Dengan adanya DSS, pekerjaan dari para pengambil keputusan akan lebih terbantu secara signifikan.

Makalah yang kami susun berikut ini menjelaskan suatu database yang biasa digunakan sebagai pengambil keputusan yaitu data warehouse. Dikarenakan banyak organisasi atau perusahaan kurang dapat menggunakan database operasional dalam mendukung secara langsung pengambilan keputusan.

Penyusun sadar dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, kami menerima saran dan kritik yang membangun agar dikemudian hari kami dapat menyusun suatu makalah dengan lebih baik lagi.

Jakarta 3 November 2006

Penyusun,
Irfan Gustiarahman

Daftar Isi
Pendahuluan 1
Daftar Isi 2
BAB I 3
Definisi Data Warehouse 3
I.1. Pengertian Data, Informasi dan Database 3
I.2. Pengertian Data Warehouse 4
I.3. Istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse 5
I.4. Karakteristik Data Warehouse 6

BAB. II 11
Kegunaan Data Warehouse 11
II.1 Perlunya Data Warehouse 11
II.2 Tugas-tugas Data warehouse 11
II.3. Keuntungan Data Warehouse 13

BAB III 15
Membangun Data Warehouse 15
III.1. Menentukan Bentuk Data Warehouse 15
III.2. Anatomi Data Warehouse 15
III.3 Arsitektur dan Infrastruktur Data Warehouse 18
III.4. Struktur Data Warehouse 22
III.5 Metodologi Perancangan Database untuk Data Warehouse 25
III.6. Model untuk Data Warehouse 28
III.6.1. Model Dimensional 28

BAB IV 35
Hubungan Data Warehouse Dengan DSS 35
IV.1. Definisi Decision Support System 35
IV.2. Hubungan antar DSS dengan Data Warehouse 36
IV.3. Contoh Data Warehouse Yang Ada 36

Bab V 37
Kesimpulan dan Penutup 37
V.1. Kesimpulan 37

Daftar Pustaka 38

BAB I
Definisi Data Warehouse

I.1. Pengertian Data, Informasi dan Database

Sebelum kita membahas tentang data warehouse, hal yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu pengertian tentang data,informasi dan database.

Menurut Steven Alter, data merupakan fakta,gambar atau suara yang mungkin atau tidak berhubungan atau berguna bagi tugas tertentu.

Menurut McLeod, data terdiri dari fakta-fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses atau data yang memiliki arti.

Disini kita dapat melihat bahwa data merupakan suatu bentuk keterangan-keterangan yang belum diolah atau dimanipulasi sehingga belum begitu berarti bagi sebagian pemakai. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah di olah sehingga memiliki arti.

Menurut James A. O’Brien Database adalah suatu koleksi terintegrasi dimana secara logika berhubungan dengan record dari file.

Menurut Fatansyah, Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan(redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Jadi Database adalah tempat penyimpanan data yang saling berhubungan secara logika, sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Sedangkan data yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan umumnya didapat dari kegiatan operasional sehari-hari atau hasil dari transaksi.

Dari perkembangan model database, muncullah apa yang disebut dengan data warehouse.

I.2. Pengertian Data Warehouse

Pengertian Data Warehouse dapat bermacam-macam namun mempunyai inti yang sama, seperti pendapat beberapa ahli berikut ini :

Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek,terintegrasi,time-variant, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan management.

Menurut Vidette Poe, data warehouse merupakan database yang bersifat analisis dan read only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan.

Menurut Paul Lane, data warehouse merupakan database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa dari pada proses transaksi, biasanya mengandung history data dari proses transaksi dan bisa juga data dari sumber lainnya. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi menggabung/konsolidasi data dari berbagai macam sumber.

Jadi, data warehouse merupakan metode dalam perancangan database, yang menunjang DSS(Decission Support System) dan EIS (Executive Information System). Secara fisik data warehouse adalah database, tapi perancangan data warehouse dan database sangat berbeda. Dalam perancangan database tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehouse normalisasi bukanlah cara yang terbaik.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan data warehouse adalah database yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, time-variant,tidak berubah yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan.

I.3. Istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse
Istilah-istilah yang berkaitan dengan data warehouse :
1. Data Mart
Adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan.

2. On-Line Analytical Processing(OLAP)
Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar.

3. On-Line Transaction Processing(OLTP)
Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari.

4. Dimension Table
Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu(yang berupa perbulan, perkwartal dan pertahun).

5. Fact Table
Merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data history dimana key (kunci) yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key(kunci asing) yang merupakan primary key (kunci utama) dari beberapa dimension table yang berhubungan.

6. DSS
Merupkan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik.

I.4. Karakteristik Data Warehouse

Karakteristik data warehouse menurut Inmon, yaitu :
1. Subject Oriented (Berorientasi subject)
Data warehouse berorientasi subject artinya data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subject-subject tertentu dalam organisasi,bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu.

Data warehouse diorganisasikan disekitar subjek-subjek utama dari perusahaan(customers,products dan sales) dan tidak diorganisasikan pada area-area aplikasi utama(customer invoicing,stock control dan product sales). Hal ini dikarenakan kebutuhan dari data warehouse untuk menyimpan data-data yang bersifat sebagai penunjang suatu keputusan, dari pada aplikasi yang berorientasi terhadap data.
Jadi dengan kata lain, data yang disimpan adalah berorientasi kepada subjek bukan terhadap proses. Secara garis besar perbedaan antara data operasional dan data warehouse yaitu :

Data Operasional Data Warehouse
Dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu Dirancang berdasar pada subjek-subjek tertentu(utama)
Focusnya pada desain database dan proses Focusnya pada pemodelan data dan desain data
Berisi rincian atau detail data Berisi data-data history yang akan dipakai dalam proses analisis
Relasi antar table berdasar aturan terkini(selalu mengikuti rule(aturan) terbaru) Banyak aturan bisnis dapat tersaji antara tabel-tabel

2. Integrated (Terintegrasi)
Data Warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah kedalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri.

Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara sepeti konsisten dalam penamaan variable,konsisten dalam ukuran variable,konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut fisik dari data.

Contoh pada lingkungan operasional terdapat berbagai macam aplikasi yang mungkin pula dibuat oleh developer yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada variable yang memiliki maksud yang sama tetapi nama dan format nya berbeda. Variable tersebut harus dikonversi menjadi nama yang sama dan format yang disepakati bersama. Dengan demikian tidak ada lagi kerancuan karena perbedaan nama, format dan lain sebagainya. Barulah data tersebut bisa dikategorikan sebagai data yang terintegrasi karena kekonsistenannya.

3. Time-variant (Rentang Waktu)
Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse, kita dapat menggunakan cara antara lain :
 Cara yang paling sederhana adalah menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5 sampai 10 tahun ke depan.
 Cara yang kedua, dengan menggunakan variasi/perbedaan waktu yang disajikan dalam data warehouse baik implicit maupun explicit secara explicit dengan unsur waktu dalam hari, minggu, bulan dsb. Secara implicit misalnya pada saat data tersebut diduplikasi pada setiap akhir bulan, atau per tiga bulan. Unsur waktu akan tetap ada secara implisit didalam data tersebut.
 Cara yang ketiga,variasi waktu yang disajikan data warehouse melalui serangkaian snapshot yang panjang. Snapshot merupakan tampilan dari sebagian data tertentu sesuai keinginan pemakai dari keseluruhan data yang ada bersifat read-only.

4. Non-Volatile
Karakteristik keempat dari data warehouse adalah non-volatile,maksudnya data pada data warehouse tidak di-update secara real time tetapi di refresh dari sistem operasional secara reguler. Data yang baru selalu ditambahkan sebagai suplemen bagi database itu sendiri dari pada sebagai sebuah perubahan. Database tersebut secara kontinyu menyerap data baru ini, kemudian secara incremental disatukan dengan data sebelumnya.

Berbeda dengan database operasional yang dapat melakukan update,insert dan delete terhadap data yang mengubah isi dari database sedangkan pada data warehouse hanya ada dua kegiatan memanipulasi data yaitu loading data (mengambil data) dan akses data (mengakses data warehouse seperti melakukan query atau menampilan laporan yang dibutuhkan, tidak ada kegiatan updating data).

BAB. II
Kegunaan Data Warehouse

II.1 Perlunya Data Warehouse

Seperti pengertian-pengertian yang kita sebutkan sebelumnya, data warehouse diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi/perusahaan.

Dengan adanya data warehouse, akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi DSS dan EIS karena memang kegunaan dari data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu database yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan.

II.2 Tugas-tugas Data warehouse
Ada empat tugas yang bisa dilakukan dengan adanya data warehouse
Menurut Williams, keempat tugas tersebut yaitu:

a. Pembuatan laporan
Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query sederhana didapatkan laporan perhari,perbulan, pertahun atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan.
b. On-Line Analytical Processing (OLAP)
Dengan adanya data warehouse,semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat.

OLAP mendayagunakan konsep data multi dimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail, tanpa mengetikkan satupun perintah SQL. Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multi dimensi, maka data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat dengan menggunakan fungsi yang berbeda. Fasilitas lain yang ada pada sofware OLAP adalah fasilitas rool-up dan drill-down. Drill-down adalah kemampuan untuk melihat detail dari suatu informasi dan roll-up adalah kebalikannya.

c. Data mining
Data mining merupakan proses untuk menggali(mining) pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse, dengan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelegence), statistik dan matematika. Data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya.

Beberapa solusi yang diberikan data mining antara lain :
1. Menebak target pasar
Data mining dapat mengelompokkan (clustering) model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pemebeli sesuai dengan karakteristik yang diinginkan.
2. Melihat pola beli dari waktu ke waktu
Data mining dapat digunakan untuk melihat pola beli dari waktu ke waktu.
3. cross-market analysis
Data mining dapat dimanfaatkan untuk melihat hubungan antara satu produk dengan produk lainnya.
4. Profil pelanggan
Data mining bisa membantu pengguna untuk melihat profil pembeli sehingga dapat diketahui kelompok pembeli tertentu cenderung kepada suatu produk apa saja.
5. Informasi summary
Data mining dapat membuat laporan summary yang bersifat multi dimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya.

d. Proses informasi executive
Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis, tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehouse segala laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data warehouse menjadi target informative bagi user.

II.3. Keuntungan Data Warehouse
Data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data dimana sumber-sumber data yang heterogen(yang biasanya tersebar pada beberapa database OLTP) dimigrasikan untuk penyimpanan data yang homogen dan terpisah. Keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan data warehouse tersebut dibawah ini (Ramelho).

 Data diorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan untuk pemrosesan transaksi.
 Perbedaan diantara struktur data yang heterogen pada beberapa sumber yang terpisah dapat diatasi.
 Aturan untuk transformasi data diterapkan untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data apabila data dipindahkan dari database OLTP ke data warehouse.
 Masalah keamanan dan kinerja bisa dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi.

Membangun data warehouse tentu saja memberikan keuntungan lebih bagi suatu perusahaan, karena data warehouse dapat memberikan keuntungan strategis pada perusahaan tersebut melebihi pesaing-pesaing mereka. Keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa sumber (Sean Nolan,Tom Huguelet):

 Kemampuan untuk mengakses data yang besar
 Kemampuan untuk memiliki data yang konsistent
 Kemampuan kinerja analisa yang cepat
 Mengetahui adanya hasil yang berulang-ulang
 Menemukan adanya celah pada business knowledge atau business process.
 Mengurangi biaya administrasi
 Memberi wewenang pada semua anggota dari perusaahan dengan menyediakan kepada mereka informasi yang dibutuhkan agar kinerja bisa lebih efektif.

BAB III
Membangun Data Warehouse

III.1. Menentukan Bentuk Data Warehouse

Data warehouse memiliki berbagai macam bentuk yang sering digunakan. Jadi sebelum membangun suatu data warehouse kita harus memutuskan bentuk data warehouse seperti apa yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kita rancang.

III.2. Anatomi Data Warehouse
Penerapan awal dari arsitektur data warehouse dibuat berdasarkan konsep bahwa data warehouse mengambil data dari berbagai sumber dan memindahkannya ke dalam pusat pengumpulan data yang besar. Konsep ini sebenarnya lebih cenderung kepada sebuah lingkungan mainframe yang terpusat.

Keunggulan teknologi Client Server memungkinkan data warehouse diterapkan dalam berbagai macam cara untuk menampung kebutuhan pemakai sistem secara lebih proposional. Dalam suatu kasus, misalkan saja pemakai tertentu perlu menggabungkan data dari sebuah sistem pengumpulan data yang statis dengan data dari sistem operasional yang dinamis hanya dengan sebuah query saja.

Berikut ini adalah tiga jenis dasar sistem Data Warehouse :
1. Functional Data Warehouse (Data Warehouse Fungsional)
Kata operasional disini merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Data warehouse dibuat lebih dari satu dan dikelompokkan berdasar fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi keuangan(financial),marketing,personalia dan lain-lain.

Keuntungan dari bentuk data warehouse seperti ini adalah, sistem mudah dibangun dengan biaya relatif murah sedangkan kerugiannya adalah resiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi pengguna.

2. Centralized Datawarehouse (Data Warehouse Terpusat)
Bentuk ini terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional, namun terlebih dahulu sumber data dikumpulkan dalam satu tempat terpusat, kemudian data disebar ke dalam fungsinya masing-masing, sesuai kebutuhan persuhaan. Data warehouse terpusat ini, biasa digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki jaringan eksternal.

Keuntungan dari bentuk ini adalah data benar-benar terpadu karena konsistensinya yang tinggi sedang kerugiannya adalah biaya yang mahal serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangunnya.

3. Distributed Data Warehouse (Data Warehouse terdistribusi)
Pada data warehouse terdistribusi ini, digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Dengan sistem terdistribusi seperti ini memungkinkan perusahaan dapat mengakses sumber data yang berada diluar lokasi perusahaan(eksternal).

Keuntungannya adalah data tetap konsisten karena sebelum data digunakan data terlebih dahulu di sesuaikan atau mengalami proses sinkronisasi. Sedangkan kerugiannya adalah lebih kompleks untuk diterapkan karena sistem operasi dikelola secara terpisah juga biaya nya yang paling mahal dibandingkan dengan dua bentuk data warehouse lainnya.

III.3 Arsitektur dan Infrastruktur Data Warehouse

III.3.1. Arsitekur Data Warehouse
Menurut Poe, arsitektur adalah sekumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Ada arsitektur client-server,arsitektur networking dan masih banyak arsitektur lainnya. Arsitektur data menyediakan kerangka dengan mengidentifikasikan dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen utama yaitu read-only database.

Karakterisitik arsitektur data warehouse (Poe) :
1. Data diambil dari sistem asal (sistem informasi yang ada), database dan file.
2. Data dari sistem asal diintegrasikan dan ditransformasi sebelum disimpan ke dalam Database Management System (DBMS) seperti Oracle,Ms SQL Server, Sybase dan masih banyak yang lainnya.
3. Data warehouse merupakan sebuah database terpisah bersifat hanya dapat dibaca yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan
4. Pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front end tool

Arsitektur dan komponen utama dari data warehouse dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Sumber : Conolly,T.M.,Begg

a. Operational Data
Sumber data dari data warehouse dapat diambil langsung dari mainframe, basis data relasional seperti Oracle, Ms SQL server dan sebagainya. Selain itu dapat melaluo Operational Data Source(ODS). ODS menampung data yang diekstrak dari sistem utama atau sumber-sumber data yang ada dan kemudian data hasil ekstrasi tersebut dibersihkan.

b. Load manager
Load manager juga disebut sebagai komponen front-end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstrasi dan me-load data ke warehouse.

c. Warehouse Manager
Warehouse manager melakukan seluruh operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen data di dalam warehouse. Operasi-operasi tersebut meliputi :
 Analisis terhadap data untuk memastikan konsistensi
 Transformasi dan penggabungan sumber data dari tempat penyimpanan sementara menjadi tabel-tabel data warehouse.
 Penciptaan indeks-indeks dan view berdasarkan tabel-tabel dasar
 Melakukan denormalisasi dan agregasi jika diperlukan
 Backing-Up dan mengarsipkan data

d. Query manager
Query manager juga disebut komponen back-end, melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries. Operasi-operasi yang dilakukan oleh komponen ini termasuk mengarahkan query kepada tabel-tabel yang tepat dan menjadwalkan eksekusi dari query tersebut.

e. End-user Access Tools
Prinsip atau tujuan utama dari dibangunnya data warehouse adalah untuk menyediakan informasi bisnis kepada user-user untuk dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.User ini berinteraksi dengan warehouse melalui end-user access tools. Data warehouse harus secara efisien mendukung secara khusus kebutuhan user serta secara rutin melakukan analisis. Performa yang baik dapat dicapai dengan merencanakan dahulu keperluan-keperluan untuk melakukan joins,summations dan laporan-laporan per periode dengan end-users.

Berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh Berson dan Smith terdapat lima grup utama dari tools tersebut, antara lain :
1. Reporting and query tools
2. Application development tools
3. Executive information System (EIS) tools
4. Online Analytical Processing (OLAP) tools
5. Data mining tools

Arsitektur dan infrastruktur dari data warehouse sangat erat hubungannya dan satu dengan lainnya saling berkaitan.

III.3.2. Infrastruktur Data Warehouse
Infrastruktur data warehouse adalah software, hardware, pelatihan dan komponen-komponen lainnya yang memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan data warehouse(Poe).

Salah satu instrumen yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan data warehouse adalah pengidentifikasian arsitektur mana yang terbaik dan infrasruktur apa yang dibutuhkan. Arsitektur yang sama, mungkin memerlukan infrastruktur yang berbeda, tergantung pada lingkunan perusahaan ataupun organisasi.

III.4. Struktur Data Warehouse

Seperti yang kita lihat sebelumnya pada arsitektur data warehouse, ada beberapa struktur yang spesifik terdapat pada bagian warehouse manager. Bagian tersebut merupakan struktur data warehouse.

Menurut Poe, Vidette, data warehouse memiliki struktur yang spesifik dan mempunyai perbedaan dalam tingkatan detail data dan umur data.

Komponen dari struktur data warehouse adalah:
 Current detail data
Current detail data merupakan data detil yang aktif saat ini,mencerminkan keadaan yang sedang berjalan dan merupakan level terendah dalam data warehouse. Didalam area ini warehouse menyimpan seluruh detail data yang terdapat pada skema basis data. Jumlah data sangat besar sehingga memerlukan storage yang besar pula dan dapat diakses secara cepat. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerumitan untuk mengatur data menjadi meningkat dan biaya yang diperlukan menjadi mahal.
Berikut ini beberapa alasan mengapa current detail data menjadi perhatian utama :
1. Menggambarkan kejadian yang baru terjadi dan selalu menjadi perhatian utama
2. Sangat banyak jumlahnya dan disimpan pada tingkat penyimpanan terendah.
3. Hampir selalu disimpan dalam storage karena cepat di akses tetapi mahal dan kompleks dalam pengaturannya.
4. Bisa digunakan dalam membuat rekapitulasi sehingga current detail data harus akurat.

 Older detail data
Data ini merupakan data historis dari current detail data, dapat berupa hasil cadangan atau archive data yang disimpan dalam storage terpisah. Karena bersifat back-up(cadangan), maka biasanya data disimpan dalam storage alternatif seperti tape-desk.
Data ini biasanya memilki tingkat frekuensi akses yang rendah. Penyusunan file atau directory dari data ini di susun berdasarkan umur dari data yang bertujuan mempermudah untuk pencarian atau pengaksesan kembali.

 Lighlty summarized data
Data ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari current detail data. Data ini dirangkum berdasar periode atau dimensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Ringkasan dari current detail data belum bersifat total summary.Data-data ini memiliki detil tingkatan yang lebih tinggi dan mendukung kebutuhan warehouse pada tingkat departemen. Tingkatan data ini di sebut juga dengan data mart. Akses terhadap data jenis ini banyak digunakan untuk view suatu kondisi yang sedang atau sudah berjalan.

 Highly summarized data
Data ini merupakan tingkat lanjutan dari Lightly summarized data, merupakan hasil ringkasan yang bersifat totalitas, dapat di akses misal untuk melakukan analisis perbandingan data berdasarkan urutan waktu tertentu dan analisis menggunakan data multidimensi.
 Metadata
Metadata bukan merupakan data hasil kegiatan seperti keempat jenis data diatas. Menurut Poe, metadata adalah ‘data tentang data’ dan menyediakan informasi tentang struktur data dan hubungan antara struktur data di dalam atau antara storage(tempat penyimpanan data).
Metadata berisikan data yang menyimpan proses perpindahan data meliputi database structure,contents,detail data dan summary data, matrics,versioning, aging criteria,versioning, transformation criteria. Metadata khusus dan memegang peranan yang sangat penting dalam data warehouse.

Metadata sendiri mengandung :
 Struktur data
Sebuah direktori yang membantu user untuk melakukan analisis Decission Support System dalam pencarian letak/lokasi dalam data warehouse.
 Algoritma
Algoritma digunakan untuk summary data. Metadata sendiri merupakan panduan untuk algoritma dalam melakukan pemrosesan summary data antara current detail data dengan lightly summarized data dan antara lightly summarized data dengan hightly summaried data.
 Mapping
Sebagai panduan pemetaan(mapping) data pada saat data di transform/diubah dari lingkup operasional menjadi lingkup data warehouse.

III.5 Metodologi Perancangan Database untuk Data Warehouse

Menurut Kimball ada sembilan tahap metodologi dalam perancangan database untuk data warehouse, yaitu :

Langkah 1 : Pemilihan proses
 Data mart yang pertama kali dibangun haruslah data mart yang dapat dikirim tepat waktu dan dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting
 Pilihan terbaik untuk data mart yang pertama adalah yang berhubungan dengan sales, misal property sales, property leasing,property advertising.

Langkah 2 : Pemilihan sumber
 Untuk memutuskan secara pasti apa yang diwakili atau direpresentasikan oleh sebuah tabel fakta.
 Misal, jika sumber dari sebuah tabel fakta properti sale adalah properti sale individual maka sumber dari sebuah dimensi pelanggan berisi rincian pelanggan yang membeli properti utama

Langkah 3 : Mengidentifikasi dimensi
 Set dimensi yang dibangun dengan baik, memberikan kemudahan untuk memahami dan menggunakan data mart
 Dimensi ini penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta
 Misal, setiap data pelanggan pada tabel dimensi pembeli dilengkapi dengan id_pelanggan,no_pelanggan,tipe_pelanggan,tempat_tinggal, dan lain sebagainya.
 Jika ada dimensi yang muncul pada dua data mart,kedua data mart tersebut harus berdimensi sama,atau paling tidak salah satunya berupa subset matematis dari yang lainnya.
 Jika sebuah dimensi digunakan pada dua data mart atau lebih,dan dimensi ini tidak disinkronisasi,maka keseluruhan data warehouse akan gagal, karena dua data mart tidak bisa digunakan secara bersama-sama

Langkah 4 : Pemilihan fakta
 Sumber dari sebuah tabel fakta menentukan fakta mana yang bisa digunakan dalam data mart.
 Semua fakta harus diekspresikan pada tingkat yang telah ditentukan oleh sumber

Langkah 5 : Menyimpan pre-kalkulasi di tabel fakta
 Hal ini terjadi apabila fakta kehilangan statement

Langkah 6 : Melengkapi tabel dimensi
 Pada tahap ini kita menambahkan keterangan selengkap-lengkapnya pada tabel dimensi
 Keterangannya harus bersifat intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna

Langkah 7 : Pemilihan durasi database
 Misalnya pada suatu perusahaan asuransi, mengharuskan data disimpan selama 10 tahun atau lebih

Langkah 8 : Menelusuri perubahan dimensi yang perlahan
 Ada tiga tipe perubahan dimensi yang perlahan, yaitu :
o Tipe 1. Atribut dimensi yang telah berubah tertulis ulang
o Tipe 2. Atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan sebuah dimensi baru
o Tipe 3. Atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan alternatif sehingga nilai atribut lama dan yang baru dapat diakses secara bersama pada dimensi yang sama.

Langkah 9 : Menentukan prioritas dan mode query
 Pada tahap ini kita menggunakan perancangan fisik.

Dengan langkah-langkah tadi, seharusnya kita bisa membangun sebuah data warehouse yang baik.

III.6. Model untuk Data Warehouse

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari model untuk data warehouse
III.6.1. Model Dimensional
Model dimensional merupakan rancangan logikal yang bertujuan untuk menampilkan data dalam bentuk standar dan intuitif yang memperbolehkan akses dengan performa yang tinggi.

Model dimensional menggunakan konsep model hubungan antar entity (ER) dengan beberapa batasan yang penting. Setiap model dimensi terdiri dari sebuah tabel dengan sebuah komposit primary key, disebut dengan table fakta, dan satu set table yang lebih kecil disebut table dimensi. Setiap table dimensi memiliki sebuah simple primary key yang merespon tepat pada satu komponen primary key pada tabel fakta. Dengan kata lain primary key pada table fakta terdiri dari dua atau lebih foreign key. Struktur karakteristik ini disebut dengan skema bintang atau join bintang.

Fitur terpenting dalam model dimensional ini adalah semua natural keys diganti dengan kunci pengganti(surrogate keys). Maksudnya yaitu setiap kali join antar table fakta dengan table dimensi selalu didasari kunci pengganti. Kegunaan dari kunci pengganti adalah memperbolehkan data pada data warehouse untuk memiliki beberapa kebebasan dalam penggunaan data, tidak seperti halnya yang diproduksi oleh sistem OLTP.

Sebuah sistem OLTP memerlukan normalisasi untuk mengurangi redudansi, validasi untuk input data, mendukung volume yang besar dari transaksi yang bergerak sangat cepat. Model OLTP sering terlihat seperti jaring laba-laba yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan tabel sehingga sulit untuk dimengerti.

Sebaliknya, dimension model yang sering digunakan pada data warehouse adalah skema bintang atau snowflake yang mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan bisnis, mendukung query sederhana dan menyediakan performa query yang superior dengan meminimalisasi tabel-tabel join. Berikut contoh perbandingan diagram antara model data OLTP dengan dimension table data warehouse :

Model data OLTP

Dimension Model

III.6.2.1. Schema Bintang
Skema bintang merupakan struktuk logikal yang memiliki tabel fakta yang terdiri atas data faktual ditengahnya, dan dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang berisi referensi data.

Jenis-jenis Skema Bintang
1. Skema bintang sederhana
Dalam skema ini, setiap table harus memiliki primary key yang terdiri dari satu kolom atau lebih.

Primary key dari table fakta terdiri dari satu atau lebih foreign key.Foreign key merupakan primary key pada table lain.

2. Skema bintang dengan banyak table fakta

Skema bintang juga bisa terdiri dari satu atau lebih table fakta. Dikarenakan karena table fakta tersebut ada banyak, misalnya disamping penjualan terdapat table fakta forecasting dan result. Walaupun terdapat lebih dari satu table fakta, mereka tetap menggunakan table dimensi bersama-sama.

Adapun ketentuan dalam pembacaan skema bintang adalah :
 Bagian yang ada di bawah judul tabel merupakan kolom-kolom tabel tersebut
 Primary key dan Foreign key diberi kotak
 Primary key diarsir sedang Foreign key yang bukan primary tidak
 Foreign key yang berhubungan ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan tabel.

Kolom yang bukan kunci disebut kolom data pada table fakta dan atribut pada table dimensi

III.6.2.3 Snowflake Schema
Merupakan varian dari skema bintang dimana table-table dimensi tidak terdapat data yang di denormalisasi. Dengan kata lain satu atau lebih table dimensi tidak bergabung secara langsung kepada table fakta tapi pada table dimensi lainnya. Sebagai contoh, sebuah dimensi yang mendeskripsikan produk dapat dipisahkan menjadi tiga table (snowflaked) seperti contoh dibawah ini :

Snowflake Schemes

III.6.2.4. Star atau Snowflake
Keduanya merupakan model-model dimensional, perbedaannya terletak pada implementasi fisikal. Skema snowflake memberi kemudahan pada perawatan dimensi, dikarenakan strukturnya yang lebih normalisasi. Sedangkan skema bintang lebih efisien serta sederhana dalam membuat query dan mudah diakses secara langsung oleh pengguna.

Adapun starflake merupakan gabungan diantara keduanya. Keuntungan menggunakan masing-masing model tersebut dalam data warehouse antara lain :
 Efisien dalam hal mengakses data
 Dapat beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan user
 Bersifat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi khususnya perubahan yang mengarah pada perkembangan
 Memiliki kemampuan dalam memodelkan situasi bisnis secara umum
 Meskipun skema yang dihasilkan sangat kompleks, tetapi pemrosesan query dapat diperkirakan, hal ini dikarenakan pada level terendah, setiap table fakta harus di query secara independen.

BAB IV
Hubungan Data Warehouse Dengan DSS

IV.1. Definisi Decision Support System
Istilah dari decision support system telah digunakan dengan banyak cara (Alter 1980) dan menerima banyak definisi yang berbeda menurut pandangan dari sang penulis (Druzdzel dan Flynn 1999). Finlay (1994) dan lainnya mendefiniskan DSS kurang lebih sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan.
Turban (1995) mendefinisikan secara lebih spesifik dengan, sesuatu yang interaktif,flexible dan dapat menyesuaikan diri(adaptable) dari sistem informasi berdasarkan komputer, khususnya pengembangan untuk mendukung pemecahan masalah dari non-struktur management, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan data, mendukung antar muka yang mudah digunakan dan memberikan wawasan untuk sang pengambil keputusan.
Definisi lainnya bisa jadi gugur dibandingkan dengan dua pandangan ekstrim berikut, Keen dan Scott Morton (1978), DSS adalah dukungan berdasar kan komputer untuk para pengambil keputusan management yang berurusan dengan masalah semi-struktur. Sprague dan Carlson (1982), DSS adalah sistem berdasarkan komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan menggunakan data dan model-model untuk memecahkan masalah yang tak terstruktur(unstructured problem). Menurut Power (1997), istilah DSS mengingatkan suatu yang berguna dan istilah inklusif untuk banyak jenis sistem informasi yang mendukung pembuatan pengambilan keputusan. Dia dengan penuh humor menambahkan bahwa jika suatu sistem komputer yang bukan OLTP, seseorang akan tergoda untuk menyebutnya sebagai DSS.
Seperti yang kita lihat, DSS memiliki banyak arti dengan maksud yang kurang lebih hampir sama, yaitu suatu sistem komputer yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah mereka yang kurang lebih berhadapan dengan masalah non-struktur atau semi-struktur.
IV.2. Hubungan antar DSS dengan Data Warehouse

Setelah kita lihat dan selami tentang data warehouse, kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse adalah sebuah model database yang berguna untuk menyimpan dan memproses data dengan pendekatan kepada kegunaan data dalam pengambilan keputusan bagi EIS atau DSS.

Sebuah DSS (tergantung dengan yang disupport-nya)membutuhkan data warehouse agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik. Dan memang data warehouse sendiri dibangun untuk memenuhi kebutuhan DSS.

IV.3. Contoh Data Warehouse Yang Ada
Contoh dari data warehouse yang digunakan bersamaan dengan DSS, misalkan saja pegawai peminjaman bank memverikasi data peminta pinjaman atau suatu perusahaan engineer melakukan tawar menawar dalam beberapa project dan ingin tahu jika dia bisa kompetitive dalam harga terhadap para pesaingnya.

Contoh yang lain masih lebih banyak lagi, yang kesemuanya membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan kemudahan dalam penggunaannya.

Bab V
Kesimpulan dan Penutup

V.1. Kesimpulan
Data warehouse merupakan suatu cara/metode dari suatu database yang berorientasi kepada subjek, non-volatile, time-variance dan terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah.
Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS, karena data warehouse memang digunakan untuk itu. Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang pasar.

Daftar Pustaka

http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system

Conolly,Thomas dan Begg Carolyn(2002). Database systems – A Practical Approach to Design, Implementation and Management, edisi-3. Addison Wesley Longman.Inc., USA

Fatansyah(2002). Buku Teks Ilmu Komputer – Basis Data, cetakan-4. Informatika

Inmon, W.H.(2002). Building the Data Warehouse,edisi-3. Wiley Computer Publishing.

Kimball,R.,Merz, R (1998). The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Expert Methods for Designing, Developing and Deploying Data Warehouses. Wiley Computer Publishing, Canada.

Mcleod,Raymond(1996). Sistem Informasi Manajemen, Jilid-1. Terjemahan Teguh,H. PT. Prenhallindo, Jakarta.

Nolan,Sean And Huguelet, Tom(2000).Microsoft SQL Server 7.0 Data Warehousing Training Kit. Microsoft Prees, USA

Poe, Vidette(1998). Building Data Warehouse for Decision Support, edisi-2. Prentice Hall.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA

1.PENDAHULUAN
Memang terdengar biasa jika pada pertandingan sepakbola Liga Indonesia terjadi kerusuhan, malah rasanya kurang lengkap jika pertandingan berakhir dengan damai-damai saja. Penonton memukul wasit, melempar pemain dengan botol dan batu, merusak dan membakar infrastruktur stadion, terdengar sangat lumrah di dunia persepakbolaan Indonesia.
Berbagai pihak pun disalahkan karena kejadian tersebut. Pihak panitia pertandingan disebut-sebut sebagai pihak yang bersalah karena tidak bisa mengkondisikan pertandingan sehingga bisa berjalan dengan aman. Begitu juga pihak keamanan yang dinilai tidak bisa menguasai keadaan di stadion. Bahkan beberapa supporter ada yang menyalahkan pihak PSSI karena wasitnya terkesan berpihak. Media menyebut kejadian ini “Potret buram persepakbolaan Indonesia”. ini adalah akumulasi dari semua masalah yang ada di masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah, angka penganguran yang tinggi sehingga menyebabkan tingkat kemakmuran yang rendah, merupakan beberapa masalah yang berhubungan dengan kerusuhan dalam sepak bola.

Masalah tersebut menciptakan suatu kondisi social yang buruk sehingga menyebabkan perilaku masyarakatpun juga menjadi buruk. Masyarakat menjadi cendrung emosional, berpikiran pendek, tidak peduli orang lain, emosional dan tidak rasional, akibatnya masyarakat gampang sekali terpancing emosinya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Sehingga dalam pertandingan sepakbola, wajar saja jika selalu ada supporter yang terpancing untuk berbuat kerusuhan.Ini adalah salah satu bukti kegagalan negara ini dalam mendidik rakyatnya sendiri. Semua masalah tersebut tentu tidak akan terjadi jika tingkat pendidikan di Indonesia memadai.
Kerusuhan sudah menjadi hal yang lumrah dalam sepak bola Indonesia. Tawuran antars uporter sepertinya menjadi bonus setelah menikmati pertandingan selama 90 menit. Di luar negeri, kerusuhan juga kerap mewarnai pertandingan. Namun, kerusuhan sepak bola luar negeri rata-rata hanya terjadi di luar stadion. Sehingga, pertandingan tidak terhenti dan fasilitas stadion relatif tidak menjadi korban.Ini jelas berbeda dengan sepak bola Indonesia yang suporternya melakukan aksi keributan di dalam stadion. Sebagai contoh, ketika Persitara Jakarta Utara menumbangkan tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor 2-1 pada laga lanjutan liga Super Indonesia (LSI). 5 Desember lalu.Penonton mulai melakukan aksi lempar botol minuman ke arah pemain dan wasit setelah Persitara mencetak gol kedua.
Bahkan, teror terhadap wasit dan ofisial berlangsung hingga pertandingan berakhir. Dua orang penonton hendak mengarahkan tinju ke arah wasit Jajat Sudrajat.Aksi brutal penonton juga kerap merenggut korban jiwa. Anggota Polres Metro Tangerang, AKP Saptomo (45 tahun), mengembuskan napas terakhir saat sedang melerai perkelahian suporter seusai Persikota Tangerang melawan Pro Duta Yogyakarta, Selasa (21/12) malam. Tawuran tersebut dipicu aksi sekelompok massa yang menghadang ratusan suporter Persikota Tangerang. Insiden penembakan tiba-tiba saja terjadi. Akibatnya, empat remaja mengalami luka tembak.
Dua kejadian tersebut hanyalah rentetan kerusuhan yang menghiasi lembaran pagelaran liga sepak bola Indonesia. Sayangnya, stigma negatif terkait kerusuhan tersebut kemudian dialamatkan hanya pada suporter yang memang kerap berlaku anarkis. Cara yang kemudian dianggap menyelesaikan masalah adalah membatasi suporter masuk ke lapangan.Seperti yang terjadi dalam laga Persitara melawan Persija Jakarta pada Rabu (20/1/2011) lalu. Polda Metro Jaya memutuskan deity Jakarta tersebut digelar tanpa penonton karena laga yang mempertemukan tim sekota ini rawan kerusuhan.
Meminimalisasi kericuhan dengan membatasi (bahkan melarang) suporter datang ke stadion bukanlah solusi yang bijak. Karena tindakan tersebut, sama halnya tidak mendidik penonton kita menjadi dewasa. Keputusan itu akhirnya dapat menghambat perkembangan sepak bola sendiri.Selain itu, pelarangan tersebut sama saja dengan menyalahkan sepenuhnya peristiwa kerusuhan pada suporter. Padahal, penonton juga bisa diajak bicara untuk ikut mengamankan pertandingan.
Kita bisa melihat pada laga Persebaya Surabaya kontra Arema Malang yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, pada Sabtu (16/1) beberapa wqaktu lalu, Laga yang diamankan ribuan personel kepolisian tersebut memang sempat terjadi kericuhan. Sebagian suporter, yang tidak kebagian tiket, berusaha merangsek masuk ke stadion. Tapi, ada juga sebagian besar penonton lainnya bisa berlaku bijaksana dengan memilih menikmati pertandingan lewat dua layar di luar stadion.
Mungkin memang benar bahwa suporter kita masih membudayakan anarkisme.,namun, aksi brutal suporter juga kerap dipicu dengan kepemimpinan wasit atau kualitas pertandingan yang mengecewakan. Kurang profesionalnya kinerja panitia pelaksana dan tindakan Aparat Keamanan yang kerap overacting, juga bisa memicu tindakan kerusuhan. Untuk itu, kita sebenarnya bisa melihat jika kericuhan-kericuhan tersebut bisa diatasi dengan kerja sama dan komunikasi yang baik di antara semua pihak, suporter, pihak keamanan, serta Badan Liga Indonesia (BLI) sebagai penyelenggara liga.
Sepak bola adalah merupakan salah satu olah raga yang paling diminati oleh seluruh dunia, untuk skala nasional saja para penggemar bola dari Sabang sampai Merauke bisa mencapai separo lebih penduduk Indonesia ini. Apalagi kalo ada siaran langsung Piala Dunia, Piala Eropa mereka akan ramai-ramai begadang dan nonton bareng. Sepak bola bisa menginspirasi siapa saja. Penonton memang boleh bebas berteriak, mau kata jorok sekalipun, itu adalah hak penonton, tetapi kalau masuk ke lapangan serta merusak adalah bukan hak penonton, tetapi merupakan perilaku tukang onar, melempar benda ke lapangan bola juga tegas harus tidak diperbolehkan alias dilarang.
Kembali ke sepak bola nasional, perkelahian, keributan, penonton rusuh menjadi tayangan yang saban musti ada di siaran olah raga sepak bola ini. Dan bonek selalu mencatatkan prestasinya dalam hal kerusuhan. Tak pernah ada solusi yang pas untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, sepakbola hanya mengusung prestise, yang penting juara, yang penting menang, apapun alasannya. Padahal sebuah tontonan bola tidak melulu hanya kemenangan saja, namun permainan yang bermutu dan berkelas tinggi merupakan dambaan penonton. Keributan yang ada biasanya dipicu oleh pemain yang tidak terima hukuman dari wasit, apalagi kalah sering kali tidak merasa terima
Masalah kerusuhan suporter tentunya menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung diselesaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Polri , sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia dan Otoritas tertinggi bidang Keamanan. PSSI harus segera memperbaiki kualitas pertandingan melalui pembenahan wasit dan panitia penyelenggara. Selain itu, Polri harus memiliki mekanisme penanganan kerusuhan yang tegas namun tidak berkesan overacting terhadap Penonton yang terlibat atau melakukan kerusuhan. PSSI bersama Polri perlu memahami bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan elebgant sehingga kerusuhan tentunya tidak lagi menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah di persepakbolaan Indonesia.
2.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Dalam kacamata Domain tugas Polri yang diberikan tanggung jawab utama menyelenggarakan keamanan , ketertiban umum serta memelihara perasaan tentram dan damai masyarakat Indonesia, terdapat kewajiban untuk senantiasa mengupayakan semaksimal mungkin mewujudkan amanat Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia, terhadap kelancaran segenap aktivitas masyarakat yang terkait langsung dengan perhelatan pertandingan sepak bola maupun masyarakat lain yang tidak langsung terlibat namun memiliki potensi menjadi korban atau setidaknya dirugikan akibat pertandingan sepak bola sebagai suatu olahraga dan pertunjukan yang berakhir rusuh dan chaos.
Sampai saat ini Polri secara spesifik belum merumuskan pola penanganan rusuh masa akibat pertandingan sepak bola baik saat ataupun pasca pertandingan berlangsung, secara tekstual terdapat beberapa pedoman atau standar perosedur operasi yang dalam wujud Peraturan Kapolri ( Perkap) , Buku Pedoman Pelaksanaan ( Budomlak ) dan Prosedur Tetap ( Protao ), terkait penggunaan kekuatan Polri dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, system manajemen pengendalian dan penggunaan pasukan termasuk bagaimana menggerakkan Pasukan Dalmas dan PHH menghadapi gangguan kamtibmas berupa unjuk rasa menyimpang, anarkhisme dan huru hara.
Polri belum banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan Komputasi dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis dalam penanganan Huru hara pasca pertandingan Sepakbola hal ini terlihat dari beberapa insiden dalam tugas pengamanan pertandingan Sepak Bola yang berkahir rusuh tanpa mampu dikendalikan secara optimal oleh Polri, bukan hanya terkait dengan penonton, wasit,pemain bola,dan official semata namun lebih kepada kerugian yang ditimbulkan akibat adanya blockade jalan, pembakaran ban maupun penjarahan dan kekerasan yang menimpa justru kepada masyarakat pemakai jalan raya, pemilik warung sepanjang rel kereta api, bahkan kepada pemilik rumah maupun usaha yang justru letaknya cukup jauh dari Gelanggang tempat perhelatan Bola dilangsungkan.
Terdapat beberapa factor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sebuah perhelatan Bola apakah menjadi rusuh atau berakhir dengan tertib ; Pertama. Jumlah personil Polri secara mandiri maupun diperkuat bantuan beberap pihak lain , Kedua. Kualitas kordinasi antara penyelenggara kegiatan Sponsor, Asosiasi penonton dengan Polri termasuk PSSI didalamnnya,Ketiga. Fasilitas keselamatan, kesehatan dan keamanan tersedia secara terbatas maupun salah dalam penempatan.Keempat. Panitia dan otoritas keamanan tidak melakukan kegiatan pencegahan secara proaktif dengan melakukan sweeping sajam, petasan, spanduk,Kelima.konsentrasi massa penonton terkait jumlah, heterogenitas, sentiment, isu dendam lama , primordialisme dan fannatisme.Keenam. adanya unsure lain yang turut memicu kerusuhan didalam arena maupun sepanjang rute pulang penonton, provokasi maupun SMS tidak bertanggung jawab.

Membangun suatu system Pengambilan keputusan dalam penanganan Huru Hara membutuhkan perhatian dan keberlanjutan pemeliharaan system , hal ini terkait dengan potensi kerugian harta, benda dan nyawa manusia yang mungkin timbul apabila terjadi huru hara , otoritas keamanan dalam hal ini dimotori oleh Polri bersama sama pemangku kepentingan olahraga, kesehatan , ketertiban dan pelayanan umum lainnya perlu duduk bersama untuk kemudian merumuskan dan membangun suatu system yang senantiasa update, adaptative dan Flexibility, mudah digunakan, Efective ,Humans control, ease of construction, evolutionary usage,dan dapat digunakan oleh manager( pimpinan) dari berbagai level.
Selama ini yang terjadi adalah ketika pertandigan digelar,pihak penyelenggara , sponsor maupun asosiasi penonton cenderung berjalan sendiri –sendiri, demikian hal dengan Polri selaku pengampu tanggung jawab keamanan , baik diminta ( dengan penerbitan ijin ) maupun tanpa diminta Polisi senantiasa akan menjadi bulan-bulanan caci maki akibat kerusuhan mapun tindak kejahatan lainnya sepanjang pertandingan berlangsung maupun pasca pertandingan usai, semula dimulai di lapangan hijau dapat berujung pada penjarahan harta benda milik masyarakat, termasuk tindakan pidana lain seperti penganiayaan antar supporter, supporter kepada masyarakat maupun kepada petugas Polri, kadang-kadang pimpinan Polri hanya bersandar kepada jumlah kekuatan massif, peralatan huru hara yang mentereng, agresifitas dan reaksi terhadap penonton, potensi dan gaya kepemimpinan pimpinan Polri kerap berbeda dalam menyikapi kebijakan –kebijakan strategis terkait strategi penanganan maupun tataran taktis bagaimana memecah konsentrasi massa, menggiring massa, mengalihkan arus lalu lintas termasuk inisiatif penggunaan Water Canon, mendatangkan Ambulance dan Mobil Derek.
System Penunjang Keputusan diharapkan mampu meminimalkan kerugian yang timbul pasca pertandingan Sepak Bola berlangsung, adanya masukkan berupa keputusan keputusan strategis yang diberikan System Penunjang Keputusan kepada siapapun pimpinan otoritas pemangku keamanan, istilah ganti pimpinan adalah ganti koki dengan selera masakan dan racikan berbeda dapat disiasati dengan adanya keputusan strategis oleh DSS sebagai gambaran menetapkan kebijakan lebih baik.
3.ARSITEKTUR SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Sebagai suatu kombinasi antara software, hardware, teknologi dan pengelolaan keahlian ( Knowledge ) pemegang otoritas , Sistem Penunjang Keputusan berangkat dari tahapan :Pertama; Perumusan dan penetapan tujuan apa yang ingin dicapai atau manfaat apa yang ingin diperoleh. Kemudian didasari oleh tujuan dan manfaat yang ingin diraih, inisiator Sistem ( Polri ) harus melanjutkan ke langkah kedua : dengan menentukan seberapa banyak jumlah sumber daya manusia, teknologi dan biaya yang mampu mendukung pengadaan software dan hardware termasuk kelangsungan perawatan system.
Pemilihan teknologi terhadap software maupun hardware sangat menentukan keberhasilan suatu system dibuat sekaligus kemanfaatan yang akan diperoleh.Sebagai organisasi Pemerintah , Polri memiliki alamat domain polri.go.id sehingga teknologi yang nantinya digunakan harus merupakan teknologi dengan tampilan user friendly ( mudah pakai), dapat diakses darimana saja, data mudah diperbaharui, mampu menampilkan simulasi situasi berdasar perkembangan dinamika pertandingan secara real time dan sewaktu waktu.
Wujud dashboard tampilan visual dapat menggunakan ASP,PHP,JSP,Coldgushion, atau CGI sebagai basis pemograman server, didukung MySQL, Oracle, Sql server atau Postgrace untuk mengolah database.Kembali tergantung Budget dan skill operator yang dimiliki Polri , apakah menggunakan yang free open source atau menggunakan License Software.
Langkah ketiga adalah membangun Database Management System ( DBMS) yaitu suatu pengaturan terhadap, pengumpulan, pemilihan, pengelompokkan dan pengelolaan Data menjadi database lebih lanjut. Dalam pembuatan Sistem penunjang Keputusan ini diperlukan banyak sumber data baik internal Polri, maupun eksternal Polri termasuk dengan kemungkinan untuk diitegrasikan terhadap beberap system sejenis yang langsung berkaitan dengan pengamanan dan pelayanan masyarakat (Pusiknas, RTMC, INAFIS,DVI,CMIS, E-KTP, dll).

Data Warehouse untuk system Pengambilan keputusan Penanganan Huru hara pasca Pertandingan Sepak bola akan merekam ; Jadwal pertandingan, Jumlah penonton, Lokasi huru hara,kerugian dan korban,untuk nantinya kumpulan Data yang ada akan dikelola melalui pengelompokan kedalam Fact Table / Tabel Fakta sebagai tabel utama /mayor sebagai inti dari skema bintang , dan kedua, dalam Tabel Dimensi / Dimention Table sebagai tabel minor berisikan data deskriptif yang mencerminkan suatu baris dalam tabel Fakta.
Sebagai contoh adalah : Tabel Fakta Huru hara berisikan kunci : jadwal pertandingan,penonton . lokasi huru hara,kerugian sedangkan Tabel dimensi untuk Key; Kerugian adalah : Jumlah korban luka-luka baik penonton , aparat atau ,asyarakat lain, jumlah korban meninggal, kerugian material, kendaraan yang dirusak, dan data fasilitas umum yang hancur akibat ulah penonton.

Sebagai kelanjutan setelah menyusun Manajemen data Huru hara adalah dengan melanjutkan pembuatan Model base and Management berupa Model Statistik, Finasial, maupun Model Optimsi termasuk didalamnnya adalah Simulasi situasi huru hara dengan manipulasi beberapa data yang dimiliki. Dilanjutkan dengan menyiapkan Knowledge Management perpaduan pengalaman dan pengetahuan user terkini tentang masalah Huru hara ditambah rekam data terkait penanganan Huru hara baik yang gemilang ,aupn gagal dimasa lalu.

4.SKENARIO SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PENANGANAN HURU HARA PASCA PERTANDINGAN SEPAK BOLA.

Skenario yang terdapat pada gambar 5 dapat menjelaskan bahwa Sistem Pengambilan Keputusan Penanggulangan Huru hara Pasca pertandingan Sepakbola dapat bekerja dengan optimal dengan tahapan sebagi berikut :
1. Sistem Pengambilan Keputusan mula mula mendapat informasi yang bersumber dari Laporan Intelijen, maupun hasil pengamatan terhadap segenap gejala yang terkait dengan aktifitas pertandingan Sepak Bola di suatu lokasi, Laporan Informasi ini berupa “ WARNING “ bahwa di lapangan bola , atau sekitar lokasi pertandingan ( Luar Stadion ) penonton dan atau pemain kedua kesebelasan telah melakukan suatu perbuatan ( pemukulan, perkelahian, pembakaran ban, mencoba mendorong masuk atau kegiatan lain sejenis yang dapat menggangu keamanan selama pertandingan maupun sesudah pertandingan.
2. Laporan Informasi Intelijen yang masuk kemudian oleh Sistem Pengambilan Keputusan akan dibandingkan dengan data sejenis yang ada dalam database terkait Histori Huru hara yang pernah terjadi, eskalasi huru hara, keterlibatan berbagai pihak, Jumlah kekuatan Polri yang pernah diturunkan, cara bertindak yang dilakukan termasuk kalkulasi data jumlah korban jiwa, luka-luka,kerugian material ,ganguan terhadap lalu lintas serta perusakkan fasilitas umum , dalam hal inisistem akan memberikan prediksi dari perbandingan Informasi Intelijen yang masuk dengan kejadian serupa yang pernah terjadi di lokasi , penonton, waktu , kekuatan dan cara bertindak petugas yang sama sebelumnnya. Adapun saran –saran yang dapat disampaikan oleh Sistem Pengambilan Keputusan nantinya akan berupa prediksi terhadap pertanyaan sebagai berikut:
a. Berapa banyak jumlah personil Polri yang ideal untuk diturunkan menghadapi gelombang huru hara?
b. Apakah perlu melakukan penambahan personil Polri?
c. Apabila perlu penambahan personil Polri kemana dan kapan tambahan backup kekuatan tersebut harus diturunkan?
d. Berapa banyak akan jatuh korban di pihak penonton , petugas maupun masyarakat ?
e. Bagaimana cara mengantisipasi huru hara yang terjadi secara legal, proporsional dan professional agar huru hara tidak meluas dan makin parah?
f. Apakah prosedur penanganan Huru hara yang paling efektif ?
g. Apakah perlu meminta bantuan otoritas setempat terkait pelayanan public yang mungkin terganggu seperti Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit dan Ambulance, petugas PLN untuk memperbaiki atau memadamkan arus listrik?
h. Bagaimana bila huru hara tersebut menjalar ke beberapa lokasi sehingga arus lalu lintas terganggu , kemana Polantas lewat RTMC/ NTMC/ TMC Polda akan mengalihkan atau melakukan rekayasa arus lalin ?
i. Dimanakah huru hara akan terjadi paling parah ?
j. Berapakah jumlah kendaraan angkut ( Bus atau truk ) yang dibutuhkan untuk mengurai massa atau mengangkut massa agar tidak terkonsentrasi pasca kerusuhan?
k. Dimanakah jalur utama , alternative maupun cadangan yang dapat digunakan sebagai jalur escape pemain, official, termasuk dalam keadaan darurat bagi angkutan korban ke rumas sakit terdekat.
3. System pengambilan keputusan mulai memilih data terkait jumlah penonton di dalam dan diluar lapangan dengan mengambil database penjualan tiket serta histori penjualan tiket dan penonton non tiket untuk laga yang sama dari kedua belah kesebelasan, bila diketahui terdapat jumlah penonton yang ada di database penjualan tiket panitia selanjutnya dapat dikatakan jumlah penonton laga kedua kesebelasan disebut dengan satuan T = jumlah penonton.
4. Setelah mendapat informasi intelijen serta memeberikan saran berupa suatu prediksi terkait eskalasi huru hara yang terjadi. System Pengambilan Keputusan akan mulai membandingkan jumlah penonton yang berhasil didata lewat mekanisme penjualan jumlah karcis serta penghitungan cepat jumlah penonton yang tidak berkarcis dengan rasio Petugas Polri dan penonton yang paling ideal , bila besaran rasio Police Employee Rate ( PER ) menurut standar PBB adalah 1 polisi melayani 300 jiwa ( dalam kondisi tertib ) maka untuk situasi Huru hara jemlah Polisi yang harus dilibatkan semakinmeningkat dibandingkan jumlah massa yang harus dilayani. PER ( tertib ) 1: 300 , maka PER (huru hara ) 1:150. Untuk selanjutnya nilai rasio Petugas dan masyarakat dengan satuan P= perbandingan Polri : Penonton.
5. Ketika Jumlah penonton dalam suatu laga sepak bola diketahui ( T ) dan rasio jumlah Polisi dengan Jumlah masyarakat yang dilayani dalam kondisi huru hara adalah ( P ) selanjutnya dapat dihitung jumlah personil Polri yang harus sudah berada di lokasi untuk penanganan Huru hara agar peristiwa dapat dilokalisir dan dipadamkan, sehingga Jumlah Total Polisi yang harus diterjunkan (JTP) adalah
Rumus 1 : JTP = T/ P ( Jumlah Total Polisi yang harus ada adalah hasil dari Jumlah penonton dibagi Rasio perbandingan polisi saat Huru hara.)
6. Untuk menetukan apakah Jumlah polisi yang ada di lokasi sudah ideal atau tidak ( perlu atau tidak perlu penambahan Back up kekuatan Polri dari Polda / Polres sekitar ) dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Real Polisi di lokasi ( JRP) dengan nilai JTP ,
Rumus 2.
Bila nilai JTP>JRP =perlu penambahan petugas sebanyak (JRP-JTP).
Bila nilai JTPJTP Cukup Tidak perlu menambah petugas
JRP= JTP Cukup tidak perlu menambah petugas
JRP < JTP Kurang Perlu menambah petugas

5.KESIMPULAN
Berangkat dari hiruk pikuk wajah persepakbolaan Indonesia , peran polri selaku pemangku keamanan sesuai amanat Undang Undang No. 2 tahun 2002 , menegaskan bahwa Polri harus lebih proaktif memanfaatkan teknologi yang berkembang semakin pesat, salah satu pemanfaatn teknologi Informasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Polri adalah dengan pembuatan System Pengambilan Keputusan Penanganan Huru hara Pasca Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.
Pemanfaatan system ini dapat memberikan nilai tambah terhadap akuntabilitas Politik, Administrasi, Finasial Polri karena setiap pengambilan keputusan tidak terlepas dari upaya-upaya ilmiah dan memiliki dasar analisa yang kuat, bagaimanapun dan berapa kalipun terjadi perubahan kebijakan pimpinan terkait mutasi dan pergantian jabatan , selama system mendapat input data yang terbaru, lengkap, serta berkesinambungan dan adanya pemeliharaaan dan peningkatan operator . maka system ini akan selalu memberikan kemanfaatan terhadap proses pengambilan keputusan secara lebih baik dan matang.

REFERENSI.
1. Indrajani,S.Kom.,MM, Bedah Kilat 1 Jam Pengantar dan Sistem Basis Data,PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia,Jakarta 2011.
2. Turban,E.,Aronson,J.E.&Liang,T.P.(2005) Decision Support System and Intelligent System,7th,Pearson education,Inc,New Jersey,USA.
3. Ramon Spaaij,The Prevention Of Footbal Hooliganism:A Transnational perspective,Amsterdam School for Social Science Research, University of Amsterdam.
4. Police Service of Notrhern Ireland,Policing of Footbal Matches/ Sporting Events,2007.

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD
TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

Tugas utama Polri selaku Civilian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polri dituntut sedemikian rupa memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang diwajibkan oleh profesi mereka serta para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang dimana saja dan kapan saja
Bahwa tugas Polisi secara universal selaku Civilian Police di daerah bergejolak membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda secara metode teknis maupun strategi, menghadapi Pluralisme masyarakat Indonesia yang sangat heterogen serta rentan terhadap terjadinya konflik vertikal dan Horizontal membutuhkan suatu daya cipta, rasa dan Karsa yang berasaskan konsep Think Global and Act Local
Apa kemenangan yang paling mutlak ?…. adalah menang perang tanpa harus berperang ( TzunTzu , The Art Of War ), secara universal Polisi termasuk Polri tidak akan pernah terlibat Perang Konvesional kecuali terlebih dahulu sempat dideklarasikan sebagai Combatan menurut Konvensi Genewa . Polisi bukanlah pasukan tempur, kecuali dideklarasikan sebagai bagian dari militer. Penyebutan Polisi bukanlah pasukan tempur mengandung maksud bahwa operasi Kepolisian bukanlah operasi militer. Dalam konteks ini pembatasan model pendekatan polisi dan militer jelas berbeda, sekalipun diwilayah konflik bersenjata yang sama sehingga Polri bekerja tidak menjadi bagian militer.
Bagaimana dengan Pemolisian di NAD sebagai strategi dan falsafah Polri kekinian . ? Saat ini aceh memasuki suatu tahapan baru , setelah konflik melelahkan yang berlansung secara putus sambung selama lebih dari 30 tahun, adalah dengan melakukan perubahan pola Antagonis menjadi Pola peran Protagonis sebagai pembimbing, dan menjadi mitra yang didasari pemahaman bahwa Polri tidak akan mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dibutuhkan kerja sama dalam kesejajaran antara petugas Polri dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah social, tentunya dengan memperhatikan kekhasan dan nilai- nilai moral setempat.

Identifikasi terhadap kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata di NAD :
Profesionalisme Aparat TNI- Polri dalam penyelesaian konflik Aceh.
Tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat TNI –Polri merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).yang menimbulkan luka traumatis masyarakat dan menyuburkan dukungan bagi kelompok GAM , padahal penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Bentuk tindakan kekuatan berlebihan yang ditampilkan oleh Aparat TNI – Polri diwujudkan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti setelah terjadi serangan oleh kelompok GAM terhadap iring-iringan kendaraan maupun Patroli serta Kawasan Kantor dan Asrama serta fasilitas milik umum maupun pemerintah yang sering kali memicu terjadinya kekerasan berlebihan terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian baik berupa pemukulan , penghinaan dan terjadinya penembakan membabi-buta sebagai pelampiasan rasa kesal ataupun kemarahan Aparat saat diserang tak seorang masyarakatpun yang datang untuk menginformasikan rencana serangan. Selain itu juga ditemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain.
Tindakan kekerasan yang ditampilkan diatas memiliki hubungan dengan tingkat Profesionalisme personel yang ditugaskan didaerah konflik, kata profesionalisme yang menunjuk kepada kadar keahlian atau kemampuan setiap personel untuk melakukan dan bertindak secara benar menurut tugas dan tanggung jawab yang dimiliki .
Profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang benar dan tepat porsi serta materi , adanya dukungan terhadap perangkat lunak dan keras yang logis dan masuk akal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs Usman Kasminto saat menyusun Buku Tantangan Polri mengamankan Aceh ( 2003 ) menyebutkan bahwa Polri sebagai organisasi belum mampu menentukan standart kualifikasi kemampuan dan latihan yang harus dijalani setiap personil Polri yang melaksanakan tour of duty ke Aceh , Rekruitment ? juga perlu ditanyakan sudah tepat atau hanya sekedar melaksanakan perintah Mabes Polri?

Peran pers dan persepsi masyarakat .
Simpati masyarakat kearah GAM hal ini didukung oleh keahlian mereka dalam melancarkan PUS (Perang Urat Syaraf ) dan Public Opini setting , berupa tindakan intimidasi dan kontra opini melalui media massa Koran setempat sehingga fakta dilapangan sering kali menyimpang, GAM memahami kekuatan yang dimiliki Media Massa untuk mengontrol dan mencari dukungan rakyat, untuk berbalik membenci Pemerintah dan semua aparat Pemerintahan melalui media setting dengan menekan dan mengancam wartawan untuk dihabisi keluarganya apabila tidak memuat berita seperti yang GAM inginkan sedangkan keberadaan satgas Penerangan yang dikirim dari Mabes Polri , tidak lebih sekedar tukang foto tanpa kemampuan menulis konter opini melalui pemuatan berita di media massa.
Pola pendekatan yang berempati terhadap kebutuhan dasar Manusia
Tugas dan Kewajiban Polisi dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat merupakan entry point untuk mencapai keberhasilan keamanan , Polisi yang memahami kedudukannya ini ibarat seorang salesman yang menawarkan produk berupa KEAMANAN kepada market yakni masyarakat . Wajib dipahami keamanan ( safety, security, surety ,peace ) merupakan barang langka ditengah situasi keamanan yang serba sulit, merujuk kepada Minimanual Urban Guerilla oleh Carlos Marighella
“The role of the urban guerrilla, in order to win the support of the population, is to continue fighting, keeping in mind the interests of the people and heightening the disastrous situation within which the government must act. These are the conditions, harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.”

Taktik gerilya ? apa korelasinya dengan tugas Polisi ? , bahwa organisasi ( GAM ) tidak pernah melihat atau mau tahu dengan kedudukan Polri sebagai , Non-Combatan, Penegak Hukum dan bukan pasukan tempur, sekali dikategorikan “Aparat” ( TNI ,POLRI, Pegawai pemda, guru dan semua pegawai yang mendapat gaji dari NKRI ) adalah musuh, justru keberadaan sebagai anggota Polri merupakan primary target yang harus dihancurkan (culik kemudian dibunuh ) untuk menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat, serta menciutkan nyali dan memancing amarah petugas yang lain agar semakin bertindak represif.
Situasi kemanan yang dihadapi Polri saat itu, merupakan wujud terjadinya ketegangan dan konflik vertikal bersenjata dalam negeri antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda secara frontal berjuang dengan menggunakan senjata
Pengalaman perorangan,sebagai penentu pola Komunikasi & pendekatan terhadap masyarakat.
Frekuensi penugasan yang telah dijalani oleh rekan-rekan di Brimob dalam penugasan Operasi Pemulihan Keamanan berbagai wilayah konflik di Indonesia telah membangun kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang rawan. Rekan rekan kami di Brimob menyadari resiko tugas di daerah Konflik, bahwa kecerobohan dan tindakan arogansi justru akan memberikan pengaruh yang kontraproduktif terhadap keberhasilan tugas dalam rangka memberikan back-up satuan kewilayahan agar dapat melaksanakan kegiatan kepolisian secara optimal.yang menarik beberapa rekan personil Brimob yang kami kenal, menyunting gadis dari daerah Konflik untuk dijadikan Bhayangkari, sehingga sedikit banyak memberikan penilaian positif dan membuka pikiran masyarakat bahwa kedatangan mereka ke daerah- daerah tersebut justru untuk menjalin silaturahmi.Kesadaran yang harus terus menerus ditumbuhkan kepada personil Brimob bahwa tugas utama mereka untuk melindungi keamanan dan keselamatan Rakyat, dihidupkan dengan memberikan perintahtugas yang mengedepankan paradigma “ Apa yang terbaik bagi Rakyat adalah yang terbaik bagi Polri”
Upaya –upaya simpatik yang mengedepankan penghormatan terhadap budaya lokal setempat dalam merebut dan memenangkan hati rakyat sehingga dapat membatasi, menutup dan memutus dukungan rakyat terhadap GAM dilakukan dengan kegiatan counter Opini, developing good Public opinion, pelayanan masyarakat dan pendekatan Agama yang dilakukan di tiap- tiap pos keamanan yang kami miliki di beberapa Gampong dan setiap melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum maupun Operasi Pemulihan Keamanan.
Suatu pengalaman yang menarik adalah ketika rekan di Brimob menyapaikan bahwa” menjadi Dukun juga bisa Memenangkan Perang” bahwa pernah dalam suatu operasi Pemulihan Keamanan seorang anggota Brimob dgn inisial Bripda Y, karena kebetulan memiliki kemampuan pengobatan supranatural, berinisiatif membuka praktek pengobatan tradisional disekitar Pos Brimob di Gampong B di pedalaman Aceh.
Tanggapan awalnya masih biasa biasa saja, hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar Pos Gambong B yang mau datang untuk berobat, namun setelah sekian lama kunjungan masyarakat makin padat lagi, sehingga pengobatan yang biasanya dilakukan 2 kali seminggupun atas permintaan masyarakat dilaksanakan hampir sepanjang minggu .
Menurut penuturan rekan kami, berdasarkan informasi seorang pasien yang datang berobat, pihak GAM wilayah **** yang dipimpin oleh sdr. TGK Nyak XXX pernah melarang masyarakat untuk berobat ke tempat mereka, setiap orang yang datang ke tempat kami akan dicap CUAK dan diancam akan dibunuh.
Berkah bulan puasa datang kepada mereka , seseorang warga desa datang ketempat Brimob untuk berobat, namun tanpa diduga secara sembunyi sembunyi menyampaikan melalui secarik kertas bahwa pada sore hari nanti apabila akan hujan, seorang anggota GAM dari wilayah Gampong S akan melarikan diri dengan menumpang ojek, rencana pelarian akan dilaksanakan saat hujan, dengan harapan bahwa personil Brimob yang sering mengadakan sweeping kendaraan tidak akan memeriksa dirinya, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan beberapa anggota untuk melaksanakan penyergapan, dan Alhamdulilah informasi yang diperoleh dari pasien yang datang ke Pos brimob membuahkan hasil. Pada saat diinterograsi, awalnya tersangka tetap mengelak mengakui dirinya sebagai anggota aktif GAM yang diduga menyimpan 3 pucuk senpi jenis AK 47, sampai akhirnya pimpinan berinisiatif mengundang keluarga tersangka melalui perantara Geuchik Gampong M untuk mendatangkan orang tua dan kakak perempuannya.Upaya pendekatan dengan mendatangkan keluarga tersangka guna menyentuh hatinya awalnya semula gagal, karena masyarakat di daerah Gampong M, sangat trauma terhadap perilaku aparat TNI/Polri yang dulu pernah bertugas disitu, selain adanya intimidasi dari pihak GAM sendiri terhadap keluarga tersangka.
Berpacu dengan upaya opini setting yang dilakukan oleh GAM , pimpinan Brimob akhirnya meminta Bripda Y untuk berbicara langsung dengan keluarga tersangka, setelah keluarga tersangka mengetahui bahwa anaknya ditahan di pos Brimob serta diawasai langsung oleh Bripda Y yang selama ini dikenal sebagai seorang yang sering membantu melalui metode pengobatan tadisional masyarakat setempat, akhirnya keluarga tersangka mau datang dan menjeguk anaknya di Pos Brimob.
Setelah keluarga tersangka datang , maka pimpinan Brimob di pos menyampaikan bahwa putra mereka ditangkap karena terlibat GAM, dan disarankan untuk menunjukkan lokasi penimbunan senjata yang disimpan, pihak keluarga menyanggupi dan memahami apalagi setelah adanya jaminan keselamatan atas putranya.
Akhirnya berakhir sudah petualangan T alias Tengku M setelah semua senjata yang selama ini dipakai untuk menyerang dan meneror penduduk guna menarik pajak ditemukan di areal perkebunan Kelapa Gampong M, sebanyak 3 pucuk senpi ( 2 pucuk AK- 47, dan 1 pucuk M-16 , berikut sejumlah peluru ) sebagai barang bukti, tanpa perlu susah payah melakukan kontak senjata, tanpa perlu adanya pertumpahan darah dan tanpa mengeluarkan sebutir peluru. selanjutnya tersangka T kami serahkan kepada pihak Polsek M untuk dibina sebagai contoh anggota GAM yang telah menyerah secara sadar .
Da’i Brimob
Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai Daerah Serambi Makkah , menjadikan suasana kehidupan keagamaan secara Islam sangatlah kental,ini dipahami sebagai faktor yang dapat menguntungkan operasi pemulihan Keamanan, upaya penugasan Satgas Da’I Kamtibmas oleh Mabes Polri ,secara kasat mata dirasakan belum optimal, seperti diketahui sebagian personil Da’I Kamtibmas yang seharusnya berkunjung ke Meunasah, Pesantren, Masjid, pada faktanya hanya dikumpulkan di aula Polres, demi alasan keamanan dan keselamatan personil yang bersangkutan. ( sebagian anggota Da’I Kamtibmas yang ditugaskan merupakan korban dari penunjukan surat perintah saja, tanpa pelatihan yang cukup mengenai esensi Agama Islam serta kearifan budaya lokal Aceh ) , sehingga motivasi untuk bertugas demikian rendah serta bertugas tanpa dilengkapi alat beladiri yangmemadai.
Melihat kondisi tersebut, kepada setiap pos Brimob dalam jajaran untuk menggalakkan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Yasin secara bersama masyarakat lingkungan sekitar Pos setiap malam jumat, serta apabila memungkinkan melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid di sekitar Pos. Rupanya perintah tersebut ditanggapi secara positif, bahwa dalam jajaran personil Brimob ternyata memiliki banyak potensi “ Da’I Dadakan “ yang sering didaulat untuk memberikan ceramah serta mengajarkan baca tulis Quran kepada anak- anak di beberapa Meunasah yang ada di dekat Pos Brimob.
Tanggapan-tanggapan positif mulai tumbuh dengan ditandai masyarakat berani datang, sekedar ngobrol dengan anggota jaga di Pos, membantu membersihkan Pos, dan yang terpenting adalah informasi tentang dukungan dan kekuatan logistic yang selama ini diperoleh GAM dari warga masyarakat mulai berkurang, dan mereka ( GAM ) kini hanya memperoleh dukungan bersumber dari saudara / kerabat dekatnya saja.
Patroli simpatik
Selain melaksanakan penggiringan, pemutusan dan penangkapan terhadap target operasi yang berhasil diidentifikasi, metode Patroli simpatik dengan berjalan kaki maupun menggunakan ranmor dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Brimob selalu ada dan siap tugas, memberikan efek deterrent kepada GAM agar mobilitas diantara warga semakin terbatas .
Sering saat kami melaksanakan Patroli keluar masuk Kampung , warga masyarakat menanyakan identitas kami apakah berasal dari Pos Brimob di Gampong B, atau apakah kami rekan dari Bripda Y, sungguh suatu keuntungan bagi kami bahwa nama Bripda Y cukup dikenal sebagi seorang dukun yang cukup ampuh mengobati penyakit, manfaat lain yang dirasakan adalah selama 6 ( enam ) bulan bertugas, belum pernah sekalipun rombongan patroli jalan kaki, Kendaraan, Markas dan kegiatan kami diserang oleh GAM ,namun perolehan pucuk senjata milik GAM sebagai bukti eksistensi, juga tidak mengecewakan : 8 (delapan) pucuk senpi ( 1 pck M16, 6 pck AK-47, 1 pck pistol FN ) dan beberapa lembar dokumen serta perlengkapan logistik, diperoleh dari hasil penyergapan di beberapa lokasi.
Penutup
Guna mewujudkan sosok Polri selaku Polisi yang professional perlu adaya perubah kultur kerja organisasi Polri yang selama ini pendekatan dan totalitas pengabdian Bhayangkara lebih mendekati citra diri Militeristik dibandingkan citra diri polisi yang berwatak sipil. Citra diri militeristik ini yang selanjutnya termanifestasi pada sikap pelayanan yang kaku-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis.Padahal dalam pelaksanaan tugas Polri sangat berbeda dengan militer, petugas Polri memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menerapkan diskresi Kepolisia,dengan demikian penanaman jati diri militeristik bersifat kontradiktif dengan konstruksi sosiologi empirik dari fungsi-fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat civillian dalam melayani melindungi masyarakat.

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

ANALISA SWOT TERHADAP KEGAGALAN STRATEGI PENGAMANAN POLRI DALAM PERISTIWA RUSUH TEMANGGUNG

PENDAHULUAN
Latar belakang
Polri sesuai dengan tugas pokoknya yang diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia , memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan,Pengawalan dan Patroli. Disamping tugas pokoknya, Polri dalam rangka mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan Supremasi Hukum terhadap berbagai kekerasan dan kerusuhan massa yang dirasakan sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, maka Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan berbagai upaya cepat dan tepat untuk mengantisipasi dan menanggulangi munculnya kekerasan dan kerusuhan massa di Indonesia.
Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas “. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum ini oleh pemerintah Indonesia telah diatur secara rinci untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai harapan dan aspirasi terhadap negara .
Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum , yang berbunyi : “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara “. Undang-undang tersebut mengkatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Polri memiliki payung hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berkenaan dengan unjuk rasa. Penegakkan Hukum terhadap pelaku kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi pada saat penyampaian pendapat di muka umum mengandung pengertian setiap tindakan Polri yang harus dilakukan untuk menjamin tercipta suasana kondusif , adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam mewujudkan situasi dan kondisi seperti yang dimaksud tadi, Polri memberikan suatu pedoman berupa Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara
Adalah suatu kekhawatiran manakala dalam penyelengaraan pelayanan, Kepolisian berpedoman kepada landasan operasional lawas, tertinggal, atau bertentangan dengan kebijakan organisasi dan peraturan perundang undangan lainnya. Kebutuhan aktualisasi setiap perkap maupun produk hukum harus segera dilakukan, karena Polri pada hakekatnya adalah melindungi dan melayani masyarakat justru dengan cara membatasi dan mengusik masyarakat sehingga kesalahan prosedur tidak dapat ditolerir
Permasalahan
Bagaimana analisa SWOT terhadap konsep pengamanan sidang di PN Temanggung yang berakhir dengan kerusuhan.
PEMBAHASAN
Kronologi Kasus Kerusuhan Temanggung
Masyarakat Temanggung dikenal sebagai masyarakat yang religius, santun dan bersahabat, Namun dengan adanya sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, membuat situasi dan kondisi menjadi kurang kondusif serta menjadikan suasana di kota Temanggung menjadi panas dengan adanya aksi unjuk rasa dari massa, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Temanggung membutuhkan back-up perkuatan pasukan Brimob untuk membantu pengamanan jalannya persidangan.
Pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, anggota Sat Brimob Polda jateng yang berjumlah 149 personil dipimpin Kompol Saeran melaksanakan pengamanan sidang kasus penistaan agama di PN Temanggung
Selasa, 8 Peb 2011 pukul 05.30 wib ,Tim jibom dan wanteror dipimpin oleh AKP Bayu, Sik berangkat menuju Polres Temanggung dan PN Temanggung, pukul 06.00 wib, Apel pagi di Mapolres Temanggung dilanjutkan dengan ploting pasukan, 1 SST di PN Temanggung, 1 SST dan mobil Barrier di Mapolres, 1 SST dan 1 unit water cannon di Pos lantas Polres, 09.00 wib Datang massa dari berbagai elemen masyarakat berjumlah kurang lebih 1000 orang yang akan melaksanakan unjuk rasa tiba di PN Temanggung, 10.00 wib, Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa sdr. ANTONIUS RICHMOND BAWENGAN di PN Temanggung dimulai, 10.15 wib, Sidang kasus penistaan agama ditunda dikarenakan pengunjung sidang membuat kerusuhan di PN Temanggung.
Pukul 10.30 wib, Sidang dibuka kembali dan memutuskan vonis hakim 5 tahun penjara kepada terdakwa, dengan hasil vonis tersebut para pengunjung sidang tidak mau menerima dan melakukan kerusuhan di pengadilan, 11.00 wib,Terpidana kasus penistaan agama dievakuasi menggunakan rantis baracuda menuju Sat Brimob Polda Jateng, Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Brimob atas perintah Wakapolres Temanggung pada saat terjadi keributan, dengan melakukan himbauan, pelemparan gas air mata dan pendorongan terhadap massa unjuk rasa yang melempari petugas Kepolisian dan melakukan pembakaran terhadap mobil truck milik Sabhara Polda Jateng, sehingga massa tercerai berai. Kemudian situasi dan kondisi di PN Temanggung dapat dikendalikan kembali.
Polres Temanggung pada pukul 11.35 wib, mengajukan penambahan anggota Sat Brimob Polda Jateng untuk melaksanakan penebalan pasukan sebanyak 3 SSK (330 pers) membantu perkuatan pasukan dalam menanggulangi rusuh massa.
Pukul 13.30 wib, anggota Sat Brimob ( penebalan ) tiba di Mapolres Temanggung, kemudian melaksanakan koordinasi dan ploting penempatan pasukan. Pukul 17.00 wib , Unit tindak anti anarkis, tim Jibom dan rantis Baracuda dari Detasemen Gegana, termasuk mobil Barrier dan rantis Water Cannon stand by di Mapolres Temanggung, anggota Brimob melaksanakan pengamanan terhadap Gereja-geraja, kantor pemerintahan dan Rumah Sakit Kristen untuk antisipasi terjadinya pengrusakan, pukul 21.00 s.d 24.00 wib Anggota yang sudah menempati pos, kemudian melaksanakan patroli dengan menggunakan ranmor secara rutin dan bergantian untuk memantau situasi dan melakukan tindakan preventif terjadinya unjuk rasa.
Penebalan pasukan berjumlah 330 personil yang dipimpin Kasat Brimob Polda Jateng Kombes Pol Drs. Mashudi Nrp 67030503, sehingga anggota Sat Brimob Polda Jateng yang melaksanakan tugas pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Temanggung berjumlah 479 Personil
Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasinya. SWOT merupakan akronim dari Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi, Weaknesses (kelemahan ), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi, Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi, Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi ( Sondang Siagian, 2001).
Strenghts (kekuatan yang berisi tentang kemampuan, keunggulan, keterampilan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi.
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
Weaknesses (kelemahan), yaitu memuat tentang keterbatasan, atau kekurangan dalam hal sumber, kemampuan dan keterampilan yang menjadi penghalang kinerja organisasi.
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
Oportunities ( peluang ), berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.
Threats ( ancaman ), faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu organisasi
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

ANALISA SWOT
Setelah mengidentifikasi unsur-unsur dari setiap aspek SWOT di atas, maka penulis akan menguraikan strategi dalam analisis SWOT. Keempat strategi analisis SWOT yaitu :
STRATEGI COMPARATIVE ADVANTAGE
STRENGTH OPPORTUNITY
7. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
8. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
9. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
10. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
11. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
12. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
5. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
6. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
7. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
8. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Comparative Advantage : Strategi ini menekankan pada penggunaan semua potensi kekuatan Polres Temanggung untuk memanfaatkan semua peluang yang telah diidentifikasi bagi upaya penanganan rusuh masa dan tindakan anarkis secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis dengan melaksananakan kegiatan sweeping di jalan masuk dan keluar Temanggung , dan mengoptimalkan peran serta kekuatan saruan kawan untuk aktif mengamankan kompleks perkantoran sekitar lokasi sidang maupun sepanjang jalan menuju ke Alun alun Temanggung.
STRATEGI MOBILIZATION
STRENGTH THREATENS
1. Jumlah kekuatan Brimob sebelum terjadi kerusuhan pasca sidang di PN Temanggung adalah 1 ( satu ) SSK PHH Brimob , 149 personil.
2. Personil PHH Brimob merupakan personil terlatih dalam menangani PHH dengan pengalaman dan penugasan cukup baik.
3. Jumlah Kekuatan Dalmas Polres Temanggung merupakan gabungan kekuatan personil Sabhara Polres dan bantuan perkuatan dari Polsek sejajaran Polres Temanggung.
4. Alsus PHH dan Dalmas mencukupi mulai dari Dalmas awal, lanjutan dan PHH Brimob.
5. Di Polres Temanggung, BKO Brimob dilengkapi dengan rantis Baracuda dan Water Canon
6. Terdapat 1 unit Team Jibom, berikut peralatan dan kendaraan EOD Jibom.
8. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
9. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
10. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
11. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
12. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
13. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
14. Pemberitaan Koran dan televise telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Mobilization : Strategi ini menekankan pada penanggulangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Polres Temanggung dalam penanganan demonstrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Memanfaatkan secara optimal jumlah kekuatan SSK PHH Brimob dan SSK Dalmas , termasuk alsus Dalmas dan Rantis Water Canon, EOD dan Barrier , ditempatkan pada posisi strategis, dengan memperhatikan isu yang diangkat dalam sidang di PN Temanggung merupakan isu sensitive , sehingga perlu sesegera mungkin meminta bantuan ke satuan atas menyiapkan kekuatan Backup PHH dan Dalmas .
Termasuk diantaranya mengundang dan mengajak tokoh –tokoh masyarakat Temamnggung untuk bersama sama menggalang kekuatan dan memberikan pengertian kepada pengunjung sidang agar tidak bertindak anarkhis .
Ketika Citra Polri selaku pelayan dan pelindung masyarakat yang sedang menurun dan terkait gencar pemberintaan di Media massa mengenai sidang penistaan agama di PN Temanggung, Polri ( Kapolres Temanggung ) Perlu bertindak cepat dengan mengadakan penyiaran maupun menggunakan public addres agar masyarakat tetap tenang dan damai.
STRATEGI INVESTMENT / DIVESTMENT
WEAKNESS OPPORTUNITY
10. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
11. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
12. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
13. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
14. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
15. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
16. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
17. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
18. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Lokasi sidang merupakan suatu kompleks Pemda, di pusat kota Temanggung yang saling berdekatan dengan gereja dan relative dekat dengan Mapolres Temanggung.
2. Type perkotaan di temanggung merupakan type segaris , sehingga mobilisasi massa keluar dan masuk kota melewati satu pintu, sehingga mudah diawasi.
3. Laporan informasi menyebutkan mobilisasi massa yang ingin menghadiri sidang akan menggunakan kendaraan umum, truk dan sepeda motor, sehingga blockade dan pencairan massa dapat dilakukan dari jarak jauh pusat kota.
4. Disekitar lokasi terdapat kekuatan kawan yang dapat didayagunakan seperti Satpol PP Pemda Temanggung, Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim Temanggung.

Strategi Investment / Divestment: Pola dari strategi ini adalah memakai kekuatan yang dimiliki oleh Polres Temanggung untuk menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi, yaitu sebagai berikut : karena dislokasi pasukan PHH dan Dalmas diprioritaskan pada daerah yang rawan ( dengan membagi menjadi 3 ploting ) , sehingga perlu diikuti upaya preventif untuk melakukan sweeping terhadap pengunjung sidang yang akan memasuki PN Temanggung dan jauh sebelum masuk kota temanggung melalui Razia lalu lintas diluar kota.
Walaupun Kapolres tidak berada di lokasi sidang , kapolres harus senantiasa memantau perkembangan situasi di lokasi sidang dan beradasarkan penilaian situsi untuk segera meminta bantuan tambahan perkuatan dan backup kekuatan dari PHH dan Dalmas.
STRATEGI DAMAGE CONTROL
WEAKNESS THREATENS
1. Kompi PHH yang digerakkan , adalah merupakan gabungan dari beberapa kompi organik dari Detasemen A Brimob , dengan Kompol Saeran selaku Komandan tugas Gabungan.
2. Kompi Dalmas awal dan lanjutan merupakan gabungan dari organik Sat Sabhara dan anggota unit Sabhara Polsek-polsek dalam jajaran Polres Temanggung.
3. Kapolres selaku Kasatwil pada saat kejadian tidak berada di tempat ( PN Temanggung )
4. Kodal pasukan dan pengendalian Kegiatan di lokasi ( PN temanggung ) didelegasikan kepada Wakapolres Temanggung
5. HT yang digunakan antara pasukan PHH Brimob dengan Polres selaku penanggung jawab wilayah tidak terkoneksi, sehingga harus menggunakan HP untuk mengendalikan pergeseran pasukan.
6. Pengetahuan pengendali ( Kodal ) dalam hal ini Wakapolres Temanggung tentang Standar Operating Procedure dan Pedoman penggunaan Kekuatan PHH Brimob masih kurang, sehingga Pasukan PHH Brimob dalam ikatan SSK dipecah menjadi 3 ( tiga ) titik yaitu di PN Temanggung,Mapolres temanggung dan Pos Lantas temanggung.
7. Upaya penggalangan melalui upaya pencairan dukungan serta penggembosan kekuatan penonton sidang menuju ke PN Temanggung tidak dilakukan secara cepat dan tepat diluar kota Temanggung.
8. Petugas Polri yang melaksanakan pengamanan sidang di PN temanggung tidak melakukan sweeping dan body checking terhadap penonton sidang.
9. Permintaan tambahan pasukan PHH Brimob sangat lambat , setelah terjadi tindakan anarkhis , Kapolres selaku Kasatwil baru memintakan tambahan perkuatan bantuan dari Polda Jateng.
1. Isu SARA terkait penodaan agama merupakan isu sentral dan sensitive.
2. Daerah Temanggung dan sekitarnya ( Wonosobo, Banyumas , Solo dan Kedu ) merupakan basis daerah perlawanan dan bergerak kelompok radikal keagamaan tertentu, beberapa peristiwa penangkapan anggota teroris terjadi di Temanggung dan daerah sekitarnya.
3. Kesenjangan ekonomi antara penduduk Pribumi dan Non Pribumi yang dialihkan dengan bentuk konflik agama Islam dan Nasrani.
4. Jarak back up terdekat untuk Polres Temanggung : sekitar 3-4 jam perjalanan dari Semarang, 2-3 jam perjalanan dari wilayah Banyumas dan Kedu.
5. Tingkat pendidikan dan pola komunikasi sosial masyarakat Temanggung masih sangat sederhana dengan menempatkan pola Patron Client yang sangat kental. Kedudukan tokoh agama dan tokoh masyarakat masih sangat sentral, dibandingkan tokoh formal pemerintahan.
6. Citra Pemerintahan dan Polri khususnya sedang mengalami kemunduran akibat tekanan ekonomi serta masalah masalah social yang belum tuntas terselesaikan.
7. Pemberitaan Koran dan televisi telah membangkitkan sentiment dengan bobot keagamaan, di wilayah Temanggung dan sekitarnya.

Strategi Damage Control : Strategi ini menekankan pada memperkecil kelemahan yang ada pada satuan Polres Temanggung dan menghindari ancaman yang telah diidentifikasi dalam penanganan demonstrasi guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar (mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan) yaitu sebagai berikut : Anggota pasukan dalmas Polres Temanggung yang mempunyai temperamen tinggi (cepat emosi) tidak diikutkan dalam penanganan demonstrasi pada barisan depan agar tidak mudah terjadinya bentrokan dengan para demonstrans.
Menyiapkan jalur evakuasi dan kendaraan pemadam kebaran di lokasi rawan tindak anarkhisme serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada personil Polri yang bersenjata untuk tidak segan segan melakukan tindakan keras terukur sesuai Protap 01/ 2010. Tentang penggunaan kekuatan Polri , sehingga bila dinilai aksi massa yang berlebihan serta mengacam keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarkat dapat dihentikan secara professional, proporsional dan legal.

Berdasarkan uraian analisa SWOT tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa Kapolres Temanggung tidak dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif strategi bagi penanganan demonstrasi yang terjadi secara efektif dan efisien di wilayah Polres Temanggung , terlihat dalam :
1. Gagal menerapkan Strategi Keunggulan Komparatif berupa penerapan sispam kota yang melibatkan seluruh potensi yang ada dan koordinasi, kerja sama serta keberadaan tokoh masyarakat maupun tokoh politik dalam menangani unjuk rasa di Polres Temanggung dengan tidak segera dengan meminta bantuan satuan satuan kawan terdekat untuk memberikan penebalan kekuatan dalam memelihara keamanan dan ketertiban kota Temanggung
2. Gagal menerapkan Strategi mobilization yang menekankan pada dukungan satuan atas serta satuan samping guna menutupi keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan personil dalam menghadapi demonstrasi dengan tidak melakukan upaya untuk meminta bantuan perkuatan dilakukan sangat terlambat. Lebih dari 3-4 jam dari sejak meletus pertama kali.
3. Gagal menerapakan Strategi investment / divestment yang berupa kebijakan Kapolres terhadap dislokasi pasukan dalmas secara cepat dan tepat pada lokasi strategis bagi penanganan para demonstran serta titik-titik konsentrasi massa dengan dengan memecah pasukan PHH dan Dalmas menjadi satuan satuan kecil yang akhirnya kehilangan daya pukul dan daya gentar.
4. Gagal menerapkan Strategi Damage Control. Dengan mengendalikan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak anarkis lebih lebar dan fatal dengan tidak menyiapkan bantuan ambulance, evakuasi dan pemadam kebakaran di lokasi rawan kekerasan.

KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas, maka penulis ( berkesimpulan bahwa : Kapolres Temanggung gagal mengambil keputusan strategis dalam penanganan demonstrasi secara efektif dan efisien karena tidak dapat optimal memanfaatkan strategi comparative advantage (keunggulan komparatif) yaitu penerapan sistem pengamanan kota yang terpadu (melibatkan instansi samping, satuan samping dan satuan atas serta potensi masyarakat yang ada) dan Mobilsasi kekuatan dan ancaman yang ada demi melakukan penghindaraan dan pengurangan kerugian dan korban yang mungkin timbul.
SARAN
1. Penggunaan kekuatan PHH dan Dalmas sebaiknya menggunakan jajaran yang memiliki ikatan komando kuat, terlatih dan memiliki peralatan yang memadai
2. Kodal harus menjadi tanggung jawab pimpinan Satuan wilayah , adapaun pendelegasian tugas tidak menghapus tanggung jawab pimpinan tertinggi.
3. Pemegang kodal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengedalikan pasukan memahami secara taktis dan teknis dilandasi pengetahuan strategis.
4. Memanfaatkan bantuan tokoh masyarakat untuk meredam amuk massa dan anarkhisme.
5. Memiliki data keuatan satuan kawan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas tugas Polri dalam situasi kontijensi.
6. Memiliki jaringan komunikasi utama dan cadangan sebagai sarana penyampaian perintah dan pengendalian.
7. Melakukan upaya –upaya pencegahan secara dini , menafaatkan data intelijen dengan menguatkan konter intelijen, penggalangan masyarakat serta membangun opini public dengan kerja sama media massa.

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI Oleh : Chairuddin Ismail

TANTANGAN POLRI dalam PEMELIHARAAN KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRASI
Oleh : Chairuddin Ismail *)

I. PENDAHULUAN
Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (maintaining law and order), penanggulangan kejahatan (fighting crime) dan perlindungan warga (protecting people) terhadap kejahatan (crime) dan bencana (disaster). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, didalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidak tertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.
Disamping itu, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarnya masyarakat itu sendiri. “Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah; bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum”; demikian tulis Charles Reith di dalam bukunya The Blind Eye of History.(Reith : 1942).
Kebijaksanaan pemeliharaan kamtibmas di negara kita, masih bertumpu pada strategi menangkalan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang telah cukup lama dioperasionalkan. Pola ini dalam realita mampu memelihara stabilitas keamanan dalam waktu yang cukup lama. Namun kitapun ditantang untuk menerima kenyataan bahwa ia begitu rentan (fragile) menghadapi tuntutan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Bangunan stabilitas kamtibmas yang katanya menjadi ujung terdepan stabilitas keamanan itu, menjadi porak poranda dilanda ketidaktertiban. kerusuhan. penjarahan dan pembunuhan massal. peledakan bom dan seterusnya.
Aparat keamanan, khususnya Polri, nampak kedodoran tidak berdaya dan keder. Sebahagian warga masyarakat menjadi cemas, namun sebahagian besar lagi tenggelam di dalam euphoria kebebasan seraya menikmati situasi yang serba kacau. Lantas, bagaimana seharusnya kita bersikap. Bagaimana memelihara kamtibmas pada kondisi seperti ini. Apakah strategi penangkalan dan pencegahan masih relevan, ataukah strategi penindasan (repression) yang perlu dikedepankan. Apakah strategi repressif mampu berhadapan dengan kejenuhan massa terhadap otoritas kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan ini, layak dibahas, dikaji bersama, yang pada akhirnya menggiring kita pada suatu kesepakatan, visi bersama menghadapi masa krisis yang belum nampak ujungnya sekarang ini.
Tulisan ini sebagai pengantar diskusi yang disajikan dihadapan peserta Seminar sehari yang bertemakan “Polri Menatap Perubahan”, yang meliputi perbincangan tentang doktrin, kebijakan dan strategi Binkamtibmas pada masa lalu, persoalan-persoalan krisis yang memberi andil pada instabilitas Kamtibmas; selanjutnya bagaimana format pemeliharaan kamtibmas pada masyarakat demokratis. Dari perbincangan tadi diharapkan diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan terdahulu; sekaligus menjadi masukan bagi kita didalam menatap persoalan bangsa, khususnya dibidang kamtibmas pada masa mendatang.

II. BINKAMTIBMAS DIMASA LALU.
Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi dinamis dan konstruktif untuk mempertahankan eksistensinya dan memelihara keamanan lingkungannya. Potensi yang merupakan proses sosial yang assosiatif ini seyogvanya dibangkitkan dan dimanfaatkan untuk menekan dan mengeliminir proses-proses sosial yang dissosiatif demi terpeliharanya stabilitas kamtibmas, sebagai ujung terdepan stabilitas nasional. Karena itu, Binkamtibmas merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional (national security] yang merupakan conditio sine quanon pembangunan nasional. Binkamtibmas lebih mengupayakan hidup dan berkembangnya peranan dan tanggung jawab masyarakat guna membangun dan meningkatkan daya tangkal, daya tanggap dan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan serta dinamika sosial terutama yang berpengaruh terhadap Kamtibmas.
Pemahaman Kamtibmas lalu disepakati sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safely), dan perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Secara sederhana, Binkamtibmas dipersepsikan sebagai rangkaian kegiatan manajerial dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang favourable bagi lancarnya pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, “how to manage the society” dari kacamata social security approach. Dengan persepsi ini. maka permasalahan Kamtibmas dianggap sebagai bahagian dari permasalahan besar dalam arti realita keanekaragaman masyarakat dan karakteristik serta potensinya yang berbeda-beda didalam melangkahkan pembangunan nasional; sehingga sesungguhnya sarat dengan endapan-endapan akar-akar dan potensi ancaman terhadap stabilitas kamtibmas.
Berangkat dari pemahaman ini, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai faktor-faktor sosio struktural dan faktor korelatif kriminogen (FKK), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Police Hazard (PH). PH ini dapat muncul menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya. Dengan demikian, Binkamtibmas dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala repressif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (FKK), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah PH berkembang menjadi peristiwa (AF), sementara upaya-upaya repressif ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan konsepsi Binkamtibmas seperti ini, kebijaksanaan dan strategi penangkalan dan pencegahan sudah barang tentu akan lebih mengutamakan upaya-upaya yang berskala pre-emtif dan preventif, dengan melibatkan segenap warga masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersama-sama memelihara dinamika sosial yang kondusif bagi ketertiban dan keamanan bersama. Adapun upaya-upaya berskala repressif, akan dilakukan sebagai alternatif terakhir (in the last resort) oleh aparat keamanan, khususnya Kepolisian yang menurut undang-undang memang diberi kewenangan untuk melakukannya.
Di dalam tulisan-tulisan resmi, kebijaksanaan umum di dalam Binkamtibmas diarahkan untuk mampu membangun dan membina daya serta kekuatan tangkal masyarakat sehingga mampu menanggulangi setiap kerawanan dalam bentuk dan wujud apapun. Sedangkan sirategi yang dikembangkan adalah : pertama : mengutamakan upaya-upaya penangkalan dan pencegahan tanpa mengesampingkan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum di dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman gangguan Kamtibmas; kedua : meningkatkan kesadaran warga masyarakat secara terpadu untuk menumbuhkembangkan kepekaan dan daya tanggap terhadap masalah-masalah Kamtibmas dilingkungan masing-masing dalam suatu sistem Kamtibmas swakarsa.
Dengan demikian, Binkamtibmas oleh Polri meliputi upaya-upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang favourable bagi pembangunan nasional melalui :
Pertama : Penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara tetap tegaknya norma-norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD’45, baik melalui upaya-upaya penindakan maupun pencegahan.

Kedua : Perlindungun. Kegiatan dan upaya yang bertujuan memperkecil dan meniadakan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan setiap individu warga masyarakat.
Ketiga : Pengayoman. Kegiatan pemberian jaminan akan adanya kepastian hukum, bebas dari kekhawatiran, adanya rasa aman damai lahir batin didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keempat : Bimbingan. Kegiatan dan upaya untuk mengajak, mendorong, mengarahkan, merencanakan dan menata setiap prilaku warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar dapat dihindarkan kecenderungan yang merugikan derajat kualitas kamtibmas.
Sebagai suatu kebijaksanaan dan strategi, nampaknya konsep ini cukup komprehensif dan integralistik, namun ternyata kita dihadapkan kepada realita yang tak terbantahkan bahwa konsep ini tidak mampu menghadapi perubahan dan persoalan bangsa, ketika tuntutan reformasi total mulai bergulir kencang. Stabilitas kamtibmas, bahkan juga stabilitas nasional yang kita banggakan selama 3 (tiga) dekade ternyata cukup rentan (fragile), ketika rakyat sudah mulai jenuh dimobilisasi dan “dipasung” hak-hak sipilnya.
Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat serta lain-lajn kebebasan yang telah dibuka oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, ternyata justru lebih menambah rumit dan bahkan memperburuk kualitas Kamtibmas. Atas nama kebebasan (liberty) dan persamaan (egalitarian), otonomi massa menggeser otonomi negara; dengan berbagai perilaku yang sangat mengganggu ketertiban umum. Intervensi politik demikian keras dan luas merambah sektor-sektor hukum dan Perpolisian. Dan celakanya, setiap upaya penindakan (law enforcement) yang dilakukan oleh aparat keamanan dan membawa korban senantiasa dituding sebagai Pelanggar HAM. Karena itu, pekerjaan utama Kepolisian didalam membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining order), dan perlindungan warga dari kejahatan dan bahaya (protecting people) menjadi tumpul, tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan drastis di segenap kehidupan masyarakat ini.
Lantas, apa yang keliru terhadap konsepsi Binkamtibmas ini ? Apa yang keliru terhadap bangsa ini ? Bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini.

III. PERMASALAHAN KAMTIBMAS PADA MASA TRANSISI.
Masa transisi dari kekuasaan otoritarian ke kekuasaan yang lebih demokratis, membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap situasi kamtibmas di Indonesia. Lengsernya Presiden Suharto, 21 Mei 1998, ternyata telah membawa perubahan-perubahan besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa fenomena yang dicatat oleh Eep Saifulloh Fatah antara lain : Semakin bertambah panjangnya daftar hak-hak Politik rakyat, semakin meledaknya partisipasi Politik rakyat, percaya diri publik menjadi surplus, melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan; dan bergesernya otonomi negara ke otonomi massa. Fenomena inilah yang secara awarn sering kita sebut sebagai euphoria politik maupun euphoria kebebasan, atas nama demokrasi.
Pada era orde baru hak-hak politik rakyat sangat terbatas, pendek, dan hanya sebatas formalitas belaka. Hak-hak ini hanya muncul menjelang Pemilu, melalui Parpol yang sudah dibatasi. Hak-hak bersuara, berbeda pendapat dengan kekuasaan ditabukan. Hak-hak berserikat digiring pada organisasi yang telah ditunjuk dan direstui oleh kekuasaan. Ketika kebebasan pers terbuka, maka hak-hak politik rakyat semakin bertambah panjang. Hak berdemonstrasi, hak mengajukan protes terhadap kebijakan umum, menjadi lazim, dan seringkali mengganggu Kamtibmas.
Terjadi ledakan partisipasi Politik rakyat, yang semula harus dilakukan hanya pada 3 parpol (PPP, PDI dan GOLKAR), kini menjadi semakin banyak. Lebih seratus Partai Politik di daftarkan menjelang Pemilu 1999, namun yang memenuhi syarat hanya 48 Partai, yang kemudian layak mengikuti PEMILU. Berbagai forum dan gerakan massa secara periodik turun kejalan dengan berbagai atribut seperti Forkot, Fordem, GPI, dll, mengklaim diri mewakili aspirasi rakyat; masih terus berlanjut hingga sekarang ini. Partisipasi seperti ini di suatu sisi memang menjadi ciri masyarkat demokratis. akan tetapi di sisi lain membawa pengaruh terhadap gangguan ketertiban umum, bahkan sering memicu bentrokan & kerusuhan. Setiap partai merasa berhak melakukan arak-arakan keliling kota di atas bus, sepeda motor sambil melambai-lambaikan bendera. mengganggu bahkan mengancam ketentraman warga lain.
Bersamaan dengan itu, percaya diri publik semakin surplus. Kelompok masyarakat atas nama publik ataupun massa cenderung menentang otoritas kekuasaan, yang didalam kehidupan sehari-hari dijalankan oleh Polisi, atau aparat Pemda. Terjadi penjarahan dan penyerobotan tanah pemerintah, pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum, gejala penghakiman oleh massa, merupakan bukti dari gejala ini. Sering terjadi bentrokan antara massa dengan petugas Polisi, kantor-kantor Polisi dibakar hanya karena alasan sepele yang tentunya lebih mempersulit pemeliharaan Kamtibmas.
Fenomena lain adalah melunturnya kredibilitas dan legitimasi kekuasaan. Berbagai tindakan dan perilaku anarkhi didalam masyarakat, konflik horizontal antar penduduk, di Jakarta, Maluku, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya semakin marak, memberi bukti tentang adanya fenomena ini. Kredibilitas kekuasaan meluntur, hukum tidak lagi pada otoritas mengatur pergaulan hidup. Hukum tidak berdaya, dan penegakannya semakin carut marut.
Sementara itu otonomi negara telah tergeser oleh otonomi massa. Semua tindakan yang dilakukan atas nama massa sepertinya harus benar dan legal. Euphoria kebebasan massa semakin menjadi-jadi. Kumpulan orang-orang diluar kota dengan gampangnya memasang barikade di jalan raya dan meminta-minta sumbangan infak untuk pembangunan rnesjid. tanpa merasa risih telah mengganggu dan menghambat perjalanan orang lain. Kelompok orang-orang, bahkan juga anak-anak kecil di kota-kota besar berkumpul ditraffic-light, sekedar ngamen sambil mengharapkan uang dari pemakai jalan. Sebahagian dari mereka malahan melakukan pemerasan dan perampokan secara terang-terangan.
Inilah potret situasi Kamtibmas pasca lengsernya Pak Harto. Bahkan hingga sekarang inipun, ketika Presiden KH. Abdurachman Wahid dan Megawati Sukarno Putri tampil sebagai Presiden yang terpilih secara demokratis, gejala ini belum sepenuhnya mereda. Pertikaian elite Politik, justru mengipas semakin suburnya konflik horizontal, dan rakyat yang tidak berdosa selalu menjadi korban. Permasalahan Kamtibmas menjadi semakin rumit dan komplek. Karena berbagai limbah kegiatan dan proses reformasi politik, ekonomi dan hukum bermuara pada situasi ini.
Permasalahan Kamtibmas bukan lagi sekedar upaya-upaya repressif, preventif belaka, namun menuntut upaya-upaya pre-emptif agar berbagai pihak menyadari dan mau memperkecil akar-akar dan potensi gangguan Kamtibmas; dan tidak malahan menjadikannya sebagai komoditas Politik, atau bargaining power untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
Sementara itu, Polri telah berupaya berbenah diri untuk mewujudkan jati diri Polisi Sipil, semenjak 1 April 1999, setelah dipisahkannya dengan TNI. Akan tetapi upaya ini tidak serta merta akan terwujud, karena berbagai kegiatan dibidang penyidikan terhambat oleh intervensi politik. Berbagai kegiatan dibidang penertiban senantiasa berhadapan dengan otonomi massa. serta kegiatan-kegiatan penindakan yang dilakukannya senantiasa dituding sebagai melanggar HAM. Anggota Polri yang berhadapan dengan kerusuhan mengalami trauma, sama halnya juga pada prajurit TNI. Akibatnya, seringkali terjadi penerapan kekerasan berlebihan, atau bahkan diantara prajurit TNI dan Polri yang saling berhadapan berkelahi untuk hal-hal yang tidak berdasar. Inilah kondisi buruk yang harus ditanggung bersama oleh bangsa ini. Inilah sebahagian ongkos yang harus dipikul akibat penerapan kekuasaan sentralistik otoriter yang mendominasi rakyat dalam waktu yang cukup lama.
Lantas, bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita keluar dari kemelut ini ? Untuk itu pada bagian berikut akan kita diskusikan format pemeliharaan Kamtibmas pada masyarakat demokratis.

IV. PEMELIHARAAN SITUASI KAMTIBMAS PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS
Secara ideal konsepsi binkamtibmas masa lalu. sebenarnya masih relevan dengan tuntutan masyarakat demokrasi. Sumber kekeliruan konsepsi ini dimasa lampau adalah penerapannya yang gemar menggalang kekuatan seraya mengabaikan jaringan (net work). Memobilisasi rakyat laksana massa dan bukan sebagai warga negara. Semua program kamtibmas Swakarsa, Siskamling dan sejenisnya sekedar kerumunan yang sebentar-sebentar bubar, menghilang, dan bukannya barisan yang ajeg. kokoh, berlandaskan preferensi. keinginan dari warga sendiri.
Dalam waktu yang cukup panjang, rakyat dilibatkan dalam simbol-simbol ritual dan upacara yang tidak memiliki kekuatan yang orisinil. Rakyat senantiasa dianggap tidak terdidik, tidak memiliki keinginan-keinginannya sendiri, sehingga semua yang dianggap baik harus digulirkan dari atas oleh sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Terjadilah penyeragaman disemua bidang kehidupan, yang tanpa disadari mencerabut rakyat dari akar-akar budayanya, sehingga program-program tersebut diterima sebagai sesuatu yang asing, tidak berakar dan tidak dirasakan manfaatnya pada kehidupan masyarakat lokalitas.
Karena itu, didalam semangat reformasi yang kini terus bergulir, pemeliharaan Kamtibmas menuntut pula penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian mendasar yang harus dilakukan adalah penyesuaian paradigma perpolisian yakni kedekatan antara Polisi dan warga didalam upaya mencegah, mengurangi akar-akar potensial kejahatan dan ketidaktertiban didalam suatu kampanye program crime prevention secara terpadu. Ini berarti Polisi mengabdi kepada rakyat dan bukan kepada penguasa. Polisi tidak lagi mengandalkan upaya-upaya repressif tetapi lebih persuasif. Tindakan repressif keras hanya dioperasionalkan sebagai alternatif terakhir; jika cara-cara lain tidak lagi mampu memberi solusi.
Dengan paradigma seperti itu, maka pengoperasionalan konsepsi Binkamtibmas masa lampau perlu pula penyesuaian-penyesuaian. Antara lain tentang institusi dan kelembagaannya, sumber daya yang rnendukungnya serta sistein kerja yang memadukannya. terutama pada tataran-tataran taktis. Konsep yang perlu diadopsi adalah Community Policing yaitu gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti meningkatkan resiprositas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian, prioritas-prioritas perpolisian tidak lagi ditentukan dari atas, dari pusat. Tetapi didesentralisasikan pada satuan-satuan kehidupan seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Karenanya nantinya akan terjadi tuntutan-tuntutan spesifik terhadap pelayanan perpolisian yang berbeda disuatu komunitas dengan komunitas yang lain. Selanjutnya, civilianisasi menjadikan perpolisian sebagai suatu yang bersifat personal. Melalui community policing, diusahakan agar warga masyarakat dapat merasakan adanya sentuhan-sentuhan yang bersifat personal, yang tidak terpenuhi melalui patroli bermotor yang selama ini lazim dilakukan.
Sebenarnya dalam tataran konsepsi community policing telah dioperasionalkan cukup lama di Indonesia, melalui Bintara Pembina Kamtibdesa, Siskamling, serta program-program lainnya seperti polisi sahabat anak. Namun suatu hal yang mungkin berbeda adalah prioritas yang dikendalikan dari atas, inisiatif warga dikaburkan, dengan dalih masyarakat masih kurang terdidik dan seterusnya. Kata “Pembinaan”, atau “Pembina” membawa konotasi adanya seseorang atau kelompok orang yang lebih tinggi atau lebih kuasa berhadapan dengan warga yang imferior dan tidak berdaya. Ketika sebahagian besar warga telah terididik, dan banyak yang keluaran perguruan tinggi, maka ia tidak dengan sendirinya menemna konsep ini. Mereka ingin dihargai kebebasannya, ingin diperlakukan setara dalam suatu komunitas yang demokratis. Akhirnya. konsep ini bertepuk sebelah tangan.
Konsep pemeliharaan situasi Kamtibmas pada masyarakat demokratis, yang berbasis community policing masih perlu didukung (support) oleh satuan-satuan Polisi yang responsif, terbuka dan akuntabel. Seirama dengan konsep otonomi daerah, maka community policing, mengembangkan aspirasi masyarakat lokalitas tentang prioritas perpolisian yang bertujuan melenyapkan sumber-sumber kejahatan dan ketidaklertiban (FKK) yang mengendap disegenap sisi kehidupan mereka. Pranata sosial yang ada difungsikan bersama, dipatuhi bersama dalam iklim persamaan dan kebebasan. Petugas-petugas Polisi penertib melakukan kontak personal secara langsung sehingga diperoleh kedekatan dalam suatu dinamika sosial yang wajar. Lembaga-lembaga NGO’S (Non Government Organizations) dan GRO’S (Grassroot Organizations) dibangkitkan, (bukan dimobilisasi) untuk ikut memikul tanggung jawab pencegahan kejahatan dan ketidak tertiban ini. Kegiatan-kegiatan mereka dimonitor dan dikoordinasi oleh satuan-satuan Polisi terdekat; guna evaluasi dan peningkatan situasi Kamtibmas secara keseluruhan ditingkat Polres, karena kampanye program ini memang ditingkat masyarakat lokalitas.
Tentu saja upaya-upaya ini tidak akan dapat menghilangkan semua bentuk kejahatan dan ketidak tertiban. Karena itu, disiapkan setuan-satuan detektif bagi kejahatan-kejaha’tan konvensional di Polres, sementara untuk kejahatan dimensi baru ditangani oleh detektif-detektif ditingkat Polda. Khusus untuk kejahatan yang berkaitan dengan politik dan luar negeri ditangani oleh Mabes. Sementara itu satuan-satuan penindak seperti PHH, Jihandak, Gegana merupakan satuan-satuan khusus di BKO pada tingkat Polda; yang hanya digunakan untuk upaya-upaya repressif.
Adapun unit-unit penertiban seperti Perintis Sabhara dan Polantas, tetap diposisikan pada satuan-satuan terdekat dengan masyarakat lokalitas, yang bertugas mencegah agar PH tidak berkembang menjadi peristiwa, ditempat-tempat umum dan rawan gangguan Kamtibmas.
Format ini tidak mungkin terlaksana, apalagi berhasil tanpa dukungan dan partisipasi warga masyarakat. Karena kejahatan dan ketidak tertiban serta bencana pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban (“crime is the shadow of civilization”). Kemajuan teknologi pada millenium ke-3 ini menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang penuh risiko (the risk society); yang memerlukan pengamanan dan penertiban. Kita menghadapi risiko dibidang komunikasi ponsel, risiko penggunaan komputer, risiko dalam mengembangkan professi, karier, dan berbagai kehidupan modern. Karena itu pemeliharaan situasi Kamtibmas tidak mungkin dipikul oleh institusi Kepolisian sendiri. Lagi pula, pada masyarakat demokratis, perpolisian perlu memperoleh persetujuan warga, tentunya warga yang law abiding citizen. Pemeliharaan Kamtibmas seperti ini di Inggris dinamakan “Policing bv Consent”.
V. TANTANGAN DAN KENDALA.
Reformasi Polri telah dimulai sejak April 1999 dengan merumuskan perubahan-perubahan Polri pada aspek struktural yang meliputi institusi, organisasi, susunan dan kedudukan; perubahan pada aspek instrumental yang meliputi filosifi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi dan Iptek; serta perubhan-perubahan aspek kultural yang meliputi manajemen sumber daya, manajemen operasional dan system pengawasan oleh masyarakat. Perubahan-perubahan ini akan bermuara pada tata laku, etika dan budaya Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat madani. Pengguliran pemikiran-pemikiran tersebut ternyata tidak semulus harapan semula, Polri menghadapi tantangan dan kendala yang satu persatu secara bertahap harus ditangani secara tepat dan berwawasan kedepan. Tantangan dan kendala yang dihadapi polisi pada era reformasi khususnya dalam membangun kepolisian sipil dapat dilihat dalam tiga aspek : Yuridis, Institusional dan Sosiokultural.
Pada aspek yuridis misalnya, upaya Polri untuk menuangkan di dalam produk-produk undang-undang menghadapi jalur berliku-liku, dan alot, seperti halnya revisi Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1997 dan telah melahirkan Undang-undang No. 2 tahun 2002. Demikian pula penegakan hukum yang harus diterapkan pada masyarakat lokal dengan menggunakan Undang-Undang yang bersifat nasional juga tidak semulus yang diharapkan. Belum lagi masih banyaknya Undang-undang produk kolonial yang belum tuntas disesuaikan dengan tuntutan masyarakat sekarang ini. Tumpang tindih hukum formal juga masih ditemukan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Masih banyak lagi undang-undang yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya reformasi Polri yang sampai sekarang belum terwujud antara lain : Undang-undang status kepegawaian dan penggajiannya, Undang-undang tentang tataran dan kewenangan dibidang keamanan dalam negeri dan sebagai nya.
Pada aspek institusional, reposisi Polri menyongsong otonomi daerah dalam bentuk validasi organisasi Polri tingkat pusat maupun daerah, pengaturan logistik dan anggaran sejak pemisahan dari TNI, pembinaan personil dan pengendalian kariernya, pendelegasian kewenangan bidang operasional dan pembinaan pada tingkat Polda maupun Polres dan sebagainya masih memerlukan waktu dan pentahapan yang cermat serta sosialisasinya.
Pada aspek sosiokultural, misalnya upaya untuk mengoreksi perilaku-perilaku dan kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh banyak pihak masih cenderung militeristik, Polri menghadapi kendala yang tidak kecil. Upaya kepolisian yang berintikan pekerjaan penyidikan dalam rangka fighting crimes, seringkali dihadapkan pada kentalnya intervensi politik. Begitu pula pekerjaan penerliban dalam rangka maintaining law and order senantiasa berhadapan dengan otonomi massa yang telah menggeser otonomi negara. Dan akhirnya, pekerjaan penindakan (enforcement) amat sering dituding sebagai pelanggar hak azasi manusia. Kendala internal Polri memang tidak dapat terlepas dari sosiokultural pada akselerasi reformasi, sehingga rasa ketidak adilan, rasa ketidak puasan dan rasa ketidak percayaan masyarakat sering kali diekspresikan dalam bentuk perlawanan verbal maupun dengan menggunakan alat kekerasan. penghujatan, penjarahan dan bentuk-bentuk pengrusakan lainnya. Karena itu, membangun Polri sesuai harapan masyarakat tidaklah segampang membalikan tapak tangan. Pembangunan yang memprioritaskan perubahan kultural menuntut perubahan-perubahan pula pada paradigma birokrasi kekuasaan negara; dan mentalitas masyarakat khususnya aspek kultural polisi, senantiasa berkaitan dengan watak sosial masyarakat warga (civics dispositions).

VI. PENUTUP.
Demikianlah perbincangan singkat ini, diajukan kepada para peserta seminar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama khususnya didalam upaya bangsa keluar dari masa transisi ini.

Jakarta, 27 Juni 2002

KEPUSTAKAAN

1. BAYLEY, DAVID H; Police For The Future: Oxford University Press, New York, 1994.
2. ERICSON, RICHARD V & KEVIN D. HAGGERTY ; Policing The Risk Society;. University of Toronto Press; Toronto and Buffalo, 1997.
3. FINLAY, MARK & UNGLEJESE ZVEKIC; Alternatif Gaya Kegiatan Polisi-Masyarakat. Tinjauan Kritis Budaya; Cita Manggel; Jakarta, 1998.
4. FATAH, EEP SAEFULLOH, Bangsa Saya yang Menyebalkan;.catatan tentang kekuasaan yang Pongah; ROSDAKARYA; Bandung, 1999.
5. GOLDSTEIN, Konflik-konflik dan Dilemma dalam Operasi Kepolisian. UK. Police Staff College, Bramshill, terjemahan Polri, 1984.
6. ISMAIL, CHAERUDDIN; Polisi : Demokrasi vs Anarki. Jakarta Citra: Jakarta. 2001.
7. OSBORNE. DAVID & TED GABLER: Mewirausahakan Birokrasi; Terjemahan: Abd. Rasyid. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 1996.
8. SAPTOKUNTORO & WAHYONO: E.d : Tuntutan Masyarakat Terbuka & Kesukaran Mewujudkan Masyarakat Demokratis; Ikatan Alumni ITB. Bandung, 1999

Konflik Sampang Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?

Konflik Sampang
Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?
oleh : IGA LOMBOK

“ Negeri surga ini kembali berdarah. Kita kembali dikejutkan dengan adanya peristiwa konflik Sampang Madura yang bernuansa agama. Tentu kejadian ini seolah menyayat rasa kemanusiaan kita serta logika dan akal sehat, dimana agama atau aliran agama kembali dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai pembenaran dan penghalalan terhadap tindakan kekerasan di negeri yang kononnya berlandaskan Pancasila ini.”

Setelah setahun terakhir pemberitaan media dibanjiri oleh berita tentang konflik sosial seperti konflik sengketa lahan di Mesuji dan Lampung, Konflik aliran Ahmadiyah, Konflik Pemilukada, Konflik Papua dan lainnya, terjadi kembali peristiwa berdarah di Sampang Madura, tepatnya di Desa Karang Gayang, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pertikaian yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 antara kelompok Tajul Muluk al Ali Murtadha (penganut aliran Syiah) dengan kelompok M Rois Al Hukuma (penganut aliran Sunni) yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka-luka parah termasuk Kapolsek Omben AKP Aris Dwiyanto, 49 rumah warga Syiah dibakar (versi media 37 rumah) dan puluhan mengungsi . Semua korban merupakan kelompok penganut aliran Syiah yang minoritas. Kejadian ini juga merupakan kejadian puncak setelah sebelumnya tanggal 29 Desember 2011 juga terjadi pembakaran rumah-rumah dari kelompok Tajul Muluk yang dilakukan oleh kelompok M Rois.
Pasca kejadian, berbagai pihak khususnya pejabat pemerintah langsung meninjau lokasi peristiwa konflik di Sampang Madura dan meminta keterangan dari warga dan aparat setempat. Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi menyimpulkan, peristiwa kekerasan yang menewaskan warga Syiah tersebut bukanlah konflik antara Syiah dan Sunni, melainkan konflik keluarga yang dilatar belakangi perseteruan dua saudara kandung, yakni Ustad Tajul Muluk yang beraliran Syiah dengan saudara kandungnya M Rois yang beraliran Sunni. Hal ini dikatakan Menteri Agama, Suryadarma Ali , demikian juga Menkopolhukam, Mendagri, Gubernur Jawa Timur, ketua PBNU dan juga Kapolri. Semua pejabat negara dan Ulama sepakat dengan kesimpulan tersebut, termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan tokoh Madura mengatakan bahwa bentrokan yang terjadi dipicu oleh persaingan cinta antara kakak dan adik (Tajul Muluk dan M Rois) .
Sementara itu sejumlah kalangan memprotes sikap pemerintah yang dinilai menyederhanakan konflik di Sampang Madura dengan menyebut kekerasan yang terjadi di daerah itu hanya dipicu konflik keluarga. Hasil investigasi yang dihimpun Aliansi Solidaritas Kasus Sampang menunjukan perselisihan keluarga antara pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, dengan saudaranya baru terjadi pada tahun 2009, sementara warga Syiah di desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang Madura sudah mengalami teror dan intimidasi sejak tahun 2004 . Aktifis Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, mengatakan sentiment kebencian terhadap warga Syiah di Sampang Madura ini dipicu kecemburuan ulama di Sampang Madura terhadap pengaruh pemimpin kelompok Syiah di Karang Gayam, Ustad Ta’jul Muluk dan sentimen kebencian dan anti Syiah ini kian diperparah dengan sentimen geopolitik dan lemahnya penegakan hukum . Hal senada juga disampaikan oleh beberapa aktifis LSM dan HAM di Indonesia.
Berbagai analisa dan pendapat serta kesimpulan yang disampaikan oleh pejabat negara, tokoh agama maupun tokoh nasional mengenai peristiwa berdarah di Sampang ini tentunya dapat dipandang sebagai perbedaan keragaman perspektif masing-masing. Menurut penulis tentu semuanya memiliki agenda. Namun perdebatan mengenai penyebab konflik apakah Syiah-Sunni ataukah konflik kepentingan (yang dalam berbagai pandangan para tokoh disebut sebagai konflik keluarga) memang perlu untuk dianalisa lebih dalam sehingga tujuan sosiologi untuk mencari akar permasalahan guna dapat mengantisipasi kejadian selanjutnya dapat tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa mengenai faktor yang menyebabkan akar permasalahan yang ada kemudian menimbulkan konflik dari yang bersifat laten menjadi aktual. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisa konflik Sampang ini melalui pandangan-pandangan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf.

Pandangan Syiah-Sunii
Memandang pertikaian kelompok Syiah dengan Sunii di Sampang Madura, tentu tidak dapat lepas dari sejarah dan pertikaian Syiah dan Sunii Islam dunia. Dari sisi sejarah, timbulnya Syiah-Sunni berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda pandangan mengenai khalifah. Kelompok Syiah hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan tidak mengakui 3 kekhalifahan yang lain seperti halnya Sunni. Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah terakhir dan Hussein putranya di bunuh oleh dinasti Umayah. Peristiwa pembunuhan inilah yang menjadi awal sejarah pertikaian antar Sunni dan Syiah sampai saat ini.
Kemudian dari pandangan global Islam dunia, melalui berbagai sumber (yang dibaca penulis) ada sejumlah tema yang menjadi perdebatan ‘abadi’ antara dua mazhab besar Islam ini. Mulai dari kepemimpinan agama, politik, social, penafsiran teks agama hingga metodologi ritual keagamaan. Namun dari semua topik tersebut, tak ada perdebatan yang lebih panas antara keduanya melebihi persoalan agama dan politik. Tentu kita tidak dapat menampik bahwa perdebatan tersebut menimbulkan konflik terbuka (perag saudara) di beberapa negara Islam dunia, sebut saja yang sedang terjadi saat ini yaitu perang saudara di Suriah, kemudian perang saudara di Irak (yang saat ini dikuasai oleh kaum Syiah yang didukung Amerika dan sekutunya setelah menumbangkan rezim Saddam Husein yang Sunni), Arab Saudi (mayoritas kaum Sunni) dan Iran (Syiah sebagai agama negara). Bahkan Wakil Presiden Irak, Tarik Hashimi yang juga merupakan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Irak juga merupakan pejabat tertinggi dari kelompok Sunni dalam pemerintahan Iraq yang dikuasai Syiah dihukum mati dalam pengadilan in absentia karena didakwa sengaja membentuk kelompok pembunuh (deadsquad) untuk melawan pemerintah pasca rezim Saddam Husein dan membunuh kelompok Syiah .
Sementara itu di Madura sendiri, kelompok faham Syiah didirikan pada tahun 2004 di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang oleh kakak beradik Tajul Muluk alias Ali Murtadha dan M Rois Al Hukuma yang berkembang dengan jumlah pengikut 558 orang (terdiri dari 136 KK dan 156 Santri) yang kemudian semakin berkembang . Tajul Muluk dan M Rois yang terobsesi ingin menjadi ulama besar Syiah setelah kembali dari sekolah agama di Iran, mencoba mendirikan pondok pesantren dengan beberapa santri. Kemudian tahun 2005 terjadi konflik antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatar asmara. Konflik ini berkembang dengan keluarnya M Rois dari kelompok Syiah yang kemudian malah berbalik menyebarkan isu penolakan terhadap ajaran Syiah yang di pimpin oleh Tajul Muluk. Mulai saat itulah awal terjadi konflik antara kelompok ajaran Syiah yang minoritas dan kelompok Sunni yang dianut mayoritas masyarakat Omben Sampang Madura. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa konflik Syiah dan Sunni di Sampang cepat berkembang tanpa adanya akar permasalahan yang kuat.
Dalam Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1957-1959) dijelaskan bahwa identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan-hubungan sosial yang rumit. Melalui teori ini, penganut kelompok Syiah dan Sunni di Sampang telah mengidentifikasikan diri sebagai dua kelompok yang memang memiliki sejarah berkonflik atau bertikai. Mungkin tidak semua penganut kelompok mengetahui esensi ajaran dan sejarah yang menyebabkan mereka berkonflik namun hanya mengetahui bahwa antara Syaih dan Sunii adalah dua kelompok yang berbeda pandangan dimana kelompok Syiah dan Sunni di negara lain juga bertikai. Kaum Sunni Sampang yang mayoritas selalu mengadakan penekanan, pengancaman dan intimidasi terhadap kaum Syiah, sebagai contoh penolakan acara Maulud Nabi yang dihadiri ulama Syiah dari Iran oleh kelompok Sunni (tanggal 9 April 2007), pembubaran kegiatan pengajian yang dilakukan kaum Syiah (Agustus 2009), pelaporan Tajul Muluk telah menyebarkan ajaran sesat ke Polwil Madura (16 Oktober 2009), penutupan jalan menuju pondok pesantren Tajul Muluk oleh warga Sunni (2 April 2011), penyerangan dan pembakaran terhadap rumah-rumah kelompok penganut Syiah (29 Desember 2011) dan penyerangan kembali terhadap kelopok Syiah yang menimbulkan korban jiwa (26 Agustus 2012) .
Dari beberapa rangkaian kejadian konflik antara kelompok Syiah dan Sunni, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian yang terjadi memang melibatkan antara kelompok Syiah dan Sunni. Kaum Sunni Sampang berkehendak agar semua warga Omben pemeluk Syiah untuk kembali memeluk ajaran Sunni serta menolak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ini membuktikan bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang dipermasalahkan oleh kelompok Sunni Sampang karena sebelum dibentuknya aliran Syiah di Kecamatan Omben, tidak pernah terjadi perselisihan antar kelompok apalagi sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun setelah lahirnya kelompok Syiah pada tahun 2004, secara perlahan-lahan masing-masing kelompok mengidentifikasikan diri kedalam kelompok masing-masing (Syiah dan Sunni) yang memiliki sejarah dan pandangan Islam global yang sedang terjadi konflik antara Syaih dan Sunni maka terjadi konflik sosial yang berlatar belakang agama (kelompok aliran) di Sampang Madura.

Pandangan Konflik Kepentingan
Tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan antara Tajul Muluk dan M Rois diawali dengan perselisihan keluarga yang berlatar belakang asmara. Awalnya M Rois dan Tajul muluk sama-sama menganut Syiah. M Rois ingin menikahi salah satu santrinya yang bernama Halimah, namun Tajul Muluk tidak merestuinya. M Rois merasa dikhianati lalu keluar dan gabung dengan kelompok Sunni (2005). Mulai saat itu M Rois mulai menentang kelompok Syiah dan mengatakan Tajul Muluk menyebarkan ajaran sesat. Pada bulan Maret 2009, Halimah menikah dengan Abdul Aziz yang merupakan orang dekat Tajul Muluk. Tajul muluk yang mengawinkan dan sekaligus menjadi saksi. Hal ini semakin memperuncing perselisihan antara kedua kakak beradik ini.
Menurut Ralp Dahrendorf (1958-1959), dalam konsep tentang teori konflik hal yang penting untuk dicermati yaitu kepentingan . Dalam teorinya ia menyatakan bahwa kepentingan itu yang nampaknya sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena berskala luas. Konflik kepentingan didalam kelompok masyarakat selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Konflik kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh individu atau anggota kelompok dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Dahrendorf mengatakan hal ini sebagai kepentingan tersembunyi.
Perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatarbelakang asmara ini, dimanfaatkan oleh M Rois untuk menyerang Tajul Muluk melalui isu perbedaan faham Syiah dan Sunni di Sampang. Selain itu dengan meruncingnya permasalahan Syiah dan Sunni di Sampang ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama di Sampang (Madura) yang mayoritas Sunni untuk meredam berkembangnya kelompok Syiah di Madura. Tentunya persaingan ini akan mengganggu otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama (kiai) tersebut. Kepentingan tersembunyi yang ada pada sebagian besar para ulama-ulama di Madura tidak ingin otoritasnya berkurang dengan adanya kelompok Syiah yang mulai berkembang di Sampang. Madura merupakan daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan dan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik , sehingga otoritas (kekuasaan) merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ulama untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem kultur masyarakat yang fanatik terhadap agama dan ulamanya (kiai).
Menurut Talcott Person, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial . Sistem kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial atau merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Didalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Aktor dalam hal ini adalah para kiai atau ulama di Madura menyadari bahwa dengan adanya faham Syiah yang berkembang pesat di Sampang dapat mengurangi otoritas yang selama ini dimilikinya. Kepentingan tersembunyi yang dimiliki oleh M Rois untuk membalas dendam kepada Tajul Muluk akibat permasalahan asmara dan kepentingan tersembunyi para ulama dan tokoh agama di Sampang ini yang kemudian memanfaatkan isu konflik Syiah dan Sunni sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat khususnya di Sampang Madura .

Prasyarat Aksi Dahrendorf
Didalam kondisi yang tidak ideal, faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi . Penulis mencoba menggunakan prasyarat Dahrendorf ini untuk menganalisa mengapa kasus Sampang ini menjadi konflik yang sifatnya aktual, sementara di daerah lain seperti di Bangil dan Malang tidak terjadi.
1. Syarat Teknis
Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa Madura adalah daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan, dihormati, diikuti dan berperan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik. Karena islamisasi berlangsung baik di hampir semua kelompok dan kelas sosial, dengan ulama sebagai institusi sentrumnya, maka ulama memiliki posisi sentral dalam struktur sosial masyarakat Madura di hampir semua tingkatannya. Posisi mereka tampak kian kuat dan luas dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Islam sebagai identitas dari masyarakat Madura. Situasi ini akan sangat mendukung apabila ada isu-isu yang berhubungan dengan agama khususnya Islam akan sangat cepat berkembang. Kondisi fanatisme keislaman yang kuat, didukung dengan pimpinan agama (ulama) yang sangat dihormati, maka adalah sesuatu yang mudah memobilisasi masyarakat Madura melalui para ulama atau kiainya dengan menggunakan isu agama sebagai isu utama.
Isu Syiah-Sunni merupakan isu hangat yang semua orang Islam juga mengetahui bahwa beberapa keyakinan mereka adalah berbeda. Latar belakang sejarah dan kondisi konflik Syiah-Sunni di dunia saat ini juga sedang bergejolak (di Suriah dan sebelumnya di Irak) dipakai oleh otoritas ulama (kiai) Sunni yang mayoritas untuk menyerang kelompok Syiah yang jumlahnya minoritas (di Indonesia belum ada data valid mengenai komposisi Syiah-Sunni, namun untuk komposisi Syiah-Sunni di dunia tercatat bahwa Syiah merupakan kelompok minoritas yang anggotanya sekitar 10-15% dari seluruhnya 1,6 milyar warga Muslim di dunia ). Dahrendorf mengatakan bahwa dengan kondisi teknis seperti jumlah personil yang cukup dan kepemimpinan yang kuat akan mampu menggerakkan konflik menjadi konflik aktual, dimana dengan otoritas yang dimiliki para ulama di Omben Sampang, mampu menggerakkan ribuan massa untuk menyerang kaum Syiah dengan menggunakan isu konflik Syiah dan Sunni sehingga pertikaian berdarah di Sampang terjadi. .
2. Syarat Sosiologis
Selain dilatarbelakangi konflik Syiah-Sunni, konflik Sampang juga diawali oleh konlik yang berlatar belakang konflik keluarga antara Tajul Muluk dengan M Rois. Pendukung dan pengikut kedua ulama inipun secara geografis hidup berdampingan, sehingga terdapat hubungan sosiologis yag kuat diantara kedua kelompok aliran ini karena hidup bertetangga. Hubungan sosiologis ini yang menjadikan konflik dapat terjadi. Dahrendorf mencontohkan Nyonya Perancis tidak mungkin berkonflik dengan pemain catur Chili karena tidak ada kontak antara mereka, tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik. Hubungan sosiologis antara dua kelompok yang bertetangga, yang dipisahkan melalui identitas sosial mereka yaitu kelompok Syiah dan Sunni dengan basis keyakinan yang sama-sama kuat yaitu fanatisme Islam mengakibatkan konflik laten dapat berubah menjadi konflik aktual di Sampang Madura.

3. Syarat Politis
Pecahnya konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura tentu tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Sampang yang menyatakan ajaran Syiah sesat . MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sampang tidak akan menyangka bahwa fatwa yang bernomor A-035/MUI/spg/2012 dan keputusan fatwa MUI Jawa Timur yang bernomor No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan tersebut akan dapat menyulut konflik yang ada karena dijadikan landasan pembenar oleh masyarakat Sampang untuk menyerang warga Syiah.
Di Madura sebagai wilayah yang fanatisme keislamannya kuat, masyarakatnya sangat mematuhi dan tunduk terhadap perintah-perintah ulamnya, apalagi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama nya, dapat dianggap sebagai hukum bagi mereka. Dengan adanya fatwa haram terhadap ajaran Syiah yang dikeluarkan MUI Sampang dan MUI Jatim merupakan pemicu terhadap konflik Syiah-Sunni yang telah berlangsung selama 8 tahun (2004-2012) di Sampang. Bahkan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori menegaskan tidak akan mencabut fatwa Syiah sesat yang telah dikeluarkan sejak 21 Januari 2012 . Ia mengatakan bahwa jika Syiah terus berkembang di Jatim maka keutuhan NKRI tidak bisa terjaga selama Syiah dikembangkan di negara Sunni seperti Indonesia. Dia mengutip pernyataan Syaikh Yusuf Qordhowi dari Mesir yang mengatakan bahwa Syiah tidak bisa dikembangkan di negara-negara Sunni. Ini sama halnya Sunni tidak bisa dikembangkan di negara Syiah seperti Iran.

Penutup
Berdasarkan analisis melalui beberapa teori sosiologi konflik, akar permasalahan terjadinya konflik Sampang disebabkan akibat adanya kepentingan dari ulama-ulama untuk mempertahankan otoritas khususnya di Madura dengan memanfaatkan perbedaan faham Syiah dan Sunni, dimana konflik keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois sebagai pemicu masalah yang ada.
Timbulnya konflik aktual dari yang sebelumnya bersifat laten di Sampang karena prasyarat Dahrendorf mengenai terjadinya konflik aktual semuanya terpenuhi baik dari segi teknis, sosiologis maupun politis. Hal ini terjadi karena fanatisme agama yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Madura, didukung dengan pemimpin (ulama) yang dihormati, diikuti dan disegani serta mampu menggerakkan menggerakkan massa Sunni yang memiliki hubungan sosiologis dengan penganut Syiah karena bertetangga dalam satu wilayah sehingga konflik laten yang ada menjadi aktual. Selain itu dipicu dengan adanya fatwa MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang mengharamkan ajaran Syiah, sehingga dijadikan sebagai hukum pembenar untuk melakukan gerakan anarkhis oleh massa Sunni terhadap penganut ajaran Syiah.
Polri yang diberikan amanah oleh konstitusi sebagai pemelihara keamanan masyarakat perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian berikutnya sehingga tidak terulang baik di Madura sendiri ataupun di wilayah lain yang juga memiliki potensi konflik sosial yang tidak kalah berbahaya. Untuk itu perlu langkah yang tepat bagi Polri guna menyelesaikan konflik sosial khususnya konflik agama, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek adalah Polri harus tegas dan konsisten terhadap penegakan hukum kepada setiap warga pelanggar hukum yang terlibat di dalam konflik. Selain itu sangat penting dalam pelibatan semua unsur-unsur yang berkompeten baik Pemda Kabupaten ataupun Propinsi dalam proses mediasi antara kelompok yang bertikai, termasuk pelibatan tokoh ulama yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar untuk ikut meredam situasi yang ada. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan adalah mendorong kembali pemberdayaan perangkat desa dan perangkat Pemda, TNI, Ulama dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis agama melalui ceramah-ceramah agama di masjid-masjid unntuk mengedepankan kerukunan umat beragama. Tidak kalah pentingnya mengedepankan fungsi intelejen yang handal guna dapat mendeteksi kerawanan wilayah sehingga mampu untuk diantisipasi menjadi potensi konflik.

Daftar Bacaan
Wiriawan Sarlito, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Terapan), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ritzer George dan Goodman Douglas, Teori Sosiologi Modern (alih bahasa oleh Alimandan), Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2004.

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (disunting oleh Paulus Wirutomo), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prihandoko Tempo.Co, Solusi Konflik Sampang Versi Pemerintah, diakses melalui http://id.berita.yahoo.com/solusi-konflik-sampang-versi-pemerintah-113920223.html, tanggal 11 September 2012.

Silvanus Alvin, Murni Masalah Asmara, Mahfud MD Tak Lihat Dalang di Balik Kasus Sampang, diakses dalam http://news.detik.com/read/2012/08/28/235641/2001579/10/murni-masalah-asmara-mahfud-md-tak-lihat-dalang-di-balik-kasus-sampang, tanggal 10 September 2012.

ABC Radio Australia, Kasus Sampang Bukan Konflik Keluarga, diakses dalam http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-bukan-konflik-keluarga/1007590, tanggal 10 Septmber 2012.

Abdul Hadi WM, Madura: Sejarah, Sastra, dan Perempuan Seni, diakses dalam http://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni/, tanggal 10 September 2012.

Sabine Hartert-Mojdehi, Perang saudara di Suriah semakin menjadi perang antara Syiah dan Sunni, yang diwakili Arab Saudi dan Iran, diakses melalui http://www.dw.de/dw/article/0,,16189563,00.html, tanggal 6 September 2012.
Izisfm, Alhamdulillah, Alhamdullilah, MUI Jatim Tolak Cabut Fatwah Syiah Sesat, diakses melalui http://izisfm.wordpress.com/2012/09/06/alhamdulillah-mui-jatim-tolak-cabut-fatwah-syiah-sesat/, tanggal 13 September 2012.

————–, Fatwa Majelis Ulama Islam Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012, diakses melalu ihttp://gensyiah.com/2012/04/mui-jawa-timur-resmi-menetapkan-ajaran-syiah-sesat-dan-menyesatkan/#more-94, tanggal 4 September 2012.

Jawa Pos, Pengadilan Iraq Vonis Mati Wapres Hashimi, Senin 10 September 2012.

AM Fatwa, Solusi Konflik SARA, KOMPAS, Jumat 7 September 2012.

Paparan Kapolda Jawa Timur di depan anggota DPR RI di Gedung DPR RI tanggal 3 September 2012.

Laporan Kejadian Perkelahian Massal di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, oleh Kapolres Sampang kepada Kapolda Jawa Timur.

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO) (PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
(PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

I. PENDAHULUAN
Penutupan akses terminal bayangan Jatibening di dalam ruas tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/7/2012) dini hari disambut protes ribuan warga . Pada Hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05.30 sampai dengan pukul 07.50 Wib, telah terjadi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh sekitar 1000 orang warga masyarakat. Mereka melakukannya sebagai wujud reaksi protes warga atas tindakan PT. Jasa Marga (Persero) yang telah melakukan penutupan terhadap terminal bayangan sebagai akses naik turun penumpang kendaraan umum di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur.
Pemblokiran ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29, yaitu di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede, telah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang parah di kedua ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak pada akses jalur-jalur alternatif yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas, melakukan pelemparan terhadap kendaraan para pengguna jalan tol, serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu lalu lintas di sekitar area tersebut.
Aksi pemblokiran tidak berlangsung lama. Polisi telah bergerak cepat dan dalam tempo kurang dari 3 jam telah berhasil membuka kembali arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Meskipun berlangsung singkat, dampak yang ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut cukup signifikan. Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu jalur vital transportasi dari dan ke Jakarta sehingga kemacetan yang terjadi menimbulkan terganggunya sebagian besar masyarakat yang akan beraktivitas dari dan ke Jakarta. Selain itu, kerugian materi yang ditimbulkan juga cukup besar. Semua kerugian yang timbul tersebut adalah akibat adanya konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).
Guna mendalami konflik yang melatarbelakangi terjadinya pemblokiran di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, penulis menyusun tulisan ini. Permasalahan pokok dalam tulisan ini ialah bagaimanakah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)? Untuk memperjelas permasalahan pokok tersebut, penulis menentukan sub-sub permasalahan, yaitu: (a) bagaimanakah tahapan konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)?; (b) bagaimanakah peta konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut; dan (c) apakah terjadi pergeseran konflik dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut?
Penyusunan tulisan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Maksud penulis ialah: (a) menganalisa dan mendeskripsikan tahapan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) menganalisa dan memetakan konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) menganalisa dan menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero). Tujuannya adalah: (a) agar diketahuinya tahapan konflik yang terjadi masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) agar diketahuinya peta konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) agar diketahuinya pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).

II. TAHAPAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
Konflik berasal dari Bahasa Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul . Pace dan Faules (1994) menyatakan bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan . Pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Sebagai suatu proses sosial, Fisher (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi tahapan dinamika konflik meliputi: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik .
A. Prakonflik
Terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejak Tahun 1995. Saat itu, terminal bayangan tepat berada di Pintu Tol Pondok Gede Timur. Terminal tersebut sebagai akses naik turunnya penumpang akngkutan umum baik dari dan ke Jakarta serta terbentuk secara alami. Warga masyarakat sekitar area tersebut maupun dari wilayah lain memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan menjadi pengojek, pedagang asongan, timer, ataupun menyediakan fasilitas penitipan kendaraan. Namun, pada saat terjadi kerusuhan 1998, warga sekitar berhasil menghalangi upaya para demonstran (dari komponen mahasiswa) saat itu untuk membakar Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sehingga terjadi kesepakatan antara warga dan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memfasilitasi gerbang tol dengan terminal bayangan dan warga masyarakat dapat memanfaatkan untuk mencari nafkah.
Sejak itu, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas terminal bayangan untuk mencari nafkah dan beraktivitas semakin bertambah. Sampai saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, warga masyarakat yang telah memanfaatkan terminal bayangan tersebut antara lain:
“(a) 9 (sembilan) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah selatan dengan kapasitas rata-rata 100-200 motor per hari dan 4 (empat) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah utara dengan kapasitas 25-100 motor per hari; (b) 300 (tiga ratus) unit ojek di sebelah selatan dengan koordinator SUPRIYADI dan AHMAD dan 400 (empat ratus) unit ojek di sebelah utara dengan koordinator H. ABDUL ROHMAN alias H. DOMAN dan MININ; (c) 3 (tiga) warung klontong di sebelah utara dan 4 (empat) warung klontong di sebelah selatan; (d) 25 (dua puluh lima) orang sebagai timer yang dikoordinir oleh ALIT; dan (e) sekitar 1000 (seribu) orang penumpang kendaraan umum (pegawai negeri, pegawai swasta maupun pelajar) setiap harinya yang memanfaatkan terminal bayangan tersebut” .

Adanya larangan untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP RI Nomor 15 tahun 2005 dan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, serta adanya pertimbangan untuk melakukan perubahan teknis di Ruas Tol Jakarta-Cikampek guna meningkatkan pelayanan pengguna jalan tol dan mengurangi kemacetan mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan penataan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itu, PT. Jasa Marga (Persero) telah memindahkan Gerbang Tol Pondok Gede Timur ke wilayah Cikarang, selain itu, mereka juga berniat melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di area eks Pintu Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Rencana penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dicanangkan sejak tanggal 5 Januari 2012. Sejak pencanangan tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 9–29 Januari 2012 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum.
Selain melakukan sosialisasi, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero), perwakilan dari Korlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, dan perwakilan dari Sub POM Bekasi. Rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain pada tanggal 8, 10 dan 23 Februari 2012. Rapat-rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa:
“(a) akan dilaksanakan operasi penertiban; (b) disarankan dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan (bus) sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) lebih diintensifkan pendekatan dengan potensi masyarakat (potmas) sekitar untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas; dan (d) akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana penertiban” .

B. Konfrontasi
Di sela-sela pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi serta sebelum hasil-hasil rapat koordinasi diputuskan dan dilaksanakan, mulai tanggal 12 Februari 2012, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka juga telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut; (b) sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta; (c) tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus; dan (d) tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut” .

Akibat tindakan-tindakan dari PT. Jasa Marga (Persero), warga masyarakat di sekitar lokasi terutama yang menggantungkan hidup pada terminal bayangan tersebut bereaksi. Mereka menolak penutupan dan mengancam akan melakukan unjuk rasa untuk menuntut dibukanya kembali akses terminal bayangan di lokasi eks Pintu Tol Pondok Gede Timur. Selain itu, protes warga diwarnai dengan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) Pada tanggal 9 Pebruari 2012 telah terjadi pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol; (b) Pada tanggal 13 Pebruari 2012 diketahui bahwa 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya juga telah dirusak dengan cara disobek-sobek oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya; (c) pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang; (d) Pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan, namun pekerjaan tersebut tetap diteruskan oleh pekerja dari PT. Jasa Marga (Persero) sampai selesai; dan (e) mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero)” .

Guna meredam gejolak masyarakat, pada tanggal 25 Maret 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melaksanakan pertemuan dengan perwakilan aliansi warga yang dipimpin oleh H. DOMAN dan dihadiri oleh perwakilan dari PJR Polda Metro dan perwakilan dari Subbag Tramtib Bekasi Kota. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dilakukan demi keselamatan pengguna jalan tol dan merupakan wujud pelaksanaan UU dan PP yang tidak memperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan tol termasuk larangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol. Sedangkan, perwakilan warga masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak pernah diajak dialog oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengenai penutupan terminal bayangan tersebut dan akibat penutupan yang telah dilakukan, banyak warga masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, mereka meminta pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk membuka kembali akses yang ada dan apabila penutupan tetap akan dilaksanakan, mereka meminta untuk dibuatkan jalur khusus bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di area tersebut.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap pada keinginannya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap melakukan penutupan terhadap terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan warga masyarakat melalui perwakilan mereka tetap menuntut pembukaan kembali terminal bayangan tersebut atau meminta pihak PT. Jasa Marga (persero) untuk menyediakan jalur khusus bagi angkutan umum untuk akses naik turun penumpang di area tersebut. Meskipun belum ada titik temu, namun akibat adanya pertimbangan keamanan dari pihak Polresta Bekasi Kota dan instansi terkait, maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) setuju untuk sementara membuka kembali terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sampai diupayakan suatu solusi alternatif pemecahan selanjutnya.
Pada tanggal 25 Mei 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan antara lain dari: PT. Jasa Marga (Persero), Koorlantas Mabes Polri, Biro Ops Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi, Dishub Kota Bekasi, Polsek Pondok Gede, Koramil Pondok Gede, dan Dinas Tramtib Kecamatan Pondok Gede. Hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:
“(a) agar lebih diintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) agar dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) PT. Jasa Marga (Persero) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) agar PT. Jasa Marga (Persero) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) solusi lain yang perlu dipertimbangkan PT. Jasa Marga (Persero) adalah membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut; (f) akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana operasi penertiban dengan melibatkan anggota Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi dan instansi terkait; dan (g) pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan kepada Kacab Tol Jakarta-Cikampek mengenai hasil rapat dan akan mengundang kembali setelah pimpinan mengambil keputusan terkait solusi yang diberikan oleh pihak-pihak keamanan” .

Pada tanggal 13 Juni 2012, di ruang kerja Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota telah dilaksanakan pertemuan antara Pihak Polresta Bekasi Kota dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan perwakilan dari Induk PJR Jakarta-Cikampek untuk kembali mencari solusi penyelesaian yang menyangkut masalah penertiban di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Hasil pertemuan terdapat 3 (tiga) solusi yang diwacanakan sebagai jalan penyelesaian yaitu:
“(a) Bus atau mobil angkutan umum yang akan menurunkan atau menaikan penumpang di lokasi tersebut yang dari arah Jakarta dan keluar Pintu Tol Caman, serta masuk kembali ke jalur tol dibuatkan gerbang masuk; (b) Tetap menggunakan jalur yang sudah ada di lokasi penyimpanan mobil kecelakaan lalu lintas dan akan membuka kembali beton sebagai jalur khusus untuk akses naik turun penumpang; dan (c) Alternatif terakhir ialah lokasi tersebut akan ditutup secara total” .

Selain itu, pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek menyarankan agar sebelum adanya solusi pemecahan permasalahan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak melakukan penutupan terhadap lokasi dan dari ketiga alternatif tersebut yang memiliki potensi kerawanan terkecil adalah solusi alternatif jalur khusus . Atas adanya saran tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan dan meminta ijin kepada PT. Jasa Marga (Persero) Pusat.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama, juga diadakan pertemuan antara para perwakilan dari pihak warga masyarakat dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero). Pertemuan dilakukan karena adanya inisiatif dari perwakilan pihak warga masyarakat untuk mendatangi Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan dari pihak warga masyarakat menanyakan mengenai balasan dari PT. Jasa Marga (Persero) atas surat yang telah dikirimkan mengenai keberatan dan protes mereka terhadap penutupan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Tanggapan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) ialah:
“Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan pengukuran lahan di sekitar lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk membuat akses naik turun penumpang seperti di Gerbang Tol Kebun Jeruk yang akan diajukan ke PT. Jasa Marga (Persero) Pusat dan untuk akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tidak akan di tutup seluruhnya. Selain itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) juga meminta kepada warga untuk bekerjasama membantu petugas untuk menertibkan naik turun penumpang dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan tol lainnya” .

Setelah mendapatkan jawaban dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek, warga membubarkan diri dan kembali ke lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Selanjutnya, perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengukuran lahan yang dapat dijadikan tempat pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat.
Dalam mencari solusi, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri. Pihak Polresta Bekasi Kota selama ini tetap menyarankan dan menghendaki dicarikan solusi alternatif penyelesaian sebelum dilakukan penertiban dan penutupan secara total dengan pertimbangan tingginya potensi kerawanan, namun dari pihak Den Wal PJR Korlantas Polri menghendaki penutupan area tersebut secara total dengan pertimbangan penegakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak puas dengan masukan dari pihak Polresta Bekasi Kota. Oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menghendaki agar pihak PJR Korlantas Polri untuk membantu melakukan penertiban terhadap kendaraan umum agar tidak menggunakan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk menaikan atau menurunkan penumpang, sehingga pada tanggal 20 Juni 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengadakan pertemuan dengan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri.
Sebelumnya, ternyata pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan pihak PJR Korlantas Polri telah merencanakan akan melakukan penertiban berskala besar terhadap warga masyarakat dan kendaraan umum yang beraktivitas di sekitar terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Namun, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak memutuskan bahwa rencana penertiban berskala besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dibatalkan dengan pertimbangan situasi yang kurang mendukung, tetapi pasukan akan tetap disiagakan di Kantor Gardu Induk PJR Jati Bening. Selain membatalkan rencana penertiban berskala besar, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memutuskan untuk mengaktifkan kembali jalur bus yang sudah ada dengan cara membuka kembali beton penutup.
Pada tanggal 8 Juli 2012, di Ruang Rapat Utama PT. Jasa Marga (Persero) Jakarta Timur telah dilaksanakan rapat rencana persiapan penutupan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Rapat tersebut memutuskan bahwa akan dilakukan penutupan akses naik turun penumpang dengan cara menggunakan beton pada Hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, mulai pukul 00.00 WIB, dengan perkuatan pengamanan yang dilibatkan Brimobda Polda Metro Jaya dan Sabhara Baharkam Polri serta meminta bantuan pengamanan dari Ormas, yaitu: Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Betawi Bersatu dan Barisan Muda Jakarta Indonesia.
Selanjutnya, pada tanggal tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan). Mereka telah mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan penutupan akses terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero). Mereka membawa dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah” .
Reaksi masyarakat mendorong PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan pertemuan internal. Sekitar pukul 00.00 Wib, di Kantor Induk PJR Koorlantas Polri, telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) dengan KaInduk PJR Koorlantas Polri untuk membahas rencana penutupan serta berkumpulnya warga masyarakat dan tukang ojek tersebut. Karena situasi dinilai rawan menimbulkan gangguan kamtibmas, maka pertemuan tertutup tersebut membatalkan rencana penutupan akses naik turun penumpang.
Pada tanggal 11 Juli 2012, Walikota Bekasi mengunjungi akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Walikota melakukan dialog dengan perwakilan warga dan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero). Perwakilan warga meminta agar akses tersebut tidak ditutup oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memfungsikan kembali jalur bis yang saat ini telah ditutup menggunakan beton, sedangkan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan merupakan program PT. Jasa Marga (Persero) karena sudah tidak adanya Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga dapat menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol terganggu akibat adanya pemberhentian bis. Setelah itu, Walikota menyarankan kepada PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan perundingan dengan Muspida Kota Bekasi dan Koorlantas Polri guna mencari solusi dan apabila PT. Jasa Marga (Persero) tidak sanggup mengelola/memfungsikan kembali jalur bis yang sudah ada, maka pihak Pemda Kota Bekasi akan mengambil alih pengelolaan rest area untuk digunakan oleh masyarakat sekitar/warga Jatibening.
C. Krisis
Pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek melakukan penutupan akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan. Dalam melakukan penutupan terminal bayangan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melibatkan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Provost TNI AU, 5 (lima) orang anggota TNI AD, dan sekitar 100 (seratus) orang anggota Ormas.
Akibat penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero), sekitar pukul 05.30 Wib, massa gabungan dari warga masyarakat sekitar lokasi, para timer, para pemilik warung, para pemilik penitipan motor, dan para tukang ojek sekitar 100 orang dari sisi Selatan datang ke lokasi dan secara spontan mulai melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah ke Jakarta. Selain itu, massa sempat melempari mobil-mobil yang melintas di jalan tol dengan menggunakan botol dan batu serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di sekitar area pemblokiran.
Pada saat melakukan pemblokiran, massa sempat melihat mobil Pick-Up Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang sedang melakukan pengerjaan pengelasan untuk melakukan penutupan pagar akses keluar masuk penumpang. Melihat mobil tersebut, tiba-tiba massa terpancing emosi dan secara bersama-sama mereka melakukan pengrusakan dan membalikkan kendaraan tersebut. Akibat tindakan massa tersebut, diduga terjadi konsleting listrik pada mesin las di mobil pick-up sehingga menimbulkan percikan api dan mengakibatkan kendaraan terbakar.
Aksi massa dari Selatan yang melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek dari arah menuju Jakarta, mendorong massa yang berada di sisi Utara untuk ikut turun ke jalan tol dan menutup ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang ke arah menuju Cikampek. Dalam sekejap, sekitar 1.000 (seribu) orang massa telah menguasai ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Penutupan dilakukan dengan melakukan pembakaran ban-ban bekas sehingga kendaraan tidak ada yang dapat melintas dan menimbulkan kemacetan parah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.
Guna meredam aksi massa, sekitar pukul 06.30 Wib, Kapolresta Bekasi Kota tiba di lokasi dan melakukan negosiasi dengan perwakilan massa yaitu: Sdr. MARSAN. Dalam negosiasi tersebut, Kapolresta Bekasi Kota menghimbau agar massa segera membubarkan diri dan membuka blokir ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek agar masyarakat pengguna jalan tol tidak dirugikan. Atas adanya himbauan tersebut, Sdr. MARSAN menyampaikan bahwa warga sudah terlalu sering dikecewakan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga/massa mau membubarkan diri apabila PT. Jasa Marga (Persero) mau membuat pernyataan secara tertulis yang intinya tidak akan melakukan penutupan akses turun naik penumpang (terminal bayangan) di area eks Gerbang Tol Pondok Gede ataupun melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan bagi warga Jatibening.
Selanjutnya, sekitar pukul 07.40 Wib, Wakapolda Metro Jaya tiba di lokasi. Ia lalu melakukan dialog dengan beberapa perwakilan warga, yaitu: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Dalam dialog tersebut, Wakapolda Metro Jaya menghimbau kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak kepolisian pada intinya akan memperjuangkan aspirasi warga setempat agar lokasi tersebut tidak ditutup total, melainkan masih tetap diberikan akses untuk turun naik penumpang secara legal.
Hasil dialog tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan antara warga dan Polri yang ditandatangani oleh Kapolresta Bekasi Kota dan diketahui oleh Wakapolda Metro Jaya. Adapun dengan isi kesepakatan tersebut yaitu: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang, sedangkan bagi massa/perwakilan warga, sekira pukul 07.50 wib, mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
D. Akibat
Jalan Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu akses vital dari dan ke Jakarta. Aksi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan di jalur Tol Jakarta-Cikampek baik ke arah Cikampek maupun ke arah Jakarta. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak kemacetan pada akses jalur-jalur alternatif yang ada. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan Dinas PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu-rambu lalu lintas di sekitar area pemblokiran dan pembakaran terhadap ban-ban bekas.
E. Pasca-Konflik
Kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Sekitar pukul 07.50 Wib, massa telah membuka blokir pada ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Jalanan sudah dibersihkan dan kendaraan dapat melintas kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Setelah itu, pada pukul 09.00 Wib s.d 11.00 Wib dilakukan pertemuan antara perwakilan dari warga masyarakat Jatibening dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek yang disaksikan oleh Walikota Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota, dan Kaden Wal PJR Korlantas Polri. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
“(a) Sementara akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek tetap dibuka, sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) Masyarakat Jatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas” .

Setelah kesepakatan tersebut, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi masih dilakukan dan berjalan seperti biasa. Selain itu, saat ini, telah dibuatkan jalur sementara bagi angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang sehingga aktivitas tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas baik yang akan ke Jakarta maupun ke arah Cikampek. Untuk pihak yang dirugikan, dalam hal ini rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang mobilnya telah dirusak massa, mereka telah membuat laporan resmi kejadian tindak pidana pengrusakan terhadap barang ke Polresta Bekasi Kota dan kasusnya sampai saat ini dalam penanganan penyidik Sat Reskrim Polresta Bekasi Kota.

III. PEMETAAN KONFLIK
Langkah penting dalam analitis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan metode menghadirkan analisis struktural terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu . Pemetaan tersebut memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik dan dapat digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan gambaran konflik yang sedang diamati.
Terdapat beberapa teknik pemetaan konflik. Arm Abdalla (2002), seorang sosiolog dari United Nations-University for Peace, dalam Novri Susan (2009), memberikan suatu model pemetaan konflik, yaitu: model SIPABIO . Model SIPABIO meliputi: (a) Source (sumber konflik); (b) Issue (isu-isu); (c) Parties (pihak); (d) Attitude/feelings (sikap); (e) Behaviour (perilaku/tindakan); (f) Intervention (campur tangan pihak lain); dan (g) Outcome (hasil akhir).

A. Sumber Konflik
Fisher dkk (2001) dalam Anwar Haidar (2010) menyatakan bahwa ada 6 (enam) teori penyebab konflik, yaitu: (1) Teori Hubungan Masyarakat; (2) Teori Negosiasi Prinsip; (3) Teori Kebutuhan Manusia; (4) Teori Identitas; (5) Teori Kesalahpahaman Budaya; dan (6) Teori Transformasi Konflik . Apabila penulis mencermati tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis melihat bahwa sumber konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) sesuai dengan salah satu teori penyebab konflik dari Fisher, yaitu Teori Kebutuhan Manusia.
Teori Kebutuhan Manusia menekankan pada konflik yang disebabkan oleh kebutuhan fisik, mental dan sosial manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi . Apabila dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Warga masyarakat berkepentingan untuk memanfaatkan akses terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan PT. Jasa Marga (Persero) berkepentingan untuk menutup terminal bayangan tersebut demi keselamatan pengguna jalan tol dan karena adanya larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Kepentingan kedua belah pihak saling menghalangi dan berbenturan, yaitu: (a) Pihak warga masyarakat merasa bahwa mereka telah memanfaatkan akses tersebut sejak lama (sejak konsensus 1998) dan kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat terhalangi oleh kepentingan PT. Jasa Marga (Persero). Penutupan terminal bayangan “tanpa adanya alternatif solusi” dapat menghalangi kepentingan bahkan “mematikan” mata pencaharian mereka, sehingga mereka berupaya keras untuk menggagalkan upaya penutupan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memberikan solusi alternatif pemecahannya; dan (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berwenang untuk melakukan penataan jalan tol tersebut. Untuk itu, mereka berkepentingan untuk menutup terminal bayangan yang ada dengan alasan demi keselamatan dan guna memberikan pelayanan optimal bagi pengguna jalan tol, serta menjalankan amanat UU yang berlaku karena Keberadaan terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dianggap membahayakan dan mengganggu pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
B. Isu-Isu dalam Konflik
Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak yang bertikai . Isu-isu dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) meliputi: (a) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 (lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, selain itu aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan tol dianggap bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (b) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
C. Pihak-Pihak yang Terlibat
Terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pihak warga masyarakat sekitar lokasi terminal bayangan terutama mereka yang berkepentingan terhadap dan mencari nafkah di akses naik turun penumpang di terminal bayangan tersebut; (2) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek; (3) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) pusat sebagai atasan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek; (4) Pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi; (5) Pihak Polresta Bekasi Kota; (6) Pihak Polda Metro Jaya; (7) Pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri; (8) Pihak Baharkam Mabes Polri; (9) Pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek; (10) Pihak Kodim 0507 Bekasi; (11) Pihak Provos TNI AU, TNI AD dan ormas yang terlibat saat penutupan terminal bayangan.
D. Sikap dalam Konflik
Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik . Sikap-sikap yang muncul dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain: (a) Sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol serta amanat UU dan PP untuk menutup akses naik turun penumpang yang ada di ruas jalan tol tersebut, oleh karena itu, mereka menganggap bahwa mereka dapat melakukan penertiban dengan bantuan aparat, instansi yang berwenang, dan ormas tanpa perlu memperhatikan solusi alternatif bagi warga masyarakat; dan (b) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada akses naik turun penumpang tersebut, sehingga mereka merasa bahwa penutupan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tanpa adanya solusi alternatif dapat “mematikan” mata pencaharian mereka, selain itu, mereka menganggap bahwa PT. Jasa Marga (Persero) sangat semena-mena, penuh kebohongan, dan sebenarnya tidak akan memperhatikan nasib mereka dengan memberikan solusi alternatif.
E. Perilaku dalam Konflik
Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk coersive action dan noncoercive action . Berdasarkan tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku-perilaku dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain:
1. Pihak PT. Jasa Marga (Persero), antara lain:
a. melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar terminal bayangan, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum;
b. melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) Pusat, perwakilan dari Koorlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, perwakilan Pemda Kota Bekasi, perwakilan ormas dan perwakilan dari Sub POM Bekasi, untuk menyiapkan penutupan terminal bayangan;
c. mulai tanggal 12 Februari 2012, telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut;
d. sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta;
e. pada tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus;
f. pada tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut;
g. melakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan alasan rencana penutupan terminal bayangan;
h. perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi terminal bayangan dan melakukan pengukuran lahan sebagai masukan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Pusat yang dapat dijadikan tempat alternatif pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat;
i. pada tanggal 9 Juli 2012, merencanakan untuk melakukan penutupan terminal bayangan secara permanen, namun dibatalkan karena adanya penolakan dari warga masyarakat; dan
j. pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek dengan melibatkan personil Provos TNI AU, personil AD, dan sekelompok anggota ormas melakukan penutupan total terhadap akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan.
2. Pihak warga Masyarakat, antara lain:
a. pada tanggal 9 Pebruari 2012, oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol;
b. pada tanggal 13 Pebruari 2012, diketahui bahwa oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya dengan cara disobek-sobek;
c. pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang;
d. pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan;
e. mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek;
f. pada setiap pertemuan dengan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) dan dengan perwakilan Pemda Kota Bekasi maupun instansi lainnya, mereka selalu menyampaikan keberatan atas penutupan area terminal bayangan dan memohon adanya solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan;
g. pada tanggal 8 Juli 2012, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 (tiga ratus) orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan) untuk menolak rencana penutupan permanen terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah”;
h. pada tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05. 20 Wib sampai dengan pukul 07.50 Wib, melakukan pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik yang menuju ke arah Jakarta maupun yang menuju ke arah Cikampek. Selain itu, mereka melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu di sekitar area serta melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
F. Intervensi atau Campur Tangan Pihak Lain
Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian . Intervensi dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Solusi alternatif yang diberikan tersebut meliputi:
1. Pada tahap konfrontasi, antara lain: PT. Jasa Marga (Persero) agar (a) lebih mengintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) membuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) mempertimbangkan solusi lain dengan membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut.
2. Pada tahap krisis, antara lain: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang; sedangkan bagi massa/perwakilan warga: mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
3. Pada tahap pasca-konflik, antara lain: (a) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar tetap membuka akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) masyarakat Jatibening agar tidak bertindak anarkhis dan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
G. Hasil Akhir
Hasil akhir adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi . Hasil akhir yang ditemukan dalam konflik ialah pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak menghiraukan alternatif solusi yang telah diberikan oleh aparat dan instansi terkait, terutama yang seolah-olah menghalang-halangi kepentingan mereka. Mereka merangkul instansi dan kelompok masyarakat yang dianggap dapat membantu (antara lain: provos TNI AU, TNI AD, Den Wal PJR Korlantas Polri, dan ormas-ormas yang ada) dan tetap bersikeras untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap terminal bayangan (akses naik turun penumpang) di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29).
Dengan bantuan aparat dari Provos TNI AU, TNI AD dan beberapa kelompok ormas, pada tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, mereka melakukan penutupan terhadap terminal bayangan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan terminal bayangan. Akibatnya, warga masyarakat marah dan bereaksi. Mereka memblokir ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 serta melakukan aksi anarkhis pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil rekanan PT. Jasa Marga (Persero) serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di lokasi.
Untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi, aparat dari Polresta Bekasi Kota, Polda Metro Jaya dan Pemda Kota Bekasi harus turun tangan meredakan amarah warga masyarakat. Akhirnya, aksi warga dapat diredam. Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota untuk diusut lebih lanjut dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peta Konflik
Antara Warga Masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)

IV. PERGESERAN KONFLIK
Fisher dkk (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi konflik menjadi 4 (empat) tipe, yaitu: (a) tanpa konflik; (b) konflik laten; (c) konflik terbuka; dan (d) konflik di permukaan . Apabila mengamati tahapan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa dalam tahapan konflik tersebut telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik terjadi mulai dari kondisi tanpa konflik ke kondisi konflik laten sampai dengan munculnya kondisi konflik terbuka antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Kondisi “tanpa konflik” tergambar sejak tahun 1995 (mulai timbul terminal bayangan) sampai tahun 2004 (sebelum muncul UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Sebenarnya, pada saat itu, telah muncul “bibit” konflik antara warga masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan tol di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk akses naik turun penumpang dan mencari nafkah di area tersebut dengan PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, namun konflik dapat diredam dan dicegah dengan adanya kejadian tahun 1998, yaitu keberhasilan warga masyarakat sekitar menghalau upaya kelompok mahasiswa pengunjuk rasa untuk membakar gerbang tol. Hasilnya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menganggap bahwa keberadaan masyarakat di sekitar gerbang tol tersebut sangat membantu mereka dan sebagai bentuk apresiasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memperbolehkan mereka memanfaatkan ruas jalan tersebut sehingga terbentuklah terminal bayangan di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Kondisi “konflik laten” muncul setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 2004 sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan pada tanggal 5 Januari 2012. UU No. 38 Tahun 2004 mencantumkan larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu dan memasuki jalan tol termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol, hal ini diperkuat dengan PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik laten antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola dengan warga masyarakat yang memanfaatkan akses naik turun di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur sebagai terminal bayangan. PT. Jasa Marga (Persero) seharusnya sudah menertibkan terminal bayangan yang ada, namun pada saat itu, pihak mereka belum bereaksi dan menganggap keberadaan warga masyarakat di lokasi terminal bayangan masih dapat ditoleransi karena belum terlalu mengganggu pengguna jalan tol dan dapat mengamankan Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga mereka tetap memperbolehkan adanya terminal bayangan di lokasi tersebut.
Keadaan dimana kondisi “konflik laten” berkembang menjadi kondisi “konflik terbuka” terjadi sejak munculnya wacana dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk menutup akses terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Wacana tersebut muncul karena dorongan adanya penertiban ruas jalan tol guna mengatasi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Gerbang Tol Pondok Gede Timur, dalam penertiban tersebut, dipindahkan ke daerah Cikampek sehingga lokasi sebelumnya menjadi jalur jalan biasa. Akibatnya, kendaraan-kendaraan pengguna jalan tol yang melalui lokasi tersebut melaju dengan kecepatan normal (minimal 60 km/jam atau 80 km/jam) sesuai ketentuan batas kecepatan di jalan tol. Hal ini dianggap membahayakan, oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menggulirkan wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tersebut.
Guna melancarkan upaya penutupan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) segera melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi, mencari dukungan aparat dan instansi terkait serta merangkul aparat kepolisian untuk melakukan “penertiban” terhadap kendaraan umum yang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di area tersebut. Wacana dan langkah-langkah tersebut mendapat reaksi keras dari dari warga masyarakat. Mereka menganggap bahwa upaya penutupan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dapat mempersulit aktivitas akses naik turun kendaraan umum (karena apabila menggunakan akses lain, jaraknya sangat jauh, macet dan memakan waktu lama) dan “mematikan” mata pencaharian mereka (bagi yang telah menggantungkan hidupnya terhadap adanya terminal bayangan tersebut).
Warga masyarakat melalui perwakilannya berupaya berdialog dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk mempertimbangkan kembali wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, selain itu, mereka meminta agar ada solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan. Namun, kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap akan melakukan penutupan dan tidak mengupayakan satu solusi alternatif pun. Akhirnya, warga masyarakat melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah ke tindak pidana, seperti: melakukan pengrusakan spanduk-spanduk himbauan milik PT. Jasa Marga (Persero) dan melakukan penutupan akses terminal dengan menggunakan kayu dan bambu untuk menghalangi-halangi pihak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan, sampai akhirnya pecah menjadi tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek serta pengrusakan rambu-rambu jalan, melempari kendaraan pengguna jalan tol yang lewat, termasuk pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan analisa kondisi-kondisi konflik di atas, penulis mengetahui bahwa dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik yang terjadi yaitu kondisi yang semula “tanpa konflik” berubah menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya, memuncak menjadi kondisi “konflik terbuka”. Konfllik terbuka mengakibatkan konflik laten yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) muncul ke permukaan dan bermuara pada tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang disertai pengrusakan terhadap rambu-rambu di ruas jalan tol, pelemparan kendaraan-kendaraan para pengguna jalan tol yang lewat serta pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil. Permasalahannya ialah mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Guna menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut, penulis menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial dengan titik sentral terletak pada perbedaan distribusi otoritas. Inti tesisnya ialah:
“Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tersebut tidak terletak dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki otoritas. Orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yg berada pada posisi sub ordinat berupaya mengadakan perubahan. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang” .

Apabila tesis Dahrendorf tersebut dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), maka penulis mengamati bahwa ada “perbedaan distribusi otoritas” dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Dalam hal ini, otoritas pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dipegang oleh PT. Jasa Marga (Persero), sedangkan otoritas yang dimiliki oleh warga masyarakat adalah berasal dari kebijakan PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 1998. Oleh karena itu, dalam hal ini, PT. Jasa Marga (Persero) dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengusahaan jalan tol, sedangkan pihak warga masyarakat merupakan pihak kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap jalan tol, yaitu memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Menurut Ralf Dahrendorf, pergeseran konflik dapat terjadi apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat aksi, yaitu: (a) syarat teknis; (b) syarat sosiologis; dan (c) syarat politis .
A. Syarat Teknis
Otoritas dari pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk aktif melakukan berbagai tindakan dalam rangka pengusahaan jalan tol tersebut, termasuk penataan dan penertiban terhadap para pengguna jalan dan ruas-ruas jalan tol yang ada, serta meminta bantuan aparat yang berwenang dan/atau instansi yang terkait untuk mendukung upaya penataan dan penertiban tersebut.
Keberadaan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Bekasi Timur dianggap sangat mengganggu kepentingan PT. Jasa Marga (Persero) dalam memberikan pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Untuk itu, guna mengamankan kepentingan dan meningkatkan pelayanan, PT. Jasa Marga (Persero) merasa berwenang untuk melakukan penutupan terhadap terminal bayangan tersebut. Mereka menganggap bahwa kewenangan tersebut telah memiliki legitimasi yang kuat dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga warga masyarakat harus patuh dan upaya mereka untuk menghalang-halangi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta patut diberikan sanksi yang tegas.
Pihak warga masyarakat merasa juga memiliki kepentingan terhadap adanya terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sejak tahun 1998 {setelah diberikan otoritas oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero)}. Sejak adanya konsensus (pemberian otoritas) tersebut, jumlah warga yang mencari nafkah dan menggantungkan hidup pada keberadaan terminal bayangan tersebut semakin banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, upaya penutupan “tanpa solusi alternatif” yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dianggap dapat “mengganggu” kepentingan karena dapat “mematikan” mata pencaharian mereka.
Banyaknya jumlah warga masyarakat yang berkepentingan mendorong mereka untuk “berani” melawan dan menentang setiap upaya penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Mereka menuntut adanya solusi alternatif dari PT. Jasa Marga (Persero) agar mereka tetap dapat menjalankan kepentingannya di lokasi tersebut. Selain itu, diantara mereka hadir tokoh-tokoh informal, seperti: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Tokoh-tokoh tersebut ternyata mampu memimpin, mengorganisir dan memobilisasi warga, selain itu, mereka selalu gigih, berani dan pantang menyerah memperjuangkan nasib mereka dan warganya, sehingga, secara teknis, kehadiran tokoh-tokoh informal tersebut mendorong pihak warga masyarakat untuk lebih sadar, berani dan gigih dalam memperjuangkan nasibnya.
B. Syarat Sosiologis
Dahrendorf membedakan kelompok teori konfliknya dalam 3 (tiga) tipe utama, yaitu: (a) kelompok semu (quasi group); (b) kelompok kepentingan; dan (c) kelompok konflik . Kelompok semu ialah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok kepentingan ialah kelompok yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar, sedangkan kelompok konflik ialah kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual .
Sebelum PT. Jasa Marga (Persero) memberikan otoritas kepada warga masyarakat sekitar untuk memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sebenarnya di lokasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah ada terminal bayangan ilegal (tanpa persetujuan pihak PT. Jasa Marga). Saat itu, kelompok “kepentingan semu” telah terbentuk, yaitu: kelompok yang sama-sama memiliki kepentingan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang meliputi: kelompok-kelompok warga masyarakat sekitar lokasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero), pihak angkutan umum (pengusaha bus), dan pihak para pengguna jalan tol.
“Kelompok kepentingan” terbentuk ketika PT. Jasa Marga (Persero) untuk kepentingan pengamanan Gerbang Tol Pondok Gede Timur memberikan otoritas bagi sebagian warga masyarakat untuk mengelola fasilitas terminal bayangan. Setelah itu, jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan terminal bayangan semakin banyak dan beragam, antara lain: untuk naik turun angkutan umum, berdagang, menyediakan jasa ojek, menjadi timer, dan lain sebagainya. Mereka memiliki “kepentingan yang sama” terhadap keberadaan terminal bayangan, sehingga, secara sosiologis, timbul interaksi sehari-hari dan komunikasi yang intens diantara mereka.
C. Syarat Politis
Secara politis, Dahrendorf mensyaratkan adanya regulasi atau aturan main agar aksi yang mengakibatkan pergeseran konflik terjadi . UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mewajibkan pengguna jalan tol untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengguna dan petugas jalan tol, setiap orang dilarang untuk memasuki jalan tol . Hal tersebut dikuatkan dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyatakan bahwa penggunaan jalur lalu lintas jalan tol tidak digunakan untuk berhenti maupun untuk menaikkan atau menurunkan penumpang . Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan perlunya mengutamakan keselamatan pengguna jalan termasuk pengguna jalan tol.
Dahrendorf menyatakan bahwa di dalam negara, jalur-jalur yang penting dari konflik adalah mereka yang memberi dan mereka yang menerima aturan-aturan . Negara adalah organisasi yang paling berkuasa dalam masyarakat . Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya kuasa negara untuk mengatur mengenai pengusahaan jalan tol. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pemegang otoritas dari negara/pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berkewajiban untuk menaati aturan-aturan tersebut. Oleh kerena itu, mereka perlu melakukan penataan dan penertiban di setiap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek termasuk melakukan penutupan terminal bayangan yang dinilai mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP
Berdasarkan uraian mengenai konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) melalui tahapan-tahapan, yaitu: (a) prakonflik, yaitu sejak timbulnya terminal bayangan sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (b) konfrontasi, yaitu sejak munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (c) krisis, yaitu sejak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan upaya penutupan terminal bayangan sampai aksi penutupan ruas jalan tol oleh warga masyarakat; (d) akibat, yaitu terjadinya pengrusakan dan pembakaran sebuah mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero), pengrusakan rambu-rambu di ruas jalan tol, dan pelemparan mobil-mobil para pengguna jalan tol; serta (e) pasca-konflik, yaitu upaya penyelesaian setelah krisis terjadi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Dalam pemetaan konflik, penulis menemukan beberapa hal pokok, yaitu:
a. Sumber konflik, yaitu: perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang saling menghalangi dan berbenturan.
b. Isu-isu dalam konflik, yaitu: (1) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, serta bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (2) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
c. pihak-pihak yang berkonflik yaitu pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga masyarakat yang berkepentingan terhadap adanya terminal bayangan serta beberapa institusi dan pihak-pihak terkait.
d. sikap dalam konflik, yaitu: (1) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut; dan (2) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada terminal bayangan tersebut.
e. perilaku dalam konflik, yaitu: pihak PT. Jasa Marga (Persero) bersikeras dan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penutupan terminal bayangan, sedangkan pihak warga masyarakat terus menghalangi dan berusaha menggagalkan upaya tersebut sampai akhirnya terjadi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
f. intervensi atau campur tangan dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi.
g. hasil akhir konflik, yaitu: Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota.
3. Dalam konflik tersebut, penulis melihat bahwa telah terjadi pergeseran konflik. Hal tersebut terjadi karena ketiga syarat aksi dari Dahrendorf (teknis, sosiologis, dan politis) telah terpenuhi sehingga kondisi “tanpa konflik” berkembang menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya meningkat menjadi kondisi “konflik terbuka” antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis menyarankan antara lain: (a) guna mengakhiri konflik secara tuntas, pihak terkait (Polri dan Pemda Kota Bekasi serta pihak terkait lainnya) perlu terus mengupayakan pihak-pihak yang berkonflik {warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)} agar mencapai kesepakatan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak; (b) Perlu upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kasus pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit mobil yang telah dilaporkan oleh rekanan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memberikan efek jera dan mencegah aksi serupa timbul kembali dalam rangka menemukan kesepakatan dalam konflik tersebut; dan (c) Perlu upaya pengawasan oleh pihak-pihak dan instansi-instansi terhadap proses penyelesaian agar tetap berjalan sesuai kesepakatan dan tidak timbul kembali aksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Modern Sosiological Theory, 6th Edition, diterjemahkan oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, 2004.
Susan, Novri, Sosiologi Konflik: Isu-Isu Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2009.
Zamroni, Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

INTERNET
Asril, Sabrina, Rusuh di Tol Jatibening: Kronologi Penutupan Tol Jatibening, Kompas.com, 27 Juli 2012, Jakarta, dapat diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/13010966/Kronologi.Penutupan.Tol.Jatibening.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Konflik, dapat diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik.

BAHAN PERKULIAHAN
Sutrisno, Pergeseran Konflik, bahan kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Konsentrasi Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009.

BAHAN TERKAIT LAINNYA
Haidar, Anwar, Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Industri (Studi Kasus: Konflik Masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Kawasan Darajat Garut), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, Kronologis Munculnya Aksi Pemblokiran Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Surat Kapolresta Bekasi Kota kepada Kapolda Metro Jaya, 28 Juli 2012.

Tinjauan aspek teknis dalam penemuan dan pencarian alat bukti digital kasus “penghinaan” melalui media Twitter

Tinjauan aspek teknis dalam penemuan dan pencarian alat bukti digital kasus “penghinaan” melalui media Twitter

Eksistensi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Cyberlaw di Indonesia mengatur antara lain : Transaksi elektronik atau e-commerce, hak cipta ( property right), pemanfaatan tanda tangan digital ( Digital Signature) dan ( Certification Authority ), perbuatan pidana ( cybercrime) dan pemanfaatan alat bukti digital ( Digital Evidence).
Akibat perkembangan dan akseptibilitas internet selain sebagai alternative infrastruktur modern , ternyata juga menimbulkan permasalahan yang bersifat teknis maupun non teknis, masalah teknis yang muncul adalah masalah reabilitas teknologi elektronik itu sendiri, inti teknologi dan piranti pendukungnya dalam hubungannya dengan penggunaanya sebagai media, sedangkan masalah nonteknis adalah masalah yang berkaitan dengan implikasi –implikasi yang lahir dari aplikasi teknologi elektronik itu.Permasalahan dan problematika yang muncul, terbagi dalam : 1. Problematika substantive , yaitu keaslian data massage, keabsahan ( Validity), kerahasiaan (confidentiality/ privacy), keamanan ( security), dan ketersediaan ( availability). 2. Problematika procedural umumnya terkait masalah yuridiksi, hukum positif , nasionality dari pelaku maupun korban.
Selain terkait dengan types of evidence bahwa terdapat pertimbangan klasifikasi bukti digital “ Classification of Digital Evidence yang meliputi :
1. Original Digital evidence sebagai physical items, data objects, yang terkait dengan kejahatan dimana langsung diperoleh pada saat penyitaan.
2. Duplicate digital evidence sebagai reproduksi akurat dari semua obyek data yang diperoleh.
3. Demonstrative evidence merupakan hasil rekonstruksi dari suatu peristiwa, kejadian yang memungkinakan ditampilak kehadapan sidang dengan menggunakan visualisasi, table dan grapis.
4. Documentary evidence merujuk kepada document tertulis seperti bukti pada umumnya.
Dengan melihat kepada studi kasus “penghinaan “ atau pencemaran nama baik terhadap profesi “ Advokad “ oleh seseorang yang dengan berinisial DI , dimana beberpa Advokad yang merasa tersinggung akibat Kehormatan dan nama baik profesi Advokad dilecehkan dengan menyebut sebagai koruptor terdapat suatu pembelajaran yang unik terkait bagaimana Polri bertidak secara professional untuk dapat menemukan alat bukti sehingga sangkaan penghinaan atau penyerangan terhadap kehormatan seperti yang dilaporkan oleh sekelompok Advokad dalam sebuah laporan Polisi dalam di susun dengan baik , adapun pasal yang disangkakan adalah merujuk kepada pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP.
Pada dasarnya tidak ada suatu metodologi yang sama dalam pengambilan bukti pada data digital, karena setiap kasus adalah unik sehingga memerlukan penanganan yang berbeda. Walaupun demikian dalam memasukan wilayah hukum formal, tentu saja dibutuhkan suatu aturan formal yang dapat melegalkan suatu investigasi Untuk itu menurut US Department of Justice ada tiga hal yang ditetapkan dalam memperoleh bukti digital : Pertama, Tindakan yang diambil untuk mengamankan dan mengumpulkan barang bukti digital tidak boleh mempengaruhi integritas data tersebut . Kedua , Seseorang yang melakukan pengujian terhadap data digital harus sudah terlatih . Ketiga , Aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, pengujian, penyimpanan atau pentransferan barang bukti digital harus didokumentasikan dan dapat dilakukan pengujian ulang.
Sebagai suatu rangkaian dari kegiatan penyelidikan Polri adalah untuk menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana, maka Polisi tidak dapat melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan, manakala unsur – unsur pidana yang diperlukan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tadi tidak terpenuhi ( khususnya pada unsur “ seseorang “ spesifik menunjuk siapa / person yang diserang) , pada tahap ini sebenarnya Polisi sudah cukup alasan untuk menghentikan penyidikan lebih lanjut, namun bilamana tetap memaksakan untuk melakukan suatu pengumpulan , pengamanan dan penyajian bukti digital sebagai alat bukti yang sah setidaknya Polisi harus memenuhi 5 ( lima ) aturan pokok yang oleh Vacca;2005 dalam Golose disebutkan antara lain:
a. Admissible : bahwa bukti digital dapat dihadirkan dan digunakan sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan maupun pada saat sidang di pengadilan, sekedar menampilkan hasil print out dari screen Picture tweeter seseorang adalah tidaklah cukup , Polri perlu menghadirkan data log file milik DI yang digunakan mengakses tweeter dengan memintakan kepada pihak penyelengara jasa jejaring social tadi yang kebetulan berada di Amerika , suatu jalan panjang yang tidak mudah mengingat kebebasan dan hak pribadi menjadi sedemikian terproteksi dalam Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, apakah polisi mampu dan pertanyaan lainnya apakah pihak tweeter mau memberikan data log file milik akun DI.
b. Authentic : bahwa bukti yang dihadirkan memang memiliki kaitan langsung, relevant terhadap kejahatan yang terjadi, artinya Polisi harus bisa menghadirkan bukti bahwa benar perangkat handphone dengan nomor IMEI sekian ataupun perangkat lainnya, ataupun IP address dengan nomor sekian, dan atau bahwa benar akun tweeter yang digunakan untuk menulis “ Penghinaan “ tersebut adalah milik DI
c. Complete : bahwa bukti yang dikumpulkan bukan hanya dalam perspektif pelaku melakukan kesalahan di suatu situs namun juga mampu menunjukan keberadaan orang lain di situs yang sama namun tidak melakukan kejahatan.Polisi dalam hal ini selain mengumpulkan bukti bahwa benar DI telah menulis suatu penghinaan , pihak kepolisian juga harus bisa menemukan orang yang menyiarkan kembali kicauan Tweeter DI ( retweet) dimana diketahui bahwa Tweeter adalah bersifat tertutup dalam keanggotaan bahwa apa yang ditulis pada dasarnya dalah bersifat tertutup untuk pribadi yang kemudian di retweet secara sukarela oleh pihak lain, selain itu dengan melihat Term Of Service dari jasa layanan Tweeter jelas – jelas disebutkan bahwa pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas isi dan akibat yang ditimbulkan dari tulisan yang dibuat anggotanya serta segenap konflik yang timbul akan diselesaikan di pengadilan Califonia AS.
d. Reliable : bahwa bukti yang dikumpulkan masuk akal dan sahih karena dalam proses pengumpulan, pengamanan dan penyajian menggunakan metode dan prosedur standar yang benar dan sah , apakah print out terhadap tampilan tweeter sudah sah dan masuk akal dilihat dari standard an kompetensi orang yang membuat.
e. Believable : dapat dengan mudah dipahami dan diyakini oleh disajikan dalam bentuk dan penjelasan yang umum dimengerti awam dan pengadilan sehingga keyakinan atas kepastian bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim, artinya Polisi harus bisa menyajikan kehadapan sidang nantinya bahwa kasus penghinaan tersebut benar dilakukan oleh DI , dengan menggunakan perangkat berupa Smartphone merek X dengan nomor IMEI 1234, dalam kurun waktu yang jelas , dibuat dengan akun atas nama DI sendiri dengan melihat pada log file pada jaringan Internet yang digunakan maupun pada server milik Tweeter di Amerika.
Kesimpulan :
Adapun upaya penyidikan yang sekiranya akan dilakukan oleh kepolisian harus dilakukan berdasarkan proses pencarian , pengumpulan, penyimpanan dan penyajian yang admissible, authentic, complete, reliable, Believable dimana hal hal ini sangat dipengaruhi oleh factor internal profesionalisme dan kemampuan penyidikan dan dukungan alat yang canggih, serta factor eksternal terkait policy perusahaan penyedia content dan kewenangan yuridiksi antar Negara.

Daftar Pustaka :
1. http://twitter.com/tos diakses pada tanggal 12 september 2012.

2. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Dr. Petrus Reinhard Golose , Seputar Kejahatan Hacking, Teori dan Studi Kasus, YPKIK, Jakarta 2008

4. Niniek Suparni, S.H.,M.H. Cyberspace, Problematika dan Antisipasi penganturannya, Sinar Grafika , Jakarta, 2009.

kode etik profesi kepolisian sekedar berbagi pengetahuan

1. B – S Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh Perlindungan, Pelayanan, dan Pengayoman dari Polri sehingga merasa aman dan tentram, sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat maka mereka tidak perlu untuk mentaati aturan hukum dalam upaya paksa oleh Polri, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.

2. B – S Anggota Polri menurut Kode Etik Profesi Polri juga mempunyai kebebasan untuk menolak perintah atasannya yang tidak benar, yang bertentangan dengan hukum.

3. B – S HAM adalah salah satu hak yang melekat secara kodrat pada manusia yang apa bila hak itu tidak ada, maka tidak akan bisa hidup sebagai manusia.

4. B – S Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perkap No. 8/2006, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi/ahli yang dapat dihadirkan.

5. B – S Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

6. B – S Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat dikenakan sanksi berupa permintaan maaf.

7. B – S Seorang Istri atau mantan istri terperiksa dapat menjadi saksi pemberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa.

8. B – S Istilah dan penggunaan etika dan etiket sering dicampuradukan karena memiliki arti yang sama yakni “sopan santun”.

9. B – S Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Inspektur Pengawas Umum Kode Etik Polri.

10. B – S Ketua Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri ditingkat Polrestabes/Polres/ tro/ta adalah Wakapolrestabes/Waka Polres/tro/ta.

11. B – S Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terperiksa tidak dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa.

12. B – S Pembinaan kemampuan Profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan Etika Profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

13. B – S Setiap anggota Polri wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan secara organisasi kepada atasannya, kalau dibutuhkan dan juga wajib mempertanggung jawabkan tindaknya secara hukum dan secara moral melalui sidang kode etik profesi.

14. B – S Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Polri.

15. B – S Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

16. B – S Setiap anggota Polri wajib memperlakukan sesama anggota sebagai obyek yang bermartabat dengan ditandai oleh pengakuan arah hak dan kewajiban yang sama.

17. B – S Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dengan hanya memperhatikan perilaku maupun ucapan yang diwajibkan dan dilakukan oleh anggota Polri.

18. B – S Sidang Komisi Kode Etik Polri berlangsung dalam satu tingkat dan terhadap putusan yang ditetapkan terperiksa dapat mengajukan banding.
19. B – S Hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak dapat diumumkan kepada masyarakat.
20. B – S Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya sesuai pasal 9 ( b ) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 7 tahun 2006.

21. B – S Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungan.

22. B – S Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup :
a. Etika Kepribadiaan
b. Etika Kenegaraan
c. Etika Kelembagaan
d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
23. B – S Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta nilai-nilai kemanusiaan, hal ini terdapat dalam Pasal 7 Perkap No. Pol.: 7 Tahun 2006.

24. B – S Sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama adalah etika dalam hubungan dengan masyarakat.

25. B – S Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat adalah sanksi yang ada dalam Perkap No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

26. B – S Setiap anggota Polri dan pengemban fungsi Kepolisian senantiasa menjunjung tinggi konstitusi dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan umum.

27. B – S Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan Ideologis dan konstitusional Republik Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

28. B – S Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya.

29. B – S Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri.

30. B – S Berperilaku merugikan Dinas Kepolisian antara lain berupa: kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, dan penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara RI.

31. B – S Sebagai Polisi Indonesia, kita harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi menegakkan hukum adalah bunyi Tribrata ke 3.

32. B – S Terperiksa berhak mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.

33. B – S Terperiksa tidak berhak mengajukan pembelaan.

34. B – S Setiap anggota Polri dilapangan tidak mutlak untuk memiliki penguasaan yang baik menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, karena ada pimpinan yang bertanggung jawab atas segala tindakannya.

35. B – S Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka untuk umum adalah merupakan tata tertib persidangan.

36. B – S Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang diperiksa dan belum mendapat keputusan hukum Kode Etik Profesi Polri yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang baru.

37. B – S Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.

38. B – S Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan atau atasan hukum kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin.

39. B – S Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan cerminan dari Etika Kepribadian.

40. B – S Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Polri disidang melalui Sidang Disiplin.

41. B – S Kode Etik Profesi Polri, dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di lingkungannya.

42. B – S Penjatuhan sanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai pasal 11 ayat (2) a, b, c, dan d bersifat mutlak dan mengikat.

43. B – S Komisi dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk memutuskan/menetapkan Terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.

44. B – S Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terperiksa dapat didampingi oleh pengacara dari luar/bukan anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa sebagaimana dimaksud pasal 17 Perkap Kapolri No. Pol. : 7 tahun 2006.

45. B – S Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 12, 13 dan Pasal 14 PP Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 PP Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

46. B – S Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyrakat, bangsa dan negara untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.

47. B – S Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi pembinaan hukum.

48. B – S Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri.

49. B – S Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang.

50. B – S Komisi Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran disiplin.

II. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING BENAR PADA LEMBAR JAWABAN KOMPUTER YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN MENGARSIR PADA JAWABAN “ A,B,C, ATAU D “

51. Bhayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia Berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera, Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna ….. adalah merupakan lagu dari
a. Hymne Polri
b. Mars Polri
c. Tribrata
d. Catur Prasetya

52. Hukuman disiplin berupa :
a. Minta maaf
b. PTDH
c. Dipindah keluar daerah
d. Teguran tertulis

53. Profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik dibidang operasional maupun di bidang pembinaan adalah :
a. Etika Profesi
b. Profesi Kepolisian
c. Kode Etik Profesi
d. Etika Kepribadian

54. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah :
a. Pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota
b. Pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c. Pemberhentian anggota Polri sesuai dengan peraturan UU
d. Pemberhentian anggota Polri karena melakukan pelanggaran hukum

55. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu :
a. 1 (satu) tahun
b. 6 (enam) bulan
c. 3 (tiga) bulan
d. 7 (tujuh)bulan

56. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh anggota Polri pada dasarnya dititikberatkan pada sanksi :
a. Sanksi disiplin
b. Sanksi moral
c. Sanksi pidana
d. a, b dan c benar
57. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri diatur :
a. Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Thn 2006
b. Kep Kapolri No. Pol. : 33/VII/2003
c. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Thn 2006
d. Kep Kapolri No. Pol. : 32/VII/2003
58. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengatur pembinaan profesi dan Kode Etik Profesi, hal ini dengan maksud agar :
a. Setara dengan profesi yang lain seperti profesi Kedokteran, Pengacara dan lain-lain
b. Organisasi Polri senantiasa tidak ketinggalan dengan profesi dari organisasi-organisasi yang lain
c. Mampu bersaing dengan profesi organisasi lain, dimana dewasa ini kode etik profesi sedang mendapatkan sorotan dari kalangan luas
d. Tindakan anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak azasi manusia
59. Secara etika hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggung jawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik yang apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku :
a. Hanya atasan yang bertanggung jawab
b. Bawahan yang bertanggung jawab
c. Keduanya bertanggung jawab
d. a dan b salah

60. Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas :
a. laporan
b. tertangkap tangan
c. temuan oleh petugas
d. a, b dan c benar

61. Dalam menegakkan hukum, Polri di tuntut :
a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hukum
b. Memahami betul situasi yang dihadapi dilapangan
c. Hanya A yang benar
d. A dan B benar

62. Pembinaan Profesi Kepolisian adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan latihan serta :
a. jenjang kepangkatan dan kekompakan dalam kelompok penentu kebijakan
b. penugasan secara berjenjang dibidang tehnis kepolisian.
c. prestasi dan loyalitas kepada atasan
d. keberanian dalam penugasan sesuai fungsi kepolisian

63. Berikut ini pelaksanaan Diskresi sesuai pasal 18 UU No. 2 tahun 2002, kecuali :
a. Untuk kepentingan umum
b. Menghormati hak asasi manusia
c. Hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu
d. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Polri

64. Azas-azas umum tugas pokok Polri antara lain sebagai berikut, kecuali :
a. Azas Legalitas
b. Azas Partisipasi
c. Azas Proporsionalitas
d. Azas Subsidiaritas

65. Ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban merupakan arti yang terkandung dari tata nilai :
a. Loyal
b. Berbakti
c. Keikhlasan
d. Bertaqwa

66. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kode Etik Polri dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip :
a. azas legalitas
b. praduga tak bersalah
c. persamaan hak
d. pelayanan dan Gakkum

67. Sikap dan perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada :
a. Kode Etik Profesi Polri
b. UU No. 2 Tahun 2002
c. Peraturan Kapolri
d. Peraturan Pemerintah
68. Pejabat yang berwenang memberikan tindakan disiplin adalah :
a. Atasan langsung
b. Atasan tidak langsung
c. Anggota Provos
d. a dan b benar
69. Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan tanpa dihadiri terperiksa setelah dipanggil secara sah :
a. Pasal 16 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
b. Pasal 10 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
c. Pasal 15 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
d. Pasal 14 Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006
70. Ankum dilingkungan Polri terdiri dari :
a. Ankum tingkat pusat
b. Ankum tingkat kewilayahan
c. Ankum terbatas
d. a dan b benar

71. Himpunan nilai-nilai Normatif yang dapat digunakan untuk pedoman sikap dan perilaku dalam pelaksanaan teknis Profesi Kepolisian disebut :

a. Petunjuk teknis operasional

b. Petunjuk pelaksanaan

c. Kode Etik Profesi Kepolisian

d. Budaya organisasi Polri

72. Banyak anggota Polri yang melakukan perbuatan tidak selayaknya sebagai seorang aparat penegak hukum, karena tidak dapat mencerminkan sikap mental selaku anggota polisi tentunya hal tersebut sangat merugikan nama individu maupun institusi, hal tersebut terjadi karena anggota Polri tersebut :
a. Tidak menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kurang penghayatan dan pengamalan terhadap Tribrata dan Catur Prasetya
c. Mengabaikan doktrin dan perintah atasan
d. Semuanya benar

73. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum adalah bagian dari :
a. Etika Kenegaraan
b. Etika Kebersamaan
c. Etika Kelembagaan
d. Etika Kinerja

74. Pada tingkat Kepolisian Daerah untuk memeriksa Perwira pertama bertindak selaku Ketua sidang Komisi kode Etik adalah :
a. Kabid Propam
b. Karo Ops
c. Irwasda
d. Karo Pers

75. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pertimbangan dari pelaksanaan Undang-Undang No 2 tahun 2002 pada :
a. pasal 34 ayat (3)
b. pasal 34 ayat (2)
c. pasal 35 ayat (3)
d. pasal 34 ayat (1)

76. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran :
a. Kode Etik Profesi Polri
b. Pasal 12,13 dan 14 PP RI No. 1 Tahun 2003
c. Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003
d. Semuanya benar

77. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu :
a. 3 (tiga) bulan
b. 1 (satu) tahun
c. 6 (enam) bulan
d. 2 (dua) bulan

78. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan :
a. masyarakat
b. anggota Polri
c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
d. a, b, dan c benar

79. Memberikan kesempatan kepada pendamping terperiksa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli dan terperiksa merupakan kewajiban :
a. Sekretaris Komisi
b. Ketua Komisi
c. Anggota Komisi
d. Wakil Ketua Komisi

80. Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam :
a. Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2003
b. Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 2003
c. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003
d. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006
81. Anggota Komisi Kode Etik Polri tidak setuju terhadap putusan sidang :
a. Tidak perlu menandatangani putusan sidang
b. Harus tetap menandatangani putusan sidang
c. Perlu menandatangani putusan sidang
d. Tidak harus menandatangani putusan sidang
82. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam :
a. Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2003
b. Peraturan Pemerintah RI No. 3 tahun 2003
c. Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003
d. Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 tahun 2006
83. Semua orang dapat menjadi saksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan kecuali :

a. Istri/ mantan Istri

b. Orang dalam keadaan sakit ingatan

c. Orang bermental kepribadian rendah

d. a,b dan c benar

84. Yang bukan merupakan kewajiban Terperiksa adalah :
a. Menunjuk pendamping/penasehat hukum dalam persidangan
b. Menghadiri setiap persidangan
c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan
d. Menaati semua ketentuan dan berlaku sopan

85. Pembinaan dan pengembangan Etika Profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian salah satunya :

a. Etika kepribadian

b. Etika dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian

c. Etika Budaya Polri

d. Etika Kelembagaan

86. Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. Melakukan tindak pidana
b. Melakukan pelanggaran
c. Meninggalkan tugas dan hal lain
d. a,b dan c benar

87. Sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 45 merupakan :
a. Etika kepribadian
b. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
c. Etika kenegaraan
d. Etika kelembagaan
88. Dalam pemeriksaan pelanggaran kode Etik Profesi Polri terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa :
a. Pasal 17 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
b. Pasal 15 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
c. Pasal 10 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
d. Pasal 12 Perkap No. Pol. : 7 Tahun 2006
89. Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara, untuk :
a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta, benda dan hak asasi manusia
c. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
d. a, b dan c benar
90. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dapat disidang melalui :
a. Sidang disiplin
b. Sidang Komisi Kode Etik
c. Sidang umum
d. a dan b benar

91. Peraturan Pemerintah RI yang menetapkan tentang pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara RI adalah :
a. PP RI No.1 Tahun 2003
b. PP RI No.3 Tahun 2002
c. PP RI No.3 Tahun 2003
d. PP RI No.2 Tahun 2003

92. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat kepolisian diselesaikan oleh :
a. Dewan Kehormatan Polri
b. Dewan Jabatan Polri
c. Komisi Kode Etik Polri
d. Kompolnas

93. Tribrata, Kami Polisi Indonesia :
a. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
c. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
d. a, b, dan c benar

94. Padamu Indonesia kuberikan pengabdianku, menjaga seluruh rakyatmu, setulus hatiku….. amalkan pasti supaya aman dan tentram, negeriku yang damai.(hymne Polri)
a. Pancasila dan UUD 1945
b. Tribrata dan Catur Prasetya
c. Tribrata dan Pancasila
d. Pancasila dan Tribrata
95. Guna menunjang pembinaan profesi, dilakukan :
a. Pengkajian dan penelitian
b. Pengembangan Ilmu dan teknologi kepolisian
c. a dan b benar
d. Penelitian
96. Sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua Insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya merupakan :
a. Etika dalam hubungan dengan masyarakat
b. Etika Kepribadian
c. Etika Kelembagaan
d. Etika Kenegaraan
97. Sanksi dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Pekap No. Po. : 7 tahun 2006, yaitu sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk :
a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
c. PTDH
d. a, b dan c benar

98. Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
a. Memutuskan atau menetapkan sanksi moral
b. Menjatuhkan sanksi alternatif atau kumulatif
c. Memberikan rekomendasi
d. a, b dan c benar

99. Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila :
a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian
c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
d. a, b dan c benar

100 Bentuk denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
a. Disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk sejajar.
b. Disesuikan diruang Aula yang dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.
c. Diruang terbuka dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.
d. Disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk ”segaris” atau ”U”.